Siapa yang Akan Mewakili Myanmar di PBB?

Redaksi    Kamis, Maret 04, 2021    Comment   

Siapa yang Akan Mewakili Myanmar di PBB?

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa di lorong yang tampak sepi dalam pelaksanaan Sidang Umum PBB ke-75 yang kebanyakan digelar secara virtual, di tengah pandemi COVID-19, 22 September 2020.

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Pemerintah Myanmar kini sedang bertarung di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengklaim wakil mereka di badan dunia itu. Kemungkinan besar negara-negara anggota harus turun tangan untuk memutuskan duta besar mana yang akan diakui.

“Saya dapat mengukuhkan bahwa kami menerima dua surat,” ujar juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric pada wartawan. “Kedua surat ini sedang kami kaji,” tambahnya.

Dujarrin mengatakan, Senin (1/3), bahwa pihaknya telah menerima sepucuk surat dari Kyaw Moe Tun, Duta Besar Myanmar yang baru menjabat Oktober lalu dan memastikan bahwa ia masih menjadi wakil negara itu di PBB. Sementara itu komunikasi kedua diterima pada Selasa (2/3) dari Kementerian Luar Negeri Myanmar yang memberitahu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres bahwa per 28 Februari, Wakil Duta Besar Myanmar untuk Misi PBB Tin Maung Naing telah ditunjuk sebagai kuasa usaha.

“Jujur saja, kami berada dalam situasi yang sangat unik yang sudah lama tidak terjadi,” kata Dujarric. “Kami mencoba memilah seluruh protokol hukum dan implikasi lainnya.”

Saling Klaim

Dalam sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (26/2), Duta Besar Myanmar ntuk Misi PBB Kyaw Moe Tun menyampaikan seruan emosional kepada masyarakat internasional, menyerukan negara-negara untuk menolak kudeta militer 1 Februari lalu dan untuk “menggunakan segala cara yang diperlukan” untuk melindungi rakyat Myanmar.

Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengacungkan salam tiga jari untuk menutup pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB memohon bantuan internasional untuk menindak kudeta militer di Myanmar, Februari 2021.

Stasiun televisi mengumumkan bahwa sehari setelah menyampaikan pernyataan itu, Kyaw Moe Tun dipecat.

Dalam surat kepada Presiden Majelis Umum PBB dan salinan surat pada Kantor Sekjen PBB, Kyaw Moe Tun mengatakan ia ditunjuk oleh Presiden U Win Myint, “presiden Myanmar yang dipilih secara sah” dan oleh Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi.

Presiden U Win Myint dan Suu Kyi merupakan dua dari puluhan pejabat yang telah ditahan dalam pengambilalihan kekuasaan awal Februari itu.

Demonstrasi rakyat yang terjadi di seluruh Myanmar guna menentang kudeta militer itu telah bergulir menjadi aksi kekerasan yang menelan korban jiwa. Para diplomat mengatakan Dewan Keamanan PBB akan membahas situasi itu Jumat ini (5/3).

“Para pelaku kudeta yang tidak sah terhadap pemerintahan demokratis Myanmar tidak memiliki kewenangan untuk melawan otorita sah presiden negara saya,” demikian petikan surat Kyaw Moe Tun itu. “Oleh karena itu saya ingin mengukuhkan bahwa saya masih menjadi Perwakilan Tetap Myanmar Untuk PBB.”

Sementara itu komunikasi dari Kementerian Luar Negeri tidak ditandatangani, tetapi memiliki cap resmi dan mengumumkan bahwa “Dewan Administrasi Negara Republik Persatuan Myanmar menghentikan tugas dan tanggung jawab Duta Besar U Kyaw Moe Tun” pada 27 Februari, sehari setelah ia menyampaikan pidato mengecam kudeta itu.

“Untuk itu Kementerian Luar Negeri ingin meminta Kantor Eksekutif Sekjen PBB untuk menerima keputusan yang dibuat oleh Dewan Administrasi Negara Myanmar,” sebagaimana ditulis dalam surat itu.

Komite Kredensial PBB

Biasanya jika ada perselisihan tentang siapa utusan yang telah diakreditasi suatu negara, Komite Kredensial PBB – yang terdiri dari sembilan negara anggota – akan mengkaji hal itu dan memberikan rekomendasi.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield di Capitol Hill, Washington, 27 Januari 2021.

“Setelah itu tergantung pada Majelis Umum untuk mempertimbangkan rekomendasi dari komite kredensial itu,” ujar Brenden Varma, juru bicara Presiden Majelis Umum.

“Kita belum pernah melihat bukti resmi apapun – atau permintaan bahwa ia (Kyaw Moe Tun.red) dipecat dan untuk sementara waktu ia merupakan wakil pemerintah Myanmar,” ujar Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, Senin (1/3).

Thomas-Greenfield berbicara dalam konferensi pers tentang siapa yang akan diakui Amerika sebagai wakil Myanmar di PBB.

Sekjen PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan agar militer mengubah tindakannnya dan menghormati keinginan rakyat sebagaimana yang ditunjukkan dalam pemilu presiden November lalu, di mana Partai Liga Nasional Untuk Demorasi (NLD) menang telak dengan meraih 82 persen suara.Utusan Khusus PBB Untuk Myanmar Christine Schraner Burgener menyerukan kepada masyarakat internasional “untuk tidak memberi pengakuan atau legitimasi” pada rejim militer Myanmar.

Ia mengatakan sangat prihatin dengan terus terjadinya penangkapan pemimpin politik, termasuk anggota-anggota NLD; para pejabat pemerintah; masyarakat madani: dan wartawan. Ia mengecam keras penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran damai dan meningkatnya jumlah korban tewas sebagai hal yang “tidak dapat diterima.” [em/pp]

Oleh: VOA Indonesia

Aung San Suu Kyi, Pembawa Obor Demokrasi Myanmar yang Tercoreng

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Aung San Suu Kyi, Pembawa Obor Demokrasi Myanmar yang Tercoreng

Aung San Suu Kyi menyapa para pendukung dari kendaraannya selama kampanye pemilihannya di kotapraja Bamaw, Negara Bagian Kachin, Myanmar, 24 Februari 2012. (Foto: AP)

BorneoTribun | Internasional - Tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai politiknya dalam kudeta militer. Jauh sebelum berkuasa, ia telah menghabiskan 15 tahun dalam tahanan rumah dalam perjuangan membawa demokrasi ke Myanmar.

Sosok yang dikenal sebagai "The Lady" di Myanmar, Suu Kyi memenuhi impian jutaan orang saat partainya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), berhasil memenangkan pemilihan umum pada 2015. Kemenangan tersebut membentuk pemerintahan sipil pertama di negara Asia Tenggara itu dalam setengah abad.

Namun peraih penghargaan Nobel itu mengejutkan dunia dua tahun kemudian dengan menyangkal meluasnya tindakan represif pimpinan militer terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Kekerasan tersebut memaksa ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negara itu.

Di Myanmar, Suu Kyi tetap dipuja, tetapi dia gagal menyatukan berbagai kelompok etnis atau mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama satu dekade. Dia juga mengawasi pengetatan pembatasan pers dan masyarakat sipil dan telah berselisih dengan banyak mantan sekutunya.

Putri pahlawan kemerdekaan Aung San, yang dibunuh pada 1947 ketika dia berusia dua tahun, Suu Kyi menghabiskan sebagian besar masa mudanya di luar negeri. Dia kuliah di Universitas Oxford, bertemu suaminya yang seorang akademisi Inggris Michael Aris. Pasangan itu memiliki dua putra.

Sebelum mereka menikah, dia meminta Aris berjanji dia tidak akan menghentikan aksi politiknya jika dia harus pulang. Pada 1988, dia mendapat telepon yang mengubah hidup mereka: ibunya sedang sekarat.

Di Ibu Kota Yangon, yang kemudian berganti nama menjadi Rangoon, dia terseret dalam revolusi yang dipimpin mahasiswa melawan junta militer yang telah merebut kekuasaan setelah kematian ayahnya.

Seorang pria memegang potret Jenderal Aung San, ayah dari pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, selama pidatonya tentang pendidikan pemilih di kotapraja Hsiseng di negara bagian Shan, Myanmar, 5 September 2015. (Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun )

Suu Kyi, yang sangat mirip dengan wajah pemimpin yang diidolakan Aung San, dan orator yang handal, menjadi pemimpin baru. Dia mengutip mimpi ayahnya untuk "membangun Burma yang merdeka."

Revolusi dihancurkan, para pemimpinnya dibunuh dan dibui, dan Suu Kyi dipenjarakan di rumah keluarganya di tepi danau. Bahkan menyebut namanya di depan umum bisa membuat pendukungnya dihukum penjara. Jadi mereka memanggilnya “the Lady.”

Dengan bersuara lembut, Suu Kyi memainkan peran penting untuk menarik perhatian dunia pada junta militer Myanmar dan catatan hak asasi manusianya. Ia berhasil memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991. Suaminya, Aris, meninggal pada 1997 tetapi dia tidak menghadiri pemakamannya karena takut tidak diizinkan untuk kembali.

Selama bertahun-tahun, tentara memimpin kampanye kotor tanpa henti melawan Suu Kyi, yang mereka juluki sebagai "pemegang kapak dari Barat.”

Selama pembebasan singkat dari tahanan rumah pada 1998, dia berusaha melakukan perjalanan ke luar Yangon untuk mengunjungi pendukung meskipun tindakan tersebut diadang oleh tentara. Dia duduk di dalam vannya selama beberapa hari dan malam, meskipun mengalami dehidrasi karena panas terik, dan dikatakan menadahi air hujan di payung terbuka.

Dia selamat dari upaya pembunuhan pada 2003 ketika orang-orang pro-militer yang memegang pasang dan tongkat menyerang konvoi yang dia tumpangi. Beberapa pendukungnya terbunuh atau terluka parah.

Tentara sekali lagi menempatkannya sebagai tahanan rumah. Dari balik pintu gerbang rumahnya, Suu Kyi memberikan pidato mingguan yang cerdas kepada para pendukung. Dia berdiri di atas meja reyot dan berbicara tentang hak asasi manusia dan demokrasi di bawah pengawasan polisi rahasia. Sebagai seorang Buddhis yang taat, dia terkadang berbicara tentang perjuangannya dalam istilah spiritual.

Pada 2010, militer memulai serangkaian reformasi demokrasi dan Suu Kyi dibebaskan di hadapan ribuan pendukung yang menangis dan bersorak sorai.

Presiden Barack Obama dan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi berjabat tangan saat berbicara dengan media pada akhir pertemuan di Oval Office Gedung Putih di Washington, Rabu, 14 September 2016. (Foto: AP/Carolyn Kaster)

Di Barat, dia dipuja. Barack Obama menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi Myanmar pada 2012, menyebutnya sebagai "inspirasi bagi orang-orang di seluruh dunia, termasuk saya.” Sanksi ekonomi AS terhadap Myanmar dikurangi, meskipun Suu Kyi tetap berhati-hati tentang reformasi.

Dengan kemenangan pemilu 2015, Suu Kyi menjadi penasihat negara, berjanji untuk mengakhiri perang saudara, meningkatkan investasi asing, dan mengurangi peran tentara dalam politik. Dia juga berjanji kepada sekutu Barat bahwa dia akan mengatasi penderitaan Rohingya yang telah menanggung beban bentrokan kekerasan dengan umat Buddha, dengan ratusan ribu orang ditahan di kamp-kamp interniran.

Pada Agustus 2017, militan Rohingya menyerang pasukan keamanan. Militer Myanmar menanggapi serangan tersebut dengan membakar ratusan desa hingga rata dengan tanah dan melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan berkelompok. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan itu dilakukan dengan "niat genosidal.”

Suu Kyi mengatakan, militer menerapkan "aturan hukum" dan tampak bingung dan tidak peduli tentang eksodus pengungsi. Dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengarahkan operasi militer, pemerintahnya memerintahkan tanah yang terbakar menjadi tanah milik pemerintah dan mengawasi pembongkaran desa yang hancur.

Institusi global dan mantan advokat termasuk Dalai Lama secara terbuka mengecamnya dan banyak dari banyak penghargaan yang diberikan kepadanya dibatalkan.

Pada 2019, dia terbang ke Den Haag untuk menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional. Dia mengakui kemungkinan kejahatan perang telah dilakukan tetapi berkilah dengan mengatakan tindakan keras itu sebagai operasi militer yang sah terhadap teroris. [ah/ft]

Oleh: VOA Indonesia

Militer Myanmar Klaim Ambil Alih Negara

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Militer Myanmar Klaim Ambil Alih Negara

Anggota penjaga kehormatan militer Myanmar mengambil bagian dalam upacara untuk memperingati Hari Persatuan Nasional ke-73 di Yangon pada 12 Februari 2020. (Foto: AFP/Sai Aung Main)

BorneoTribun | Internasional - Televisi militer Myanmar, Senin (1/2/2021), mengatakan bahwa militer mengambil alih kontrol negara itu selama setahun. Pengumuman itu disampaikan sementara berbagai laporan menyebutkan banyak tokoh politik senior termasuk Aung San Suu Kyi telah ditahan.

Seorang penyiar di stasiun TV militer Myawaddy menyampaikan pengumuman tersebut. Dia mengutip sebuah bagian dari konstitusi yang disusun militer yang memungkinkan militer mengambil alih dalam keadaan darurat nasional. Penyiar itu mengatakan alasan pengambilalihan tersebut sebagian karena kegagalan pemerintah untuk bertindak terkait klaim-klaim oleh militer mengenai terjadinya kecurangan dalam pemilu November lalu. Selain itu, pemerintah juga dikatakan gagal menangguhkan pemilu karena krisis virus corona.

Pengumuman itu dilakukan setelah kekhawatiran selama berhari-hari mengenai ancaman kudeta oleh militer, sesuatu yang dibantah oleh militer. Sedianya parlemen yang baru akan memulai sesi pada Senin (1/2) pagi.

Penahanan para politisi itu dan putusnya layanan komunikasi pada Senin (1/2) merupakan beberapa sinyal pertama yang mengisyaratkan bahwa perebutan kekuasaan sedang berlangsung. Akses telepon dan internet ke Naypyitaw putus dan partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) tidak bisa dihubungi.

Media berita daring Irrawaddy melaporkan bahwa Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de facto, dan presiden Win Myint ditahan pada Senin (1/2) dini hari. Media itu mengutip Myo Nyunt, juru bicara NLD.

Irrawaddy melaporkan bahwa para anggota Komite Eksekutif Pusat NLD, sejumlah anggota parlemen dan anggota Kabinet regional juga telah ditahan. [vm/ah]

Oleh: VOA Indonesia

Amerika Peringatkan Myanmar Pasca Penahanan Suu Kyi

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Amerika Peringatkan Myanmar Pasca Penahanan Suu Kyi

Aung San Suu Kyi menghadiri KTT ASEAN-Jepang ke-22 di Bangkok, di sela-sela KTT Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-35, November 2019. (Foto: AFP/Lillian Suwanrumpha)

BorneoTribun | Internasional -  Amerika mendesak militer Myanmar untuk membebaskan para pejabat yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. AS juga memperingatkan akan respon dari Washington terkait upaya kudeta itu.

Suu Kyi dan presiden Myanmar dibawa ke tahanan setelah ketegangan berminggu-minggu antara militer dan pemerintah sipil mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu pada bulan November lalu.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan dalam pernyataan, Minggu (31/1/2021), "AS menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil langkah terhadap mereka yang bertanggung jawab, apabila aksi mereka tidak diubah." Ditambahkannya, Presiden Joe Biden telah menerima pengarahan mengenai situasi itu.

"Kami mendesak militer dan semua pihak untuk menghormati norma-norma demokrasi dan perundang-undangan, serta membebaskan mereka yang ditahan hari ini," tambah Psaki.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu (31/1/2021) mengatakan AS "sangat prihatin dan terkejut" dengan laporan mengenai penahanan para pejabat dan tokoh masyarakat. Blinken menyerukan militer agar segera membebaskan para pejabat yang ditahan.

"AS mendukung rakyat Burma dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Militer harus mengubah sikap mereka segera," katanya dalam sebuah pernyataan.

Militer Myanmar pada pekan lalu mengisyaratkan bisa merebut kekuasaan setelah mengklaim terdapat kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). [vm/ah]

Oleh: VOA Indonesia

Aung San Suu Kyi dan Tokoh Lain Partai NLD Ditangkap

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Aung San Suu Kyi dan Tokoh Lain Partai NLD Ditangkap

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (foto: dok).

NAYPYITAW, MYANMAR - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh senior lain dari partai yang berkuasa telah ditahan dalam penggerebekan dini hari, kata juru bicara partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) hari Senin (1/2/2021).

Langkah itu terjadi setelah peningkatan ketegangan selama beberapa hari antara pemerintah sipil dan militer yang berkuasa. Ketegangan itu memicu kekhawatiran akan terjadinya kudeta pasca pemilu, yang menurut militer diwarnai kecurangan.

BorneoTribun dilansir dari Reuters, Juru bicara Myo Nyunt mengatakan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan beberapa pemimpin lain telah "dibawa" pada dini hari.

"Saya ingin memberitahu rakyat agar tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka beraksi sesuai hukum," katanya, seraya menambahkan bahwa dia memperkirakan dirinya akan ditangkap.

Reuters kemudian tidak bisa lagi menghubunginya.

Sambungan telepon ke Naypyitaw, ibukota, tidak bisa dilakukan pada Senin dini hari (1/2). Parlemen sedianya memulai sesi pada Senin (1/2) setelah pemilu bulan November di mana NLD menang telak.

Seorang juru bicara militer tidak menjawab telepon untuk dimintai komentar.

TV MRTV yang dikelola pemerintah mengatakan lewat Facebook bahwa mereka tidak bisa siaran karena alasan teknis.

Seorang anggota parlemen dari NLD, yang tidak bersedia disebut identitasnya, mengatakan seorang tokoh lain yang ditahan adalah Han Thar Myint, anggota komite eksekutif pusat partai.

Suu Kyi, 75 tahun, berkuasa pasca kemenangan telak partai NLD dalam pemilu 2015, setelah sebelumnya ditahan puluhan tahun dalam perjuangan bagi demokrasi yang menjadikannya sebagai ikon internasional.

Reputasi internasional pemenang Hadiah Nobel Perdamaian ini terpuruk setelah ratusan ribu warga Rohingya lari menyelamatkan diri dari negara bagian Rakhine pada 2017. Tapi Suu Kyi tetap populer di dalam negeri.

NLD menang besar dalam pemilu November lalu, mengalahkan partai pro-militer.

Militer Myanmar mengatakan hari Sabtu (30/1) akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum setelah komentarnya sebelumnya menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kudeta.

Komisi pemilu Myanmar telah menolak tuduhan terjadinya kecurangan, mengatakan tidak ada kesalahan besar yang mempengaruhi kredibilitas pemilu. [vm/pp]

Oleh: VOA Indonesia

PBB Suarakan Keprihatinan Terkait Situasi Politik di Myanmar

Redaksi    Jumat, Januari 29, 2021    Comment   

PBB Suarakan Keprihatinan Terkait Situasi Politik di Myanmar

Pengungsi Rohingya membawa barang-barang miliknya untuk pindah ke pulau Bhasan Char, di Chattogram, Bangladesh, Jumat, 29 Januari 2021. (AP Photo/Azim Aunon)

BorneoTribun | Internasional - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, Jumat (29/1), ia mengamati perkembangan di Myanmar dengan keprihatinan besar karena munculnya ancaman militer dan kekhawatiran akan terjadinya kudeta menjelang pembukaan sidang parlemen.

Meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang berpengaruh telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kudeta menyusul hasil pemilu yang menurut militer telah dicurangi.

Militer mengatakan pihaknya berencana untuk mengambil tindakan jika keluhan mereka tentang pemilu tidak ditangani, sementara seorang juru bicara militer pekan ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perebutan kekuasaan.

Sekjen PBB Antonio Guterres. (Foto: dok).

Dalam sebuah pernyataan, Guterres meminta semua pihak berhenti mengeluarkan segala bentuk hasutan atau provokasi, menunjukkan kepemimpinan, mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu 8 November. "Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan terpisah, negara-negara Barat mengatakan bahwa mereka mengharapkan pembukaan sidang parlemen yang berlangsung damai pada Senin (1/2).

"Kami mendesak militer, dan semua pihak lain di negara ini mematuhi norma-norma demokrasi, dan kami menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi di Myanmar," kata pernyataan yang ditandatangani antara lain oleh kedutaan besar Australia, Inggris, Kanada, Uni Eropa dan Amerika Serikat. [ab/uh]

Oleh: VOA Indonesia