Kaesang Pangarep Siap Hadiri Debat Kelima Pilpres 2024 untuk Dukung Prabowo Subianto

Redaksi    Selasa, Januari 30, 2024    Comment   

Kaesang Pangarep Siap Hadiri Debat Kelima Pilpres 2024 untuk Dukung Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) saat wawancara doorstop di sela-sela Kampanye Akbar PSI di GOR Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Senin (29/1/2024). (ANTARA/Anita Permata Dewi)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam debat kelima Pilpres 2024 dengan tujuan mendukung calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. 

Dalam acara kampanye akbar PSI di GOR Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Senin, Kaesang menegaskan, "Insyaallah akan hadir untuk mendukung Pak Prabowo."

Komitmen Kaesang tidak hanya sebatas kehadiran dalam debat, melainkan juga mencakup penggerakan "mesin politik" PSI untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran, dalam Pilpres 2024. 

Menurutnya, upaya tersebut juga bertujuan untuk memastikan PSI dapat melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Debat kelima Pilpres yang direncanakan akan diselenggarakan pada Minggu, 4 Februari 2024, dijadwalkan untuk menampilkan tiga calon presiden di atas panggung. 

Ini merupakan sesi debat resmi terakhir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selama periode kampanye Pilpres 2024.

Debat terakhir tersebut dijadwalkan akan membahas beragam tema, antara lain kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

Sebagai bagian dari proses kampanye, KPU RI telah mengatur lima kali debat yang melibatkan secara bergantian para calon presiden dan calon wakil presiden. 

Debat tersebut menjadi salah satu agenda utama kampanye yang diawasi oleh KPU selama masa kampanye yang berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Debat pertama yang diikuti oleh para calon presiden pada 12 Desember 2023 membahas tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat kedua, yang diikuti oleh para calon wakil presiden pada 22 Desember 2023, membahas isu ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur dan perkotaan.

Pada debat ketiga, yang kembali diikuti oleh para calon presiden pada 7 Januari 2024, tema yang diangkat adalah pertahanan dan keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan globalisasi.

Sementara debat keempat, yang berlangsung pada 21 Januari 2024 dengan melibatkan tiga calon wakil presiden, membahas isu-isu seputar masyarakat adat, pedesaan, lingkungan hidup, energi, dan reforma agraria.

KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Jadwal pemungutan suara telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Sumber: Antara/Anita Permata Dewi

Editor: Yakop

YLBHI: Soal pengadilan HAM, Prabowo paling lemah komitmennya

Redaksi    Senin, Desember 18, 2023    Comment   

YLBHI: Soal pengadilan HAM, Prabowo paling lemah komitmennya

YLBHI: Soal pengadilan HAM, Prabowo paling lemah komitmennya.

JAKARTA – Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur tak percaya calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto bakal membentuk pengadilan HAM ad-hoc jika memenangi Pilpres 2024. Menurut dia, pasangan Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang paling tidak berkomitmen menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. 

"Di sini (debat Pilpres 2024), Prabowo terlihat yang paling tidak memiliki komitmen. Dia juga bermasalah catatan masa lalunya," ucap Isnur kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini. 

Seolah jadi tradisi di debat-debat pilpres, Prabowo kembali diserang isu HAM. Di debat perdana Pilpres 2024, Selasa (12/12) lalu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengungkit dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan puluhan aktivis pro-demokrasi pada kurun waktu 1997-1998. 

Di sesi tanya jawab antarkandidat, Ganjar menanyakan dua hal. Pertama, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM apabila terpilih sebagai presiden sebagaiman rekomendasi DPR sejak 2009. Kedua, apakah Prabowo bisa membantu menemukan kuburan 13 aktivis yang hilang supaya keluarga korban bisa berziarah. 

YLBHI: Soal pengadilan HAM, Prabowo paling lemah komitmennya.

Dalam tanggapan pertama, Prabowo sempat menyebut pertanyaan Ganjar tendensius. Mantan Danjen Kopassus itu berdalih isu HAM selalu dijadikan peluru untuk menyerangnya saat elektabilitasnya sedang tinggi. Tak puas, Ganjar menyebut Prabowo tak tegas. Prabowo merespons secara emosional. 

"Kenapa yang 13 orang hilang itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar. Wakil bapak (Mahfud MD) yang mengurus selama ini. Jadi, kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya, kita adakan. Enggak ada masalah. Ya, namanya usaha," ujar Prabowo ketika itu. 

Sejauh ini, Ganjar jadi satu-satunya calon presiden yang menyatakan secara tegas akan membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dalam debat perdana, capres nomor urut 1 Anies Baswedan lebih banyak mengulas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. 

Meski begitu, Isnur belum sepenuhnya yakin Ganjar dan Anies bakal menjalankan komitmen mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu jika memenangi Pilpres 2024, termasuk dengan membentuk pengadilan ad-hoc. "Tentu, walaupun meragukan, kita harus mendorong dan memaksa negara untuk melakukan kewajiban hukumnya," imbuh dia. 

Pembentukan pengadilan HAM merupakan harapan mayoritas keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu, semisal Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999, Peristiwa Wasior dan Wamena 2001, Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003, serta Peristiwa Penembakan Misters (Petrus) 1982-1985.

Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hingga kini pemerintah tak juga membentuk lembaga peradilan yang khusus menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat. 

Isnur menjelaskan upaya membentuk pengadilan HAM ad-hoc selalu kandas lantaran terduga pelaku kerap berlindung di balik kekuasaan dan mendapatkan impunitas. Ia mencontohkan Wiranto yang justru dirangkul menjadi Menteri Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) pada periode pertama pemerintahan Jokowi. 

"Kemudian Prabowo juga. Lihat saja bagaimana Jokowi memperlakukan mereka! Wiranto menjadi bagian dari timses ketika Jokowi naik. Kemudian, sekarang Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Jadi, ada kerumitan di situ yang membuat mereka (pemerintah) tidak serius menuntaskan HAM masa lalu," kata Isnur.

Lebih jauh, Isnur mengatakan pemerintah Indonesia pasca-Orde Baru tak pernah benar-benar serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ada kesan pemerintah mengulur-ulur waktu dan tak berani menyeret para pelaku ke pengadilan. "Periode sebelumnya, Megawati, kemudian SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Jokowi. Semua punya posisi yang sama," ucap Isnur. 

YLBHI: Soal pengadilan HAM, Prabowo paling lemah komitmennya.

Tak hanya di debat, dosa HAM Prabowo juga diulas tuntas dalam Buku Hitam Prabowo Subianto yang dibikin Azwar Furgudyama, seorang aktivis 98. Buku setebal 197 halaman itu diterbitkan Phoenix Publisher yang berlokasi Sleman, Yogyakarta. 

Dalam buku itu, Azwar menulis Prabowo dipecat dari militer lantaran terlibat dalam penculikan para aktivis sebagaimana surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Buku itu juga menyinggung dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dan Timor Leste. Isu politik dinasti Jokowi dan pencalonan Gibran yang bermasalah juga turut diulas.

Pakar: Citra Gemoy Prabowo Luntur Di Debat Perdana

Redaksi    Kamis, Desember 14, 2023    Comment   

Pakar: Citra Gemoy Prabowo Luntur Di Debat Perdana

Pakar: Citra Gemoy Prabowo Luntur Di Debat Perdana.

JAKARTA – Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyebut citra gemoy yang dibangun calon presiden Prabowo Subianto luntur di debat perdana Pipres 2024. Tampil emosional saat adu gagasan, menurut Emrus, Prabowo menunjukkan karakter aslinya sebagai calon pemimpin. 

"Terlihat ada ketidaksinkronan antara branding gemoy dengan perilaku kemarin ketika debat. Perangai Prabowo semalam mengonfirmasi bahwa itu (karakter emosional) aslinya dia sebelum muncul citra gemoy," kata Emrus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/12).

Gemoy berarti menggemaskan. Julukan itu lekat pada Prabowo karena kerap spontan berjoget atau menari ketika menghadapi keadaan "sulit". Salah satu aksi joget yang viral ialah saat Prabowo berhadapan dengan jurnalis Najwa Shihab dalam adu gagasan ala Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pertengahan September lalu.

Citra Prabowo sebagai sosok yang menggemaskan tak muncul di Pilpres 2019. Ketika itu, Prabowo dikenal publik sebagai sosok yang tegas dan cenderung emosional. Dalam salah satu momen kampanye, Prabowo bahkan pernah terekam menggebrak podium saat sedang berorasi. 

Menurut Emrus, citra gemoy hanya mitos yang dimainkan Prabowo untuk menutupi perangai aslinya. "Strategi ini gagal. Padahal, aslinya bukan begitu (gemoy). Harusnya, menurut saya, pencitraan itu harus sejalan dengan perilaku sehari-hari dia. Sehingga, (tidak) terlihat kontradiktif," ucap Emrus. 

Debat perdana Pilpres 2024 digelar di halaman Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12) lalu. Selama dua jam beradu gagasan dengan capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Prabowo memang terekam berulang kali menanggapi argumentasi lawan politiknya secara emosional. 

Salah satunya ialah ketika dalam salah satu sesi debat Anies mengkritik partai politik yang kerap mendapat persepsi buruk dari masyarakat. Kinerja parpol yang melempem, kata Anies, turut menyebabkan demokrasi memburuk. Ia juga menyinggung lemahnya peran oposisi.

Saat menanggapi, Prabowo menyebut Anies berlebihan. Ia lantas menyinggung bagaimana Anies sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta lantaran disokong Partai Gerindra lewat proses yang demokratis. Ada peran parpol di situ. 

"Mas Anies, Mas Anies. Anda itu berlebihan. Jika oposisi ditekan oleh Jokowi, kalau Jokowi itu otoriter, Anda tidak mungkin jadi Gubernur DKI. Anda ingat, saya yang membawa Anda jadi Gubernur," ucap Prabowo.

Anies menyerang balik dengan menyebut Prabowo tak tahan berlama-lama jadi oposisi. Ia bahkan mengungkap salah satu pembicaraannya dengan Prabowo. Menurut Anies, Prabowo tak betah jadi oposisi lantaran bisnisnya tak bisa berkembang. 

Emrus memperhatikan perseteruan Prabowo dengan Anies pada sesi itu. Secara khusus, ia menyinggung momen saat Prabowo mulai menanggapi dengan sapaan Mas Anies. Menurut Emrus ada kesan Prabowo meremehkan Anies karena merasa berjasa besar dalam perjalanan karier politik Anies. 

"Dalam perdebatan itu kan terucap kata, 'Mas Anies, Mas Anies!' Itu memiliki makna superior. Pada forum perdebatan formal apa pun, latar belakang itu harus egaliter dan tidak boleh (kandidat) itu memposisikan superior dibanding orang lain," ucap Emrus. 

Tak hanya ketika berdebat dengan Anies, emosi Prabowo juga sempat terpantik saat menanggapi pertanyaan Ganjar soal dugaan terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Prabowo berdalih serangan semacam itu hanya dipakai lawan politik untuk menjatuhkan pamornya. 

Emrus meyakini terkuaknya sisi emosional Prabowo di debat perdana bakal punya dampak elektoral "Menurut saya, itu (performa debat Prabowo) tidak akan direspons positif, dari sisi persepsi publik," ucap Emrus.

Sinyal Politik, Akankah PKB Tandem Gerinda

Robiantinus Hermanto    Sabtu, April 29, 2023    Comment   

Sinyal Politik, Akankah PKB Tandem Gerinda

Ketum PKB Muhaimin Iskandar bersama Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan Cak Imin beserta jajaran partainya tiba di kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat (28/4) Sore.

Di depan awak media Keduanya terlihat saling melempar candaan dan terlihat kompak saat ditanya terkait calon wakil presiden (cawapres).

“Pokoknya mantap! Kita sepakat semuanya ini bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” tegas Prabowo

Bahkan di akhir press konferensinya Prabowo sempat berjoget seolah siap bertempur di Pilpres 2024.

Cak Imin pun menyampaikan, yang terpenting adalah membangun komitmen semangat kerja sama kepentingan Indonesia ke depan.

“Dibangun untuk Indonesia Raya untuk Indonesia yang lebih baik. Menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, koalisi semakin baik. Kita optimis,” tutup Cak Imin.

(Tim/Hermanto)