Lantik Pejabat Fungsional Sekda Kalbar Pinta Implementasikan Nilai-Nilai ASN Berakhlak

Redaksi    Selasa, September 13, 2022    Comment   

Lantik Pejabat Fungsional Sekda Kalbar Pinta Implementasikan Nilai-Nilai ASN Berakhlak

Sekda Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes .

BorneoTribun Pontianak -- Agenda besar dalam reformasi birokrasi adalah salah satunya penataan kelembagaan. Dimana implementasinya berupa kebijakan penyederhanaan birokrasi dan melakukan penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan.

Harapannya seluruh pejabat Fungsional yang dilantik ini maupun seluruh Pegawai untuk benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAkhlak.

Jadi disitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaborasi. 

Ini harus menjiwai dari setiap pelaksanaan tugas setiap ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal itu dikatakan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes  saat memberikan arahan pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (13/9/2022).

Harisson juga menyampaikan bahwa Pemerintah menginginkan birokrasi dapat dilaksanakan dengan menjadi lebih fleksibel dan cepat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh jabatan-jabatan Fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kepada saudara-saudara yang telah dilantik pada hari ini Harisson minta agar segera bekerja secara optimal dalam jabatan Fungsionalnya, serta meningkatkan kinerjanya guna tercapai tujuan organisasi tempat saudara bertugas, mengembangkan diri secara profesional, mengubah mindset, melaksanakan tugasnya sesuai keahlian, keterampilan dan mandiri serta bekerja tidak semata-mata hanya untuk memenuhi target pribadi yaitu Penilaian Angka Kredit (PAK) dan kenaikan jabatan serta kenaikan pangkat saja, akan tetapi juga bekerja tulus, sepenuh hati dan memahami substansi pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menutup sambutannya, Sekda Prov Kalbar juga mengingatkan kepada Perangkat Daerah untuk serius membina, mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan juga terhadap disiplin seluruh staf, termasuk Pejabat Fungsional di lingkungan Unit kerja masing-masing.

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sebagai informasi, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Fungsional pada hari ini selain melantik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama yaitu sebanyak 141 Orang dan pejabat administrator kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan yaitu sebanyak 10 Orang dan melalui mekanisme perpindahan sebanyak 10 Orang.

(pian/irf)

BP3MI Kalbar Siap Selenggarakan Rakor Perlindungan Migran

Redaksi    Selasa, September 13, 2022    Comment   

BP3MI Kalbar Siap Selenggarakan Rakor Perlindungan Migran

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Kalimantan Barat,  Fadzar Allimin di ruang kerja Kantor Gubernur, Selasa (13/9/2022).

Kunjungan pertama kali Fadzar Allimin bersama rombongan itu dilakukan, setelah dirinya dilantik sebagai Kepala BP3MI Wilayah Kalbar yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Amingga M. Primastito di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

"Kegiatan  Kunjungan Kerja ini untuk memperkenalkan diri saya sebagai kepala BP3MI yang baru kepada bapak Gubernur."

"Kami juga berdiskusi dengan terkait Program dan Data Kegiatan Perlindungan Migran Indonesia di wilayah Kalimantan Barat," ungkap Fadzar Allimin.

Lebih Lanjut, beliau   juga melaporkan hasil kinerja BP3MI Wilayah Kalbar kepada Gubernur yang telah memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia yang berkeinginan bekerja di Malaysia secara resmi melalui pintu perbatasan negara di Aruk, Kabupaten Sambas.

"Kami juga melaporkan bahwa untuk penempatan PMI secara perdana resmi mengirimkan 126 orang PMI ke Sarawak melalui pintu perbatasan di Sambas, kemudian kami juga menyampaikan niat kami menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi bersama Gubernur dengan Kepala Badan atau Dinas yang akan dihadiri Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan bapak Gubernur menyambut dengan baik kegiatan tersebut," tutupnya.

(pian/aws)

Ria Norsan Hadiri Penyampaian Pandangan Fraksi Terhadap Raperda APBD TA 2022 Pemprov Kalbar

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Ria Norsan Hadiri Penyampaian Pandangan Fraksi Terhadap Raperda APBD TA 2022 Pemprov Kalbar

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 di Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.,Senin (12/09/2022).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Prov Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., dan dihadiri 40 dari 65 orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. 

Ria Norsan Hadiri Penyampaian Pandangan Fraksi Terhadap Raperda APBD TA 2022 Pemprov Kalbar. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Berdasarkan paparan dari Penyampaian Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov Kalbar, hampir semua Fraksi menyetujui dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun masih perlu dilakukan pembahasan kembali. 

Adapun pandangan Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKB, menekankan agar Pemprov Kalbar menitikberatkan Perubahan Anggaran lebih diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang banyak rusak di beberapa daerah hingga menyebabkan terhambatnya roda perekonomian masyarakat. 

Kemudian, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Nasdem, mengharapkan agar dana anggaran perubahan digunakan untuk belanja kebutuhan masyarakat dibanding kebutuhan birokrasi.

Fraksi PAN menekankan Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan guna peningkatan IPM serta pelayanan kesehatan. 

Sedangkan Fraksi PKS-PPP menekankan Pemprov Kalbar bisa mempersiapkan perencanaan belanja untuk persiapan jika terjadi bencana tahunan, terutama bencana banjir. 

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Wagub Kalbar mengatakan Rapat Paripurna kali ini mendengarkan Pandangan-pandangan Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.  

"Beberapa hari lalu kesepakatan telah dilaksanakan, hanya tinggal mendengar masukan dan saran terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kedelapan Fraksi semuanya menerima untuk diproses lebih lanjut dari Perubahan APBD tersebut. Banyak masukan-masukan dari fraksi-fraksi, terutama menggunakan Anggaran Perubahan semaksimal mungkin dan tepat sasaran,” tutup H. Ria Norsan.(Sma)

Inilah Daftar Nama Beserta Jabatan Yang Menjabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemprov Kalbar

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Inilah Daftar Nama Beserta Jabatan Yang Menjabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemprov Kalbar

Gubernur Kalbar Sutarmidji Lantik  28 Pejabat di Lingkungan Pemprov Kalbar. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum melantik 28 Pejabat yang terdiri dari 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 10 Pejabat Administrator, dan 9 pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Pelantikan tersebut berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (12/9/2022).

Gubernur Kalbar Sutarmidji Lantik  28 Pejabat di Lingkungan Pemprov Kalbar

Gubernur Kalbar Sutarmidji Lantik  28 Pejabat di Lingkungan Pemprov Kalbar. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disaksikan oleh Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta jajaran Forkopimda Prov Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalbar.

Melalui sambutannya, Gubernur berharap para pejabat yang telah dilantik dapat memiliki kreatifitas serta inovasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat.

“Sebagaimana janji yang saudara sampaikan tadi, saya harap semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Tidak ada alasan saudara tidak bisa menyerap anggaran dengan cepat sesuai aturan yang berpedoman pada RPJMD. Laksanakan program-program sesuai dengan ketentuan,”.

Bang Midji Tegaskan Blacklist Oknum Kontraktor Kalau Terjadi Jual Beli Proyek

Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Beliau juga menegaskan perangkat daerah yang memiliki pagu anggaran cukup besar untuk memvalidasi ulang kontraktor supaya tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan masalah, seperti jual beli proyek.

“Blacklist kontraktor tersebut kalau terjadi jual beli proyek. Jika saudara tidak berani melakukan hal tersebut, berarti saudara turut andil didalamnya. Saya pastikan akan mencopot atau menurunkan jabatan saudara karena kepentingan saya hanya untuk pembangunan Kalbar,” tegas Gubernur.

Gubernur Sutarmidji Tegaskan Jabatan Bukan Untuk Gagah-Gagahan Saat Lantik 28 Pejabat

Terkait tugas dan fungsi, Gubernur Kalbar inginkan para pejabat tetap menjaga pola kecepatan kinerja, tidak lambat atau lalai, terutama dalam pelayanan masyarakat.

“Saya tidak mau jabatan dijadikan gagah-gagahan. Jabatan yang saudara pegang itu merupakan simbol yang harus diimplementasikan,” ujar H. Sutarmidji

Berikut daftar nama beserta jabatan yang menjabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni :

1. Iskandar Zulkarnaen, S.T., M.T., Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar;
2. Yosafat Triadhi Andjioe, S.T., M.M., M.T., Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar;
3. Aulia Candra, S.STP., Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar;
4. Ir. Mulyadi, M.Si., Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar;
5. Damianus Kans Pangaraya, S.T., M.Sc., Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalbar;
6. Drs. Aswin Khatib, M.Si., Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalbar;
7. Medya Yanuar Abdullah, S.Sos., M.Si., Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar;
8. Abussamah, S.STP., M.A.P., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar, dan
9. dr. Eko Rustianto Suhardiman, Sp.B., M.Si., Med., Wakil Direktur I RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalbar.

(pian/wnd/adpim)

Sutarmidji Buka Latsar CPNS, Ingatkan Junjung Tinggi Integritas

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Sutarmidji Buka Latsar CPNS, Ingatkan Junjung Tinggi Integritas

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-undang tersebut mengatur masa percobaan CPNS selama 1 Tahun dan dalam masa percobaan, instansi pemerintah diwajibkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi kepada para CPNS.

"Saya ingin mengingatkan saudara supaya betul-betul bisa menjadi sosok ASN yang menjunjung integritas. Tanpa integritas yang baik tidak ada manfaatnya negara mengangkat saudara menjadi ASN, justru bisa menjadi beban negara," kata Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., saat membuka Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Provinsi Kalimantan Barat, Senin (12/9/2022).

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Integritas sangat penting karena akan menjadi hal yang sangat langka di masa datang. Seseorang yang memiliki integritas akan menjadi pemenang dan tahan akan ujian.

"Kalau dari sisi agama, itu termasuk penghuni surga yang punya integritas. Yang tidak punya integritas dalam pola pikirannya, saudara bukan untuk membuat negara ini maju. Daerah ini maju, tetapi bagaimana saudara mendapatkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan diri dan kelompok saudara. Hal itu jangan terjadi di Kalimantan Barat," tegas Gubernur Kalbar.

Beliau berharap peserta pelatihan dapat menjadi perhatian dengan tetap menjaga integritas. Karena kata integritas itu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diraih atau dibentuk dalam diri seseorang.

"Saya melihat integritas seseorang dengan sederhana. Orang lain melihat integritas sampai 34 indikator. Tetapi, saya memandangnya cukup 4 hal saja yang utama, yaitu kejujuran, disiplin, orang terdekat, dan kemampuan," jelas H. Sutarmidji.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pelatihan dasar calon PNS dengan jumlah peserta 400 orang (10 kelas/angkatan) ini diikuti para CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten di Kalbar, dilaksanakan dengan model Blended Learning selama 647 Jam Pelajaran atau setara dengan 74 Hari Kalender yang dibagi menjadi 4 tahapan. 

(pian/irf/adpim)

Pelepasan Jalan Sehat Keluarga Besar Disabilitas Tahun 2022, Ini Pesan Sekda Prov Kalbar

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Pelepasan Jalan Sehat Keluarga Besar Disabilitas Tahun 2022, Ini Pesan Sekda Prov Kalbar

Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Disabilitas Provinsi Kalimantan Barat di Kawasan Gelora Olah Raga Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, Melepas Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Disabilitas Provinsi Kalimantan Barat di Kawasan Gelora Olah Raga Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Minggu (11/9/2022). 

Acara Jalan Sehat dengan mengelilingi GOR satu putaran, yang diawali dengan Senam Massal dan olahraga bersama. 

Usai dilaksanakannya Jalan Sehat juga dilakukan Penyerahan Doorpress bagi peserta jalan Sehat dan Penyerahan Piala dan hadiah bagi Pemenang Pertandingan Catur bagi para penyandang disabilitas untuk kategori Putra dan Putri bagi Tuna Netra, Tuna Daksa, Tuna Rungu dan Tuna Wicara.

Pada Sambutannya Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalbar Mustafa Saman menjelaskan bahwa NPC ini merupakan Olahraga bagi penyandang Disabilitas, dimana Visi NPC adalah mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas dalam bidang olahraga.

"Hanya satu kendala yang kami hadapi yaitu dimana orang tua penyandang disabilitas masih sulit melepaskan anak-anaknya untuk bergabung kepada kami."

"Kami sebagai penyandang disabilitas ingin membanggakan orang tua, keluarga, Daerah dan Negara."

"Salah seorang atlet NPC Kami yang bernama Abdul Hadi yang berprestasi hingga mendapat medali perak dan atlet NPC lainnya yang sudah mendapatkan bonus dari Kemenpora RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat."

"Hal tersebut membuktikan bahwa Penyandang Disabilitas juga dapat berprestasi dan membanggakan kita semua", ungkapnya Mustafa.

Sekda Prov Kalbar pada kesempatannya mengharapkan agar Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalbar untuk terus membina atlet-atletnya, supaya terus berprestasi. 

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akan terus mendukung NPC dalam membina atlet-atletnya, agar terus berprestasi pada event-event kegiatan di ajang Nasional maupun Internasional."

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada NPC dan Pengurusnya, yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini, Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi serta memacu atlet-atlet NPC untuk terus berprestasi di dan membanggakan Kalimantan Barat", pesan Harisson.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP, M.Si, dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi,S.E, M.M, Perwakilan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Ketua KONI Kalimantan Barat, Fachruddin D. Siregar, Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Barat, Adiyudha Pemana, Ketua National Paralympic Committee Provinsi Kalbar, Mustafa Saman, S.Hut, beserta Jajarannya, Para Aparatur Sipil Negara dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Serta Masyarakat Kota Pontianak.

(pian/sma)

Tekan Inflasi Kenaikan BBM, Pemprov Kalbar Bantu Warga Kota Pontianak

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Tekan Inflasi Kenaikan BBM, Pemprov Kalbar Bantu Warga Kota Pontianak

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak – Sebagai bentuk reaksi cepat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat gencar memberikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa bahan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Penyerahan Bansos yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah Kalimantan Barat diawali dengan  6 kecamatan di wilayah Kota Pontianak dengan dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.

Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sintang, merupakan 3 daerah yang menjadi tolak ukur penghitungan inflasi di Kalimantan Barat.

Sebanyak 2.000 paket bahan pangan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak.

Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan menjadi 2 kecamatan pertama yang warganya diberikan bantuan sosial bahan pangan ini, Jumat (9/9/2022)

Sebanyak 250 paket bahan pangan diberikan kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dan 300 paket bahan pangan di Kecamatan Pontianak Selatan.

Gubernur Kalbar juga menjabarkan isi dari paket bahan pangan yang untuk meringankan beban masyarakat sekaligus pengendalian inflasi dari kenaikan/penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM), yakni beras, gula pasir, minyak goreng kemasan, mie instan, dan bawang merah. 

"Pemprov Kalbar memberikan bantuan, begitu juga dengan di desa. Semua itu untuk pengendalian inflasi. Daripada uang negara digunakan untuk membayar subsidi minyak atau BBM sebesar-besarnya namun tidak bisa melakukan kegiatan lain. Itu yang membuat keadaan semakin parah," .

Hari Sabtu tanggal 10 September 2022, penyerahan Bansos pangan dilanjutkan. Kali ini warga yang berdomisili di Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota menjadi target penerima bansos.

Sebanyak 350 paket bahan pangan diberikan kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Kota dan 400 paket diberikan kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Barat.

"Hari ini Pemprov Kalbar menyerahkan 400 paket bahan pokok kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di wilayah Kecamatan Pontianak Barat. Sebelumnya, Pemprov Kalbar juga sudah menyerahkan Bansos kepada masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Insya Allah, hari Minggu (11/9/2022) kami juga akan memberikan bantuan serupa kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur,” jelas H. Sutarmidji. 

Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur merupakan 2 kecamatan terakhir penyaluran Bansos Bahan Pangan di Kota Pontianak, Minggu (11/9/2022).

Masing-masing kecamatan menerima bantuan sebanyak 350 paket bahan pangan, total 700 paket diberikan Pemprov Kalbar kepada warga di kedua kecamatan tersebut.

Penyerahan Bantuan Sosial Bahan Pangan ini merupakan salah satu program Pemprov Kalbar untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan akibat dampak dari inflasi karena penyesuaian harga BBM. 

H. Sutarmidji mengharapkan Pemerintah Kota Pontianak juga mempunyai program serupa untuk mengendalikan inflasi dan meringankan beban masyarakat. 

“Sesuai arahan pemerintah pusat, 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) harus digunakan untuk pengendalian inflasi. Saya memilih program bantuan sembako dan operasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Memang belum semua, tetapi kita memilih orang yang betul-betul membutuhkan. Untuk siapa saja yang berhak menerima, kami serahkan kepada Camat berdasarkan kriteria tertentu agar tidak sembarangan dan tepat sasaran,”.

Gubernur Kalbar dan Wagub Kalbar juga akan melakukan kunjungan kerja untuk turun langsung memantau penyerahan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Bengkayang. Dilanjutkan dengan Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, hingga ke Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemprov Kalbar akan menyalurkan 15.000 paket bahan pangan ke seluruh wilayah Kalimantan Barat.

“Setelah itu akan dilakukan evaluasi. Misal, ketika angka inflasi mengkhawatirkan, kami berikan bantuan yang sama, ditambah dengan operasi pasar yang sudah  kita lakukan di Pasar Flamboyan, Pasar Teratai, dan pasar-pasar lainnya. Kami akan melihat komoditi apa yang harganya sedang naik sesuai situasi di lokasi tersebut," tutup H. Sutarmidji.

Selama 3 hari menyerahkan bantuan sosial bahan pangan di 6 kecamatan di Kota Pontianak, Gubernur Kalbar didampingi Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, M.Si.,  Direktur Bank Kalbar, Rokidi, S.E., M.M., dan Camat di 6 lokasi penyerahan Bandos Bahan Pangan.

(yk/pian/adpim)

Gubernur Kalbar Kembali Serahkan Bansos Kepada Masyarakat

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Gubernur Kalbar Kembali Serahkan Bansos Kepada Masyarakat

Warga menerima bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., kembali menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) yang merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengendalian Inflasi di Kantor Camat Pontianak Utara dan Kantor Camat Pontianak Timur, Minggu (11/9/2022). 

Adapun paket sembako yang diberikan sejumlah 700 paket, dengan masing-masing mendapatkan 350 paket.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat mengatakan bahwa ini merupakan salah salah satu program dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan karena dampak dari inflasi yang diakibatkan dari penyesuaian harga BBM. Program yang kedua yaitu pasar murah.

"Alhamdulillah, kita berupaya menekan harga telur jangan sampai lebih dari 30 ribu. Kemudian beras yang 5 kg itu 56 ribu, sekarang kita jual 45 ribu saja supaya harga beras tidak naik. Untuk saat ini harga beras masih tergolong stabil. Kita tidak tahu seperti apa kedepannya tetapi pemerintah terus berupaya untuk menekan harga supaya tidak naik," kata Mantan Walikota Pontianak 2 Periode ini.

Warga menerima bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sutarmidji juga mengharapkan agar Pemerintah Kota juga mempunyai program serupa, ada 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU)  yang harus  dialokasikan untuk pengendalian inflasi.

"Nah, saya memilih program bantuan sembako dan pasar murah ini bagi yang membutuhkan. Memang belum semua, tetapi kita memilih orang yang betul betul membutuhkan, kami serahkan kepada Camat dan ada kriterianya, tidak sembarangan."

"Pontianak Timur dan Pontianak Utara masih membutuhkan sentuhan dari sisi ekonomi dan sisi lainnya sehingga diharapkan lebih digiatkan lagi," tutur Gubernur Kalbar.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero, S.P., M.Si., Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Windy Prihastari, S.STP., M.Si., serta Direktur Utama  Bank Kalbar Rokidi S.E., M.M.

(pian/rfa)

Kendalikan Inflasi di Tanah Borneo, Pemprov Sebar 15.000 Paket Sembako di Seluruh Kalbar

Redaksi    Minggu, September 11, 2022    Comment   

Kendalikan Inflasi di Tanah Borneo, Pemprov Sebar 15.000 Paket Sembako di Seluruh Kalbar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) kembali menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengendalikan inflasi di Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) kembali menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengendalikan inflasi sekaligus meringankan beban masyarakat.

Penyaluran bansos dilaksanakan di Aula Kantor Camat Pontianak Barat dan Aula Kecamatan Pontianak Kota.

Sementara,Gubernur Kalimantan Barat,  H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero, S.P., M.Si., dan Direktur Utama  Bank Kalbar, Rokidi S.E., M.M., menyerahkan Bansos kepada masyarakat yang membutuhkan, Sabtu kemarin (10/9/2022).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) kembali menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengendalikan inflasi di Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sebanyak 700 paket berisi bahan pangan diberikan kepada penerima/masyarakat yang sangat membutuhkan di Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Kota, dengan rincian 400 paket di Kecamatan Pontianak Barat dan 350 paket di Kecamatan Pontianak Kota.

"Hari ini Pemprov Kalbar menyerahkan 400 paket bahan pokok kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di wilayah Kecamatan Pontianak Barat dan 350 paket di Kecamatan Pontianak Kota. Sebelumnya, Pemprov Kalbar juga sudah menyerahkan Bansos kepada masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Insya Allah, hari Minggu (11/9/2022) kami juga akan memberikan bantuan serupa kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur,” jelas H. Sutarmidji. 

Beliau juga menjelaskan sebanyak 15.000 paket bahan pangan akan diserahkan ke seluruh wilayah Kalimantan Barat. Jika ditemukan gejala inflasi, maka akan ada tahapan bantuan tertentu yang akan diberikan lagi.

Untuk mengetahui tingkat inflasi, Gubernur Kalbar menginstruksikan untuk melakukan pemantauan di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sintang, agar Pemprov Kalbar bisa segera mengadakan Operasi Pasar ketika ditemukan kenaikan harga bahan pangan dengan jenis apapun. 

"Minimal satu kali operasi pasar menjual beberapa jenis bahan pangan. Hari ini kita lihat harga cabai naik karena rata-rata kuliner sekarang memakai cabai, seperti bakso yang bisa menggunakan cabai hingga 1 kg."

"Nah, hal seperti inilah yang biasanya menyebabkan inflasi naik,sedangkan stok Kalbar tidak cukup. Sepertinya saat ini baru cabai yang kelihatan, sehingga kita mungkin perlu datangkan dari daerah penghasil cabai," jelas H. Sutarmidji.

Beliau menargetkan 15.000 paket sembako di tahap pertama sudah harus disalurkan ke seluruh wilayah Kalbar hingga akhir bulan September 2022.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) kembali menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengendalikan inflasi di Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Selain itu, Gubernur Kalbar dan Wagub Kalbar juga  akan melakukan kunjungan kerja untuk turun langsung memantau penyerahan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Bengkayang. Setelah itu Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, hingga ke Kabupaten Kapuas Hulu.

“Kemudian akan dilakukan evaluasi. Misal, ketika angka inflasi mengkhawatirkan, kami berikan bantuan yang sama, ditambah dengan operasi pasar yang sudah  kita lakukan di Pasar Flamboyan, Pasar Teratai, dan pasar-pasar lainnya. Kami akan melihat komoditi apa yang harganya sedang naik sesuai situasi di lokasi tersebut," tutup H. Sutarmidji.

(pian/adpim)

Pemprov Kalbar: Operasi Pasar Antisipasi Lonjakan Inflasi

Redaksi    Minggu, September 11, 2022    Comment   

Pemprov Kalbar: Operasi Pasar Antisipasi Lonjakan Inflasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar sejumlah Operasi Pasar yang menjual berikut bagai kebutuhan pokok sebagai antisipasi lonjakan inflasi dampak kenaikan harga BBM subsidi.

BorneoTribun Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar sejumlah Operasi Pasar yang menjual berikut bagai kebutuhan pokok sebagai antisipasi lonjakan inflasi dampak kenaikan harga BBM subsidi.

"Operasi pasar ini kami gelar sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan nasional pengendalian inflasi pangan," kata Gubernur Kalbar, Sutarmidji di Pontianak, Sabtu.

Dia menjelaskan kegiatan Operasi Pasar yang diselenggarakan ini merupakan hasil kerja sama dengan Perum Bulog Kalbar, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak, serta CV Borneo Food Indotama.

Sejak pukul 07.30 WIB, berbagai bahan pokok dijual di Pasar Flamboyan Pontianak, yang menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga normal atau yang dijual di pasar-pasar.

Seperti beras sebanyak satu ton, yakni harga normalnya untuk seberat lima kilogram dijual Rp56 ribu, tetapi di Operasi Pasar dijual Rp45 ribu atau diberikan subsidi Ro2. 300/kilogram beras.

Kemudian minyak goreng premium total sebanyak 350 liter, harga normal sebesar Rp15.800/liter, kemudian di Operasi Pasar dijual dengan harga Rp14.000/liter atau subsidi Rp1.800/liter. Gula pasir total 300 kilogram, harga normal Rp14.000/kilogram, harga Operasi Pasar Rp12.000/kilogram atau subsidi Rp1.800/kilogram.

Kemudian bawang merah total 100 kilogram dikemas per 250 ons, yakni harga jual di Operasi Pasar sebesar Rp7.500 atau subsidi Rp 2.000/kilogram. Telur ayam total 1.300 kilogram, yakni harga jual normal Rp28.000/kilogram, harga Operasi Pasar Rp26.000/kilogram atau subsidi Rp2.000/kilogram.

Selain di Pasar Flamboyan, kegiatan Operasi Pasar di Kota Pontianak juga akan diselenggarakan di beberapa titik pasar tradisional lainnya.

Kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di dua kota lainnya, yaitu Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang, atau sebagai tiga kota yang menjadi tolak ukur perhitungan inflasi di Kalimantan Barat. Dan akan disusul dengan Operasi Pasar di kabupaten lainnya, kata Sutarmidji.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Junaidi menyatakan, pihaknya siap mendukung kelancaran Operasi Pasar yang diselenggarakan oleh Pemprov Kalbar sebagai upaya dalam menekan inflasi dampak kenaikan harga BBM subsidi.

"Hingga saat ini berbagai kebutuhan pokok di Kota Pontianak umumnya belum menunjukkan kenaikan, yang baru mulai bergerak naik dari pantau kami di lapangan baru daging ayam potong dan telur ayam ras, itupun masih dalam batas normal," ujarnya.

(yk/ant)

Dengan Adanya Sembako Gratis, Warga Pontianak Mengaku Terbantu

Redaksi    Minggu, September 11, 2022    Comment   

Dengan Adanya Sembako Gratis, Warga Pontianak Mengaku Terbantu

Sejumlah warga Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengaku cukup terbantu dengan adanya program pemberian berbagai kebutuhan pokok atau sembako gratis dalam pengendalian dan mitigasi inflasi di Kota itu. (BorneoTribun/Antara)

BorneoTribun Pontianak - Sejumlah warga Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mengaku cukup terbantu dengan adanya program pemberian berbagai kebutuhan pokok atau sembako gratis dalam pengendalian dan mitigasi inflasi di Kota itu.

"Kami sekeluarga cukup senang dan terbantu dengan adanya bantuan sembako dari Pemprov Kalbar," kata Mas'ah (70) salah seorang warga Perum I, Kecamatan Pontianak Barat, Sabtu.

Dengan adanya bantuan sembako dari pemerintah ini, maka cukup membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk satu pekan ke depannya.

Hal senada juga diakui oleh Haidir (67) Warga Gang Tebu, Kecamatan Pontianak Barat. "Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini, maka sedikit meringankan beban kami, karena saat ini harga kebutuhan pokok mulai naik dampak kenaikan harga BBM subsidi," ujarnya.

Dia berharap berbagai kebutuhan pokok di Kota Pontianak tidak terlalu mengalami kenaikan pasca kenaikan harga BBM subsidi.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan sebanyak 2.000 paket sembako untuk enam kecamatan di Kota Pontianak, yakni masing-masing berisi beras lima kilogram, gula dua kilogram, mie instan 10 bungkus, minyak goreng dua kilogram dan bawang putih 1/4 kilogram, sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, dampak penyesuaian harga BBM subsidi.

"Selain itu, kami juga menggelar Operasi Pasar atau Pasar Murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga murah dibandingkan dengan harga normalnya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan merespon kebijakan penyesuaian harga BBM yang bakal berdampak kepada inflasi di Kalbar. Bantuan paket sembako dilakukan di setiap kabupaten atau kota dengan jumlah sebanyak 15.000 paket.

Sebelumnya, Sutarmidji memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Karena, data yang digunakan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. “Datanya by name by address. Jadi namanya siapa alamatnya di mana jelas. Insya Allah tidak ada salah sasaran,” kata dia.

Di tempat terpisah, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berharap kenaikan harga BBM subsidi tidak sampai berdampak besar dalam memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok di Kota Pontianak, Kalbar dan Indonesia umumnya.

"Kalaupun ada kenaikan maka langkah Pemprov Kalbar dan Kota Pontianak seperti hari ini, yakni dengan melakukan Operasi Pasar dalam menekan agar kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi naiknya dan juga membantu masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM subsidi itu," ujarnya.

Apalagi kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging dan ayam memang sangat diperlukan oleh masyarakat, katanya.

"Dari pantauan di lapangan, seperti telur dan ayam ras memang mulai menunjukkan kenaikan, tetapi belum terlalu tinggi atau masih dalam batas kewajaran," ujar Edi.*

(pian/ad/ant)

Komitmen Tokoh Agama Hadapi Pemilu Tahun 2024

Redaksi    Sabtu, September 10, 2022    Comment   

Komitmen Tokoh Agama Hadapi Pemilu Tahun 2024

Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) mengadakan "Focus Group Discussion". (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemporv Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Komitmen Tokoh Agama Hadapi Pemilu Tahun 2024. Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) mengadakan "Focus Group Discussion" untuk mengajak dan merangkul seluruh tokoh agama agar mendukung dan mewujudkan pemilu yang damai di Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (10/9/2022).

Kegiatan yang bertemakan "Peran Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Pemilu Damai Tahun 2024" juga bertujuan meningkatkan koordinasi antar seluruh tokoh agama untuk merangkul umat-umatnya agar menjaga kedamaian Pemilu Tahun 2024.

Kegaitan tersebut berlangsung di Hotel Ibis Pontianak dihadir sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut yakni Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

"Saya berharap semoga pelaksanaan FGD ini dapat meningkatkan peran aktif seluruh tokoh agama dan tokoh-tokoh lainnya untuk memperkuat kerja sama dalam mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat,” pesan Wagub Kalbar sebelum membuka secara resmi FGD ini.

AKBP. Drs M.Nasir Setia Wira Buana, S.ST.,M.K., Binmas Polda Kalbar, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, KPU Kalimantan Barat, Bawaslu Kalimantan Barat, Ketua DDII Provinsi Kalimantan Barat, H.Makful Safwan, M.Pd.I., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, dan para tokoh agama, hadir dalam kegiatan yang berlangsung dengan tertib.

Usai membuka secara resmi, Wagub Kalbar menyaksikan penandatangan nota kesepakatan (MoU) tentang Pemilu Damai Tahun 2024 antara Bawaslu Kalbar dengan DDII Kalbar.

(pian/deo)

Motivasi Mahasiswa Kalbar Jadi Sdm Unggul Hadapi Persaingan

Redaksi    Sabtu, September 10, 2022    Comment   

Motivasi Mahasiswa Kalbar Jadi Sdm Unggul Hadapi Persaingan

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribu Pontianak - Pembukaan Kongres ke-VII Forum Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Barat dan Seminar Daerah bertema "Peran Strategis Mahasiswa Menyongsong Pembangunan IKN Dalam Rangka Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Daerah Kalimantan Barat”, dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bertempat a. Sabtu (10/9/2022) 

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Konferensi Teater 1 Universitas Tanjungpura itu juga dihadiri Perwakilan Polda Kalimantan Barat, AKBP. Venti Musak, Perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, Letkol Inf. Condro Edi, Rektor Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., dan Perwakilan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Barat dan para mahasiswa. 

Pembukaan Kongres ke-VII Forum Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Barat dan Seminar Daerah. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pada sambutannya sebelum membuka kegiatan tersebut, Rektor Universitas Tanjungpura mengatakan seluruh stakeholder berkumpul bersama para mahasiswa sebagai cerminan  masa depan Indonesia, dimana tantangan yang sesungguhnya telah hadir.

"Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" sudah legal dan disahkan dengan Undang-Undang tentang IKN, serta mengusung tema IKN akan menjadi smart city. Persoalan yang kita hadapi adalah smart city merupakan smart ecosystem. Smart city bukan belanja teknologi maupun belanja infrastruktur, tetapi tentang mempersiapkan sumber daya atau individunya,” terang Prof. Garuda Wiko. 

Selain itu, para individu juga harus mengubah semua cara kerja, baik yang manual maupun digital. Hal itu merupakan tantangan kedepan bagi mahasiswa dan semua pihak. 

Rektor Untan juga merasa senang dan memberikan apresiasi atas kehadiran para tamu undangan yang sudah datang memenuhi undangan dari mahasiswa. 

Di kesempatan yang sama, Sekda Prov Kalbar menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik proses pemindahan ibu kota negara guna mengatasi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. 

"Menurut data statistik, PDB Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa di Triwulan I Tahun 2022 sebesar 57,78 %, Pulau Sumatera 21,91 % , Pulau Kalimantan 8,29 % , Pulau Sulawesi 6,73 % , Bali dan Nusa Tenggara 2,66%, serta Maluku dan Papua 2,56%,”.

Dengan letak geografis yang strategis, Provinsi Kalimantan Barat memposisikan diri sebagai pintu gerbang sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara. Hal ini dinilai membawa harapan baru bagi semua pihak untuk meningkatkan pemerataan di seluruh sektor pembangunan. 

Lebih lanjut, Sekda Prov Kalbar mengungkapkan diperlukan SDM unggul yang mampu memberikan dukungan besar terhadap pembangunan IKN.

“Hal yang menjadi pertanyaan bagi kita dan rekan mahasiswa adalah “Apakah kita sudah siap untuk menyongsong pembangunan tersebut, terutama dari segi Sumber Daya Manusianya?”. Sebagai penduduk lokal, kita harus mempunyai peran aktif dan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Jangan menjadi penonton dan tentunya tidak ada pilihan, selain harus meningkatkan kualitas SDM kita. Selain hard skill, kita juga melengkapi soft skill sehingga menuju high skill,”. 

Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong peningkatan infrastruktur dan kualitas SDM, seperti pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan mutu dari sekolah vokasi (SMK), dan melibatkan perguruan tinggi dalam berkolaborasi mencapai target pembangunan di Kalimantan Barat.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan foto bersama dan pemaparan materi oleh para narasumber, yakni Maman Abdurrahman, S.T. (Anggota DPR RI), Brigjen Pol Rudi Tranggono (Kepala BIN Daerah Kalimantan Barat), dan DR. Syf. Ema Rahmaniah Almutahar (Akademisi Fisip Untan).(pian/sma)

Pemprov Kalbar Bereaksi Cepat Serahkan Bansos di 2 Kecamatan

Redaksi    Sabtu, September 10, 2022    Comment   

Pemprov Kalbar Bereaksi Cepat Serahkan Bansos di 2 Kecamatan

Warga pontianak mengantri untuk menerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Sebagai bentuk reaksi cepat dalam mengendalikan inflasi dan mitigasi dampak inflasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat gencar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Setelah memberikan Bansos secara langsung di beberapa kabupaten, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, kembali menyerahkan Bansos di 2 kecamatan yang ada di wilayah Kota Pontianak, yakni Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan, Jumat (9/9/2022).

Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., Wali Kota Pontianak, Heronimus Hero, S.P., M.Si., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, dan Rokidi, S.E., M.M., Direktur Utama  Bank Kalbar, hadir dalam kegiatan Penyerahan Bansos Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi.

Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum menyerahkan bantuan sosial kepada warga Pontianak. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Usai menyerahkan bantuan sosial, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menjelaskan bantuan sosial sebanyak 300 paket bahan pokok telah diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka pengendalian inflasi. 

"Jadi, kalau misalnya harga telur ayam naik, kami jual telur ayam. Kalau harga beras naik, kami jual beras. Ini semua agar harga pangan tidak terlalu naik dan bisa turun. Bagi masyarakat yang terdampak dan yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kami memberikan bantuan secara cuma-cuma,” jelas beliau.

Gubernur Kalbar juga menjabarkan isi dari paket yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu tersebut, yakni beras, gula pasir, minyak goreng kemasan, mie instan, dan bawang merah. Semua dilakukan semata-mata untuk meringankan beban masyarakat sekaligus pengendalian inflasi dari kenaikan/penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi yang tidak memungkinkan untuk terus-menerus memberikan subsidi yang nilainya mencapai Rp 502 Triliun, sehingga memaksa untuk menaikkan harga BBM.

“Penyesuaian harga bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi langsung diumumkan oleh pemerintah pusat,” jelas H. Sutarmidji.

Subsidi akan dialihkan ke dalam bentuk bantuan yang diberikan selama 4 bulan (September-Desember 2022) dengan nominal sebesar Rp 150.000,-.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memberikan bantuan, begitu juga dengan desa. Semua itu untuk pengendalian inflasi. Daripada uang negara digunakan untuk membayar subsidi minyak atau BBM sebesar-besarnya namun tidak bisa melakukan kegiatan lain. Itu yang lebih parah lagi," tutup Gubernur Kalbar.

(pian/irf/rfa)

DPMPTSP Kalbar Terpilih Nominee 8 Besar, Tim Kementerian Investasi/BKPM RI Kunjungi Kalbar

Redaksi    Sabtu, September 10, 2022    Comment   

DPMPTSP Kalbar Terpilih Nominee 8 Besar, Tim Kementerian Investasi/BKPM RI Kunjungi Kalbar

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji Terima Kunjungan Tim Penilai Uji Petik Nominee PTSP dan PPB. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat telah terpilih menjadi salah satu Nominee 8 besar.

Yakni, Pemerintah Provinsi yang berkinerja sangat baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Provinsi sesuai hasil penilaian dari Tim Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan hal tersebut, tim penilai berkunjung ke Kalimantan Barat untuk melaksanakan Uji Petik Nominee Pemerintah Daerah Dalam Penilaian Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha (PPB).

Kunjungan tersebut dipimpin Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM RI, Drs. Aries Indanarto, dengan beranggotakan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Hipmu, dan perwakilan PT. Surveyor Indonesia. 

Kedatangan tim yang didampingi Kepala DPMPTSP Prov Kalbar, Hendra, S.Sos., diterima Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Jumat (9/9/2022).

(Pian/Aws/Adpim)

Hadiri Acara Puncak Haornas 2022, Ingatkan Wasit Selalu Jaga Kejujuran

Yakop    Jumat, September 09, 2022    Comment   

Hadiri Acara Puncak Haornas 2022, Ingatkan Wasit Selalu Jaga Kejujuran

Gambar Ho-Adpim Pemprov Kalbar. 

BorneoTribun Pontianak - Tanggal 9 September membawa makna tersendiri bagi dunia olahraga Indonesia. Karena pada tanggal tersebut diperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 Tentang Hari Olahraga Nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Disporapar Prov Kalbar) memperingati Haornas Tahun 2022 di Gedung Olahraga Pangsuma Pontianak, Jumat (9/9/2022).

H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dan dr. Harisson, M.Kes., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat hadir dalam kegiatan tersebut.

Saat memberikan sambutan, Gubernur Kalbar menyampaikan harapan terhadap dunia olahraga Kalimantan Barat. 

“Saya berharap olahraga di Kalbar semakin maju dan kita bisa memilih cabang olahraga apa yang betul-betul bisa diandalkan untuk meraih prestasi. Bukan berarti cabang olahraga yang lain dianaktirikan, tidak. Tapi, harus ada target-target untuk cabang olahraga tertentu yang memang kita mampu untuk bersaing,”.

Gambar Ho-Adpim Pemprov Kalbar. 

Beliau juga meminta hal ini menjadi perhatian semua pihak dan berharap seluruh pengurus daerah dan pengurus cabang olahraga yang ada di Kalimantan Barat tidak hanya sekedar menjadi ketua dalam kepengurusan, tetapi harus bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi dan bisa mengharumkan nama Kalimantan Barat.

Pemprov Kalbar terus berupaya untuk memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana olahraga agar bisa menghasilkan prestasi dengan baik.

"Insya Allah, saya akan lakukan itu. Walaupun pemerintahan saya dengan Pak Wagub masih 1 tahun lagi, tapi masih bisa untuk menyiapkan sarana dan prasarana olahraga," tutur H. Sutarmidji.

Gubernur Kalbar mengatakan hal terpenting dalam dunia olahraga adalah wasit. Karena hal yang harus dituntut dari wasit adalah kejujuran, dimana indikator kesuksesan seseorang terletak pada kejujurannya.

Ketika seseorang menjadi wasit dan melakukan hal-hal yang menyimpang dari indikator kejujuran, maka akan menyebabkan kekecewaan kepada atlet dan berpengaruh pada psikologis si atlet, sehingga berpengaruh pada hal lainnya. 

Ada 4 indikator kunci kesuksesan, yakni kejujuran, disiplin, dukungan orang terdekat kemudian, dan skill/kemampuan.

"Saya berharap dunia olahraga harus bisa melahirkan kejujuran, baik wasit, atlet, maupun pelatih. Tidak ada lagi cerita seperti mengirim kontingen karena dekat dengan siapa. Harus yang berprestasi sesuai dengan kompetensi yang sudah menjadi parameter ukur untuk menampilkan seseorang pada jenjang-jenjang tertentu di olahraga. Jangan lagi berdasarkan selain hal yang memang sudah ditentukan aturan yang ada," tegas H. Sutarmidji.

Gubernur Kalbar juga mengingatkan selain pelatih, sarana dan prasarana, keberadaan psikolog dan dokter olahraga tidak kalah penting untuk dunia olahraga.

Selain memperingati acara puncak Haornas Tahun 2022, Pemprov Kalbar juga Meluncurkan Data Base Olahraga Kalimantan Barat, Logo PorProv Kalimantan Barat Tahun 2022, dan Galeri Olahraga, yang terdapat di lingkungan GOR Kalimantan Barat.

Acara puncak peringatan Hari Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani Sutarmidji, dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si. (Pian/Irf)

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM

Redaksi    Jumat, September 09, 2022    Comment   

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Ratusan massa menggelar aksi damai dalam menyampaikan aspirasinya yang tergabung dalam kelompok Cipayung untuk menolak kenaikan harga BBM.

Aksi damai ini digelar di Halaman depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalbar, Kamis (8/9/2022).

Terik matahari tak menyurutkan semangat mereka untuk menyampaikan aspirasi.  Masa mulai memasuki kawasan halaman Kantor Gubernur sekitar pukul 12 siang. 

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

Adapun tuntutan tersebut yakni menolak kenaikan BBM, mendesak pemprov untuk mengawasi distribusi BBM agar tepat sasaran, mendesak untuk memberantas mafia BBM, menaikkan Upah Minimum Provinsi Kalbar, pemangkasan / efisiensi anggaran diperuntukkan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas harga bahan pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., berkenan menerima orasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. 

Harisson berterima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi dengan bijak dan aman untuk berdialog berkenaan dengan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada 3 September 2022 lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

Dikatakan Harisson, Pemerintah Provinsi tetap akan terus melaporkan dan menyampaikan aspirasi saudara- saudara dari mahasiswa ke Pemerintah Pusat terhadap penolakan kenaikan BBM ini. Namun, kata Harisson, keputusan tetap di Pemerintah Pusat. 

"Kita (Pemprov Kalbar) akan menganggarkan 2% dari dana DAU. Selanjutnya untuk mengantisipasi inflasi dan kenaikan harga bahan pangan serta kebutuhan lainnya dengan menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat yang terdampak", jelas Harisson di hadapan para mahasiswa.

(Pian/Adpim)

Stranas Pemberantasan Korupsi Untuk Pengelolaan BUMD Yang Lebih Baik

Redaksi    Jumat, September 09, 2022    Comment   

Stranas Pemberantasan Korupsi Untuk Pengelolaan BUMD Yang Lebih Baik

 Stranas Pemberantasan Korupsi Untuk Pengelolaan BUMD Yang Lebih Baik. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepatutnya memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi. 

Namun, realitanya BUMD kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi kepentingan pribadi. Sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya. 

Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah dengan menyelenggarakan Kegiatan Rakornas Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan BUMD melalui oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, Ak., S.H., CFE., Kamis (8/9/2022)

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., hadir mengikuti secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., hadir mengikuti secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. 

Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.

“Pendirian BUMD sepatutnya mampu menggerakkan roda perekonomian di negara dan daerah, meningkatkan penerimaan negara dan daerah, sehingga diharapkan ada keuntungan yang diperoleh dari BUMN/BUMD yang didirikan tersebut. Bapak Presiden di Acara Puncak Reformasi Agraria yang berlangsung di Wakatobi beberapa waktu lalu, mengingatkan bagi direktur, komisaris, serta SPI untuk memiliki tanggung jawab ketika perusahaan yang mereka kelola mengalami kerugian. Perusahaan merugi merupakan pertanda adanya pengelolaan yang salah, jangan sampai “Sudahlah tidak menguntungkan”. Ini malah jadi terkesan menggerogoti negara melalui penyertaan modal. Tidak ada gunanya perusahaan negara/daerah yang merugi kita pertahankan”, tegas Wakil Ketua KPK RI saat memberikan arahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang direkrut adalah SDM yang unggul. Kedepannya, pengelola BUMD adalah orang yang profesional, bukan karena adanya implikasi tokoh serta bukan juga imbalan bagi tim sukses.

“Saat ini ada sekitar 958 BUMD di Indonesia dan memiliki total aset sebesar Rp 855 Triliun. Sehingga, jika dirata-ratakan, 1 BUMD asetnya hampir Rp 1 Triliun. Tak hanya itu, 239 BUMD atau sekitar 60% tidak mempunyai SPI (Satuan Pengawasan Internal), 186 BUMD yang posisi Dewan Pengawasnya lebih banyak daripada Direksi, 17 BUMD yang kekayaan perusahaannya lebih kecil dari kewajibannya ekuitas/modalnya negatif. Secara hukum harusnya pailit/bangkrut. Ditambah lagi, saat ini ada 274 BUMD rugi dengan ekuitas negatif”. 

Hal itu diperparah dengan catatan perkara yang ditangani KPK RI, mulai tahun 2004 Maret 2021, yakni tercatat 93 dari 1.140 kasus, 8,2% tersangka yang berasal dari jajaran BUMD. Ini tercermin dari kondisi kesehatan BUMD selaras dengan kasus yang ditangani KPK RI. Maka, perlu peningkatan kompetensi pengelolaan BUMD, Komisaris, Direksi, SPI, hingga rekrutmen yang lebih profesional.

Kegiatan Rakornas Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan BUMD ini turut dihadiri Komisaris Utama Bank Kalbar, Irjen. Pol. (P). Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H., Komisaris Utama Jamkrida, Timitius, S.T., CFC., Dewan Pengawas Perusda Aneka Usaha yang juga Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Prov Kalbar. Dr. Syarif Kamaruzaman, M.Si., Direktur Utama Bank Kalbar, H. Rokidi, S.E., M.M., dan Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kalbar, Frans Zeno, S.STP.(pian/nzr)