Berita Borneotribun.com: Derap Nusantara Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Derap Nusantara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Derap Nusantara. Tampilkan semua postingan

Senin, 09 Mei 2022

Kemenparekraf: BPOLBF Siap Sambut Delegasi G20 di Labuan Bajo NTT

Foto: Kemenparekraf: BPOLBF siap sambut delegasi G20 di Labuan Bajo NTT (Dok/ANTARA)

BORNEOTRIBUN -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) telah siap menghadirkan berbagai fasilitas publik di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diharapkan memberikan ruang bagi masyarakat maupun wisatawan.


Hal ini dipersiapkan dalam rangka menyambut Tourism Working Group (TWG) 1 atau kelompok kerja pariwisata pada rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia 2022, yang akan berlangsung di daerah tersebut pada periode tanggal 10-11 Mei 2022.


“Salah satu yang telah disiapkan adalah Waterfront City,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Fransiskus Xaverius Teguh dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.


BPOLBF bersama para pemangku kepentingan lainnya disebut telah merampungkan pengembangan Waterfront City untuk mendukung penyelenggaraan TWG 1.


Kehadiran kota tepian air itu diharapkan menjadi salah satu pendorong timbulnya ide kreatif masyarakat, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah serta mewujudkan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.


Waterfront City terdiri dari pengembangan terhadap lima zona terintegrasi sepanjang 4,5 kilometer.


Untuk zona pertama ialah pembangunan area pejalan kaki (promenade) di Bukit Pramuka, lalu pembangunan promenade di Kampung Air, kemudian pembangunan plaza, menara pandang, ruang publik, dan terminal penumpang.


Pada zona empat yaitu pembangunan promenade yang juga menjadi bagian dari plaza hotel BUMN, serta zona pembangunan promenade area kuliner dengan struktur kantilever.


 


Setiap zona dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung, seperti Tourist Information Center (TIC) di zona tiga untuk membantu pengunjung mencari informasi terkait pariwisata di Labuan Bajo. TIC juga akan menjadi pusat informasi dan pelayanan publik para pelancong di daerah itu dan sekitarnya.


"Waterfront City menjadi magnet baru pariwisata di Labuan Bajo dan menghidupkan kembali ruang publik komunitas kreatif dan UMKM lokal yang mulai bangkit," kata Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina.


Bagi dia, destinasi wisata tersebut merupakan salah satu simbol kesiapan Labuan Bajo untuk menghadirkan ekosistem pariwisata destinasi super prioritas yang lebih berkualitas di NTT.


Dalam mendukung perhelatan internasional TWG 1, lanjutnya, berbagai paket wisata lain di Labuan Bajo telah dipersiapkan dan dapat dilihat di


https://www.indonesia.travel/gb/en/campaign/g20-indonesia-2022/labuan-bajo.


“Labuan Bajo siap menyambut perhelatan internasional tersebut dan perhelatan internasional lainnya ke depan. BPOLBF hadir sebagai representasi pemerintah pusat di daerah yang mengorkestrasikan seluruh kepentingan dalam membangun pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ungkap Shana (ANT)

Kamis, 05 Mei 2022

Pemerintah Atur Cara Perolehan dan Pengelolaan Pertanahan IKN

Pemerintah Atur Cara Perolehan dan Pengelolaan Pertanahan IKN.

BORNEOTRIBUN -- Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Dalam aturan yang ditandatangani pada 18 April 2022 itu, seperti yang dilihat dari laman Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Rabu, disebutkan perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.


Pasal 3 ayat 1 dalam Perpres tersebut dijelaskan pelepasan kawasan hutan dilaksanakan pada kawasan hutan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang berstatus hutan.


"Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat," demikian disebutkan dalam Perpres tersebut.


Dalam pelaksanaannya, pelepasan kawasan hutan dilakukan paling lama tiga bulan sejak permohonan pelepasan Kawasan Hutan diterima dan dinyatakan lengkap dari Kepala Otorita IKN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan (pasal 3 ayat 3).


Sementara itu, tata cara pelepasan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 3 ayat 8). Terkait pengadaan tanah, hal tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.


Pengadaan tanah secara langsung diatur dalam pasal 10 ayat 1, yang berbunyi "Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan tanah di IKN dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung oleh Otorita IKN dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, ruislag, atau cara lain yang disepakati".


Selanjutnya, pasal 10 ayat 2 mengatur "Dalam hal pengadaan tanah secara langsung tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum".


Dalam Rencana Induk IKN disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap. 


Tahap I pada 2022-2024 ialah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN. Tahap II pada 2024-2029 berupa target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder yang sudah siap dipakai.


Selanjutnya, tahap III pada 2030-2034 ialah menyelesaikan sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital, dan perkotaan. Tahap IV, pada 2035-2039, merupakan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna.


Terakhir, tahap 5 pada 2040-2045 ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.


Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun, dimana anggaran itu akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun, serta dari pihak swasta sebesar Rp123,2 triliun. (ANT)

Sabtu, 30 April 2022

Jumat, 29 April 2022

Sosok Singkat Anggota KPU dan Bawaslu Yang Dilantik Presiden Jokowi

Sosok Singkat Anggota KPU dan Bawaslu Yang Dilantik Presiden Jokowi
Sosok Singkat Anggota KPU dan Bawaslu Yang Dilantik Presiden Jokowi.

BORNEOTRIBUN -- Presiden Joko Widodo telah melantik Anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 pada Selasa 12 April 2022 di Istana Negara, Jakarta.


2 Pemilihan Umum (KPU), dan Keputusan Presiden RI Nomor 34P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


Nama-nama yang dilantik sebagai Anggota KPU yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik


August Mellaz.


Sementara, lima orang Anggota Bawaslu yang dilantik yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn Jefler Hielsa Malonda.


Sosok-sosok yang menjadi Anggota KPU maupun Bawaslu terdapat nama petahana namun juga ada wajah baru. Meski wajah baru, mereka bukanlah baru di bidang kepemiluan.


Anggota KPU


Betty Epsilon Idroos


Betty Epsilon Idroos merupakan satu-satunya perempuan dari tujuh anggota KPU periode jabatan 2022-2027 yang dilantik presiden pada Selasa.


Betty bukan baru di kepemiluan, perempuan kelahiran Medan tersebut sudah menjadi konsultan media massa dan mobilisasi sosial KPU RI pada 2009 lalu.


Kemudian, Betty masih bersentuhan dengan kepemiluan dengan menjadi Tim asistensi Komisi II DPR untuk Panja Mafia Pemilu dan RUU Partai Politik, penyelenggara pemilu dan pemilu DPR, DPD dan DPRD pada kurun 2009-2013.


Pada 2013, Betty terpilih menjadi Anggota KPU DKI Jakarta periode sejak 2013, karier Betty terus menanjak hingga terpilih menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.


Hasyim Asy’ari


Sosok Hasyim Asy’ari menjadi satu-satunya petahana yang kembali terpilih untuk periode jabatan 2022-2027.


Hasyim merupakan Anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022. Dia juga merupakan Anggota KPU RI pergantian antar waktu periode 29 Agustus 2016-11 April 2017.


Pria kelahiran 49 tahun silam itu juga dicatat sebagai dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sejak 1998 sampai sekarang. 


Dia juga memiliki karier sebagai dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sejak 2013 sampai sekarang. Kemudian Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP).


Hasyim juga tercatat sebagai dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Universitas Diponegoro (UNDIP).


Lebih lanjut, Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri).


Mochammad Afifuddin


Mochammad Afifuddin juga bukan nama baru di kepemiluan. Sejak 2017, ia terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi divisi pengawasan dan sosialisasi.


Beragam upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu, serta mempererat hubungan antar lembaga menjadi tugas utamanya.



Jauh sebelum itu, pada tahun 2011 ia sudah fokus lewat JPPR melakukan advokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu dalam program Generel Election for Disability Access(AGENDA) dan menjadi program manajer di program tersebut.


Tahun 2013-2015, dia diberi mandat menjadi Kornas JPPR dan selanjutnya, periode 2015-2017 menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR.


Dia juga sempat menjadi pengajar tidak tetap di jurusan ilmu politik, Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat itu selain aktif di JPPR juga mengajar mata kuliah komunikasi politik di program studi ilmu politik, FISIP UIN Jakarta.


Parsadaan Harahap


Parsadaan Harahap sudah terlibat kepemiluan sejak 2003. Dia pernah menjadi Anggota KPU Provinsi Bengkulu Periode 2003-2008, Anggota KPU Provinsi Bengkulu 2008-2012, Ketua KPU Provinsi Bengkulu 2011-2012 dan terakhir Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Periode 2012-2022.


Sebelum menjabat penyelenggara pemilu, Parsa juga pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Bengkulu 2001-2005.


Kemudian, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat KNPI 2005-2008, Ketua Dewan Pengurus KNPI 2008-2011 dan Presidium MW KAHMI Provinsi Bengkulu Priode 2016-2021.


Pria kelahiran 1972 tersebut bisa dikatakan bukan orang baru dalam kepemiluan, sebelum dilantik sebagai Anggota KPU RI pada Selasa 12 April 2022, dia dicatat sudah berkiprah 19 tahun sebagai penyelenggara pemilu.


Yulianto Sudrajat


Yulianto Sudrajat juga sudah lama berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu sebelum dilantik menjadi Anggota KPU Republik Indonesia.


Dia memulai karier sebagai Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo pada 2008-2013. Kemudian Yulianto terpilih kembali menjadi Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk periode keduanya.


Kariernya menanjak menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah pada 2017. Kemudian dia terpilih sebagai Ketua KPU Jawa Tengah.


Sebelum terlibat di kepemiluan, Yulianto pernah menjadi wartawan Radar Jember 2001 dan Deputy Branch Manager PT Tiga Serangkai Surakarta pada kurun 2003-2007.


Idham Holik


Idham Holik mulai menjadi penyelenggara pemilu pada 2003 sebagai Anggota KPU Bekasi. Ia menjabat sebagai Anggota KPU Bekasi sampai 2018.


Bahkan, Idham Holik dipercaya menjabat Ketua KPU Bekasi dari 2013 hingga 2018. Sampai sebelum dilantik menjadi Anggota KPU RI, Idham Holik menjabat sebagai Anggota KPU Jawa Barat.


Selain itu dia pun menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Provinsi di Indonesia untuk periode 2021-2022.


August Mellaz


August Mellaz juga sudah lama terlibat di kepemiluan. Dia menjadi Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Selain aktif pada organisasi kepemiluan dia juga ikut terlibat membantu pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP untuk penelitian maupun kajian kepemiluan.


Dia memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan isu-isu kepemiluan, baik itu dalam bentuk artikel, jurnal, maupun menjadi pembicara dalam berbagai ruang diskusi publik.


Anggota Bawaslu


Kemudian, lima sosok Anggota Bawaslu yang dilantik presiden yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn Jefler Hielsa Malonda juga merupakan orang-orang yang sudah terlibat di kepemiluan.


Lolly Suhenty


Perempuan kelahiran Cianjur, Jawa Barat itu merupakan aktivis perempuan yang fokus menyuarakan isu perempuan, kesetaraan, antikorupsi, serta partisipasi. Ibu tiga anak ini juga dikenal sebagai aktifis muda Nahdlatul Ulama (NU).


Sebelum terjun ke bidang kepemiluan, Lolly pernah menjadi tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI. Lolly juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.


Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen RI. Dia juga sempat mengemban jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan DPD RI, hingga aktif di Divisi Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.


Pengalaman di bidang kepemiluan, Lolly pernah menjadi Timsel Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Se-DKI Jakarta (2016), Timsel Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota (Mentawai, Kampar, Musi Banyuasin, Mesuji, Bekasi, Jepara, Batang, Tapin, Kupang, Bau- Bau dan Sampang, 2010 dan 2012).


Pada 2018, dia terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023. Lolly mengampu Divisi Hubungan Masyarakat.


Puadi


Puadi mulai di dunia kepemiluan saat menjadi Panwaslu Kota Jakarta Barat 2012-2014 dan dia juga pernah menjadi TPD dan DKPP Provinsi DKI Jakarta.


Kemudian, Puadi dipercaya menjadi Anggota Bawaslu DKI Jakarta. Saat menjadi Anggota Bawaslu DKI Jakarta dia turut aktif dalam melakukan kerja pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2018 yang menjadi perhatian nasional.


Setahun kemudian, turut aktif menjadi penyelenggara pemilu yang berupaya menampilkan keadilan dengan mengawasi tiap tahapan Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak untuk kali pertama yang menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.


Puadi pun menjadi tim pemeriksa daerah (TPD) yang menjaga kode etik penyelenggara pemilu sebagai bagian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di daerah.


Rahmat Bagja


Pria kelahiran Medan pada 1980 merupakan petahana yang terpilih kembali manjadi Anggota Bawaslu periode 2022-2027. Bagja bahkan pada 2022-2027 ini dipercaya sebagai Ketua Bawaslu.


Sebelum menjadi Anggota Bawaslu 2017-2022, Bagja dicatat menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia dan Tenaga Ahli MKD DPR RI.


Saat mahasiswa pun ia aktif dalam gerakan mahasiswa untuk era reformasi. Pada pertengahan 2003, ia pernah menjadi Peneliti Junior pada Pusat Konstitusi Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan diawasi oleh Prof Jimly Ashshiddiqie dengan keterlibatan pada proyek penelitian dari MPR RI untuk melakukan analisis terhadap produk hukum MPR.


Bagja juga memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu demokrasi, konstitusi, good governance, dan hak asasi manusia.


Totok Hariyono


Dirinya bukan orang asing bagi penyelenggara pemilu di Jawa Timur, sebab sebelum terpilih menjadi Anggota Bawaslu RI Periode 2022-2027, Totok menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur.


 Ia bertugas memimpin divisi penyelesaian sengketa. Tak hanya itu, Totok memang sudah lama di bidang kepemiluan. Terhitung pada 2005, ia pernah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Kabupaten Malang, Jatim.


 Berlanjut pada tahun 2008 ia menjadi Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim. Lalu, selama 2009-2014, Totok menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Malang.


Herwyn Jefler Hielsa Malonda


Dunia kepemiluan bagi Herwyn bukanlah hal yang baru, ia memiliki sejumlah pengalaman yang telah ditempuh. Pada 2003-2004 Herwyn menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa, kemudian pada 2005-2008 menjadi Ketua Panwaslu Minahasa.


 Kariernya dalam dunia kepemiluan pun semakin menanjak dengan terpilihnya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa selama 2008-2012, lalu pada 2012 Herwyn terpilih menjadi Ketua Bawaslu Sulut. (ANT)

Komunitas Pintar Usulkan Ali Sastroamidjojo Jadi Pahlawan Nasional

Komunitas Pintar Usulkan Ali Sastroamidjojo Jadi Pahlawan Nasional
Komunitas Pintar Usulkan Ali Sastroamidjojo Jadi Pahlawan Nasional.


BORNEOTRIBUN -- Komunitas Ngobrol Pintar mengusulkan ke Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin agar sosok penggagas Konferensi Asia Afrika Bandung 1955, Ali Sastroamidjojo menjadi Pahlawan Nasional.


Koordinator Komunitas Ngobrol Pintar Aven Januar di Surabaya, Senin, mengatakan, hasil diskusi kelas sejarah dengan tema "67 tahun Konferensi Asia Afrika" pada Sabtu (16/4) lalu, menyepakati pengajuan gelar Pahlawan Nasional bagi Ali Sastroamidjojo.


"Saat ini sedang proses menyusun overview artikel untuk melengkapi proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional bagi Ali Sastroamidjojo," kata Aven yang juga mantan aktifis reformasi 98 ini dalam siaran persnya.


Bagi Aven, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.


Menurut dia, Ali Sastroamidjojo adalah sosok bapak bangsa yang sejak masa pendidikannya di Belanda hingga meninggal dunia telah memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaganya agar bangsa Indonesia bisa dikenal sebagai bangsa yang hebat di mata dunia.


Pembina Komunitas Ngobrol Pintar sekaligus Budayawan Jawa Timur, Henky Kurniadi mengatakan, ada tiga prestasi luar biasa bagi sosok Ali Sastroamidjojo untuk layak disematkan sebagai Pahlawan Nasional.


Pertama, kata dia, adalah keterlibatannya dalam proses Nasionalisasi De Javasche Bank dan menjadi Bank Indonesia. Prestasi kedua, adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955 di saat kabinet yang dipimpin Ali Sastroamidjojo.


"Pemilihan Umum 1955 ini yang dianggap sebagai pemilihan paling demokratis yang pernah terselenggara di Indonesia sampai saat ini," kata mantan anggota DPR RI FPDIP periode 2014 - 2019 ini.


Prestasi ketiga, adalah ide/gagasan serta upaya Ali Sastroamidjojo hingga terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika yang dihadiri 29 negara dan mewakili lebih dari jumlah setengah penduduk dunia waktu itu.


Salah satu pembicara diskusi dalam kelas sejarah, Agustinus Ghunu SE M MA MAP dari Pusat Studi Wawasan Kebangsaan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang sebelumnya mengatakan, KAA Bandung 18-24 April 1955 tidak boleh melupakan jasa tokoh Mr Ali Sastroamidjojo.


"Beliau adalah penggagas dan Ketua KAA tapi juga salah satu Bapak Bangsa yang ikut mendirikan NKRI. beliau tidak saja sebagai Pahlawan Nasional tapi juga pahlawan Asia-Afrika bahkan dunia internasional," kata dia.


Momentum peringatan 67 tahun konferensi Asia Afrika, lanjut dia, momentum yang tepat untuk pengajuan usulan Mr Ali Sastroamidjojo diberi gelar sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia.


"Semoga tidak melupakan sejarah penting ini sebagaimana pesan Bung Karno: Jangan sekali-kali Melupakan Sejarah (Jasmerah)," kata Agustinus. (ANT)

Bappenas Susun Peta Jalan Digital Untuk Dorong Transformasi Ekonomi

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pihaknya telah menyusun peta jalan digital untuk mendorong transformasi ekonomi sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2023.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pihaknya telah menyusun peta jalan digital untuk mendorong transformasi ekonomi sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2023.


BORNEOTRIBUN -- Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pihaknya telah menyusun peta jalan digital untuk mendorong transformasi ekonomi sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2023.


"Bappenas telah menyusun peta jalan digital Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022 di Jakarta, Kamis.


Suharso menuturkan transformasi digital merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi sehingga pemerintah berupaya mengakselerasinya.


Terlebih lagi, Indonesia memiliki jumlah masyarakat yang sangat banyak sehingga menjadi potensi besar dalam pengembangan transformasi digital dalam negeri.


Di sisi lain, ia menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen besar terhadap produk digital impor namun juga menjadi produsen besar digital yang mampu memenuhi kebutuhan domestik dan luar negeri.


Selain transformasi digital, RKP 2023 juga meliputi beberapa major project dalam rangka mendukung capaian prioritas nasional yang penyusunannya melalui penguatan mekanisme clearing house.


Penguatan mekanisme clearing house dalam perencanaan dilakukan untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan yang tersampaikan dan tepat sesuai target sasaran masyarakat.


Beberapa major project tersebut adalah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata serta akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.


Selanjutnya, reformasi perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting serta wilayah adat Papua.


Terakhir, pembangunan ibu kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah (ANT) 

Presiden Jokowi Tegaskan Dukungan Anggaran Untuk Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran.


BORNEOTRIBUN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran.

"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai Juni 2022, saya minta semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.

 

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya.

 

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut kebutuhan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp110,4 triliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun.

 

"Bantuan, baik dari APBN dan APBD agar Pemilu 2024 terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," tambah Presiden.

 

Presiden Jokowi mengakui pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.

 

"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19, bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.

 

Apalagi, menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.

 

"Akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan," tambah Presiden.

 

Presiden Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar betul-betul waspada, mengkalkulasi, dan menghitung secara detail langkah antisipasinya.

 

"Agar langkah antisipasinya benar, maka kita harus betul-betul siap kalau krisis ini berlanjut sampai tahun depan. Hati-hati semuanya, kita harus punya 'sense of crisis', jangan seperti biasanya, jangan 'business as usual', 'sense of crisis' harus ada pada diri kita semua sehingga kita harus ada perencanaan yang baik," jelas Presiden.

 

Selain itu Presiden Jokowi mengingatkan mulai 2023, pemerintah akan memulai lagi ketentuan defisit di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).

 

"Karena itu perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat, lakukan angka penajaman belanja sehingga kualitas semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan," tambah Presiden.

 

Tidak ketinggalan, katanya, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan.

 

"Percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses di bidang pendidikan, dan 'upskilling', 'reskilling' tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," tegas Presiden. (ANT)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pilkada 2024

Lifestyle

Tekno