Dukung program Ketahanan Pangan dan Air, Bendungan di Sulbar Pertama di Bangun

Redaksi    Sabtu, April 17, 2021    Comment   

Dukung program Ketahanan Pangan dan Air, Bendungan di Sulbar Pertama di Bangun

Desain Bendungan Budong-budong (Sumber: Humas Kementerian PUPR)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Bendungan pertama di Sulbar ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (17/04/2021).

Bendungan Budong-Budong dibangun dengan kapasitas tampungan 65,18 juta meter kubik dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektare.

Bendungan ini juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter per detik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang tengah berkembang diperkirakan akan banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan mereduksi 60 persen dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Direktorat Jenderal  Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Taufik mengatakan, konstruksi pembangunan bendungan ini telah dimulai sejak Desember 2020 dan ditargetkan selesai pada Desember 2023 sesuai kontrak. “Saat ini masih penyelesaian pembebasan lahan untuk mendukung kelancaran konstruksi fisik,” ujar Taufik.

Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak Sungai Budong-Budong.  Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT. Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT. Indra Karya – PT. Tuah  Agung Anugrah – PT. Ciriajasa E.C, KSO  dengan anggaran sebesar Rp1,02 triliun.

Kabupaten Mamuju Tengah sendiri memiliki luas wilayah 306.527 kilometer persegi yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38 persen dan sekitar 24 persen lahan kering sekunder. Kabupaten ini terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan aromatika (nilam).

Secara administratif, Bendungan Budong-Budong berada di Desa Salulebo, Kecamatan Topoyo dengan daerah layanan meliputi Daerah Irigasi Tobadak, Sulobaja, Bambadaru, Sallogata, Tinali, Barakkang, dan Lembah Hada.

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/AIT/UN)

Perawat RS Siloam Sriwijaya Dianiaya, Nursyamsi : Seharusnya Kita Menghargai Jasa Tenaga Kesehatan

Redaksi    Sabtu, April 17, 2021    Comment   

Perawat RS Siloam Sriwijaya Dianiaya, Nursyamsi : Seharusnya Kita Menghargai Jasa Tenaga Kesehatan

Nursyamsi S.Kep Ners seorang SLTR (fasilitator).

BORNEOTRIBUN BANTAENG -- Christina Ramauli Simatupang yang merupakan seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang mendapat perlakuan  tidak mengenakan dari salah satu keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit tersebut pada kamis, (15/4). 

Perempuan berusia 28 tahun itu diduga dianiayah oleh Ayah pasien berdasarkan video yang telah viral dimedia sosial. 

Hal tersebut tentu saja mendapat perhatian dari beberapa pihak termasuk dari kalangan perempuan. 

Nursyamsi S.Kep Ners seorang SLTR (fasilitator) dari Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan sangat prihatin akan hal tersebut. 

Nursyamsi menyampaikan rasa perhatian dan mengutut kerasa perlakuan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh Ayah Pasien, apalagi sang perawat merupakan seorang perempuan. 

"Saudari CR adalah seorang perempuan dan sangat tidak bermoral apabila seorang lelaki melakukan kekerasa fisik kepadanya". Ujar Nursyamsi (Sabtu, 17 April 2021)

"Sesama perempuan tentu saja saya pribadi merasa prihatin dan perlu diketahui bahwa perawat dan tenaga kesehatan lainnya berperan besar untuk keselamatan banyak nyawa umat manusia". Tambahnya

Diketahui bahwa Nursyamsi warga dari Desa Papanloe Kabupaten Bantaeng ini merupakan Alumni Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Makassar. 

Jadi tentu saja dia berharap agar semua orang menghargai jasa para tenaga kesehatan. 

"Jadi seharusnya kita lebih menghargai jasa-jasa seorang tenaga kesehatan dan perempuan lebih utamanya karena dari lubuk hati yang paling dalam, seorang perempuan adalah manusia yang melahirkan kita semua". Tutupnya

Oleh: Irwan

Kegiatan Ramadan di Masjid-masjid AS: Dari Tadarus Virtual Hingga Vaksinasi COVID-19

Redaksi    Sabtu, April 17, 2021    Comment   

Kegiatan Ramadan di Masjid-masjid AS: Dari Tadarus Virtual Hingga Vaksinasi COVID-19

Masjid ikut mengadakan kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi jamaah dan masyarakat (foto: ilustrasi).

BorneoTribun Amerika -- Pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia memaksa umat Islam kembali menjalani bulan Ramadan dalam keterbatasan. Akan tetapi, kali ini masjid-masjid di Amerika sudah beradaptasi dan lebih siap menggelar berbagai program Ramadan sesuai protokol kesehatan.

Pada Ramadan kedua di tengah pandemi virus corona, masjid-masjid di Amerika Serikat mulai kembali membuka pintu mereka bagi umat Muslim yang ingin beribadah di masjid. Berbagai program Ramadan juga diselenggarakan untuk menyemarakkan momen istimewa setahun sekali itu. Akan tetapi, semuanya digelar dengan berbagai pembatasan.

Di masjid komunitas Muslim Indonesia di area Washington DC, IMAAM Center, kegiatan salat Tarawih berjamaah baru bisa diikuti maksimal 200 laki-laki dewasa dengan penerapan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, menjaga jarak dan pemberian disinfektan di titik-titik publik, karena keterbatasan ruang. Agenda iftar alias buka puasa bersama pun kembali absen untuk meminimalisir potensi penularan virus corona.

Sementara itu, program Ramadan seperti kajian Al-Qur’an dan beragam lomba anak-anak pada akhirnya digelar secara virtual sebulan penuh. Namun, panitia Ramadan IMAAM optimistis sambutan warga Muslim akan tetap hangat seperti tahun-tahun sebelumnya, termasuk Ramadan lalu ketika pandemi baru dimulai.

Malik Basri, koordinator program Ramadan IMAAM Center, mengatakan, “Alhamdulillah respons dan antusiasme dari masyarakat dengan adanya (program) virtual ini, kan justru sangat memudahkan bagi mereka semua. Dan banyak yang hadir dan juga mengikuti kajian-kajian online di acara IMAAM Center," ujarnya. "Khususnya di kajian subuh yang hingga saat ini masih diteruskan […] hingga masuk ke Ramadan berikutnya, dan itu partisipasinya bisa sampai 150 hingga 200 orang. Akhirnya (justru) banyak program-program baru timbul dari tahun sebelumnya.”

Ramadan ini, masjid yang berdiri sejak tahun 2014 itu menggelar berbagai program, termasuk sesi membaca kisah nabi dan rasul bagi anak-anak, serta kelas memasak yang semuanya dilakukan secara virtual.

Setali tiga uang, pembatasan aktivitas Ramadan di masjid juga diberlakukan Muslim Community of the Western Suburbs (MCWS) Detroit, Michigan. Tahun ini, karena keterbatasan kapasitas masjid untuk mengakomodasi social distancing, pengelola menawarkan dua sesi salat Tarawih di dua gedung yang mereka miliki. Bedanya dengan IMAAM Center, di sini jamaah perempuan dipersilakan mengikuti Tarawih berjamaah, meski anak-anak di bawah usia 13 tahun tetap tidak diizinkan bergabung.

Haaris Ahmad, presiden MCWS, mengaku pembatasan jamaah itu bukanlah keputusan mudah. “Rasanya menyakitkan harus menolak jamaah masuk, sungguh membuat hati kita sedih. […] Itu satu perbedaan besarnya, keluarga tidak bisa hadir lengkap. Biasanya ada pedagang es krim, makanan, dan berbagai kegiatan lain, karena kita ingin anak-anak mencintai pengalaman (Ramadan) dan mereka memang sungguh menikmati itu, mereka menantikan momen datang ke masjid,” tuturnya.

Terlepas dari berbagai pembatasan, demi Ramadan yang lebih khidmat, pengelola MCWS juga membuka klinik vaksinasi COVID-19 sejak sebelum Ramadan. Alasannya, agar umat Muslim bisa fokus beribadah selama bulan suci dan tidak larut dalam perdebatan soal vaksin COVID-19, dari perkara boleh-tidak vaksinasi saat berpuasa hingga soal halal-haram vaksin itu sendiri. Setidaknya, sekitar seribu orang telah divaksinasi di klinik vaksin MCWS.

“Kita tahu lah seperti apa komunitas kita, umumnya, meski mereka tidak khawatir tentang aturan fikih (soal vaksinasi saat berpuasa) dan semacamnya, tujuan kami lebih ke bagaimana kita bisa fokus (ibadah Ramadan) dan tidak mengkhawatirkan soal ini. Makanya kami menjadwalkan (vaksinasi), kami benar-benar mendorong pembukaan klinik vaksin ini, kami bekerjasama dengan farmasi lokal, Rite-Aid, dan alhamdulillah bisa menggelarnya. Anda harus melihat wajah mereka (yang ikut vaksinasi di sini), mereka sangat senang, berkaca-kaca, karena akhirnya bisa mendapat vaksin," jelas Haaris.

Seperti Haaris, Malik pun berharap Ramadan di tengah pandemi ini tidak mengurangi kekhusyukan, esensi dan kemeriahan bulan suci. Ia berharap, “Kita dapat membuat suasana Ramadan ini berarti dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada, dan Insya Allah dakwah yang ingin kita sampaikan ini juga tersampaikan kepada masyarakat, khususnya di DMV area.” [rd/uh]

Oleh: VOA

Jokowi ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Bersama dengan Tidak Mudik

Redaksi    Jumat, April 16, 2021    Comment   

Jokowi ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Bersama dengan Tidak Mudik

Presiden Joko Widodo

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah/2021 masih dilalui umat muslim di tengah pandemi, oleh sebab itu upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 harus terus dilakukan. Dalam upaya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik pada libur Lebaran tahun ini, yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti kebijakan pemerintah ini sebagai bagian dari ikhtiar atau usaha memutus penyebaran COVID-19.

“Saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/04/2021), yang juga diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Kepala Negara menjelaskan, kebijakan pelarangan mudik ini diputuskan setelah melalui berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah, terjadinya peningkatan tren kasus COVID-19 pasca empat kali libur panjang di tahun 2020.

“Pertama, saat libur Idulfitri tahun lalu terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66 persen,” ujar Presiden.

Kemudian, libur panjang pada 20-23 Agustus 2020 mengakibatkan terjadi kenaikan kasus hingga 119 persen dan tingkat kematian mingguan meningkat mencapai 57 persen. Sedangkan libur panjang pada 28 Oktober-1 November 2020 menyebabkan terjadinya kenaikan kasus hingga 95 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen.

“Terakhir yang keempat, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020-3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46  persen,” ungkap Kepala Negara.

Pertimbangan lainnya, terang Presiden, bahwa Indonesia harus menjaga tren penurunan kasus aktif yang terjadi dalam dua bulan terakhir, yaitu menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari menjadi 108.032 kasus pada 15 April.

“Penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun. Kita pernah mengalami 14-15 ribu kasus per hari pada bulan Januari 2021 tapi kini berada di kisaran 4-6 ribu kasus per hari,” ujarnya.

Tren kesembuhan juga terus mengalami peningkatan. Pada 1 Maret tercatat sebanyak 1.151.915 pasien yang sembuh atau 85,88 persen dari total kasus, sedangkan pada 15 April meningkat menjadi 1.438.254 pasien sembuh atau telah mencapai 90,5 persen sembuh dari total kasus.

Presiden Jokowi menyampaikan, tren penanganan COVID-19 yang positif tersebut harus terus dijaga, termasuk melalui kebijakan peniadaan mudik yang diambil oleh pemerintah. “Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik. Untuk itulah pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat,” ujar Presiden. 

(FID/UN)

Pemerintah Siap Tagih Piutang Dana BLBI Rp110,454 Triliun

Redaksi    Jumat, April 16, 2021    Comment   

Pemerintah Siap Tagih Piutang Dana BLBI Rp110,454 Triliun

Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai rapat Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/4/2021). (Foto: Humas Kemenko Polhukam)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah sudah menghitung angka paling aktual yang akan ditagih terkait aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hasil hitung terbaru menyatakan bahwa piutang itu berjumlah Rp110,454 triliun.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

“Hitungan terakhir per hari ini, tadi, tagihan utang dari BLBI ini setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang, kemudian pergerakan saham, dan nilai-nilai properti yang dijaminkan, per hari ini yang kemudian menjadi pedoman adalah sebesar Rp110.454.809.645.467,” ujarnya.

Mahfud menerangkan, total piutang Rp110,454 triliun tersebut terdiri dari enam macam tagihan, antara lain tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar Rp101 triliun dan berbentuk properti bernilai lebih dari Rp 8 triliun.

“Lalu ada yang bentuknya rekening uang asing, kan itu bergerak terus angkanya. Ada yang berbentuk saham,” terangnya.

Dari berbagai jenis tagihan itu, ungkap Menko Polhukam, terdapat 12 permasalahan yang terjadi yang menghambat tuntasnya upaya penagihan. Kompleksitas permasalahan tersebut mulai dari properti yang dijaminkan sudah berpindah tangan karena digugat pihak ketiga hingga aset yang sudah berpindah ke luar negeri.

Mahfud menyebutkan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sudah menyiapkan solusi untuk menjawab masing-masing permasalahan tersebut. “Ada aset yang sudah berpindah ke luar negeri. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Ya kita antarnegara, bisa pakai interpol dan lain-lain, tadi Menkumham [Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia] sudah menyampaikan cara-cara itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud meminta kesadaran para pemilik utang untuk menyelesaikan kewajiban mereka pada pemerintah. “Tentu diharapkan kepada mereka yang merasa punya utang, dan kami punya catatannya, akan sangat baik kalau secara sukarela, secara voluntary, datang ke pemerintah, ke Menteri Keuangan,” ujarnya.

Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada tanggal 6 April 2021

Dituangkan dalam Keppres 6/2021 yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini, pembentukan satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

Susunan organisasi Satgas ini terdiri dari pengarah dan pelaksana. Pengarah terdiri dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Marinves, Menkeu, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri. Sedangkan struktur pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tujuh orang anggota. 

(HUMAS KEMENKO POLHUKAM/UN)