Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Redaksi    Senin, Januari 29, 2024    Comment   

Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Pengungsi Palestina menerima bantuan makanan di kantor UNRWA di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (28/1).

JAKARTA - Tuduhan Israel terhadap 12 pegawai Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina, atau UNRWA, dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, telah mencetuskan reaksi dari sejumlah negara Barat yang memutuskan untuk sementara menghentikan pendanaan mereka. 

Langkah ini telah memicu perdebatan mengenai peran lembaga penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza.

Amerika Serikat, sebagai donor terbesar UNRWA, menjadi negara pertama yang mengumumkan penangguhan pada Sabtu (27/1), menyebutkan bahwa pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar $340 juta (Rp5,3 triliun).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa sembilan dari 12 staf UNRWA yang diduga terlibat telah dipecat, satu staf dipastikan tewas, dan dua lainnya masih perlu diidentifikasi. PBB masih terus menyelidiki tuduhan Israel tersebut.

Sejumlah negara lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia juga telah mengumumkan penangguhan bantuan mereka, yang mencakup hampir 60% dari anggaran UNRWA pada tahun 2022.

Di sisi lain, Norwegia dan Irlandia menyatakan akan terus mendanai UNRWA, sementara negara donor lainnya masih belum mengambil keputusan.

Menyikapi penangguhan pendanaan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk setidaknya menjamin kelangsungan operasi UNRWA.

Namun, Duta Besar Israel untuk PBB Gilar Erdan menyerukan kepada semua negara donor untuk tetap menangguhkan dukungan mereka dan menuntut investigasi mendalam terkait keterlibatan semua staf UNRWA. 

Ia mengkhawatirkan bahwa dana yang diberikan negara-negara donor bisa jadi digunakan untuk aksi terorisme dan jatuh ke tangan Hamas, bukan warga Gaza.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap keputusan negara-negara donor tersebut, menyatakan bahwa hal itu akan menambah penderitaan warga Palestina. 

Hal ini memicu negara-negara anggota Liga Arab untuk mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, guna membahas isu tersebut.

Di Gaza, berita tentang penangguhan pendanaan untuk UNRWA telah memantik kekhawatiran para pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan UNRWA. 

Fatin Safi, seorang pengungsi dari Gaza, menyatakan kekhawatirannya akan situasi yang semakin memburuk di Gaza.

UNRWA sendiri telah menjadi pemasok utama makanan, air, dan tempat tinggal bagi warga sipil selama konflik Israel-Hamas. 

Menurut Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, lebih dari dua juta dari total 2,3 juta penduduk Gaza bergantung pada program-program UNRWA untuk bertahan hidup, termasuk makanan dan tempat tinggal.

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Redaksi    Senin, Januari 29, 2024    Comment   

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Warga Palestina membawa karung-karung berisi tepung yang mereka ambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel di tengah krisis kelaparan, di Kota Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: Hossam Azam/Reuters)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyerukan penggantian Badan Pengungsi Palestina dari PBB dengan lembaga yang lebih berfokus pada perdamaian dan pembangunan sejati. 

Seruan ini muncul setelah tuduhan terlibatnya anggota staf UNRWA dalam serangan teror Hamas pada 7 Oktober. 

Katz mengajak negara-negara untuk menghentikan pendanaan terhadap UNRWA, mengacu pada langkah serupa yang diambil oleh AS, Australia, Kanada, Inggris, Italia, dan Finlandia.

Pihak Inggris mengonfirmasi penundaan sementara pendanaan untuk UNRWA sambil menyelidiki tuduhan tersebut. 

Kantor Luar Negeri Inggris juga mengecam serangan 7 Oktober sebagai tindakan terorisme yang keji. 

AS, Australia, dan Kanada telah menghentikan pendanaan mereka terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut.

Anak-anak mengamati puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel dalam pengeboman di Rafah, Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: AFP)

UNRWA, didirikan untuk membantu pengungsi perang tahun 1948, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kepada warga Palestina di berbagai wilayah. Namun, tuduhan terhadap stafnya telah memicu kontroversi dan penyelidikan internal.

Reaksi terhadap seruan Israel tersebut bervariasi. Kementerian Luar Negeri Palestina mengkritiknya sebagai kampanye menentang UNRWA, sementara Hamas mengutuk pemecatan staf berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Israel.

Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, menyerukan negara-negara yang menghentikan dukungan mereka terhadap UNRWA untuk membatalkan keputusan tersebut, mengingat pentingnya bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, situasi di Gaza semakin tegang dengan eskalasi kekerasan. Pada Sabtu, 174 warga Palestina dilaporkan tewas dan 310 lainnya luka-luka dalam 24 jam terakhir. 

Militer Israel menyatakan telah menargetkan komandan Hamas di Gaza selatan, sementara Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan melakukan serangan balasan terhadap Israel.

Serangan-serangan ini menyebabkan dampak besar bagi pengungsi Palestina di Gaza, terutama dengan kondisi cuaca yang buruk. 

Kondisi tersebut semakin memperparah kesulitan bagi warga di tengah konflik yang berkepanjangan.

Militer Israel membantah tuduhan bahwa mereka menyerang fasilitas medis, sementara warga Palestina mengatakan bahwa serangan tersebut terjadi dekat rumah sakit terbesar di Gaza selatan, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap layanan kesehatan.

Kondisi terus memanas di kawasan tersebut, dengan serangkaian tindakan militer dan serangan balasan, meningkatkan ketegangan dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sulit.

Beberapa informasi dalam laporan ini disediakan oleh The Associated Press, Agence France-Presse, dan Reuters.

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tidak Memutuskan Gencatan Senjata di Gaza

Redaksi    Sabtu, Januari 27, 2024    Comment   

Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tidak Memutuskan Gencatan Senjata di Gaza

Hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw

JAKARTA - Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat tidak sampai pada keputusan yang memerintahkan gencatan senjata di Gaza dalam kasus genosida, namun menuntut agar Israel berusaha menghindarkan kematian dan kerusakan dalam serangan militernya di daerah kantong kecil di pesisir pantai tersebut.

Afrika Selatan mengajukan kasus tersebut, yang merupakan inti dari salah satu konflik paling sulit diselesaikan di dunia, dan telah meminta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) untuk memerintahkan Israel supaya menghentikan operasinya.

Dalam keputusan yang sangat dinanti-nantikan yang dibuat oleh panel terdiri dari 17 hakim, Mahkamah Internasional memutuskan untuk tidak membatalkan kasus tersebut – dan memerintahkan enam tindakan sementara untuk melindungi warga Palestina di Gaza.

"**Pengadilan sangat menyadari besarnya tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut dan sangat prihatin dengan terus hilangnya nyawa dan penderitaan manusia**," kata hakim ketua Joan E. Donoghue.

Keputusan hari Jumat ini hanya bersifat sementara; dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempertimbangkan seluruh kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan. Israel menolak tuduhan genosida dan meminta pengadilan membatalkan tuduhan tersebut.

Sementara kasus ini berlanjut ke pengadilan, Afrika Selatan telah meminta para hakim "**sebagai hal yang sangat mendesak**" untuk menerapkan apa yang disebut sebagai tindakan sementara.

Dalam daftar teratasnya, Afrika Selatan mengajukan permintaan agar pengadilan memerintahkan Israel "**segera menghentikan operasi militernya di Gaza dan terhadap Gaza**." Namun pengadilan menolak melakukan hal itu.

Afrika Selatan juga meminta Israel untuk mengambil "**langkah-langkah yang wajar**" untuk mencegah genosida dan memberikan akses pada bantuan yang sangat dibutuhkan.

Pengadilan memutuskan bahwa Israel harus berusaha membatasi kematian dan kerusakan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan dia berharap keputusan tersebut akan "**mencakup tindakan segera untuk menghentikan agresi dan genosida terhadap rakyat kami di Jalur Gaza… dan aliran bantuan yang cepat untuk menyelamatkan orang-orang yang kelaparan dan terluka, dan sakit dari ancaman kematian perlahan yang mengancam mereka**."

Pada hari Kamis, juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy mengatakan bahwa Israel mengharapkan pengadilan untuk membatalkan "**tuduhan palsu dan tidak masuk akal**."

Israel sering memboikot pengadilan internasional dan penyelidikan PBB karena dianggap tidak adil dan bias. Namun kali ini, mereka mengambil langkah yang jarang dilakukan, yaitu mengirimkan tim hukum tingkat tinggi – sebuah tanda betapa seriusnya mereka menangani kasus ini dan kemungkinan adanya ketakutan bahwa perintah pengadilan untuk menghentikan operasi akan menjadi pukulan besar bagi posisi negara itu di dunia internasional.

Seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkumpul dengan para pejabat tinggi hukum, diplomatik, dan keamanan pada hari Kamis untuk mengantisipasi keputusan tersebut. Dia mengatakan Israel yakin dengan kasusnya namun mendiskusikan "**semua skenario**." Pejabat itu berbicara tidak menyebutkan jati dirinya karena dia membahas pertemuan rahasia.

Israel melancarkan serangan udara dan darat besar-besaran di Gaza setelah militan Hamas menyerbu komunitas Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 250 orang lainnya.

Serangan tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan memaksa hampir 85 persen dari 2,3 juta penduduknya meninggalkan rumah mereka.

Lebih dari 26.000 warga Palestina telah terbunuh, kata Kementerian Kesehatan di daerah kantong yang dikelola Hamas itu pada hari Jumat. Kementerian tidak membedakan jumlah korban tewas antara kombatan dan warga sipil, namun mengatakan sekitar dua pertiga dari mereka yang tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Militer Israel mengklaim sedikitnya 9.000 orang yang tewas dalam konflik hampir empat bulan itu adalah militan Hamas.

Para pejabat PBB telah menyatakan kekhawatirannya bahwa akan semakin banyak orang yang meninggal karena penyakit, dan setidaknya seperempat penduduknya menghadapi kelaparan.

Menjelang putusan tersebut, Marieke de Hoon, seorang profesor hukum internasional di Universitas Amsterdam, mengatakan bahwa menurutnya kemungkinannya kecil pengadilan akan membatalkan kasus ini karena batasan hukum yang harus diselesaikan oleh Afrika Selatan pada tahap awal ini lebih rendah daripada batasan hukum yang hendak diterapkan untuk memutuskan patut tidaknya tuduhan tersebut.

"**Standarnya…bukan, apakah telah terjadi genosida, tapi standarnya lebih rendah**," katanya. "**Apakah masuk akal bahwa ada risiko genosida yang akan menimbulkan tanggung jawab Israel untuk mencegah genosida?**."

Namun De Hoon juga tidak menyangka pengadilan dunia itu akan memerintahkan diakhirinya operasi militer Israel. "**Tadinya saya kira mereka akan enggan untuk menyerukan gencatan senjata penuh, karena saya pikir mereka akan menyadari bahwa hal itu di luar kemampuan mereka saat ini**," katanya dalam sebuah wawancara telepon.

Langkah-langkah sementara yang diambil oleh Mahkamah Internasional mengikat secara hukum, namun tidak jelas apakah Israel akan mematuhinya.

Tanggapan AS, sekutu utama Israel, atas perintah apa pun merupakan

 kuncinya, karena AS memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dan dengan demikian dapat memblokir tindakan-tindakan yang bertujuan memaksa Israel untuk patuh.

AS mengatakan Israel mempunyai hak untuk membela diri, namun juga menyatakan perlunya negara itu melindungi warga sipil di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan yang masuk ke kawasan itu.

Kasus genosida ini menyerang identitas nasional Israel, yang didirikan sebagai negara Yahudi setelah pembantaian enam juta orang Yahudi oleh Nazi selama Perang Dunia II.

Identitas Afrika Selatan sangat penting dalam membawa kasus ini. Partai yang berkuasa, Kongres Nasional Afrika, telah lama membandingkan kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat dengan sejarah mereka sendiri di bawah rezim apartheid yang didominasi oleh minoritas kulit putih, yang membatasi sebagian besar orang kulit hitam pada "**tanah air**" mereka sebelum berakhir pada tahun 1994.

Antony Blinken Minta Perlindungan Warga Sipil di Gaza, Serangan Israel di Gaza: 20 Orang Tewas dan 150 Cedera

Redaksi    Sabtu, Januari 27, 2024    Comment   

Antony Blinken Minta Perlindungan Warga Sipil di Gaza, Serangan Israel di Gaza: 20 Orang Tewas dan 150 Cedera

Warga Palestina berdiri di tengah puing-puing masjid dan bangunan yang runtuh akibat pemboman Israel di sekitar kota Rafah di selatan Jalur Gaza pada 24 Januari 2024. (Foto: AFP)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (25/1) kembali menyerukan perlindungan warga sipil, menyusul serangan maut terhadap sebuah tempat perlindungan PBB di Gaza. Seruan itu muncul saat ada laporan bahwa tembakan Israel menghantam kerumunan orang Palestina yang sedang menunggu bantuan.

"Saya menyerukan agar perlindungan terhadap warga sipil di Gaza dijamin sepenuhnya, termasuk perlindungan terhadap fasilitas kemanusiaan yang sangat penting," tegas Blinken dalam pernyataannya.

Sedikitnya 20 orang tewas dan 150 lainnya cedera akibat serangan Israel terhadap kerumunan orang yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Kota Gaza, menurut para pejabat kesehatan Gaza. Israel mengatakan sedang menyelidiki laporan tersebut.

Pernyataan tersebut diikuti oleh gerak maju pasukan Israel di Khan Younis, yang meninggalkan ribuan warga Gaza mencari tempat perlindungan yang aman. Keadaan semakin genting setelah tembakan tank Israel menyerang fasilitas yang menampung 43 ribu pengungsi Palestina, menurut laporan PBB.

Di Angola, Blinken menegaskan kembali pentingnya melindungi fasilitas-fasilitas seperti itu. "Kami telah mengkomunikasikan hal ini kepada pihak Israel, dan menurut pemahaman saya, mereka sedang menyelidiki insiden ini," katanya.

Israel, sementara itu, mengklaim bahwa bangunan yang menjadi target serangan adalah tempat di mana Hamas beroperasi.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperkuat rencananya untuk mendirikan zona penyangga di sepanjang perbatasan dengan Gaza. "Hamas datang untuk memusnahkan kami; kami akan memusnahkan mereka. Kami akan memperdalam akar kami di negara kami, kami akan menyingkirkan musuh-musuh kami. Kami akan berada di sini, dan mereka tidak akan berada di sana," tegas Netanyahu.

Tidak seperti rencana Netanyahu, AS tidak mendukung zona penyangga yang akan mencakup wilayah Palestina. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan memperlebar kesenjangan antara Israel dan sekutunya.

Robert Blecher, direktur program Future of Conflict di International Crisis Group, mengungkapkan ketegangan di Washington. "Tingkat frustrasi di DC meningkat. Dan penyebabnya antara lain karena PM Israel Netanyahu secara terbuka; secara khusus menolak permintaan yang telah diajukan AS. Saya yakin Washington merasa tidak enak memberikan dukungan yang hampir-hampir tak terbatas, dukungan tanpa syarat, untuk apa yang dilakukan Israel dan membiarkan perdana menteri negara itu praktis meludahi wajah Anda," ujarnya.

Israel telah menolak desakan Washington mengenai pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir. Ini memicu peringatan dari Sekjen PBB Antonio Guterres. "Penolakan ini dan pengingkaran hak untuk tetap adil kepada rakyat Palestina akan memperpanjang tanpa batas konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," tuturnya.

Dalam bulan-bulan yang banyak menimbulkan korban dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun itu, Palestina memperkirakan hampir 26 ribu orang tewas akibat kampanye militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober, ketika Hamas menyerang berbagai target di Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang lainnya. [uh/ab]

Tawanan Perang Ukraina Diklaim di Pesawat Militer Rusia yang Jatuh

Redaksi    Jumat, Januari 26, 2024    Comment   

Tawanan Perang Ukraina Diklaim di Pesawat Militer Rusia yang Jatuh

Bagian dari pesawat Rusia Ilyushin Il-76 yang jatuh di dekat Yablonovo, Rusia, dalam foto yang diambil oleh Komite Investigasi Rusia pada 25 Januari 2024. (Foto: Russian Investigative Committee via AP)

JAKARTA - Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menegaskan bahwa masih belum ada perkembangan terkini mengenai kejadian tragis yang melibatkan pesawat militer Rusia. 

Dalam pernyataannya pada Kamis (25/1), Patel menyatakan, "Kami terus bekerja sama dengan rekan-rekan di pemerintahan Ukraina untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait insiden ini."

Patel juga menyoroti kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat mengingat kejadian tersebut terjadi di wilayah Rusia yang dikenal dengan keterbatasan kebebasan pers dan kurangnya pelaporan independen. 

"Hal ini terjadi di Rusia, sehingga sangat sulit untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang kita ketahui, Rusia tidak mengizinkan kebebasan pers atau pelaporan independen. Maka klaimnya mengenai hal itu sulit dipastikan. Jadi kami hanya terus menjalin hubungan dekat dengan pemerintah Ukraina untuk memperoleh fakta dan memastikan apa yang terjadi," tambahnya.

Perseteruan antara Rusia dan Ukraina semakin terperinci dengan saling tuding atas jatuhnya pesawat angkut militer tersebut. 

Moskow mengklaim bahwa pesawat membawa tawanan perang Ukraina dan ditembak jatuh oleh pasukan Kyiv. Namun, pihak Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Insiden tersebut menjadi bagian dari perang informasi yang sengit antara kedua negara tersebut. 

Meskipun para penyelidik dilaporkan telah menemukan perekam penerbangan, harapan untuk mengungkap kebenaran di tengah situasi perang menjadi sangat minim.

Pesawat Il-76 jatuh dalam kondisi terbakar di daerah pedesaan Rusia, dan otoritas setempat melaporkan bahwa seluruh penumpang di dalamnya, termasuk tawanan perang Ukraina, awak pesawat, dan prajurit Rusia, tewas dalam kecelakaan tersebut.

Selain itu, Patel juga menyoroti pentingnya persetujuan lebih banyak dana dari Kongres AS untuk membantu Ukraina dalam situasi konflik yang terus berlanjut.

Hanya 19% Masyarakat AS Nilai Ekonomi "Baik", Mayoritas Warga AS Anggap Perekonomian Memburuk

Redaksi    Jumat, Januari 26, 2024    Comment   

Hanya 19% Masyarakat AS Nilai Ekonomi "Baik", Mayoritas Warga AS Anggap Perekonomian Memburuk

Seorang tukang cukur rambut tampak menunggu pelanggan di salah satu area di New York, pada 25 Desember 2023. (Foto: Reuters/Eduardo Munoz)

JAKARTA - Amerika Serikat menutup tahun 2023 dengan catatan perekonomian yang positif di mana AS berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah lapangan kerja yang meningkat. Sementara Inflasi berada pada titik terendah dalam tiga tahun.

“Secara keseluruhan, kinerjanya sangat baik. PDB (Produk Domestik Bruto) meningkat. Kita tidak mengalami resesi seperti yang kita duga,” kata Selcuk Eren, ekonom senior di The Conference Board, sebuah kelompok penelitian.

“Pengangguran berada di bawah 4% selama 23 bulan berturut-turut hingga kini. Itu adalah rekor baru.”

Meskipun angka-angka itu tampak baik, namun sebagian besar warga AS yaitu sebanyak 68% mengatakan bahwa perekonomian AS memburuk, menurut jajak pendapat Gallup yang diadakan pada bulan Desember 2023. 

Jajak pendapat tersebut menunjukkan empat dari lima orang dewasa di Amerika menilai kondisi ekonomi AS sebagai “buruk” di mana jumlahnya setara dengan 45%, dan mereka yang menilai “biasa saja” berjumlah 33%.

Hanya 19% masyarakat yang disurvei mengatakan kondisi perekonomian “baik”, sesuai dengan indikator ekonomi yang positif.

“Terkadang, orang tidak memikirkan hal itu. Mereka hanya memikirkan berapa banyak uang yang mereka keluarkan dari saku mereka, untuk belanja, sewa rumah, dsb. Saya pikir itulah salah satu alasan mengapa kita tidak melihat dampak positif perekonomian dalam survei yang kami lakukan,” kata Eren.

“Pada waktu yang sama, inflasi benar-benar menyedihkan dan berdampak pada semua orang.” Jajak pendapat pada bulan Januari 2024 mendapati, 90% anggota Partai Republik, 74% anggota independen, dan 49% anggota Partai Demokrat, setuju bahwa perekonomian berada dalam kondisi buruk.

Jajak pendapat yang sama mendapati, hanya 31% masyarakat yang menyetujui cara Biden menangani perekonomian, sementara 56% lainnya tidak menyetujui langkah yang diambil oleh sang presiden. [ps/jm]

Afrika Selatan Tuntut Israel di ICJ atas Serangan Gaza

Redaksi    Jumat, Januari 26, 2024    Comment   

Afrika Selatan Tuntut Israel di ICJ atas Serangan Gaza

Dengar pendapat publik mengenai kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel dimulai di ICJ di Den Haag, Belanda, pada 11 Januari 2024. ANTARA/Dursun Aydemir-Anadolu

JAKARTA - Israel mengharapkan bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) akan menolak tuduhan genosida yang diajukan terhadap negara itu terkait dengan konflik di Jalur Gaza. 

Juru bicara pemerintah Israel, Eylon Levy, menyatakan keyakinannya kepada wartawan pada hari Kamis (25/1), "Kami memperkirakan ICJ akan menolak tuduhan palsu dan tidak masuk akal ini."

Pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, dijadwalkan untuk memberikan putusan atas gugatan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel pada hari Jumat. 

Afrika Selatan mengajukan gugatan tersebut pada 29 Desember 2023, menuntut ICJ untuk mengeluarkan perintah terhadap Israel atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida selama serangan di Gaza.

Afrika Selatan menuntut sembilan perintah sementara dari ICJ, termasuk penghentian operasi militer Israel di Gaza dan langkah-langkah untuk mencegah genosida warga Palestina serta memastikan bantuan kemanusiaan tersedia bagi para pengungsi.

Serangan Israel di Jalur Gaza, yang dimulai setelah serangan oleh kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023, telah menyebabkan ribuan kematian dan luka-luka di antara warga Palestina dan Israel. 

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perang tersebut telah menciptakan situasi krisis kemanusiaan di Gaza, dengan sebagian besar penduduk menjadi pengungsi dan infrastruktur yang rusak parah.