Jelang Libur Panjang, Pemerintah Imbau Masyarakat Tidak Ke Luar Negeri

Redaksi    Selasa, April 19, 2022    Comment   

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Imbau Masyarakat Tidak Ke Luar Negeri

Presiden Jokowi memimpin Ratas Evaluasi PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/04/2022). (Foto: Humas Setkab/Agung)

Borneo Tribun, Jakarta -- Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri pada saat libur panjang hari raya Idulfitri.

Kondisi pandemi di luar negeri berbeda dengan di tanah air dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dikhawatirkan dapat tertular virus jika bepergian ke sana.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (18/04/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Dengan adanya libur panjang, ini masyarakat juga diimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia, sehingga ada potensi penularan dari luar negeri,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pandemi saat ini belum berakhir sehingga masyarakat harus tetap waspada. Apalagi kasus di sejumlah negara juga mengalami peningkatanan, salah satunya di Tiongkok.

“Kita tetap harus waspada dan kita lihat di beberapa negara, termasuk di Shanghai, Cina itu terjadi kenaikan. Tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan tersebut membawa virus yang nanti dibawa oleh PPLN kita ke dalam negeri,” ujarnya.

Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa sejumlah negara tetangga lain juga mengalami lonjakan kasus, misalnya Republik Korea yang kasus hariannya mencapai ratusan ribu.

Untuk itu, Menkes mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker.

“Arahan dari Bapak Presiden kita harus hati-hati dan waspada, jangan sombong dan jemawa. Kita bisa melakukan pergerakan dengan lebih normal tapi tetap harus hati-hati dan waspada. Paling penting adalah pakai masker.

Masker itu sudah menjadi gaya hidup, saya lihat. Ibu-ibu yang punya jilbab, jilbabnya cokelat masker cokelat, jilbabnya kuning maskernya kuning. Jadi saya rasa bukan sesuatu hal yang aneh lagi.

Menkes juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menghadapi pandemi ini sehingga tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19.

“Kita jaga terus, disiplin memakai masker. Tidak usah terlalu terburu-buru mengikuti negara-negara lain yang terlampau agresif tapi kemudian malah naik lagi (kasusnya).

Karena sayang, momentum perbaikannya sudah kita capai dan ini juga akan sangat mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depannya,” tandasnya.

(YK/TGH/FID/JW/UN)

Presiden Ajak Masyarakat Hindari Puncak Arus Mudik

Redaksi    Selasa, April 19, 2022    Comment   

Presiden Ajak Masyarakat Hindari Puncak Arus Mudik

Presiden RI Joko Widodo.

Borneo Tribun, Jakarta -- Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik tahun 2022 ini.

Jumlah yang sangat besar ini diperkirakan akan menimbulkan kemacetan parah.

Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal untuk mengurangi kemacetan.

“Saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022."

"Saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja,” ujar Jokowi.

Kepala Negara menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kemacetan pada saat arus mudik.

“Pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah (one way), dan larangan truk masuk jalan tol,” kata Jokowi.

Menutup pernyataannya, Presiden juga kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan utamanya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tandasnya.

(YK/TGH/UN)

Pastikan Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Turut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng

Redaksi    Selasa, April 12, 2022    Comment   

Pastikan Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Turut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng

Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan, di DIY, Minggu (13/03/2022) pagi. (Foto: BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan adanya pengawasan berlapis untuk memastikan penyaluran BLT Minyak Goreng tepat sasaran.

Menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital, masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.

“Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs cekbansos. Di dalamnya ada data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT Minyak Goreng,” ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dikutip dari laman Kemensos, Senin (11/04/2022).

Harru menambahkan, laman cekbansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. 

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu “usul” dan “sanggah”.

“Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error  (tidak layak tapi menerima bantuan),” ujarnya.

Lebih lanjut Harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit.

Teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.

“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.

“Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait,” ujarnya.

Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini,” pungkasnya.

(YK/UN)

Cegah Suhu Politik Memanas Jelang Pemilu, Presiden Jokowi: Lakukan Edukasi Politik

Redaksi    Senin, April 11, 2022    Comment   

Cegah Suhu Politik Memanas Jelang Pemilu, Presiden Jokowi: Lakukan Edukasi Politik

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontestan politik agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Menurut Presiden, menjelang pesta demokrasi, biasanya suhu politik di masyarakat akan menghangat.

Hal ini disampaikan Presiden ketika memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/04/2022).

“Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun.

“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” lanjutnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengarahkan agar pejabat bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022 segera disiapkan dan diseleksi dengan baik. Menurutnya, akan ada 101 daerah yang membutuhkan figur pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerahnya dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

(YK/FID/UN)

Tepis Isu Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Jadwal Pemilu Sudah Ditetapkan KPU

Redaksi    Senin, April 11, 2022    Comment   

Tepis Isu Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Jadwal Pemilu Sudah Ditetapkan KPU

Petugas pemilu memakai masker pelindung saat pemilihan kepala daerah di Denpasar, Provinsi Bali, 9 Desember 2020. (Foto: Antara/Fikri Yusuf via REUTERS)

BorneoTribun Jakarta -- Jelang demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan besok, 11 April 2022, oleh kalangan mahasiwa, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa tidak ada niatan dari pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang, dan juga terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan, Bogor, Minggu (10/4).

Jokowi menekankan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang (UU), tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni 2022. Selain itu, ia juga memastikan akan melantik jajaran KPU dan Bawaslu yang akan bertugas pada periode 2022-2027 pada 12 April. Segera setelah dilantik, katanya, pemerintah dan KPU beserta Bawaslu akan berbicara terkait pelaksanaan persiapan kedua hajatan besar ini mengingat Indonesia belum mempunyai pengalaman untuk melakukan pilkada serentak, sehingga persiapannya harus matang.

Jokowi juga mengintruksikan kepada Kemenko Polhukam untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan DPR dan KPU untuk mengejar penyelesaian payung hukum atau regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini. Menurutnya, penyusunan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada multitafsir yang bisa menimbulkan perselisihan di lapangan.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga berbicara terkait anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Jokowi mengatakan bahwa perkiraan dananya bisa mencapai Rp110,4 triliun, yakni kebutuhan anggaran KPU Rp76,6 triliun, dan Bawaslu Rp33,8 triliun.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan bahwa akan ada 101 daerah yang masa jabatan pimpinan daerahnya berakhir pada tahun ini. Jokowi pun menginstruksikan agar seleksi pejabat sementara yang akan memimpin daerah-daerah ini dilakukan dengan sangat baik mengingat situasi perekonomian yang saat ini cukup sulit akibat pandemi dan dampak dari perekonomian global.

“Ada tujuh gubernur, ada 76 bupati dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini, betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak gampang, agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Jokowi mengakui bahwa jelang tahun politik memang situasi politik di Tanah Air akan memanas. Namun ia berharap masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh berbagai kepentingan politik yang tidak bermanfaat.

“Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi, pendidikan politik yang masif kepada masyarakat. Kepada para kontenstan, jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi ini kita harapkan tidak terjadi di 2024,” tuturnya.

Tidak Tegas

Pengamat Politik Ujang Komaruddin menilai pernyataan Jokowi ini untuk meredam situasi jelang demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada esok hari. Ia juga melihat bahwa pemerintah terdesak dengan gerakan mahasiwa tersebut. Maka dari itu, seharusnya pihak Jokowi secara tegas mengeluarkan pernyataan untuk membantah spekulasi yang beredar terutama terkait Jokowi yang bisa menjabat tiga periode.

Namun, sayangnya dalam pernyataan hari ini, Ujang masih melihat bahwa pernyataan Jokowi tidak tegas dan masih ambigu.

“Masih kurang (tegas), karena jadwal pemilu iya 2024. Tapi kalau Jokowinya tiga periode bagaimana? Tiga periode itu berbeda dengan penundaan ataupun perpanjangan. Kalau perpanjangan dan penundaan jelas pemilunya tidak dilaksanakan di 2024, itu kan Pak Jokowi membantah itu dengan adanya jadwal dan lain sebagainya," kata Ujang.

"Yang jadi persoalan bagi mahasiswa yang akan berdemo itu adalah Jokowi tiga periode. Jokowi tiga periode itu, pemilunya tetap 2024, tetapi Pak Jokowi nanti jadi peserta lagi, itu yang dikhawatirkan. Karena di Pemilu 2024 Pak Jokowi bisa jadi peserta lagi dengan cara amandemen,” ungkapnya kepada VOA. [gi/ka]

Oleh: VOA Indonesia

Isu Pemilu Ditunda, Jokowi Tetapkan Tanggal Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Redaksi    Senin, April 11, 2022    Comment   

Isu Pemilu Ditunda, Jokowi Tetapkan Tanggal Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Ratas mengenai Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

BorneoTribun Jakarta -- Presiden meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.

Hal itu dikatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/4/2022). 

“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden.

Presiden juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut.

“Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” imbuhnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Presiden pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan.

“Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” ungkapnya.

Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

(YK/FID/UN)

Jokowi: 29 April dan 4-6 Mei Cuti Bersama Idulfitri 1443 H

Redaksi    Kamis, April 07, 2022    Comment   

Jokowi: 29 April dan 4-6 Mei Cuti Bersama Idulfitri 1443 H

Presiden Jokowi memimpin Ratas mengenai Persiapan Menghadapi Idulfitri 1443 H/2022 M, Rabu (06/04/2022), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idulfitri 1443 H pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022 serta cuti bersama Idulfitri sebanyak empat hari, yaitu pada 29 April serta 4-6 Mei 2022.

“Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022, dan juga menetapkan cuti bersama Idulfitri yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui Keputusan Bersama menteri-menteri terkait,” ujar Presiden dalam keterangan persnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (06/04/2022).

Presiden menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan cuti bersama ini untuk baersilaturahmi dengan orang tua, keluarga, serta handai taulan di kampung halaman. Namun Kepala Negara meminta agar masyarakat selalu waspada karena pandemi belum usai.

“Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan,” ujarnya.

Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sebanyak 85 juta orang. Dari jumlah tersebut, pemudik dari Jabodetabek diperkirakan sekitar 14 juta orang dan yang akan menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan sebanyak 47 persen. Presiden menegaskan, pemerintah akan berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik tersebut.

“Tentunya, pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman,” tandasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (06/05/2022) pagi Presiden Jokowi telah memimpin Ratas mengenai Persiapan Menghadapi Idulfitri 1443 H. Seperti diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), di dalam Ratas Presiden meminta jajarannya untuk mempersiapkan mudik Lebaran dengan matang.

“Beliau telah berpesan agar disiapkan dengan matang oleh seluruh kementerian terkait dan lembaga terkait,” ujar Muhadjir.

(YK/SLN/UN)

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Tepat Ambil Kebijakan dan Empati pada Rakyat

Redaksi    Kamis, April 07, 2022    Comment   

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Tepat Ambil Kebijakan dan Empati pada Rakyat

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (05/04/2022), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Situasi global yang tidak mudah saat ini memperburuk tekanan inflasi dan mengakibatkan lonjakan harga komoditas global terutama energi dan pangan yang juga berdampak pada perekonomian di tanah air. Oleh karena itu, saat menyampaikan arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengambil kebijakan dengan tepat dan berempati pada rakyat.

“(Harga) barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati, utamanya masalah ketersediaan pasokan dua hal tadi, pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran. Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat.” ujar Presiden.

Kepala Negara menyampaikan, angka inflasi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat yang mencapai 7,9 persen, Uni Eropa 7,5 persen, hingga Turki di angka 54 persen, turut memberikan dampak dalam naiknya harga energi, seperti bahan bakar minyak (BBM) di tanah air. Presiden pun meminta jajarannya untuk selalu waspada dan memantau kenaikan harga, utamanya di sektor pangan dan energi.

“Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Enggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) Pertamax. Oleh sebab itu, kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas dan terutama memang, selain harga energi, dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat penting untuk terus kita waspadai bersama, dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta jajarannya untuk bekerja secara detail dan bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil kepada masyarakat.

“Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan, dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta jajarannya melakukan langkah persiapan ekstra dalam menghadapi arus mudik tahun ini karena keinginan masyarakat untuk mudik pada tahun ini sangat tinggi. Secara khusus Presiden meminta jajaran Polri dibantu TNI dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan jalannya mudik dengan baik.

“Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik, dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya. Harus mulai dihitung betul. Ini bisa, kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya ini mau mudik semua. Jadi, persiapannya juga harus ekstra,” paparnya.

Sementara itu, terkait dengan bantuan sosial, Presiden berharap agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BLT Minyak Goreng bisa dikeluarkan secepatnya sebelum Lebaran tiba. Menurut Presiden, bantuan-bantuan sosial tersebut sangat dinanti oleh rakyat, terutama untuk menghadapi Lebaran dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

“Bukan apa-apa, mungkin kita itu enggak merasakan, tapi Rp300 ribu bagi rakyat itu, pas mau Lebaran dapat itu, rasanya betul, saya bisa merasakan betul itu senangnya kalau bisa memegang uang itu, yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Saya juga ingin mengingatkan kembali, Padat Karya jangan dilupakan. Situasi seperti ini, kita memerlukan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, ini perlu saya ingatkan lagi agar tidak lupa,” jelasnya.

Menutup arahannya, Presiden mengingatkan kembali agar seluruh jajarannya bisa menyampaikan langkah-langkah yang diambil pemerintah kepada rakyat. Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi.

“Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi. Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak,” tandasnya.

(YK/FID/UN)

Muhadjir katakan bahwa Presiden Jokowi Perintahkan Jajaran Siapkan Mudik Secara Matang

Redaksi    Kamis, April 07, 2022    Comment   

Muhadjir katakan bahwa Presiden Jokowi Perintahkan Jajaran Siapkan Mudik Secara Matang

Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers usai Ratas mengenai Persiapan Menghadapi Idulfitri 1443 H/2022 M, Rabu (06/04/2022), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Menghadapi Idulfitri 1443 H/2022 M, Rabu (06/04/2022), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Rapat Terbatas dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan mudik tahun 2022, yaitu yang pertama tentang persiapan mudik lebaran, kemudian persiapan penyaluran bansos (bantuan sosial), dan juga untuk peningkatan cakupan vaksinasi dan kebutuhan vaksin di wilayah asal mudik maupun tujuan mudik. Di dalam Ratas tadi juga membahas tentang kesiapan berkaitan dengan logistik dan juga transportasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) usai Ratas.

Seperti yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, pada tahun ini masyarakat diperbolehkan untuk mudik Lebaran. Terkait hal itu, Muhajir menyampaikan, di dalam Ratas Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan penyelenggaraan mudik tersebut dengan baik serta mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik.

“Beliau telah berpesan agar disiapkan dengan matang oleh seluruh kementerian terkait dan lembaga terkait, mengingat berdasarkan proyeksi atau prediksi dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan angka yang akan melaksanakan mudik itu berkisar antara 76-86 juta warga Indonesia yang akan melaksanakan mudik Idulfitri setelah dua tahun absen tidak ada mudik,” ujarnya.

Secara khusus, Presiden meminta jajarannya untuk memperhatikan ketersedian dua hal, yaitu pertama, bahan pangan dan kedua, bahan bakar minyak (BBM).

“Tadi dari kementerian-kementerian yang terkait sudah melaporkan tentang kesiapannya dan insyaallah sebagian besar sudah siap. Ada beberapa hal lagi yang masih sifatnya akan disempurnakan atau diperbaiki untuk menyongsong terutama mudik tahun 2022 ini,” ujar Menko PMK.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan agar pelaksanaan perjalanan mudik tahun ini betul-betul diatur secara tepat dan ketat, sehingga tidak menimbulkan risiko-risiko yang tidak perlu sehingga semua orang bisa menikmati mudiknya dengan gembira dan sampai tujuan dengan selamat.

“Salah satu poin yang menjadi tekanan Bapak Presiden bahwa angka COVID-19 yang sekarang sudah turun harus betul-betul dipertahankan, syukur-syukur setelah Lebaran nanti justru lebih rendah dibanding yang sekarang ini,” kata Muhadjir.

Terkait hal itu, lanjut Menko PMK, Presiden menginstruksikan jajaran terkait untuk terus meningkatkan laju vaksinasi terutama untuk dosis kedua dan lanjutan atau booster khususnya bagi masyarakat yang akan melakukan mudik. Hal ini dilakukan pemerintah agar dapat terus melindungi masyarakat sekaligus menekan laju penyebaran COVID-19.

“Pada momentum kegiatan Ramadan tahun ini, terutama dalam melaksanakan ibadah salat Tarawih, malam, diupayakan untuk dilaksanakan sekaligus pelaksanaan vaksinasi dan booster. Mari terutama masyarakat yang sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan mudik, ramai-ramai untuk mendaftarkan diri berkunjung ke gerai-gerai vaksinasi yang dibuka di beberapa masjid secara bergiliran, terutama di wilayah yang akan menjadi tempat pemberangkatan mudik, yaitu wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah,” tandasnya.

(YK/TGH/MAY/UN)

Harga Komoditas Global Melonjak, Presiden Minta Program Perlindungan Masyarakat Diintensifkan

Redaksi    Rabu, April 06, 2022    Comment   

Harga Komoditas Global Melonjak, Presiden Minta Program Perlindungan Masyarakat Diintensifkan

Menko Ekon Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022). (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Situasi geopolitik dunia yang meningkat akibat konflik Rusia dan Ukraina memperburuk tekanan inflasi dan mengakibatkan lonjakan harga komoditas global terutama energi dan pangan yang juga berdampak pada perekonomian di tanah air.

Menghadapi hal tersebut, selain meminta jajarannya untuk memantau perkembangan harga komoditas global, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan program perlindungan masyarakat.

Arahan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022).

“Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi (akibat) di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Menko Ekon.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan diberikan untuk tiga bulan dengan besaran sebesar Rp100 ribu setiap bulannya dan dibayar di muka pada bulan April. Selain itu, Bantuan PKH dan Kartu Sembako serta BLT Desa juga terus digulirkan pemerintah.

“Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp3,5 juta. Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” ungkap Airlangga.

Selain itu, direncanakan juga pemberian Bantuan Produkti Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp600 ribu per penerima yang diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujarnya.

Dalam SKP, Kepala Negara juga meminta kepada jajaran terkait untuk memperhatikan harga pupuk yang juga melonjak naik, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi. Penggunaan pupuk akan diprioritaskan pada komoditas prioritas, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao.

“Pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar (Amerika Serikat). Potash dan KCL Indonesia impor, dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina,” ujar Menko Ekon.

Airlangga menambahkan, Presiden juga menekankan agar subsidi pupuk yang diberikan pemerintah betul-betul tepat sasaran untuk mendorong ketersediaan pangan yang cukup.

“Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran. Para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk, dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman,” tandasnya.

(YK/TGH/JW/UN)

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi PM Papua Nugini James Marape

Redaksi    Kamis, Maret 31, 2022    Comment   

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi PM Papua Nugini James Marape

Mantan Presiden AS Donald Trump menunjukkan dokumen dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, Washington, ketika ia masih menjabat pada 20 April 2020. (Foto: AP/Alex Brandon)

BorneoTribun Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape beserta Ibu Rachael Marape, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/03/2022) pagi.

PM Marape memasuki komplek Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 10.15 WIB diiringi oleh pasukan yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia, pasukan berkuda, dan marching band. Setiba di Istana, PM Marape dan Ibu Rachael langsung disambut oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana untuk kemudian mengikuti upacara penyambutan resmi.

Selanjutnya, kedua pemimpin memperkenalkan delegasi masing-masing. Dari Indonesia tampak Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, dan Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandy. Sementara dari Papua Nugini tampak hadir Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional, Menteri BUMN, Menteri Pertahanan, dan Kepala Perwakilan Kedutaan Papua Nugini di Indonesia.

Kemudian, Presiden Jokowi dan PM Marape serta Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Rachael Marape memasuki Istana untuk melaksanakan foto bersama yang dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu.

Rangkaian pertemuan dilanjutkan dengan veranda talk dan penanaman pohon cendana di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Penanaman pohon ini merupakan sebuah tradisi saat menerima kunjungan tamu negara di Istana Kepresidenan Bogor. Selanjutnya, kedua pemimpin melakukan pembicaraan tete-a-tete.

Sebagai informasi, pada pertemuan kali ini direncanakan akan menghasilkan beberapa nota kesepahaman antara kedua negara, antara lain kerja sama di bidang kelistrikan antara PLN dan PNG Power untuk memasok secara sementara listrik dari Jayapura ke Vanimo, pembukaan rute penerbangan Jayapura ke Port Moresby dan Merauke ke Port Moresby, bea cukai, dan kemaritiman.

(SLN/UN)

Presiden 3 Periode? Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi

Redaksi    Kamis, Maret 31, 2022    Comment   

Presiden 3 Periode? Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi

Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Menurutnya, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (30/03/2022).

“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” ujar Presiden.

Sebelumnya, dalam perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, banyak masyarakat yang meneriakkan soal tiga periode tersebut. 

(YK/HRM)

Alokasi Capai Rp468 Triliun, Presiden: Dana Desa Pacu Pertumbuhan Ekonomi di Desa

Redaksi    Selasa, Maret 29, 2022    Comment   

Alokasi Capai Rp468 Triliun, Presiden: Dana Desa Pacu Pertumbuhan Ekonomi di Desa

Presiden Jokowi pada Silatnas APDESI 2022, di Jakarta, Selasa (29/03/2022). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Sampai dengan tahun 2022, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp468 triliun yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun meminta jajaran pemerintah desa untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana tersebut sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden pada Peresmian Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas Apdesi) Tahun 2022, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/03/2022) siang.

“Sampai tahun ini dana yang disalurkan untuk desa itu Rp468 triliun ke desa. Jangan dipikir ini uang kecil lho, ini uang gede sekali, besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola/me-manage duit yang sangat besar sekali ini,” ujarnya.

Kepala Negara menyadari bahwa kerja keras pemerintah desa dalam pembangunan desa sudah terlihat secara konkret. Dana Desa telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa, semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa, maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Presiden menekankan, pemanfaatan Dana Desa dapat diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan, salah satunya jalan akses ke sawah atau perkebunan. Sampai saat ini telah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa yang dibiayai dari Dana Desa.

“Masih ada banyak jalan-jalan di desa yang memang baru dibangun dan diperbaiki, utamanya dan utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu yang didahulukan. Embung, irigasi, dan lain-lain, jembatan, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu, banyak sekali, sudah saya cek satu per satu,” ujarnya.

Terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat, lanjut Presiden, Dana Desa antara lain dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta MCK (mandi, cuci, kakus).

“Ini juga dari Dana Desa dan itu akan memperbaiki kualitas hidup, kualitas SDM (sumber daya manusia) dari masyarakat di pedesaan,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Presiden kembali menekankan agar penggunaan Dana Desa diutamakan untuk perputaran roda ekonomi di desa. Contohnya, pembelian material untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian makanan penambah nutrisi dilakukan di desa tersebut.

“Itulah yang akan menghidupi masyarakat kita, masyarakat desa. Pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa. Dan sudah kelihatan, coba dilihat kurvanya sudah turun, turun, turun, turun terus, turun terus,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, serta Ketua Apdesi Surta Wijaya.

(TGH/UN)

Serukan Penghentian Perang, Tweet Jokowi Tuai Kritik Warganet

Redaksi    Sabtu, Februari 26, 2022    Comment   

Serukan Penghentian Perang, Tweet Jokowi Tuai Kritik Warganet

Presiden Jokowi menghadiri World Economic Forum: State of the World Address secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/01/2022). #PotretKabinet © BPMI Setpres (Foto: Twitter/@setkabgoid)

BorneoTribun.com - Presiden Joko Widodo ikut ambil bagian dalam penyeruan penghentian perang setelah Rusia melancarkan serangan pertamanya pada Ukraina, pada Kamis (23/2), di mana ledakan terdengar di beberapa wilayah termasuk di ibu kota Ukraina, Kyiv.

Melalui akun Twitternya, Jokowi meminta perang yang terjadi agar dihentikan, tanpa merujuk kepada pihak tertentu.

“Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia,” ujar Jokowi lewat akun Twitternya @Jokowi, pada Kamis (24/4) sore.

Sayangnya, banyak publik yang merasa bahwa pernyataan dalam tweet tersebut tidak terlalu kuat dalam merespon situasi memanas yang terjadi di Ukraina.

Banyak pengguna Twitter yang akhirnya menjadikan tweet tersebut meme semata.

Sebelumnya lewat media sosial yang sama, Jokowi juga sempat mengemukakan kekhawatirannya mengenai situasi yang terjadi di Ukraina. Ia mengatakan bahwa upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina harus dilakukan dengan cepat dan tidak bisa ditunda lagi.

“Saya memiliki pandangan yang sama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan. Tetapi, upaya perdamaian ini harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda,” tegasnya.

Presiden juga sempat menyinggung bahwa semua pihak harus menahan diri, dan ketegangan harus segera dihentikan.

“Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi, “ tuturnya.

“Saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi menghadapi pandemi. Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan,” tambahnya.

Sementara itu, puluhan warga Indonesia di Ukraina kini telah mengungsi ke Kedutaan Besar Indonesia di Kyiv pasca serangan pertama Rusia pada Kamis (24/2). [gi/rs]

Oleh: VOA Indonesia

Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan ADB di Istana Bogor

Redaksi    Minggu, Februari 20, 2022    Comment   

Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan ADB di Istana Bogor

BorneoTribun Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan pimpinan Asian Development Bank (ADB), Jumat (18/02/2022), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Para pimpinan ADB tersebut yaitu Masatsugu Asakawa selaku President Asian Development Bank, Arif Baharudin selaku Excutive Director Representing Indonesia, dan Jiro Tominaga selaku Country Director, ADB Indonesia Resident Mission.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pembicaraan membahas sejumlah hal seperti penanganan pandemi COVID-19 hingga dukungan ADB terhadap transisi energi di Indonesia.

“Pertama Bapak Presiden menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan COVID di Indonesia dan bahwa Indonesia adalah negara keempat sekarang di dunia yang sukses melakukan vaksinasi dan sudah mencapai di atas 330-an juta yang divaksinasi. Padahal kita adalah negara yang tidak memproduksi vaksin,” jelas Suharso dalam keterangannya seusai pertemuan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai kinerja ekonomi Indonesia yang pada kuartal IV pada tahun 2021 sudah berada di atas lima persen. Pihak ADB pun memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021.

“Meskipun full year pada tahun lalu (pertumbuhan ekonomi) 3,7 persen tapi itu sudah bagus dan dipuji oleh ADB bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang amazing kata beliau,” imbuh Suharso.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai hilirisasi industri yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Kepala Bappenas, Presiden yakin jika hilirisasi industri akan bisa memberikan nilai tambah ekspor sekaligus memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa yang kita bisa peroleh bisa 1 berbanding 20, dari 1,1 (miliar) Dolar AS menjadi 20,1 miliar Dolar AS hanya karena satu aturan bagaimana kita tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi dalam bentuk barang-barang jadi,” jelasnya.

Terakhir, pihak ADB menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan dalam hal transisi energi serta pembiayaan-pembiayaan lainnya pada sejumlah proyek yang sedang berjalan.

“Juga pembiayaan-pembiayaan yang sedang berjalan karena ada 14 proyek hari ini dan sudah cukup lama, 55 tahun, ADB bersama Indonesia,” tandasnya.

(BPMI SETPRES/UN)

Pemerintah Buka Kartu Prakerja Gelombang 23 Dengan Kuota 500 Ribu

Redaksi    Minggu, Februari 20, 2022    Comment   

Pemerintah Buka Kartu Prakerja Gelombang 23 Dengan Kuota 500 Ribu

Pemerintah Buka Kartu Prakerja Gelombang 23 Dengan Kuota 500 Ribu. 

BorneoTribun Jakarta – Pada tahun 2022 ini, pemerintah kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja. Komite Cipta Kerja telah memutuskan pada semester pertama tahun ini Program Kartu Prakerja masih bersifat semi bantuan sosial (bansos), sama seperti periode sebelumnya.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya menyatakan bahwa Program Kartu Prakerja Gelombang 23 secara resmi dibuka. Gelombang 23 dibuka dengan kuota sebanyak 500 ribu orang. Gelombang selanjutnya akan dibuka dengan jumlah kuota yang sama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Cipta Kerja, Kamis (17/02/2022), di Jakarta.

Komite juga telah memutuskan untuk memprioritaskan penambahan alokasi pada 212 kabupaten/kota kemiskinan ekstrem. Bansos melalui Kartu Prakerja dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk dapat terlepas dari jerat kemiskinan ekstrem.

Program ini juga akan memberikan alokasi khusus kepada 50 ribu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

“Ini memberikan jaminan kepada mereka karena sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu,” ujar Airlangga.

Program Kartu Prakerja juga akan mendorong penawaran dan permintaan tenaga kerja untuk dapat lebih terhubung dalam sistem program ini. Dengan teknologi digital, Kartu Prakerja mentransformasi layanan publik dan membentuk kebiasaan baru (new normal) bagi masyarakat untuk selalu belajar.

“Jika telah menyelesaikan pelatihan, manfaatkan fitur ‘rekomendasi pekerjaan’ untuk melihat lowongan kerja yang sesuai kompetensi dan pelatihan yang telah diselesaikan. Penerima Kartu Prakerja dapat memanfaatkan dengan melampirkan sertifikat pelatihan Prakerja untuk melamar pekerjaan,” ujarnya.

Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia melalui ekosistem yang dibangun dengan kemitraan multi-pihak. Saat ini terdapat 6 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 596 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 kementerian/lembaga dan 17 pemerintah daerah yang membantu menyediakan data.

Selama dua tahun pelaksanaan program ini telah memberikan dampak positif dalam mendorong ketahanan dan inklusi keuangan, khususnya untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, riset evaluasi dampak program yang dilakukan oleh The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia dan Rumah Presisi Indonesia memperlihatkan secara ilmiah bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas, kebekerjaan, kewirausahaan, serta pendapatan para penerimanya.

“Tidak berlebihan bila Program Kartu Prakerja dijadikan contoh sukses program pemerintah yang sesuai tema Presidensi G20 Indonesia yakni Recover Together, Recover Stronger,  sehingga Kartu Prakerja bisa direplikasi di negara-negara berkembang lainnya,” kata Menko Perekonomian.

Pencapaian tersebut memperlihatkan Program Kartu Prakerja telah berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi, yaitu meningkatkan keterampilan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Paket lengkap Kartu Prakerja berupa pelatihan dan insentif adalah sebuah inovasi program pemerintah dalam merespons secara cepat dan positif atas dampak pandemi, membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk merespons tantangan masa kini berupa disrupsi digitalisasi.

Sejak dibuka pada 11 April 2020, jumlah penerima Program Kartu Prakerja saat ini telah mencapai sekitar 11,4 juta orang dari 22 gelombang pendaftaran. Sebanyak 87 persen penerima tersebut belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, sehingga mengikuti pelatihan Prakerja menjadi pengalaman pelatihan pertama bagi mereka.

“Saya berharap kepada 11,4 juta alumni Program Kartu Prakerja untuk terus mengasah pengetahuan, mempraktikkan ilmu yang diperoleh, dan menyempurnakan sikap untuk menjadi pekerja atau wirausahawan yang sukses. Pemerintah juga punya Program KUR bagi UMKM. Salah satu persyaratan pembiayaan UMKM adalah know your customer (KYC), dan kalau dia mempunyai sertifikasi penambahan keterampilan dan kompetensi dari Kartu Prakerja akan menambah kredibilitasnya,” tandasnya.

(HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)

Jokowi Tekankan Pentingnya Sinergi Semua Pihak Dalam Percepatan Vaksinasi

Redaksi    Jumat, Februari 18, 2022    Comment   

Jokowi Tekankan Pentingnya Sinergi Semua Pihak Dalam Percepatan Vaksinasi

BorneoTribun Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 nasional baik dosis primer maupun dosis lanjutan atau booster.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat meninjau dan berdialog secara virtual dengan sejumlah penyelenggara vaksinasi serentak yang tersebar di 12 provinsi.

“Saya kira dorong terus bersama-sama dengan Kodim, Polresta, Kejari, semuanya diajak untuk bersama-sama mempercepat vaksinasi,” ujar Presiden saat berdialog dengan  Bupati Majalengka.

Hal senada disampaikan Kepala Negara saat menanggapi laporan Kapolda Papua Barat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), capaian vaksinasi di provinsi tersebut hingga 17 Februari pukul 12.00 WIB baru di kisaran 58,16 persen untuk dosis pertama dan 38,64 untuk dosis kedua.

“Untuk Papua Barat agar betul-betul masyarakat semuanya diajak, libatkan tokoh-tokoh agama sehingga memberikan pemahaman yang langsung kepada penduduk. Sekali lagi, kerja sama antara pemerintah daerah dengan Polri, dengan TNI, dan jajaran Forkopimda yang lain saya kira bagus, tetapi kecepatan vaksinasi agar persentasenya segera bisa tercapai harus terus dikejar,” ujarnya.

Sementara itu, Provinsi Maluku Utara cakupan vaksinasi dosis pertama sebesar 79,41 persen dan dosis kedua 42,41 persen.

“Saya minta di Maluku Utara, baik dosis pertama maupun dosis kedua persentasenya dipercepat lagi, dibantu oleh Kodam maupun Polda agar digerakkan ke bawah, sehingga persentasenya bisa meningkat lebih baik lagi,” ujar Presiden saat berdialog dengan perwakilan penyelenggara vaksinasi di provinsi tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara tak lupa mengapresiasi daerah dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Salah satunya adalah Kota Semarang, Jawa Tengah yang cakupan dosis primernya sudah melebih 100 persen sedangkan untuk vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia sudah mencapai 80 persen untuk dosis pertama dan kedua.

“Persentasenya sudah di atas 100 persen, lansianya juga di atas 80 persen. Terima kasih, sebuah capaian yang sangat tinggi sekali,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Presiden kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Polri semuanya, juga kepada Panglima TNI beserta seluruh jajaran TNI yang ada di daerah, beserta Pak KaBIN dan seluruh jajarannya KaBINDA yang ada di daerah, dan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang telah bekerja bersama-sama dalam rangka peningkatan vaksinasi kita,” ucapnya.

Di akhir dialog, Presiden kembali mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Terus kita mengajak masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan,” tandasnya.

Kedua belas provinsi yang terhubung pada kesempatan ini adalah Aceh, Sumatra Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi serentak ini sudah dilaksanakan sejak hari Rabu, 16 Februari  dengan target sasaran secara nasional untuk hari pertama sebanyak 1.018.430 dosis, baik dosis pertama dan kedua maupun dosis ketiga.

Adapun untuk pelaksanaan vaksinasi hari ini, dilaksanakan secara serentak di 5.086 titik. Menurut Kapolri, sasaran vaksinasi pada hari ini sebanyak 1.100.656 dosis di mana sasaran dosis pertama dan kedua sebanyak 836.045 orang dan sasaran dosis ketiga sebanyak 264.611 orang.

Vaksinasi dilakukan dengan menggunakan vaksin dari berbagai produsen, baik AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, CoronaVac, Johnson & Johnson, atau Sinovac. Vaksinator yang terlibat juga merupakan vaksinator dari dinas kesehatan, TNI, maupun Polri.

“Kegiatan kali ini melibatkan total 62.803 vaksinator yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Kapolri.

(DND/TGH/FID/MAY/UN)

Tumbuh 17,82 Persen, Menperin: Industri Otomotif Mampu Menyerap Banyak Tenaga Kerja

Redaksi    Rabu, Februari 16, 2022    Comment   

Tumbuh 17,82 Persen, Menperin: Industri Otomotif Mampu Menyerap Banyak Tenaga Kerja

Presiden Jokowi didampingi Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pada pelepasan ekspor Fortuner perdana ke Australia, di Karawang, Jawa Barat, Selasa (15/02/2022). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BorneoTribun Jakarta - Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, industri otomotif masih mampu menunjukkan geliatnya. Hal ini terlihat dari tingkat produktivitas industri yang terjaga dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pertumbuhan sektor otomotif menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan industri manufaktur dan perekonomian nasional serta menyerap banyak tenaga kerja.

“Industri alat angkut/otomotif tumbuh pesat pada tahun 2021, mencapai pertumbuhan dua digit sebesar 17,82 persen. Penyerapan tenaga kerja juga cukup tinggi, langsung atau tidak langsung. Sekitar 1,5 juta pekerja di sepanjang rantai nilai industri,” kata Agus di Peresmian Produksi Ekspor Toyota Dua Juta Unit dan Pelepasan Ekspor Perdana Fortuner ke Australia oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (15/02/2022). ), di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Menperin mengungkapkan, saat ini industri otomotif nasional digawangi sejumlah 21 perusahaan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun.

Agus mengatakan, pencapaian ekspor mobil nasional ke Australia membuktikan bahwa industri otomotif Indonesia mampu menghasilkan produk dengan spesifikasi yang ketat.

“Mirip dengan (ekspor ke) Jepang, ini membuktikan ketika kita bisa mengekspor produk kita ke Australia yang dikenal memiliki spesifikasi ketat, ini terkait dengan spesifikasi bahan bakar, spesifikasi emisi, dan spesifikasi keselamatan,” ujarnya.

Menperin menambahkan, selain Australia dan Asia, Indonesia juga telah mampu menembus pasar ekspor otomotif di Amerika dan Afrika.

Dengan value chain yang tersebar luas, industri otomotif nasional memiliki nilai power linkage sebesar Rp35 triliun dan nilai backward linkage sebesar Rp43 triliun pada tahun 2021. Toyota sendiri memiliki nilai power linkage sebesar Rp19,7 triliun dan nilai backward linkage Rp 16,1 triliun. Jadi ini hampir 40 persen dari total kumulatif industri manufaktur yang dikembangkan Toyota,” ujarnya.

Agus mengatakan pihaknya bertekad memacu sektor industri untuk meningkatkan investasi, menambah nilai, dan juga memperluas ekspor, termasuk membuka pasar ekspor baru.

“(Hal ini) menindaklanjuti arahan dan penugasan Presiden yang selalu Bapak/Ibu sampaikan tentang pentingnya peningkatan investasi, pentingnya peningkatan nilai tambah, dan juga perluasan pasar ekspor, termasuk membuka pasar ekspor baru, termasuk Australia,” ujarnya. .

Menperin mengatakan, pangsa pasar ekspor produk otomotif Indonesia kini telah menembus lebih dari 80 negara.

“Kinerja ekspor tahun 2021 sebanyak 294 ribu unit kendaraan CBU (completely built up) dengan nilai Rp 52,9 triliun. Sedangkan untuk CKD (completely knock down) 91 ribu set dengan nilai Rp 1,31 triliun,” ujarnya.

Menperin juga menyampaikan apresiasinya kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang akan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekspor semua produknya dengan teknologi dan standar tinggi.

“Selain itu, PT Toyota juga telah menyatakan komitmen untuk memproduksi beberapa jenis kendaraan elektrifikasi yang akan dimulai dengan produksi Kijang hybrid dan tentunya akan terus kami dukung dan dorong untuk akselerasi produk elektrifikasi atau kendaraan listrik murni,” ujarnya.

Menutup laporannya, Agus mengatakan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan industri otomotif melalui berbagai stimulus. Salah satunya melalui pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP).

“Atas nama produsen industri otomotif, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas segala dukungan dan arahannya dalam upaya membangunkan pelaku industri otomotif di tengah pandemi, khususnya melalui kebijakan insentif PPnBM berbayar pemerintah. Kebijakan ini terbukti untuk dapat mendukung pertumbuhan dan peningkatan produksi kendaraan serta mampu menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri otomotif khususnya di sektor IKM,” pungkasnya. (FID/PBB)

Presiden Jokowi Nyatakan Komitmen Indonesia dalam Perlindungan Laut

Redaksi    Jumat, Februari 11, 2022    Comment   

Presiden Jokowi Nyatakan Komitmen Indonesia dalam Perlindungan Laut

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

BorneoTribun Jakarta - Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut.

“Kami memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada tahun 2030. Sampai dengan tahun 2021, kami telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektare atau 86,5 persen. Kami optimistis, komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi,” ujar Presiden dalam pidatonya pada One Ocean Summit 2022, yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Jumat (11/02/2022).

Kepala Negara juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus menjalankan berbagai upaya, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik.

“Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. Kami menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare hingga tahun 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim,” imbuhnya.

Pada COP26 tahun yang lalu, bersama negara-negara Archipelagic and Island States Forum, Indonesia menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim.

“Indonesia yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil, dapat menjadi bagian dari solusi,” tandasnya.

Presiden meyakini pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.

“Kami telah mengambil langkah terobosan, antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, serta pengembangan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi,” paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Presiden, di tingkat global Indonesia juga terus mendukung pengarusutamaan isu kelautan.

“Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. Indonesia siap bermitra dengan semua pihak, bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan,” pungkasnya. (TGH/UN)

Presiden Jokowi Apresiasi MK dalam Percepatan Transformasi Peradilan Digital Saat Pandemi

Redaksi    Kamis, Februari 10, 2022    Comment   

Presiden Jokowi Apresiasi MK dalam Percepatan Transformasi Peradilan Digital Saat Pandemi

Presiden Jokowi dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, yang digelar di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (10/02/2022) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk mempercepat transformasi dengan melakukan peralihan ke peradilan digital.

Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, yang digelar di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (10/02/2022) pagi.

“Saya memberikan apresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi yang memanfaatkan masa pandemi untuk mempercepat transformasi, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan beralih kepada peradilan digital,” ucap Presiden.

Presiden meyakini dengan transformasi yang dilakukan, MK akan menemukan momentum menyiapkan langkah lebar untuk melakukan lompatan kemajuan, mengukuhkan peran sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.

“Saya melihat semangatnya sangat jelas, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memudahkan akses bagi para pencari keadilan untuk memastikan tetap tegaknya hukum dan terjaganya kepentingan kemanusiaan,” tegasnya.

Presiden mengatakan, selama masa pandemi pemerintah dihadapkan pada tantangan dalam praktik berkonstitusi. Pemerintah harus mengambil langkah dan tindakan luar biasa dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa langkah dan tindakan luar biasa yang diambil oleh pemerintah dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

“Saya ingin menegaskan bahwa langkah-langkah extraordinary yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pandemi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, menjaga agar semua langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum dan koridor konstitusi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah memastikan bahwa setiap regulasi maupun kebijakan yang diambil telah dipertimbangkan dan diputuskan berdasarkan alasan yang faktual, objektif, dan terukur. Langkah yang diambil tidak lain untuk mengatasi krisis dan menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19.

“Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi COVID-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inkonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional,” ujarnya.

Presiden menyadari bahwa pandangan MK dan pemerintah tidak selamanya sejalan, tetapi pemerintah akan menghormati dan melaksanakan setiap putusan MK. Hal tersebut juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat.

“Memang pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya, tetapi pemerintah selalu menerima, selalu menghormati dan melaksanakan putusan-putusan MK. Karena demikianlah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni keputusan MK bersifat final dan mengikat,” tandasnya.

Menutup sambutannya, Presiden pun berharap ke depan putusan MK dapat membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi kehidupan bangsa dan negara.

“Kepastian dan keadilan saja itu juga tidak cukup, semua yang kita putuskan harus memberi kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan sumbangsih terbesar untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara kita Indonesia,” pungkasnya. (TGH/UN)