 |
| Menteri Nusron Wahid Canangkan Program Redistribusi Tanah di NTB untuk Jemaah Nahdlatul Wathan. |
JAKARTA - Pada Kamis, 1 Mei 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri acara Tasyakur Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan dan Mukernas XV Nahdlatul Wathan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron mencanangkan program Redistribusi Tanah yang akan diprioritaskan bagi masyarakat, termasuk jemaah Nahdlatul Wathan di daerah tersebut.
Program Redistribusi Tanah untuk Masyarakat NTB
Dalam pidatonya, Menteri Nusron menekankan pentingnya redistribusi tanah untuk masyarakat NTB. Ia menyatakan, "Tolong Pak Kanwil (BPN Provinsi NTB, red) dicarikan lahan, tanah yang telantar, Hak Guna Usaha (HGU) yang izinnya sudah habis di NTB, nanti kita redistribusi kepada warga." Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak guna usaha bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk jemaah Nahdlatul Wathan.
Apresiasi terhadap Gerakan "NW Menanam"
Selain mencanangkan program redistribusi tanah, Menteri Nusron juga mengapresiasi langkah inisiatif Nahdlatul Wathan yang bekerja sama dengan Gubernur NTB dalam mendukung program Ketahanan Pangan. Melalui gerakan "NW Menanam", yang menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan Prabowo Subianto, banyak tanah yang sebelumnya telantar dapat dimanfaatkan untuk pertanian.
“Di Indonesia ini masih banyak tanah-tanah negara yang telantar, yang belum ditanami apa pun. Karena itu, saya gembira tadi menyaksikan MoU antara PB NW dengan Gubernur NTB, dalam rangka ketahanan pangan ingin membuat gerakan NW Menanam,” ungkapnya.
Kolaborasi untuk Keadilan dan Pemerataan
Menteri Nusron melanjutkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan organisasi Nahdlatul Wathan untuk mengelola tanah-tanah telantar yang dimiliki negara. Ia menekankan, tanah yang telah dikuasai oleh pihak lain lebih dari 5 hingga 10 tahun namun tidak dimanfaatkan akan dicabut izinnya. Lalu, tanah tersebut akan didistribusikan untuk petani atau pengusaha dari Nahdlatul Wathan yang bersedia untuk mengelolanya.
"Untuk apa? Supaya ada keadilan dan ada pemerataan," jelasnya, yang langsung mendapatkan tepuk tangan hangat dari jemaah Nahdlatul Wathan yang hadir.
Tantangan Ketidakadilan dalam Distribusi Tanah
Menurut Menteri Nusron, ketidakadilan dalam distribusi tanah masih menjadi masalah besar di Indonesia. Dari total 70 juta hektare tanah non-hutan di Indonesia, sekitar 46% hanya dikuasai oleh 60 keluarga besar. Bahkan, ada satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektare tanah. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dalam kepemilikan tanah di Indonesia.
Program Redistribusi Tanah eks HGU di NTB adalah langkah nyata untuk mengatasi ketimpangan ini. Nusron Wahid menegaskan bahwa ini adalah tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto, untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi.
Komitmen Presiden Prabowo dalam Mengatasi Kemiskinan
Program Redistribusi Tanah ini bukan hanya soal pembagian tanah, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial. Dengan adanya distribusi tanah yang lebih merata, diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat.
Dengan langkah ini, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Nusron Wahid, berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih adil terhadap tanah yang produktif.
Keputusan Menteri Nusron Wahid untuk mencanangkan program Redistribusi Tanah eks HGU di NTB tidak hanya memberikan harapan baru bagi jemaah Nahdlatul Wathan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan struktural terkait distribusi tanah di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Nahdlatul Wathan, dan masyarakat setempat, diharapkan program ini akan sukses dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan ketahanan pangan di NTB serta Indonesia secara keseluruhan.
Gulir ke atas untuk lanjut membaca
Artikel pilihan Redaksi
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
