Presiden Jokowi Pimpin Sidang Paripurna DEN Bahas Strategi Besar Energi Nasional

Redaksi    Rabu, April 21, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Paripurna DEN Bahas Strategi Besar Energi Nasional

Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), Selasa (20/04/2021), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/04/2021). Sidang Paripurna kali ini membahas mengenai Strategi Besar atau Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), Cadangan Penyangga Energi (CPE), dan Rencana Strategis DEN 2021 – 2025.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian DEN dalam keterangan pers usai menghadiri pertemuan tersebut.

“Baru saja kita melaksanakan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Kami dari DEN menyampaikan beberapa isu terkait antara lain mengenai strategi energi nasional kita, kemudian juga rancangan Peraturan Presiden mengenai Cadangan Penyangga Energi, serta rencana strategis, rencana kerja dari Dewan Energi Nasional untuk tahun 2021- 2025,” ujarnya.

Menteri ESDM mengungkapkan, penyusunan GSEN, merupakan penyempurnaan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) atas masukan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Harus dilakukan penyesuaian lagi antara RUEN yang lama dengan RUEN yang didasarkan pada poin-poin yang telah disampaikan pada [Grand] Strategi Energi Nasional yang kita susun, agar ini bisa dilaksanakan secara konsisten,” tuturnya.

Strategi besar tersebut, terang Arifin, disusun untuk menjawab isu terkait meningkatnya permintaan energi jangka panjang serta terbatasnya pasokan sumber daya dari dalam negeri.

“Kemudian juga, masih adanya kita impor BBM dan elpiji, yang mana memang di dalam strategi energi nasional ini, kita rencanakan di tahun 2030 itu kita tidak lagi mengimpor BBM dan diupayakan juga tidak lagi melakukan impor elpiji,” terangnya.

Menteri ESDM menambahkan, Indonesia juga perlu mendorong pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai target pengurangan emisi sebagai wujud komitmen terhadap Paris Agreement.

“Saat ini pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan kita baru mencapai 10,5 gigawatt. Diharapkan ini akan meningkat di tahun 2025 sesuai dengan target capaian 23 persen, menjadi 24 ribu megawatt,” ujarnya.

Sementara untuk tahun 2035, imbuh Menteri ESDM, ditargetkan pemanfaatan pembangkit listrik EBT dapat mencapai 38 ribu megawatt atau 38 gigawatt.

“Deponya nanti kita upayakan dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya hari ke hari makin ekonomis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, diungkapkan Menteri ESDM, dalam pertemuan Presiden Jokowi meminta agar DEN memanfaatkan momentum pandemi untuk beralih ke ekonomi hijau yang ramah terhadap lingkungan.

“Arahan dari Bapak Presiden, diharapkan bahwa kita DEN, dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi ini, untuk bisa kita masuk ke arah green economy. Semua negara-negara maju sudah menuju ke arah green economy, dan kita juga mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan,” ungkapnya. Diharapkan juga agar strategi yang disusun berorientasi ke depan dan harus diimplementasikan secara konsisten.

Dalam keterangan persnya, Menteri ESDM juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat program hilirisasi dari produk-produk batu bara. Kemudian juga akan segera menyelesaikan infrastruktur terkait dengan gas dan listrik.

“Untuk listrik ini sangat penting, karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Dengan 100 persen elektrifikasi ini diharapkan seluruh masyarakat di seluruh daerah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat dukungan pasokan listrik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan agar Program BBM satu harga dapat dinikmati dan juga membangkitkan ekonomi masyarakat.

“Program BBM Satu Harga ini ke depannya kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut,” pungkasnya. 

(FID/UN)

Presiden Jokowi berpesan Jangan Sepelekan COVID-19

Redaksi    Selasa, April 20, 2021    Comment   

Presiden Jokowi berpesan Jangan Sepelekan COVID-19

Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dan tidak menyepelekan COVID-19 (biro Setpres).

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Joko Widodo berpesan kepada masyarakat agar jangan lengah dalam menerapkan protokol kesehatan, karena pandemi COVID-19 belum usai.

Presiden Joko Widodo mengingatkan perebakan wabah virus corona masih terjadi di tanah air. Maka dari itu, ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan tidak lengah.

“Eling lang waspodo tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya lebih baik menurun, ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tidak waspada,“ ujarnya ketika meninjau vaksinasi COVID-19 bagi pelaku seni, di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (19/4).

Ia pun berharap, dengan vaksinasi yang dilakukan kepada para seniman, budayawan, artis, musisi dan lain-lain, kegiatan berkesenian bisa segera kembali dilangsungkan.

“Kita harapkan semakin banyak yang divaksin juga menurunkan penyebaran COVID-19,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap dengan semakin banyaknya tokoh panutan masyarakat yang divaksin COVID-19, kepercayaan masyarakat terutama untuk kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) bisa meningkat.

“Kjta sekarang sudah mendorong vaksinasi ke lansia. Masih banyak lansia yang merasa takut, merasa sungkan, merasa enggan datang termasuk anak-anaknya juga ragu mengajak Bapak Ibunya untuk suntik padahal vaksinasi ini sangat penting untuk melindungi mereka, karena mereka termasuk golongan yang rentan atau rawan kalau terkena dan kemungkinan fatalitas tinggi,” ujar Budi.

Rebutan Vaksin COVID-19

Budi juga menjelaskan bahwa usaha untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di dunia semakin sengit. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan untuk ke sekian kalinya di beberapa negara.

“Alhamdulillah Indonesia itu sumber vaksinnya ada empat. Ada yang dari China, London, Amerika Serikat, dan Jerman, sehingga kalau ada satu yang terganggu yang lainnya Insya Allah masih lancar. Nah salah satu yang lancar ini dari China,” jelasnya.

Menurutnya, setiap dua minggu sekali negara tirai bambu itu mengirimkan vaksin Sinovac ke Indonesia. Kemarin, kata Budi, sebanyak 6 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac dalam bentuk bahan baku telah tiba di tanah air.

“Itu akan jadi sekitar 80 persennya atau 4,8 juta satu bulan kemudian di bulan Mei. Jadi kita sekarang walaupun agak rem karena memang ada hambatan untuk yang Astrazeneca tapi Alhamdulillah yang China masih masuk sehingga April inj harusnya terpenuhi dan kita juga sudah menyiapkannya untuk bulan Mei,” kata Budi.

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Dalam telekonferensi pers usai Rapat Terbatas dengan Presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan memperpanjang kebijakan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro tahap ke-6 yakni dalam periode 20 April-3 Mei 2021.

“Dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif maka (PPKM Mikro) ditambahkan lima provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat,” ungkap Airlangga.

Sehingga sampai saat ini sudah ada 25 provinsi yang menjalankan kebijakan PPKM Mikro dalam rangka upaya menekan perebakan wabah virus corona.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas di Istana Kepresidenan , Jakarta, Senin (19/4) mengatakan pemerintah perpanjang PPKM Mikro dua minggu ke depan. (Foto: Biro Setpres)

Perpanjangan kebijakan PPKM Mikro, ujarnya dilakukan karena sudah terbukti menurunkan kasus aktif COVID-19 di tanah air. Per 18 April, kasus aktif COVID-19 sudah mencapai single digit yaitu 6,6 persen. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan Februari yang kasus aktifnya masih berada di level 16 persen.

“Kemudian positivity rate 11,2 persen dibandingkan di 9 Februari 29,42 persen. Bed Occupancy Rate (BOR) rata-rata adalah 35 persen dan tidak ada provinsi yang BOR nya di atas 60 persen,” jelasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti kenaikan kasus positif COVID-19 yang naik drastis di India, padahal negara tersebut sudah sukses dalam menjalankan program vaksinasi yang menyebabkan jumlah kasusnya turun sebelumnya.

Budi mengatakan penyebabnya adalah mutasi varian baru virus corona yang jumlahnya terus naik di India, di mana mutasi virus tersebut sangat mudah untuk menular.

“Lalu, mereka lupa mereka kurang waspada, mereka mengendorkan protokol Kesehatan. Kita sekarang alhamdulilah program vaksinasi dan PPKM Mikro sudah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit, tolong kita jaga diri kita, kita tetap waspada, hati-hati, disiplin menjalankan protokol kesehatan, kita tetap mematuhi aturan PPKM Mikro yang menurut kami sudah sangat baik jalannya,” ungkap Budi.

Perbaikan Ekonomi

Airlangga juga melaporkan bahwa perbaikan ekonomi sudah mulai terlihat. Hal ini terlihat dari data perbankan yang mencatat pertumbuhan belanja nasional di April 2021 sebanyak 32,48 persen dibanding tahun sebelumnya. Perbaikan di sektor industri, kata Airlangga, juga sudah mulai terlihat.

Untuk menjaga keseimbangan pengendalian COVID-19 dan pengungkit ekonomi, pemerintah melakukan beberapa program, yaitu pengendalian COVID-19 melalui pembatasan kegiatan, baik itu kegiatan mudik kemudian kegiatan pembatasan bepergian.

“Sedangkan dengan pengungkit ekonomi, THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H min 7, dan Kemenakertrans akan membuat posko THR untuk memonitor. Kemudian untuk ASN dan TNI/Polri ini juga difinalisasi dari Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H min 10,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah akan terus menjalankan program perlindungan sosial dan pembagian sembako. Selain itu, pihaknya pun akan mengadakan program Hari Belanja Nasional (Harbolnas) untuk lebih memutar roda perekonomian. [gi/ab]

Oleh: VOA

Jokowi: Jangan Sampai Lengah, Pandemi Masih Ada dan Nyata

Redaksi    Senin, April 19, 2021    Comment   

Jokowi: Jangan Sampai Lengah, Pandemi Masih Ada dan Nyata

Jokowi meninjau vaksinasi bagi seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia.

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi mengingatkan untuk tidak lengah terhadap penyebaran pandemi COVID-19 yang masih ada dan nyata. 

Hal tersebut disampaikannya usai melakukan peninjauan vaksinasi bagi seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (19/04/2021).

“Kita harus menyampaikan apa adanya bahwa pandemi COVID-19 masih ada dan nyata di negara kita. Oleh sebab itu, kita tetap harus ingat dan waspada, eling lan waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID-19,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga mengingatkan ketidakwaspadaan tersebut berpotensi meningkatkan laju penularan COVID-19. “Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya sudah lebih baik, menurun, ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tidak waspada,” tegasnya.

Kegiatan vaksinasi kali ini diikuti kurang lebih 500 seniman dan budayawan dari wilayah Jabodetabek. Presiden menyampaikan, berdasarkan peninjauan yang dilakukan, pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar.

“Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dengan para seniman, budayawan, artis, musisi, dari teater, dari seni tradisi, semuanya berkumpul di sini untuk divaksinasi."

"Dan kita harapkan beliau-beliau semuanya nanti bisa terlindungi dan tidak terpapar oleh COVID-19 sehingga bisa beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.

Dengan semakin gencarnya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan pemerintah, imbuh Presiden, diharapkan dapat menekan laju penularan COVID-19.

“Kita harapkan semakin banyak yang divaksin akan juga menurunkan penyebaran COVID-19,” tandasnya.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

(FID/UN)

HUT ke-50 IAP, Presiden Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Membangun Bangunan

Redaksi    Minggu, April 18, 2021    Comment   

HUT ke-50 IAP, Presiden Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Membangun Bangunan

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan HUT IAP, secara virtual, Sabtu (17/04/2021). (Foto: BPMI Setpres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA  -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perencanaan bukan sekedar membangun bangunan atau gedung melainkan membangun tempat hidup yang nyaman bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP), secara virtual, Sabtu (17/04/2021).

“Kita semua tahu bahwa perencanaan itu bukan sekedar build building, bukan sekedar merancang pembangunan gedung. Perencanaan adalah build environment. Perencanaan adalah membangun tempat hidup yang bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat, interaksi sosial, akar budaya, efisiensi ekonomi, dan kenyamanan hidup, yang sangat mempengaruhi kebahagiaan dan kreativitas warganya,” ujarnya.

Kepala Negara menilai, di tengah dunia yang berubah begitu sangat cepat, urbanisasi yang terus meningkat, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dapat dipastikan bahwa tantangan yang dihadapi dalam membuat perencanaan juga akan semakin kompleks.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan, perencanaan harus mempertimbangkan budaya, sejarah, struktur ekonomi masyarakat, dan berbagai aspek lainnya. Perencanaan tidak boleh membuat masyarakat terasing di kampungnya sendiri, memicu kemacetan lalu lintas,  ataupun membuat biaya hidup mahal dan semakin tidak sehat.

“Jangan sampai perencanaan hanya silau dengan perkembangan teknologi yang tidak diintegrasikan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Negara memberikan contoh, belakangan ini sangat populer istilah kota pintar atau smart city serta rumah pintar atau smart home. Kota pintar seringkali hanya diartikan sebagai smart digital city atau kota yang terkoneksi secara digital dan melakukan banyak automasi dengan menggunakan Internet of Things (IoT) dan perangkat digital lainnya. Demikian pula dengan rumah pintar, yang lebih diartikan sebagai rumah yang diotomatiskan oleh IoT.

“Buka pintu, buka gorden, menyalakan lampu, dan lain-lainnya secara otomatis, bahkan juga memasak secara otomatis dikendalikan dari jarak jauh. Pengguna rumah dimanjakan oleh perangkat dan sistem kerja yang serba otomatis yang dikendalikan dari jauh,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden memberikan beberapa catatan tentang ini. “Saya menyarankan agar yang paling mendasar dari smart city adalah desainnya yang smart,” ujarnya.

Presiden menilai, dasar dari kota pintar adalah desainnya yang pintar, ditunjang perangkat digital untuk meningkatkan kenyamanan warganya. Demikian pula jika cakupan wilayahnya ditingkatkan menjadi tingkat provinsi, smart province, dan juga ketika ditingkatkan menjadi tingkat nasional, smart Indonesia.

“Desainnya yang smart, smart secara kultural, smart secara sosial, dan smart secara ekonomi. Dan kemudian ditopang oleh teknologi termasuk automasi Internet of Things yang meningkatkan kebahagiaan warganya,” ujarnya,

Lebih lanjut Presiden menekankan, Indonesia harus mempunyai kekhasan tersendiri ketika membuat perencanaan wilayah maupun perencanaan kota.

“Kita harus belajar dari negara-negara lain, tetapi kita tidak bisa hanya sekedar mengopi saja perencanaan wilayah dan kota di negara-negara lain. Sebab aspek lingkungan, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekonomi harus diperhitungkan dalam perencanaan itu,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar dilakukan perancangan secara matang, salah satunya dalam membangun kota yang semakin inklusif atau terbuka bagi seluruh warganya. Termasuk di dalamnya merancang jalan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, pesepeda, pengendara kendaraan bermotor; kompleks pertokoan yang tidak eksklusif, memadukan konsumen dari berbagai kelas; kompleks perkantoran dan hunian yang tidak terlalu jauh lokasinya; hingga desain kota yang mengamankan sungai dan membuat warganya cinta terhadap sungai-sungainya.

“Rumah menghadap sungai misalnya, bisa menjadi salah satu cara yang seharusnya tertuang dalam perencanaan,” imbuhnya.

Presiden meyakini, desain perencanaan wilayah dan kota yang dirancang dengan matang akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup warganya, lingkungan, serta kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, maupun terhadap citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

“Mari kita jadikan kota-kota di Indonesia menjadi smart city yang diawali dengan desain yang smart. Mari kita jadikan provinsi-provinsi di Indonesia menjadi smart province yang diawali dengan desain yang smart. Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang menjadi pionir kota yang menjadi rujukan-rujukan dunia. Terakhir, mari kita bersama-sama menjadikan smart Indonesia,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada keluarga besar IAP. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan organisasi ini kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Selama setengah abad berkiprah, saya yakin IAP telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara, telah berkontribusi dalam membuat rencana yang baik di level kota, di level daerah, dan di level negara, telah banyak memberikan panduan perencanaan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih,” pungkasnya. 

(FID/UN)

Jokowi ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Bersama dengan Tidak Mudik

Redaksi    Jumat, April 16, 2021    Comment   

Jokowi ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Bersama dengan Tidak Mudik

Presiden Joko Widodo

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah/2021 masih dilalui umat muslim di tengah pandemi, oleh sebab itu upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 harus terus dilakukan. Dalam upaya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik pada libur Lebaran tahun ini, yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti kebijakan pemerintah ini sebagai bagian dari ikhtiar atau usaha memutus penyebaran COVID-19.

“Saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/04/2021), yang juga diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Kepala Negara menjelaskan, kebijakan pelarangan mudik ini diputuskan setelah melalui berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah, terjadinya peningkatan tren kasus COVID-19 pasca empat kali libur panjang di tahun 2020.

“Pertama, saat libur Idulfitri tahun lalu terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66 persen,” ujar Presiden.

Kemudian, libur panjang pada 20-23 Agustus 2020 mengakibatkan terjadi kenaikan kasus hingga 119 persen dan tingkat kematian mingguan meningkat mencapai 57 persen. Sedangkan libur panjang pada 28 Oktober-1 November 2020 menyebabkan terjadinya kenaikan kasus hingga 95 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen.

“Terakhir yang keempat, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020-3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46  persen,” ungkap Kepala Negara.

Pertimbangan lainnya, terang Presiden, bahwa Indonesia harus menjaga tren penurunan kasus aktif yang terjadi dalam dua bulan terakhir, yaitu menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari menjadi 108.032 kasus pada 15 April.

“Penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun. Kita pernah mengalami 14-15 ribu kasus per hari pada bulan Januari 2021 tapi kini berada di kisaran 4-6 ribu kasus per hari,” ujarnya.

Tren kesembuhan juga terus mengalami peningkatan. Pada 1 Maret tercatat sebanyak 1.151.915 pasien yang sembuh atau 85,88 persen dari total kasus, sedangkan pada 15 April meningkat menjadi 1.438.254 pasien sembuh atau telah mencapai 90,5 persen sembuh dari total kasus.

Presiden Jokowi menyampaikan, tren penanganan COVID-19 yang positif tersebut harus terus dijaga, termasuk melalui kebijakan peniadaan mudik yang diambil oleh pemerintah. “Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik. Untuk itulah pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat,” ujar Presiden. 

(FID/UN)

Presiden Indonesia Jokowi Serahkan Zakat Sekaligus Luncurkan Gerakan Cinta Zakat

Redaksi    Jumat, April 16, 2021    Comment   

Presiden Indonesia Jokowi Serahkan Zakat Sekaligus Luncurkan Gerakan Cinta Zakat

Presiden menunaikan zakat, di Istana Negara Jakarta, Kamis (15/04/2021) siang. (Foto: Humas/Teguh)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Indonesia Jokowi menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kamis (15/04/2021) siang, di Istana Negara, Jakarta.

“Alhamdulillah, pada hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju bisa tetap berzakat di tengah pandemi. Untuk tetap juga mematuhi dan menjaga protokol kesehatan, saat ini zakat bisa dilakukan secara online,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara mengatakan, membayar zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan sesama manusia terutama para mustahik.

“Saya harapkan dana zakat yang dihimpun oleh Baznas ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu Saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan akibat pandemi COVID-19 dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di negara kita,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sekaligus meluncurkan Gerakan Cinta Zakat. Gerakan ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah, serta memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

“Gerakan Cinta Zakat ini sejalan dengan program pemerintah yang memiliki kerja besar, kerja sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, menangani musibah dan bencana, serta menuntaskan program-program SDGs,” ujarnya.

Presiden pun mengimbau pejabat negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga seluruh kepala daerah untuk menunaikan zakat melalui amil zakat resmi agar membantu mewujudkan kesejahteraan dan memberikan keberkahan kepada semuanya.

“Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Swt.,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Baznas Noor Achmad, beserta seluruh pimpinan Baznas di provinsi dan para gubernur yang mengikuti kegiatan secara virtual di wilayah masing-masing. 

(FID/UN)

Libatkan Banyak UMKM, Jokowi katakan Kebangkitan Industri Otomotif Harus Terus Dijaga

Redaksi    Jumat, April 16, 2021    Comment   

Libatkan Banyak UMKM, Jokowi katakan Kebangkitan Industri Otomotif Harus Terus Dijaga

Presiden Jokowi pada Pembukaan Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021, Kamis (15/04/2021) pagi, dari Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Pemberlakuan kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) bagi kendaraan bermotor sejak Maret lalu, mampu mendorong peningkatan penjualan dan daya beli produk otomotif. Peningkatan tersebut dapat menggeliatkan sektor industri otomotif dan sektor terkait lainnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, berdasarkan laporan Menteri Perindustrian, terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap permintaan produk otomotif hingga mencapai 190 persen.

“Artinya harus inden, artinya ini yang memproduksi kewalahan, artinya lagi industri otomotif sudah bangkit kembali. Ini harus betul-betul kita jaga agar kebangkitan di industri otomotif ini jangan sampai terganggu lagi karena pandemi COVID-19 naik,” ujarnya saat membuka Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021, Kamis (15/04/2021) pagi, dari Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.

Industri manufaktur Indonesia juga mulai berangsur pulih. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang dirilis IHS Market menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia berada di level ekspansif yaitu di angka 53,2, sementara rilis Bank Indonesia (BI) menunjukkan PMI Indonesia  di angka 55.

Presiden Jokowi mengungkapkan, capaian tersebut lebih tinggi dari level Indonesia sebelum pandemi. “Pada keadaan normal angka kita di angka 51, justru sudah melompat naik di atas kenormalan,” ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan, industri otomotif merupakan salah satu penggerak perekonomian yang pertumbuhannya harus segera diakselerasi atau dipercepat karena industri ini melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Keterlibatan industri UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah] dalam rantai pasok juga harus terus ditingkatkan dan nilai tambah untuk ekonomi dalam negeri juga harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Kebangkitan industri otomotif, imbuh Presiden, juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingin industri otomotif Indonesia segera bangkit setelah diterpa pandemi COVID-19. Keinginan saya juga, segera mempekerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja dan juga ikut menggerakkan industri UMKM, dan juga segera bisa menaikkan ekspor kita ke negara-negara lain ke pasar global,” ujarnya.

Ditambahkan Presiden, pemerintah juga terus mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). “Pemerintah berharap kapasitas produksi industri otomotif dalam negeri bisa ditingkatkan dengan pemakaian kandungan lokal yang semakin tinggi. Dan juga bukan hanya mengurus pasar dalam negeri saja, tapi bergerak menggarap pasar-pasar ekspor,” tuturnya.

Lebih lanjut Kepala Negara mengatakan, investasi di sektor otomotif juga menjadi prioritas untuk terus ditumbuhkan. Dalam upaya peningkatan iklim investasi, pemerintah pun telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kita juga sekarang sudah memiliki Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority), yang ini kita harapkan akan memberikan banyak kemudahan dan kepastian bagi para investor untuk membangun usaha produktif di negara kita,” tuturnya.

Namun, Presiden menekankan saat ini Indonesia masih berada di masa pandemi, oleh karena itu upaya pemulihan ekonomi harus sejalan dengan penanganan COVID-19. Untuk itu, strategi gas dan rem harus terus dilaksanakan.

“Kita harus tetap waspada terhadap pandemi COVID-19 tapi juga kita tidak boleh berhenti dalam menggerakkan ekonomi, tetap dengan kewaspadaan, tetap dengan kehati-hatian. Gas dan rem yang selalu saya sampaikan dalam penanganan kesehatan, penanganan ekonomi harus terus kita jaga dan kita lakukan agar kesehatan aman, ekonomi bisa bergerak maju,” pungkasnya. 

(FID/UN)

Jokowi Minta Daerah Perbanyak Program Padat Karya untuk Buka Lapangan Kerja

Redaksi    Jumat, April 16, 2021    Comment   

Jokowi Minta Daerah Perbanyak Program Padat Karya untuk Buka Lapangan Kerja

Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam, Mendagri, dan Seskab pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual, dari Istana negara, Jakarta, Rabu (14/04/2021). (Foto: BPMI Setpres Muchlis Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan APBD mereka dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi. Salah satu caranya yaitu dengan memperbanyak program-program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana negara, Jakarta, Rabu (14/04/2021).

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga harus bersegera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Tak kalah penting, Kepala Negara kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itu lah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” ujar Presiden.

Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakini akan dapat dengan mudah dilakukan. 

(BPMI SETPRES/UN)

Presiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual

Redaksi    Selasa, April 13, 2021    Comment   

Presiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa sore 13 April 2021.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa sore 13 April 2021.

Pertemuan bilateral tersebut dilakukan sehari setelah pembukaan Pameran Hannover Messe 2021, dimana Indonesia didapuk sebagai negara mitra atau partner country.

Kanselir Merkel menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang telah bersedia menjadi negara mitra dalam Hannover Messe 2021 dan menyakini bahwa kemitraan ini akan bermanfaat bagi upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Kanselir Merkel menyampaikan tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua G-20, sementara Jerman menjadi Ketua G-7. Diharapkan dapat dilakukan sinergi prioritas kerja dengan baik antara kedua negara.

“Suatu kehormatan bagi Indonesia ditunjuk sebagai Negara Mitra Hannover Fair 2021 dan juga nanti di tahun 2023”, kata Presiden Joko Widodo. Presiden juga mengapresiasi kepimpinan Kanselir Merkel selama hampir 16 tahun dalam meningkatkan hubungan bilateral.

Kedua pemimpin membahas secara terbuka beberapa isu bilateral, antara lain kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama ekonomi dan Perubahan Iklim.

Selain itu, isu Myanmar juga menjadi salah satu topik tukar pikiran mengenai isu kawasan.

Dalam pembahasan isu kesehatan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai penanganan covid-19 di masing-masing negara. Keduanya menyampaikan kekhawatiran dengan masih terus terjadinya nasionalisme vaksin, yang akan sangat menganggu ketersediaan vaksin dunia dan menggangu kesetaraan akses vaksin bagi semua.

Presiden menyampaikan bahwa kasus positif di Indonesia sudah mulai membaik. Selain disebabkan oleh protokol kesehatan yang terus diterapkan, penurunan angka juga disebabkan karena kebijakan micro lockdown sampai pada tingkat desa.

“Di bulan Januari, angka positif Indonesia sempat mencapai lebih dari 14 ribu dalam satu hari. Sementara dalam dua minggu ini, angka positif berkisar 4-5 ribu per hari”, kata Presiden.

Presiden juga menjelaskan mengenai program vaksinasi yang sudah mulai dilakukan di Indonesia. Selain Sinovac, Indonesia saat ini juga memakai vaksin Astra Zeneca.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya kedua negara membangun kerjasama kesehatan ke depan.

Sementara di bidang investasi dan industri, Kanselir Merkel melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi mitra penting Jerman.

Presiden Jokowi menyampaikan investasi memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi. “Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang akan dapat mendukung kerjasama di bidang investasi”, jelas Presiden.

Presiden juga menawarkan kerja sama pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah vokasi dan peningkatan investasi industri Jerman untuk membangun basis produksi dan rantai pasok global Jerman di kawasan.

“Saya menawarkan kepada Jerman untuk mengembangkan kawasan industri khusus Jerman (German Industrial Quarter) di Kawasan Industri Terpadu Batang,” ucap Presiden.

Mengenai perubahan iklim, kedua pemimpin juga memiliki komitmen yang sama bagi upaya pengurangan emisi sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan masing-masing negara.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pembangunan hijau”, kata Presiden. Salah satu contoh adalah upaya yang terus dikembangkan baik restorasi hutan mangrove, maupun upaya pembangunan energi secara berkelanjutan.

Terkait dengan isu kawasan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai isu Myanmar.

Presiden menyampaikan sikap Indonesia sangat jelas dari sejak awal, yaitu meminta dihentikannya penggunaan kekerasan dan mendorong dilakukannya dialog.

“Dialog diantara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar”, tambah Presiden.

Indonesia juga telah mengusulkan dilakukannya KTT ASEAN guna membahas isu Myanmar dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan.

Jerman adalah salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa. Indonesia telah memiliki kemitraan komprehensif sejak tahun 2012. Jerman merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa, mitra investasi terbesar ke-4 di Eropa dan wisatawan Jerman merupakan ke-3 terbesar dari Eropa.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(BPMI SETPRES/UN)

Kanselir Angela Merkel Harap Hannover Messe Berkontribusi Perkuat Ekonomi Indonesia-Jerman

Redaksi    Selasa, April 13, 2021    Comment   

Kanselir Angela Merkel Harap Hannover Messe Berkontribusi Perkuat Ekonomi Indonesia-Jerman

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat secara resmi membuka Hannover Messe 2021, secara virtual, Senin (12/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/ Muchlir Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kanselir Jerman Angela Merkel menyampaikan harapnya agar perhelatan Hannover Messe 2021 dapat memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi Jerman dan Indonesia.

“Saya mengharapkan bagi negara Indonesia dan Jerman, supaya pameran ini bisa ikut bisa memberi kontribusi untuk menguatkan ekonomi dan pembangunan kedua negara,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Hannover Messe 2021: Digital Edition, secara virtual, Senin (12/04/2021).

Pada ajang Hannover Messe yang dihelat secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra (official partner country), menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang memperoleh kehormatan tersebut.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengungkapkan, tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20, di saat Jerman juga akan menjadi tuan rumah negara KTT G7. Hal ini dinilainya dapat menciptakan peluang kerja sama yang lebih strategis bagi kedua negara.

Angela Merkel juga mengungkapkan, Indonesia merupakan negara mitra yang kuat bagi Jerman. Kemitraan dengan Indonesia dalam penyelenggaraan pameran internasional, tidak hanya pada Hannover Messe, akan tetapi juga di bidang-bidang lainnya seperti pameran internasional pariwisata Berlin.

“Bagi kami di Jerman, negara Indonesia merupakan destinasi impian. Itulah salah satu sebab Indonesia pernah menjadi negara mitra di pameran pariwisata internasional,” tuturnya.

Ditambahkannya, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara tujuan pariwisata akan tetapi juga negara yang tepat untuk pengembangan inovasi, transformasi teknologi, dan pendidikan vokasi. Oleh sebab itu, Kanselir Jerman juga menyambut baik ajakan Presiden Jokowi untuk bermitra dalam melakukan transformasi digital di Indonesia.

“Anda sudah menceritakan transformasi dan pendidikan vokasi, kami juga di masa depan ingin menjadi mitra erat untuk Indonesia untuk sama-sama menghadapi transformasi teknologi dan digitalisasi,” tandasnya.

Partisipasi Indonesia dalam Hannover Messe kali ini sejalan dengan inisiatif strategis peta jalan industri nasional “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan Presiden Jokowi pada 4 April 2018 silam.

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema “Making Indonesia 4.0” dan slogan “Connect to Accelerate” dalam penyelenggaraan ini, semua pihak di Indonesia bersinergi untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia yang sekaligus memperkenalkan kapabilitas negara di bidang teknologi manufaktur dan infrastruktur digital.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe ini didukung 156 exhibitor yang antara lain terdiri dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. 

(YK/FID/HUMAS KEMLU/UN)

Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

Redaksi    Selasa, April 13, 2021    Comment   

Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

Presiden Jokowi saat pembukaan Hannover Messe 2021, Senin (12/04/2021) malam, dari Istana Negara, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Menjelang satu abad kemerdekaan pada tahun 2045 mendatang, Indonesia bersiap mewujudkan visi Indonesia Emas melalui industri 4.0. Saat ini, perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara dan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan visinya.

“Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki start-up sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 decacorn,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan Hannover Messe 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Senin (12/04/2021).

Disampaikan Presiden, pada tahun 2025 mendatang, industri 4.0 Indonesia diperkirakan akan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan jumlah mencapai 133 miliar Dolar AS.

Dengan didukung oleh 185 juta penduduk yang telah terhubung layanan internet, atau terbesar keempat dunia, kemajuan industri tersebut akan mengantarkan Indonesia menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi global di tahun 2030 mendatang.

Terkait hal tersebut, Indonesia mengajak Jerman untuk bermitra dan bersama mewujudkan transformasi digital di Indonesia. “Saya ingin mengajak Jerman untuk bermitra mewujudkan transformasi digital di Indonesia,” ujar Presiden.

Kepala Negara menambahkan, Indonesia sendiri telah menyiapkan peta jalan implementasi “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu. Melalui peta jalan tersebut, terdapat tiga hal utama yang akan menjadi kekuatan dan fokus yang akan ditempuh Indonesia dalam mewujudkan pengembangan industri 4.0.

“Pertama, di era industri 4.0 penguatan SDM [sumber daya manusia] adalah kebutuhan. Indonesia memiliki bonus demografi, pada tahun 2030, jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh dua kali lipat,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, tantangan yang dihadapi adalah untuk menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things.

“Saya yakin, Jerman dapat mendukung penguatan SDM Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi, penguatan riset, dan penguatan universitas berbasis teknologi,” ujarnya.

Kedua, penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan industri 4.0. Pembenahan iklim investasi ini, ujar Presiden, membutuhkan reformasi struktural yang salah satunya dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempermudah izin usaha, memberikan kepastian hukum, memberikan insentif. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi ekonomi digital. Undang-Undang Cipta Kerja akan mendukung pengembangan industri 4.0,” ujarnya.

Ketiga, investasi pada pembangunan hijau yang menurut World Economic Forum memiliki potensi bisnis sebesar 10,1 triliun Dolar AS dengan peluang pembukaan 395 juta lapangan kerja baru hingga 2030 mendatang.

Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk pembangunan hijau, di antara melalui pengembangan biodiesel dari kelapa sawit serta pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS Atap) di sektor rumah tangga. Pembangunan ini, ujar Presiden, tak hanya akan mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja baru.

“Di saat yang sama, Indonesia siap berkontribusi pada energi masa depan. Sebagai negara produsen nikel terbesar dunia, Indonesia juga mengembangkan pengolahan bijih nikel menjadi baterai litium, sebagai komponen utama baterai ponsel maupun mobil listrik,” ujarnya.

Kemitraan Indonesia dan Jerman untuk pembangunan hijau ke depan, imbuh Presiden, juga merupakan salah satu prioritas.

Menutup sambutannya, Kepala Negara optimistis kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Jerman akan mampu membawa kedua negara keluar dari pandemi.

“Kita harus melompat jauh keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih kuat. Saya yakin Indonesia dan Jerman dapat bermitra untuk keluar dari pandemi ini sebagai pemenang,” tandasnya. 

(YK/FID/UN)

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel Buka Hannover Messe 2021

Redaksi    Selasa, April 13, 2021    Comment   

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel Buka Hannover Messe 2021

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat secara resmi membuka Hannover Messe 2021, secara virtual, Senin (12/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/ Muchlir Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel secara bersama meresmikan pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition, secara virtual, Senin (12/04/2021). Peresmian yang dilakukan oleh kedua pemimpin ini menandakan dimulainya pameran terbesar dunia untuk teknologi industri, yang telah berjalan selama lebih dari 72 tahun.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara mitra pada Hannover Messe 2021 untuk kedua kalinya setelah 26 tahun yang lalu,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Kepala Negara menyampaikan, tema transformasi teknologi yang diusung Hannover Messe kali ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi saat ini.

Dalam pameran yang berlangsung secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra (official partner country) sekaligus menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pernah mendapat kehormatan tersebut. Hal ini akan mendukung upaya penjenamaan (branding) negara atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pelaku manufaktur global.

Partisipasi Indonesia tersebut juga sejalan dengan inisiatif strategis peta jalan industri nasional “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan Presiden pada 4 April 2018 silam.

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema “Making Indonesia 4.0” dan slogan “Connect to Accelerate” dalam penyelenggaraan ini, semua pihak di Indonesia bersinergi untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia yang sekaligus memperkenalkan kapabilitas negara di bidang teknologi manufaktur dan infrastruktur digital.

“Di masa pandemi, transformasi teknologi khususnya teknologi digital semakin penting. Transformasi teknologi yang menciptakan momentum, bukan saja membawa dunia keluar dari pandemi,  namun sekaligus melakukan lompatan besar ke depan,” kata Presiden.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe ini didukung 156 exhibitor yang terdiri dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. Di antara 156 exhibitor tersebut, 93 di antaranya merupakan pendaftar baru dan 63 exhibitor merupakan calon peserta Hannover Messe 2020 yang dibatalkan pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19.

Dalam rangkaian agenda Hannover Messe 2021, pemerintah telah menyiapkan beberapa kerja sama di bidang industri baik itu dalam kerangka Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B).  Hannover Messe 2021 akan menampilkan digitalisasi presentasi produk, beragam tema konferensi, dan business matchmaking berbasis perangkat lunak, sehingga secara langsung merupakan terobosan, inovasi dalam ekshibisi teknologi solusi industri.

Hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(YK/FID/UN)

Gempa Jawa Timur, Jokowi Instruksikan Langkah Tanggap Darurat

Redaksi    Senin, April 12, 2021    Comment   

Gempa Jawa Timur, Jokowi Instruksikan Langkah Tanggap Darurat

Seorang pria menyelamatkan barang miliknya di sebuah rumah yang rusak akibat gempa bumi di Lumajang, Jawa Timur, 11 April 2021. (Foto: Antara/Zabur Karuru via REUTERS)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR beserta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil langkah-langkah tanggap darurat guna mengatasi dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6.1 yang terjadi di Jawa Timur, Sabtu, (10/4).

“Aparat terkait lainnya juga pemprov, pemerintah kota dan kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat mencari dan menemukan korban yang tertimpa teruntuhan dan melakukan segera, melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (11/4).

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan semua pihak bahwa letak geografis Indonesia berada di wilayah cincin api atau ring of fire. Maka dari itu aktivitas alam, baik berupa gempa bumi dan bencana alam lainnya, bisa terjadi kapan saja.

“Dan oleh sebab itu saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” katanya.

Tidak lupa atas nama pribadi dan rakyat Indonesia, Jokowi mengucapkan duka cita mendalam atas korban meninggal dunia yang terjadi akibat gempa bumi tersebut.

Bencana gempa mengguncang Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/4), pada pukul 14.00 WIB. Pusat gempa berada di laut dengan jarak 96 km arah selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan kedalaman 80 km. Sebelumnya, gempa tersebut diperkirakan mencapai skala 6,7, tetapi BMKG memutakhirkan parameter gempa menjadi 6,1.

Gempa tersebut berdampak pada delapan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabuapten Trenggalek, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jember.

BNPB, Sabtu (10/4), melaporkan gempa tersebut mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, satu orang luka berat dan 22 orang luka ringan, dan lebih dari 300 rumah di Jawa Timur rusak. [gi/ah]

Oleh: VOA

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat

Redaksi    Senin, April 12, 2021    Comment   

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat

Presiden Joko Widodo

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi menyampaikan, telah mendapatkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengenai terjadinya gempa magnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada hari Sabtu (10/04/2021) siang kemarin serta gempa susulan yang terjadi pagi hari ini, Minggu (11/04/2021).

Kepala Negara pun langsung memerintahkan sejumlah jajarannya untuk bertindak cepat melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (11/04/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajaran aparat terkait lainnya, juga pemprov [pemerintah provinsi], pemerintah kota dan kabupaten, untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan, dan segera melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat musibah tersebut.

“Saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana terus ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api dan aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa maupun aktivitas lain.

“Saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah ring of fire, di wilayah cincin api. Oleh karena itu, aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa dan yang lain-lainnya, kapan saja. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” tandasnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa tektonik magnitudo 6,1 terjadi Sabtu (10/04/2021) pukul 14.00.16 WIB di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, dengan episenter pada koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 kilometer arah Selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim pada kedalaman 80 kilometer.

Tak hanya di wilayah Malang, guncangan akibat gempa juga dirasakan di sejumlah daerah, antara lain Blitar, Kediri, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Banjarnegara, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Mojokerto, Klaten, Yogyakarta, bahkan hingga beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat dan Bali. 

(FID/UN)

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI

Redaksi    Minggu, April 11, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tanggal 6 April 2021

“Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI,” disebutkan pada Pasal 1 peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini.

Dituangkan dalam Keppres, pembentukan satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu,” ketentuan dalam peraturan ini.

Susunan organisasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini terdiri dari pengarah dan pelaksana.

Tugas dari pengarah adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI;

b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI;

c. memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI; dan

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Pengarah terdiri dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menko Bidang Perekonomian; Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Keuangan (Menkeu); Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham); Jaksa Agung; dan Kapolri.

Sedangkan, pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan aset properti BLBI;

b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI;

c. dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI, menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada pengarah;

d. melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI;

e. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian/lembaga; dan

f. melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tujuh orang anggota.

“Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah sesuai dengan kebutuhan dan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selaku pengarah paling sedikit satu kali setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan,” bunyi Keppres ini.

Di bagian akhir Keppres 6/2021 disebutkan, segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan.

“Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023,” ditegaskan Presiden Jokowi dalam peraturan yang berlaku sejak ditetapkan ini.

Sebagaimana dituangkan pada bagian awal Keppres, saat terjadi krisis sektor keuangan tahun 1997, pemerintah telah memberikan BLBI terhadap korporasi atau perseorangan yang kemudian pelaksanaan pemulihannya dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dengan berakhirnya masa tugas dan bubarnya BPPN yang diatur melalui Keppres Nomor 15 Tahun 2004, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menkeu.

Disebutkan pada Keppres, dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menkeu tersebut masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan, dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara.

Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antarkementerian/lembaga.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan diterbitkannya Keppres 6/2021 ini oleh Presiden Joko Widodo. (UN)

Temui Pengungsi di Adonara, Jokowi pesankan tetap jalankan Protokol Kesehatan

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Temui Pengungsi di Adonara, Jokowi pesankan tetap jalankan Protokol Kesehatan

Presiden Jokowi menemui pengungsi Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Selain mengunjungi Kabupaten Lembata, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga mengunjungi Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Jumat (09/04/2021). 

Wilayah tersebut juga merupakan salah satu yang terdampak paling parah saat bencana terjadi beberapa waktu lalu.

Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara meninjau lokasi dan tempat pengungsian yang tepatnya berada di Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ile Boleng.

“Sore hari ini saya berada di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah pagi tadi saya juga meninjau di Kabupaten Lembata,” ujar Presiden dalam keterangan persnya setelah peninjauan.

Presiden Jokowi mengatakan, warga terdampak bencana di lokasi tersebut nantinya juga akan direlokasi ke wilayah baru yang akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat siap untuk segera membangun rumah-rumah baru bagi warga setempat.

“Lokasi yang ada sekarang ini akan kita relokasi yang nanti segera ditetapkan oleh Bupati dan Gubernur. Tapi yang jelas Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) siap untuk membangun rumahnya secepat-cepatnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut mengingatkan warga setempat yang saat ini tengah berada di pengungsian untuk tetap berdisiplin menegakkan protokol kesehatan.

“Hati-hati, (jalankan) protokol kesehatan. Semua pakai masker agar yang namanya COVID-19 tidak semakin menyebar di mana-mana, utamanya di Nusa Tenggara Timur,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diterima dari Posko Bencana Nele Lamadike, per 8 April 2021 kemarin diketahui sebanyak 56 warga setempat meninggal, 34 orang mengalami luka-luka, dan 1 orang lainnya belum ditemukan. Di wilayah tersebut sebanyak 870 orang mengungsi di sejumlah titik pengungsian yang berada di sekitar lokasi.

Adapun sebanyak 48 rumah tercatat mengalami kerusakan dengan rincian 9 unit mengalami rusak berat, 9 unit lainnya rusak ringan, dan 30 unit rumah hanyut atau tertimbun longsor.

Sementara untuk Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan, diketahui sebanyak 71 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya masih dalam pencarian.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon. 

(FID/AIT/UN)

Jokowi Tunaikan Salat Jumat di Masjid Babul Jannah, Desa Amakaka, NTT

Yakop    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Jokowi Tunaikan Salat Jumat di Masjid Babul Jannah, Desa Amakaka, NTT

Presiden Jokowi usai menunaikan Salat Jumat di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Lembata, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Setelah melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (09/04/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunaikan salat Jumat bersama rombongan dan warga sekitar. 

Kali ini Presiden salat Jumat di Masjid Babul Jannah yang berlokasi di desa yang sama.

Setibanya di Masjid Babul Jannah, Presiden langsung mengambil wudu dari tempat penampungan air. 

Setelah itu, Presiden tampak menjalankan salat sunnah terlebih dahulu sebelum mengikuti salat Jumat berjemaah. 

Usai salat Jumat berjemaah, Presiden kemudian menjadi imam salat jamak Asar.

Tampak turut menjadi jemaah dalam salat tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Henri Alfiandi. 

(BPMI SETPRES/UN)

Tinjau Penanganan Bencana di NTT, Jokowi Pastikan Kebutuhan para Pengungsi Tercukupi

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Tinjau Penanganan Bencana di NTT, Jokowi Pastikan Kebutuhan para Pengungsi Tercukupi

Presiden Jokowi melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Lembata, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (09/04/2021), mengunjungi Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, yang merupakan salah satu lokasi terdampak bencana yang disebabkan oleh siklon tropis Seroja.

Di lokasi itu, Kepala Negara bersama jajaran terkait meninjau dampak kerusakan di desa yang terletak di Kabupaten Lembata tersebut. 

Kabupaten ini diketahui sebagai salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Siang hari ini saya berada di Desa Amakaka di mana bencana banjir bandang yang ada di Kabupaten Lembata ini korbannya paling banyak,” ujar Presiden.

Atas nama pribadi dan mewakili pemerintah, Kepala Negara menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana.  

“Saya, secara pribadi dan mewakili pemerintah, mengucapkan duka yang mendalam atas korban yang ada. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang terbaik, dan yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengunjungi warga setempat yang kini tengah berada di lokasi pengungsian di Kantor Kecamatan Ile Ape. 

Di sana Kepala Negara menemui para pengungsi dan ingin memastikan bahwa segala kebutuhan warga telah tercukupi. 

Presiden Jokowi  juga mendengarkan sejumlah keluhan masyarakat setempat yang nantinya akan ditindaklanjuti selama proses penanganan.

“Untuk pengungsian juga sudah dipastikan untuk logistiknya cukup. Hanya tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal. Saya terima (masukannya),” tuturnya.

Melalui kunjungan dan peninjauan ini, Presiden Jokowi  telah berbicara dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mengenai penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah setempat. Atas persetujuan masyarakat, warga di lokasi terdampak bencana ini nantinya akan direlokasi di mana proses pembangunannya akan segera dilakukan secepat-cepatnya.

Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan agar proses pencarian di tengah medan berbatuan yang menyulitkan pengoperasian alat berat untuk tetap dilakukan.

“Sampai siang hari ini, total korban di Nusa Tenggara Timur ada 163 yang meninggal dan masih dalam pencarian 45 orang. Ini yang akan terus kita usahakan agar yang dalam pencarian tadi bisa segera ditemukan."

"Kalau kita lihat di lapangan memang keadaannya berbatuan, batu yang besar-besar, yang itu sangat menyulitkan alat-alat berat kita. Tetapi tadi sudah saya perintahkan untuk terus dicari dan ditemukan yang masih hilang,” ujarnya.

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, sebelumnya juga telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang, longsor, dan gelombang pasang yang terjadi di wilayahnya. Status tersebut ditetapkan terhitung mulai tanggal 4 hingga 17 April 2021 mendatang untuk mempercepat proses pemulihan wilayah setempat selepas bencana.

Untuk diketahui, Kepala Negara beserta rombongan terbatas tiba di Kabupaten Sikka sekira pukul 09.38 WITA. Setelahnya, Presiden langsung bergerak mengunjungi wilayah di Kecamatan Ile Ape dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bandar Udara Wonopito, Kabupaten Lembata, untuk kemudian menempuh perjalanan melalui jalur darat sampai di lokasi.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

(BPMI SETPRES/UN)

Presiden Jokowi kunjungi di Lembata NTT Tinjau Terdampak dan Penanganan Bencana

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Presiden Jokowi kunjungi di Lembata NTT Tinjau Terdampak dan Penanganan Bencana

Presiden Jokowi mendapat penjelasan mengenai mengenai bencana banjir bandang di Lembata, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meninjau lokasi terdampak dan penanganan bencana di wilayah tersebut,Jumat (09/04/2021).

Bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB pagi, Kepala Negara tiba di Bandar Udara (Bandara) Frans Seda, Kabupaten Sikka, sekitar pukul 09.38 WITA dan langsung disambut oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Kemudian, sekitar pukul 09.50 WITA, Presiden memasuki Helikopter Super Puma didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat untuk berangkat menuju Bandar Udara Wonopito, Kabupaten Lembata.

Setiba di Bandara Wunopito, Lembata sekitar pukul 10.40 WITA, Presiden Jokowi disambut Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dan langsung menuju ruang tunggu di bandara tersebut.

Di ruang tunggu, Kepala Negara mendengarkan penjelasan Bupati Lembata terkait bencana yang terjadi di daerahnya. 

Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Selanjutnya, sekitar pukul 11.00 WITA, Presiden bersama rombongan terbatas berangkat menuju lokasi bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata.

Cuaca ekstrem yang terjadi akibat Siklon Tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan NTT yang mengalami dampak paling besar. 

Cuaca ekstrem tersebut memicu terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di kedua wilayah tersebut.

Langkah penanganan bencana telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah pascabencana tersebut. Presiden Jokowi, Selasa (06/04/2021) lalu, memimpin Rapat Terbatas membahas penanganan bencana di kedua provinsi tersebut.

Dalam rapat yang digelar melalui konferensi video ini, Presiden menyampaikan sejumlah arahan, di antaranya percepatan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan; memastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang dibutuhkan oleh para korban; pemenuhan kebutuhan para pengungsi; serta percepatan perbaikan infrastruktur penunjang yang rusak akibat bencana.

Presiden juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca sangat ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Indonesia.

“Saya minta untuk BMKG untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrem akibat dari Siklon Tropis Seroja ini. Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG."

"Mereka harus tahu semuanya, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya untuk menghadapi  ancaman risiko, baik itu angin kencang, bahaya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” ujarnya. (BPMI/UN)

Dihadiri Presiden Jokowi Secara Virtual, KTT D-8 Hasilkan Dua Dokumen

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Dihadiri Presiden Jokowi Secara Virtual, KTT D-8 Hasilkan Dua Dokumen

Presiden Jokowi saat mengikuti  KTT ke-10 D-8, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). KTT ini merupakan pertemuan tiga tahunan para kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggotanya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden pada pertemuan tersebut mengatakan bahwa KTT yang mengangkat tema ‘Partnership for a Transformative World: Harnessing the Power of Youth and Technology’ ini dihadiri oleh hampir semua negara anggota.

“KTT D-8 dihadiri oleh hampir semua pemimpin negara anggota D-8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria. KTT ke-10 D-8 ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina selaku ketua atau chair dari D-8,” ujarnya.

D-8 didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1997 lalu untuk menghimpun kekuatan ekonomi negara-negara berpenduduk muslim dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang beragam. Penyelenggaraan KTT kali ini bertepatan dengan 24 tahun berdirinya D-8.

Menlu mengemukakan bahwa dalam KTT ini, para pemimpin D-8 memiliki pandangan yang serupa mengenai kerja sama untuk menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi bagi negara-negara anggota

“Situasi pandemi dan upaya untuk bekerja sama menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi mendominasi pandangan para pemimpin D-8 dalam KTT tadi,” ungkapnya.

Dalam KTT ini juga dilakukan serah terima keketuaan dari Turki sebagai Ketua D-8 sebelumnya kepada Bangladesh. Dalam pertemuan juga telah dihasilkan dua dokumen, yakni Dhaka Declaration dan Decennial Roadmap for 2020-2030.

“Dhaka Declaration merupakan deklarasi yang berisikan komitmen politis arah D-8 ke depan untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi pembangunan dan meningkatkan daya tawar organisasi di tingkat global,” ujarnya.

Sementara Decennial Roadmap for 2020-2030 merupakan pedoman dan kerangka waktu yang disusun negara-negara anggota D-8 untuk mencapai komitmen yang telah ditetapkan dalam Dhaka Declaration selama satu dekade ke depan.

Untuk diketahui, KTT yang digelar pada 8 April 2021 ini merupakan puncak rangkaian pertemuan D-8 selama empat hari yang dimulai dari tanggal 5 hingga 8 April 2021. Rangkaian acara tersebut terdiri atas pertemuan komisioner, pertemuan tingkat menteri luar negeri, dan berbagai side event antara lain youth summit dan business forum.

“Sejumlah prakarsa yang juga disahkan pada KTT ke-10 kali ini antara lain soft launching D-8 Payment Card, kemudian D-8 Network of Pioneer for Research and Innovation, dan D-8 Creative, Economy, and Financial Center. Semuanya adalah untuk memfasilitasi kerja sama di antara negara-negara anggota D-8,” tandas Menlu.

Selain Menlu, turut mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ke-10 D-8 antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. (UN)