Inilah Empat Program Kementerian PUPR untuk Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Redaksi    Sabtu, April 03, 2021    Comment   

Inilah Empat Program Kementerian PUPR untuk Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Jembatan Youtefa di Jayapura, Papua. (Foto: Dokumentasi Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat.  Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

“Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (03/04/2021).

Dikatakan Menteri Basuki, untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan empat program.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 kilometer, Jalan Perbatasan Papua 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa 1,3 kilometer,” ujar Basuki.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp1 – 2,5 miliar.

Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, Kepala Satker, maupun PPK.

Program ketiga yakni pelaksanaan PKT untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp671 miliar menjadi Rp731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.

Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.

Secara keseluruhan, pada tahun 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp6,12 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp4,46 triliun, permukiman Rp650 miliar, dan perumahan Rp330 miliar.

Sementara di Provinsi Papua Barat Rp3,67 triliun alokasi anggaran untuk bidang SDA Rp600 miliar, jalan dan jembatan Rp2,54 triliun, permukiman Rp320 miliar, dan perumahan Rp200 miliar.

Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua.

“Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi,” tutup Menteri PUPR. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Tanwir Pemuda Muhammadiyah, Presiden: Terus Dorong Budaya Kewirausahaan sebagai Strategi Dakwah Kultural

Redaksi    Sabtu, April 03, 2021    Comment   

Tanwir Pemuda Muhammadiyah, Presiden: Terus Dorong Budaya Kewirausahaan sebagai Strategi Dakwah Kultural

Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi mengapresiasi dakwah kepeloporan di sektor perekonomian yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah. Melalui model dakwah tersebut, para pengusaha muda Muhammadiyah melakukan sinergi dan inkubasi bisnis untuk melahirkan para pengusaha-pengusaha baru.

“Ada gerakan pengusaha berkemajuan yang menyinergikan semua pengusaha muda Muhammadiyah melakukan inkubasi bisnis untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Kita memerlukan lebih banyak lagi wirausaha-wirausaha muda karena harus mengantisipasi puncak bonus demografi pada tahun 2030,” ujarnya saat membuka secara virtual Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah, Jumat (02/04/2021), yang juga ditayangkan pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan data yang ada, tiap tahunnya terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau anak-anak muda yang baru masuk ke pasar kerja. Dengan demikian, kebutuhan atas lapangan kerja baru juga sangat mendesak. Di sinilah peran penting para wirausaha muda untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah sendiri juga berupaya untuk mendukung munculnya para wirausaha baru dengan melakukan reformasi ekosistem usaha secara besar-besaran. Regulasi yang menjadi penghambat pengembangan UMKM juga terus dipangkas, sementara akses permodalan terus diperluas.

“Pendidikan dan pelatihan vokasional juga kita tata agar lebih adaptif dengan kebutuhan dunia industri. Redistribusi aset dan reforma agraria juga terus kita lakukan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi,” imbuh Presiden.

Melalui Tanwir ke-1 Pemuda Muhammadiyah ini, Kepala Negara berharap agar kepengurusan Pemuda Muhammadiyah dapat terus mendorong budaya kewirausahaan dan berkolaborasi dengan kalangan generasi muda sebagai strategi dakwah kultural Pemuda Muhammadiyah dalam menebarkan nilai-nilai saling membantu di semua lini kehidupan kebangsaan.

“Nilai-nilai toleransi, persatuan dalam keberagaman, Islam wasathiyah harus tetap menjadi basis utama dari gerakan dakwah ekonomi ini. Saya berharap Pemuda Muhammadiyah berada pada garis terdepan dalam menjaga dan memperkokoh toleransi dan persatuan dalam keberagaman sesuai dengan ideologi kita Pancasila,” tandasnya.

Untuk diketahui, Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah bertema “Dakwah Kolaboratif Memajukan Bangsa” digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara, secara terbatas. Tanwir tersebut merupakan perhelatan strategis Pemuda Muhammadiyah di bawah muktamar atau merupakan forum musyawarah tertinggi kedua di organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah tersebut. (BPMI/UN)

KADIN Perkirakan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai April 2021

Redaksi    Sabtu, April 03, 2021    Comment   

KADIN Perkirakan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai April 2021

Seorang perempuan yang memakai masker dan pelindung wajah terlihat saat petugas kesehatan bersiap untuk menyuntiknya dengan vaksin Sinovac selama program vaksinasi massal COVID-19 di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, 31 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawa)

Skema vaksinasi mandiri atau gotong-royong yang dilakukan oleh korporasi kepada para karyawannya akan dimulai pada pertengahan atau akhir April 2021.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani memperkirakan skema vaksinasi mandiri atau gotong royong COVID-19 akan dimulai pada April 2021.

“Kami menunggu dari pemerintah karena penyedianya ada di Bio Farma," ungkapnya kepada VOA di Jakarta, Jumat (2/4). "Pertengahan atau akhir April," tambahnya.

Lanjutnya, hingga saat ini sudah ada 17.500 perusahaan yang mendaftar ke KADIN Indonesia untuk ikut program vaksinasi COVID-19 mandiri yang akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Dari jumlah itu, ujar Shinta, terdapat 8,6 juta peserta yang terdiri dari karyawan sendiri dan ada juga yang menyertakan keluarganya.

Adapun perusahaan yang ikut mendaftar dalam program vaksinasi COVID-19 gotong-royong ini cukup beragam, yakni manufaktur, properti, transportasi dan lain-lain.

“Hampir semua ada, sampai UMKM ada. UMKM mungkin sekitar 20-30 persen,” kata Shinta.

Shinta mengatakan KADIN Indonesia belum tahu berapa harga yang akan dipatok oleh pemerintah untuk vaksin yang akan digunakan vaksinasi gotong-royong karena pemerintah masih bernegosiasi dengan produsen vaksin, yaitu Sinopharm dan Moderna.

Setelah mendapat harga pasti dari pemerintah, paparnya, KADIN akan menawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar.

Para perempuan bereaksi saat menunggu dalam masa observasi setelah menerima vaksin Sinovac saat program vaksinasi massal COVID-19 di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, 31 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

KADIN Indonesia, katanya, menjamin bahwa vaksinasi diberikan gratis kepada karyawan dan pengusaha tidak akan memotong gaji karyawan untuk biaya vaksinasi COVID-19.

Ditambahkannya, pihak swasta sudah siap untuk melakukan program vaksinasi gotong-royong tersebut dengan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu, ia yakin bahwa vaksinasi gotong-royong ini tidak akan mengganggu program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah

“Jadi kalau kita lihat memang kan ini terpisah. Jenis vaksinnya beda, jadi mestinya sama sekali tidak mengganggu. Fasilitas kesehatannya juga beda. Kita pakai faskes swasta. Jadi, mestinya sama sekali tidak mengganggu,” paparnya.

Shinta menambah vaksinasi gotong-royong justru bisa membantu mempercepat program vaksinasi dan meringankan beban pemerintah karena pelaku usaha membiayai sendiri program itu.

Ia juga yakin setelah vaksinasi massal COVID-19 oleh pemerintah dan vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh perusahaan selesai, roda perekonomian bisa kembali normal.

“Jadi antusiasme sangat besar dari pelaku usaha, karena kita melihat untuk memulihkan ekonomi persyaratannya harus pandeminya bisa dikontrol dan itu tidak cukup dengan protokol kesehatan saja. Harus ada program vaksinasi,” tuturnya.

Jenis Vaksin Gotong Royong

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakam program vaksinasi gotong-royong akan menggunakan vaksin buatan Sinopharm dari China dan Moderna dari Amerika Serikat.

Dirut PT Bio Farma Honesti Basyir dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (8:12) mengatakan kandidat vaksin COVID-19 Sinovac akan segera di uji mutunya bersama BPOM (Foto: VOA).

“Rencana kita akan memasukkan sekitar 15 juta dosis dari Sinopharm ini sampai dengan Q-2 2021 (kuartal kedua). Sekarang kita lagi negosiasi finalisasi dengan Sinopharm, dan juga lagi proses untuk mendapatkan EUA dari Badan POM,” Honesti menjelaskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Biofarma, PT Kimia Farma dan PT Indofarma yang disiarkan di kanal Youtube Komisi VI DPR RI, Senin (29/3).

Vaksin Moderna rencananya akan tersedia sebanyak 5,2 juta dosis dan diperkirakan masuk ke Tanah Air pada kuartal ketiga 2021.

Honesti mengatakan setidaknya ada 806 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang siap mendukung program vaksinasi dengan skema mandiri ini. Jumlah itu terdiri dari 65 fasyankes yang dimiliki oleh jaringan Bio Farma, 504 yang dimiliki oleh Kimia Farma dan 237 milik swasta lainnya.

Dia memperkirakan program itu bisa melaksanakan 3-4 juta vaksinasi per bulan dengan asumsi satu vaksinator melakukan 75-100 vaksinasi per hari.

“Kalau semuanya ini bisa kita optimalkan, ini juga sangat membantu dari potensi kecepatan vaksinasi,” ujarnya.

Dia menambahkan semua data vaksinasi COVID-19, baik dari program pemerintah maupun program vaksinasi gotong-royong, akan terintegrasi dalam satu data, yang akan dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan perusahaan BUMN lainnya, seperti Telkomsel.

Dengan demikian, ujarnya, seluruh proses vaksinasi, mulai dari vaksin, distribusi dan pelaksanaan, bisa lebih transparan. Hal ini membantu untuk memonitor efektivitas masing-masing program untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. [gi/ft]

Oleh: VOA Indonesia

Vice President Corporate Affairs Gojek Michael Say Apresiasi Pemerintah Daerah Prioritaskan Mitra untuk Divaksin

Redaksi    Jumat, April 02, 2021    Comment   

Vice President Corporate Affairs Gojek Michael Say Apresiasi Pemerintah Daerah Prioritaskan Mitra untuk Divaksin

Petugas gojek. Foto medium

BORNEOTRIBUN JAKARTA --Vice President Corporate Affairs Gojek, Michael Say, mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan para mitra Gojek sebagai penerima vaksin COVID-19.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan dan upaya pemerintah daerah dalam memprioritaskan pekerja pelayanan publik, termasuk para mitra Gojek di berbagai daerah sebagai penerima vaksin," ujar Michael dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Michael mengatakan hingga kini sudah ribuan mitra Gojek yang mendapatkan vaksin COVID-19 di sembilan kota. Melalui vaksinasi COVID-19 ini, kata dia, para mitra pengemudi akan semakin terlindungi dari paparan virus corona.

Dengan demikian, para mitra Gojek bisa terus menafkahi keluarga sekaligus memberikan layanan yang aman dan profesional kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Michael menambahkan bahwa Gojek telah dan terus siaga mendukung pemerintah dalam mencapai target program Vaksinasi COVID-19 di seluruh kota di Indonesia dengan melibatkan para mitranya didukung oleh seluruh jajaran perusahaan.

"Dengan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat, kami berharap kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 ini dapat berjalan dengan lancar," kata Michael.

Gojek, kata dia, juga terus mengkampanyekan protokol kesehatan melalui kampanye J3K (jaga kesehatan, keamanan dan kebersihan) serta #PesanDariRumah, yang mengingatkan para mitra dan pengguna Gojek untuk saling menjaga selama menggunakan layanan Gojek.

Sementara itu, salah seorang mitra pengemudi Gojek yang beroperasi di wilayah Solo Irsan Hendrik Prasetio mengaku bersyukur mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi.

Langkah ini memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk semakin giat berkerja tanpa takut berlebihan untuk tertular atau menularkan virus COVID-19.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Solo memberikan prioritas vaksinasi ini kepada mitra Gojek Solo Raya di Balai Kota. Ini perhatian besar Pemerintah Kota Solo kepada kami yang senantiasa bersinggungan dengan banyak orang setiap hari. Vaksinasi ini memberikan rasa aman dan tenang bagi kami yang mencari rejeki di jalan,” ujar dia.

Menurutnya, vaksinasi yang diterimanya pada tanggal 22 Maret lalu baru tahap pertama dan tahap kedua rencananya akan diadakan tanggal 5 atau 19 April mendatang. Hendrik mengungkapkan terdapat sebanyak 125 mitra Gojek Solo Raya ikut serta dalam vaksinasi pada tahap pertama.

“Saya berharap pemerintah kabupaten lain di Surakarta dan sekitarnya segera mengikuti anjuran pemerintah pusat ini sehingga akan lebih banyak mitra pengemudi Gojek yang segera divaksin di tahap berikutnya,” kata Hendrik.

Selain rasa aman, Hendrik mengatakan tidak ada efek samping yang dirasakan di tubuhnya setelah menjalani vaksinasi itu, sebaliknya tubuh merasa lebih baik. “Hanya sedikit mengantuk. Tapi setelah istirahat sebentar, setelah vaksin itu tetap bisa melayani order penumpang dengan baik,” kata dia.

Di kesempatan berbeda, Torang Doloksaribu (59), salah satu mitra pengemudi asal Balikpapan, Kalimantan Timur, yang telah menjalani vaksin tahap pertama pekan lalu mengakui peran besar Gojek sebagai penyedia layanan publik, terutama dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi mitra pengemudinya.

Torang juga mengatakan notifikasi mengenai vaksinasi itu didapatnya langsung dari Gojek. Dia mendapatkan vaksinasi tahap pertama Bersama sekitar 200 mitra pengemudi Gojek lainnya di Balikpapan.

“Sejauh ini, saya merasa Gojek sangat proaktif dalam melindungi kesehatan dan keselamatan mitra pengemudi. Jauh sebelum merebaknya COVID-19 kami juga sudah difasilitasi dengan masker dan sebagainya. Lalu setelah COVID-19 merebak, kami difasilitasi dengan masker dan hand sanitizer, dan kendaraan kami diberikan disinfektan sepekan sekali," kata dia

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dr. Siti Wahyuningsih menyatakan vaksinasi terhadap pengemudi angkutan online dilakukan karena mereka termasuk kelompok beresiko untuk ditularkan dan menularkan, sehingga harus diberikan kekebalan secara bertahap.

"Namun kami juga mengingatkan setelah vaksinasi para mitra Gojek harus patuh dengan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M," ujar dia.

Siti juga mengapresiasi Gojek dengan insiatif protokol J3K-nya. Hal itu sesuai dengan harapan pemerintah daerah agar pelaku usaha turut membantu pencegahan penyebaran virus corona.

"Inisiatif tersebut membantu melindungi mitra dan pengguna, karena mereka juga berisiko, siapa tahu ada yang positif tanpa gejala, dan sekat pembatas juga memberikan ketenangan kepada para penumpang," ucap Siti.

Oleh: Antaranews

Pengamat: Perempuan Yang Terpapar Terorisme Sangat Militan

Redaksi    Jumat, April 02, 2021    Comment   

Pengamat: Perempuan Yang Terpapar Terorisme Sangat Militan

Beberapa perempuan eks istri militan ISIS yang ditahan di kamp al-Hol, Hasaka, Suriah (foto: dok).

Perempuan kembali menjadi pelaku dalam serangan bom bunuh diri dalam dua kejadian terakhir di Makassar dan Jakarta.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Perempuan kembali menjadi pelaku dalam serangan teror di dua kejadian terakhir di Makassar dan Jakarta.​

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah kepada VOA, Kamis (1/4), mengatakan perempuan yang terpapar terorisme sangat militan dalam menjaga keyakinannya dan itu sangat memprihatinkan.

Pernyataannya ini menanggapi keterlibatan perempuan dalam dua serangan bunuh diri yang terjadi berdekatan, yakni pada 28 Maret di depan Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan, dan pada 31 Maret di halaman Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.

Syauqillah menjelaskan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) dan Al-Qaidah berbeda memperlakukan perempuan.

Kalau Al-Qaidah menjadikan komponen pendukung dari serangan teror, sedangkan buat ISIS, perempuan itu menjadi aktor utama atau pelaku.

Para ibu dan anak-anak di kamp al-Hol, tempat pengungsian keluarga mantan kombatan ISIS, di wilayah al-Hasakeh, timur laut Suriah, 14 Januari 2020. (Foto: AFP)

"Karena mereka berpikir kalau laki-laki bisa berjihad, kami pun perempuan bisa melakukan jihad. Mereka berpikir kenapa hanya laki-laki yang boleh berperang, berjihad? Kenapa perempuan tidak? Kami juga bisa dong. Itu pikiran utamanya," kata Syauqillah.

Selain masalah ideologi, penggunaan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri juga bagian dari strategi untuk mengelabui musuh atau aparat sehingga lebih mudah mendekati sasaran.

Noor Huda Ismail. (Foto: Dok Pribadi)

Perempuan yang akan melakukan serangan bunuh diri dengan membawa bom di tubuhnya tidak akan dicurigai oleh aparat. Dia mencontohkan saat konflik Poso, ada beberapa kasus lelaki yang berpakaian seperti perempuan untuk mengelabui aparat.

Pakar terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail menjelaskan bukan hal aneh kalau jaringan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah menjadikan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri.

"Inilah narasi yang dipakai oleh ISIS, kenapa harus laki-laki? Perempuan juga bisa (melakukan bom bunuh diri). Narasi yang dikembangkan itu bahwa jihad, melakukan aksi itu namanya fardu ain, kewajiban individu," kata Noor Huda.

Narasi tersebut, lanjut Noor Huda, semestinya menjadi peringatan bagi semua negara untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa lelaki dan perempuan bisa sama-sama menjadi berpaham ekstrem dan bergabung dengan kelompok teroris. Karena itu, dia menambahkan isu terorisme juga harus dilihat dengan menggunakan pendekatan gender.

Noor Huda mengatakan dengan menggunakan perempuan sebagai pelaku, kelompok teroris seperti Jamaah Ansarud Daulah (JAD) mengirim pesan kepada lelaki berpaham ekstrem untuk juga melancarkan serangan bunuh diri dan jangan kalah dengan kaum hawa.

Dia meyakini akan ada bom bunuh diri lagi dilakukan oleh para pemuja ISIS tersebar di Internet. Apalagi, menurut Noor Huda, momentum Ramadan selalu dipakai sebagai saat yang tepat untuk berjihad dengan klaim mereka mencontoh Rasulullah yang pernah berperang di bulan suci Ramadan. Hal ini kian berbahaya karena kelompok teroris gencar melakukan propaganda mereka secara online.

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan pers terkait peristiwa penyerangan Mabes Polri, Rabu 31 Maret 2021. (Foto: VOA)

Menurut Noor Huda, untuk mencegah lelaki atau perempuan terpapar paham teroris, maka perlu diberi pemahaman kepada pengguna Internet bahwa tidak semua informasi yang tersebar di dunia maya itu benar, butuh pemahaman bagaimana cara menggunakan Internet atau media sosial yang benar.

Dalam jumpa pers pasca serangan teroris di Markas Besar Polri, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan pelaku ZA adalah orang yang terpapar paham teroris melalui Internet.

Setidaknya sudah tiga kali serangan bom bunuh diri pelakunya perempuan, yakni bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada Mei 2018, bom bunuh diri di Sibolga (Sumatera Utara) pada Maret 2019, bom bunuh diri di Makassar pada 28 Maret lalu, dan serangan bunuh diri di Markas Besar Polri pada 31 Maret. [fw/em]

Oleh: VOA Indonesia

Kapolri sebut ada 23 Orang Ditangkap Terkait Bom Gereja Makassar

Redaksi    Jumat, April 02, 2021    Comment   

Kapolri sebut ada 23 Orang Ditangkap Terkait Bom Gereja Makassar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

BorneoTribun Jakarta -- Pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Hati Yesus Yang Maha Kudus di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi berhasil menangkap puluhan orang yang berkaitan dengan ledakan tersebut. 

Salah seorangnya merupakan otak perakit bom tersebut.

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, mengatakan polisi telah menangkap 23 orang yang berkaitan dengan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, yang terjadi pada Selasa (28/3) pekan lalu.

“Total sampai hari ada 23 orang dari tiga tempat tersebut,” kata Sigit, Rabu (31/3) malam.

Sigit memerinci, puluhan orang itu diamankan di tiga lokasi berbeda yakni Makassar, Jakarta, dan Bima. Polisi menangkap lima orang di Jakarta, dan lima lainnya di Bima. 

Tiga belas terduga teroris sebelumnya telah diamankan di Makassar, bahkan di antaranya merupakan otak perakit bom.

“Satu orang inisial W adalah pelaku otak perakit bom, ini sudah kami amankan,” sebutnya.

Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan terkait bom bunuh diri yang terjadi di Makassar.

“Usut sampai tuntas, dan informasi lebih lanjut akan kami informasikan,” pungkas Sigit.

Seperti diketahui, bom bunuh diri terjadi di pintu gerbang Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3) pagi. 

Dalam ledakan itu, polisi menyebut dua orang yang merupakan pasangan suami istri berinisial L dan YSF merupakan pelaku bom bunuh diri tersebut. 

Polisi juga mengatakan keduanya berafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Sedikitnya 20 orang luka-luka dalam insiden yang terjadi pada Misa Minggu Palma seminggu menjelang Paskah. [aa/em]

Oleh: VOA Indonesia

Kemenkes Terbitkan Aturan Baru Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19

Redaksi    Jumat, April 02, 2021    Comment   

Kemenkes Terbitkan Aturan Baru Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19

ILUSTRASI. Gambar tajaan iStock

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan aturan baru soal insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani COVID-19. 

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.

Plt Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes Kirana Pritasari mengatakan dalam pemberian insentif tenaga kesehatan tahun 2020 masih ada tunggakan yang belum diselesaikan. Pihaknya akan akan berusaha untuk bisa menjalankan kewajiban tersebut dengan baik.

”Sedangkan untuk 2021 dengan terbitnya peraturan Kementerian Kesehatan ini maka kami di PPSDM akan berusaha untuk segera mempercepat proses pembayaran,” ujarnya dalam sosialisasi KMK Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, secara virtual, Rabu (31/03/2021).

Ada beberapa pembaruan aturan dalam KMK tersebut, yakni insentif akan dikirim langsung ke rekening nakes. Untuk itu, rekening tenaga kesehatan tersebut harus diinformasikan kepada Badan PPSDM agar bisa dibayarkan langsung.

Upaya ini dinilai akan menghindari beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi, antara lain yang pertama adalah mengenai adanya sorotan kemungkinan terjadinya pungutan atau pemotongan. Kemudian bisa dimonitor apabila terjadi keterlambatan karena akan bisa diketahui langsung penyebab keterlambatan tersebut.

Yang kedua adalah karena penerima insentif adalah para tenaga kesehatan yang bekerja maka usulan penerima insentif harus berasal dari fasilitas kesehatan. Kemudian perubahan yang lainnya adalah ada pada proses menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Hal ini tidak bisa disamakan kepada setiap individu tenaga kesehatan. Semakin tinggi risiko paparan terhadap penyebaran COVID-19 maka akan mendapatkan insentif secara lebih optimal sehingga ada perbedaan para nakes yang bekerja pada zona-zona tertentu.

”Perbaikan dari regulasi ini jika dibandingkan pada tahun 2020 di antaranya mengenai kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan kriteria tenaga kesehatan. Maka prioritas ini difokuskan kepada yang menangani COVID-19,” tutur Kirana, dikutip dari laman Kemenkes.

Dengan disosialisasikannya KMK ini, pada bulan April sesegera mungkin usulan bisa disampaikan, sehingga insentif dan santunan untuk tahun 2021 bisa segera dibayarkan. 

Sedangkan untuk tunggakan 2020 sedang dilakukan proses reviu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk selanjutnya bisa dibayarkan.

”Kami mengharapkan komunikasi yang sudah dibangun selama ini, koordinasi yang sudah terjadi kita tingkatkan. Fasilitas kesehatan yang menangani COVID-19 juga diharapkan melaporkan secara periodik mengenai telah diterimanya dana insentif tenaga kesehatan ini, sehingga kita sama-sama bisa memonitor menghindari keterlambatan dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan ini,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemenkes Sundoyo mengatakan, pembentukan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 ini didasari atas rekomendasi-rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP.

”Teman-teman dari KPK dari BPKP telah melakukan pengamatan di lapangan dan hasil dari riset, hasil dari monev [monitoring dan evaluasi], hasil dari pengamatan itu disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Sehingga beberapa penyempurnaan, beberapa perbaikan terhadap KMK ini salah satunya merupakan masukan dari teman-teman BPKP sebagai auditor dan teman-teman KPK,” jalas Sundoyo. (HUMAS KEMENKES/UN)

Menko Perekonomian ungkap KNKG Miliki Peran Strategis dalam Penanganan Pandemi & PEN

Redaksi    Kamis, April 01, 2021    Comment   

Menko Perekonomian ungkap KNKG Miliki Peran Strategis dalam Penanganan Pandemi & PEN

Rapat Koordinasi KNKG secara daring yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit. (Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi serta pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hal tersebut disampaikannya selaku Ketua Dewan Pengarah KNKG, pada Rapat Koordinasi KNKG periode 2021-2024, Rabu (31/03/2021).

Dalam rapat itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa KNKG dibentuk untuk mencapai tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. 

Adanya KNKG diharapkan dapat membantu tak hanya di sektor pemerintahan tetapi juga di sektor BUMN dan swasta, terutama di sektor kesehatan yang dapat merevitalisasi perekonomian nasional.

KNKG juga diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi penerapan governance dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“KNKG periode ini berbeda karena harapan pemerintah lebih besar, tidak hanya dari segi governance tetapi juga sosialisasi. Kami percaya para profesional dan praktisi dengan melibatkan eselon 1 kementerian/lembaga maka akses ke semua kementerian terbuka,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Perekonomian juga mengatakan bahwa dalam masa pandemi sektor korporasi masih bisa bertahan. Begitu juga dengan sektor UMKM, ditunjang dengan stimulus yang diberikan pemerintah. 

Hal tersebut membuktikan bahwa aktivitas masyarakat sebagai penyangga perekonomian masih bisa terjaga selama masa pandemi.

“Kalau istilah Bapak Presiden adalah restart dan rebooting. Penting untuk dilakukan transformasi perekonomian nasional. Jadi kalau ada momentum, momentumnya adalah sekarang. 

Kita gunakan momentum pandemi Covid-19 ini untuk melanjutkan pertumbuhan dengan cara yang berbeda,” tandasnya.

Rapat yang diselenggarakan secara daring ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit selaku anggota pengurus KNKG. (HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/AIT/UN)

Peringati Harsiarnas ke-88, Presiden Jokowi sebutkan Keterbukaan Informasi Faktor Penting Kesuksesan Tangani Pandemi

Redaksi    Kamis, April 01, 2021    Comment   

Peringati Harsiarnas ke-88, Presiden Jokowi sebutkan Keterbukaan Informasi Faktor Penting Kesuksesan Tangani Pandemi

Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Tepat 88 tahun yang lalu atau pada 1 April 1933, lembaga penyiaran radio pertama milik bangsa Indonesia, Solosche Radio Vereeniging (SRV), berdiri di Surakarta. 

Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2019, pemerintah menetapkan 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) untuk memperingati lahirnya lembaga penyiaran yang menjadi awal mula penyiaran di Indonesia. 

Dalam Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88, yang merupakan peringatan perdana setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keppres tersebut, Presiden melalui sambutannya secara virtual mengingatkan lembaga penyiaran di Indonesia mengenai tuntutan keterbukaan dan kecepatan informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

“Saat ini kita berada pada era keberlimpahan informasi. Setiap orang dapat dengan cepat memperoleh informasi. Setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi. Setiap orang dapat dengan segera menyebarluaskan informasi. Konsekuensinya, keberlimpahan dan keterbukaan informasi adalah sebuah kebutuhan,” ujarnya dalam sambutan virtual, Kamis (01/04/2021).

Kebutuhan akan adanya keterbukaan dan kecepatan informasi tersebut sangat terasa di masa pandemi saat ini di mana masyarakat mencari informasi mengenai upaya pencegahan penularan virus hingga langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi. 

Keterbukaan informasi juga lah yang menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan penanganan pandemi. 

“Alhamdulillah, dengan informasi yang terbuka, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta kerja sama antarsemua pihak, kita bisa segera membuat situasi kondusif dan terukur. Pemerintah juga dapat segera mengambil kebijakan yang tepat. Masyarakat juga dapat memahami dan menghadapi pandemi ini dengan informasi yang baik,” tuturnya. 

Oleh karena itu, Kepala Negara dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga penyiaran baik di pusat maupun daerah, serta pihak terkait lainnya yang telah bekerja sama menyajikan informasi akurat dan aktual sejak awal penanganan pandemi. 

Melalui edukasi untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan serta menyebarluaskan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, masyarakat memperoleh informasi mengenai bagaimana seharusnya mereka dapat menghadapi situasi pandemi saat ini dengan aman dan tetap produktif. 

Meski demikian, tantangan penyiaran dan pengelolaan informasi ke depannya akan semakin besar. 

Digitalisasi informasi akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang mana membutuhkan pengawasan secara berimbang. 

“Kita harus sama-sama menjaga agar masyarakat bisa memberi informasi yang akurat, berkualitas dan edukatif, meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat, serta mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif agar diminati masyarakat untuk memperoleh informasi yang sehat dan akurat,” kata Presiden. 

Selain itu, seluruh pihak juga harus memiliki semangat untuk bersama membuat dunia penyiaran Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai aspek. 

Mulai dari aspek konten siaran, industrinya, hingga tumbuh kembang media-media penyiarannya. 

Masyarakat pun juga harus teredukasi sehingga semakin cerdas dan kritis dalam memilah serta menyikapi informasi yang diterima. 

“Dengan perbaikan dan penataan ekosistem media penyiaran yang berkelanjutan, saya meyakini industri penyiaran Indonesia akan semakin kuat dan tangguh, semakin diminati masyarakat dengan tampilan dan konten yang semakin berkualitas dan mencerdaskan,” tandasnya. (BPMI SETPRES/UN)

Berkomitmen Kuat Atasi Persoalan Perubahan Iklim, Indonesia Siap Jadi Co-Chair COP26

Redaksi    Kamis, April 01, 2021    Comment   

Berkomitmen Kuat Atasi Persoalan Perubahan Iklim, Indonesia Siap Jadi Co-Chair COP26

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris Zac Goldsmith, secara virtual, Rabu (31/03/2021). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris Zac Goldsmith, secara virtual, Rabu (31/03/2021). 

Pertemuan kali ini membahas keketuaan bersama atau co-chair Indonesia dan Inggris pada agenda COP 26 (United Nations Climate Change Conference) Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue.

Dalam pertemuan, Airlangga mengapresiasi pengakuan dari Inggris terhadap komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama bilateral, khususnya pada bidang perubahan iklim. 

Ia juga berharap kedua negara dapat berperan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk semua pihak dari FACT Dialogue tersebut. Dalam FACT Dialogue, Indonesia akan diwakili oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong.

“Indonesia bersedia berperan dalam pertemuan tersebut, dalam kapasitas sebagai co-chair, namun kami menegaskan kembali bahwa penting bagi kita untuk memiliki visi dan pemahaman yang sama agar mencapai kebermanfaatan bersama,” tutur Airlangga.

Menko Perekonomian menegaskan, untuk persoalan perubahan iklim, Indonesia berada di garis terdepan dan sangat berkomitmen menerapkan Nationally Determined Contribution (NDC) yang sudah diputuskan dalam Paris Agreement, sekaligus selalu berusaha meraih target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Melalui NDC, Indonesia telah membuat komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 29 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Seperti yang diketahui bahwa mengatasi persoalan perubahan iklim adalah tugas yang cukup menantang, karena ini membutuhkan kerja sama multilateral yang kuat dan usaha-usaha komprehensif,” tandasnya.

Pertemuan kali ini menjadi awalan untuk menyambut kunjungan dari Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Inggris Dominic Raab ke Indonesia pada 6-8 April 2021. Menurut rencana, Menlu Raab akan menyampaikan undangan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri Sidang COP26 di Glasgow Skotlandia pada November 2021 mendatang. (HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)

Presiden Jokowi ajak Semua Masyarakat Indonesia Harus Bersatu Melawan Terorisme

Redaksi    Kamis, April 01, 2021    Comment   

Presiden Jokowi ajak Semua Masyarakat Indonesia Harus Bersatu Melawan Terorisme

Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan terorisme. 

Hal itu disampaikannya menanggapi aksi penyerangan yang terjadi di area Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/03/2021) kemarin. 

“Terkait dengan terjadinya aksi terorisme kemarin sore di Mabes Polri, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh Tanah Air agar semuanya tetap tenang tapi juga waspada dan menjaga persatuan, dan kita semuanya bersatu melawan terorisme,” ujarnya, Kamis (01/04/2021). 

Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia. 

“Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat bagi terorisme di Tanah Air,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa dirinya juga telah memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Terkait aksi terorisme ini, Kepala Negara juga telah memerintahkan segenap jajaran terkait untuk meningkatkan kewaspadaan. 

“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan,” tandasnya. (FID/UN)

Presiden Jokowi Resmikan Tol Serpong – Cinere Ruas Serpong – Pamulang dan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran

Redaksi    Kamis, April 01, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Resmikan Tol Serpong – Cinere Ruas Serpong – Pamulang dan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran

Presiden Jokowi Resmikan Tol Serpong – Cinere Ruas Serpong – Pamulang dan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Jokowi resmikan dua jalan tol yaitu Jalan Tol Serpong – Cinere Ruas Serpong – Pamulang serta Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran, di Gerbang Tol Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (01/04/2021).

Presiden tiba di gerbang tol sekitar pukul 09.15 WIB dan langsung mendengarkan paparan mengenai jalan tol yang akan diresmikan. Setelah itu Presiden langsung menuju ke lokasi peresmian.

“Alhamdulillah pada pagi hari ini Jalan Tol Serpong – Cinere Ruas Serpong – Pamulang yang mencapai panjang 10,14 kilometer dan Jalan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran sepanjang 14,19 kilometer telah selesai dan dapat digunakan,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR 2) untuk melengkapi struktur jaringan di kawasan Metropolitan Jabodetabek (Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi) dan akan melengkapi ruas Tol JORR 2 di sisi barat. Presiden mengungkapkan, pengoperasian jalan tol ini sangat dinantikan oleh masyarakat sebagai jalan alternatif menuju Bandar Udara Soekarno Hatta.

“Pengoperasian jalan tol ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama masyarakat Tangerang dan Tangerang Selatan, karena dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat dan Jakarta bagian selatan, untuk menuju Bandara Soekarno Hatta,” ujarnya.

Keberadaan jalan tol ini, imbuh Kepala Negara, akan melancarkan mobilitas masyarakat, memecahkan kemacetan lalu lintas yang selama ini menumpuk di Kota Jakarta, serta melancarkan mobilitas komuter baik di Ibu Kota Jakarta maupun kota-kota lain di sekitar Jakarta. 

Tak hanya itu, jalan tol ini juga diharapkan dapat melancarkan distribusi barang ke berbagai kawasan yang dilalui sehingga menghemat waktu tempuh dan  menurunkan biaya logistik.

Presiden menegaskan, jalan tol tidak hanya menghubungkan antarwilayah atau antardaerah tapi juga meningkatkan daya saing daerah, membangkitkan ekonomi di kawasan sekitarnya, dan mempercepat pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru dan juga mengembangkan simbol-simbol pertumbuhan ekonomi yang produktif. 

Untuk itu, Presiden meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan jalan tol yang telah dibangun ini sebagai keunggulan daerah serta modal menarik investasi ke daerahnya.

“Saya minta pemerintah daerah menjadikan infrastruktur ini sebagai sebuah keunggulan dan modal penting untuk menarik investasi, lebih banyak investasi yang datang, agar lebih banyak usaha-usaha baru yang dikembangkan dan ini akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan peresmian kali ini merupakan peresmian ketiga jalan tol yang ada di daerahnya. Ditambahkannya, saat ini terdapat 13 proyek strategis nasional yang sedang dibangun di Banten.

“Saya sebagai Gubernur Banten dan rakyat Banten mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang dilakukan Bapak Presiden memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi rakyat Banten,” ujar Wahidin.

Usai memberikan sambutan, Presiden Jokowi menempelkan kartu elektronik pada replika Gerbang Tol Otomatis (GTO) dan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian. Selanjutnya Presiden bersama rombongan terbatas melakukan peninjauan ruas tol Serpong – Pamulang yang telah diresmikan.

Presiden antara lain didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. (FID/UN)

RI dan Jepang Tandatangani Perjanjian Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan

Redaksi    Kamis, April 01, 2021    Comment   

RI dan Jepang Tandatangani Perjanjian Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan

Pertemuan 2+2 Menlu-Menhan Indonesia-Jepang (Sumber: Humas Kemhan)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga, di Tokyo, Jepang, Selasa (30/03/2021). 

Pada hari yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah RI tentang Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan.

Kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan kerja sama keamanan dan pertahanan termasuk pengalihan alat dan teknologi pertahanan. 

PM Jepang menyambut baik kunjungan kehormatan kedua menteri ini. 

PM Suga juga menyampaikan harapan agar perjanjian yang telah ditandatangani tersebut menjadi landasan kerja sama keamanan yang lebih dalam antara kedua negara. 

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan dengan PM Suga disampaikan mengenai pentingnya untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dihasilkan dalam pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan PM Jepang tersebut Oktober tahun lalu. 

“[Pada] kunjungan kehormatan kepada PM Suga bersama dengan Menhan RI, kami menyampaikan pesan Presiden mengenai pentingnya kedua negara terus menindaklanjuti kerja sama yang sudah dibahas pada saat kunjungan PM Suga ke Indonesia, termasuk di bidang investasi,” ungkap Menlu, dalam pernyataan pers tertulisnya dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (31/03/2021). 

Selain kunjungan kehormatan pada PM Suga, Menlu menyampaikan, dalam lawatan ke Jepang ini dirinya telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak di antaranya Menlu, Menhan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Jepang, serta Chairman Nippon Foundation dan Japanese Special Envoy for National Reconciliation in Myanmar. 

Terkait rangkaian kegiatan ini, Retno menyampaikan bahwa kunjungan ke Tokyo, Jepang kali ini membuahkan hasil yang baik. “Pertama, kita menindaklanjuti kunjungan PM Suga ke Indonesia, dengan​​ pertemuan intensif seperti ini maka akan memudahkan kita untuk mengukur implementasi dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada,” ujarnya. 

Kedua, kerja sama di bidang kesehatan telah mulai berjalan dan kedua negara sepakat untuk terus memperkuat karena isu kesehatan sangat penting di masa mendatang.​

“Ketiga, terdapat komitmen yang kuat, komitmen yang sama dari kedua belah pihak untuk memperkuat kerja sama ekonomi termasuk bidang​ investasi serta upaya menyelesaikan berbagai tantangan perdagangan kedua negara,” ujarnya. Keempat, Indonesia dan Jepang sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama pertahanan dan maritim kedua negara. 

Kelima, mengenai pembahasan isu kawasan dan internasional Menlu menekankan pentingnya semua negara memajukan kerja​ sama agar tercipta stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan tidak hanya di kawasan tapi juga dunia. “Kerja sama dan perdamaian sangat diperlukan bagi dunia untuk keluar bersama dari pandemi COVID-19. Kerja sama dan perdamaian diperlukan dunia untuk bersama melakukan pemulihan ekonomi,” tandasnya. 

(AIT/UN)

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Besar-Besaran Bagi Pelaku Perbankan dan Pasar Modal

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Besar-Besaran Bagi Pelaku Perbankan dan Pasar Modal

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi pelaku perbankan dan pasar modal, di Gedung BEI, SCBD, Jakarta, Rabu (31/03/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres Muchlis Jr)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal COVID-19 bagi pelaku perbankan dan pasar modal yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (31/03/2021) pagi.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 menit dan langsung meninjau tahapan pelaksanaan vaksinasi mulai dari registrasi ulang, penapisan kesehatan, penyuntikan dosis vaksin, hingga observasi pasca penyuntikan. Penerima vaksin sebagian besar adalah petugas pelayanan publik yang intens berinteraksi langsung dengan nasabah seperti teller  dan petugas di bagian layanan pelanggan atau customer service.

Dalam peninjauan Kepala Negara tampak didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

“Pagi hari ini kita melakukan vaksinasi besar-besaran di perbankan dan pasar modal, terutama bagi yang setiap hari berhadapan dengan pelanggan, berhadapan dengan masyarakat, baik itu customer service yang melayani pelanggan, maupun teller yang juga melayani masyarakat. Ini yang diberikan prioritas terlebih dahulu,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai peninjauan.

Sektor perbankan dan pasar modal, ujar Kepala Negara, merupakan sektor yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia yang terdampak akibat pandemi.

“Kita tahu bahwa penggerak utama perekonomian nasional kita adalah konsumsi, investasi, ekspor, dan impor, dan perbankan, pasar modal, merupakan bagian yang sangat penting bagi bergeraknya perekonomian kita,” ujarnya.

Tak hanya di BEI, vaksinasi massal bagi pelaku perbankan dan pasar modal juga dilakukan di empat lokasi lainnya yaitu Menara BNI, di Gedung CIMB Niaga, di Menara Danamon 2, dan di BCA Main Building. Kepala Negara berharap dengan digelarnya vaksinasi besar-besaran ini aktivitas di sektor finansial dapat segera pulih.

“Kita harapkan aktivitas di pasar modal, aktivitas di perbankan kita akan terlindungi dari tertularnya, terpaparnya COVID-19 dan kita harapkan semuanya nanti setelah diberikan vaksinasi berjalan normal seperti biasanya,” pungkasnya.

Menkeu Sri Mulyani menyapa peserta vaksinasi massal bagi pelaku perbankan dan pasar modal di empat lokasi terpisah, dari Gedung BEI, SCBD, Jakarta, Rabu (31/03/2021) pagi. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa vaksinasi massal bagi pelaku sektor finansial ini merupakan wujud perhatian pemerintah agar kegiatan ekonomi segera pulih kembali. Program vaksinasi ini, imbuhnya, diprioritaskan bagi tenaga-tenaga yang berada di garis depan untuk melayani sektor keuangan.

“Ini perhatian Bapak Presiden supaya kegiatan ekonomi segera pulih kembali. Jadi untuk sektor finansial apakah itu perbankan, pasar modal, memang menjadi prioritas kita semua,” ujarnya saat secara virtual menyapa para peserta vaksinasi di empat lokasi lainnya tersebut.

Menkeu mengharapkan dengan dilaksanakannya vaksinasi ini dapat memberikan kepercayaan diri kepada para pelaku di sektor ini. Ia juga berharap semua sektor dapat segera pulih untuk mendukung seluruh upaya pemulihan ekonomi.

“Saya berharap seluruh teman-teman yang ada di sektor keuangan baik itu perbankan, di nonbank, dan juga di pasar modal semuanya bisa kembali memiliki confidence karena itu sangat menentukan pemulihan ekonomi kita semuanya,” ujarnya.

Menutup dialognya, Sri Mulyani tak lupa mengingatkan agar para pelaku di sektor finansial terus disiplin dari menjalankan protokol kesehatan.

“Semoga semuanya lancar dan semuanya diberi kesehatan. Jangan lupa tetap memakai masker dan disiplin [protokol] kesehatan, meskipun sudah divaksin,” tandasnya. (FID/UN)

RI Akan Segera Miliki Manajemen Talenta Nasional

Yakop    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

RI Akan Segera Miliki Manajemen Talenta Nasional

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelum memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/03/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah tengah membangun ekosistem pembinaan talenta bagi anak-anak Indonesia yang diwujudkan dalam Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan hal ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki para generasi penerus bangsa tersebut.

“Intinya adalah negara hadir untuk bisa menangani anak-anak Indonesia yang punya talenta unggul, itu intinya di situ. Selama ini mungkin belum tertangani dengan baik,” ujarnya dalam keterangan pers bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, usai mengikuti Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/03/2021).

Pada kesempatan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, MTN ini adalah wujud dari janji yang telah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Kami sedang menyusun sebuah grand design untuk memastikan Manajemen Talenta Nasional itu bisa terbentuk,” ujarnya

Lebih lanjut, Kepala Bappenas memaparkan, terdapat tiga bidang yang menjadi ruang lingkup desain MTN. Pertama, bidang riset dan inovasi dengan target peningkatan rasio sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi (SDM iptek) per satu juta penduduk. Diharapkan juga muncul talenta-talenta yang dapat memperoleh pengakuan atau rekognisi internasional.

“Siapa tahu kita bisa memenangkan Nobel [Prize], bisa memenangkan Lasker Awards, Wolf Prize, Breakthrough Prize in Life Sciences, dan berbagai penghargaan yang menjadi sebuah rekognisi internasional atas sebuah bangsa,” tuturnya.

Kedua, bidang seni dan budaya, dengan target rekognisi karya yang dikagumi dan diakui di dunia internasional. “Sebenarnya telah banyak yang dilakukan oleh kita di berbagai negara dan mendapatkan sambutan yang luar biasa, termasuk di bidang musik misalnya choir kita itu di beberapa negara mendapatkan hadiah, mendapatkan award. Saya kira itu sebuah kebanggaan nasional,” ujar Suharso.

Terakhir, bidang olahraga dengan target membentuk “Zohri Baru” di berbagai cabang olimpiade, utamanya di 14 cabang olahraga andalan Indonesia, seperti bulu tangkis, panahan, angkat besi, atletik, dayung, senam, dan taekwondo. Lalu Muhammad Zohri adalah atlet lari Indonesia berhasil menorehkan prestasi tingkat dunia di cabang atletik.

“Manajemen Talenta Nasional adalah ingin mengelola sebuah keluarbiasaan yang dimiliki oleh warga negara kita dalam rangka membangkitkan kebanggaan nasional kita,” ujar Suharso.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas memaparkan terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk menciptakan talenta-talenta tersebut, mulai dari pencarian bakat, perekrutan, pembinaan, hingga masa pasca usia produktif.

“Outstanding people ini harus kita scrutinize, kita scouting, kita lihat  sedemikian rupa mereka ada di mana. Cara-caranya bisa dengan macam-macam, kita bisa melakukan perlombaan, melakukan berbagai kompetisi yang pernah sudah dilakukan apakah di tingkat sekolah, di tingkat provinsi, daerah, sampai di tingkat nasional,” ujarnya.

Melalui MTN ini, ujar Suharso, diharapkan tak hanya dapat menciptakan talenta-talenta yang dapat menorehkan prestasi dan berkontribusi dalam mengharumkan nama bangsa tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para talenta tersebut.

“Yang penting adalah konsistensi kehadiran negara terhadap mereka. Jadi mereka tentu ingin mendapatkan jaminan di hari tua, mereka mendapatkan penghargaan dari negara,” ujarnya.

Dengan adanya MTN, imbuh Kepala Bappenas, diharapkan para talenta Indonesia tersebut, misalnya seniman dan olahragawan, memperoleh penghidupan yang layak hingga masa pasca usia produktifnya.

“Itulah pentingnya manajemen talenta nasional yang tahapannya tentu mulai dari cara merekrut, kemudian bagaimana cara mempertahankan mereka, mengembangkan bakat-bakat mereka, kemudian secara konsisten memberikan intervensi-intervensi baik dalam bentuk misalnya pengembangan dirinya, kemudian terhadap kehidupannya seperti apa, dan tentu sampai dengan di masa tuanya,” pungkasnya. (TGH/FID/UN)

India Batasi Ekspor Vaksin COVID-19, Negara-negara Asia Berebut Pasokan

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

India Batasi Ekspor Vaksin COVID-19, Negara-negara Asia Berebut Pasokan

Seorang perawat bersiap memberikan vaksinasi COVID-19 produksi AstraZeneca / Oxford di bawah skema COVAX, di Rumah Sakit Umum Eka Kotebe, Addis Ababa, Ethiopia, 13 Maret 2021. (REUTERS / Tiksa Negeri)

BorneoTribun Jakarta -- Sejumlah negara Asia bergegas mencari sumber-sumber alternatif vaksin COVID-19, Selasa (30/3), setelah pembatasan ekspor vaksin oleh India mengakibatkan program vaksinasi global yang didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) kekurangan pasokan vaksin.

Indonesia, Korea Selatan, dan Filipina termasuk di antara negara-negara yang terkena imbas penundaan pengiriman vaksin yang telah dijanjikan melalui program COVAX. Program tersebut digagas terutama untuk memastikan pasokan vaksin ke negara-negara yang lebih miskin.

“Rencana kami untuk meningkatkan vaksinasi harian akan terpengaruh,” Carlito Galvez, Kepala Vaksinasi Filipina, mengatakan kepada wartawan, seperti dikutip oleh Reuters.

Upacara serah terima vaksin COVID-19 produksi Oxford / AstraZeneca di bawah skema COVAX, di Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja, 2 Maret 2021. (REUTERS)

India, pembuat vaksin terbesar di dunia, menghentikan sementara ekspor vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh Serum Institute of India (SII), karena fokus untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat.

The Serum Institute tadinya dijadwalkan mengirimkan 90 juta dosis vaksin untuk COVAX selama Maret dan April. Meski belum jelas berapa dosis vaksin yang akan dialihkan untuk penggunaan domestik, para fasilitator program memperingatkan bahwa penundaan pengiriman tidak bisa dihindari.

Korea Selatan mengonfirmasi hanya akan menerima 432 ribu dosis dari 690 ribu yang dijanjikan. Namun pengirimannya akan ditunda hingga sekitar minggu ketiga April.

“Ada ketidakpastian mengenai pasokan vaksin global, tetapi kami sedang membuat rencana untuk memastikan tidak ada gangguan pada kuartal kedua dan berupaya untuk mengamankan lebih banyak vaksin,” Kim Ki-nam, Kepala Tim Satuan Tugas Vaksinasi COVID-19 Korea Selatan. Para pejabat mengatakan mereka sedang dalam pembicaraan dengan AstraZeneca untuk mempercepat pengiriman yang diperoleh melalui kesepakatan terpisah.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte melonggarkan pembatasan pemerintah pada impor vaksin sektor swasta. Ia memohon kepada perusahaan untuk mendapatkan pasokan vaksin, berapapun biayanya saat negaranya berjuang melawan kemunculan kembali pandemi.

Di Vietnam, para pejabat juga meminta sektor swasta untuk turun tangan setelah pasokan COVAX mereka dipangkas sebesar 40 persen menjadi 811.200 dosis dan pengiriman diundur beberapa minggu.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. (Foto: VOA)

Di Indonesia, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan kepada Reuters bahwa pengiriman 10,3 juta dosis dari COVAX kemungkinan ditunda hingga Mei.

India belum memberikan pemerincian tentang lamanya pembatasan ekspornya, tetapi Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), yang juga mitra distribusi COVAX, mengatakan pada akhir pekan bahwa pengiriman diperkirakan akan dilanjutkan pada Mei.

Keputusan India adalah yang terbaru dari serangkaian kemunduran fasilitas COVAX, yang diandalkan oleh 64 negara miskin. Sebelumnya program tersebut juga mengalami gangguan produksi dan kurangnya kontribusi pendanaan dari negara-negara kaya. [ah/ft]

Oleh: VOA Indonesia

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Siswa sekolah dasar mengenakan masker dan duduk sesuai aturan untuk menjaga jarak sosial, kembali belajar di kelas mereka, saat sekolah dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19 di Bekasi, 24 Maret 2021. (REUTERS / Willy Kurniawan)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan divaksin COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam jumpa pers, Selasa (30/3), mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha, sudah mendapat dua dosis suntikan vaksin COVID-19.

Pembelajaran tatap muka itu akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Namun jika terjadi kasus COVID-19 di sebuah sekolah, pembelajaran tatap muka akan dihentikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, 26 Maret 2021 (Facebook:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).

"Jadinya sekolah setelah guru dan tenaga pendidiknya divaksin, wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih, apakah mereka nyaman anaknya ke sekolah atau tidak. Jadi ujung-ujungnya per anak keputusannya ada di orang tua, tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas tersebut diambil karena penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung terlalu lama.

Dia menambahkan penutupan sekolah ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan anak, pendidikan dan perkembangan, pendapatan keluarga, serta perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari UNICEF dan WHO (organisasi kesehatan Dunia), lanjut Nadiem, infeksi COVID-19 terhadap anak (berumur di bawah 18 tahun) memiliki gejala ringan, anak mempunyai kerentanan lebih rendah terhadap infeksi COVID-19 dibanding orang dewasa, dan anak memiliki kemungkinan kecil menularkan virus COVID-19 ketimbang orang dewasa.

Lebih jauh ia mengatakan Indonesia termasuk dalam empat negara di di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya di kawasan tersebut sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, termasuk Vietnam, China, Kamboja, dan Laos.

Menurut Nadiem satu tahun penutupan sekolah karena pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan dampak lain, yaitu anak putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan kekerasan pada anak.

Nadiem mengatakan sejatinya sejak Januari tahun ini semua pemerintah daerah sudah bisa memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas jika sekolah mampu memenuhi syarat protokol kesehatan namun kebijakan ini tidak bersifat wajib. Namun pada kenyataannya hanya 22 persen satuan pendidikan yang melangsungkan pembelajaran tatap muka.

Nadiem menambahkan pemerintah telah menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha sebagai prioritas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku di semua jenjang pendidikan, pendidikan negeri dan swasta, formal dan non-formal, serta pendidikan keagamaan.

Presiden Jokowi menyaksikan vaksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Untuk tahap pertama, vaksinasi akan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah luar biasa, dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Tahap selanjutnya vaksinasi diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sederajat. Pada tahap ketiga, vaksinasi ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi.

Vaksinasi tahap pertama bagi pendidik dan tenaga kependidikan paling lambat dilaksanakan minggu kedua Mei 2021. Tahap kedua paling lambat akhir pekan keempat Mei 2021 dan tahap ketiga paling lambat pada pekan kedua Juni 2021.

Untuk mencapai ketiga target tersebut, Nadiem mendorong pemerintah daerah memprioritaskan Vaksin Covid-19 para pendidik dan tenaga kependidikan.

Menkes Dukung Dimulainya Pembelajaran Tatap Muka

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang karena menilai pendidikan yang terus berjalan merupakan investasi yang sangat penting bagi generasi dan perekonomian Indonesia di masa depan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai Ratas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan , Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021 mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 tembus 10 juta Orang ( biro Setpres ).

"Pendidikan dan kesehatan, kedua sektor ini merupakan investasi bangsa yang besar untuk 10, 20, sampai 30 tahun ke depan. Saya merasa sangat terharu dan mendukung agar proses pembelajaran ini kembali seperti normal.

Budi Gunadi menjelaskan setiap pandemi menyebabkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan manusia mampu bertahan dengan beradaptasi terhadap keadaan dengan menerapkan gaya hidup dan protokol kesehatan yang baru.

Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, akan diberlakukan sejumlah peraturan, antara lain kapasitas kelas 50 persen dari kondisi normal, jarak antar kursi siswa 1,5 meter dan seluruh siswa wajib mengenakan masker serta diperiksa suhu tubuhnya setiap masuk sekolah. Sekolah dibebaskan menetapkan pembelajaran tatap muka dilakukan dua atau tiga hari tiap pekan.

KPAI Minta Ada Pemantauan di Lapangan

Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Lystiarti meminta ada pemantauan di lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah dan daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

KPAI mendorong pembukaan sekolah tatap muka harus didasarkan pada kesiapan sekolah sebagai faktor utama, seperti infrastruktur dan protokol kesehatan selain pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi.

KPAI juga meminta pemerintah daerah menyiapkan portal pengaduan dan rencana evaluasi saban bulan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. [fw/em]

Indonesia Jajaki Investasi di Kalimantan dengan Fortescue, Tsingshan

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

Indonesia Jajaki Investasi di Kalimantan dengan Fortescue, Tsingshan

Luhut Pandjaitan berbicara saat briefing pagi dengan wartawan di kantornya di Jakarta, 20 Juli 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Selasa (30/3), mengatakan pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan perusahaan asal China, Tsingshan Group, dan perusahaan AustraliaFortescue Metals Group untuk membangun kawasan industri baru untuk pengolahan logam di Kalimantan.

Luhut mengatakan kawasan industri itu akan berlokasi di dekat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan yang berkapasitas 11.000 megawatt di Kalimantan Utara.

"Kami sudah berdiskusi dengan Fortescue dari Australia dan Tsingshan dari China untuk membangun kawasan industri di sana," kata Luhut dalam forum pembuat kebijakan, bisnis dan ekonom, mengacu pada Kalimantan Utara.

"Jadi, pada2023, kawasan ini, industri terpadu ini mulai (melakukan) pengolahan bijih besi, bijih nikel, dan tembaga,” ujarnya.

Dia menambahkan, pengembangan ini harus sejalan dengan proyek pemerintah untuk memproduksi baterai lithium dengan menggunakan cadangan nikelnya.

Tsingshan, raksasa baja nirkarat China, juga merupakan pemain utama dalam proyek hilirisasi nikel di Tanah Air.

Fortescue tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email sementara Tsingshan tidak dapat segera dihubungi.

Pada September, Fortescue mengatakan anak perusahaannya telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan studi kelayakan dalam pemanfaatan tenaga air dan sumber daya panas bumi untuk mendukung operasi industri hijau.

Pembangunan PLTA Kayan akan dimulai tahun ini, dan tahap pertama proyek tersebut diproyeksikan selesai pada tahun 2025, menurutReutersmengutip media lokal. Proyek PLTA tersebut sedang dibangun oleh Power Construction Corp of China atau PowerChina dan Kayan Hydro Energy Indonesia.

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan untuk memproduksi bahan bakar hidrogen di PLTA Kayan.[ah/au/ft]

Oleh: VOA Indonesia

Bom Bunuh Diri di Makassar: Pengantin Baru dan Potensi Serangan Baru

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

Bom Bunuh Diri di Makassar: Pengantin Baru dan Potensi Serangan Baru

Polisi memeriksa barang bukti di sekitar lokasi ledakan di Gereja Katedral Makassar, Senin (29/3).

BorneoTribun Jakarta -- Polisi mengonfirmasi kedua pelaku bom bunuh diri di depan halaman gereja Katedral di Jalan Kartini, Makassar, Sulawesi Selatan, hari Minggu (28/3), sebagai pasangan suami istri yang baru saja menikah enam bulan lalu. Polisi baru menyebut inisial identitas keduanya sebagai L dan YSF.

“Betul pelaku adalah pasangan suami istri yang baru menikah enam bulan,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol. Argo Yuwono dalam konferensi pers virtual hari Senin (29/3).

Di Makassar, Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali mengukuhkan hal ini.

“L dan YSF beberapa bulan lalu, tepatnya enam bulan lalu, dinikahkan oleh Rifaldi, yang juga telah ditangkap Januari lalu,” ujarnya. Ditambahkannya, L telah meninggalkan surat wasiat untuk orang tuanya, “yang isinya mengatakan yang bersangkutan berpamitan dan siap mati syahid.”

Pelaku Serangan Bunuh Diri Bagian Kelompok JAD di Filipina

Sebagaimana yang diindikasikan tiga pengamat intelijen dan terorisme yang diwawancarai VOA sebelumnya, polisi mengatakan pelaku adalah bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah JAD. Bahkan Argo Yuwono secara lebih rinci menyebut pelaku sebagai bagian dari kelompok JAD yang melakukan pemboman gereja Katedral Our Lady of Mount Carmel di Jolo, Filipina, pada Januari 2019, yang menewaskan 20 orang dan melukai 102 lainnya.

Berdasarkan keterangan polisi diketahui L dan YSF berboncengan sepeda motor dan mencoba memasuki kawasan gereja ketika berakhirnya Misa Minggu Palma. Seorang penjaga keamanan gereja mencegah mereka dan tak lama kemudian ledakan terjadi. Sedikitnya 20 orang luka-luka terkena pecahan bom, sementara kedua tersangka pelaku tewas seketika.

Polisi Temukan Lima Bom Aktif

Polisi dan Densus 88 Anti-Teror bergerak cepat. Hanya beberapa jam setelah ledakan bom bunuh diri di Makassar, empat orang ditangkap di Bima, Nusa Tenggara Barat. Disusul penangkapan empat orang lainnya di Condet dan Bekasi, Jakarta, dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran hari Senin (29/3).

Polisi menunjukkan tas plastik berisi barang bukti yang dikumpulkan dari lokasi ledakan di Gereja Katedral, Makassar, Senin (29/3).

Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, termasuk lima bom aktif berdaya ledak tingi dan sangat mudah terbakar, yang sudah dirakit dalam bentuk kaleng; termasuk campuran bahan peledak yang dapat digunakan untuk membuat 70 bom pipa.

Ideologi Takfiri & Potensi Serangan Baru

Berbicara dengan beberapa pengamat terorisme, diketahui bahwa serangan bom bunuh diri di Makassar tidak saja menunjukkan masih kuatnya rekrutmen dan militansi di kalangan kelompok-kelompok radikal seperti JAD, tetapi juga pembalasan yang dilakukan terhadap penangkapan sejumlah tersangka teroris oleh aparat beberapa minggu terakhir ini.

Pakar terorisme Al Chaidar. (Foto: Dok Pribadi)

Diwawancarai melalui telpon Senin malam (29/3) pengamat terorisme di Universitas Mailikussaleh Aceh, Al Chaidar, mengatakan, “Militansi memang sulit dijelaskan secara sosiologis karena ini merupakan fenomena psikologis dan antropologis. Militansi itu yang membuat mereka bertahan dan resilien. Interpretasi mereka terhadap agama yang sederhana, membuat mereka melihat dunia ini hitam putih dan memandang musuh-musuh Tuhan sebagai sesuatu yang harus dihancurkan dengan kekerasan.”

Cara pandang agama yang menekankan pada hukum agama yang keras, yang berkembang menjadi kecenderungan untuk senantiasa merasa benar, mengeluarkan atau menghukum orang yang dinilai berbeda atau salah dikenal sebagai takfiri. Pengamat Timur Tengah dan terorisme di Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah mengatakan selama ideologi takfiri masih ada maka teroris akan tetap ada. Seringkali kelompok teror ini ingin melakukan aksi dan mencari glorifikasi menjelang atau pada saat bulan suci Ramadhan “karena diyakini sebagai simbol kemenangan,” sebagaimana sejumlah perang yang dilakukan umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ujarnya.

Oleh karena itu Stanislaus Riyanta, pengamat terorisme lain di Universitas Indonesia mengatakan “sangat mungkin, bahkan bisa jadi aksi ini menjadi trigger (pemicu.red) aksi-aksi lain.”

Al Chaidar juga menyampaikan hal serupa. “Bukan mustahil mereka akan melakukan serangan lain, bahkan terhadap gereja-gereja yang pernah diserang di Surabaya dan Makassar,” terlebih mengingat jaringan JAD kini tersebut di 19 propinsi.

Upaya Deradikalisasi Butuh Waktu Panjang

Ketiga pengamat ini menilai operasi pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dengan penangkapan besar-besaran, tapi harus disertai upaya deradikalisasi untuk membentuk masifnya ideologi Wahabi Takfiri.

Densus 88 Anti-Teror telah menangkap ratusan terduga teroris sejak awal tahun ini (foto: dok).

Densus 88 Anti-Teror memang telah menangkap ratusan terduga teroris sejak awal tahun ini di berbagai lokasi di Indonesia, antara lain di Makassar, Sulawesi Selatan; Pontianak, Kubu Raya dan Singkawang di Kalimatan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta dan Tangerang. Namun upaya deradikalisasi memang belum menunjukkan hasil.

“Jika aparat bisa langsung sigap menangkap semua jaringan maka potensi serangan lanjutan bisa direduksi. Namun perlu kekuatan besar untuk melawan radikalisme terorisme, dan kekuatan itu sebenarnya dimiliki masyarakat,” ujar Stanislaus Riyanta.

Ironisnya, tambahnya, “yang denial (mengingkari atau menolak.red) upaya pemberantasan ini di masyarakat juga kuat. Mereka misalnya merasa langkah pemerintah – misalnya membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) – sebagai memusuhi agama.”

Kunjungi Lokasi Ledakan, Menag: Tak Ada Agama Ajarkan Kekerasan & Teror

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengakui memerangi teror dan radikalisme tidak mudah.

“Kita butuh kerjasama semua pihak – media, aparat keamanan – agar tragedi kemanusiaan ini tidak terulang lagi,” ujar Gus Yaqut, panggilan akrab beliau, ketika mengunjungi Gereja Katedral di Makassar, hari Senin (29/3).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didampingi Uskup Agung Makassar Mgr. John Liku Ada' menguatkan warga agar tidak takut beribadah, pasca ledakan bom di Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: Kemenag RI)

Yaqut mendesak seluruh pemuka agama untuk terus berdakwah dengan jalan yang damai dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. “Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan dan teror,” tegasnya.

Didampingi Uskup Agung Makassar Mgr. John Liku Ada', Yaqut mendorong umat Kristiani di Makassar untuk tetap beribadah seperti biasa tanpa rasa takut.

“Beribadahlah seperti biasa, jangan ketakutan. Kita akan lawan, hadapi kelompok-kelompok yang melakukan teror itu,” ujarnya. [em/jm]

Oleh: VOA Indonesia