Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja dan Pengendalian COVID-19 Masih Jadi Prioritas APBN 2021

Redaksi    Sabtu, Desember 12, 2020    Comment   

Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja dan Pengendalian COVID-19 Masih Jadi Prioritas APBN 2021

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10) sore. (Foto: JAY/Humas)

BorneoTribun | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemulihan ekonomi menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Belanja-belanja didesain untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat.

“Belanja di bidang sumber daya manusia (SDM) masih prioritas utama. Untuk pendidikan lebih dari Rp500 triliun, kesehatan Rp196 triliun, bantuan sosial lebih dari Rp400 triliun, dan infrastruktur lebih dari Rp430 triliun,” ujarnya dalam Indonesia Outlook 2021 yang diselenggarakan oleh Tempo, Jumat (11/12/2020)

Berkaca pada kontraksi yang dialami di kuartal kedua tahun 2020, Sri Mulyani menyatakan, alokasi belanja tersebut bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi tahun 2021 dan menjadikan perekonomian Indonesia masuk dalam zona positif.

Menkeu meyakini, kegiatan ekonomi masyarakat akan bergerak bergantung dari pengendalian masalah COVID-19 melalui vaksin dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Bergeraknya kegiatan ekonomi masyarakat akan berujung pada pulihnya ekonomi.

Program pemulihan ekonomi juga bergantung pada kolaborasi dengan semua sektor. “Langkah-langkah pemerintah hanya akan bisa berjalan apabila kolaborasi dengan sektor dunia usaha dan masyarakat,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, kolaborasi ini dapat melalui partisipasi dengan mendukung riset vaksin, produksi alat pelindung diri, dan produksi peralatan tes PCR.

Menkeu menutup paparan dengan menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus merumuskan langkah-langkah kebijakan APBN untuk mengendalikan COVID-19 dan menangani dampaknya terhadap sosial dan ekonomi. 

(YK/HUMAS KEMENKEU/UN)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Penjajahan Belanda Wariskan Utang Rp 16 T ke RI

Yakop    Senin, Oktober 12, 2020    Comment   

Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Penjajahan Belanda Wariskan Utang Rp 16 T ke RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Agung Pambudhy)

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita sulitnya kondisi ekonomi maupun keuangan sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Dia menyebut Indonesia telah diwariskan oleh utang sejak jaman kolonial Belanda.

"Dari sisi ekonomi waktu kita merdeka, kita diberikan warisan Belanda tidak hanya perekonomian yang rusak namun juga utang dari pemerintahan kolonial," kata dia dalam pembukaan Ekspo Profesi Keuangan 2020 melalui video conference, Senin (12/10/2020).

Dikutip BorneoTribun dari Detikcom, Senin (12/10/2020), Sri Mulyani menyebut saat menjadi negara merdeka, Indonesia sudah memiliki utang. Sebab, kata Sri Mulyani, perang membuat harta kekayaan yang dimiliki Indonesia juga direbut.

"Jadi waktu kita memulai dari pemerintahan untuk menjadi negara Indonesia merdeka itu secara keuangan kita tidak dengan balance sheet yang 0. Dengan neraca kita kemudian 'oh kita memiliki semua harta kekayaan', enggak. Pertama harta kekayaan yang ada rusak karena perang," tuturnya.

Kemudian seluruh investasi yang sebelumnya dibukukan Belanda, dibebankan menjadi utang Indonesia dengan jumlah berdasarkan catatannya sebesar US$ 1,13 miliar.

"Seluruh investasi sebelumnya yang dibukukan oleh pemerintah Belanda menjadi investasinya pemerintah Indonesia, yaitu utangnya menjadi utang republik Indonesia. Warisannya itu US$ 1,13 billion pada saat mungkin dulu GDP Indonesia masih sangat kecil," ucapnya.

Ditambah waktu mulai membangun Indonesia, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut sangat besar sehingga menciptakan tekanan yang luar biasa. Waktu itu, pembiayaan defisit APBN tidak bisa dilakukan melalui penjualan surat utang negara seperti sekarang. Alhasil, yang dilakukan saat itu adalah meminta Bank Indonesia melakukan pencetakan uang untuk membiayai defisit anggaran.

"Yang terjadi adalah kemudian jumlah uang yang beredar lebih banyak dari suasana atau kondisi perekonomiannya, sehingga inflasi meningkat luar biasa besar," tuturnya.(*)

Link: https://www.borneotribun.com/2020/10/menteri-keuangan-sri-mulyani-sebut.html