Kapolsek Pontianak Timur AKP Suryadi tangani penemuan mayat pria di Sungai Kapuas Banjar Serasan, polisi lakukan olah TKP dan penyelidikan penyebab kematian.

PONTIANAK — AKP Suryadi bersama personel Polsek Pontianak Timur dan Tim Inafis Polresta Pontianak melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan sesosok mayat pria di tepian Sungai Kapuas, Jalan Tanjung Harapan, Gang Baitussalam, Kelurahan Banjar Serasan, Minggu malam (21/6/2026).

Penemuan mayat tersebut pertama kali dilaporkan warga yang melihat sesosok pria di bantaran Sungai Kapuas. Laporan itu langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan mendatangi lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, polisi melakukan pengamanan area TKP untuk mencegah warga mendekat serta memastikan proses identifikasi berjalan lancar. Tim Inafis kemudian melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi.

Kapolsek Pontianak Timur AKP Suryadi menyebut pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat untuk memastikan situasi tetap kondusif.

“Setelah menerima informasi dari masyarakat, personel langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamanan TKP, berkoordinasi dengan Tim Inafis, serta melakukan penyelidikan guna mengetahui identitas korban dan penyebab pasti kematiannya,” ujar AKP Suryadi.

Jenazah korban telah dievakuasi untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap identitas serta penyebab kematian korban.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke Polsek Pontianak Timur atau kantor kepolisian terdekat.

Siswa SMTI Pontianak Indra Setyawan meraih Juara I Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 2026 lewat inovasi Smart Barrier Lidar untuk meningkatkan keselamatan perlintasan kereta api.

Siswa SMTI Pontianak Raih Juara I Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 2026 Berkat Smart Barrier Lidar

PONTIANAK - Indra Setyawan, siswa Kelas X SMTI Pontianak, meraih Juara I Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Pontianak 2026. 

Penghargaan tersebut diterima pada Senin (22/6/2026) di Ruang VIP Wali Kota Pontianak berkat inovasi "Prototype Smart-Barrier Lidar" yang dikembangkannya bersama Faridh Zulfahmi.

Karya yang diusung keduanya berupa sistem palang pintu perlintasan sebidang otomatis yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan jalur kereta api melalui teknologi sensor dan pemantauan digital.

Indra mengaku awalnya ditunjuk oleh guru untuk mengikuti ajang tersebut. Bersama rekannya, ia kemudian mencari ide yang sesuai dengan tema keselamatan lalu lintas sebelum mengembangkan Smart Barrier Lidar.

Sistem tersebut memanfaatkan tiga sensor yang ditempatkan di titik berbeda di jalur kereta api. Sensor berfungsi mendeteksi kedatangan kereta dan memberikan respons otomatis apabila terdapat kendaraan yang terjebak di area perlintasan.

Saat kereta berada pada jarak tertentu, sistem akan mengaktifkan peringatan. Jika kendaraan masih berada di area perlintasan, palang pintu dapat terbuka kembali dan masinis menerima notifikasi peringatan. Sistem juga dapat dipantau melalui website dan dilengkapi lampu peringatan.

Pembuatan prototipe memerlukan waktu sekitar satu hingga dua minggu. Meski yang dipresentasikan dalam lomba masih berupa simulasi, tim telah memiliki prototipe yang sebelumnya sudah diuji coba.

Berkat inovasi tersebut, Indra dan Faridh meraih nilai total 94,28 dari penilaian karya tulis ilmiah dan presentasi alat di hadapan dewan juri.

“Awalnya kami ditunjuk oleh guru untuk mengikuti lomba ini. Setelah itu kami mulai mencari ide yang sesuai dengan tema keselamatan lalu lintas. Akhirnya kami mengembangkan Smart Barrier Lidar untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api,” kata Indra usai menerima piagam dan hadiah dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Indra berharap inovasi tersebut dapat terus disempurnakan, terutama pada aspek sensor agar semakin akurat dan efektif dalam mendukung keselamatan di perlintasan kereta api.

“Sekolah sangat membantu, baik dari sisi pendanaan maupun pendampingan oleh guru pembimbing. Dukungan tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi,” ujarnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi sarana untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sekaligus mendorong lahirnya inovasi keselamatan jalan.

“Kita menyadari bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas, khususnya di Kota Pontianak, masih cukup tinggi dan banyak pelajar yang menjadi korban. 

Karena itu kegiatan ini menjadi momentum untuk melahirkan inovasi-inovasi terkait keselamatan lalu lintas,” ujar Edi.

Edi berharap inovasi yang dihasilkan para peserta tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat diterapkan secara nyata untuk membantu menekan angka kecelakaan. 

Para pemenang juga diharapkan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan mengampanyekan budaya tertib berkendara di lingkungan masing-masing.

Sensus Ekonomi 2026 di Pontianak dimulai 15 Juni–31 Agustus. BPS mendata aktivitas ekonomi warga hingga sektor digital untuk perencanaan pembangunan.

PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Kegiatan pendataan ini dilakukan langsung ke lapangan, termasuk mendata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menerima petugas di rumahnya pada Senin (22/6/2026) pagi.

Pelaksanaan sensus dilakukan dengan mendatangi rumah warga serta pelaku usaha untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat. 

Pendataan mencakup jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aktivitas usaha, hingga aset yang dimiliki.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Ia menilai data tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujar Edi.

Ia menambahkan, data hasil sensus akan menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam menarik minat investor.

“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor,” katanya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, mengatakan pelaksanaan sensus berjalan sesuai rencana sejak dimulai pada 15 Juni 2026. 

Petugas telah diterjunkan untuk mendata rumah tangga hingga pelaku usaha di seluruh wilayah kota.

Ia menegaskan, pendataan tidak hanya menyasar usaha konvensional, tetapi juga sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.

“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” jelasnya.

BPS menilai data ekonomi kreatif dan digital memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dihimpun secara akurat. 

Untuk menjaga kualitas data, verifikasi dilakukan dengan berbagai sumber pembanding dari tingkat nasional hingga daerah.

Amad juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya. 

Seluruh data dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Oleh: Slamet

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak warga berikan data jujur Sensus Ekonomi 2026 untuk mendukung pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah.

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day Ayani Megamall Pontianak, Minggu (21/6/2026).

Ajakan itu disampaikan saat kegiatan zumba massal yang menjadi bagian dari pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Menurut Edi, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data yang tepat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Kota Pontianak yang dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, data ekonomi yang akurat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Edi juga menjelaskan, petugas sensus akan turun langsung ke lapangan secara door-to-door pada Juni hingga Agustus 2026 dengan identitas resmi BPS berupa rompi dan kartu tanda pengenal. Ia meminta masyarakat untuk menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi secara jujur dan lengkap.

“Sensus Ekonomi 2026 ini banyak manfaatnya untuk kita mendapatkan data yang paling akurat, untuk mendukung pembangunan,” kata Edi.

Ia juga menegaskan, seluruh data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. “Perlu saya tegaskan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Data ini hanya untuk kepentingan statistik,” ujarnya.

Edi menilai kualitas data akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Data yang tidak akurat berisiko membuat program tidak tepat sasaran, sementara data yang valid akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh.

Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat. Pemkot Pontianak juga menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan prioritas seperti trotoar, waterfront, drainase, ruang terbuka hijau, serta penguatan ruang usaha UMKM.

“Marilah bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi membangun kota ini,” ujarnya.

Oleh: Slamet Ardiansyah

Wakil Wali Kota Pontianak lepas kontingen POPDA 2026. Targetnya mempertahankan juara umum Kalbar dengan mengandalkan atlet pelajar terbaik.

PONTIANAK — Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan secara resmi melepas Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kota Pontianak Tahun 2026 untuk berlaga di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Pelepasan berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Minggu (21/6/2026).

Dalam sambutannya, Bahasan menegaskan POPDA bukan sekadar agenda kompetisi tahunan, melainkan ajang pembuktian hasil kerja keras, disiplin, dan latihan intensif para atlet pelajar Kota Pontianak.

Ia menyebut para atlet yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik daerah yang diharapkan tampil dengan fokus, semangat juang tinggi, dan mental pemenang.

Bahasan juga menyoroti tradisi kuat Kota Pontianak dalam dunia olahraga di Kalimantan Barat. Pada POPDA 2026, ia menargetkan kontingen dapat kembali mempertahankan gelar juara umum.

Selain prestasi, ia mengingatkan pentingnya sportivitas, kejujuran, dan etika bertanding. Para atlet diminta menjaga nama baik daerah dengan disiplin dan integritas selama kompetisi berlangsung.

Untuk tim pelatih dan official, ia menekankan tanggung jawab menjaga kondisi fisik serta psikologis atlet, termasuk pemenuhan nutrisi, istirahat, dan layanan medis.

“Momentum POPDA Tingkat Provinsi ini bukan sekadar ajang rutinitas kompetisi tahunan semata. Lebih dari itu, ini adalah panggung pembuktian atas hasil kerja keras, disiplin, tetesan keringat, dan latihan intensif yang telah kalian lalui selama ini di tingkat kota,” ujar Bahasan.

Ia juga menegaskan target mempertahankan prestasi.
“Kota Pontianak memiliki tradisi juara yang kuat dalam bidang olahraga di Kalbar. Oleh karena itu, target kita pada POPDA Provinsi tahun 2026 ini tidaklah berlebihan, yaitu mempertahankan gelar juara umum,” tegasnya.

Kontingen POPDA Kota Pontianak diharapkan mampu bersaing ketat di tingkat provinsi dan kembali membawa pulang gelar juara umum, sekaligus memperkuat prestasi olahraga pelajar daerah di Kalimantan Barat.

Oleh: Slamet Ardiansyah

Foto: Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin yang digelar Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam bersama Majelis Taklim Nurul Jannah di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan menghadiri kegiatan Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin yang digelar Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam bersama Majelis Taklim Nurul Jannah di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak.

Kegiatan bertema “Gema Muharram, Cahaya Qur’an untuk Membangun Peradaban Generasi Qur’ani” tersebut dihadiri para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, santri, wali santri, serta jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Ria Norsan menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan keagamaan yang konsisten membina masyarakat untuk dekat dengan Al-Qur’an. Menurutnya, pembelajaran Al-Qur’an merupakan ilmu yang paling utama dan harus terus dikembangkan.

“Orang yang belajar Al-Qur’an adalah orang yang mempelajari ilmu yang paling utama. Teruslah menuntut ilmu karena ilmu tidak ada batasnya. Jangan lupa menghormati guru, karena guru mendidik kita dari tidak tahu menjadi tahu agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pondok pesantren maupun majelis taklim sebagai upaya membangun generasi yang berilmu dan berakhlak.

Pengasuh Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam, KH. Luthfan Khibar A’lam, PhD., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil pembinaan Al-Qur’an selama 11 tahun. 

“Alhamdulillah hari ini kita berhasil melaksanakan Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin. Yang diwisuda bukan hanya santri muda, tetapi juga Pakde dan Bude, para orang tua yang istiqomah mengaji,” katanya.

Kegiatan pengajian berawal dari Surau Nurul Jannah di Komplek Tanjungpura Permai sejak 2015. Kini berkembang menjadi Masjid Nurul Jannah dan melahirkan Pondok Tahfidz Milenial yang mencetak kader untuk disebarkan ke daerah pedalaman Kalbar.

Sebanyak 28 orang mengikuti Wisuda Surat Yasin, terdiri dari santri dan orang tua yang istiqomah mengikuti pembelajaran Al-Qur’an selama bertahun-tahun. (Tim/Jm)

Aliansi Masyarakat Kalbar bersama Ormas di Kalbar menggelar aksi damai dukungan penuh MBG. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di Bundaran Digulis Untan Pontianak, Sabtu 20 Juni 2026. Foto:ist

Aliansi Masyarakat Kalbar Aksi Damai, Nyatakan Dukungan Penuh Program MBG

Aliansi Masyarakat Kalbar bersama Ormas di Kalbar menggelar aksi damai dukungan penuh MBG. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di Bundaran Digulis Untan Pontianak, Sabtu 20 Juni 2026. Foto:ist

Aliansi Masyarakat Kalbar bersama Ormas di Kalbar menggelar aksi damai dukungan penuh MBG. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di Bundaran Digulis Untan Pontianak, Sabtu 20 Juni 2026. Foto:ist

Foto: Sosialisasi Bahaya Layang-Layang di Kawasan KKOP

PONTIANAK - PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio bersama sejumlah instansi terkait menggelar sosialisasi bahaya permainan layang-layang di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Angkasa Pura Indonesia ini dihadiri General Manager Bandara Supadio, unsur Lanud Supadio, AirNav Indonesia, BMKG, Polsek Kawasan Bandara, Dinas Perhubungan Kalbar, Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kubu Raya, serta camat, kepala desa, kepala sekolah, dan perwakilan maskapai.

General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, mengatakan aktivitas bermain layang-layang di sekitar jalur penerbangan merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan keselamatan pesawat dan penumpang.

Berdasarkan data operasional Bandara Supadio, periode Januari hingga Mei 2026 tercatat lima laporan dari pilot kepada Air Traffic Control terkait keberadaan layang-layang di wilayah KKOP. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti pihak bandara.

“Bermain layang-layang di ruang udara sekitar bandara menyembunyikan risiko fatal yang mengancam nyawa ratusan penumpang di udara. Keselamatan penerbangan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat,” ujar Maya.

Pihak bandara terus melakukan langkah preventif melalui sosialisasi, pemasangan spanduk peringatan, penyebaran informasi melalui media digital, hingga razia edukatif di lapangan. Masyarakat diingatkan bahwa larangan bermain layang-layang di kawasan keselamatan penerbangan memiliki dasar hukum yang kuat, yakni UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Perda Kalbar Nomor 2 Tahun 2008, dan Perda Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2023.

Kepala Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, Rasudi, S.Sos., M.Si

Kepala Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, Rasudi, S.Sos., M.Si., menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak menerbangkan layang-layang di wilayah operasi penerbangan. Pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan persuasif dan edukatif, namun sanksi administratif hingga hukum dapat diterapkan untuk pelanggaran berulang.

Kepala Seksi Penegakan Satpol PP Provinsi Kalbar, Marbun, S.Sos., menambahkan penertiban tidak hanya menyasar masyarakat yang bermain layang-layang, tetapi juga pihak yang menyediakan sarana dan prasarana permainan tersebut. Pada 2025, Satpol PP pernah menindak aktivitas penyediaan sarana layang-layang di Sungai Kakap dengan mengamankan perlengkapan senilai sekitar Rp62 juta.

PT Angkasa Pura Indonesia berharap kesadaran masyarakat meningkat untuk tidak bermain layang-layang di kawasan KKOP, sehingga ruang udara di sekitar Bandara Supadio tetap aman dan mendukung kelancaran operasional penerbangan. (Tim)

Foto: Perwakilan Pemilik Lahan didampingi Tim Sabang Merah Borneo Datangi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat

PONTIANAK - Perwakilan pemilik lahan dari Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, mendatangi Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu 17 Juni 2026.

Kedatangan warga bertujuan menyampaikan persoalan dengan PT Arvena Sepakat yang saat ini masih berproses di Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan (DKP3). Warga hadir bersama Ketua Harian Sabang Merah Borneo Kabupaten Sekadau, Marselus Supardi.

Mereka meminta arahan dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalbar agar ikut mengawasi proses penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten. Salah satu pemilik lahan, Mukmin Zulfikar, menegaskan masyarakat berharap proses berjalan transparan dan adil.

“Kami meminta arahan dari Pemprov Kalbar agar membantu mengawasi proses penyelesaian antara kami sebagai pemilik lahan dengan PT Arvena Sepakat di Nanga Mahap,” kata Mukmin Zulfikar.

Dalam pertemuan tersebut, Mukmin menyerahkan data lahan miliknya seluas 23,27 hektare yang disebut berada di luar Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Arvena Sepakat. Dari total tersebut, 11,54 hektare telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan. Ia meminta lahan tersebut dikembalikan dan menuntut kompensasi atas kerusakan.

Mukmin juga menyebut rekomendasi DPRD Sekadau tahun 2010 terkait evaluasi PT Arvena Sepakat belum dijalankan maksimal. Selain itu, warga menyoroti dugaan penelantaran lahan, aktivitas di luar IUP, penanaman di sempadan sungai, serta keberadaan rumah adat Dayak di Dusun Riam Batang yang masuk wilayah IUP.

Masalah lain adalah revisi IUP tanpa sosialisasi dan belum terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) meski perusahaan beroperasi sekitar 20 tahun. Warga menduga hal ini berkaitan dengan belum tuntasnya ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) dan konflik lahan.

Marselus Supardi mengatakan Pemkab Sekadau telah memfasilitasi mediasi dan pengecekan lapangan bersama BPN, Forkopincam, perusahaan, dan pemilik lahan. Hasil pengecekan menemukan sejumlah fakta yang menjadi dasar tuntutan masyarakat.

“Pemkab Sekadau sudah melihat langsung berbagai pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Masyarakat tidak menuntut banyak, cukup kembalikan lahan yang bermasalah,” ujar Supardi.

Warga melalui Sabang Merah Borneo juga mengajukan gugatan terhadap Kepala BPN/ATR Kalbar ke Komisi Informasi karena data HGU tidak diberikan. Dalam sidang 5 Juni 2026, BPN/ATR Kalbar menyatakan HGU PT Arvena Sepakat belum ada.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Ignasius IK melalui Andy Arizal, mengapresiasi langkah dialog warga. Ia memastikan provinsi mengawasi proses dan siap mengambil alih jika diperlukan.

“Kami pasti mengawasi semua proses yang berjalan. Kami berharap penyelesaian cukup dilakukan di Pemkab Sekadau agar tidak melebar,” kata Andy.

Ia juga menyoroti belum terbitnya HGU dan revisi izin pada Maret 2026 yang dinilai tidak lazim. Pemerintah provinsi memastikan akan mengawal proses penyelesaian agar sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat. (Tim/Jm)

BPJS Ketenagakerjaan dan AMSI Kalbar menjalin kolaborasi untuk memperluas perlindungan pekerja media, meningkatkan literasi jaminan sosial, dan mendorong kepesertaan insan pers.

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng AMSI Kalbar Perluas Perlindungan bagi Pekerja Media

PONTIANAK - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat menggelar kolaborasi strategis di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (15/6/2026), untuk memperkuat peran media dalam meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalimantan Barat.

Kegiatan bertema “Sinergi dan Kolaborasi Peran Media dalam Pemberitaan Positif untuk Peningkatan Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat” tersebut juga menjadi upaya memperluas edukasi publik sekaligus mendorong perlindungan bagi pekerja media yang masih belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri, mengatakan keberhasilan program jaminan sosial selama ini tidak terlepas dari kontribusi media massa melalui fungsi publikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Namun, menurutnya, masih banyak pekerja media yang belum mendapatkan perlindungan, padahal profesi tersebut memiliki risiko kerja yang cukup tinggi.

“Risiko yang dihadapi para pekerja media ini tidak kecil. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, banyak liputan yang cukup berisiko tinggi, seperti peliputan aksi demo mahasiswa hingga serikat buruh,” ujar Suhuri.

Untuk memperluas perlindungan di sektor media, BPJS Ketenagakerjaan akan memulai pendataan yang lebih terstruktur bersama AMSI Kalbar. Langkah ini mencakup berbagai profesi dalam industri media, mulai dari redaktur, wartawan, kontributor, koresponden, fotografer hingga tenaga periklanan.

BPJS Ketenagakerjaan juga menawarkan dua skema kepesertaan. Skema Penerima Upah (PU) ditujukan bagi pekerja tetap melalui perusahaan media, sedangkan skema Bukan Penerima Upah (BPU) diperuntukkan bagi pekerja lepas seperti kontributor dan koresponden dengan iuran mulai Rp16.800 per bulan.

Suhuri menilai kolaborasi dengan asosiasi perusahaan media dapat mempercepat perluasan kepesertaan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Pendekatan kali ini kami lakukan langsung melalui pemberi kerja atau asosiasi perusahaan media. Kami optimis, lewat kolaborasi ini sektor media makin terlindungi dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan juga semakin luas,” katanya.

Ketua AMSI Kalbar, Muhlis Suhaeri, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai kemitraan strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu penguat ketahanan industri media siber di Kalimantan Barat yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan operasional.

“Penting bagi media massa untuk memahami secara utuh apa fungsi dan program-program perlindungan ketenagakerjaan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Setelah paham, barulah media bisa mensosialisasikannya secara masif kepada publik,” ujar Muhlis.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memitigasi risiko finansial akibat kecelakaan kerja maupun kematian.

Menurut Harisson, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa santunan hingga 48 kali gaji serta beasiswa pendidikan bagi anak pekerja yang meninggal dunia.

“Maksud dari program ini adalah memberikan jaminan nyata. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat kita bekerja, keluarga yang ditinggalkan tidak sengsara, tidak jatuh miskin. Ada jaminan anak-anak mereka tetap bisa sekolah,” tegasnya.

Harisson mengimbau perusahaan media untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja media yang berstatus mandiri atau informal juga didorong untuk mendaftar secara sukarela.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan organisasi pers seperti AMSI, PWI, AJI, dan asosiasi lainnya dapat semakin kuat dalam memperluas sosialisasi program serta mempercepat perlindungan menyeluruh bagi insan pers di Kalimantan Barat.

Foto: Rakerwil I ICDN Kalbar 2026

PONTIANAK - Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional Kalimantan Barat menggelar Rapat Kerja Wilayah I Tahun 2026 di Pontianak, Sabtu 13 Juni 2026. 

Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus wadah musyawarah untuk merumuskan arah program kerja, memperkuat jaringan, dan meningkatkan kontribusi cendekiawan Dayak dalam pembangunan daerah.

Rakerwil dihadiri pengurus ICDN dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Forum ini menjadi ajang evaluasi program yang telah berjalan sekaligus penyusunan strategi pengembangan organisasi ke depan. 

Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga peran organisasi dalam mendukung kemajuan daerah.

Rektor Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, yang hadir sebagai narasumber menegaskan musyawarah merupakan bagian penting dalam kehidupan organisasi. 

“Musyawarah menjadi sarana untuk menyatukan pemikiran, menyusun program, dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun organisasi. Kalbar memiliki 14 kabupaten dan kota yang perlu terus diperkuat jaringan serta koordinasinya agar organisasi dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Garuda Wiko menilai ICDN memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya cendekiawan Dayak yang dapat memberikan pemikiran dan rekomendasi bagi pembangunan Kalimantan Barat. Sinergi antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota perlu terus diperkuat agar tujuan organisasi tercapai optimal.

Ia berharap Rakerwil I ICDN Kalbar mampu menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang memperkuat organisasi sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM Dayak.

Selain agenda organisasi, kegiatan ini menjadi ruang diskusi bagi akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai tantangan dan peluang pembangunan di Kalimantan Barat.

Rakerwil I ICDN Kalbar 2026 juga mendapat dukungan dari DPD ICDN Kabupaten Sekadau, di antaranya Ketua Drs. Paulus Subarno, M.Si, Sekretaris Iwan Karantika, SE., M.Si, dan Bendahara Matius Jon, S.Pd., M.Si.

Melalui Rakerwil ini, ICDN Kalimantan Barat diharapkan semakin solid dalam menjalankan visi organisasi, memperkuat peran cendekiawan Dayak, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. (Tim/Jm)

Foto: Perenang muda andalan Pontianak Swimming Club, Arya Khalifah Haffisz Pasau

PONTIANAK - Perenang muda andalan Pontianak Swimming Club, Arya Khalifah Haffisz Pasau, menorehkan prestasi membanggakan pada ajang internasional A-Stream Open Water Swimming, Sabtu 13 Juni 2026.

Arya tampil pada kategori Kids 400 Meter untuk usia 10 tahun ke bawah putra dan finis di posisi keempat dengan catatan waktu 6 menit 52,9 detik. Hasil ini menempatkan Arya sebagai salah satu perenang terbaik di kelompok usianya dalam kompetisi yang diikuti peserta dari berbagai negara.

Persaingan di barisan terdepan berlangsung ketat. Arya mampu memberikan perlawanan sengit dan terus menempel perenang asal Saipan Swim Club, Northern Mariana Island-USA, Lukasz Michael Szefler, yang meraih posisi ketiga dengan waktu 6 menit 38,2 detik.

Arya juga berhasil mempertahankan posisinya dari tekanan perenang Bali Aquatic yang finis di urutan kelima dengan waktu 6 menit 53,6 detik, selisih kurang dari satu detik.

Prestasi tersebut merupakan hasil latihan disiplin yang dijalani Arya selama beberapa waktu terakhir. Ia berlatih rutin dua kali sehari dan menjalani simulasi latihan di perairan terbuka seperti danau dan pantai bersama tim pelatih serta dukungan penuh keluarga.

Keberhasilan Arya bersaing di ajang internasional membuktikan atlet muda Kalimantan Barat mampu tampil kompetitif di tingkat dunia. Capaian ini menjadi motivasi bagi Arya untuk terus meningkatkan kemampuan dan memperbaiki catatan waktu pada kompetisi mendatang.

Pontianak Swimming Club bersama masyarakat Kalimantan Barat menyambut gembira hasil tersebut. Arya diharapkan terus berkembang dan menjadi salah satu atlet renang Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. (Jm)