Berita Borneotribun.com: Ria Norsan Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Ria Norsan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ria Norsan. Tampilkan semua postingan

Selasa, 14 Maret 2023

Forsesdasi Di Ketapang, Ria Norsan Sebut IPM Fokus Utama

 
Rapat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.
Ketapang, Kalbar - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus utama yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) se-Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini karena dalam penerapan peningkatannya, Sekretaris Daerah memiliki peranan penting untuk mensinergikan dan meningkatkan seluruh program pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., saat membuka acara tersebut yang digelar di Hotel Grand Zuri, Kabupaten Ketapang, Selasa (14/3/2023).

"Upaya kita bersama untuk terus bersinergi dalam mengimplementasikan seluruh program untuk meningkatkan IPM melalui langkah-langkah konkrit untuk percepatan harus kita lakukan," ungkap Ria Norsan.

Pada tahun 2022 yang lalu, capaian IPM Provinsi Kalimantan Kalbar di angka 68,63 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yakni menjadi 67,90 meningkat 0,73 poin. Berbagai upaya peningkatan IPM Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilakukan secara maksimal.

"Saya berharap dengan kedudukan strategis Sekda ini, akan menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian program pemerintah daerah. Mari bersama kita menggali permasalahan yang ada di masyarakat, dengan demikian program yang akan dijalankan dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, apalagi bila terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat," ujarnya.

Dirinya juga menekankan bahwa aksi percepatan peningkatan IPM Provinsi Kalbar harus selaras dengan program Indeks Desa Membangun atau Desa Mandiri dan juga Program Bangga Kencana serta upaya penurunan angka stunting di Indonesia khususnya di Provinsi Kalbar.

"Ketiga program tersebut saling terkait dan akan berdampak kepada pembangunan SDM di Kalbar. Masing-masing Pemerintah Daerah  diharapkan dapat mencermati setiap nilai-nilai indikator IPM yang harus ditingkatkan dan mengupayakan perbaikan melalui perencanaan program dan penganggaran efektif," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Ketapang H. Farhan S.E., M.Si., mengutarakan bahwa IPM Kabupaten yang dikenal sebagai penghasil Ale-ale dan Kerupuk Amplang ini naik di angka 67,92 dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 67,43. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga berkomitmen akan terus melakukan berbagai inovasi untuk menaikkan IPM di kabupaten guna turut serta mendongkrak IPM Provinsi Kalimantan Barat.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen, agar bagaimana kita bersama-sama membuat rencana aksi dengan berbasis data untuk mendorong IPM lebih baik," ungkapnya.

Lanjutnya, dalam rangka mendorong IPM di Kabupaten Ketapang khususnya pada sektor pendidikan, dirinya berharap Pemerintah Provinsi Kalbar  membentuk Tempat Kegiatan Belajar Mengajar (TKBM). Dirinya mengakui bahwa TKBM di Kabupaten Ketapang masih minim.

"Dalam konteks pendidikan, kami (Pemkab Ketapang) mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk membentuk TKBM, sesungguhnya di Kabupaten Ketapang sendiri tidak terlalu banyak TKBM. Jika TKBM banyak, tentu bisa mengatasi anak-anak kita yang putus sekolah", pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Kalbar juga berkesempatan  menyerahkan sepeda motor bagi Kepala Desa yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang berhasil meraih kategori Desa Mandiri.(aws)

Editor : R. Hermanto 

Sabtu, 11 Maret 2023

Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah

Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2023
Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah. (Adpim Pemprov Kalbar)
SINGKAWANG, KALBAR - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2023. 

Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah ini mengangkat tema "Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Mandiri, dan Terdepan" dibuka secara resmi oleh Bupati Mempawah Hj. Erlina, S.H, M.H., bertempat di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Jum'at (10/3/2023).

Penyusunan Rencana Pembangunan setiap tahunnya merupakan sebuah langkah awal bagi setiap level pemerintahan guna mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan baik dalam target jangka panjang, menengah, maupun tahunan. 

Guna mencapai target dimaksud dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam merangkul seluruh komponen masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

"Melalui Musrenbang ini, proses penyusunan perencanaan tidak lagi digambarkan, hanya Top Down namun juga bersifat partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat," kata Wagub Kalbar H. Ria Norsan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

"Dalam Musrenbang ini juga akan disepakati Program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah Pada Tahun 2024 nantinya," ungkap H. Ria Norsan.

Dihadapan Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Mempawah, Wagub Kalbar juga menyoroti beberapa capaian kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah yang pada Tahun 2022. Misalnya terkait Indikator Pertumbuhan Ekonomi menunjukan nilai yang cukup baik, yakni tumbuh 4,70% jika dibanding kondisi tahun sebelumnya yakni di angka 4,10%. Kemudian indikator selanjutnya persentase penduduk miskin sebesar 5,32% terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 5,18% namun berada dibawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,73%.

"Tentu dua indikator sektor pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan harus berbanding lurus serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak," terangnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Erlina mengatakan bahwa terdapat beberapa target kinerja yang telah tercapai. Selama tiga tahun RPJMD Kabupaten Mempawah terdapat sembilan indikator kinerja yang tuntas tercapai dan terdapat sebelas indikator yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia dan khususnya di Kabupaten  Mempawah.

"Tentu hal ini berdampak cukup signifikan, bahkan menjadi hambatan terhadap pencapaian pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah," ujarnya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik di Tahun 2023 terkait capaian kinerja makro yang belum berhasil dicapai diantaranya, pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 masih dibawah dari yang ditargetkan. Ditambah lagi dengan angka pengangguran terbuka masih mengalami hal yang sama dimana pada Tahun 2022, sebesar 4,37% dengan realisasi sebesar 4,48%. 

Selain itu, untuk indikator IPM Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022 menempati posisi kesembilan dari 14 Kabupaten/Kota dengan angka 66,94% meningkat dari tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 0,91 poin yang mana angka capaian ini masih dibawah angka realisasi IPM Kalbar.

"Kita berharap dengan peran seluruh pihak bisa menghasilkan sebuah capaian kinerja yang baik dalam perencanaan pembangunan yang terkoordinasi agar dapat menyelaraskan pembangunan ke arah yang tepat dan berkelanjutan," pungkasnya.

Turut hadir pada acara Musrenbang Kabupaten Mempawah yakni, Wakil Bupati Mempawah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, jajaran Forkopimda Kab. Mempawah, Kepala Bappeda Prov. Kalbar, Kepala OPD Kab. Mempawah, serta seluruh unsur Instansi Vertikal yang ada di Kab. Mempawah.(rfa)

Tabah dan Bersabar Menghadapi Banjir, Wagub Kalbar Kunjungi Korban Bencana di Singkawang

Wagub Kalbar Hibur Masyarakat Yang Terdampak Banjir Di Kota Singkawang
Wagub Kalbar Hibur Masyarakat Yang Terdampak Banjir Di Kota Singkawang.
SINGKAWANG - Bertolak dari Kabupaten Bengkayang, Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Kota Singkawang dengan agenda serupa yakni penyerahan bantuan kepada korban banjir di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kamis Sore (9/3/2023).

Dalam sambutannya, Wagub Kalbar menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut prihatin dengan bencana yang dialami. Namun demikian Pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan selalu hadir dalam keadaan apapun.

Dirinya berpesan kepada warga yang terdampak banjir agar bisa tabah dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Karen kita tahu bahwa banjir tidak selamanya melanda kita.

"Jadi saya harap warga di Kelurahan Condong agar bisa tabah dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini," tuturnya..

Sementara itu, PJ Wali Kota Singkawang Drs.H. Sumastro, M.Si., mengatakan bahwa untuk di Kelurahan Condong Kec. Singkawang Tengah ini merupakan lokasi langganan banjir.

"Jadi di Kelurahan Condong ini memang hampir setiap ada bencana banjir di lokasi inilah yang cukup terdampak karena daerahnya cukup rendah dibandingkan tempat yang lain," ujar H. Sumastro.

Ia menambahkan, bahwa di lokasi tersebut ada 30 kepala keluarga yang terdiri dari 103 jiwa. Langkah awal pemerintah adalah dengan menyediakan tempat pengungsian di Aula Kantor Camat Singkawang Tengah.

"Tentu kami sangat berbangga hati karena kami mendengar kedatangan Bapak Wakil Gubernur kesini ditambah lagi dengan menyerahkan bantuan. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wagub," timpal Sumastro.

Usai menyerahkan bantuan, Wagub Kalbar meninjau lokasi penampungan atau menjadi shelter bagi warga yang terdampak banjir dan menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga mengungsi di tempat tersebut.

Turut hadir di lokasi tersebut Kepala BNPB Prov. Kalbar Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, M.E., dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA., jajaran Forkopimda Kota Singkawang dan Kepala OPD Kota Singkawang terkait.(rfa)

Jumat, 10 Maret 2023

Wagub Kalbar Tinjau PLBN Jagoi Babang

Wagub Kalbar Tinjau Plbn Jagoi Babang
Wagub Kalbar Tinjau Plbn Jagoi Babang.
Bengkayang, Kalbar - Diakhir rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Bengkayang, Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M., meninjau Pos Lintas Batas Antar Negara (PLBN) Jagoi Babang yang berlokasi di Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kab. Bengkayang, pada hari Kamis (9/3/2023).

Dalam peninjauan tersebut Wagub Kalbar tampak melihat satu persatu bangunan dan ruangan yang baru saja selesai dibangun tersebut.

Tak hanya itu, tampak Wagub Kalbar juga menyempatkan waktu untuk berdialog dengan penjaga Pos Lintas Batas dan warga setempat serta meninjau ke titik nol perbatasan antara wilayah Indonesia - Malaysia.

Pembangunan PLBN Jagoi Babang memiliki kesan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan sebagai gerbang masuk yang dapat mendorong wilayah tersebut menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru. Disamping itu, pembangunan tersebut diharapkan dapat menjaga perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan dan pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing nasional, keamanan nasional, dan konektivitas antar pulau.

Pembangunan proyek PLBN Jagoi Babang sangat memperhatikan kearifan lokal dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Tak hanya itu, tenaga kerja yang digunakan juga melibatkan sumber daya manusia lokal sesuai dengan kompetensinya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Adapun ruang lingkup pembangunan PLBN meliputi bangunan utama PLBN beserta fasilitas pendukung, infrastruktur kawasan, landscape dan hardscape, mekanikal, elektrikal dan plumbing (MEP) Kawasan, serta site development zona inti dan zona pendukung.  Dengan demikian, pembangunan menjadi bersifat komprehensif, tidak hanya pos perbatasan, namun juga seluruh infrastruktur pendukung hingga sarana jalan nasionalnya.  Hal ini untuk memudahkan jalur logistik dan bahan pokok, sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang secara luas.

Pengembangan PLBN Jagoi Babang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia khususnya Kalimantan Barat sebagai bangsa yang besar, dengan fungsi terpenting sebagai pertahanan keamanan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia.  Diharapkan pembangunan PLBN Jagoi Babang dapat menjadi wilayah terdepan dan terluar yang maju dan tidak lagi tertinggal dari wilayah Indonesia yang lain.(rfa)

Wagub Ria Norsan Serahkan 1000 Paket Kepada Masyarakat Bengkayang Yang Terdampak Banjir

Wagub Ria Norsan Serahkan 1000 Paket Kepada Masyarakat Bengkayang Yang Terdampak Banjir
Wagub Ria Norsan Serahkan 1000 Paket Kepada Masyarakat Bengkayang Yang Terdampak Banjir.
BENGKAYANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M., menyerahkan 1000 paket bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Aula Kantor Camat Ledo Kabupaten Bengkayang, Kamis (9/3/2023).

Wagub Ria Norsan mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selain untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir juga untuk menekan angka inflasi. 

"Kami pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut prihatin terhadap masyarakat Kabupaten Bengkayang yang mendapatkan musibah banjir, mudah-mudahan dengan cobaan ini masyarakat lebih dewasa dan tetap menjaga kelestarian lingkungan," ungkapnya.

Dirinya menilai, hutan yang tadinya berfungsi untuk menahan air kini telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit. 

"Memang secara ekonomi sawit itu lebih menguntungkan daripada karet. Tapi akibat jangka panjangnya cukup berat, daerah tersebut tidak bisa menahan air dan berpotensi bencana banjir," ujar H. Ria Norsan.

Kemudian, ia menghimbau masyarakat yang terdampak banjir untuk tetap bersabar dan kedepannya agar masyarakat juga terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Kita harus menerima musibah banjir dengan sabar dan tabah, baik pemerintah maupun masyarakat harus bersatu menangani banjir. Masyarakat diimbau juga untuk tidak membuang sampah ke sungai agar sungai tidak meluap," ajak Ria Norsan.

Disaat yang sama, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur Kalbar yang telah menyerahkan paket bantuan sebanyak 1000 paket kepada masyarakatnya.

"Ini merupakan gerak cepat Pemerintah Provinsi dalam membantu penanggulangan bencana. Dan kami sangat bersyukur dengan bantuan ini dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kami," timpal Sebastianus Darwis.

Usai menyerahkan bantuan, Wagub beserta rombongan menyempatkan diri meninjau salah satu lokasi banjir yang cukup parah hingga menyeret rumah penduduk akibat derasnya air yang mengalir tepatnya di Desa Rodaya Kecamatan Ledo Kab. Bengkayang.

Pada kegiatan ini juga turut hadir Kepala BNPB Prov. Kalbar, Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, M.E., dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA., serta Forkopimda dan Forkopimda Kabupaten Bengkayang.(rfa)

Rabu, 08 Maret 2023

Serahkan Bantuan Banjir di Sambas, Wagub Tekankan Normalisasi Daerah Aliran Sungai di Sambas

Serahkan Bantuan Banjir di Sambas, Wagub Tekankan Normalisasi Daerah Aliran Sungai di Sambas
Serahkan Bantuan Banjir di Sambas, Wagub Tekankan Normalisasi Daerah Aliran Sungai di Sambas
SAMBAS - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.,bersama Kepala BNPB Prov. Kalbar Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, M.E., dengan didampingi Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kabupaten Sambas Eko Susanto, S. Km ,. M. Kes beserta Forkopimda Kabupaten Sambas menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada para korban bencana banjir pada beberapa titik di Kabupaten Sambas, Rabu (8/3/2023).

Paket sembako tersebut diserahkan yang terbagi di dua titik lokasi yakni di Desa Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas dan Desa Sungai Bening Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dengan total 1000 paket yang terdiri dari minyak goreng, gula, beras, susu kaleng hingga mi instan.

Usai menyerahkan Wagub Ria Norsan mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan luapan sungai dari wilayah Subah kemudian meluap ke sungai Teberau. Hal ini ditengarai akibat pendangkalan daerah aliran sungai.

"Ini banjir sebenarnya ulah tangan manusia juga, makanya jika penahan airnya (pohon) sudah tidak ada lagi maka kita imbangi dengan pengerukan sungai guna mengantisipasi pendangkalan. Saya rasa sungai sebarau ini memang harus segera dikeruk," ungkap Ria Norsan.

Kemudian, Wagub juga mengingatkan untuk seluruh instansi terkait dan stakeholder, agar mengambil langkah strategis terkait penanganan pasca banjir di Kabupaten Sambas ini.

"Kita juga akan melihat kondisi masyarakat setempat setelah banjir ini surut terutama masalah kesehatan warga. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini komunikasi kita berjalan dengan lebih baik. Apabila ada kendala dan kekurangan di lapangan, mohon segera sampaikan agar cepat untuk ditindaklanjuti," tuturnya.

Wagub juga memberikan motivasi kepada masyarakat yang terdampak banjir untuk bersabar atas cobaan dari Allah subhanahu wata'ala. Dirinya juga mengingatkan, dengan adanya bencana ini, bisa menjadi pelajaran dan renungan untuk semua agar selalu menjaga kelestarian lingkungan.

Setelah menyalurkan bantuan di Kabupaten Sambas, rombongan Wagub Kalbar direncanakan bertolak ke Kabupaten Bengkayang dan Singkawang untuk menyerahkan bantuan serta meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak banjir.

Dirinya menyalurkan bantuan sebanyak 2.500 paket sembako dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada korban banjir. Jumlah tersebut dibagi untuk warga Kabupaten Sambas 1.000 paket,  Bengkayang 1.000 dan Kota Singkawang 500 paket. (rfa)

Rabu, 01 Maret 2023

Hadiri Rakornas PEMDA dan FKUB, Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024
Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

TANGERANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2023 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, Selasa (28/2/2023).

Rakornas ini mengangkat tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Harmoni" dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dan turut dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kaban Kesbangpol, Kepala Kanwil Kemenag dan Ketua FKUB se-Indonesia.

Seusai mengikuti kegiatan tersebut, Wagub Kalbar Ria Norsan menjelaskan akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena agama memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan ini.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024
Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

“Kerukunan harus kita bangun sebagai modal utama menjaga integritas NKRI,” katanya.

Ia juga menyampaikan menjelang pilkada Tahun 2024, kepedulian masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Kalbar sangat penting dalam menciptakan suasana Pemilu yang aman dan kondusif. Hal ini karena apabila tidak melihat hal tersebut secara arif dan bijaksana, akan mudah memercikkan konflik yang sulit untuk hindari sebagai akibat dari berbagai perbedaan yang ada.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas peran seluruh Forkopimda serta instansi terkait yang telah berperan menjaga kerukunan dan kekompakan antar umat beragama di Provinsi Kalbar.

“Kekompakan antar umat beragama sangat diperlukan mengingat Kalbar masyarakatnya tergolong heterogen dan merupakan miniatur Indonesia. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, FKUB, semua elemen dan masyarakat Kalbar yang telah bekerjasama dengan Pemerintah dalam upaya menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Hal baik ini harus terus dijaga dan dipertahankan sehingga pembangunan Kalbar terus terjaga dan tanpa ada gangguan yang terkait SARA, terutama menjelang Pemilu 2024,” jelasnya.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024
Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

Lebih lanjut, ia menyampaikan suhu politik menjelang Pemilu kian meningkat. Potensi terjadinya konflik, terutama konflik horizontal, bukan tidak mungkin terjadi apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Ia meminta peran FKUB untuk dapat mewujudkan Pemilu damai, aman dan sejuk dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi Pemilu yang sebentar lagi akan digelar.

“Jagalah persatuan dan kerukunan bersama untuk mewujudkan Kalbar aman dan kondusif guna menyukseskan Pemilu 2024, serta selalu menumbuhkan semangat dan kerukunan antar umat beragama,” tegasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan, bahwa Rapat Koordinasi ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka untuk semakin memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, terlebih menjelang diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada Serentak pada Tahun 2024 mendatang.

"Acara ini sangat penting karena kita menitipkan pesan khusus kepada rekan-rekan sekalian untuk menjaga kerukunan beragama di tempat kita semua berada," ungkap Suhajar Diantoro saat mewakili Menteri Dalam Negeri RI membuka rakornas tersebut.

Sekjen Kemendagri pun memberikan apresiasi atas kinerja FKUB dan menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri RI agar menjaga situasi tetap kondusif. 

"Apalagi tugas kita semakin berat menyambut pesta demokrasi," ujarnya.

Seperti diketahui, FKUB memiliki peran sangat strategis dalam merawat kerukunan dan keberagaman di Indonesia, terutama dengan terus mensosialisasi nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menambahkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri) soal syarat pendirian rumah ibadah.

Sebab, dia mengatakan, SKB 2 Menteri itu kerap ditafsirkan sebagai dasar untuk pelarangan penggunaan atau ibadah agama minoritas di Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengingatkan para Kepala Daerah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melarang pembangunan rumah ibadah.

"Jadi nanti kalau kita mengevaluasi sebuah regulasi, harus berbasis penciptaan ketertiban. Hari ini kita belum sampai pada kesimpulan itu. Ya (pertahankan), itu yang kita tetap laksanakan," ujarnya.

Suhajar memastikan bahwa negara melindungi dan menjamin hak setiap warga dalam beribadah. Menurutnya, negara terus berupaya menciptakan situasi yang nyaman untuk semua umat beragama dalam beribadah.

"Siapapun orangnya, dilindungi dia, termasuk dilindungi pelaksanaan ibadahnya. Konflik-konflik yang ada di lapangan inilah yang harus dikelola dan diselesaikan oleh kita bersama secara arif dan bijaksana," pungkasnya.(aws)

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno