Berita Borneotribun.com Hari ini -->

Rabu, 15 Maret 2023

Pengacara Anak Sulianto Harun Bicara Peluang Damai dengan Yasir

Pengacara Anak Sulianto Harun Bicara Peluang Damai dengan Yasir
Foto Yesaya Tampubolon.
Ketapang, Kalbar - Ketapang, Kalbar - Kuasa hukum Dwi Gatra Sakti anak Sulianto Harun, Yesaya Tampubolon buka peluang kasus yang menjerat Yasir Ansari diselesaikan melalui restorative justice namun perkara Pidana yang menjadi substansi utama tetap diproses.

Meskipun Yasir kini telah ditahan oleh penyidik Polres Ketapang sejak 3 Februari 2023 lalu atas dugaan penipuan dan atau penggelapan dana tambang sebesar Rp 5 miliar.

"Bisa pintu Restorative Justice (RJ) kita tidak menghiraukan kepada Yasir (Tersangka) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peluang tersebut, saya pikir bisa saja. Kita menghargai azas musyawarah sebagai hukum tertinggi," disamping peraturan terkait restorative justice, ujar Yesaya, Selasa malam (14/03/23) di Ketapang. 

Menurut Yesaya, peluang penyelesaian perkara secara restorative justice bisa saja terjadi meskipun perkara ini sudah ditangani polisi maupun kejaksaan jika tercapai kesepakatan. 

Tentunya, Kesepakatan tersebut ucap Yesaya adalah Yasir harus mengembalikan kerugian uang yang telah Ia terima dari klienya. 

Yesaya menepis anggapan kasus ini bermotif politik lantaran nama besar Yasir sebagai anak dari almarhum Morkes Effendi mantan bupati Ketapang dua periode.

Kata dia, kasus ini adalah murni pidana, dimana ada pihak yang telah dirugikan yakni kliennya karena adanya dugaan tindak pidana yakni tipu-gelap.

"Saya ndak kenal dengan dia dan tidak ada juga kaiatan klien saya dengan urusan seperti itu, lha wong klien saya murni pengusaha kok, tidak ada politik-politik," tegasnya. 

Saat awal-awal Yasir ditahan di Mapolres Ketapang, Yesaya mengaku dihubungi beberapa orang menawarkan penyelesaian dengan cara pengembalian dana. 

Namun, aktualisasi yang ditawarkan beserta jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan kerugian yang diderita klienya dan tidak ada proses yang lebih lanjut yang dilakuka  oleh orang-orang tersebut.

"Ada orang yang mengaku keluarga Yasir menawarkan untuk memberikan uang Rp 1 M dan tanah dan meminta perkara ini untuk dilakukan kesepakatan damai. Saya menganggap bahwa kerugian Klien saya terbilang cukup besar dan tidak bisa digantikan atau disubstitusikan dengan lainnya" Sehingga sampai detik ini, rencana perdamaian tersebut belum dilakuka  oleh pihak Yasir (Tersangka) Kepada Klien saya.

Sebagai informasi, Yasir dilaporkan oleh Dwi Gatra Sakti pada bulan Juni 2022 lalu atas dugaan pasal penipuan atau penggelapan. 

Polisi sudah memeriksa beberapa orang saksi dan memanggil Yasir untuk diperiksa. 

Dalam 3 kali panggilan polisi,  Yasir mangkir tidak hadiri panggilan tersebut. Sehingga polisi melakukan tindakan tegas dengan menjemput paksa Yasir saat berada di Pontianak. 

Yasir sempat menolak ditersangkakan dengan melayangkan gugatan praperadilan.

Hakim tunggal PN Ketapang, Josua N Tobing, SH menolak gugatan tersebut pada Selasa 13 Maret 2023 dan menyatakan prosedur penahanan dan penyidikan polisi sesuai dengan aturan  

Sehingga, kasus pidana ini tetap berlanjut sampai persidangan dan pembuktian, karena kami tidak akan mencampuri kewenangan lembaga Yudikatif dalam persidangan di kemudian hari. Namun, jika Yasir memberikan rencana perdamaian yang dapat dicerna dan dalam batas penalaran yang wajar kepada saya dan atau Klien saya, maka kembali lagi bahwa peraturan yang telah dibuat tersebut akan kami junjung tinggi.

Oleh: Muzahidin

Selasa, 14 Maret 2023

Resmikan Gereja Stasi Tapang Siak, Aron Berpesan Umat Harus Aktif

Peresmian Gereja Santo Paulus stasi tapang Siak, Desa Sungai lawak, Kecamatan Nanga Taman.
Sekadau, Kalbar - Bupati Sekadau resmikan gereja Santo Paulus stasi tapang Siak, Desa Sungai lawak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Minggu kemarin (12/3/2023). 

"Pembangunan Gereja sebagai bagian dari pembangunan iman umat Katolik, merupakan kewajiban pemerintah daerah dan sudah jadi bagian dari pembangunan secara menyeluruh," kata Bupati Sekadau. 

"Harapan kami ke depan ketika Gereja, sudah dibangun yang lebih penting lagi adalah umat harus aktif, jangan ramai pada waktu peresmian saja, setelah peresmian  minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga pelan pelan hilang," kata Bupati. 

Lebih lanjut kata Bupati, perlu disampaikan bahwa di Kabupaten Sekadau masih banyak Gereja yang harus pemda bantu.

Selain itu, perlu bantuan dari semua pihak dan uluran tangan pemerintah daerah dan Kita bersyukur beberapa tahun terakhir ini bantuan pemerintahan untuk rumah ibadah cukup besar.

"Hanya saja untuk kabupaten sekadau, jumlah kita Katolik memang besar, tidak sebanding dengan yang lain yang kecil-kecil itu terutama dari segi kualitas dan segi-segi lainnya, dan harapan saya umat tetap aktif di Gereja dan jangan sampai anak-anak ada yang putus sekolah apalagi kita sekarang ini kekurangan guru," pungkas Aron. 

Sementara itu dalam pembukaan gedung Gereja Katolik, Uskup Valentinus mengatakan penting sekali berkoordinasi dengan pemerintahan dalam hal pembangunan dan peresmian gereja seperti ini. 

"Meskipun sudah diberkati, tapi kalau Bupati tidak meresmikan dan mengijinkan penggunaannya, artinya Gereja tidak boleh dipakai dan karena itulah dalam hukum kanonik dalam hukum Gereja, itu ada aturan, jika pembangunan Gereja itu selesai diserahkan oleh kontraktor kepada pastor paroki, pastor paroki memohon untuk peresmian Gereja oleh pemerintah Daerah sebagai penguasa Wilayah dan kepada Uskup sebagai pemilik  atas nama Keuskupan untuk memberkati Gereja, "jelas Uskup. 

"Kedepannya nanti saya atau kami akan membuat modul supaya dimana-mana peresmian gereja itu mengikuti tatacara yang berlaku secara resmi dalam lingkup keuskupan maupun pemerintahan kita harus menghormati pemerintahan dan pada umumnya pada saat pita digunting itu diserahkan dokumen peresmian dan izin operasional penggunaan, tapi karena ini masih baru dokumen, itu akan menyusul maka dengan ini umat disini boleh menggunakan Gereja ini karena ada izin dari Bupati," ujar Uskup. 

Hadir mendampingi Bupati yaitu kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepala dinas anggota DPRD, Ayub dan Hasan, Camat Ng Taman, pengurus DPP Paroki Nanga Taman, Kepala Desa Sei Lawak-Yohanes, Ketua BPD, Kornelius Nene, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat dan sejumlah undangan lainnya.

Oleh : Tim Liputan
Editor : R. Hermanto 

Forsesdasi Di Ketapang, Ria Norsan Sebut IPM Fokus Utama

 
Rapat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.
Ketapang, Kalbar - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus utama yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) se-Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini karena dalam penerapan peningkatannya, Sekretaris Daerah memiliki peranan penting untuk mensinergikan dan meningkatkan seluruh program pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., saat membuka acara tersebut yang digelar di Hotel Grand Zuri, Kabupaten Ketapang, Selasa (14/3/2023).

"Upaya kita bersama untuk terus bersinergi dalam mengimplementasikan seluruh program untuk meningkatkan IPM melalui langkah-langkah konkrit untuk percepatan harus kita lakukan," ungkap Ria Norsan.

Pada tahun 2022 yang lalu, capaian IPM Provinsi Kalimantan Kalbar di angka 68,63 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yakni menjadi 67,90 meningkat 0,73 poin. Berbagai upaya peningkatan IPM Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilakukan secara maksimal.

"Saya berharap dengan kedudukan strategis Sekda ini, akan menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian program pemerintah daerah. Mari bersama kita menggali permasalahan yang ada di masyarakat, dengan demikian program yang akan dijalankan dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, apalagi bila terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat," ujarnya.

Dirinya juga menekankan bahwa aksi percepatan peningkatan IPM Provinsi Kalbar harus selaras dengan program Indeks Desa Membangun atau Desa Mandiri dan juga Program Bangga Kencana serta upaya penurunan angka stunting di Indonesia khususnya di Provinsi Kalbar.

"Ketiga program tersebut saling terkait dan akan berdampak kepada pembangunan SDM di Kalbar. Masing-masing Pemerintah Daerah  diharapkan dapat mencermati setiap nilai-nilai indikator IPM yang harus ditingkatkan dan mengupayakan perbaikan melalui perencanaan program dan penganggaran efektif," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Ketapang H. Farhan S.E., M.Si., mengutarakan bahwa IPM Kabupaten yang dikenal sebagai penghasil Ale-ale dan Kerupuk Amplang ini naik di angka 67,92 dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 67,43. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga berkomitmen akan terus melakukan berbagai inovasi untuk menaikkan IPM di kabupaten guna turut serta mendongkrak IPM Provinsi Kalimantan Barat.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen, agar bagaimana kita bersama-sama membuat rencana aksi dengan berbasis data untuk mendorong IPM lebih baik," ungkapnya.

Lanjutnya, dalam rangka mendorong IPM di Kabupaten Ketapang khususnya pada sektor pendidikan, dirinya berharap Pemerintah Provinsi Kalbar  membentuk Tempat Kegiatan Belajar Mengajar (TKBM). Dirinya mengakui bahwa TKBM di Kabupaten Ketapang masih minim.

"Dalam konteks pendidikan, kami (Pemkab Ketapang) mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk membentuk TKBM, sesungguhnya di Kabupaten Ketapang sendiri tidak terlalu banyak TKBM. Jika TKBM banyak, tentu bisa mengatasi anak-anak kita yang putus sekolah", pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Kalbar juga berkesempatan  menyerahkan sepeda motor bagi Kepala Desa yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang berhasil meraih kategori Desa Mandiri.(aws)

Editor : R. Hermanto 

Kabar Baik Untuk Pelaku UMKM, Telah Hadir Permodalan Berbasis Syariah

Gebyar Kalimantan Barat 2023 bertajuk Gema Ekonomi Syariah.
Pontianak, Kalbar - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. membuka Opening Ceremony Gebyar Kalimantan Barat 2023 bertajuk Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat 2023 bertempat di Aula Masjid Raya Mujahidin Jl. Jenderal A.Yani Pontianak, Senin (13/3/2023).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan dapat mensinergikan dan meningkatkan kualitas UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Tak hanya itu, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian ke arah yang lebih baik. 

Dewasa ini kita melihat masyarakat yang memanfaatkan produk keuangan Syariah tidak hanya dari kelompok umat muslim saja, ini menunjukan sisi lain bedanya potensi keuangan Syariah seiring dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia serta tantangan domestik dan tantangan global.

"Dengan produk-produk halal, saya rasa bisa membawa UMKM kita semakin baik kedepannya. Mudah-mudahan industri-industri semakin berkembang dengan adanya pertumbuhan ekonomi Syariah ini. Sekarang ini kita melihat sudah hampir seluruh Bank sudah berbasis Syariah, bahkan saya melihat tidak hanya nasabah-nasabah yang beragama muslim saja yang menjadi nasabah Syariah, bahkan non muslim juga sudah banyak yang ikut berpartisipasi, karena bagi hasilnya jelas," ungkap Wagub Kalbar.

Seperti kita ketahui, pada masa pandemi covid-19 melanda khususnya di Provinsi Kalimantan Barat cukup banyak UMKM yang terpuruk bahkan sampai ada yang tumbang. Namun, ini setelah covid-19 sudah mulai mereda, UMKM di Provinsi Kalimantan Barat bergerak cepat, tumbuh kembali sehingga geliat ekonomi pun mulai pulih kembali.

"Artinya UMKM adalah ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi, untuk itu mari kita galakan semua yang bersifat UMKM baik dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional bahkan sampai ke tingkat Internasional," jelasnya.

Kemudian dirinya juga mengatakan bahwa UMKM di Provinsi Kalimantan Barat  jumlahnya cukup banyak namun ada sebagian yang terkendala terkait permodalan. Oleh karenanya Mantan Bupati Kabupaten Mempawah dua periode siap menjembatani hal tersebut bersama stakeholder terkait, agar dapat mengusahakan penyedian modal bagi para pelaku UMKM tersebut. 

"UMKM kita kendalanya adalah permodalan, saya tanya  kepada mereka (Pelaku UMKM). Saya bilang tidak usah khawatir, sekarang dari Bank Indonesia, Bank Kalbar, Bank Konvensional lainya juga Bank Syariah sudah siap dengan program-programnya untuk membantu UMKM yang ada di Kalimantan Barat dan Indonesia," terangnya. (irf)

Editor : R. Hermanto 

Ratusan Personel Gabungan TNI-POLRI Amankan Eksekusi Lahan Di Parit Haji Husin 2

Ratusan Personel Gabungan TNI-POLRI Amankan Eksekusi Lahan Di Parit Haji Husin 2
Ratusan Personel Gabungan TNI-POLRI Amankan Eksekusi Lahan Di Parit Haji Husin 2.

Pontianak, Kalbar - Sejumlah aparat gabungan TNI-POLRI diterjunkan dalam pengamanan eksekusi lahan oleh petugas Pengadilan Negeri Pontianak, selasa (14/3/23).

Apararat gabungan dari Polresta Pontianak, Direktorat Samapta Polda Kalbar dan Kodim 1207 Pontianak melaksanakan apel pengamanan dihalaman pertokoan jl.Paris 2 pontianak Tenggara selasa pagi.

Wakapolresta Pontuanak AKBP N.B.Darma saat memimpin apel menekankan pada sekuruh personel yang terlibat pengamanan "agar mengutamakan pendekatan kemanusiaan,tidak arogan dan tetap menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun obyek yang kita amankan," Tegasnya.

Ratusan Personel Gabungan TNI-POLRI Amankan Eksekusi Lahan Di Parit Haji Husin 2
Ratusan Personel Gabungan TNI-POLRI Amankan Eksekusi Lahan Di Parit Haji Husin 2.

Diketahui lahan seluas 340 m2 x 45M2 yang menjadi obyek eksekusi sudah mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 141/pdt/G/2015/PN Ptk,Keputusan Pebgadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 44/PDT/201 7/PT KALBAR dan terakhir keputusa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3030 K/pdt/2017 yang memenangkan pemohon.

Kegiatan eksekusi dimulai pada pukul 08.00 wib diawali dengan pembacaan keputusan Ketua pengadilan Negeri Pontianak yang dibacakan oleh panitera Pengadilan untuk melaksanakan pengosongan sembilan unit rumah yang berdiri diatas lahan obyek putusan pengadilan.

Dengan pengamanan yang cukup ketat eksekusi berjalan lancar tanpa ada perlawanan dari pihak termohon dan berakhir pada pukul 13.00 wib.

Berita ini telah ditayangkan Sekadaucom dengan judul "Drama Eksekusi Lahan Pontianak Berakhir Damai, Gabungan TNI-POLRI Terjun Mengamankan".

(yakop/ian)

LAZISMU dan Polsek Singkawang Utara Bahu-membahu Bantu Warga Terdampak Banjir

LAZISMU dan Polsek Singkawang Utara Bahu-membahu Bantu Warga Terdampak Banjir
LAZISMU dan Polsek Singkawang Utara Bahu-membahu Bantu Warga Terdampak Banjir.

Singkawang, Kalbar - Personel Polsek Singkawang Utara Polres Singkawang Polda Kalbar telah melaksanakan kegiatan monitoring dan Pengamanan kegiatan penyaluran sembako dari LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) dalam rangka membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir di Kel. Semelagi Kecil, Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang, Senin (13/3/2023).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Singkawang, Paryanto,SE, Lurah Semelagi Kecil, Kusnadi, Ketua LPM Kel. Semelagi Kecil, Pengurus LAZIMU Kota Singkawang, Babinkamtibmas Kel. Semelagi Kecil, Ketua Rt.07 dan Ketua Rt.05 Kel. Semelagi Kecil.

Kapolres Singkawang melalui Kapolsek Singkawang Utara Akp Parnadi,SH menuturkan, Personel Polsek Singkawang Utara melakukan monitoring dan Pengamanan kegiatan penyaluran sembako dari LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) dalam rangka membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir,

"Jumlah paket yang disalurkan sebanyak 304 paket dengan rincian terdiri dari, 2 kaleng Kornet, 2 Bungkus Biskuit Makanan Tambahan Balita, 5 Bungkus Indomie, warga Kel. Semelagi Kecil, Kec. Singkawang Utara yang terdampak banjir penerima bantuan sembako sebanyak 304 KK adalah warga RT. 05,06,07,08,09,10 dan 11.

Kegiatan penyaluran bantuan sembako tersebut diberikan langsung secara simbolis oleh pengurus LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Singkawang kepada Ketua LPM Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara dan penyaluran dilanjutkan Door to door ke rumah warga korban banjir, Pungkasnya.

(ian/yako)

Gubernur Kalimantan Barat Ajak Kabupaten Sintang Berkerja Berdasarkan Data yang Valid untuk Program Pembangunan Tahun 2024

Gubernur Kalimantan Barat Ajak Kabupaten Sintang Berkerja Berdasarkan Data yang Valid untuk Program Pembangunan Tahun 2024
Gubernur Kalimantan Barat Ajak Kabupaten Sintang Berkerja Berdasarkan Data yang Valid untuk Program Pembangunan Tahun 2024.

Sintang, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2024 di Gedung Pancasila Sintang pada hari Selasa (14/3/2023). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan arahan kepada seluruh stakeholder Kabupaten Sintang untuk bekerja berdasarkan data yang valid agar program-program yang dilaksanakan kedepannya akan berjalan dengan baik.

Gubernur mengatakan bahwa program pembangunan di Kabupaten Sintang telah mengalami peningkatan progresnya berdasarkan data yang ada. Namun, ia menekankan bahwa kunci keberhasilan program tersebut adalah data yang valid. Oleh karena itu, Gubernur berharap Kabupaten Sintang dapat membuat program untuk memvalidasi data agar program pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Gubernur juga mendorong penurunan angka stunting dan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang tertuang dalam 54 indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Ia berharap seluruh stakeholder bekerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan Kementerian agar lebih memudahkan pekerjaan.

Terkait pemekaran Kapuas Raya, Gubernur menegaskan bahwa semua yang menjadi tanggung jawab Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar sudah dilakukan. Namun saat ini terhambat dikarenakan pemekaran wilayah (provinsi) masih dalam tahap moratorium Pemerintah Pusat.

Gubernur juga berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar. Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM adalah rendahnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, ia mengharapkan Kabupaten Sintang dapat memprioritaskan bidang pendidikan untuk meningkatkan IPM.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kalbar beserta jajarannya menyerahkan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalbar untuk 5 rumah ibadah di Kabupaten Sintang.

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Penipuan Bisnis Tambang, Tersangka Muhammad Yasir Ansari Tetap Disangkakan Pasal 372 atau 378 KUHP

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Penipuan Bisnis Tambang, Tersangka Muhammad Yasir Ansari Tetap Disangkakan Pasal 372 atau 378 KUHP
Gambar ilustrasi. Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Penipuan Bisnis Tambang, Tersangka Muhammad Yasir Ansari Tetap Disangkakan Pasal 372 atau 378 KUHP.

Ketapang, Kalbar - Tengku Amiril Mukminin pengacara Muhammad Yasir Ansari tersangka kasus penipuan bisnis tambang menilai putusan hakim tunggal PN Ketapang Josua N Ginting yakni menolak gugatan praperadilan tidak mempertimbangkan bukti materi yang diajukan pihaknya. 

Tengku Amiril mengatakan, hakim Josua hanya mengadili prosedur penetapan tersangka Yasir yang dilakukan oleh penyidik polres Ketapang.  

"Permohonan praperadilan ditolak karena hakim pada prinsipnya menilai prosedur penetapan tersangka sesuai prosedur. Hakim tidak menggali berdasarkan bukti materi, hal itu kewenangan hakum pidana umum," kata Tengku Amiril, Selasa (14/03/23) saat ditemui di lingkungan PN Ketapang.  

Tengku Amiril menambahkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 4 tahun 2016 maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa diajukan klienya agar penetapan atau penahanan Yasir dibatalkan. 

Dengan begitu, tambah dia, Yasir tetap disangkakan dengan pasal 372 atau 378 KUHP tentang penipuan atau penggelapan.  

"Tetap diproses sesuai dengan pasal 372 atau 378 KUHP Pidana. Nanti akan dibuktikan saja saat sidang kasus ini," ujarnya.

Dijelaskan Tengku, kemelut awal kasus ini bermula saat surat kuasa khusus direktur PT SBM yang lama bernama Alfred Tatuhas (AT) kepada Yasir tanggal 8 Juni 2021 dicabut atau dibatalkan oleh direktur baru SBM yaitu Junaidi SP. 

Pencabutan kuasa tersebut tidak diketahui oleh Yasir. 

Surat kuasa itu pada pointnya agar Yasir melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah pertambangan SBM di kecamatan Marau Ketapang.  

Atas kuasa eksklusif tersebut, Yasir menggandeng Dwi Gatra Sakti sebagai investor. 

Kemudian, Dwi Gatra Sakti menyerahkan total dana investasi sebesar Rp 5 miliar secara bertahap dilakukan secara transper bank.  Dan mulailah dilakukan kegiatan pertambangan.

Seluruh proses kegiatan Yasir diketahui oleh Dwi Gatra Sakti melalui orang kepercayaanya bernama Afriza, Ferza dan bagian lapangan. 

"Fakta yang kita punya, dilapangan itu sudah ada kerja dan mengeluarkan biaya yang jumlahnya lebih dari nilai yang dilaporkan Dwi Gatra Sakti. Semua pengeluaran dana tersebut ada dan dapat dipertanggung jawabka," kata dia. 

Upaya berikutnya ujar Tengku akan dibuktikan saat proses persidangan kasus ini di gelar. Dia tetap berkeyakinan Yasir tidak cukup bukti pasal yang disangkakan. 

"Nanti sidang pidananya akan dibuktikan unsur pasal tersebut tidak cukup,* pungkas Tengku Amiril. 

Oleh: Muzahidin

Senin, 13 Maret 2023

Tuntas, KUB dengan Bank Bengkulu Menjadikan bank bjb Pemegang Saham Pengendali Bersama Pemprov Bengkulu

Tuntas, KUB dengan Bank Bengkulu Menjadikan bank bjb Pemegang Saham Pengendali Bersama Pemprov Bengkulu
Tuntas, KUB dengan Bank Bengkulu Menjadikan bank bjb Pemegang Saham Pengendali Bersama Pemprov Bengkulu.
BANDUNG - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2023 yang dilaksanakan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu menyepati sejumlah keputusan strategis, salah satunya terkait keterlibatan Bank Bengkulu sebagai anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb).

Dalam RUPS Bank Bengkulu 2023 salah satu agendanya adalah menetapkan bank bjb telah melakukan pengambilan dan penyetoran saham seri A Bank Bangkulu tahap kedua. 

Keputusan lainnya menyepakati Bank Bengkulu menjadi anggota KUB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb), sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama memperkuat bisnis dan ekosistem.

Selain Bank Bengkulu, seperti dikatakan Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi belum lama ini, bank bjb juga terus mematangkan penjajakan dengan Bank Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk ber-KUB.

"Masih ada beberapa BPD lainnya juga yang telah berkomunikasi dengan kami, menyampaikan minat nya untuk ber-KUB namun belum dapat kami sampaikan saat ini," ungkap Yuddy Renaldi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, bank bjb dikabarkan tengah berupaya membangun sinergi bersama BPD lain untuk bergabung ke dalam KUB bank bjb. Dalam upaya mendorong percepatan penguatan permodalan bank daerah, OJK tengah menggodok regulasi mengenai konsolidasi KUB terintegrasi.

Menjawab hal tersebut, Yuddy Renaldi berharap bahwa nantinya ketentuan teknis yang tengah dirumuskan oleh OJK tersebut mampu mendorong langkah bank bjb dalam membentuk KUB.

"Mudah-mudahan aturan lebih lanjut mengenai KUB terintegrasi yang akan diterbitkan oleh OJK dalam waktu dekat dapat mendukung langkah yang sedang kami lakukan bersama beberapa BPD dalam kerangka KUB," jelas Yuddy Renaldi.

Selanjutnya banj bjb akan melaporkan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2023 yang akan diselenggarakan pada 4 April 2023, baru setelah itu diajukan perizinan atas penambahan anggota KUB-nya kepada OJK.

Sementara itu, untuk diketahui, Bank Bengkulu berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp114,2 miliar pada 2022 atau naik 30% yoy, membuktikan bahwa KUB dengan Bank Bengkulu makin menyakinkan terdapat potensi kuat dalam pengembangan ekosistem dan bisnis bersama.

Direktur Utama Bank Bengkulu Ahmad Irfan menyebutkan pada 2022, kinerja Bank Bengkulu cukup baik dan sesuai laporan auditor independen. 

Pihaknya telah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 114 miliar atau atau naik 30% jika dibandingkan dengan 2021 yang mendapatkan Rp87 miliar.
 
Untuk total aset Bank Bengkulu tumbuh 6,24 persen (yoy) menjadi Rp8,67 miliar dari tahun sebelumnya senilai Rp8,16 miliar. 

Kemudian dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterima Bank Bengkulu meningkat 2,84 persen menjadi Rp6,95 miliar dari periode 2021 yang berada di angka Rp6,76 miliar.***

Bupati Sanggau Sambut Baik Kejuaraan Menembak Sabang Merah Cup III

Bupati Sanggau Sambut Baik Kejuaraan Menembak Sabang Merah Cup III
Bupati Sanggau Sambut Baik Kejuaraan Menembak Sabang Merah Cup III.
SANGGAU, KALBAR - Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyaksikan kejuaraan menembak Sabang merah (Samer) Cup III, yang di selenggarakan oleh Perbakin Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-407 Kota Sanggau Tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan di GOR Indoor Bujang Malaka Sanggau. Minggu (12/3/2023).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengucapkan selamat bertanding dan selamat datang di Kabupaten Sanggau.

“Tadi saya dengar dalam kejuaraan menembak Sabang merah Cup III ini diikuti dari sembilan kabupaten/kota se-Kalbar,” kata Bupati Sanggau, Paolus Hadi.

Lanjut disampaikan Bupati Sanggau bahwa pada tanggal 3 April nanti merupakan Hari Jadi ke-407 Kota Sanggau.

“Terimakasih kepada Perbakin Sanggau yang telah memulai seluruh rangkaian Hari Jadi Kota Sanggau. Selamat menikmati pertandingan ini, semoga kalian semakin baik kedepannya dan berprestasi,” ujarnya.

(Libertus/Alfian)

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno