 |
| Luncurkan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan, Kota Tangerang Siap Wujudkan Pelayanan Publik yang Transparan. |
Tangerang – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan efisien. Salah satu langkah nyatanya terlihat di Kota Tangerang, di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan.
Peluncuran ini berlangsung pada Rabu (30/04/2025) dan dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Kantor Wali Kota Tangerang. Integrasi ini menghubungkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), yang menjadi kunci sinkronisasi antara data tanah dan data pajak.
“Satu Sistem, Tanahnya Terlindungi, Pajaknya Jelas”
Dalam sambutannya, Menteri Nusron mengatakan bahwa program integrasi ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam menciptakan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pertanahan dan perpajakan.
“Alhamdulillah, Kota Tangerang kini sudah berhasil menyelaraskan NIB dan NOP. Ini artinya kita punya satu sistem yang sama, data terintegrasi, dan tanah masyarakat bisa terlindungi dengan lebih baik. Dampaknya juga ke peningkatan PNBP, PBB, dan BPHTB,” ujar Menteri Nusron.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data. Jika ada perbedaan luas tanah di sertifikat dan dokumen pajak, maka akan mudah terdeteksi dan bisa segera diperbaiki. Misalnya, jika di sertifikat tercatat tanah seluas 2.000 m² tetapi di dokumen PBB tertulis 1.500 m², maka akan langsung ketahuan adanya ketidaksesuaian yang bisa berdampak pada kurang bayar.
Dorong Tata Kelola Digital dan Investasi
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, juga menyambut baik peluncuran ini. Menurutnya, integrasi data akan membuka jalan bagi tata kelola pemerintahan yang lebih modern, akurat, dan lintas sektoral.
“Harapan kita, sistem ini bisa berjalan secara real time, akurat, dan mampu mempercepat proses penataan ruang serta kepastian hukum bagi masyarakat. Ini juga akan membantu mencegah konflik pertanahan dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.
Selain itu, sistem yang lebih transparan akan memperkuat fondasi pembangunan daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Tangerang.
Dihadiri Pejabat Penting dan Tokoh Masyarakat
Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Ketua Umum PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul M. Menteri Nusron juga didampingi oleh sejumlah pejabat dari lingkungan Kementerian ATR/BPN seperti Dirjen Survei Pemetaan dan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati, dan jajaran lainnya.
Hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten.
Peluncuran integrasi data pertanahan dan perpajakan di Kota Tangerang bukan sekadar acara seremonial. Ini adalah langkah strategis menuju sistem pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan efisien. Dengan satu data yang sama, pemerintah bisa bekerja lebih cepat, masyarakat merasa aman, dan potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan.
Kota Tangerang kini menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi antarinstansi bisa membawa perubahan besar bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di era digital.
Gulir ke atas untuk lanjut membaca
Artikel pilihan Redaksi
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
