Berita Borneotribun.com: Tiongkok Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Tiongkok. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tiongkok. Tampilkan semua postingan

Senin, 20 Februari 2023

Delegasi Provinsi Jiangsu Tiongkok Datang Ke Pontianak, Ada Apa?

Delegasi Provinsi Jiangsu Tiongkok datang ke Provinsi Kalimantan Barat.
Pontianak, Kalbar - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menerima Kunjungan Delegasi Provinsi Jiangsu, Tiongkok, Senin (20/2/2023).

Kunjungan Delegasi Jiangsu tersebut dipicu dengan banyaknya potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat hingga menarik berbagai pihak untuk menjalin kerja sama maupun berinvestasi, tak terkecuali Provinsi Jiangsu, Tiongkok.

Pertemuan yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Provinsi Kalimantan Barat (Asisten I Sekda Provinsi Kalbar), Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., ini juga dihadiri beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkup Pemprov Kalbar.

Dalam sambutan singkat, Asisten I memberikan apresiasi kepada Provinsi Jiangsu yang telah berinvestasi melalui Ketapang Agricultural Park Invested. Selain itu, Pemprov Kalbar juga berharap pihak yang berinvestasi dapat memberdayakan tenaga kerja lokal

“Sehingga terjadi transfer knowledge (ilmu) dan teknologi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,” tutur Hj. Linda Purnama.

Sementara itu, Ms. Wang Wenhui, Direktur Divisi Asia Kantor Urusan Luar Negeri Provinsi Jiangsu, sekaligus ketua tim, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Pemprov Kalbar. 

“Provinsi Jiangsu merupakan salah satu provinsi paling makmur di Republik Rakyat Tiongkok (RTT). GDP Provinsi Jiangsu Tahun 2022 yakni sebesar USD 1,8 Triliun dan menjadi terbaik kedua setelah Provinsi Guangdong,” jelas Ms. Wang.

Menutup sambutan, Direktur Divisi Asia Kantor Urusan Luar Negeri Provinsi Jiangsu berharap kunjungan ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan jalinan hubungan antara Pemprov Kalbar dengan Provinsi Jiangsu di berbagai sektor, diantaranya ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan people-to-people contacts. (Tim)

Editor : R. Hermanto 

Jumat, 11 September 2020

Diduga Dikirim Tiongkok Mencuri Teknologi AS, Ribuan Pelajar Dikeluarkan Dari AS

Ilustrasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China. (Foto: Google Image)


BORNEOTRIBUN -- Pemerintah AS akhirnya menindaklanjuti instruksi Presiden AS Donald Trump terkait pelajar Tiongkok. Mereka mengaku sudah mencabut lebih dari seribu visa pelajar sejak Juni lalu. 


Pelajar dan akademisi tersebut didepak karena diduga sengaja dikirim pemerintah Tiongkok untuk mencuri teknologi AS.


Hal tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri AS Rabu (9/9). Mereka mengatakan bahwa perintah presiden nomor 10043 diterapkan mulai 1 Juni. Karena itu, izin mahasiswa yang dianggap berisiko terhadap keamanan negara bakal dicabut.


”Semua ini dilakukan untuk menjaga negara dari jangkauan RRT (Republik Rakyat Tiongkok, Red),” ujar juru bicara kementerian kepada Agence France-Presse.


Beberapa jam kemudian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Homeland Security Chad Wolf menjelaskan, ribuan mahasiswa yang tak lagi mendapatkan izin itu punya hubungan dengan militer Tiongkok atau Partai Komunis. Mereka diduga sengaja mendaftar ke universitas di AS untuk mencuri pengetahuan dan teknologi.


Wolf bersikeras bahwa tindakan pemerintah AS bukan kebijakan diskriminatif. Menurut dia, hal itu hanya berdampak kepada sedikit dari total pelajar asal Tiongkok di AS. Saat ini, ada sekitar 369 ribu warga Tiongkok yang menuntut ilmu di Negeri Paman Sam.


”Tiongkok menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatan militer, ekonomi, dan diplomatik. Salah satunya dengan mencari akses ke teknologi dan riset sensitif,” ungkapnya seperti yang dilansir oleh CNN.


Laporan tersebut memancing kemarahan pemerintah Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok meminta AS berhenti menggunakan pelajar Tiongkok sebagai senjata diplomasi. ”Ini adalah salah satu kebijakan paling politis dan diskriminatif dari pemerintah AS. Hak asasi pelajar kami jelas dilanggar,” ujar Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian.


Nada protes juga muncul dari aktivis Asia-Amerika. Mereka menganggap bahwa kebijakan Trump membuat iklim belajar bagi keturunan Asia di Amerika menjadi buruk. Mereka banyak mendapatkan perlakuan kasar atau dicurigai tanpa dasar hanya karena kulit mereka.


Beberapa pelajar memang sudah menerima surel dari Kedutaan Besar AS di Beijing. Namun, banyak yang merasa tak adil karena merasa tak punya hubungan dengan militer atau partai komunis.


Beberapa di antara mereka dikaitkan sebagai mahasiswa berbahaya hanya karena mereka lulusan dari kampus militer. ”Di Tiongkok, lulusan dari universitas seperti Jiangxi Military Studies University belum tentu tentara. Mereka bahkan hanya belajar perhutanan atau sastra Inggris,” ujar James Palmer, wakil Pimred Foreign Policy.


Banyak warga AS dan Tiongkok yang terdampak semenjak konflik dua negara didaya mencuat. Pekerja media juga terdampak. Tiongkok dikabarkan menolak perpanjangan izin jurnalis asal AS seperti New York Times. Hal tersebut sebagai balasan karena AS juga mencabut izin kerja awak media Tiongkok yang diduga menyebar propaganda Xi Jinping. (red)

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno