Pj Bupati OKU Hadiri Sertijab BPK RI Provinsi Sumsel

Robiantinus Hermanto    Selasa, September 06, 2022    Comment   

Pj Bupati OKU Hadiri Sertijab BPK RI Provinsi Sumsel

Sertijab Kepala BPK RI Provinsi Sumatera Selatan (Andi/Borneotribun)

BorneoTribun OKU, Sumsel - Penjabat Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab ) Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumsel di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, Selasa  (06/09/2022).

Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumsel secara resmi diserahterimakan dari Kepala BPK  Harry Purwaka kepada Andri Yogama.

Dalam sambutannya Gubernur Sumsel H. Herman Deru  menyampaikan bahwa pelaksanaan keuangan daerah di Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik dan benar dengan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) walau masih ada sebagian yang masih dengan catatan dikarenakan adanya peran dari BPK dalam memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Seperti penyesuaian terhadap kenaikan BBM yang sedang terjadi yang mengharuskan Pemerintah untuk memberikan bantuan stimulan terhadap masyarakat yang terdampak langsung dari kenaikan harga BBM tersebut. "Tentunya kami membutuhkan arahan BPK dalam melaksanakannya," Katanya.

Selanjutnya Herman Deru mengucapkan selamat datang kepada Ketua BPK perwakilan Sumsel yang baru yaitu Andri Yogama. Herman Deru juga menyampaikan bahwa dirinya dan para Bupati/Walikota beserta Para Jajaran lainnya sangat ingin menjadi penyelenggara keuangan yang akuntabel, yang diawali dengan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang terus bergulir. 

Sementara itu, Pimpinan VII BPK RI Dr. Hendra Susanto mengatakan predikat WTP yang diperoleh oleh Pemprov Sumsel dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang sulit untuk dicapai.

"Kami sangat apresiasi karena Sumsel hampir semua Kabupaten/Kota nya mendapatkan predikat WTP dan ini menjadi tanggung jawab dari pak Andri sebagai Kepala BPK Perwakilan Sumsel yang baru untuk menyempurnakannya agar seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel mendapatkan predikat WTP secara keseluruhan," Ujarnya.

Disela acara Penjabat Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah mengucapkan Alhamdulillah  Pemkab OKU sudah tujuh kali secara berturut-turut meraih opini WTP dan akan selalu komitmen untuk selalu transparan dalam pengelolaan keuangan negara. 

Selain komitmen Pemkab OKU untuk selalu transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara, capaian tersebut tentu tidak bisa dipisahkan dari wujud sinergi yang baik antara Pemkab OKU dengan BPK RI perwakilan Sumsel.

"Selamat mengabdi di tempat yang baru kepada bapak Harry Purwaka dan selamat datang kepada bapak Andri Yogama yang mendapatkan amanah mengabdi sebagai Kepala BPK RI perwakilan Sumsel," Ucap Teddy. 

Acara sertijab juga hadir oleh Auditor Utama Keuangan Negara V, Dr. Dori Santosa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H. Giri Ramanda Kiemas, Mewakili Forkopimda Provinsi Sumsel, Para Bupati/Walikota se-Sumsel, Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumsel, Sekda dan Inspektorat se-Sumsel dan Para Kepala OPD Provinsi Sumsel serta Undangan.

Reporter : Andi

Permasalahan Antara PT. MKI dan Karyawan Diselesaikan Dengan Adat

Robiantinus Hermanto    Jumat, September 02, 2022    Comment   

Permasalahan Antara PT. MKI dan Karyawan Diselesaikan Dengan Adat

Ritual adat penyelesaian perselisihan antara karyawan dengan PT. Matahari Kubu Investama (Rinto/Borneotribun)

BorneoTribun Bengkayang, Kalbar - Di mana bumi dipijak disitulah langit di junjung. Pepatah itulah yang menggambarkan suasana ritual adat di Desa Sakataru pada hari Jumat (02/09/2022) pagi.  

Ritual adat tersebut berawal dari perselisihan antara karyawan dengan PT. Matahari Kubu Investama (MKI) merupakan perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Sakataru Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.

Setelah beberapa kali dilaksanakan mediasi antara karyawan dengan manajemen PT. Matahari Kubu Investama terkait hak-hak karyawan akhirnya menghasilkan kesepakatan kedua pihak yang berlangsung di Polsek Samalantan tanggal 25 Agustus 2022. 

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lembah Bawang, Philipus mengatakan kegiatan ritual adat damai merupakan upaya dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah atau upaya dalam membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Menanggapi adanya ritual adat tersebut, Camat Lembah Bawang Adris, S.Pd, M.M mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas pelaksanaan upaya damai antara kedua belah pihak. 

Begitu juga dengan Kapolsek Samalantan, Ipda Nusantara Sembiring menekankan agar kedua belah pihak menghargai adat damai yang telah dibuat.

Menurutnya, Selama perselisihan  tersebut Polres Bengkayang telah menerjunkan beberapa personil guna menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah. 

"Tercapainya kesepakatan damai ini tidak terlepas dariA itikad baik dan upaya penyelesaian oleh perusahaan dan karyawan serta dukungan masyarakat setempat," Ujar Kapolsek.

Hadir dalam ritual adat dayak tersebut antara lain Ketua Koperasi Lamantant Maranjang Mandiri Gito Sugoroto, Direksi PT. MKI Ann Kok Seng dan staf serta Karyawan PT. MKI. 

Reporter : Rinto Andreas

Tegangan Listrik Rendah, Warga Tanjung Baru Sampaikan Melalui RDP di DPRD OKU

Robiantinus Hermanto    Kamis, Agustus 11, 2022    Comment   

Tegangan Listrik Rendah, Warga Tanjung Baru Sampaikan Melalui RDP di DPRD OKU

Perwakilan masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur mendatangi Gedung DPRD OKU (Elvis/Borneotribun)

Borneotribun Baturaja, Sumsel - 

Perwakilan masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait permasalah keluhan warga seputar Dusun III, dan Dusun IV yang mengeluhkan tegangan voltase listrik rendah sehingga dianggap merugikan masyarakat.

Pertemuan masyarakat tersebut dikemas dengan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD OKU bersama Unit Pelayanan Pelanggan (UPP) PLN dan warga Desa Tanjung Baru yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha SH didampingi Ketua Komisi III Densi Hermanto, Soderi Tario dan sejumlah anggota DPRD OKU lainnya. Selain itu hadir juga Manager UPP PLN Baturaja Iswandi, serta Kepala Desa Tanjung Baru, Amin Rahman berserta sejumlah tokoh dan perangkat Desa.

Melalui RDP tersebut, masyarakat Desa Tanjung Baru menyampaikan keluhan masyarakat terkait rendahnya tegangan listrik di sejumlah wilayah Desa Tanjung Baru khusunya Dusun III, dan Dusun IV.

Zainal Arifin selaku PJ Kepala Desa Persiapan Kemilau Baru mengatakan rendahnya tegangan arus listrik di wilayah tersebut sudah berlangsung lama bahkan sejak tahun 2021 yang lalau pihaknya sudah mengajukan penambahan daya ke PLN, namun hal itu belum ditanggapi.

"Normalnya tegangan listrik itu 220V tapi di tempat kami tegangan listriknya hanya 160V. untuk itu kami meminta kepada DPRD OKU terutamanya Wakil Ketua I DPRD OKU dan anggota lainnya untuk mencarikan solusi terkait permasalah ini," Katanya. 

Hal senada juga diungkapkan Sawal warga Tanjung Baru yang mengungkapkan masyarakat kurang memahami secara teknis permasalah PLN, karena  masyarakat hanya tahu menunaikan kewajiban sebagai pelanggan PLN yaitu membayar tagihan tepat waktu. Untuk itu dirinya meminta hak pelanggan PLN untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

"Kami ini masyarakat awam tidak faham secara teknis. Kami tinggal di kota tapi terasa di pedalaman. Kami tidak pernah menunggak bayar kewajiban kami sudah kami penuhi. Kami hanya menuntut hak kami untuk mendapatkan pelayanan PLN yang layak," Ungkapnya.

Menanggapi beberapa keluhan masyarakat tersebut, Wakil Ketua I DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha mengingatkan kepada pihak PLN UPP Baturaja untuk segera mengatasi keluhan masyarakat terkait tegangan listrik yang tidak sesuai standar PLN. Untuk itu, YPN meminta kejelasan dari pihak PLN kapan permasalahan tersebut akan diselesaikan.

"Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, itu harus dipastikan masyarakat mendapat tegangan yang layak sesuai standar PLN. Kami tidak ingin masyarakat ini datang ke dua kali melaporkan permasalahan ini. 

Kami mintak kepastian dari PLN kapan akan dilakukan perbaikan," Tegasnya.

Sementara itu, Manager UPL PLN Baturaja menjelaskan terkait permasalah yang menjadi keluhan masyarakat. Dikatakannya, permasalahan dikawasan tersebut dikarenakan beban daya arus listrik dikawasan tersebut sudah tidak memadai lagi, mengingat tingginya animo permintaan pemasangan baru sehingga beban daya semakin meningkat.

"Terkait suplai daerah pancur ada 2 travo di depan Citi Mall. Disinilah permasalahannya. Dengan adanya sejumlah pengembangan developer dikawasan tersebut sehingga menjadi beban yang semakin meningkat, seharusnya Developer  menyiapkan travo, jaringan dan Kwh meter harus disiapkan terlebih dahulu. Jika pemasangan baru bagi developer, harus dipasang secara kolektif dan diawasi oleh PLN. Kami berupaya agar mutu layanan kami harus baik, untuk itu kami akan segera berkordinasi ke atas terkait permasalahan ini. Mohon doanya, sesuai dengan semangat kemerdekaan akan kami upayakan 17 Agustus nanti arus listrik masyarakat di sana juga ikut merdeka, kalaupun harus tertunda minimal lah awal September nanti permasalahan ini akan selesai," Pungkasnya. 

Reporter : Elvis

Editor      : R. Hermanto 

Ratusan Buruh Seruduk DPRD OKU Protes UU Cipta Kerja

Robiantinus Hermanto    Rabu, Agustus 10, 2022    Comment   

Ratusan Buruh Seruduk DPRD OKU Protes UU Cipta Kerja

Buruh datangi kantor DPRD OKU sampaikan aspirasi (Elvis/Borneotribun)

Borneotribun Baturaja, Sumsel - Ratusan buruh dari semua elemen organisasi buruh dan perusahaan yang ada di OKU hadir di halaman DPRD OKU untuk menyuarakan aspirasi mereka, Rabu (10/08/2002).

Dalam orasi perwakilan dari KSPSI yang disampaikan oleh Husni, Amrul alamsyah, Hadi yamin dll adalah meminta agar DPRD OKU sesegera mungkin menyampaikan tuntutan mereka ke DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk mencabut UU No 11 tahun 2021 tentang cipta kerja dinilai banyak yang tidak pro pada buruh.

Setelah selesai berorasi, para pendemo di terima langsung oleh wakil ketua DPRD OKU Yudi Purna Nugraha.,SH didampingi Ledi patra.,SP.M.Si dan Naproni,M.Kom di ruang badan musyarawah (Banmus) DPRD OKU dan dalam dalam paparannya, Yudi Purna Nugraha.,SH menyambut baik dengan menyampaikan bahwa DPRD OKU siap dan segera menyampaikan aspirasi para buruh.

"DPRD OKU akan segera menyampaikan semua aspirasi ke pemerintah di pusat jakarta, karena UU cipta kerja ini sudah ada keputusan dari MK bahwasanya akan di revisi. Untuk semua permasalahan bukan hanya soal UU cipta kerja ini saja, silahkan disampaikan ke DPRD OKU dan kami siap memperjuangkan agar hak-hak buruh dan pekerja ini bisa terselesaikan tentunya sesuai UU yang berlaku," Ujar Yudi.

Dengan rasa senang dan puas masa pun membubarkan diri dengan tertib dan tetap dikawal oleh aparat kepolisian dan Pol PP.

Reporter : Elvis

Editor      : R. Hermanto