Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Polres Loteng Gelar Operasi Bina Kusuma Rinjani 2021

Robiantinus Hermanto    Rabu, Januari 27, 2021    Comment   

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Polres Loteng Gelar Operasi Bina Kusuma Rinjani 2021

Kanit Binmas memberikan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh pelajar, terkait dengan berbahayanya narkoba

Borneotribun I Lombok Tengah - Polres Lombok Tengah melaksanakan Operasi Bina Kusuma Rinjani 2021. Sasarannya meliputi kenakalan remaja, premanisme, dan daerah rawan konflik.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, S.I.K, melalui Kapolsek Pringgarata, Iptu. Derpin Hutabarat, SH, mengatakan sasaran Operasi Bina Kusuma Rinjani 2021 kali ini, personnel Polsek Pringgarata mendatangi beberapa Pondok pesantren di wilayah Kecamatan Pringgarata, dalam rangka menangkal terjadinya Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba. 

"Dalam kegiatan ini, Ps. Kanit Binmas Polsek Pringgarata Bripka MD. Sudiarta, lakukan penyuluhan di Yayasan Syamsul Huda Desa Sepakek," kata Derpin,  Rabu (27/01).

Di Yayasan Syamsul Huda, Kanit Binmas memberikan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh pelajar, terkait dengan berbahayanya narkoba. 

"Dengan mengedepankan upaya pembinaan dan pencegahan, paling tidak akan mengurangi dampak sosial yang tidak baik dikalangan kehidupan remaja sehari-hari," terangnya. 

Lanjut Kapolsek, kegiatan himbauan dan sosialisasi tersebut akan terus dilaksanakan beberapa hari kedepan, dengan sasaran sekolah, terminal atau pasar, tempat-tempat hiburan. 

"Agar masyarakat mengerti serta memahami, dan bersama-sama dengan Polri bersedia membantu dalam memberantas penyakit masyarakat, seperti Narkoba, Kenakalan remaja dan premanisme.” tutup, Kapolsek Pringgarata. ( Ad )

Editor : Hermanto

Tekan Penyebaran Covid-19, Polres Lombok Tengah Gelar Operasi Yustisi

Robiantinus Hermanto    Rabu, Januari 27, 2021    Comment   

Tekan Penyebaran Covid-19, Polres Lombok Tengah Gelar Operasi Yustisi

Operasi Yustisi di kota praya, lombok tengah

Borneotribun I Loteng - Unit Patroli Samapta Polres Lombok Tengah yang terdiri dari Jajaran Polsek Praya, Unit Lantas, Unit Intel, Kanit Patroli dengan jajarannya menggelar Razia Yustisi di Pertokoan Praya, Selasa (26/1/21).

Razia Yustisi menyasar pengendara/masyarakat yang tidak menggunakan masker, alhasil 15 pengendara terjaring dan langsung diberikan sanksi berupa teguran.

Kapolsek Lombok Tengah, Aiptu Majemuk mengatakan Yustisi tersebut bertujuan agar masyarakat selalu ingat untuk mematuhi prokes Covid-19 dengan teguran bagi masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker saat berkendara.

"Menghimbau kepada warga masyarakat agar tetap mematuhi protokol covid-19 dengan cara menggunakan masker, jaga jarak dan selalu mencuci tangan. Memberi tindakan/teguran kepada pengendara yang tidak menggunakan masker. Mencegah terjadinya kasus 3C, Terorisme dan kejahatan lainnya," ungkap Kapolsek lombok Tengah.

Disinggung mengenai pantauan situasi kota Praya, Kapolsek menjelaskan bahwa keadaan masih terpantau aman terkendali.

"Sementara situasi masih aman terkendali," katanya. ( Ad )

Editor : Hermanto

Bupati Loteng Ingin BUMDes Sebagai pengecer Pupuk, Suhaili ; Terlalu Banyak Permainan Selama Ini

Robiantinus Hermanto    Senin, Januari 25, 2021    Comment   

Bupati Loteng Ingin BUMDes Sebagai pengecer Pupuk, Suhaili ; Terlalu Banyak Permainan Selama Ini

Bupati Lombok Tengah, H Moh Suhaili FT

Borneotribun I Lombok Tengah - Wacana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memanfaatkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengecer pupuk, terutama pupuk bersubsidi kembali mencuat. Sebelumnya, pada 2019 wacana ini sudah mencuat dan sebagian besar BUMDes yang disiapkan sebagai pengecer sudah siap, termasuk surat izin dan lainnya. Hanya saja, sejauh ini Pemdes belum tahu apa alasan Pemkab belum mulai. 

 

Bupati Loteng, H Moh. Suhaili FT ketika dikonfirmasi belum lama ini menegaskan, bahwa sejauh ini pihaknya sedang mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana yang sempat mencuat pada 2019 lalu dan direncanakan mulai pelaksanaannya 2020 tersebut. 

Nantinya kata dia, seperti apa pola usahanya, nanti akan diberikan keleluasaan kepada BUMDes. Hajatannya yakni agar bagaimana BUMDes ini bisa sebagai pengecer pupuk. Dan menurutnya itu sangat tepat dan bagus guna meminimalisir permainan oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan lebih besar pada penjualan pupuk itu sendiri. Terutama pada kuota pupuk bersubsidi. 

 

“Tidak seperti hari ini, kacau sekali pendistribusian dan penjualan pupuk kita. Makanya kita akan segera rembuk bersama soal itu,” singkat Politisi Partai Golkar itu. 

 

Sementara Kepala DPMD Loteng, Jalaludin juga mengaku bahwa sejak awal memang Pemkab sudah menyiapkan puluhan BUMDes di Loteng untuk dijadikan sebagai pengecer pupuk, terutama pupuk bersubsidi. Itu bagi desa yang dinilai kekurangan pengecer. Artinya, tidak semua BUMDes bisa sebagai pengecer. 

Ditanya terkait kendalanya sehingga belum juga terealisasi, Jalal mengaku belum tahu pasti seperti apa mekanismenya di dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertanian. Yang jelas kata dia, BUMDes yang sudah dikumpulkan dulu itu sudah siap. Bahkan sebagian pengurusnya mengaku jika mereka sudah mengurus izin usaha dan lainnya ke dinas rerkait. 

 

“Untuk sementara, kita dorong silakan desa-desa ini berkreasi dulu untuk memfasilitasi para petani perihal pengadaan pupuk subsidi. Seperti yang diterapkan di Desa Teruwai, BUMDes-nya disana bekerjasama dengan pengecer dan kelompok tani,” terangnya, senin (25/1/21). 

 

“Terkait rencana awal itu, nanti kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian,” sambungnya. 

 

Dikatakan Jalal, bahwa secara umum DPMD sangat berharap agar BUMDes ini kreatif mengelola dana dan unit usahanya. Terutama usaha yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar Pemdes melakukan evaluasi rutin kepada unit-unit usaha yang dikelola BUMDes. 

DPMD sebutnya, kini telah menyusun modul atau panduan khusus yang berisikan tentang bagaimana tata kelola BUMDes yang baik. Yang mana, nantinya itu akan dibagi ke semua desa. 

 

“Kita tidak ingin BUMDes ini tidak jelas unit usahanya sehingga memicu kecurigaan masyarakat,” terangnya.( Ad )

Editor : Hermanto