Bersama BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Redaksi    Jumat, September 16, 2022    Comment   

Bersama BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat menggelar acara Media Briefing Kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Barat.

Acara Media Briefing Kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Acara Media Briefing Kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Barat dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., didampingi Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Frans Zeno, S.STP., bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Agus Chusaini di Kantor BI Kalbar, Kamis (15/9/2022). 

Implementasi GNPIP dilakukan di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Barat. GNPIP ini bertujuan untuk mendorong implementasi langkah-langkah pengendalian inflasi yang well calibrated, well planned, well communication, dan berdampak nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Dalam penyampaiannya, Sekda Prov Kalbar mengatakan bahwa Pemprov Kalbar sangat mengapresiasi kepada Perwakilan Bank Indonesia yang telah menginisiasi pelaksanaan  Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Barat tanggal 19 September 2022 yang akan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat. 

"Kegiatan ini merupakan bagian penting sebagai komitmen dan upaya kita Pemerintah Provinsi/Kab/Kota serta didukung oleh Bank Indonesia untuk memperkuat sinergi TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Mempercepat Stabilitas Harga," ungkap Harisson.

Sekda juga menjelaskan bahwasanya Pemerintah Daerah terus berupaya menjaga kontinuitas rantai pasok, ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta melakukan serangkaian program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini upaya tetap menjaga daya beli masyarakat dengan Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, Gelar Pangan Murah dan Operasi Pasar untuk menjaga stabilitas harga serta bersama Pemerintah Kab/Kota dan PT. POS Indonesia memfasilitasi Program Pusat melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Pada kesempatannya, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar Agus Chusaini menjelaskan bahwa apa yang kita laksanakan hari ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rakornas, pada tanggal 10 Agustus 2022, dimana Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

GNPIP merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen bersama Bank Indonesia, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), pelaku industri, serta masyarakat untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. 

Adapun program unggulan yang akan diimplementasikan di Kalimantan Barat antara lain melakukan pemberian PBSI berupa bantuan bibit, alsintan dan seprotan. 

Operasi Pasar dan Pasar Murah, Pencanangan Komitmen Kerjasama Antar Daerah, Edukasi Inflasi, Penguatan Koordinasi dan Komunikasi.

(pian/pianrfa)

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Aspirasi Buruh Ke Pemerintah Pusat

Redaksi    Kamis, September 15, 2022    Comment   

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Aspirasi Buruh Ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi Kalbar menindaklanjuti aspirasi Buruh tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak- Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat, di Ruang Rapat Wagub Kalbar, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (14/9/2022).

Hal tersebut guna menyampaikan aspirasi tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu.

Koordinator Wilayah KSBSI Suherman mengatakan dengan menaikkan harga BBM, tentunya sangat berdampak terhadap kesejahteraan buruh/pekerja di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

"Hal ini menambah beban biaya hidup dan sangat dirasakan oleh para buruh/pekerja yakni berdampak pada kenaikan biaya transport dan kenaikan kebutuhan pokok lainnya,” ungkap 

Selain itu, Suherman juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk  mengevaluasi dan mencermati serta memberikan solusi akibat dampak kenaikan harga BBM dengan membuat aturan yang keberpihakan kepada buruh/pekerja yang ada di kalbar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pihaknya meminta Pemda Kalbar untuk meminta solusi atas kesenjangan yang akan timbul akibat dampak kenaikan BBM dengan menyediakan subsidi terhadap buruh/pekerja yang ada di Kalbar, sebelum adanya kenaikan upah dari pengusaha atau menunggu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diusulkan pada akhir tahun 2022 kepada Gubernur Kalbar untuk upah di tahun 2023 mendatang. 

"Kami juga berharap Pemda Kalbar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Tidak hanya itu, sering juga ditemukan para buruh/pekerja bekerja melebihi batas jam kerja dan tidak dibayar upah lembur mereka. kami memohon untuk Pemda dilakukan penindakan yang adil bagi kami", harapnya mewakili para buruh.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar mengatakan bahwa aspirasi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.

“Mereka inikan menolak kenaikan harga BBM, maka kita Pemerintah Provinsi akan menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat. Serikat buruh ini juga menolak tentang Omnibus Law berkenaan kluster ketenagakerjaan, ini juga akan kita sampaikan ke Pemerintah Pusat. Mereka juga menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan seperti adanya perusahaan yang nakal tidak memasukkan pekerja/ buruh ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta upah lembur yang tidak dibayarkan, akan kita tindak lanjuti segera melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar,” ujar Harisson.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

(pian/aws)

Lantik Pejabat Fungsional Sekda Kalbar Pinta Implementasikan Nilai-Nilai ASN Berakhlak

Redaksi    Selasa, September 13, 2022    Comment   

Lantik Pejabat Fungsional Sekda Kalbar Pinta Implementasikan Nilai-Nilai ASN Berakhlak

Sekda Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes .

BorneoTribun Pontianak -- Agenda besar dalam reformasi birokrasi adalah salah satunya penataan kelembagaan. Dimana implementasinya berupa kebijakan penyederhanaan birokrasi dan melakukan penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan.

Harapannya seluruh pejabat Fungsional yang dilantik ini maupun seluruh Pegawai untuk benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAkhlak.

Jadi disitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaborasi. 

Ini harus menjiwai dari setiap pelaksanaan tugas setiap ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal itu dikatakan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes  saat memberikan arahan pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (13/9/2022).

Harisson juga menyampaikan bahwa Pemerintah menginginkan birokrasi dapat dilaksanakan dengan menjadi lebih fleksibel dan cepat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh jabatan-jabatan Fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kepada saudara-saudara yang telah dilantik pada hari ini Harisson minta agar segera bekerja secara optimal dalam jabatan Fungsionalnya, serta meningkatkan kinerjanya guna tercapai tujuan organisasi tempat saudara bertugas, mengembangkan diri secara profesional, mengubah mindset, melaksanakan tugasnya sesuai keahlian, keterampilan dan mandiri serta bekerja tidak semata-mata hanya untuk memenuhi target pribadi yaitu Penilaian Angka Kredit (PAK) dan kenaikan jabatan serta kenaikan pangkat saja, akan tetapi juga bekerja tulus, sepenuh hati dan memahami substansi pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menutup sambutannya, Sekda Prov Kalbar juga mengingatkan kepada Perangkat Daerah untuk serius membina, mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan juga terhadap disiplin seluruh staf, termasuk Pejabat Fungsional di lingkungan Unit kerja masing-masing.

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sebagai informasi, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Fungsional pada hari ini selain melantik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama yaitu sebanyak 141 Orang dan pejabat administrator kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan yaitu sebanyak 10 Orang dan melalui mekanisme perpindahan sebanyak 10 Orang.

(pian/irf)

Pelepasan Jalan Sehat Keluarga Besar Disabilitas Tahun 2022, Ini Pesan Sekda Prov Kalbar

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Pelepasan Jalan Sehat Keluarga Besar Disabilitas Tahun 2022, Ini Pesan Sekda Prov Kalbar

Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Disabilitas Provinsi Kalimantan Barat di Kawasan Gelora Olah Raga Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, Melepas Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Disabilitas Provinsi Kalimantan Barat di Kawasan Gelora Olah Raga Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Minggu (11/9/2022). 

Acara Jalan Sehat dengan mengelilingi GOR satu putaran, yang diawali dengan Senam Massal dan olahraga bersama. 

Usai dilaksanakannya Jalan Sehat juga dilakukan Penyerahan Doorpress bagi peserta jalan Sehat dan Penyerahan Piala dan hadiah bagi Pemenang Pertandingan Catur bagi para penyandang disabilitas untuk kategori Putra dan Putri bagi Tuna Netra, Tuna Daksa, Tuna Rungu dan Tuna Wicara.

Pada Sambutannya Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalbar Mustafa Saman menjelaskan bahwa NPC ini merupakan Olahraga bagi penyandang Disabilitas, dimana Visi NPC adalah mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas dalam bidang olahraga.

"Hanya satu kendala yang kami hadapi yaitu dimana orang tua penyandang disabilitas masih sulit melepaskan anak-anaknya untuk bergabung kepada kami."

"Kami sebagai penyandang disabilitas ingin membanggakan orang tua, keluarga, Daerah dan Negara."

"Salah seorang atlet NPC Kami yang bernama Abdul Hadi yang berprestasi hingga mendapat medali perak dan atlet NPC lainnya yang sudah mendapatkan bonus dari Kemenpora RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat."

"Hal tersebut membuktikan bahwa Penyandang Disabilitas juga dapat berprestasi dan membanggakan kita semua", ungkapnya Mustafa.

Sekda Prov Kalbar pada kesempatannya mengharapkan agar Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalbar untuk terus membina atlet-atletnya, supaya terus berprestasi. 

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akan terus mendukung NPC dalam membina atlet-atletnya, agar terus berprestasi pada event-event kegiatan di ajang Nasional maupun Internasional."

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada NPC dan Pengurusnya, yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini, Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi serta memacu atlet-atlet NPC untuk terus berprestasi di dan membanggakan Kalimantan Barat", pesan Harisson.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP, M.Si, dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi,S.E, M.M, Perwakilan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Ketua KONI Kalimantan Barat, Fachruddin D. Siregar, Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Barat, Adiyudha Pemana, Ketua National Paralympic Committee Provinsi Kalbar, Mustafa Saman, S.Hut, beserta Jajarannya, Para Aparatur Sipil Negara dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Serta Masyarakat Kota Pontianak.

(pian/sma)

Apresiasi Sinergitas Pemprov Kalbar-Kanwil DJPb Kalbar

Redaksi    Kamis, September 08, 2022    Comment   

Apresiasi Sinergitas Pemprov Kalbar-Kanwil DJPb Kalbar

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat di Gedung Aula Kanwil DJPb Kalbar, Kamis (8/9/2022). 

Penyusunan KFR merupakan salah satu output Kajian Utama yang komprehensif, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan fiskal di daerah dan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan fiskal di level nasional. 

Acara ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di lingkup Kanwil DJPb Kalbar serta sebagai wadah diskusi atau sharing untuk menajamkan data ekonomi dan Fiskal Regional di lingkup Kalimantan Barat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignasius IK, S.H.,M.Si., hadir dalam kegiatan yang mengangkat tema: "Peran Fiskal dan Moneter untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat".

Turut hadir sebagai narasumber yakni Tenaga Pengkaji Perbendaharaan, Meiling, Ph.D., dan beberapa narasumber lain, Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai Kalimantan Barat, Hari Budi Wicaksono dan Kepala Kanwil DJKN, Edward Nainggolan, Kepala DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Agus Chusaini, dan akademisi.

Dalam paparannya, Tenaga Pengkaji Perbendaharaan mengapresiasi kinerja Kanwil DJPb Kalimantan Barat atas tersusunnya KFR Triwulan II Tahun 2022 dan penyelenggaraan acara Diseminasi sebagai bentuk implementasi dari peran DJPb sebagai komunikasi dan sarana bagi penguatan dan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan stakeholder pemerintah daerah. 

"Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Kanwil DJPb Kalimantan Barat melalui tim ekonominya dalam pertukaran data untuk dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Kalimantan Barat,”.

Sementara itu, Sekda Prov Kalbar mengungkapkan Pemprov Kalbar berharap Diseminasi KFR Triwulan II Tahun 2022 ini dapat menjembatani Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendapatkan konsultasi, koordinasi, asistensi, pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, Pemda bisa lebih transparan, akuntabel, serta tertib administrasi, dalam penyampaian laporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MoU yang telah disepakati bersama antara Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat pada bulan Maret 2022. 

"Hal tersebut tentu diimbangi dengan kewajiban kami selaku pemerintah daerah untuk dapat menyediakan data dan informasi berupa laporan-laporan keuangan dan kondisi fiskal di regional tepat waktu. Sehingga dapat menjadi bahan untuk bersama-sama kita diskusikan dan cari jalan keluar atas setiap isu yang ada di Kalimantan Barat,” tutup dr. Harisson, M.Kes. 

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) secara simbolis kepada Sekda Prov Kalbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, dan Kepala Perwakilan BPS Kalimantan Barat.(Pian/Sma)

Percepat Pemulihan Ekonomi Daerah, Pemprov Kalbar manfaatkan BIMP-EAGA

Redaksi    Jumat, September 02, 2022    Comment   

Percepat Pemulihan Ekonomi Daerah, Pemprov Kalbar manfaatkan BIMP-EAGA

Sekda Kalbar Harisson melihat hasil kerajinan dari perajin Dekranasda Kalbar. (BorneoTribun/Antara)

BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson mengatakan Pemprov Kalbar akan memanfaatkan kegiatan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) di Kalbar sebagai momentum percepatan pemulihan ekonomi daerah.

"Kalbar harus dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi," kata Harisson di Pontianak, Kamis.

Harisson juga berharap Dekranasda di seluruh Kalbar bersama mitra penting dapat menjadi duta kerajinan masing-masing untuk mempromosikan kerajinannya seperti yang telah dilakukan pada Tenun Sidan Kapuas Hulu.

Ia menjelaskan, Kalimantan Barat akan menjadi perhatian nasional dan regional ASEAN saat menjadi tuan rumah penyelenggaraan ministerial meeting atau Pertemuan Tingkat Menteri BIMP EAGA ke-25 Tahun 2022 pada tanggal  23 sampai dengan 26 November 2022.

"Para gubernur akan hadir juga di Kalbar. Begitu juga para pelaku usaha dan peninjau dari Asian Development Bank, yaitu Korea, Jepang, Australia, dan China," tuturnya.

Menurutnya, pertemuan tersebut akan membahas pengembangan kerja sama antardaerah di bidang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Harisson menambahkan, pada awal Agustus lalu Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan Pelabuhan Kijing. Demikian juga perbatasan negara Serawak-Malaysia telah dibuka untuk perlintasan orang. Dalam hal ini, Horisson yakin segera dibuka juga untuk perlintasan barang.

"Hal ini juga menjadi momentum penting bagi kita untuk penyelenggaraan BIMP-EAGA di Kalbar," katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Kalbar telah menunjukkan pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19 sejak tahun lalu. Pada 2021 ekonomi Kalbar tumbuh di atas nasional, sebesar 4,78 persen dibandingkan nasional yang sebesar 3,59 persen.

(yk/ro/ant)

Dorong Seluruh Wisudawan Angkatan XXI Akfar Yarsi Berinovasi dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Redaksi    Kamis, September 01, 2022    Comment   

Dorong Seluruh Wisudawan Angkatan XXI Akfar Yarsi Berinovasi dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Wisuda Mahasiswa/i Program Diploma 3 Angkatan XXI yang berlangsung tertib dan khidmat di Ballroom Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya.

BorneoTribun Pontiank - Usai menempuh pendidikan selama 3 tahun, akhirnya 109 mahasiswa Akademi Farmasi Yayasan Rumah Sakit Indonesia (Akfar Yarsi) diwisuda dengan disaksikan para civitas akademika dan keluarga/kerabat dekat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menghadiri Wisuda Mahasiswa/i Program Diploma 3 Angkatan XXI yang berlangsung tertib dan khidmat di Ballroom Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (30/8/2022). 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Harisson, M.Kes., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para wisudawan/ti yang telah menyelesaikan studinya di Akfar Yarsi Pontianak. Beliau juga berpesan menjaga tekad semangat terus digelorakan di hati sanubari para wisudawan dan wisudawati.

"Jangan cepat puas. Tugas selanjutnya adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga ingin berpesan kepada wisudawan/ti yang ingin turun ke masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dalam penciptaan lapangan kerja baru, ilmu yang saudara dapat harus bisa menciptakan bisnis/usaha, jangan hanya berharap untuk menjadi pekerja di apotek, rumah sakit, ASN. Ini yang harus ditanamkan di dunia pendidikan. Kita dorong mereka untuk menjadi pebisnis-pebisnis,” harap Sekda Prov Kalbar dengan optimis.

Kepada pengelola, Beliau juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan, pengajaran, dan keterampilan, yang telah diberikan kepada para wisudawan/ti selama mengikuti masa pendidikan.

"Ini menjadi bekal mengabdi kepada bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Semoga kerja keras dan budi baik Bapak-Ibu mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terus berjuang demi kemajuan masyarakat, khususnya di Kalimantan barat,” tutup dr. Harisson, M.Kes., mengakhiri sambutan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan, Dr. Muhammad Akbar, M.Si., mengungkapkan rasa bangga atas kesuksesan para wisudawan/ti menempuh pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Ahli Madya Farmasi.

"Sebagai seorang Farmasis Ahli Madya, maka saudara berhak dipercaya memberikan pelayanan dalam ruang tertentu sesuai dengan disiplin ilmunya. Saya memberikan apresiasi, walaupun proses pendidikan saudara sempat terhambat karena dihadapkan pada masa pandemi COVID-19, sehingga banyak pembatasan di segala aspek, mulai dari perkuliahan dengan online (daring), serta pembatasan-pembatasan lainya. Saya berpesan, ketika anda turun ke lapangan, jangan ragu untuk terus belajar di tempat kerja yang baru, kepada senior-senior yang dahulu mengabdi kepada masyarakat. Kemudian, pentingnya berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik satu dengan lainnya", harap M. Akbar dalam sambutannya.(adpim)

(Pian/Yakop)

Masih Banyak Potensi Pajak yang Tidak Terdeteksi

Redaksi    Selasa, Agustus 23, 2022    Comment   

Masih Banyak Potensi Pajak yang Tidak Terdeteksi

dr. Harisson, M.Kes., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Adpim Prov. Kalbar)

BorneoTribun, Pontianak - Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT) di wilayah Kalimantan Barat sangat besar. Namun, intensifikasi pemungutan pajak secara bersinergi masih belum maksimal dilakukan hingga saat ini. 

Potensi tersebut meliputi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan dimana data mengenai perusahaan tersebut belum seluruhnya dapat terdeteksi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Bapenda Prov Kalbar) maupun Bapenda/Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten/Kota.

Berlandaskan hal tersebut, Bapenda Prov Kalbar mengadakan Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat dengan tema "Sinergitas Pemungutan Pajak Provinsi dengan Pajak Kabupaten/Kota dengan Diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,".

dr. Harisson, M.Kes., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hadir sekaligus membuka kegiatan yang diselenggarakan di Aula Dinas Kominfo Prov Kalbar, Senin (22/8/2022).

"Saya mengharapkan para kepala UPT PPD Bapenda Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat menjalin sinergitas yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota dan juga berharap kepada Bapenda/BKD kabupaten/kota agar mendukung secara aktif serta turut serta dalam pemungutan perpajakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,". 

Saat ini masih ada potensi PAP dan PAT yang seharusnya terdata dan membayar pajak kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota. Namun, karena belum terdata dan tidak dilakukan intensifikasi, mengakibatkan potensi tersebut lolos dan  pemungutan pajak tidak terealisasi.

"Saya mengajak kita semua untuk dapat bersinergi aktif dalam upaya peningkatan pendataan terhadap potensi perusahaan pengguna air permukaan dan air tanah. Berdasarkan realita di lapangan, dengan semakin banyak potensi pajak terdata, maka semakin besar peluang potensi pajak tersebut dapat kita realisasikan," ujar Sekda Prov Kalbar.

Dalam rangka meningkatkan komitmen dan kebersamaan dalam menyatukan persepsi tentang perpajakan yang berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, hendaknya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selalu menjalin komunikasi aktif, sehingga bisa menemukan jalan keluar secara bersama-sama terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perundang-undangan tersebut.

Tema sinergitas diambil terkait upaya-upaya bersama dalam menyamakan pandangan untuk mengoptimalkan pemungutan PAP dan PAT serta pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota agar sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Turut hadir yakni Kepala Bapenda Prov Kalbar, Mohammad Bari, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Kalbar, Ir. Muhammad Munsif, M.M., Kepala Bapenda/BKD Kabupaten/Kota, mewakili Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Kalbar, para Kepala Bidang di lingkungan Bapenda Prov Kalbar, dan para Kepala UPT PPD di lingkungan Bapenda Prov Kalbar.

(Pian/Adpim Prov Kalbar)

Akan Gelar Seminar Tentang Sawit, Pemprov Kalbar dukung AMSI

Redaksi    Sabtu, Agustus 13, 2022    Comment   

Akan Gelar Seminar Tentang Sawit, Pemprov Kalbar dukung AMSI

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalbar Harrison saat menerima audiensi pengurus AMSI Kalbar, Jumat (11/8). (BorneoTribun/AMSI Kalbar)

BorneoTribun Pontianak, Kalbar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mendukung seminar tentang sawit yang akan digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat.

“Iya, Pemprov Kalbar mendukung seminar tentang sawit yang akan dilaksanakan AMSI Kalbar. Nanti saya akan sampai ke Pak Gubernur kegiatan ini,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalbar Harisson saat menerima audiensi pengurus AMSI Kalbar, Jumat (11/8).

Harrison apresiasi AMSI Kalbar bisa melaksanakan seminar tentang sawit. Mengingat banyak permasalahan yang sedang terjadi akhir akhir ini berkaitan dengan kelapa sawit di Indonesia khususnya Kalbar.

“Harapannya, dari seminar ini nantinya akan mendapat solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi saat ini,” harapnya.

Sebab tambah Harrison, bicara tentang kelapa sawit multiplier efeknya sangat luas. Mulai dari ekonomi, sosial, lapangan pekerjaan hingga pendapatan bagi daerah.

“Nah semoga keberadaan AMSI bisa terus memberikan kontribusi dan membuat kegiatan positif bagi pembangunan Kalbar,” harapnya.

Sementara itu Ketua Panitia L. Sahat Tambunan mengatakan seminar sawit dilatar belakangi banyaknya permasalahan sawit akhir akhir  ini.

"AMSI mencoba menginformasikan tentang permasalahan dan solusinya melalui seminar tersebut," jelasnya.

Ia mencontohkan, persoalan harga sawit yang anjlok sehingga diprotes petani. Sementara pemerintah telah menetapkan harga standarnya.

Sementara itu Ketua AMSI Kalbar, Kundori menambahkan seminar sawit rangkaian dari pelantikan pengurus AMSI Kalbar periode 2022 - 2025 sekaligus Rakerwil.

"Insyallah kegiatannya tanggal 5 September 2022 di Pontianak," ucapnya.

(Humas AMSI Kalbar)

Sekadau Batal Zona Hijau, 5 Orang Positif Terjangkit Virus Corona

Yakop    Minggu, Oktober 11, 2020    Comment   

Sekadau Batal Zona Hijau, 5 Orang Positif Terjangkit Virus Corona

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson. (Foto: Istimewa/Kompas)

BorneoTribun | Pontianak, Kalbar - Sebelumnya Kabupaten Sekadau ditetapkan zona hijau pandemi covid-19. hasil penyampaian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson mengungkapkan, kasus baru positif Virus Corona atau Covid-19 di Kalbar Bertambah 81 orang, 5 diantarannya dari Kabupaten Sekadau, Minggu (11/10/2020).

Ia menjelaskan, bahwa penambahan kasus baru positif virus corona di kalbar ada 81 orang dari 10 daerah. "Terbanyak ada di Kota Pontianak sebanyak 25 orang terkonfirmasi virus corona." kata Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson.

"Pontianak ada 25 orang, Landak 13 orang, disusul Singkawang ada 10 orang, ketapang 8 orang, kemudian di Sekadau ada 5 orang, di Kayong Utara 7 Orang, Kubu Raya 6 Orang, Sambas 3 Orang, di Sintang 2 orang, Mempawah 1 orang dan Bengkayang ada 1 orang yang terkonfirmasi Covid-19." ungkapnya.

Harisson menambahkan, selain 81 orang kasus baru Positif Covid-19, ada 41 kasus yang dinyatakan sembuh. Kasus sembuh itu ada di 6 (enam) daerah.

"Konfirmasi Sembuh 41 orang, Kota Pontianak 4 orang, Kota Singkawang 27 orang, Kubu Raya 4 orang, Mempawah 2 orang, Landak 3 orang dan Melawi 1 orang," jelasnya.

Dengan adanya penambahan 81 kasus baru ini, menjadikan total kasus Konfirmasi Positif Covid-19 di Kalbar sebanyak 1.279 orang dengan kasus sembuh sebanyak 958 orang atau 73,86 persen dan 9 orang meninggal dunia.(*).