Tim berhasil evakuasi pendaki tersambar petir di Gunung Bawang

Ariffannur Romadon    Minggu, Agustus 03, 2025    Comment   

Tim berhasil evakuasi pendaki tersambar petir di Gunung Bawang

Tim berhasil evakuasi pendaki tersambar petir di Gunung Bawang. (ANTARA)

Bengkayang - Tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Polres Bengkayang berhasil mengevakuasi seluruh korban insiden tersambar petir di kawasan Gunung Bawang, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalbar, Minggu (3/8).

Kapolres Bengkayang AKBP Syahirul Awab melalui Kasat Samapta Polres Bengkayang IPTU Dwiyanto Bhanu Susilo mengatakan dalam kejadian tersebut satu orang pendaki meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka bakar ringan hingga sedang.

"Korban tewas berinisial AB (22), warga asal Ketapang, yang meninggal di lokasi setelah tersambar petir saat berkemah di puncak gunung," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam upaya evakuasi kepolisian dibantu oleh puluhan warga dusun Sengkabang, Kecamatan Sungai Betung.

“Evakuasi dilakukan secara terpadu dan penuh kehati-hatian mengingat kondisi geografis yang cukup ekstrem. Kami bersyukur seluruh korban berhasil dievakuasi dan mendapatkan penanganan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, rombongan pendaki yang berjumlah tujuh orang sedang berada di dalam tenda saat hujan deras disertai petir mengguyur puncak Gunung Bawang sekitar pukul 06.00 WIB pada Sabtu. Akibat sambaran petir tersebut, satu pendaki meninggal dunia, sementara enam lainnya yang berinisial J (25), E (20), FA (24), SAA (21), YSK (18), dan SA (21) mengalami luka-luka.

"Informasi awal kejadian diterima oleh warga melalui pesan suara WhatsApp yang dikirim salah satu korban dari puncak. Mendapati laporan tersebut, tim evakuasi segera dikerahkan dan mulai bergerak meski medan yang ditempuh cukup berat serta kondisi cuaca yang belum bersahabat," ujarnya.

Namun katanya, setelah lebih dari 12 jam akhirnya pada pukul 03.41 WIB, Minggu dini hari (3/8), jenazah korban berhasil diturunkan dan langsung dibawa ke RSUD Bengkayang. Sementara korban luka mendapatkan perawatan awal di puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Selain korban di puncak, tiga pendaki lainnya yang sempat tersesat saat mencari bantuan juga berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh warga Dusun Madi, Kecamatan Lumar, Minggu pagi. Ketiganya segera dievakuasi dan turut mendapatkan penanganan medis.

Kapolres Bengkayang AKBP Syahirul Awab mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat setempat yang turut andil dalam upaya penyelamatan tersebut.

“Kami mengimbau kepada para pendaki agar selalu memantau kondisi cuaca, membawa perlengkapan keselamatan, serta melapor kepada perangkat desa atau kepolisian sebelum melakukan pendakian,” ujar Kapolres.

Oleh : Narwati/ANTARA

BPS lakukan monitoring dan evaluasi program MBG di Bengkayang

Ariffannur Romadon    Minggu, Agustus 03, 2025    Comment   

BPS lakukan monitoring dan evaluasi program MBG di Bengkayang

BPS lakukan monitoring dan evaluasi program MBG di Bengkayang. (ANTARA)

Bengkayang - Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkayang Kalimantan Barat melakukan survei monitoring dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan status gizi anak sekolah dan kesejahteraan masyarakat.

“Survei ini bertujuan untuk menilai pengaruh program MBG terhadap berbagai aspek, mulai dari perubahan konsumsi rumah tangga, perilaku makan bergizi, hingga dampaknya terhadap ketenagakerjaan,” kata Instruktur Nasional Survei Baseline MBG Dedhy Sugiharjo di Bengkayang, Minggu.

Ia menjelaskan, survei tersebut dilakukan dua tahap, masing-masing pada akhir Juli dan November 2025. Hasil survei diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan program MBG.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diluncurkan pada Januari 2025 secara bertahap, dan menyasar peserta didik dari jenjang prasekolah hingga SMA, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia balita.

“Tujuan utama program ini adalah memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup selama masa belajar, serta mendorong perubahan pola makan sehat di rumah tangga,” ujar Dedhy.

Program MBG juga berkontribusi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, seperti meringankan beban rumah tangga, mengurangi potensi stunting, serta mendukung produktivitas generasi muda di masa depan.

BPS Bengkayang menekankan bahwa survei ini akan dilaksanakan di sejumlah lokasi sampling yang telah ditentukan secara metodologis dan mewakili karakteristik wilayah Kabupaten Bengkayang.

Melalui pelaksanaan survei ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh data menyeluruh dan akurat guna memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara berkala, khususnya dampaknya terhadap kelompok anak sebagai penerima manfaat utama.

Sementara itu, salah satu petugas survei Desika Lola Loka menyampaikan harapannya agar masyarakat memberikan data secara jujur dan akurat demi keberhasilan evaluasi program.

“Kami berharap survei ini mendapat dukungan dari masyarakat di lokasi sampling, sehingga hasil yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan dan bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih baik,” ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Fakultas Kehutanan Untan bangun laboratorium persemaian

Ariffannur Romadon    Sabtu, Agustus 02, 2025    Comment   

Fakultas Kehutanan Untan bangun laboratorium persemaian

Fakultas Kehutanan Untan bangun laboratorium persemaian. (ANTARA)

Pontianak - Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Untan) membangun Laboratorium Persemaian (nursery) yang representatif sebagai bagian dari komitmennya dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati hutan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Fasilitas ini telah direnovasi total dengan dukungan dari PT Mayawana Persada, perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di wilayah Kalbar," kata Kepala Laboratorium Silvikultur dan Bioteknologi Hutan Fakultas Kehutanan Untan, Dr. Ir. Hanna Artuti Eka Mawanti, M.Si di Pontianak, Sabtu.

Hanna mengungkapkan bahwa laboratorium ini akan digunakan untuk kegiatan praktik dan penelitian mahasiswa dalam bidang pembibitan tanaman hutan secara berkelanjutan.

"Dengan adanya nursery ini, kami bisa mendukung pembelajaran yang aplikatif serta mendorong penelitian yang berorientasi pada pelestarian hutan tropis Kalimantan Barat," tuturnya.

Menurutnya, kehadiran laboratorium ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat peran pendidikan tinggi dalam konservasi lingkungan dan pengembangan ilmu silvikultur.

Selain untuk pembelajaran internal, Fakultas Kehutanan Untan juga tengah menyiapkan proses sertifikasi dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) agar laboratorium ini dapat dimanfaatkan secara luas, termasuk untuk pelatihan dan penelitian bersama pihak eksternal.

"Kami ingin menjadikan laboratorium ini sebagai pusat unggulan pembibitan tanaman hutan di Kalbar," kata Hanna.

Laboratorium Persemaian ini diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas penunjang pendidikan, tetapi juga simbol komitmen Fakultas Kehutanan Untan dalam menjaga kelestarian hayati hutan Kalimantan Barat melalui pendekatan ilmiah dan kolaboratif.

Laboratorium tersebut mengalami renovasi menyeluruh mulai dari perbaikan struktur bangunan, meja bedengan, sistem irigasi, hingga penataan area pembibitan terbuka dan semi-terbuka. Proses pengerjaannya dilakukan oleh tim profesional dari PT Mayawana Persada dalam waktu hanya 12 hari, menggunakan standar teknis perusahaan dalam pengelolaan nursery.

Perwakilan PT Mayawana Persada, Ringgo menyebutkan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sekaligus kontribusi terhadap penguatan kapasitas akademik dan konservasi di daerah.

"Kami melihat pentingnya kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang paham praktik terbaik dalam pelestarian hutan," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Menteri LH: Butuh teknologi permanen untuk cegah karhutla

Ariffannur Romadon    Sabtu, Agustus 02, 2025    Comment   

Menteri LH: Butuh teknologi permanen untuk cegah karhutla

Menteri LH: Butuh teknologi permanen untuk cegah karhutla. (ANTARA)

Pontianak - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat membutuhkan penerapan teknologi permanen dan penegakan hukum yang tegas, terutama di kawasan rawan seperti lahan gambut.

"Pembangunan teknologi permanen dalam penanggulangan karbon tidak bisa instan. Sejak kebakaran hebat 2019, kita dorong terus inovasi anak bangsa untuk menciptakan solusi jangka panjang," kata Hanif dalam sambutannya saat memimpin Apel Siaga Pengendalian Karhutla Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu.

Ia menggarisbawahi pentingnya sistem teknologi berbasis deteksi dini, prediksi cuaca yang akurat, serta modifikasi cuaca yang konsisten untuk meminimalkan risiko karhutla.

Menurutnya, keberhasilan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dijalankan di Kalbar menjadi bukti efektivitas pendekatan teknologi.

"Beberapa hari lalu ada hampir 400 hotspot. Pagi ini, kita sambut dengan nol titik panas. Ini capaian luar biasa dan membanggakan," tuturnya.

Namun demikian, Hanif menekankan bahwa keberhasilan tersebut tak boleh membuat semua pihak lengah. Ia mengingatkan bahwa musim kemarau masih berlangsung dan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun dilarang keras berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

"BMKG menyatakan Kalbar sedang berada di puncak musim kemarau, dari pertengahan Juli hingga akhir Agustus. Maka, tidak ada toleransi untuk pembakaran. Titik," katanya.

Menteri Hanif juga mengkritisi aturan daerah yang membolehkan pembukaan lahan maksimal dua hektare dengan cara membakar, yang menurutnya bertentangan dengan regulasi nasional. Ia meminta aparat penegak hukum segera melakukan tindakan preventif seperti pemagaran, pemalangan, dan penandaan kawasan rawan karhutla.

Lebih lanjut, ia menekankan pendekatan strict liability (tanggung jawab mutlak) bagi pemilik konsesi yang ditemukan terbakar, terlepas dari unsur kesengajaan.

"Gambut yang sudah kering karena kanal-kanal buatan tidak bisa lagi menyerap air. Sekali kering, dia akan terus jadi bahan bakar potensial. Ini ancaman serius," kata dia.

Hanif juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan akademisi, untuk terlibat aktif dalam penanggulangan karhutla melalui pendekatan kolaboratif pentahelix yang mencakup pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

"Kami apresiasi pelaku usaha yang telah menunjukkan empati dan dukungan nyata. Ini bentuk gotong royong yang kita perlukan demi melindungi bumi Kalbar," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan bahwa semua pihak harus bahu-membahu dalam menjaga lingkungan dari bahaya karhutla.

Ia menilai, selain merusak ekosistem, kebakaran hutan juga berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau kebakaran dibiarkan, dampaknya bisa luas, dari penerbangan terganggu, sampai kualitas udara menurun dan mengancam kesehatan masyarakat. Ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua," kata Norsan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

BMKG lakukan modifikasi cuaca untuk atasi Karhutla di Kalbar

Ariffannur Romadon    Sabtu, Agustus 02, 2025    Comment   

BMKG lakukan modifikasi cuaca untuk atasi Karhutla di Kalbar

BMKG lakukan modifikasi cuaca untuk atasi Karhutla di Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kami menerapkan sistem prediksi berlapis sejak enam bulan sebelum musim kemarau untuk mengantisipasi potensi karhutla di wilayah rawan," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Pontianak, Sabtu.

Prediksi secara berlapis mulai dilaksanakan enam bulan sebelumnya, lalu diperbarui setiap bulan, hingga prediksi tujuh harian dan sepuluh harian. "Dengan demikian, kami dapat mengetahui secara pasti wilayah mana saja yang berpotensi mengalami kebakaran," katanya.

Dwikorita mengatakan berdasarkan prediksi terbaru, wilayah Kalimantan Barat saat ini berada dalam puncak potensi kebakaran. "Hari ini hampir seluruh wilayah berstatus merah. Karena itu, kami berkoordinasi sedini mungkin dengan Kepala BNPB dan Menteri LHK untuk menyiapkan strategi modifikasi cuaca," tuturnya.

Modifikasi cuaca hanya dapat dilakukan jika terdapat awan-awan hujan yang cukup di langit. Untuk itu, BMKG juga terus memantau pertumbuhan awan hujan secara intensif.

"Jika awan hujan tidak tumbuh, modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan. Dalam kondisi demikian, BNPB dan KLHK melakukan pendekatan lain untuk menanggulangi karhutla," katanya.

Ia menambahkan dalam beberapa hari terakhir pihaknya berhasil melaksanakan operasi modifikasi cuaca secara intensif hingga malam hari berkat kondisi awan hujan yang cukup mendukung.

"Alhamdulillah, hujan turun dan membantu menekan titik api. Namun, puncak potensi karhutla masih akan meningkat lagi pada 7 hingga 8 Agustus mendatang. Untuk itu, segala persiapan tengah kami lakukan," kata Dwikorita.

Sementara itu, koordinasi antara BMKG, BNPB dan KLHK dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan karhutla, yang dalam beberapa pekan terakhir kembali melanda sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat, termasuk Ketapang, Sanggau, dan Kubu Raya.

"Pemerintah daerah dan masyarakat juga diimbau untuk terus waspada dan tidak melakukan pembakaran terbuka di lahan pertanian, serta aktif melaporkan potensi kebakaran ke pihak berwenang," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Wali Kota: Kebakaran lahan di Singkawang sudah mencapai 100 hektare

Ariffannur Romadon    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Wali Kota: Kebakaran lahan di Singkawang sudah mencapai 100 hektare

Wali Kota: Kebakaran lahan di Singkawang sudah mencapai 100 hektare. (ANTARA)

Singkawang - Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat Tjhai Chui Mie mengatakan luas lahan yang terbakar di jalan akses Bandara Singkawang, tepatnya di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan sudah mencapai 100 hektare.

Pasalnya, kebakaran tersebut sudah terjadi sejak sepekan yang lalu dan hingga kini masih terus dilakukan upaya pemadaman oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, petugas Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) dan tim relawan.

"Berbagai upaya pemadaman sudah dilakukan, bahkan sudah dilakukan pemadaman dari sisi udara yang dibantu dari BNPB. Namun kebakaran lahan masih saja terjadi bahkan semakin meluas," kata Tjhai Chui Mie di Singkawang, Jumat.

Dia berharap kebakaran lahan di jalan akses masuk Bandara Singkawang bisa segera diatasi. Karena apabila semakin meluas tentu akan berdampak buruk pada polusi udara. Selain itu juga akan sangat mengganggu penerbangan dari Singkawang-Jakarta begitu pula sebaliknya.

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat Singkawang untuk bersama-sama menjaga lingkungan untuk tidak membuka lahan dengan cara di bakar.

"Saat ini cuaca di Kota Singkawang sangat panas, untuk itu kepada tokoh-tokoh agama diimbau agar bisa memanjatkan doa minta hujan," ujarnya.

Tak lupa dia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah ikut membantu dalam memadamkan karhutla di jalan akses Bandara Singkawang.

Tjhai Chui Mie juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan apa penyebab dari kejadian karhutla di jalan akses Bandara Singkawang.

"Jika memang ditemukan pelaku dari kebakaran ini saya minta polisi memberikan sanksi yang berat kepada pelakunya. Karena ini sudah merusak lingkungan, mengganggu udara serta penerbangan," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Gubernur: Kalbar optimalkan program Paket C untuk tingkatkan IPM

Ariffannur Romadon    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Gubernur: Kalbar optimalkan program Paket C untuk tingkatkan IPM

Gubernur: Kalbar optimalkan  program Paket C untuk tingkatkan IPM. (ANTARA)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menyatakan pihaknya berupaya mengoptimalkan Program Paket C di daerah tersebut guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Salah satu penyebabnya karena hampir 25 persen masyarakat Kalbar tidak tamat SMA. Untuk mereka yang sudah tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal, kita tekankan program Paket C sebagai solusi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan," kata Ria Norsan saat membuka secara resmi pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP se Indonesia di Aula Rektorat Lantai 3 Universitas Tanjungpura, Pontianak, Jumat.

Norsan mengungkapkan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat saat ini masih menjadi yang terendah di antara lima provinsi lain di Kalimantan. Ia menyebut urutan IPM tertinggi hingga terendah dimulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan terakhir Kalimantan Barat.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemprov Kalbar, lanjut Norsan, tengah merancang strategi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dengan memperbanyak akses pendidikan nonformal melalui program Paket A, Paket B, dan terutama Paket C yang akan didorong hingga ke tingkat desa.

Gubernur Norsan menyambut baik pelaksanaan Forum Pimpinan FKIP dari seluruh Indonesia di Kalbar. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar kemajuan daerah dan bangsa.

"Kalau SDM-nya maju, daerah akan maju. Contohnya Singapura, meski kecil, tapi karena SDM-nya berkualitas, negara itu menjadi sangat maju," tuturnya.

Menurutnya, lulusan FKIP memegang peran sentral dalam mencetak pendidik-pendidik berkualitas yang pada gilirannya akan menghasilkan generasi unggul di masa depan. Ia pun mengaitkan hal ini dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

"FKIP punya tanggung jawab besar. Kalau pendidiknya berkualitas, maka yang dididiknya juga akan berkualitas. Maka kita siapkan dari sekarang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Norsan.

Gubernur berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi mampu melahirkan program dan rekomendasi strategis untuk kemajuan dunia pendidikan nasional, khususnya di Kalimantan Barat.

"Pertemuan ini diharapkan bisa mengidentifikasi permasalahan pendidikan saat ini, kemudian dirumuskan solusinya untuk disampaikan ke Kementerian Pendidikan maupun DPR RI, agar wajah pendidikan kita ke depan lebih baik," kata dia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab Kubu Raya arahkan anak muda jadi agen promosi wisata

Ariffannur Romadon    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya arahkan anak muda jadi agen promosi wisata

Pemkab Kubu Raya arahkan anak muda jadi agen promosi wisata. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, mengarahkan generasi muda untuk terlibat aktif dalam promosi pariwisata daerah melalui media digital.

"Promosi dan kegiatan wisata adalah dua hal yang saling mendukung. Di era digital, promosi bisa dilakukan cepat dan praktis melalui media sosial dan karena itu, kami mencari potensi anak-anak muda untuk menjadi agen perubahan pariwisata," kata Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto di Pontianak, Kalbar, Jumat.

Sukiryanto mengapresiasi lomba video promosi wisata yang digelar Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kubu Raya, yang strategis dalam memanfaatkan kekuatan media sosial untuk memperkenalkan potensi wisata lokal.

Ia berharap para peserta lomba, yang berasal dari desa wisata, saka pramuka, dan kelompok sadar wisata dari berbagai kecamatan, dapat menjadi ujung tombak pengembangan pariwisata di wilayah masing-masing.

Sebagai bentuk konkret, Sukiryanto memperkenalkan program GITA NADA (Giat Wisata Anak Muda), yang bertujuan menjadikan anak muda sebagai penyebar semangat wisata melalui teknologi digital.

"Satu anak muda yang berwisata diharapkan bisa menyebarkan semangat itu ke keluarga dan masyarakat luas. Dengan penguasaan digital, mereka akan menjadi ujung tombak wisata Kubu Raya," tuturnya.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kubu Raya Rini Kurnia Solihat mengatakan Kubu Raya memiliki potensi besar sebagai daerah tujuan wisata.

Selain menjadi pintu gerbang Kalimantan Barat melalui Bandara Internasional Supadio dan Terminal ALBN Sungai Ambawang, Kubu Raya juga memiliki kekuatan budaya, sosial, dan akses laut yang mendukung pengembangan destinasi.

"Namun, promosi yang efektif adalah kunci. Di era digital, video pendek yang disebarkan di media sosial menjadi cara paling efektif memperkenalkan wisata kita," katanya.

Ia menjelaskan lomba video promosi wisata ini terbagi dalam tiga kategori yakni video desa wisata, video destinasi wisata, dan vlog wisata.

Dalam waktu singkat, panitia menerima 46 karya, terdiri dari 12 video desa wisata, 18 video destinasi wisata, dan 16 vlog wisata.

"Besarnya animo peserta menunjukkan perhatian masyarakat yang tinggi terhadap pariwisata. Karena itu, malam ini kami memberikan apresiasi berupa piala dan uang pembinaan kepada peserta terpilih," kata Rini.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya kompetisi, tetapi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas serta mendorong partisipasi aktif dalam membangun citra positif pariwisata Kubu Raya.

"Apresiasi adalah langkah penting untuk terus mendorong tumbuhnya karya kreatif masyarakat," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kalbar sinergikan Koperasi Merah Putih dan layanan kesehatan

Ariffannur Romadon    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Kalbar sinergikan Koperasi Merah Putih dan layanan kesehatan

Kalbar sinergikan Koperasi Merah Putih dan layanan kesehatan. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat sistem layanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah tersebut dengan menyinergikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson di Pontianak, Kamis (31/7), mengatakan koperasi tidak hanya berperan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam memperluas akses terhadap layanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.

"Untuk itu, koperasi ini diharapkan menghadirkan layanan klinik dan apotek yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan dasar," katanya.

Ia mengatakan layanan klinik dan apotek yang dibentuk dalam struktur koperasi bukan pengganti Puskesmas atau Dinas Kesehatan, melainkan pelengkap untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin terjadi tumpang tindih layanan. Justru yang kita harapkan adalah sinergi yang memperkuat akses dan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat," ujar dia.

Layanan yang dikembangkan melalui koperasi diarahkan pada kegiatan berbasis siklus hidup seperti skrining kesehatan, imunisasi, edukasi, pengobatan terbatas, hingga tes laboratorium cepat. Klinik koperasi itu, katanya, juga diharapkan dapat menjalankan fungsi promotif dan preventif secara optimal.

Selain itu, Harisson mengatakan penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM koperasi yang bergerak di sektor kesehatan itu penting. 

"Setiap pembentukan unit layanan kesehatan berbasis koperasi harus melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Petugas koperasi pun harus memiliki kompetensi dasar serta memahami regulasi layanan kesehatan," katanya. 

Ia juga berharap Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) sebagai wadah strategis dapat terus memberikan masukan dan menjadi mediator yang efektif antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk sektor swasta, dalam merumuskan solusi masalah kesehatan.

"Saya percaya ADINKES dapat menyuarakan kepentingan daerah dan menjadi penghubung yang strategis untuk memperkuat sektor kesehatan kita," kata Harisson.

Satgas KDMP Pusat telah menetapkan dua koperasi percontohan KDMP di Kalbar, yakni koperasi yang berada di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kejari Bengkayang tetapkan dua kades tersangka korupsi APBDes

Ariffannur Romadon    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Kejari Bengkayang tetapkan dua kades tersangka korupsi APBDes

Kejari Bengkayang tetapkan dua kades tersangka korupsi APBDes. (ANTARA)

Bengkayang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkayang, Kalimantan Barat menetapkan dua kepala desa sebagai tersangka korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di wilayah masing-masing.

Kepala Kejari Bengkayang Arifin Arsyad di Bengkayang, Kamis (31/7), mengatakan dua kades tersebut, yaitu Kepala Desa Malo Jelayan, Kecamatan Teriak berinisial A dan Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Ledo berinisial P.

“Penetapan status tersangka terhadap kedua kepala desa tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh lebih dari dua alat bukti yang sah,” kata dia.

Ia mengatakan tersangka A diduga menyalahgunakan APBDes Tahun Anggaran 2019 di Desa Malo Jelayan, sedangkan tersangka P melakukan penyelewengan APBDes Tahun Anggaran 2022 dan 2023 di Desa Suka Damai.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Setelah penetapan tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap keduanya, sedangkan usai pemeriksaan tersebut, Kejari Bengkayang melakukan penahanan terhadap A dan P di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang untuk selama 40 hari ke depan.

Dia menegaskan komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

Proses hukum, kata dia, akan terus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kami akan menuntaskan perkara ini hingga ke tahap penuntutan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi di daerah," kata dia.

Oleh : Narwati/ANTARA

Tiga TPID di Kalbar bersinergi kendalikan inflasi

Ariffannur Romadon    Kamis, Juli 31, 2025    Comment   

Tiga TPID di Kalbar bersinergi kendalikan inflasi

Tiga TPID di Kalbar bersinergi kendalikan inflasi. (ANTARA)

Pontianak - Tiga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi untuk mengendalikan inflasi yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah melalui program Kuponwah.

"Peluncuran TPID Kuponwah merupakan aksi bersama dalam rangka pengendalian inflasi berbasis kawasan, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha sektor pangan," kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Kubu Raya, Pontianak, dan Mempawah (Kuponwah) di Aula Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis.

Dia pun mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia dalam memperkuat koordinasi lintas daerah dan berharap sinergi ini bisa diperluas ke daerah lain seperti Singkawang, Bengkayang, Sambas (Singbebas), juga Sanggau, Sekadau, dan Sintang, agar inflasi bisa ditekan secara merata.

Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan proses perizinan investasi, termasuk dokumen AMDAL, agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

"Kalau investasi lambat, ekonomi daerah ikut tertahan. Saya minta semua pihak mempercepat perizinan agar investasi bisa segera masuk dan daya beli masyarakat meningkat," ucapnya.

Gubernur juga meminta agar investor di Kalbar memprioritaskan tenaga kerja lokal dibanding merekrut dari luar daerah.

Kepala Kantor Perwakilan BI Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menjelaskan bahwa inflasi Kalbar relatif stabil dan terkendali, namun tetap memiliki tantangan di sektor pangan, khususnya inflasi pangan bergejolak yang sempat mencapai 6% pada akhir 2022.

"Komoditas utama yang memberi andil besar terhadap inflasi antara lain daging ayam ras, telur, minyak goreng, dan beras. Karena konsumsi masyarakat Kalbar didominasi bahan pangan, maka pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting," katanya.

Ia menambahkan bahwa TPID Kuponwah merupakan forum kerja sama antar daerah yang strategis karena melibatkan wilayah dengan konsumsi tinggi dan potensi produksi pangan yang besar.

Ketua TPID Kuponwah, Yusran Anizam, memaparkan sejumlah program yang masuk dalam rencana aksi bersama TPID Kuponwah, mencakup empat pilar utama yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Adapun rencana aksi tersebut meliputi, integrasi data harga pangan, pengembangan aplikasi dashboard data harga pangan strategis dari pasar utama di tiga daerah, untuk mempercepat respons terhadap gejolak harga. Kemudian kemitraan Produksi dan Pemasaran: Mendorong kerja sama sektor peternakan, khususnya ayam ras, untuk memotong rantai distribusi dan menjamin pasokan. Hal ini didukung oleh rencana penguatan peran BUMDes dan koperasi.

"Kami juga meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan untuk petani, peternak, pembudidaya ikan, dan penyuluh. Termasuk pengembangan bibit unggul (padi, lele, ayam) serta program resi gudang dan pembiayaan dari BI. Selain itu, menggerakan Tanam Cabai dan Produk Strategis sebagaigerakan menanam cabai rawit serentak di kawasan padat penduduk dan penguatan kerja sama distribusi pangan antardaerah," ujarnya.

Perjanjian kerja sama tiga daerah tersebut telah dituangkan dalam dokumen PKS Nomor 27/PKS/Sekda-Sripka/2024 untuk Kubu Raya dan Pontianak, serta PKS Nomor EKO/2024 untuk Mempawah, sebagai payung hukum pelaksanaan program bersama.

Bupati Mempawah, Erlina, yang turut hadir, menyampaikan bahwa kerja sama lintas daerah seperti Kuponwah adalah bentuk nyata dari kolaborasi dalam menjawab tantangan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

"Kita perlu komunikasi intensif dan aksi nyata. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk memastikan ketahanan pangan dan kestabilan harga," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab Kubu Raya hubungkan pelaku usaha perikanan dengan Investor

Ariffannur Romadon    Kamis, Juli 31, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya hubungkan pelaku usaha perikanan dengan Investor

Pemkab Kubu Raya hubungkan pelaku usaha perikanan dengan Investor. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat terus memperkuat langkah percepatan pembangunan daerah dengan menghubungkan kemitraan bisnis antara pelaku usaha perikanan lokal dengan investor berskala besar.

"Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari perusahaan perikanan besar PT Xinhaiyuan Indonesia Fishery dengan pelaku usaha mikro kecil (UMK) nelayan, pengepul ikan, asosiasi nelayan, perangkat daerah teknis, serta mitra usaha terkait lainnya," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, di Sungai Raya, Kamis.

Ia menilai kehadiran investor seperti PT Xinhaiyuan Indonesia Fishery dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk perikanan lokal, sehingga mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

"Kita butuh mitra dari luar yang punya kapasitas dalam pemasaran. Ini akan jadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha kecil kita," katanya.

Sukiryanto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan terbuka terhadap kemitraan produktif lintas skala usaha.

"Pemerintah daerah siap mendorong dunia usaha, baik skala besar maupun kecil, agar terus berkembang. Kegiatan ini adalah inisiatif yang sangat positif, terutama bagi pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) kita yang masih membutuhkan pembinaan dalam memasarkan produknya," tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Kubu Raya juga terus melakukan penyederhanaan proses perizinan guna mempercepat dan mempermudah investasi di berbagai sektor, termasuk sektor perikanan.

"Kami ingin para investor nyaman berusaha di Kubu Raya. Pemerintah akan terus membuka ruang kerja sama dan mendukung penuh kemitraan untuk mengelola potensi daerah," kata Sukiryanto.

Wakil Bupati juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak hanya fokus pada sektor perikanan, tetapi juga mengembangkan potensi unggulan lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan sektor ekonomi kreatif.

"Kita memiliki sumber daya alam yang besar. Tinggal bagaimana kita kelola dengan bijak dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan," kata dia.

Melalui penguatan kemitraan ini, Pemkab Kubu Raya menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor-sektor strategis.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Sinergi pengendalian inflasi Kuponwah potensi jadi model nasional

Ariffannur Romadon    Kamis, Juli 31, 2025    Comment   

Sinergi pengendalian inflasi Kuponwah potensi jadi model nasional

Sinergi pengendalian inflasi Kuponwah potensi jadi model nasional. (ANTARA)

Pontianak - Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) Doni Septadijaya mengatakan bahwa sinergi pengendalian inflasi yang dilaksanakan regional oleh tiga daerah, Kubu Raya, Pontianak dan Mempawah (Kuponwah) berpotensi menjadi model nasional.

"Sinergi tiga daerah Kuponwah ini memberikan manfaat besar, baik dari sisi pengendalian harga, penguatan ketahanan pangan, maupun peluang daerah memperoleh insentif fiskal dari pusat," kata Doni di Pontianak, Kamis.

Dia menjelaskan, rencana aksi Kuponwah fokus pada empat pilar strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Program-program yang dijalankan meliputi pelatihan petani dan peternak, pengembangan bibit unggul, penguatan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga gerakan tanam cabai rawit di kawasan permukiman padat.

"Rencana jangka panjang yang disiapkan mencakup pengembangan urban farming, digital farming, hingga sistem ketahanan pangan berbasis resiliensi," tuturnya.

Doni juga menekankan pentingnya TPID Award sebagai insentif nyata dari pemerintah pusat dan menjadi salah satu indikator kinerja pengendalian inflasi. Pemenangnya berhak atas Dana Insentif Daerah (DID) yang dapat digunakan untuk mendukung operasional dan program ketahanan pangan.

"Pontianak berpotensi meraih TPID Award 2025. Kami berharap seluruh elemen Kuponwah tetap solid, karena ini bukan semata prestasi, tapi dampaknya nyata untuk masyarakat," pungkas Doni.

Dengan model Kuponwah, Kalimantan Barat membuktikan bahwa tantangan inflasi dan ketahanan pangan dapat dijawab melalui sinergi lintas wilayah yang didukung data dan inovasi kebijakan. Kolaborasi ini menjadi pondasi strategis menuju stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Doni menyebutkan, Kalbar merupakan salah satu provinsi dengan inflasi yang relatif stabil secara nasional. Meski demikian, lonjakan inflasi sempat terjadi pada 2022 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mendorong inflasi umum hingga 5,3 persen.

"Pengendalian inflasi pangan sangat krusial, karena 58 persen dari pengeluaran masyarakat Kalbar digunakan untuk konsumsi bahan pangan. Stabilitas harga akan menjaga daya beli dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Doni menyebutkan komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan beras sebagai penyumbang inflasi tertinggi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara daerah produsen seperti Kubu Raya dan Mempawah dengan Pontianak sebagai daerah konsumsi utama.

"Jangan sampai bahan pangan diproduksi di Kalbar, tapi justru tidak tersedia untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia mendorong pembentukan dashboard data Kuponwah yang akan mengintegrasikan informasi harga pangan dari pasar utama di tiga wilayah. Platform ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat, berbasis data, bukan opini.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kalimantan Barat mantapkan infrastruktur pendukung investasi

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

Kalimantan Barat mantapkan infrastruktur pendukung investasi

Kalimantan Barat mantapkan infrastruktur pendukung investasi. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat dan inklusif dengan mempersiapkan infrastruktur pendukung sebagai prioritas utama guna memperkuat daya tarik provinsi tersebut sebagai kawasan tujuan investasi.

"Kami menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung masuk dan berjalannya investasi. Untuk itu, salah satu fokus kami saat ini adalah percepatan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dan pengerukan alur sungai untuk mendukung kelancaran distribusi dan ekspor komoditas unggulan Kalimantan Barat," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan di Pontianak, Rabu.

Ia mengatakan infrastruktur logistik menjadi tulang punggung penguatan investasi daerah. Keberadaan pelabuhan bertaraf internasional dan jalur distribusi yang efisien akan membuka akses pasar yang lebih luas dan menekan biaya logistik bagi pelaku usaha.

Krisantus mengatakan juga mendorong Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kalimantan Barat (Kalbar) agar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem investasi.

Ia berharap organisasi itu mampu membuka lebih banyak peluang kerja sama dan menjadi corong masuknya investor yang berkomitmen membangun daerah.

"Kami ingin KADIN aktif menarik investasi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar dia. 

Terkait soal praktik-praktik investasi yang selama ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi daerah, menurut dia, sekarang ini masih banyak perusahaan yang beroperasi di Kalbar, namun tidak memiliki legalitas administratif di wilayah tersebut.

"Kami minta perusahaan yang beroperasi di sini harus punya kantor, NPWP Kalbar, kendaraan operasional yang terdaftar di Kalbar. Jangan semua hasilnya diambil, tapi kontribusinya lari ke luar daerah," katanya.

Ia juga mengatakan Pemprov Kalbar tengah melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang, perkebunan dan usaha lainnya yang tidak mematuhi regulasi. Pemerintah tidak akan segan bertindak terhadap investasi yang merugikan masyarakat.

Menurut Krisantus, pembangunan infrastruktur dan pembenahan sistem investasi bukan hanya soal menarik modal, tetapi memastikan bahwa investasi tersebut berkeadilan dan berpihak pada rakyat.

"Kita tidak butuh investor yang hanya datang mengeruk kekayaan alam tanpa memberi manfaat. Yang kita butuhkan adalah mitra yang membangun bersama, menciptakan lapangan kerja, dan membawa nilai tambah bagi daerah," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bengkayang Kalbar tetapkan status siaga Karhutla

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

Bengkayang Kalbar tetapkan status siaga Karhutla

Bengkayang Kalbar tetapkan status siaga Karhutla. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025 guna mengantisipasi potensi bencana di tengah ancaman musim kemarau yang kian meningkat.

Penetapan status tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 333/BPBD/Tahun 2025 sebagai bagian dari langkah strategis daerah dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla.

"Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga. Ini adalah masalah kesejahteraan yang harus kita tangani bersama," ujar Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dalam apel kesiapsiagaan Karhutla 2025 di halaman kantor Bupati, Rabu.

Ia menekankan upaya pencegahan adalah kunci utama dalam menjaga hak dasar masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman.

Dalam apel tersebut dilakukan pula pemeriksaan terhadap personel dan peralatan sebagai bentuk kesiapan lintas sektor, baik dari unsur pemerintah, TNI/Polri, maupun masyarakat sipil.

Bupati juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat adat dan petani dalam pengelolaan lahan secara bijak, sesuai kearifan lokal yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati (Perbub) Bengkayang Nomor 34 Tahun 2020.

"Kami ingin masyarakat tetap dapat bertani tanpa rasa takut akan kehilangan mata pencaharian karena aturan. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi keluarga," katanya.

Langkah ini sekaligus menegaskan pendekatan berbasis kesejahteraan dalam penanggulangan karhutla di Bengkayang, dengan harapan masyarakat desa turut aktif memahami bahwa menjaga hutan berarti menjaga masa depan yang layak dan berkelanjutan.

“Bersama kita lindungi lingkungan demi masa depan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera, bagi seluruh rakyat Bengkayang,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BPBD kabupaten Bengkayang Dwi Berta mengatakan hingga hari ini sudah terlapor tujuh titik api di wilayah Bengkayang.

"Di kecamatan Lumar ada lima titik api, ini di tambah satu titik desa Pasti Jaya Samalantan , dan satu di desa Mandor Kecamatan Capkala," ujarnya.

Kemudian untuk kasus karhutla yang terjadi di Bengkayang berada di Mandor dan desa Karimunting yang sudah terjadi beberapa hari dan belum padam yaitu daerah gambut dan perkebunan. "Yang kebakaran itu daerah gambut di Karimunting dan perkebunan warga di Mandor," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Lanud Bengkayang-Kalbar perkuat ketahanan nasional di perbatasan

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

Lanud Bengkayang-Kalbar perkuat ketahanan nasional di perbatasan

Lanud Bengkayang-Kalbar perkuat ketahanan nasional di perbatasan. (ANTARA)

Bengkayang - Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Harry Hadisoemantri Bengkayang, Kalimantan Barat memperkuat ketahanan nasional di wilayah perbatasan negara.

Komandan Lanud Harry Hadisoemantri Letkol Pnb Antonius saat dihubungi di Bengkayang, Rabu, menekankan pentingnya sinergi kekuatan udara dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah strategis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Sebagai pangkalan militer di kawasan perbatasan, Lanud Harry Hadisoemantri memiliki peran strategis dalam mendukung pengamanan wilayah kedaulatan udara serta menjaga stabilitas kawasan,” ujar Letkol Antonius.

Bersamaan dengan momen Hari Bakti ke-78 TNI AU, pihaknya memperkuat komitmen dalam mendukung kebijakan pertahanan negara, serta membangun postur TNI AU yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika ancaman global dan regional.

Sejalan dengan prioritas pembangunan kekuatan udara nasional, TNI AU mengusung strategi “AMPUH” yang mencakup modernisasi alutsista, validasi organisasi, pengembangan perangkat lunak, peningkatan kualitas SDM, dan dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang keamanan dan pertahanan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pendekatan pertahanan semesta, Lanud Harry Hadisoemantri juga melaksanakan kegiatan sosial bersama masyarakat, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai basis utama pertahanan non-konvensional.

“Peringatan ini menjadi penegasan bahwa kekuatan pertahanan bukan hanya pada alutsista, tetapi juga pada kedekatan dengan rakyat dan kesigapan menghadapi dinamika keamanan wilayah,” ujar Antonius.

Keberadaan Lanud HAD di wilayah perbatasan diharapkan menjadi pilar stabilitas, sekaligus garda terdepan dalam mendukung kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkab Bengkayang antispasi bencana karhutla 2025

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

Pemkab Bengkayang antispasi bencana karhutla 2025

Pemkab Bengkayang antispasi bencana karhutla 2025. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), terus menunjukkan keseriusan dalam melindungi kesejahteraan masyarakat melalui langkah antisipatif terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyampaikan bencana karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan, penghidupan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

"Oleh karena itu upaya pencegahan menjadi kunci dalam menjaga hak dasar masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat," ujarnya dalam apel kesiapsiagaan karhutla 2025 di halaman kantor Bupati, Rabu.

Kesiapsiagaan ini, lanjutnya, mengingat musim kemarau berisiko meningkatkan kebakaran lahan yang dapat menimbulkan asap, mengganggu kesehatan, pendidikan, bahkan aktivitas ekonomi warga Bengkayang.

"Ini adalah masalah kesejahteraan yang harus kita tangani bersama,” ujarnya.

Dalam apel tersebut dilakukan pemeriksaan personel dan peralatan untuk memastikan kesiapan semua unsur, baik dari pemerintah, TNI/Polri, maupun masyarakat sipil dalam menghadapi potensi karhutla.

"Ini mencerminkan kolaborasi menyeluruh demi melindungi kepentingan rakyat," ujarnya.

Bupati juga menjelaskan Bengkayang telah menetapkan status siaga darurat karhutla melalui Keputusan Bupati Nomor 333/BPBD/Tahun 2025 sebagai bentuk kesiapan menghadapi bencana dan meminimalisir dampak sosial terhadap masyarakat desa.

Dia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dan petani dalam menjaga hutan serta membuka lahan secara bijak sesuai dengan kearifan lokal, yang diatur dalam Perda Provinsi Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 dan Perbup Bengkayang Nomor 34 Tahun 2020.

“Kami ingin masyarakat tetap bisa bertani tanpa harus takut kehilangan sumber mata pencaharian karena aturan. Maka mari jaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi keluarga,” katanya.

Dengan pendekatan berbasis kesejahteraan rakyat, Bupati berharap setiap warga desa memahami bahwa pencegahan karhutla adalah bagian dari menjaga kehidupan yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“Bersama kita lindungi lingkungan demi masa depan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera, bagi seluruh rakyat Bengkayang,” ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

WALHI: Titik api terdeteksi di Kalbar dalam area konsesi

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

WALHI: Titik api terdeteksi di Kalbar dalam area konsesi

WALHI: Titik api terdeteksi di Kalbar dalam area konsesi. (ANTARA)

Pontianak - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat sebanyak 8.644 titik panas (hotspot) terdeteksi di seluruh wilayah Kalimantan Barat sepanjang Mei hingga akhir Juli, dimana sebagian besar berada di area konsesi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.

"Sebagian besar dari titik api tersebut ditemukan berada di dalam area konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, yang mengindikasikan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini," kata Kepala Divisi Wahana Keadilan dan Reformasi (WKR) WALHI Kalbar, Andre Illu di Pontianak, Rabu.  

Laporan WALHI menyebutkan, lima kabupaten dengan jumlah hotspot tertinggi adalah Kabupaten Sanggau (1.816), Mempawah (1.190), Sambas (1.190), Landak (807), dan Ketapang (657).

Dari total tersebut, sebanyak 2.652 hotspot ditemukan di dalam konsesi perusahaan perkebunan, dengan konsesi terbanyak berada di PT Perkebunan Nusantara XIII (124 titik), PT Kapuas Palm Industri (108), Sumatera Unggul Makmur (106), PT Global Kalimantan Makmur (103), dan Mitra Austral Sejahtera (89).

Sementara itu, pada konsesi izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), tercatat 1.061 hotspot tersebar di 54 perusahaan. Konsesi dengan jumlah titik api tertinggi di antaranya adalah PT Finantara Intiga (143), PT Duta Andalan Sukses (102), PT Fajar Wana Lestari (88), dan PT Kanya Resources (71). 

"Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi agenda tahunan, sayangnya bukan agenda prestasi, melainkan bentuk kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan," tuturnya.

Ia menambahkan, kebakaran di kawasan hidrologis gambut (KHG) masih terus berulang meskipun pemerintah sebelumnya berkomitmen melindungi dan memulihkan lahan gambut pasca karhutla hebat tahun 2015. Berdasarkan data overlay WALHI, terdapat 2.353 hotspot di kawasan gambut, tersebar di 36 konsesi perusahaan kelapa sawit. Di antaranya PT Sumatera Unggul Makmur (89 titik), Peniti Sungai Purun (53), dan Mitra Andalan Sejahtera (18).  

"Bahkan Pontianak kini sudah mulai terdampak kabut asap dan kualitas udara yang memburuk. Ini baru awal musim kemarau. Jika tidak ada tindakan serius, negara hanya mengulang kelalaian dan gagal melindungi hak warga atas lingkungan yang sehat," katanya.  

WALHI menyoroti bahwa penanganan karhutla selama ini lebih banyak menyasar individu atau petani kecil, sementara peran dan tanggung jawab perusahaan nyaris tak tersentuh. Bahkan, beberapa perusahaan yang tahun-tahun sebelumnya telah diputus bersalah dalam perkara karhutla, hingga kini belum menjalani eksekusi atau pencabutan izin.

"Beberapa konsesi yang terbakar tahun ini, juga terbakar pada 2015, 2019, dan 2023. Ini menunjukkan pola berulang dan tidak adanya efek jera," kata Andre Illu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengelolaan lahan di area gambut oleh perusahaan, seperti pembukaan kanal, turut merusak sistem hidrologis kawasan dan berdampak besar pada wilayah masyarakat sekitar. Meskipun ada upaya penataan air di dalam konsesi, rusaknya sistem aliran air membuat gambut menjadi lebih mudah terbakar saat kemarau tiba.

WALHI menegaskan, akar persoalan karhutla bukan semata keterbatasan teknis atau kesalahan individu, melainkan kegagalan struktural dalam pengawasan, penegakan hukum, dan keberpihakan negara terhadap korporasi. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha perkebunan dan kehutanan, khususnya yang berada di kawasan rawan karhutla.

"Impunitas terhadap korporasi adalah bentuk nyata ketertundukan negara. Penegakan hukum harus menyentuh pelaku utama, bukan hanya simbolik seperti penyegelan lahan atau pencabutan izin yang tak pernah dilaksanakan," kata dia.

WALHI Kalbar juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat kapasitas deteksi dini, sistem pemantauan, serta melakukan restorasi ekosistem gambut sebagai bagian dari strategi mitigasi iklim.

Dengan potensi musim kemarau panjang hingga akhir tahun, ancaman karhutla di Kalbar diprediksi belum berakhir. Situasi ini menuntut respons cepat dan terukur dari pemerintah agar bencana ekologis tahunan ini tidak kembali mengulang dampak buruk seperti tahun-tahun sebelumnya dari pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, hingga rusaknya keanekaragaman hayati.

"Selama negara tidak bersungguh-sungguh menjawab akar persoalan, maka selama itu pula Kalimantan Barat dan provinsi lainnya akan terus berada dalam siklus bencana ekologis yang berulang," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar dan Sarawak bahas kerja sama ekonomi dan konektivitas

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar dan Sarawak bahas kerja sama ekonomi dan konektivitas

Pemprov Kalbar dan Sarawak bahas kerja sama ekonomi dan konektivitas. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemerintah Negara Bagian Sarawak, Malaysia, membahas sejumlah peluang kerja sama strategis, khususnya di bidang ekonomi dan konektivitas antarnegara.

"Kami hari ini melakukan pertemuan bersama Deputy Premier Sarawak, Datuk Amar Haji Awang Tengah beserta rombongan dari Pemerintah Sarawak, Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan, terutama di kawasan perbatasan," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Pontianak, Selasa.

Norsan menyampaikan pertemuan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan sinergi antara Kalbar dan Sarawak dalam berbagai sektor. Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas darat dan udara guna mendukung mobilitas barang dan orang, serta membuka peluang perdagangan lintas negara.

"Kami melihat potensi besar di wilayah perbatasan, dan kerja sama ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di kedua wilayah. Konektivitas yang baik akan memperkuat rantai pasok, pariwisata, hingga investasi," tuturnya.

Gubernur Norsan memaparkan potensi besar Kalbar sebagai wilayah yang strategis untuk kerja sama lintas batas. Ia menyebut Kalbar memiliki infrastruktur penting seperti Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah, yang merupakan deep sea port terbesar di Kalimantan.

Kemudian ada kawasan industri unggulan di Ketapang dan Landak yang fokus pada pengolahan alumina, kelapa sawit, dan karet.

"Kami juga memiliki dukungan infrastruktur udara seperti Bandara Supadio di Pontianak dan Bandara Singkawang yang segera beroperasi. Selain itu, tersedia Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Aruk, Entikong, dan Badau, yang dilengkapi dengan Terminal Barang Internasional untuk mempermudah distribusi logistik," katanya.

Gubernur menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kalbar terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 4,90 persen, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor industri menjadi penyumbang investasi terbesar, dengan nilai Rp7,91 triliun atau 32,06 persen dari total investasi.

"Penanaman Modal Asing (PMA) juga meningkat, dengan Singapura sebagai investor terbesar. Malaysia turut memberikan kontribusi signifikan dengan nilai 55.616 dolar AS, atau sekitar 9,03 persen dari total PMA di Kalbar," kata Norsan.

Sementara itu, Deputy Premier Sarawak, Datuk Amar Haji Awang Tengah menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Ia menyebut hubungan kedua wilayah memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan, tidak hanya dalam skala pemerintahan, namun juga dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat.

"Kami merasa disambut dengan penuh rasa kekeluargaan. Kami ingin meningkatkan kerja sama tidak hanya antarpemerintah, tetapi juga untuk kemaslahatan bersama melalui konektivitas dan perdagangan," ujarnya.

Datuk Amar juga mengungkapkan rencana dimulainya penerbangan langsung rute Pontianak–Kuching pada September 2025 sebagai langkah konkret memperkuat sektor pariwisata dan mempercepat mobilitas antarwilayah.

"Kami yakin konektivitas udara ini akan menjadi momentum penting untuk menggali potensi pariwisata, investasi, dan pembangunan ekonomi di kedua wilayah," kata dia.

Audiensi antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Sarawak tersebut diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat hubungan bilateral antardaerah, dengan semangat serumpun yang solid serta kerja sama konkret yang menguntungkan masyarakat kedua negara.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kalimantan Barat masuk daerah prioritas penanggulangan Karhutla

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Kalimantan Barat masuk daerah prioritas penanggulangan Karhutla

Kalimantan Barat masuk daerah prioritas penanggulangan Karhutla. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, menetapkan Kalimantan Barat bersama Kalteng dan Kalsel sebagai daerah fokus pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2025.

"Kalbar bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kalbar akan menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dalam upaya mitigasi risiko karhutla tahun 2025," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Letjen TNI. Dr. Suharyanto dalam rapat bersama penanggulangan Karhutla secara online, Selasa.

Penetapan ini merujuk pada evaluasi pemerintah terhadap potensi ancaman kebakaran, luasan lahan rentan terbakar, serta tren penurunan atau peningkatan titik panas (hotspot) dalam beberapa tahun terakhir.

"Meski pada 2024 terjadi penurunan signifikan luas lahan terbakar di Kalbar, dari 111 ribu hektare menjadi hanya 17 ribu hektare, kewaspadaan tetap ditingkatkan, terutama menjelang musim kemarau panjang," tuturnya.

Sementara tu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa pengendalian karhutla menjadi agenda prioritas Pemprov Kalbar. "Kita tidak boleh lengah meski capaian tahun lalu cukup baik. Tahun ini kita fokus memperkuat patroli lapangan, kesiapan peralatan, pemantauan satelit, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat," tuturnya.

Pemprov Kalbar juga mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi lainnya, termasuk masyarakat peduli api (MPA), untuk mempercepat respons terhadap potensi kebakaran. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi seperti penggunaan dashboard pemantauan hotspot, sistem informasi geospasial, serta drone pengawas, akan terus ditingkatkan.

Langkah lain yang tengah disiapkan adalah penguatan regulasi dan sanksi terhadap pembakaran lahan ilegal, termasuk keterlibatan perusahaan-perusahaan besar di sektor perkebunan untuk turut aktif menjaga kawasan konsesinya dari titik api.

"Penanggulangan karhutla butuh kerja kolektif. Kita butuh peran masyarakat, dunia usaha, dan sinergi pemerintah dari tingkat desa hingga pusat," kata Ria Norsan.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar mencatat, sejak awal 2025 hingga Juli, telah terjadi 54 kejadian karhutla dengan luas terdampak sekitar 1.200 hektare, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, potensi tetap tinggi di wilayah rentan seperti Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Sambas, dan Kapuas Hulu.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga berkomitmen memberikan dukungan berupa anggaran, helikopter water bombing, serta pelatihan terpadu dalam pengendalian karhutla kepada daerah-daerah prioritas termasuk Kalbar.

"Dengan masuknya Kalimantan Barat sebagai provinsi prioritas nasional, diharapkan tata kelola pengendalian karhutla di daerah ini semakin kuat, terstruktur, dan berdampak nyata dalam menjaga ekosistem hutan serta kualitas udara dan kehidupan masyarakat," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA