Berita Borneotribun.com Hari ini -->

Senin, 11 Oktober 2021

Tingkatkan Kepercayaan Publik, AMSI Rumuskan Indikator Kepercayaan Media Digital

Tingkatkan Kepercayaan Publik, AMSI Rumuskan Indikator Kepercayaan Media Digital
Tingkatkan Kepercayaan Publik, AMSI Rumuskan Indikator Kepercayaan Media Digital. 

BorneoTribun Jakarta -- Kehadiran media sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat, akuntabel, dan independen bagi masyarakat. Terlebih saat ini, ketika begitu banyak mis dan disinformasi yang beredar di media sosial sehingga memperparah polarisasi di masyarakat. Peran media krusial sebagai sumber rujukan (clearing house) di tengah banjir informasi tersebut.

Di sisi lain kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media digital tidak seperti yang diharapkan. Berdasarkan laporan Digital News Report 2021 yang diluncurkan Reuters Institute, tingkat kepercayaan publik terhadap media secara rata-rata global meningkat selama masa pandemi dibandingkan periode sebelumnya, dari 44% menjadi 50%. Sedangkan tingkat kepercayaan publik Indonesia pada media ada pada angka 39%. 

Kepercayaan publik Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan publik di Hongkong, Malaysia, Jepang, Australia, Singapura dan Thailand. 

Karena itu Asosiasi Media Siber Indonesia melibatkan sekitar 50 perwakilan anggota dari berbagai wilayah dan pengurus, merumuskan panduan dan indikator kepercayaan media digital dengan menyelenggarakan pertemuan para pihak di Tangerang Selatan pada 8-10 Oktober 2021 dan lalu. Kegiatan yang sama akan dilakukan Makassar pada 15-17 Oktober 2021 mendatang. Kedua kegiatan tersebut terselenggara atas dukungan dari Internews dan USAID MEDIA.

Wenseslaus Manggut, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia mengatakan langkah ini dilakukan agar kepercayaan publik terhadap media digital terus meningkat. “Sebagai penjaga demokrasi, kepercayaan publik bagi media online sangat diperlukan, karena hal itu juga berdampak pada aspek bisnis keberlanjutan (sustainability) media digital ke depan,” kata Wenseslaus Manggut di Jakarta, Senin (11/10).

Ia juga menambahkan langkah ini sejalan dengan upaya Kelompok Kerja Media Sustainability Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas media digital. “Dewan Pers akan mengeluarkan regulasi baru agar ekosistem media digital semakin baik. Perumusan pedoman dan indikator ini merupakan jalan menyambut regulasi baru Dewan Pers tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan riset berbagai lembaga di tingkat internasional  menunjukkan rendahnya kepercayaan publik pada media digital karena rendahnya pengetahuan publik tentang bagaimana cara kerja media, serta buruknya transparansi media. Karena itu proses perumusan indikator kepercayaan publik yang dilakukan AMSI juga mengundang organisasi masyarakat sipil dan agensi iklan yang selama ini aktif bersinggungan dengan media digital. 

Hadir saat pertemuan di Tangerang Selatan yaitu Siti Juliantari Rachman (Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch/ ICW). AMSI juga mengundang Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant Care), Kepala Newsroom Kantor Sekretariat Presiden Widiarsi Agustina, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz dan Managing Director Wavemaker Indonesia Amir Suherlan.  Mereka  menyampaikan pandangan dan masukan secara daring. 

Rencananya saat pertemuan di Makassar AMSI akan mengundang pemantik diskusi dari unsur perwakilan pemerintah lokal, pemerintah pusat, organisasi non pemerintah lokal serta akademisi  untuk menyampaikan indikator kepercayaan media digital berdasarkan perspektif masing-masing lembaga. “Kehadiran narasumber eksternal ini sebagai bentuk komitmen untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak. AMSI akan membentuk Tim khusus untuk merumuskan panduan dan indikator kepercayaan media digital ini,” kata Wahyu Dhyatmika menambahkan. 

Sementara itu Eric Sasono, Chief of Party Internews menambahkan Internews dan USAID melalui Program MEDIA menyampaikan mendukung upaya ini karena keberadaan media diperlukan untuk menjaga demokrasi. “Perumusan trust indicators ini menjadi cara untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus untuk mendukung model bisnis media digital,” ujarnya. (*) 

Minggu, 10 Oktober 2021

Munas I Virtual, Ahmad Yani Budi Santoso Nahkodai RADESA Indonesia


Virtual, Munas RADESA 

BorneoTribun Kendal, Jateng Relawan Desa Nusantara (RADESA) melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke 1 secara Virtual yang diikuti kurang lebih 100 relawan dari 33 Provinsi di Indonesia, Sabtu (9/10/2021).

Sesuai agendanya, RADESA yang merupakan sebuah lembaga dan wadah bagi Relawan Desa untuk berkarya dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat desa yang berdaulat dengan berlandaskan semangat gotong royong. Munas Radesa tersebut mengusung tema "Wujudkan Relawan Desa Yang Partisipatif, Inovatif dan Demokratis".

Ahmad Nasirin perwakilan RADESA Kendal, Jawa Tengah mengucapkan Selamat dan Sukses atas terlaksananya Munas RADESA I ini.

"Semoga bermanfaat untuk kemajuan desa diseluruh Indonesia dan selamat kepada ketua umum yang terpilih nantinya. Semoga amanah," Ucapnya.

Sejak tahun 2020 hingga saat ini telah terbentuk 1.743.343 Relawan Desa seluruh Indonesia yang tersebar di 74.953 desa, dan hingga saat ini selalu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di desanya masing-masing.

"Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan MUNAS RADESA I, bahwa peran aktif relawan-relawan desa harus terus dimobilisasi menuju terwujudnya desa mandiri dan masyarakat yang sejahtera," Bebernya.

MUNAS RADESA I kali ini dihadiri dan dibuka oleh Ir. Yucundianus Lepa.,M.Si., Advisor Menteri Desa PDTT RI yang sekaligus didaulat sebagai Pembina RADESA bersama Bapak Ahmad Iman Syukri Staf Khusus Menteri Desa PDTT RI sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dalam sambutannya, Ia menyampaikan bahwa kemunculan RADESA harus mampu mendorong terwujudnya masyarakat dan desa yang berdaulat secara merata.

“Lebih baik maju satu langkah dilakukan oleh 1.000 desa secara bersama-sama, daripada maju 1.000 langkah tetapi hanya dilakukan oleh satu desa," Tegas Yucundianus.

Dalam MUNAS RADESA I ini, terpilih secara aklamasi Ahmad Yani Budi Santoso sebagai ketua umum.
Selain itu, disepakati juga visi-misi dan AD-ART sebagai dokumen resmi lembaga.

“Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kepada saya sebagai ketua umum. Semoga kehadiran RADESA mampu menggerakkan beragam potensi relawan desa yang tersebar di seluruh pelosok desa di Indonesia. Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dan lembaga apapun yang memiliki visi-misi sama untuk memajukan desa,” ujar ketua umum terpilih.

Adapun visi RADESA adalah mendorong terwujudnya masyarakat desa yang kuat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Sedangkan misinya fokus pada;
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa;
2. Pengembangan ekonomi
desa yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan desa yang merata dan
berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian desa;
6. Penegakan tata kelola desa yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya;
7. Persamaan hak bagi seluruh warga desa dengan memberikan kesempatan yang sama;
8. Pengelolaan pemerintahan desa yang inklusif, efektif, dan inovatif dan,
9. Sinergitas pemerintah desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Reporter : Ahmad N


Sabtu, 09 Oktober 2021

Ditikung, Pengusaha Tambang Batu Granit Berizin Di Bengkayang Menjerit

Ditikung, Pengusaha Tambang Batu Granit Berizin Di Bengkayang Menjerit
Ditikung, Pengusaha Tambang Batu Granit Berizin Di Bengkayang Menjerit. 

Borneotribun Bengkayang, Kalbar -- Pengusaha Tambang Batu Granit Berizin di Kabupaten Bengkayang terancam tutup akibat persaingan usaha yang kurang kondusif di kalangan para kontraktor, baik usaha skala besar maupun usaha kecil di bidang kontruksi jalan maupun jembatan.

Seperti yang di ungkapkan salah satu pengusaha Batu Granit saat awak media ini melakukan investigasi terhadap keberadaan sebuah lokasi pengolahan hasil eksplorasi dari bahan tambang Batu Granit di Dusun Jaku Desa Bakti Mulya.

Kepada media ini Tjin Sin Jung (Ajung) mengatakan Pabrik Batu CV Alam Jaya miliknya adalah usaha yang sudah resmi dan punya izin.
Dalam hal ini, kami merasa keberatan terhadap adanya penjualan batu yang tidak memiliki izin.

"Masa mereka lebih berkuasa menjual batu untuk pekerjaan proyek. Terus terang, kami bingung kog pekerjaan proyek-proyek itu mau menggunakan bahan atau batu yang belum punya izin,  bahkan tidak bayar pajak," Ucap Ajung, Sabtu (9/10/2021).

"Kami sangat merasa keberatan sebab kami jual batu harus ada pajaknya dan ini merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Harapan kami kepada Pemerintah Daerah harus mengambil sikap tegas untuk mereka yang belum punya izin harus dihentikan sebelum izin usaha mereka ada, Kalau izin mereka ada kita tidak keberatan kalau memang mereka mau usaha yang penting resmi," Tegas Ajung.

Ditempat terpisah, salah satu warga masyarakat Bengkayang, Yupen mengomentari proyek yang sedang berjalan di kota bengkayang.

Menurutnya, Proyek pengerjaan jalan beserta Parit Jalan tersebut (Drainase) yang ada di kota Bengkayang perlu pengawasan dari pihak terkait tentang kelayakan material yang digunakan.

"Ini proyek negara yang bersumber dari pajak, jangan sampai menggunakan bahan material yang belum jelas izin penambangannya. Tanpa pengawasan, bisa saja merugikan negara dan masyarakat," Pungkas Yupen.

Menanggapi keluhan tersebut, Heri Fitradi Kepala Bidang Jasa Marga Kabupaten Bengkayang, saat di konfirmasi oleh awak media ini menjelaskan, terkait masalah batu yang di gunakan dalam pelaksanaan proyek tersebut kalau masalah izin jelas kami tidak sampai ke sana. Tapi yang jelas lagi sedang di urus oleh yang bersangkutan.

"Lokasi kuari itu yang kami tahu punya Pak iyan dan masih tahap pengurusan izin dan sudah sampai kemana Proses izinnya kami masih belum mendapatkan info lebih lanjut," Ujar Heri.

Sementara Pemilik Kuari Dusun Pakengk Desa Bakti Mulya, Iyan saat dihubungi awak media ini via WhatsApp menjelaskan Kalau Kuari miliknya sudah memiliki Izin.

"Yang tidak ada izin Galian C tu kalau bisa mereka tidak boleh jual, Usahakan mereka harus ada izin Galian C. Sementara saya kan punya ijin, di Bengkayang ini yang punya izin hanya saya dengan Pak Ajung ja. Pasarkan Jak punya saya kalau ada proyek-proyek besar di Bengkayang," Tutup Iyan.

Reporter : Rinto Andreas/Injil

Konsisten Kontribusikan Solusi TIK untuk Tanggulangi Pandemi di Indonesia, Huawei Dianugerahi Inspiration Award 2021

Konsisten Kontribusikan Solusi TIK untuk Tanggulangi Pandemi di Indonesia, Huawei Dianugerahi Inspiration Award 2021
Konsisten Kontribusikan Solusi TIK untuk Tanggulangi Pandemi di Indonesia, Huawei Dianugerahi Inspiration Award 2021.

BorneoTribun Jakarta -- Keseriusan dan konsistensi Huawei dalam mengontribusikan solusi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikembangkannya untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia mendapatkan apresiasi tinggi dari publik. Dan Huawei merupakan PMA pertama yang mendapatkan anugerah tersebut di acara malam penghargaan yang diadakan di Jakarta, sabtu (9/10/2021). 

Pada penganugerahan Inspiration Award 2021 bertema #Bangkitbareng yang diinisiasi oleh PT Republika Media Mandiri, Huawei Indonesia mendapat penghargaan sebagai perusahaan inspiratif pendorong kebangkitan di masa pandemi. Anugerah Inspiration Award kepada Huawei Indonesia diserahkan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Dalam sambutannya pada malam penganugerahan Inspiration Award 2021, Irfan Junaidi, Pemimpin Redaksi Republika mengatakan, “Atas bakti selama pandemi, Huawei Indonesia layak dianugerahi penghargaan sebagai perusahaan inspiratif pendorong kebangkitan di masa pandemi ini. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi kami yang tinggi terhadap upaya penuh komitmen Huawei Indonesia dalam membantu bangsa ini untuk mampu menanggulangi pandemi dan bangkit bersama.”

Hadir menerima penghargaan, Director of Government Affairs Huawei Indonesia, Yenty Joman menegaskan kembali komitmen Huawei Indonesia untuk terus mengontribusikan solusi TIK yang dikembangkan guna turut mewujudkan aspirasi dan visi bangsa, termasuk Visi Indonesia Emas yang menjadi cita-cita bersama.

“Dengan segenap kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih atas anugerah penghargaan Inspiration Award 2021 yang diberikan sebagai tanda apresiasi atas kontribusi Huawei Indonesia selama pandemi,” ujar Yenty. “Ini merupakan wujud komitmen panjang Huawei yang telah dibangun sejak hadir beroperasi di Indonesia lebih dari 21 tahun lalu, untuk selalu menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menjadi negara terdepan di dunia yang mampu mengantisipasi berbagai macam tantangan, disrupsi dan peluang. Kontribusi kami di bidang TIK untuk Indonesia akan terus kami lanjutkan.”

Kontribusi Huawei Selama Pandemi

Penghargaan Inspiration Award 2021 diberikan kepada Huawei Indonesia atas peran aktifnya yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam membantu Indonesia menghadapi pandemi melalui sumbangsihnya di bidang TIK.

Kontribusi Huawei Indonesia tercatat sangat beragam. Mulai dari membangun infrastruktur telekomunikasi darurat di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, pada awal pandemic di tahun 2020. Terkait dengan keseriusan dalam mendukung konektivitas telekomunikasi, Huawei Indonesia bersama Telkomsel dan pemerintah melalui BAKTI Kominfo RI, berkolaborasi menghadirkan jaringan broadband 4G LTE di wilayah terluar Indonesia.

Melalui sinergi tersebut, jumlah masyarakat yang sebelumnya terkendala konektivitas dalam melakukan kegiatan kelas online di masa pandemi, diharapkan akan terus berkurang dan jaringan broaband 4G LTE akan makin merata. Harapannya, program pembelajaran jarak jauh yang diamanatkan pemerintah dalam rangka mitigasi pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi isu kritis di daerah-daerah tersebut

Di bidang kesehatan, Huawei memberi dukungan sistem untuk telemedis dan pemasangan peralatan komunikasi di titik-titik kritis termasuk di 600 rumah sakit rujukan. Huawei juga menghadirkan solusi cloud berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk mempercepat diagnosis pasien Covid-19 hingga enam kali lipat dengan tingkat akurasi hingga 93 persen. Huawei Indonesia baru-baru ini mengatur pengiriman peralatan medis untuk menyediakan pasokan dan peralatan medis untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani pasien Covid-19.

Sementara itu untuk dunia pendidikan, Huawei Indonesia memberi dukungan e-Learning Management System di perguruan tinggi-perguruan tinggi. Selain itu, Huawei secara aktif melakukan serangkaian kegiatan alih pengetahuan dan teknologi yang ditujukan bagi perguruan tinggi-perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mampu menghasilkan SDM bertalenta digital yang berkompetensi tinggi meskipun di tengah situasi pandemi sesuai dengan program 100.000 Talenta Digital. Kegiatan alih pengetahuan di bidang teknologi digital mutakhir dan keamanan siber juga terus dilakukan Huawei Indonesia di masa pandemi dengan menggandeng pemerintah, pelaku industri, akademia, komunitas dan media.

Huawei Indonesia juga turut menggelar “Berbagi Untuk Negeri – I Do Care” di 15 kota di Indonesia dalam rangka memperingati bulan suci Ramadhan dan Idul Adha 1442H. Melalui program tersebut, Huawei Indonesia secara simbolis memberikan santunan kepada 30 panti asuhan dan hewan kurban kepada 30 masjid dengan protokol kesehatan yang ketat, acara yang dipandu secara live-streaming dari Jakarta tersebut juga diikuti 15 kota lain secara bersamaan. Terhadap masyarakat terdampak, Huawei Indonesia juga turut memberikan berbagai bantuan, dari penyediaan APD, bahan pokok, hingga menggelar program vaksinasi untuk karyawan dan keluarganya.

Sb: Rilis

Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur di Hentikan


Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono 

BorneoTribun Jakarta Bareskrim Polri mengerahkan tim asistensi terkait dengan kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, tim asistensi itu untuk melakukan pendampingan terhadap Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait dengan proses hukum kasus tersebut. 

"Hari ini tim asistensi Wasidik Bareskrim, dipimpin Kombes Helfi Assegaf dan tim berangkat ke Polda Sulsel," kata Argo kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (9/10).

Menurut Argo, tim asistensi Bareskrim Polri tersebut bakal bekerja secara profesional. Bahkan, ditegaskan Argo, apabila nantinya ditemukan bukti baru maka, Polisi bakal kembali membuka perkara tersebut.

Diketahui, Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel menghentikan proses penyelidikan kasus itu. Pasalnya, aparat tidak menemukan barang bukti yang kuat terkait dengan perkara tersebut. 

"Kalau ada bukti baru bisa dibuka kembali," ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut.

Argo sebelumnya memastikan bahwa penanganan proses hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. 

Dalam hal ini pihak kepolisian sudah melakukan tindaklanjut dari adanya laporan terkait hal itu ke Polres Luwu Timur pada tanggal 9 Oktober 2019.

Setelah menerima laporan itu, Polisi mengantar ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

"Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan," ucap Argo.

Sementara itu, dari laporan hasil asesmen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya. 

"Karena setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk dipangkuan ayahnya," ujar Argo.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan normal. Serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.

Argo mengungkapkan, hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut. Sementara, anak laki-lakinya tidak ada temuan atau kelainan juga.

Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pun pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut. 

"Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan," ucap Argo.

Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 juga telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya.

Reporter : Tim Liputan

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno