Berita Borneotribun.com: Militer Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Militer. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Militer. Tampilkan semua postingan

Kamis, 24 Juni 2021

Militer Rusia Lepaskan Tembakan Peringatan ke Kapal Perusak Inggris di Laut Hitam

Militer Rusia Lepaskan Tembakan Peringatan ke Kapal Perusak Inggris di Laut Hitam
Kapal Perusak Inggris HMS Defender tiba di pelabuhan Odessa, Laut Hitam di Ukraina (18/6).

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pasukan Rusia mengatakan pihaknya, Rabu (23/6) melepaskan tembakan peringatan ke kapal perusak Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang ikut dalam latihan angkatan laut yang dipimpin AS di Laut Hitam dekat semenanjung Krimea di Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tindakan itu diambil karena HMS Defender masuk 3 kilometer ke dalam wilayah perairan Rusia. Inggris mengatakan tidak ada tembakan ke arah kapal tersebut.
Kapal Perusak Inggris HMS Defender di Laut Hitam (foto: dok)

Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, kapal patroli Rusia melepaskan tembakan ke kapal perusak dan pesawat tempur Su-24M menjatuhkan empat bom fragmentasi berdaya ledak tinggi di dekat kapal itu.

Tindakan itu diambil hanya beberapa jam setelah para pejabat Rusia mengecam latihan perang itu yang diberi nama kode, Sea Breeze, dan melibatkan kapal-kapal dari 32 negara, termasuk Amerika , anggota NATO lainnya, dan Ukraina.
Twitter @RusEmbUSA

Kementerian Pertahanan Inggris menolak penjabaran Moskow atas insiden tersebut dan membantah ada tembakan peringatan yang ditembakkan ke HMS Defender.

Para pejabat pertahanan Inggris mengatakan kepada wartawan di London bahwa sejauh yang mereka ketahui, Rusia sedang melakukan latihan penembakan dan kapal perang Angkatan Laut Kerajaan "melintas damai melalui perairan teritorial Ukraina sesuai dengan hukum internasional."

Dalam pernyataan yang dipasang di akun Twitter kedutaan Rusia di Washington sebelum insiden itu, pejabat Rusia mengatakan, “Skala dan sifat agresif dari latihan 'Sea Breeze' sama sekali tidak membantu tantangan nyata untuk memastikan keamanan di wilayah Laut Hitam.”

Cuitan itu juga memperingatkan latihan itu akan "meningkatkan risiko insiden yang tidak disengaja."

Valery Gerasimov, kepala staf umum tentara Rusia, juga telah memperingatkan Inggris dan Amerika mengenai kehadiran kapal perang NATO yang “provokatif” di dekat perbatasan Rusia. [my/jm]

Oleh: VOA

Jumat, 11 Juni 2021

Gabungan Anggaran Pertahanan China dan Rusia Lampaui AS

Sejumlah pesawat nirawak milik militer China dalam parade di Lapangan Tiananmen, 1 Oktober 2019. (Foto: AFP).

BorneoTribun Internasional - Perwira tinggi militer Amerika Serikat (AS) mengatakan anggaran pertahanan gabungan China dan Rusia melebihi anggaran pertahanan AS ketika disesuaikan dengan daya beli.

Ini khususnya memungkinkan China memperkecil kesenjangan kemampuan dalam usahanya untuk menjadi negara adidaya militer global teratas pada pertengahan abad.

"Jika digabungkan, anggaran Rusia dan China melebihi anggaran kita," kata Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Mark Milley kepada anggota Kongres, Kamis (10/6), selama kesaksian di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Ia menyebut tren peningkatan anggaran China "mengkhawatirkan".

China dan Rusia adalah dua pesaing terbesar militer AS. Menteri pertahanan mulai dari Jim Mattis hingga Lloyd Austin telah menyebut China sebagai "tantangan yang semakin mengkhawatirkan" bagi militer AS.

Senator Jim Inhofe, anggota Komisi Angkatan Bersenjata Senat, dalam artikel baru-baru ini menulis bahwa anggaran pertahanan China jika disesuaikan dengan daya beli adalah $604 miliar dan anggaran pertahanan Rusia adalah sekitar $200 miliar setelah penyesuaian.

Menurut pejabat, kesenjangan selama dua atau tiga dekade lalu antara kemampuan AS dan kemampuan militer China telah berkurang.

"Kita telah meminta militer bertindak terlampau banyak dengan anggaran yang sangat kecil dalam waktu yang lama," kata Inhofe, seorang anggota Partai Republik dari Oklahoma.

"Adalah kewajiban kita untuk membela bangsa ini, dan anggaran yang diusulkan ini tidak mencerminkannya," tambah Senator Roger Wicker, anggota Partai Republik dari Mississippi.

Senator lainnya, termasuk Marsha Blackburn, Republikan dari Tennessee, menunjukkan kesenjangan pendanaan antara apa yang diminta oleh beberapa pemimpin militer untuk pertahanan Pasifik dan apa yang ada dalam permintaan anggaran pemerintah saat ini.

Milley dan Austin mengatakan anggaran pertahanan, yang berjumlah $715 miliar, mengharuskan departemen untuk membuat pilihan sulit, tetapi itu merupakan sarana untuk memberi AS "pertahanan yang memadai."

“Kita menginginkan kemampuan yang sejalan dengan konsep operasional yang kita junjung dan memungkinkan kita bukan hanya kompetitif tetapi benar-benar dominan dalam kompetisi ini,” kata Austin.

Senator Tim Kaine, seorang Demokrat dari Virginia, membela anggaran pertahanan dan memberi tahu rekan-rekannya dari Partai Republik bahwa meskipun anggaran Biden lebih kecil $6 miliar dari anggaran pemerintahan Trump yang diusulkan untuk tahun ini, anggaran militer Trump sebenarnya lebih rendah karena ia berulang kali menggunakan anggaran Pentagon untuk "keadaan darurat nonmiliter" seperti membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan AS. [my/pp]

Oleh: VOA

Kamis, 27 Mei 2021

Presiden dan PM Mali Mundur Setelah Ditangkap Junta Militer

Presiden dan PM Mali Mundur Setelah Ditangkap Junta Militer
Sejumlah polisi Mali berkumpul di luar Bourse du Travail lokasi para pekerja yang sedang berdemo memprotes penangkapan Presiden Bah N'Daw dan Perdana Menteri Moctar Ouane oleh militer di Bamako, Mali, 25 Mei 2021.

BorneoTribun Internasional - Presiden sementara dan Perdana Menteri Mali mengundurkan diri pada Rabu (26/5), dua hari setelah ditahan dan dilucuti dari kekuasaan mereka dalam apa yang tampaknya kudeta kedua di negara itu dalam sembilan bulan. Seorang pembantu junta melaporkan.

Di New York, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) "mengutuk keras" penggulingan dan penangkapan Presiden Bah Ndaw dan Perdana Menteri Moctar Ouane. Mereka menyerukan kembali ke pemerintahan sipil, tetapi tidak membahas tindakan hukuman.

Para pemimpin sementara yang ditugaskan mengarahkan kembali ke pemerintahan sipil setelah kudeta Agustus lalu, mengundurkan diri di hadapan mediator yang mengunjungi pangkalan militer tempat mereka ditahan, kata Baba Cisse, penasihat khusus bos junta Assimi Goita. Namun seorang anggota Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), Uni Afrika dan misi mediasi PBB MINUSMA mengatakan kepada para wartawan bahwa para pemimpin sebenarnya sudah mundur sebelum mereka tiba.

Delegasi itu kemudian berbicara lagi dengan Goita setelah Selasa (25/5) malam menemuinya. Goita memegang pangkat wakil presiden dalam pemerintahan transisi.

Cisse mengatakan presiden, perdana menteri dan pemimpin transisi lain yang ditangkap pada Senin (24/5) akan dibebaskan, tetapi ini akan terjadi "secara bertahap untuk alasan keamanan yang jelas". Dia tidak menjelaskan kapan. Ia mengatakan sebelumnya bahwa ada gerakan menuju pembentukan pemerintahan baru di negara miskin itu.

Penahanan mereka memicu kecaman internasional yang meluas dan ancaman sanksi. Dewan Keamanan, yang mengadakan pertemuan darurat atas permintaan Perancis dan lainnya, menyerukan "pembebasan yang aman, segera dan tanpa syarat dari semua pejabat yang ditahan dan mendesak elemen pertahanan dan pasukan keamanan untuk kembali ke barak mereka tanpa penundaan."

Amerika Serikat mengatakan akan "mempertimbangkan langkah-langkah yang ditargetkan terhadap para pemimpin politik dan militer yang menghalangi transisi Mali yang dipimpin sipil ke pemerintahan demokratis". Dikatakan, AS menangguhkan bantuan untuk pasukan keamanan Mali.[ka/jm]

Oleh: VOA

Rabu, 26 Mei 2021

Polandia akan Akuisisi 24 Drone Tempur Buatan Turki

Polandia akan Akuisisi 24 Drone Tempur Buatan Turki
Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Polandia Andrzej Duda menyaksikan upacara penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan kedua negara di Ankara, Turki, Senin, 24 Mei 2021.

BorneoTribun Internasional - Turki dan Polandia menandatangani kesepakatan untuk penjualan drone tempur buatan Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Senin (24/5), bahwa dengan kesepakatan itu Polandia menjadi negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) dan Uni Eropa pertama yang membeli pesawat nirawak Bayraktar TB2 buatan Turki.

Perjanjian itu ditandatangani dalam lawatan tiga hari Presiden Polandia Andrzej Duda ke Turki.

Berdasarkan kesepakatan itu, Polandia akan menerima 24 drone bersenjata, stasiun kendali darat dan terminal data, Anadolu Agency, kantor berita pemerintah Turki melaporkan. Diperkirakan drone pertama akan dikirim tahun depan.

"Kami adalah salah satu negara terbaik dalam hal unmanned aerial vehicles (UAV) atau pesawat nirawak," ujar Erdogan dalam konferensi pers bersama. "Kami merasa sangat senang berbagi pengalaman, kemampuan dan potensi kami dengan sekutu NATO kami, Polandia."

Ia menambahkan, "Dengan dokumen yang baru saja ditandatangani, Turki akan, untuk pertama kali dalam sejarah, mengekspor UAV ke negara yang merupakan anggota NATO dan Uni Eropa."

Turki sebelumnya menjual drone ke Azerbaijan, Ukraina, dan Qatar. Drone Bayraktar TB2 berperan penting dalam kemenangan Azerbaijan atas Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh tahun lalu. 

Turki diketahui telah menggunakan drone-drone itu dalam operasi lintas batas melawan militan Kurdi di Suriah dan Irak. [ka/jm]

Oleh: VOA

Rabu, 19 Mei 2021

Pentagon: 13% Pasukan AS Sudah Ditarik dari Afghanistan

Pentagon: 13% Pasukan AS Sudah Ditarik dari Afghanistan
Tentara AS meninggalkan pangkalan militer AS di Bagram, utara Kabul, Afghanistan, 14 Juli 2011. (Foto: dok).

BorneoTribun Amerika -- Penarikan pasukan AS dari Afghanistan sudah mencapai antara 13 dan 20 persen, demikian dinyatakan oleh CentCom atau Komando Sentral Pentagon hari Selasa (18/5), sementara pihak militer AS berusaha memenuhi tenggat waktu penarikan September 2021.

Sejak Presiden Joe Biden memerintahkan penarikan itu pada April lalu, CentCom menyampaikan telah memindahkan peralatan militer yang setara dengan muatan 115 pesawat kargo C-17 terisi penuh dari negara itu dan juga menyerahkan lebih dari 5.000 peralatan militer kepada sebuah badan dari Pentagon untuk dimusnahkan.

CentCom juga menyerahkan lebih dari lima fasilitas militer kepada Kementerian Pertahanan Afghanistan, termasuk Lapangan Udara Kandahar di Afghanistan selatan, yang pernah menjadi pangkalan militer terbesar kedua di negara itu untuk pasukan AS.

Militer AS menolak untuk secara akurat mengungkapkan laju dan tanggal akhir penarikan itu guna “mempertahankan keamanan operasional” yang sedang berlangsung.

Departemen Pertahanan AS harus menarik 2.500 anggota dinas yang tersisa bersama 16.000 kontraktor sipil lainnya dari zona perang pada 11 September mendatang. Tanggal itu merupakan peringatan ke-20 serangan Al-Qaeda terhadap Amerika Serikat yang memicu invasi pimpinan AS ke negara Asia Selatan tersebut.

Pentagon mengirimkan beberapa pesawat pembom tambahan dan aset lainnya ke wilayah itu guna memastikan pasukan AS dan mitranya NATO tetap aman selama penarikan pasukan.

Penarikan itu tidak menghentikan serangan pemberontak Taliban terhadap pemerintah Afghanistan, sasaran militer dan sipilnya.

Akan tetapi pejabat AS menyatakan serangan itu tidak menghalangi penarikan pasukan. [mg/jm]

Oleh: VOA

Selasa, 11 Mei 2021

AU RI dan China Gelar Latihan Bersama di Laut Jawa

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

BorneoTribun Jakarta -- Dua kapal Angkatan Laut China yang tengah melintas dari utara ke selatan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI pada akhir pekan lalu, disambut dua kapal Angkatan Laut Indonesia dan melakukan “passing exercise” di Laut Jawa.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid, dalam keterangan tertulis yang diterima VOA pada hari Senin (10/5) mengatakan operasi laut ini sebenarnya digelar sepanjang tahun dengan melibatkan unsur KRI dan pesawat udara intai maritim yang ada di wilayah kerja Koarmada I.

“Naval presence atau kehadiran unsur KRI di laut, maupun maritime patrol aircraft (MPA) merupakan suatu keharusan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan keamanan di laut,” tegasnya.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 yang ada di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Koarmada I pada Sabtu (8/5) menyambut kehadiran kapal Liuzhou-573 dan Suqian-504 – yang merupakan kapal perang Republik Rakyat China – di Laut Jawa. Kedua kapal China itu sedang melintas dari utara ke selatan melalui ALKI.

“Passing exercise” di antara kedua Angkatan Laut itu mencakup “flash exercise” atau isyarat lampu, dan voice communication exercise atau komunikasi radio. Lewat kedua mekanisme itu KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 mengirim ucapan selamat datang di perairan Indonesia, selamat melaksanakan latihan dan selamat bertugas.

Hal ini “dijawab dengan penuh persahabatan dan menyampaikan belasungkawa atas insiden yang menimpa KRI Nanggala-402 beserta 53 prajurit di dalamnya,” demikian petikan pernyataan tersebut. Sebelumnya China telah mengirim tiga kapal untuk membantu mengangkat kapal selam naas itu dari perairan Selat Bali.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

Latihan antara Angkatan Laut Indonesia dan China itu dilanjutkan dengan latihan SAR dan manuver taktis. Dalam latihan SAR, masing-masing kapal melaksanakan metode pencarian orang yang jatuh ke laut dan melaporkan hasilnya. Sementara manuver taktis diwarnai dengan pembentukan formasi-formasi hingga titik pisah yang telah ditentukan.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid mengatakan latihan semacam ini bukan suatu hal yang baru. Latihan itu juga “lumrah dilaksanakan oleh Angkatan Laut negara-negara di dunia setiap ada kapal perang negara sahabat yang berkunjung atau melintasi negaranya, termasuk di perairan Indonesia, yang sebelumnya telah memperoleh diplomatic clearance,” sehingga dapat meningkatkan hubungan persahabatan dan sekaligus profesionalisme prajurit kedua negara. [em/ah]

Oleh: VOA

Selasa, 20 April 2021

5 Terluka dalam Serangan Roket di Pangkalan Irak

5 Terluka dalam Serangan Roket di Pangkalan Irak
Seorang tentara irak berjaga dekat sebuah pesawat jet tempur F-16 di Pangkalan Udara Balad, Irak, 13 Februari 2018. Pada Minggu, 18 April 2021, lima roket menghantam pangkalan itu. (Foto: AP/arsip)

BorneoTribun.com -- 5 roket menarget sebuah pangkalan udara Irak yang ditempati sejumlah tentara Amerika Serikat (AS) pada Minggu (18/4). Serangan itu melukai dua kontraktor asing dan tiga tentara Irak. 

Serangan itu merupakan yang terbaru di tengah ketegangan antara sekutu-sekutu Irak, yaitu Iran dan AS.

Seorang sumber keamanan mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa dua dari beberapa roket yang ditembakkan ke pangkalan Balad, sebelah utara Baghdad, mengenai asrama dan kantin milik perusahaan AS, Sallyport.

Sumber itu menambahkan bahwa dua kontraktor asing dan tiga tentara Irak terluka.

Belum ada pihak yang mengklaim tanggung jawab. Namun, AS selama ini menyalahkan faksi-faksi Irak yang terkait dengan Iran atas serangan semacam itu yang dilakukan terhadap para tentara dan diplomatnya.

Jet-jet tempur F-16 ditempatkan di pangkalan udara Balad. Beberapa perusahaan pemeliharaaan ada disana, mempekerjakan staf Irak dan asing.

Sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari, terdapat sekitar 20 serangan bom atau roket terhadap kepentingan-kepentingan AS, termasuk pangkalan yang ditinggali para tentara AS.

Puluhan serangan lain terjadi sejak musim gugur 2019 di bawah pemerintahan Donald Trump.

Dua warga AS dan seorang warga sipil Irak telah tewas dalam serangan semacam itu sejak akhir 2019. [vm/lt]

Oleh: VOA

Kamis, 15 April 2021

Pejabat AS Prihatin atas Penempatan Militer Rusia di Krimea

Pejabat AS Prihatin atas Penempatan Militer Rusia di Krimea
Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) ketika menyaksikan latihan Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam, Krimea, awal tahun lalu (foto: dok).

BorneoTribun Amerika -- Pengerahan besar-besaran pasukan militer Rusia ke Krimea memprihatinkan Amerika. Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika (CIA) menjawab pertanyaan komisi intelijen Senat mengenai pengerahan itu dan kemungkinan imbasnya.

Penempatan militer Rusia dalam jumlah besar di Krimea bisa memfasilitasi kemungkinan serangan militer terbatas, ujar Direktur CIA William Burns dalam sidang Komisi Intelijen Senat, Rabu (14/4).

"Menurut saya, jelas penempatan pasukan militer Rusia di Krimea dan di perbatasan Donbass sangat memprihatinkan. Itu, menurut saya, memberi sinyal Rusia hendak mencoba mengintimidasi kepemimpinan Ukraina, sinyal ke Amerika. Jumlah militer di sana telah mencapai titik di mana, itu juga bisa menjadi dasar akan serangan militer terbatas," kata Burns.

Direktur CIA William Burns

Direktur Badan Intelijen Pertahanan, Letnan Jenderal Scott Berrier menyuarakan keprihatinan serupa. Hadir dalam sidang yang sama, ia mengatakan bahwa Rusia dalam posisi siap "setiap saat" untuk melancarkan "serangan dengan sasaran terbatas."

Berrier mengatakan, "Bekerja sama dengan mitra kita di Staf Gabungan J2, Komando Eropa, NATO, dan lima mitra utama kita, Rusia telah memposisikan diri untuk memberi pilihan kepada diri mereka sendiri. Jadi, walaupun kita telah menyaksikan pengerahan besar pasukan militer di sana, mereka bisa jadi sebenarnya melakukan serangkaian latihan yang akan dimulai kapan saja. Atau, mereka bisa saja, jika mau, mungkin melakukan serangan dengan sasaran terbatas. Mereka mungkin akan mengambil pilihan itu. Sekarang ini kami tidak tahu apa rencana mereka. Saya setuju dengan Direktur Burns dan penilaiannya tentang situasi di sana. Kita bisa membahasnya lebih detail dalam sidang tertutup.”

Dalam beberapa pekan terakhir ini, negara-negara Barat telah menyatakan keprihatinan atas penempatan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina timur dan di Krimea, yang dianeksasi Rusia dari Ukraina pada 2014.

“Jadi, tidak hanya Amerika Serikat tetapi juga sekutu kita harus menganggap pengerahann pasukan militer itu sangat serius. Dan, saya tahu Direktur Haynes dan saya serta yang lainnya telah terlibat, demikian pula sejumlah pengarahan dan percakapan dengan sekutu kita, sehingga kita berbagi informasi dan, menurut saya, mereka juga mempunyai keprihatinan yang sama dengan kita. Dan itulah antara lain tujuan presiden menelepon Presiden Putin kemarin, untuk menyampaikan dengan sangat jelas betapa serius keprihatinan kami," tambah William Burns.

Rusia mengatakan pihaknya mengerahkan pasukannya ke mana saja sesuai keinginannya, termasuk untuk tujuan pertahanan.[ka/jm]

Oleh: VOA

Kamis, 11 Maret 2021

AS Tidak mampu Tekankan Kekuatan Militer China yang Terus Berkembang

AS Tidak mampu Tekankan Kekuatan Militer China yang Terus Berkembang
Anggota militer China di Aula Besar Rakyat, 9 November 2017, di Beijing, Tiongkok. (Foto: AP)

BorneoTribun Internasional - Ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menekan kekuatan militer China yang sedang berkembang, mendorong Beijing mempercepat rencananya untuk menyusun kembali tatanan internasional yang sesuai dengan citranya, kata seorang komandan militer AS kepada anggota Kongres pada hari Selasa (9/3).

Kecemasan tentang perilaku agresif China bukanlah hal baru – pejabat militer dan intelijen AS berulang kali memperingatkan tentang investasi militer China, disinformasi, serta operasi mata-mata dan dunia maya semasa pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Namun, peringatan itu menjadi darurat baru di bawah Presiden Joe Biden. Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Biden sekarang berulang kali menyebut China sebagai "ancaman masa depan."

Laksamana Philip Davidson. (Foto: Dok.)

"Saya khawatir mereka mempercepat ambisi untuk menggantikan Amerika Serikat dan peran kepemimpinan kita dalam tatanan internasional yang berdasarkan aturan," kata Laksamana Philip Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik AS, di depan anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat AS.

Ia menambahkan, "Mereka telah lama mengatakan ingin mencapainya pada tahun 2050 ... Saya khawatir mereka membuat target itu lebih cepat."

Pada hari Selasa, Davidson – yang akan pensiun akhir tahun ini – menyebut China "ancaman strategis jangka panjang terbesar bagi keamanan abad ke-21."

China diperkirakan akan meningkatkan pengeluaran untuk militernya sebesar 6,8% dalam tahun anggaran depan. [ps/lt]

Oleh: VOA Indonesia

Minggu, 11 Oktober 2020

Gelar Parade, Korea Utara Pamer Rudal Balistik Baru

Gelar Parade, Korea Utara Pamer Rudal Balistik Baru
Sejumlah kendaraan militer berpartisipasi dalam parade peringatan 75 Tahun berdirinya Partai Rakyat Korea, Sabtu, 10 Oktober 2020. (Foto: KCNA via Reuters)


BorneoTribun | Internasional - Korea Utara memamerkan apa yang disebut para pengamat pertahanan sebagai rudal balistik antar benua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) baru dan sistem senjata baru lain dalam parade militer yang tertata rapi pada Sabtu (10/10) dini hari.


Rudal itu sepertinya merupakan ICBM terbesar yang diperlihatkan Korea Utara. Banyak analis meyakini itu merupakan "senjata strategis baru" yang dijanjikan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un awal tahun ini.


Kim menyaksikan parade itu, yang merupakan bagian dari kegiatan perayaan untuk memperingati 75 tahun Partai Pekerja Korea yang berkuasa di Korea Utara.


Kim, yang mengenakan jas dan dasi, terlihat meneteskan air mata beberapa kali ketika menyampaikan pidato kepada ribuan orang yang bersorak-sorai. Para penonton, yang tak mengenakan masker, memadati Lapangan Kim Il Sung di Pyongyang pusat.


"Kami akan terus memperkuat sistem pertahanan untuk mencegah, mengontrol dan menghadapi semua upaya berbahaya dan aksi yang mengancam, termasuk ancaman nuklir yang semakin besar, dari pasukan musuh," kata Kim dalam pidato selama 25 menit.


Meskipun dia tidak secara langsung menyebut AS, Kim mengirim "salam hangat" kepada Korea Selatan, menyatakan harapan agar kedua negara itu bisa segera memperbaiki hubungan yang memburuk tahun ini.


Kim juga meminta maaf atas isu ekonomi, mengakui negaranya menghadapi "tantangan tak terbayangkan" tahun ini, termasuk banjir besar dan pandemi virus corona.


Namun, Kim mengklaim tidak ada "seorangpun" di Korea Utara yang tewas akibat Covid-19, penyakit yang disebabkan virus corona. Para pakar telah mengatakan klaim semacam itu sulit diverifikasi dan hampir pasti tidak benar.


Meski Korea Utara telah berusaha menutup sepenuhnya perbatasan karena pandemi, parade itu menampilkan kesan kepercayaan diri. Tidak ada pemimpin negara, peserta parade ataupun penonton yang mengenakan masker ataupun menjaga jarak. (YK/VOA)

Sabtu, 12 September 2020

Satgas Pamtas Yonif 407/PK Diberangkatkan ke Sektor Timur Kalbar

  

Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma. (Foto: Ist)


BORNEOTRIBUN | KUBURAYA - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad selaku Pangkoopsdam XII/TPR memimpin upacara pemberangkatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI - Malaysia Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma yang akan melaksanakan tugas operasi di sektor timur Kalimantan Barat di lapangan apel Makodam XII/Tpr, sabtu (12/9).


Dipimpin oleh Mayor Inf Catur Irawan, S.I.P., selaku Komandan Satgas ini tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan RI - Malaysia, dan akan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah Kalbar selama kurang lebih 9 bulan kedepan.


Pangkoopsdam XII/Tpr mengucapkan selamat datang kepada Satgas Pamtas RI - Malaysia Yonif 407/PK di Bumi Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat, disertai harapan semoga pelaksanaan tugas operasi selama di perbatasan nantinya dapat berjalan aman dan lancar.


Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyampaikan, Operasi Pamtas RI-Malaysia sesuai dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2004, pasal 7 ayat 2 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salah satunya adalah turut serta mengamankan wilayah perbatasan.


Wilayah perbatasan RI - Malaysia merupakan kawasan yang strategis dan vital dengan adanya fakta secara geopolitik yang berhubungan dengan aspek kedaulatan negara dan rasa kebangsaan, serta berkaitan erat dengan bidang ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. 


Kerawanan di wilayah perbatasan mencakup perubahan pada patok - patok batas wilayah, illegal trafficking, illegal logging, peredaran Narkoba antar negara dan penyelundupan barang - barang illegal serta masih banyak lagi permasalahan lain yang menjadi fenomena kejahatan Lintas Negara.


Satgas  Pamtas Yonif 407/PK untuk selalu berkoordinasi dengan aparat atau instansi terkait yang ada di perbatasan. Meningkatkan patroli - patroli keamanan maupun pemeriksaan patok batas serta pembinaan terhadap masyarakat agar budaya gotong - royong, kesadaran berbangsa dan bernegara meningkat.


"Berbuat dan bertindaklah yang terbaik bagi masyarakat, hormati adat istiadat dan kearifan lokal yang berlaku di daerah penugasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga berbagai pelanggaran dapat dicegah serta kemanunggalan TNI dengan rakyat dapat tercapai," tegas Pangkoopsdam XII/Tpr.


Pangdam XII/Tpr juga menegaskan, agar melaksanakan tugas operasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab, menjaga keamanan personel maupun materiil, mempedomani Protap Pengamanan Perbatasan serta melakukan serah terima pos dengan baik dan maksimal, sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya tidak mengalami kendala yang berarti. 


"Hindari pelanggaran sekecil apapun di medan tugas, utamakan faktor keamanan, pedomani Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI selama bertugas," tegasnya juga.


Selanjutnya berkaitan dengan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru, Pangkoopsdam XII/Tpr juga menekankan kepada seluruh prajurit agar selalu mempedomani protokol kesehatan dalam setiap melaksanakan kegiatan.


"Jadilah contoh dan teladan bagi masyarakat wilayah perbatasan, serta sosialisasikan kepada masyarakat tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru guna mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19," pungkas Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad. 


Penulis : Pendam XII/Tpr

Editor : Hermanto

Senin, 17 Agustus 2020

Usai Lawatan Menkes AS ke Taiwan, China Latihan Militer di LCS

Ilustrasi. Kapal perang China gelar latihan militer di LCS untuk memberikan peringatan untuk Taiwan. (AFP/MARK SCHIEFELBEIN)


BORNEOTRIBUN - Garnisun Tentara Pembebasan Rakyat di Hong Kong merilis rekaman latihan tembakan langsung kapal perang China yang berbasis di Hong Kong, Huizhou, di Laut China Selatan, pada Minggu (16/8) waktu setempat.

Rekaman latihan ini dirilis sehari setelah kapal induk milik angkatan laut Amerika Serikat, USS Ronald Reagan, melakukan latihan militer di Laut China Selatan.


Rekaman itu memuat gambar kapal perang Huizhou menembakkan meriam dan torpedo. Gambar itu juga memperlihatkan personel militer yang tengah melakukan operasi anti-pembajakan dan anti-terorisme.


Dikutip dari South China Morning Post, garnisun Hong Kong mengatakan, Huizhou merupakan satu dari dua kapal perang berbasis di Hong Kong yang berukuran kecil, terutama digunakan untuk tujuan pertahanan di wilayah pesisir. Selain torpedo, kapal perang ini juga memiliki senjata rudal.


Pakar militer yang berbasis di Beijing, Zhou Chenming mengatakan, latihan ini adalah tindakan simbolis sebagai peringatan bagi pasukan di Taiwan yang ingin merdeka dari China. Belakangan, Taiwan terlihat semakin rapat dengan Amerika Serikat (AS).


AS sendiri diketahui memiliki prioritas untuk mengendalikan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang cenderung menginginkan kemerdekaan dari China. Hal ini membuat China kesal.


"Berdasarkan senjata-senjata konvensional yang digunakan dalam latihan ini, cukup jelas bahwa China telah berusaha keras untuk tidak memprovokasi AS," kata Zhou. Pasalnya, lanjut dia, tak ada uji coba rudal dalam latihan tersebut.


Zhou menuturkan, latihan itu tidak berintensitas tinggi. Latihan penembakan menggunakan torpedo, menurutnya, mengindikasikan bahwa fokus utamanya adalah pertahanan.


Pekan lalu, China telah mengumumkan bahwa mereka akan latihan tembak-menembak di dekat Taiwan, sehari setelah Presiden Tsai menyebut hubungan AS dan Taiwan memiliki sejarah yang tinggi.


Washington dan Taipei, sebagai ibu kota masing-masing negara juga semakin dekat satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir di tengah hubungan yang memburuk dengan Beijing.


Pekan lalu, Menteri Kesehatan AS Alex Azar juga baru saja mengunjungi Taiwan. Kunjungan ini merupakan kunjungan tertinggi oleh seorang pejabat AS, sejak Washington secara resmi mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing pada 1979.


Pemerintah China menilai Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus disatukan kembali, sekalipun itu harus dilakukan dengan cara kekerasan.


Zhou mengatakan, keterlibatan kapal perang berbasis di Hong Kong dalam latihan tersebut memiliki nilai simbolis tambahan setelah pemberlakuan UU Keamanan Nasional yang sempat kontroversial.


"Tapi seharusnya kapal perang Huizhou tidak boleh terlalu terlibat dalam pelatihan," ucapnya.(cnn/p/ar)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pilkada 2024

Lifestyle

Tekno