Pemkab Kubu Raya jadwalkan penugasan PPPK baru pada 1 Juli

Ariffannur Romadon    Rabu, Mei 28, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya jadwalkan penugasan PPPK baru pada 1 Juli

Pemkab Kubu Raya jadwalkan penugasan PPPK baru pada 1 Juli. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memastikan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 terus berjalan dan akan segera mendapatkan Surat Keputusan (SK) pada akhir Juni 2025 dan seluruh PPPK yang telah memenuhi syarat dijadwalkan mulai aktif bekerja pada 1 Juli 2025.

"Saya ingin meluruskan berbagai informasi yang beredar terkait pengangkatan PPPK tahun ini. Proses masih terus berjalan meskipun sempat mengalami beberapa kendala teknis, namun kami pastikan, SK akan dibagikan pada akhir Juni, dan mulai 1 Juli seluruh PPPK sudah dapat mulai bertugas secara resmi," kata Sujiwo di Sungai Raya, Rabu.

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada para tenaga PPPK yang telah lolos seleksi dan menyelesaikan tahapan administrasi. Sujiwo juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

"Kepada seluruh tenaga PPPK, saya ucapkan selamat. Kalian sekarang adalah bagian dari abdi negara, jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan komitmen melayani masyarakat, daerah, dan negara," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Anusapati menyampaikan bahwa dari total 665 peserta yang dinyatakan lulus seleksi, sebanyak 608 di antaranya telah menyelesaikan proses pemberkasan dan siap menerima SK. Sisanya, 57 peserta akan diproses secara bertahap tahun ini.

"Memang sempat ada kendala teknis dalam pemberkasan, seperti perbedaan data antara ijazah dan Kartu Keluarga yang harus disesuaikan dengan dokumen asli sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun kini hampir semua dokumen sudah lengkap, tinggal satu berkas yang masih dalam proses penyelesaian," katanya.

Ia optimistis seluruh proses administrasi akan tuntas dalam waktu dekat, sehingga tidak akan mengganggu jadwal pelantikan dan penempatan tugas para PPPK.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bengkayang optimalkan pokjanal posyandu untuk dukung layanan primer

Ariffannur Romadon    Rabu, Mei 28, 2025    Comment   

Bengkayang optimalkan pokjanal posyandu untuk dukung layanan primer

Bengkayang optimalkan pokjanal posyandu untuk dukung layanan primer. (ANTARA)

Bengkayang - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) kabupaten Bengkayang, Kalbar mengoptimalkan peran kelompok kerja operasional (Pokjanal) posyandu dalam mendukung integrasi pelayanan kesehatan primer di daerah setempat.

Ketua tim pembina posyandu Kabupaten Bengkayang, Anita mengatakan pentingnya peran Posyandu dalam mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai bagian dari enam pilar transformasi sistem kesehatan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

“Transformasi layanan primer adalah strategi pelayanan kesehatan yang menyasar seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia,” katanya saat memberikan sambutan dalam advokasi dan koordinasi Pokjanal posyandu integritas pelayanan kesehatan primer di Bengkayang, Rabu.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan Posyandu kini harus mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mencakup enam bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

“Posyandu bukan hanya menjadi urusan sektor kesehatan, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.

Anita juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan layanan Posyandu yang berkualitas dan merata di seluruh pelosok desa dan kelurahan di Bengkayang. Ia berharap para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan hingga desa turut aktif mendukung keberlanjutan program ini.

Tak hanya itu, masyarakat juga diimbau untuk terlibat aktif menjaga kesehatannya melalui pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta rutin memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di Posyandu.

“Kehadiran dan partisipasi masyarakat sangat penting. Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang paling dekat dengan warga,” ujarnya.

Dia mengajak semua OPD pengampu enam SPM untuk aktif berperan dalam kegiatan Posyandu, bukan hanya sektor kesehatan saja.

“Posyandu bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Semua pihak harus ambil bagian agar kehadiran Posyandu di setiap RT/RW, desa dan kelurahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah lewat Dinkes memperkuat koordinasi dan sinergi antara seluruh pihak terkait dalam membangun Posyandu yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemprov Kalbar luncurkan gerakan Zakat Infak dan Sedekah bagi ASN

Ariffannur Romadon    Rabu, Mei 28, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar luncurkan gerakan Zakat Infak dan Sedekah bagi ASN

Pemprov Kalbar luncurkan gerakan Zakat Infak dan Sedekah bagi ASN. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) meluncurkan Program Gerakan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) ASN sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial dan pengentasan kemiskinan melalui mekanisme zakat yang terorganisir.

"Zakat itu bukan pilihan, tapi kewajiban, karena bagi kita umat Islam, zakat adalah bentuk nyata syukur atas rezeki yang Allah berikan. Kita sisihkan sedikit, tapi besar nilainya bagi yang membutuhkan, bukan soal jumlah, tapi kepedulian," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Rabu.

Ia menekankan pentingnya kewajiban zakat bagi umat Islam sebagai bagian dari rukun Islam yang ketiga dan menyerukan kepada seluruh ASN Muslim untuk rutin menunaikan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji bulanan melalui mekanisme pemotongan otomatis yang akan dikoordinasikan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kalbar.

Dia juga membagikan pengalaman pribadinya saat pertama kali menggulirkan gerakan zakat profesi semasa menjabat sebagai Bupati Mempawah. Menurutnya, banyak ASN yang awalnya ragu, namun kemudian merasakan langsung berkah dan manfaat dari menunaikan zakat secara rutin.

"Dulu banyak yang menolak, alasannya gaji kecil, tak cukup. Tapi setelah dijalankan, mereka datang sendiri ke saya, bilang gajinya tetap tapi cukup sampai akhir bulan. Bahkan anak jarang sakit, motornya enggak rewel lagi, itulah keberkahan," tuturnya.

Ia menegaskan mulai akhir Juni 2025 seluruh ASN Muslim di lingkungan Pemprov Kalbar akan dikenakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5 persen secara otomatis. Bagi yang berkeberatan, diarahkan untuk menyampaikan pernyataan secara tertulis. Namun ia berharap partisipasi penuh seluruh ASN demi tujuan mulia bersama.

"Kita gunakan doa Allahumma Paksa. Bukan paksaan dalam arti negatif, tapi dorongan iman agar kita ikhlas berbagi. Ini bukan semata rutinitas, ini bagian dari ibadah dan solusi sosial," kata Norsan.

Sementara itu Kepala Baznas Provinsi Kalbar Uray Muhammad Amin dalam laporannya menyampaikan sepanjang tahun 2024 hingga 31 Desember total penghimpunan zakat dan infak yang dikelola mencapai Rp2,89 miliar.

"Pengumpulan terbesar berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama (Kemenag) Kalbar sebesar Rp162 juta, disusul Baitul Maal Indonesia Rp155 juta, Bank Kalbar Rp150 juta, RSUD dr. Soedarso Rp145 juta, dan Masjid Raya Mujahidin sebesar Rp116 juta," kata Uray.

Ia mengapresiasi dukungan penuh dari Pemprov Kalbar dan berharap penerapan sistem pemotongan langsung zakat ASN Muslim dapat terlaksana secara menyeluruh mulai Juni mendatang.

"Insya Allah, dengan sistem ini kita bisa membantu lebih banyak kaum dhuafa, anak yatim, dan warga miskin di Kalbar. Baznas siap menyalurkan amanah ini secara transparan dan tepat sasaran," katanya.

Gerakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi umat dan pendayagunaan zakat untuk pembangunan sosial. Dana yang terhimpun akan disalurkan kepada mustahik melalui program-program Baznas yang meliputi bantuan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Pemkab Bengkayang komitmen berikan perlindungan terhadap anak

Ariffannur Romadon    Rabu, Mei 28, 2025    Comment   

Pemkab Bengkayang komitmen berikan perlindungan terhadap anak

Pemkab Bengkayang komitmen berikan perlindungan terhadap anak. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menegaskan komitmennya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan melaksanakan verifikasi lapangan secara hibrida pada evaluasi KLA Tahun 2025 pada Rabu

"Verifikasi yang dilakukan secara hibrida tersebut merupakan bagian dari evaluasi tahunan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI," kata Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal.

Dia mengatakan tim verifikator pusat melakukan penilaian secara daring, sementara paparan disampaikan langsung oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lokasi kegiatan.

Wakil Bupati Bengkayang juga mengapresiasi KemenPPPA atas kepercayaan yang diberikan untuk Bengkayang dalam mewujudkan kabupaten layak anak.

“Kami bangga Bengkayang menjadi salah satu lokasi verifikasi. Ini menjadi semangat baru bagi kami untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Bengkayang telah meraih penghargaan KLA kategori Pratama pada tahun sebelumnya (2024). Namun, ia menegaskan capaian itu bukanlah akhir, namun akan menjadi awal dari langkah panjang untuk terus berbenah, terutama dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mendukung pencapaian KLA. Dari sisi regulasi, daerah ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak dan membentuk Gugus Tugas KLA beserta Rencana Aksi Daerah 2023–2026.

Untuk mendukung tumbuh kembang anak, pemerintah juga menyediakan infrastruktur ramah anak, termasuk enam sekolah ramah anak, 22 rumah ibadah ramah anak, serta tiga zona rute aman ke sekolah.

Di sektor layanan, telah tersedia dua puskesmas ramah anak, yakni di Sungai Duri dan Samalantan. Selain itu, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Bengkayang telah mencapai 79,24 persen.

Kabupaten ini juga memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan 15 kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif di berbagai wilayah.

Menurut Wabup kegiatan verifikasi ini menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami terbuka terhadap masukan yang konstruktif demi penyempurnaan program di masa mendatang,” katanya.

KemenPPPA menekankan bahwa Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan daerah yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Melalui verifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berharap dapat meningkatkan status penghargaan KLA dan mempercepat tercapainya lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak.*

Oleh : Narwati/ANTARA

Wagub Kalbar dorong penguatan Posbakum dan Desa Sadar Hukum

Ariffannur Romadon    Rabu, Mei 28, 2025    Comment   

Wagub Kalbar dorong penguatan Posbakum dan Desa Sadar Hukum

Wagub Kalbar dorong penguatan Posbakum dan Desa Sadar Hukum. (ANTARA)

Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong seluruh bupati dan wali kota se-Kalbar untuk memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan melalui pembentukan pos bantuan hukum (Posbakum) di setiap kecamatan dan memperluas Desa Sadar Hukum di wilayah masing-masing.

"Kita harus lebih intensif membentuk dan memperkuat pos pelayanan hukum yang dapat memberikan layanan bantuan hukum secara langsung dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya minta minimal ada satu posbakum di setiap kecamatan," kata Krisantus Kurniawan di Pontianak, Selasa.

Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap bantuan hukum yang adil, cepat, dan berkualitas.

Wagub juga mendorong pembentukan lebih banyak Desa Sadar Hukum, yang dinilainya mampu menjadi motor edukasi dan kesadaran hukum masyarakat di tingkat bawah.

"Pembangunan hukum harus menyentuh sampai ke tingkat desa, agar kesadaran dan kepatuhan hukum bisa tumbuh dari bawah," tuturnya.

Krisantus menambahkan upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kalbar dalam mewujudkan tata kelola hukum yang transparan, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan daerah bersinergi untuk mewujudkannya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga hukum, peningkatan kualitas produk hukum daerah, serta pemantauan pelaporan aksi HAM oleh pemerintah daerah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemerintah anggarkan Rp16,6 triliun dukung produktivitas pertanian

Ariffannur Romadon    Selasa, Mei 27, 2025    Comment   

Pemerintah anggarkan Rp16,6 triliun dukung produktivitas pertanian

Pemerintah anggarkan Rp16,6 triliun dukung produktivitas pertanian. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran lebih dari Rp16,6 triliun untuk mendukung produktivitas pertanian nasional, salah satu wujud keberpihakan terhadap petani sekaligus penguatan ketahanan pangan nasional.

"Salah satu kebijakan utama adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang bertujuan memberikan kepastian harga dan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, saat menghadiri kegiatan peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa.

Dia menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan pada kuartal pertama 2025 menjadi indikator positif atas kerja sama lintas sektor dalam mendorong produktivitas pertanian.

"Produksi beras nasional meningkat 51 persen dan jagung hampir 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," tuturnya.

Sudaryono menjelaskan, capaian ini berkat sinergi yang melibatkan Kementerian Pertanian, penyuluh, pemerintah daerah, serta aparat keamanan seperti TNI dan Polri.

"TNI memberikan dukungan signifikan pada produksi padi, sementara Polri turut memperkuat sektor jagung. Ini bukan hanya soal peningkatan produksi, tapi juga distribusi hasil pertanian yang berpihak pada petani," katanya.

Selain itu, pemerintah telah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton, dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya tersedia 4,7 juta ton.

"Ketersediaan pupuk yang memadai menjadi kunci peningkatan produktivitas. Presiden dan pemerintah benar-benar memikirkan rakyat dengan membuat pupuk lebih mudah diakses," kata Sudaryono.

Pemerintah juga menjalankan berbagai program pro-rakyat, termasuk penghapusan utang petani terdampak bencana, pembelian gabah di atas harga pasar oleh BULOG, dan subsidi pupuk, yang semuanya didanai dari anggaran besar tersebut.

"Lewat efisiensi anggaran pemerintah pusat sebesar Rp750 triliun, sebagian dialihkan untuk sektor pertanian, pendidikan, dan program kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem," katanya.

Sudaryono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki visi ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan ekstrem.

Program seperti sekolah rakyat dan pemberian makanan bergizi gratis menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga melakukan sosialisasi program Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa sekaligus meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan dan distribusi hasil pertanian.

Sosialisasi ini mendapat dukungan dari anggota DPR RI Yuliansyah, mantan petinju nasional sekaligus anggota DPR Daud Yordan, serta pejabat dari DPRD, TNI, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Semua kebijakan ini merupakan strategi besar pemerintah untuk membangun ketahanan pangan, memperkuat daya beli petani, dan mendorong kemandirian desa. Ini adalah kerja kolektif demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Wamentan tegaskan KMP jadi pilar kemandirian ekonomi "akar rumput"

Ariffannur Romadon    Selasa, Mei 27, 2025    Comment   

Wamentan tegaskan KMP jadi pilar kemandirian ekonomi "akar rumput"

Wamentan tegaskan KMP jadi pilar kemandirian ekonomi "akar rumput". (ANTARA)

Pontianak - Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan bahwa keberadaan koperasi merah putih (KMP) merupakan pilar utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat "akar rumput".

"Koperasi bukan hanya sekadar lembaga simpan-pinjam. Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi kendaraan kolektif bagi petani dan masyarakat desa dalam mengelola produksi pangan, distribusi hasil tani, hingga membangun ekosistem usaha yang mandiri dan berkelanjutan," kata Sudaryono saat menghadiri kegiatan peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa.

Menurut Sudaryono, penguatan koperasi desa adalah wujud nyata penerapan visi Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan rakyat.

Dia menjelaskan, program ini tidak hanya memperkuat sektor pertanian, tetapi juga memperkokoh ketahanan pangan nasional melalui sinergi berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan lembaga pemerintah lainnya.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan produksi beras nasional sebesar 51 persen dan jagung sebesar 39 persen pada kuartal pertama 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif koperasi yang didukung oleh sinergi negara, seperti keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung produksi pangan," tuturnya.

Sudaryono menyoroti sejumlah kebijakan pro-rakyat yang mendukung koperasi dan petani, seperti penghapusan utang petani, subsidi pupuk, pembelian gabah di atas Harga Pembelian Pemerintah, serta pembangunan sekolah bagi keluarga miskin. Presiden juga melakukan efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun untuk dialihkan ke program-program prioritas tersebut.

"Negara hadir dengan memperkuat fondasi ekonomi di desa melalui koperasi. Ini adalah kunci kemandirian ekonomi di akar rumput yang akan menopang kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang turut hadir menyatakan dukungan penuh atas percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya.

"Kami telah membentuk lebih dari 1.600 koperasi desa dalam waktu singkat dan terus mendorong peningkatan jumlah tersebut hingga 80 persen. Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan kebijakan pusat dengan langkah nyata di lapangan," kata Ria Norsan.

Program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menjangkau desa-desa produktif di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Wamentan : Peran kolaboratif dorong lonjakan produksi beras nasional

Ariffannur Romadon    Selasa, Mei 27, 2025    Comment   

Wamentan : Peran kolaboratif dorong lonjakan produksi beras nasional

Wamentan : Peran kolaboratif dorong lonjakan produksi beras nasional. (ANTARA)

Pontianak - Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menegaskan produksi beras nasional mengalami peningkatan signifikan sebesar 51 persen pada kuartal pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan produksi jagung juga melonjak hingga 39 persen merupakan hasil dari peran kolaboratif banyak pihak.

"Data ini mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis baru-baru ini. Ini capaian luar biasa berkat kerja keras petani sebagai aktor utama, serta dukungan dari berbagai pihak," kata Sudaryono dalam kunjungan kerjanya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa.

Menurut dia, pencapaian ini tidak lepas dari peran kolaboratif antara petani, penyuluh pertanian, serta institusi negara seperti TNI dan Polri.

"Untuk produksi beras, TNI punya peran besar dalam pendampingan dan fasilitasi di lapangan. Sedangkan untuk jagung, Polri turut mendorong peningkatan produktivitas dengan berbagai bentuk dukungan," tuturnya.

Sudaryono juga menyoroti dukungan dari kepala daerah, kepala desa, dinas pertanian, hingga para penyuluh yang berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Dalam kesempatan tersebut, Wamen turut menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung sektor pangan dan petani. Salah satunya adalah penambahan kuota pupuk bersubsidi dari sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun ini.

"Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang sempat terjadi pada tahun lalu. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah minimal Rp6.500 per kilogram, sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani," tuturnya.

Sudaryono menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang militer, membawa paradigma ekonomi kerakyatan dalam arah kebijakan nasional. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk penghapusan utang petani terdampak bencana, program makan bergizi gratis, subsidi pupuk, hingga pembentukan sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem.

"Presiden mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau efisienkan anggaran belanja negara hingga mampu menghemat Rp750 triliun dan anggaran itu kemudian dialihkan untuk mendanai kebutuhan mendesak rakyat seperti pupuk, pembelian gabah, hingga perbaikan sekolah," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan dengan mengevaluasi seluruh mata anggaran kementerian/lembaga secara langsung di tingkat istana, termasuk memangkas kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak.

Di akhir sambutannya, Sudaryono mengapresiasi seluruh jajaran yang hadir, termasuk unsur TNI, Polri, Kejaksaan, DPR RI dan DPRD, serta para kepala daerah yang terus bersinergi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Ini bukan kerja satu dua orang, melainkan gotong royong semua pihak demi kedaulatan pangan Indonesia," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab Kubu Raya naikkan anggaran jaminan kesehatan masyarakat

Ariffannur Romadon    Selasa, Mei 27, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya naikkan anggaran jaminan kesehatan masyarakat

Pemkab Kubu Raya naikkan anggaran jaminan kesehatan masyarakat. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, meningkatkan anggaran jaminan kesehatan masyarakat secara signifikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di wilayah tersebut.

"Anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat dinaikkan dari sebelumnya Rp21 miliar menjadi Rp35 miliar. Kenaikan ini merupakan bagian dari komitmen kepemimpinan saya bersama Wakil Bupati Sukiryanto untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo, di Sungai Raya, Selasa.

Meskipun demikian, Sujiwo mengakui bahwa anggaran tersebut baru akan efektif digunakan mulai Agustus 2025. Ia menekankan bahwa keberhasilan program jaminan kesehatan tidak bisa hanya bergantung pada alokasi pemerintah, tetapi juga pada kontribusi sektor swasta.

Ia menegaskan perusahaan swasta berkewajiban mendaftarkan karyawan mereka dalam program jaminan kesehatan, terutama bagi usaha menengah ke atas dan sektor perkebunan.

"Jangan sampai mereka cari untung tetapi membebankan pembiayaan jaminan kesehatan ke pemerintah. Itu tidak adil. Saya akan bentuk satgas untuk investigasi dan beri sanksi jika ada yang tidak patuh," tuturnya.

Bupati juga menginstruksikan kepada para kepala desa agar memprioritaskan dana bagi hasil desa untuk mendukung jaminan kesehatan warganya.

"Saya tidak mau ada warga miskin yang meregang nyawa hanya karena negara tidak hadir. Itu dosa besar bagi kita semua," tuturnya.

Pemkab Kubu Raya saat ini sedang melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban jaminan kesehatan. Di sisi lain, Sujiwo juga mendorong BPJS Kesehatan agar lebih aktif menjangkau pelaku usaha dan memperluas kepesertaan.

"Kita ingin UHC ini benar-benar tercapai, tidak sekadar jadi slogan, tetapi hadir nyata di tengah masyarakat," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Gubernur Kalbar terbitkan pergub percepatan Koperasi Merah Putih

Ariffannur Romadon    Selasa, Mei 27, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar terbitkan pergub percepatan Koperasi Merah Putih

Gubernur Kalbar terbitkan pergub percepatan Koperasi Merah Putih. (ANTARA)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerbitkan peraturan gubernur (pergub) sebagai landasan hukum percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah provinsi tersebut.

"Langkah ini merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap kebijakan strategis nasional untuk memperkuat ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan. Pergub ini menjadi payung hukum penting bagi percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan sebagai pilar ekonomi masyarakat di akar rumput," kata Ria Norsan dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih, di Pontianak, Selasa.

Selain Pergub, Pemprov Kalbar juga menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih dan mengalokasikan anggaran khusus untuk pembiayaan akta notaris koperasi.

Ria Norsan menjelaskan, hingga 25 Mei 2025, sebanyak 667 desa atau 31,10 persen desa/kelurahan di Kalbar telah melaksanakan musyawarah pembentukan koperasi. Namun hanya dalam satu hari, capaian itu melonjak menjadi 1.064 desa/kelurahan atau 49,60 persen.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras pemerintah kabupaten/kota dan partisipasi masyarakat yang begitu tinggi. Ini menunjukkan semangat gotong royong masih sangat kuat dalam membangun ekonomi desa," tuturnya.

Dia ,mengatakan Kabupaten dengan capaian tertinggi yakni Melawi (82,25 persen), Kubu Raya (80,5 persen), dan Sambas (74,36 persen). Sementara itu, Kota Singkawang menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni 15,38 persen.

Menurut Norsan, tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah kondisi geografis Kalbar yang sebagian besar wilayahnya hanya dapat diakses melalui jalur sungai dan keterbatasan jaringan internet. Namun, ia optimistis hambatan tersebut dapat diatasi dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

"Kami ingin memastikan koperasi yang terbentuk benar-benar berjalan dan mampu mengelola potensi usaha desa secara mandiri dan berkelanjutan," tuturnya.

Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah pusat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan target pembentukan koperasi di 70 ribu hingga 80 ribu desa dan kelurahan di Indonesia.

"Melalui regulasi dan koordinasi yang kuat di daerah, Kalbar siap mendukung sepenuhnya cita-cita besar ini," kata Norsan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Desa Basuta Raya Musdesus Bentuk Koperasi Desa Merah Putih

Denni    Selasa, Mei 27, 2025    Comment   

Desa Basuta Raya Musdesus Bentuk Koperasi Desa Merah Putih

Foto: Musyawarah Desa Khusus Desa Basuta Raya Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

KUALA KAPUAS - Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas mengadakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) dalam rangka pembentukan pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih, yang bertempat di Balai Kantor Desa yang di Jln. Manyahi RT. 001 pada Selasa (27/5/2025).

Musdesus tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Basuta Raya Hendi Irawan beserta para jajaran perangkatnya, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT yang ada di Basuta Raya, turut juga hadir perwakilan dari Babinkamtibmas dan Kepala Sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama.

Hendi Irawan menjelaskan bahwa Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.

Menurut Kepala Desa Basuta Raya, MUSDESSUS dilaksanakan dengan adanya Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, tentang tata percepatan pembentukan koperasi desa merah putih desa tersebut.

“Dengan adanya Musyawarah Desa Khusus, untuk membentuk pengurus Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan terbentuk pengurus sesuai dengan tata cara aturan yang berlaku,” kata Hendi.

Dikatakannya bentuk dan jenis Koperasi Merah Putih Desa Basuta Raya, dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, klinik Desa, gerai desa serta usaha lainnya.

“Kami mengharapkan Koperasi Merah Putih Desa Basuta Raya nanti nya dapat berjalan dengan lancar dan maju untuk membantu kelancaran masyarakat yang ada di desa kami ini, yang pastinya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Basuta Raya yang kita cintai ini,” ujar Hendi.

Dikatakan Kepala Desa Hendi sesuai dengan harapan Presiden Prabowo tujuan utama Pembentukan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan menjalin Persatuan dan kesatuan masyarakat.

Dan untuk pemilihan pengurus Koperasi Merah Putih Melalui musyawarah mufakat, telah terpilih lima orang pengurus yang akan menjalankan operasional koperasi ke depan.

Musyawarah menentukan pengurus koperasi desa merah putih yaitu sebagai ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris dan bendahara yang nantinya akan segera didaftarkan secara resmi sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap kepada pengurus Koperasi untuk yang terpilih segera melaksanakan Koperasi ini dengan baik agar dapat memajukan Desa Basuta Raya yang kita cintai ini,” tutup Kades Hendi. (Fajar)

Suara dari Hulu: Perempuan Adat Long Pelban Menyuarakan Perlawanan Melalui Pameran Virtual

Denni    Senin, Mei 26, 2025    Comment   

Suara dari Hulu: Perempuan Adat Long Pelban Menyuarakan Perlawanan Melalui Pameran Virtual

Foto: Pameran Virtual Perempuan Uma Kulit, Bulungan, Kalimantan Utara

BULUNGAN - Di tengah bayang-bayang pembangunan yang terus menggerus ruang hidup masyarakat adat, sebuah suara dari hulu akhirnya terdengar jelas—mengalir melalui layar-layar digital dan mengetuk kesadaran kita semua.

Pada 24 Mei 2025, Inaya Kayan Indonesia secara resmi meluncurkan pameran virtual “Suara dari Hulu: Tubuh, Alam, dan Perlawanan Perempuan Uma’ Kulit”, sebuah ruang kolektif yang menyuarakan kisah perempuan adat Long Pelban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang selama ini tak diberi ruang dalam proses pembangunan, tapi tak pernah berhenti menjaga tanah, tubuh dan sejarahnya.

Pameran ini bukan hanya tempat memajang karya seni, melainkan ruang hidup digital yang memuat napas-napas perlawanan. Di tengah ancaman PLTA Kayan dan ekspansi industri lainnya yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat, terutama perempuan, karya-karya ini muncul dari luka yang terbuka, dari keheningan yang lama dipaksa, dan dari keberanian yang diwariskan antar generasi.

“Perempuan Long Pelban bukan penonton dalam pembangunan. Mereka adalah penjaga hutan, perawat ladang, dan penentu musim. Tapi suara mereka diabaikan. Melalui pameran ini, kami menolak untuk dilupakan,” ujar Meta Septalisa, Ketua Inaya Kayan Indonesia.

Dalam pameran ini, kata Meta, sepuluh seniman muda Kalimantan menyumbangkan karya yang menggambarkan kekacauan, kehilangan, dan harapan. Instalasi, ilustrasi digital, patung tanah liat, dan karya video menggambarkan keterhubungan antara tubuh perempuan dan alam, serta ancaman yang mereka hadapi ketika ruang hidup mereka dialihfungsikan atas nama kemajuan.

"Salah satu segmen tidak kalah menyentuh adalah Points of Listening, yaitu rekaman suara hutan Kalimantan Tengah selama 24 jam penuh—sebuah pengalaman imersif yang mengajak pengunjung tidak hanya melihat, tapi juga mendengar gemerisik, burung, serangga, dan angin: suara alam yang perlahan dibungkam oleh deru mesin," jelas Meta.

Dikatakan Meta, Pameran ini dapat diakses secara daring selama satu bulan penuh dan terbuka bagi siapa saja, kapan saja. Tapi pameran ini tidak berhenti di sini. Tim Inaya Kayan berkomitmen untuk memperluas ruang ini ke Kalimantan Timur dan Selatan, membangun koneksi lintas wilayah, serta mendokumentasikan lebih banyak kisah dan praktik kearifan lokal perempuan adat di tengah krisis iklim.

“Kami ingin mengajak publik untuk tidak hanya menyaksikan, tapi juga mendengar, merasakan, dan bergerak bersama. Karena keadilan iklim hanya mungkin jika kita menghormati pengetahuan lokal dan memulihkan suara perempuan,” katanya lagi.

Peluncuran ini juga menjadi bagian dari kerja jangka panjang antara komunitas, seniman, dan mitra pendukung seperti YAPPIKA-ActionAid, yang turut membantu mewujudkan ruang aman bagi suara perempuan adat dan mendukung program pembela keadilan iklim yang berbasis komunitas. (Izhar)

Koperasi Desa Merah Putih Desa Engkersik Terbentuk

Denni    Senin, Mei 26, 2025    Comment   

Koperasi Desa Merah Putih Desa Engkersik Terbentuk

Foto: Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Engkersik.

SEKADAU - Pemerintah Desa Engkersik melaksanakan Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Aula Ruko Kantor Desa Engkersik, Senin (26/5/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Desa Engkersik, Sukardiyanto menyampaikan musyawarah diagendakan untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025.

Sebelumnya sudah dilaksanakan rapat koordinasi di tingkat kecamatan, salah satu hasil Rakor tersebut menyebutkan bahwa semua perangkat yang di SK oleh kepala desa wajib menjadi anggota koperasi merah putih.

Dalam proses pembentukan struktur kepengurusan akan dilakukan secara transparan yang dipandu oleh ketua rapat yang sudah ditunjuk.

"Intinya pada hari ini kita bisa membentuk kelembagaan koperasi merah putih sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia," ujar Kades Sembari membuka rangkaian kegiatan musyawarah desa pembentukan koperasi merah putih.

Sekretaris Camat Sekadau Hilir, Yustinus Duskarni mewakili camat menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih adalah sebuah koperasi yang didirikan di tingkat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Koperasi ini biasanya beranggotakan warga desa setempat dan bertujuan untuk memberdayakan ekonomi desa melalui kegiatan usaha yang berbasis pada prinsip-prinsip koperasi.

Tujuan Koperasi Desa Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memberdayakan masyarakat desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan, Koperasi merah putih bisa berupa Simpan Pinjam, Usaha Produktif dan Pelayanan Jasa.

Koperasi Desa Merah Putih juga bertujuan Meningkatkan Akses ke Sumber Daya, Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

"Koperasi Desa Merah Putih dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi dan sosial," ujarnya.

Pendanaan untuk Koperasi Desa Merah Putih dapat berasal dari beberapa sumber seperti Simpanan Anggota, Dana Pemerintah, Pinjaman dari Lembaga Keuangan, Investasi dan Pendapatan Usaha.

Selain itu, pendanaan Koperasi Merah Putih bisa juga berasal dari Dana CSR, Dana Hibah, dan Kerjasama Dengan Lembaga Lain.

"Dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya warga Desa Engkersik," tukasnya.

Berikut Struktur Kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Desa Engkersik

1. Ketua Koperasi Merah Putih : Raydian,

- Wakil Ketua Bidang Usaha : Jamianus Ediyansah,

- Wakil Ketua Bidang Anggota: Melenius Agato,

2. Sekretaris : Ikna Riyani

3. Bendahara : Evi Fania

Pengawas :

1. Sukardiyanto (Kepala Desa)

2. Sri Suryatin

3. Julius Susilo

Motor Vs Dump Truck, Satu Meninggal dan Satu Luka Berat

Denni    Senin, Mei 26, 2025    Comment   

Motor Vs Dump Truck, Satu Meninggal dan Satu Luka Berat

Foto: Polisi identifikasi lokasi kecelakaan di Jalan Merdeka Selatan, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir

SEKADAU - Kecelakaan lalu lintas merenggut korban jiwa di Jalan Merdeka Selatan, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau, Kalbar, pada Minggu (25/5/2025) malam. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Yamaha MX King dengan Mitsubishi Dump Truck.

Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 19.35 WIB dan melibatkan sepeda motor Yamaha MX King dengan Mitsubishi Dump Truck yang melaju dari arah berlawanan.

"Sepeda motor yang dikendarai JY (19), berboncengan dengan AM (21), diduga mengambil jalur terlalu ke kanan saat melintas di jalan lurus, sehingga menabrak bagian belakang kanan dump truck yang dikemudikan KM (31)," jelas Kasat Lantas Polres Sekadau IPTU Sudarsono dalam keterangan resminya, Senin (26/5/2025).

Akibat benturan keras, JY mengalami luka parah di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara AM mengalami luka serius dan kini dirawat secara intensif di RSUD Sekadau dalam kondisi kritis.

IPTU Sudarsono menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal di TKP, diketahui bahwa penumpang sepeda motor tidak mengenakan helm saat kejadian. Hal tersebut memperparah dampak kecelakaan.

"Sementara itu, pengemudi dump truck dalam keadaan selamat dan telah dimintai keterangan oleh petugas sebagai bagian dari proses penyelidikan," tambahnya.

Masih menurut IPTU Sudarsono, lokasi kejadian berada di jalan lurus yang seharusnya aman dilintasi jika seluruh pengguna jalan mematuhi aturan dan menjaga posisi lajur kendaraannya.

"Pengendara motor diduga masuk ke jalur kanan, lalu menabrak bagian belakang kendaraan lain," ujarnya.

IPTU Sudarsono juga mengingatkan pentingnya kepatuhan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas, khususnya bagi pengendara muda. Keselamatan, menurutnya, harus selalu menjadi prioritas utama di jalan raya.

"Gunakan helm, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari perilaku berkendara yang membahayakan. Satu kelalaian saja bisa berakibat fatal," pesan IPTU Sudarsono.

"Saat ini, Unit Gakkum Satlantas Polres Sekadau masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk menggambil keterangan dari para saksi di lokasi kejadian," pungkasnya.

Tak Kenal Libur, Sekda dan Bupati Kapuas Beserta Rombongan Turun Langsung Tinjau Jalan Terusan Menggunakan Motor Trail

Denni    Minggu, Mei 25, 2025    Comment   

Tak Kenal Libur, Sekda dan Bupati Kapuas Beserta Rombongan Turun Langsung Tinjau Jalan Terusan Menggunakan Motor Trail

Foto: Sekda dan Bupati Kapuas Beserta Rombongan Turun Langsung Tinjau Jalan Terusan Menggunakan Motor Trail

KUALA KAPUAS - Tak mengenal hari libur, Pj Sekda Kapuas Dr. Usis I Sangkai, S.Hut., M.Si turut dampingi Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno, SP bersama Wakil Bupati Dodo, SP dan sejumlah pejabat daerah setempat meninjau ruas jalan yang direncanakan akan dibangun menuju Desa Terusan pada tahun ini, Sabtu (24/5/2025).

Peninjauan dilakukan dengan menggunakan sepeda motor trail, Pilihan kendaraan ini menyesuaikan dengan kondisi medan yang masih berupa jalur tanah dan belum dapat dilalui kendaraan roda empat.

Rombongan berangkat dari Rumah Jabatan Bupati menuju langsung ke arah Jalan Basarang, lalu melintasi Desa Basarang, Desa Batuah, Desa Pangkalan Sari, hingga ke wilayah Kelurahan Panamas dan Kelurahan Murung Keramat.

Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan menuju Kecamatan Bataguh, melintasi Desa Budi Mufakat hingga ke Desa Kupang Seberang. Total jarak tempuh diperkirakan sekitar 35 kilometer.

Pj Sekda Usis I Sangkai menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan trip pertama dari rangkaian survei jalan yang akan dilakukan setiap pekan.

“Ini merupakan survei pertama untuk mendata dan mengidentifikasi kondisi jalan, baik kerusakan ringan maupun berat dan lain-lainnya,” ujarnya Sekda.

Ia menambahkan, jalur menuju Desa Terusan menjadi prioritas pembangunan tahun ini. Saat ini, proses lelang proyek pembangunan sedang berlangsung.

“Mudah-mudahan pada Desember nanti mobil sudah bisa mencapai jembatan di Desa Terusan tersebut,” kata Usis I Sangkai.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Penjabat Kepala Dinas PUPR Yan Hendri Ale, Plt. Kepala Dinas Pertanian Edi Dese, dan Plt. Kepala Dinas Damkar Jendrawan.

"Rencananya, survei serupa akan terus dilaksanakan hingga mencakup seluruh wilayah, Kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Kapuas yang kita cintai ini," tutup Usis. (Fajar)

Remaja Mujahidin Ajak Peserta Pahami Cinta Lewat Ibrah Kisah Ibrahim dan Ismail

Denni    Minggu, Mei 25, 2025    Comment   

Remaja Mujahidin Ajak Peserta Pahami Cinta Lewat Ibrah Kisah Ibrahim dan Ismail

Foto: Remaja Mujahidin Kalimantan Barat menggelar Kajian Islam Spesial pada Jumat, 23 Mei 2025, di Plaza Masjid Raya Mujahidin

PONTIANAK - Remaja Mujahidin Kalimantan Barat menggelar Kajian Islam Spesial pada Jumat, 23 Mei 2025, di Plaza Masjid Raya Mujahidin. Kegiatan ini menyasar anak-anak muda di wilayah Pontianak dan Kubu Raya, dengan harapan mampu menjadi wadah edukatif sekaligus spiritual bagi generasi penerus.

Mengusung tema “Cinta Tak Selalu Memiliki; Belajar Ikhlas dari Ibrahim dan Ismail,” kajian ini mengajak peserta memahami cinta dalam perspektif ketauhidan. Melalui kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, peserta diajak merenungkan makna cinta yang tidak selalu harus dimiliki, namun justru dimuliakan lewat keikhlasan dan pengorbanan.

Hadir sebagai pemateri, Bang M. Adia Nugraha, yang dikenal sebagai pencerita inspiratif dari komunitas teman cerita antibaper.ofc. Gaya penyampaiannya yang khas dan relevan dengan dunia anak muda menjadikan kajian ini terasa ringan, menyentuh, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan peserta.

Peserta yang hadir berasal dari latar belakang beragam, seperti remaja masjid, pelajar, mahasiswa, anggota Rohis, hingga masyarakat umum. Mereka mendaftar terlebih dahulu melalui Google Form yang disediakan oleh panitia. Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 100 peserta hadir dalam kegiatan ini.

Ketua Umum Remaja Mujahidin Kalbar, Ridho Ramadhan, menyampaikan bahwa tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengajak anak muda mengenal dan mencintai Sang Pemilik Hati, yakni Allah.

“Kami ingin anak muda tahu bahwa cinta sejati adalah kepada Allah, bukan sekadar cinta yang dibisikkan oleh manusia,” ungkap Ridho.

Kegiatan ini dikemas secara menarik dan tidak monoton. Selain suasana yang santai dan hangat, kajian ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Remaja Mujahidin Kalbar agar menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini sekaligus menjadi langkah inovatif dalam berdakwah kepada generasi digital saat ini.

Antusiasme peserta terlihat jelas selama acara berlangsung. Banyak yang merasa tersentuh oleh materi yang disampaikan. Salah satu peserta, Fahad, mengungkapkan kesannya yang greget bisa mengetahui artinya mengikhlaskan orang lain dan kita bisa meridhoi meskipun itu bukan yang kita harapkan.

Melihat tingginya minat dan respon positif dari peserta, Remaja Mujahidin berencana menjadikan Kajian Islam Spesial ini sebagai program berkelanjutan . Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi ruang aman dan penuh makna bagi anak muda untuk terus belajar mencintai Allah dan memperkuat nilai keislaman dalam kehidupan mereka. (SM)

Sekda Sekadau Lantik Pengurus Fokmas Periode 2025-2027

Denni    Sabtu, Mei 24, 2025    Comment   

Sekda Sekadau Lantik Pengurus Fokmas Periode 2025-2027

Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, secara resmi melantik pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa (Fokmas) Kabupaten Sekadau periode 2025-2027.

Pelantikan berlangsung meriah di Aula 1/2 Kopitiam, Jalan Sepakat II, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pada Jumat, 24 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Mohammad Isa mengungkapkan harapan besar terhadap kepengurusan baru Fokmas. Ia mendorong fokmas ini agar mampu membentuk karakter mahasiswa Sekadau yang siap berkontribusi aktif untuk daerah, bangsa, dan menjadi bagian dari Generasi Emas 2045.

"Fokmas ini harus menjadi alat yang efektif bagi mahasiswa Sekadau untuk mengembangkan diri, memperkuat jejaring, dan ikut merumuskan solusi bagi pembangunan daerah," tegasnya.

Isa menilai, keberadaan Fokmas sangat strategis dalam membangun sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah daerah. 

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya menjalani kuliah sebagai rutinitas akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap daerah asalnya.

Dalam pelantikan tersebut, Wahidil Atma, mahasiswa asal Rawak, Kecamatan Sekadau Hulu, resmi menjabat sebagai Ketua Umum Fokmas periode 2025-2027, menggantikan Rahmad Nurhidayat yang sebelumnya memimpin pada periode 2020-2022.

Wahidil menyampaikan optimismenya dalam memimpin forum ini. Ia bertekad memperkuat posisi Fokmas sebagai wadah mahasiswa Sekadau di Pontianak agar lebih aktif, progresif, dan responsif terhadap isu-isu kemahasiswaan maupun daerah.

"Kami sedang menyusun sejumlah program kerja yang berdampak langsung, baik untuk pengembangan potensi mahasiswa maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Sekadau," ujar Wahidil.

Pelantikan ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting. M. Ali Daud, tokoh pemekaran Kabupaten Sekadau yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, menyampaikan harapannya agar Fokmas mampu menjadi mitra kritis pemerintah daerah.

"Mahasiswa harus terlibat aktif dalam dinamika masyarakat. Pemerintah perlu memberi ruang lebih besar bagi mahasiswa agar bisa menunjukkan kapasitas mereka, terutama pengurus Fokmas yang baru saja dilantik," kata Ali Daud.

Ia juga menyoroti perlunya sinergi konkret antara mahasiswa dan pemangku kebijakan. Menurutnya, dengan keterlibatan aktif mahasiswa, pembangunan daerah akan lebih merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pelantikan kali ini turut dihadiri mantan Sekretaris Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Sekadau, Tarjan Sofian, yang juga berprofesi sebagai presenter berita di salah satu stasiun televisi Kalbar. Ia memberikan motivasi kepada mahasiswa agar aktif berorganisasi tanpa mengesampingkan pendidikan formal.

"Organisasi memberi kita bekal keterampilan sosial dan jaringan yang bermanfaat setelah lulus kuliah. Tapi ingat, jangan abaikan kewajiban akademik," ucapnya.

Tarjan juga mengingatkan peran penting mahasiswa sebagai kontrol sosial dan katalisator perubahan. Ia menyoroti kondisi pembangunan Sekadau yang belum merata dan masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

"Mahasiswa Sekadau harus hadir dengan pemikiran konstruktif. Gunakan forum ini untuk menyampaikan gagasan-gagasan kritis yang membangun," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tarjan kembali menyuarakan aspirasi yang pernah dia dan senior Fokmas lainnya gaungkan, yakni pendirian asrama khusus mahasiswi Sekadau di Pontianak.

"Permintaan ini sudah lama kami sampaikan, dan sampai hari ini belum terealisasi. Kami berharap Pak Sekda memperhatikan kebutuhan adik-adik kita yang menempuh pendidikan di Pontianak," ujarnya.

Sofian juga mendorong kepengurusan baru untuk melanjutkan program-program lama yang berdampak langsung, seperti Sosialisasi Pendidikan (Sospen). Program ini terbukti membantu pelajar di daerah dalam mendapatkan informasi terkait dunia perkuliahan.

Acara pelantikan berlangsung hangat dan penuh semangat. Mahasiswa Sekadau dari berbagai perguruan tinggi seperti Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Tanjungpura, IAIN Pontianak, STAKAT, Universitas Muhammadiyah Pontianak, hingga Poltekkes Pontianak ikut hadir dalam kegiatan tersebut. 

Sejumlah alumni dan pengurus organisasi kemahasiswaan dari kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat juga turut meramaikan acara.

Fokmas sendiri dibentuk sebagai wadah komunikasi, konsolidasi, dan kontribusi mahasiswa Sekadau di perantauan, sejalan dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan kepengurusan baru yang energik dan semangat sinergi dari berbagai pihak, Fokmas diharapkan terus tumbuh menjadi kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang memperkuat pembangunan Kabupaten Sekadau di masa depan. (Tim)

Miliki 10,38 Gram Sabu dan Ekstasi, Pria Disekadau Ditangkap Polisi

Denni    Jumat, Mei 23, 2025    Comment   

Miliki 10,38 Gram Sabu dan Ekstasi, Pria Disekadau Ditangkap Polisi

Foto: Barang Bukti Sabu dan Ekstasi

SEKADAU - Satresnarkoba Polres Sekadau mengamankan seorang pria paruh baya berinisial IP (54) yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dari tangan pelaku, polisi menyita narkotika jenis sabu seberat 10,38 gram serta satu butir pil yang diduga merupakan ekstasi.

Penangkapan berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025 malam sekitar pukul 22.00 WIB di teras rumah pelaku yang berada di Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau, Kalbar.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasat Resnarkoba IPTU Robianto membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut, pelaku diamankan usai polisi menerima informasi dari warga terkait aktivitas mencurigakan di lokasi.

“Anggota langsung turun ke lapangan dan mengamankan seorang pria yang saat itu berada di depan rumahnya. Saat dilakukan pemeriksaan, kami menemukan satu tas selempang berisi satu plastik besar diduga sabu, satu butir pil hijau diduga ekstasi, alat hisap sabu, hingga sebuah handphone,” ungkap IPTU Robianto saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025).

Seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Sekadau. Sementara itu, pelaku IP dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Operasi Pekat II Kapuas 2025 yang sedang digelar, Polres Sekadau terus menggencarkan upaya pemberantasan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak segan melapor jika melihat aktivitas mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan narkotika,” imbau IPTU Robianto.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap lingkungan sosial tetap penting dilakukan, tak hanya bagi anak muda, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Bimtek, Dinas Lingkungan Hidup Pontianak Dorong Capaian Target Pengurangan Sampah 30%

Denni    Jumat, Mei 23, 2025    Comment   

Bimtek, Dinas Lingkungan Hidup Pontianak Dorong Capaian Target Pengurangan Sampah 30%

Foto: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah

PONTIANAK - Sebagai upaya memperkuat sistem pencatatan data pengelolaan sampah berbasis digital, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah yang diikuti oleh 23 Bank Sampah aktif se-Kota Pontianak, pada Kamis (22/05/2025). Dimana data tersebut akan di input pada Sistem Informasi Pengelolaan Nasional (SIPSN).

Kegiatan yang berlangsung di Aula TPST Edelweis Kota Pontianak Jl. Purnama 2 ini bertujuan mendorong kemandirian bank sampah dalam mencatat dan menyusun laporan pengolahan sampahnya, sehingga data yang tersedia lebih akurat, terbarukan, dan dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.

Kepala DLH Kota Pontianak, Ir. Sy. Usmulyono, M.T., menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga kota dalam melakukan pengelolaan sampah. Menurutnya, pencatatan data secara mandiri oleh Bank Sampah bukan hanya menjadi kewajiban teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif dalam membangun kota yang bersih dan berkelanjutan.

“Kota Pontianak saat ini, kata Usmulyono, telah mencapai 25,06% pengurangan sampah dari total target 30%. Ini capaian yang patut diapresiasi, tetapi juga menjadi catatan penting bahwa kita belum selesai. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah dan warga, termasuk Bank-Bank Sampah, untuk memastikan pengurangan dan pengolahan sampah benar-benar berjalan dari sumbernya,” ujar Kepala DLH.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengelola Bank Sampah yang hadir, karena telah menunjukkan komitmen dan kontribusi nyata dari warga kota dalam pengelolaan sampah.

Perwakilan dari Bank Sampah Milenial, Taufik Sirajuddin, S.PWK yang sekaligus founder komunitas Cari Sampah, yang menghadiri kegiatan tersebut, turut menyampaikan pandangannya terhadap kegiatan ini. Ia mengapresiasi langkah DLH Pontianak yang mulai memberi perhatian lebih pada pentingnya data dalam pengelolaan sampah.

“Kegiatan ini sangat penting. Saya sangat mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup, karena hari ini pelaku Bank Sampah di ajak untuk lebih melek soal pentingnya data. Ke depan pontianak harus mampu mengatasi permasalahan sampah dari sumbernya, warga kota harus memiliki kesadaran untuk mau memilah sampahnya, dan Bank Sampah yang ada saat ini dapat bertambah di seluruh kelurahan yang ada serta Bank Sampah mampu menyelesaikan permasalahan sampah di lingkungannya, sehingga konsep pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk kota pontianak yang lebih lestari dapat diwujudkan,” ujar Taufik.

Taufik juga menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Dari pembahasan hari ini, kami, baik Bank Sampah Milenial maupun Bank Sampah lainnya menyadari bahwa kita semua tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah perlu mendukung kami dalam hal sarana, prasarana, dan terutama dalam operasional teknis pengolahan sampah pada Bank Sampah, kami mengharapkan bimbingan dan dampingan dari DLH agar kami dapat mensosialisasikan kegiatan pengolahan sampah kami dan dapat diterima oleh masyarakat.

"Kami juga siap berkolaborasi penuh. Harapannya, ke depan, kerja sama lintas sektor ini bisa mempercepat tercapainya target pengurangan sampah hingga 30% di Kota Pontianak," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan sampah hari ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata. Partisipasi aktif warga kota melalui wadah seperti bank sampah menjadi kunci dalam membangun ekosistem pengolahan sampah yang tangguh dan berkelanjutan.

“Kita patut berbangga, karena hari ini Kota Pontianak membuktikan bahwa warganya mampu terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Dari rumah tangga, sekolah, hingga komunitas, semua mulai sadar akan pentingnya memilah sampah. Semangat inilah yang harus kita rawat dan perkuat terus-menerus,” jelasnya.

Selain dari pada itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berharap ke depan seluruh bank sampah di Kota Pontianak dapat tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya sebagai pengelola sampah, tetapi juga sebagai agen perubahan di masyarakat.

Melalui bimbingan teknis ini, DLH Pontianak berharap bank sampah tidak hanya konsisten dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Kota yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi hasil nyata dari kolaborasi semua pihak.

Sebagai penutup, Kepala Dinas menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh bank sampah yang hadir dalam kegiatan ini. Kehadiran mereka bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap undangan resmi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa warga Kota Pontianak mengambil peran sentral dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (Izhar)

Pagar Makan Tanaman, Karyawan Panen Gelapkan TBS Milik PT. PHS

Denni    Kamis, Mei 22, 2025    Comment   

Pagar Makan Tanaman, Karyawan Panen Gelapkan TBS Milik PT. PHS

Foto: Barang Bukti Hasil Penggelapan TBS Yang Dilakukan Karyawan Panen PT PHS.

SEKADAU - Seorang karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Permata Hijau Sarana (PHS) berinisial J (33) diamankan setelah tertangkap tangan melakukan penggelapan dalam jabatan. Ia kedapatan menyembunyikan tandan buah segar (TBS) hasil panen ke dalam parit kebun dengan maksud mengambilnya secara diam-diam di waktu berbeda. Pengungkapan kasus ini terjadi dalam pelaksanaan Operasi Pekat II Kapuas 2025 yang digelar oleh Polres Sekadau.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis (22/5/2025). Kejadian itu terungkap setelah patroli yang dilakukan petugas keamanan perusahaan mencurigai adanya tumpukan TBS yang ditutup pelepah sawit di area Blok A10, Divisi VIII Perkebunan PT. PHS di Dusun Sengkabang Melayang, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir.

“Pada Selasa (20/5) sekitar pukul 17.00 WIB, tim patroli petugas keamanan perusahaan menemukan tumpukan buah sawit mencurigakan yang ditutupi pelepah sawit di sebuah parit. Karena curiga, dilakukan pengintaian,” ujar IPTU Zainal.

Foto: Pelaku Penggelapan TBS

Hasil pengintaian pada Rabu (21/5) dini hari, sekitar pukul 04.00 WIB, J tampak kembali ke lokasi untuk mengangkut 9 janjang TBS yang sebelumnya disembunyikan. Saat itulah ia langsung diamankan oleh pihak keamanan perusahaan dan diserahkan ke pihak kepolisian.

“Pelaku mengakui buah tersebut adalah hasil panen dari area kebun milik perusahaan yang secara sengaja ia sisihkan,” ungkap IPTU Zainal.

Dari hasil pemeriksaan oleh penyidik, diketahui J merupakan karyawan baru di PT. PHS dan baru bekerja selama dua bulan sebagai pemanen sawit PT. PHS. Dalam kesehariannya, J hanya bertugas melakukan panen buah kelapa sawit tanpa kewenangan lain.

“Pelaku menyisihkan sebagian hasil panen, lalu menyembunyikannya di parit antara jalan blok dan kebun, ditutupi pelepah sawit agar tak terlihat. Ini penggelapan dalam jabatan karena yang bersangkutan bertugas memanen atas nama perusahaan,” jelas IPTU Zainal.

Menurut keterangan dari pihak perusahaan, pada hari panen tersebut, J bekerja bersama 17 rekan lainnya. Namun karena jarak antar pemanen cukup jauh, tidak ada yang mengetahui aktivitas pelaku.

Saat dilakukan penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia melakukan tindakan tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain 9 janjang TBS, satu lembar nota timbang, salinan SK kerja, dan catatan hasil panen.

Akibat perbuatannya, J saat ini menjalani proses hukum di Polres Sekadau. Perusahaan PT. PHS selaku korban telah resmi melaporkan kasus ini dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pihak kepolisian.

“Kami telah melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan gelar perkara. Pelaku sudah kami amankan dan proses hukum sedang berjalan. Terhadap yang bersangkutan dikenakan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun,” pungkas IPTU Zainal.