Berita Borneotribun.com: Derap Nusantara Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Derap Nusantara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Derap Nusantara. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 10 September 2022

Panggil Beberapa Menteri, Jokowi Matangkan Persiapan KTT G20

Panggil Beberapa Menteri, Jokowi Matangkan Persiapan KTT G20
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (BorneoTribun/Ho-Indonesia Maju)
BorneoTribun Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematangkan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang Indonesia menjadi tuan rumah. Jokowi memanggil beberapa menteri terkait untuk memastikan peran Indonesia menjadi Presidensi G20 berjalan lancar.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, semua persiapan KTT G20 sudah dilaporkan kepada Jokowi. Menurut dia, persiapan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi sudah sesuai dengan target-target yang ditentukan.

“Kita sudah siap dari segi logistik maupun subtsansi, persiapan kita on the right track,” tegas Retno setelah bertemu Jokowi di Istana Negara dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9).

Retno membeberkan bahwa menuju KTT G20 November nanti aka nada beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya ialah kegiatan pertemuan tingkat menteri sebelum nanti pertemuan pemimpin tertinggi negara G20 di bawah kepemimpinan Jokowi.

“Dari Agustus hingga September ada 6 pertemuan tingkat menteri, Oktober - November 8 pertemuan tingkat menteri sampai menuju KTT G20,” tegas Retno.

“Persiapan semua on the right track,” singkatnya. 

Indonesia akan mencatat sejarah pertama kali menjadi pemimpin negara ekonomi kuat G20. Jokowi akan memimpin negara-negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, RRT, hingga Jepang pada KTT G20.

(yk/im)

Jumat, 09 September 2022

Rapat Persiapan Piala Dunia FIFA U-20 2023, PSSI: Timnas Target Tujuh Pemain Naturalisasi Asal Belanda

Rapat Persiapan Piala Dunia FIFA U-20 2023, PSSI  Timnas Target Tujuh Pemain Naturalisasi Asal Belanda
Presiden Jokowi memimpin Ratas mengenai Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2023, di Istana Merdeka, Jakarta. (BorneoTribun/Humas Setkab/Rahmat)
BorneoTribun Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai  Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2023, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Tadi baru saja diadakan rapat kabinet  terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden membahas tentang persiapan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA World Cup U-20 Tahun 2023 yang akan datang,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dalam keterangan pers usai mengikuti Ratas.

Zainudin mengungkapkan, di dalam Ratas Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan mulai dari infrastruktur hingga peralatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIFA.

“Bapak Presiden memutuskan [menginstruksikan] kepada kami menteri-menteri terkait untuk segera melakukan langkah-langkah memenuhi apa yang dikehendaki oleh FIFA,” ujarnya.

Sebelumnya, FIFA telah melakukan inspeksi pada bulan Juni 2022 dan menemukan masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus segera dilengkapi, seperti kondisi infrastruktur dan kebutuhan peralatan. FIFA mengharapkan kekurangan tersebut dapat dilengkapi selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2022.

“Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk segera memperbaiki itu karena kita ada deadline, kira-kira sekitar Oktober FIFA akan melihat,” ujar Menpora.

Menpora menjelaskan, sebelumnya sejumlah stadion dan fasilitas telah siap untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 yang sedianya diadakan pada tahun 2021. Namun, karena adanya penundaan dan juga dipergunakannya fasilitas tersebut untuk berbagai ajang pertandingan maka diperlukan sejumlah perbaikan di fasilitas tersebut.

“Saya beri contoh, seperti Stadion Manahan Solo yang tadinya sudah siap, tetapi pada saat itu kita gunakan untuk turnamen pramusim, dua kali bahkan turnamen pramusim, yaitu Piala Menpora dan Piala Presiden, kemudian untuk kompetisi Liga musim 2021/2020 dan 2022/2023, dan terakhir digunakan untuk ASEAN Para Games, sehingga kondisinya masih perlu perbaikan lagi. Sama halnya dengan stadion-stadion lainnya, seperti [Stadion] Si Jalak Harupat, Bandung dan lain sebagainya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menpora juga menyampaikan bahwa pihak FIFA mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan Indonesia baik pusat dan daerah untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20. Pemerintah telah menandatangani sejumlah surat jaminan terkait penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini.

“Ini kan tempatnya ada di  enam provinsi, nah komitmen yang disampaikan oleh baik itu gubernur maupun bupati/wali kota sebagai host city agreement itu juga diapresiasi dengan baik oleh FIFA,” imbuhnya.

Terkait kesiapan Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia yang akan berlaga pada ajang Piala Dunia FIFA U-20 2023, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI) Mochamad Iriawan menyampaikan bahwa penundaan pelaksanaan Piala Dunia U-20 berdampak pada komposisi pemain. 

Sejumlah pemain yang semula dipersiapkan untuk berlaga di tahun 2021 tidak lagi memenuhi persyaratan umur untuk berlaga di U-20 pada tahun mendatang sehingga PSSI menyiapkan tim baru yang secara regulasi umur memenuhi syarat untuk berlaga.

“Komposisi pemain yang baru ada 36 [orang], di mana mereka mempunyai tinggi badan cukup tinggi-tinggi, ada yang 197 [sentimeter],” kata Iriawan.

Iriawan menyampaikan pihaknya akan melakukan pemusatan latihan atau training camp (TC) bagi Timnas U-20.

“Kami tentunya meminta dukungan kembali anggaran untuk anak-anak U-20 ini yang masih akan melakukan TC, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Rencana mungkin kita ke Turki, Spanyol, dan kalau memang ada space lagi kita ke Belanda. Kita akan menunggu nanti ajuan dari pelatih,” ujar Iriawan.

Selain itu, lanjut Iriawan, pihaknya juga tengah melakukan proses naturalisasi sejumlah pemain untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia

“Ada tujuh pemain naturalisasi yang akan mungkin kita hire nanti ke negaranya di Belanda, karena semuanya berasal dari Belanda. Dua yang sudah pasti, limanya sedang kita jajaki. Presiden menyampaikan dalam hal ini tidak ada masalah karena itu permintaan dari pihak pelatih,” pungkas Iriawan.

Sebelumnya, Rapat Dewan FIFA pada tanggal 24 Oktober 2019 di Shanghai, Cina memutuskan bahwa Indonesia ditunjuk sebagai negara tuan rumah untuk pelaksanaan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021. Namun karena situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, penyelenggaraan kompetisi ini ditunda sampai ke tahun 2023.

Piala Dunia FIFA U-20 2023 direncanakan akan digelar di enam provinsi sebagai, yaitu di DKI Jakarta, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. 

(YK/FID/TGH/UN)

Rabu, 07 September 2022

Proyek Strategis Nasional Jokowi Untuk Kurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Proyek Strategis Nasional Jokowi Untuk Kurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (BorneoTribun/Ho-Indonesia Maju)
BorneoTribun Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pelaksanaan sejumlah pembangunan Program Strategis Nasional (PSN) membawa banyak dampak positif. 

Salah satunya yakni mampu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.  
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Jokowi terkait proses pelaksanaan PSN pada kepemimpinan periode kedua. 

Dia mengatakan kehadiran PSN berhasil menciptakan beragam kebermanfaatan.  

“Bapak presiden juga memberikan arahan bahwa seluruh proyek-proyek strategis nasional ini bermanfaat bagi masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (06/09/2022). 

 Airlangga menambahkan manfaat dari realisasi berbagai PRN yang digenjot pada era Jokowi berimbas pada menurunnya angka kemiskinan di masyarakat.  

Hal tersebut menjadi kabar baik bagi upaya mendorong kemajuan bangsa ke depan.  

PSN yang telah dirampungkan Jokowi, ungkap dia, meliputi bandara, pelabuhan, jalan ton, bendungan, smelter, hingga kawasan industri. 

Kehadiran berbagai PSN tersebut diyakini mampu menopang perekonomian nasional.  

“Apakah itu bendungan, apakah itu jalan tol membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat,” terang Airlangga.  

Di sisi lain, dia menambahkan, pembangunan PNS yang mayoritas telah diselesaikan Jokowi tidak hanya berdampak positif terhadap sektor ekonomi. 

Namun lebih dari itu juga turut menjadi kunci pembuka pintu lapangan kerja.  

“Terutama terkait penciptaan lapangan kerja, yang kedua tentunya investasi ini memiliki multiplayer effect,” sambung Airlangga."  

Karenanya, tambah dia, Jokowi meminta agar para pembantunya terus konsisten bekerja serius membantu menuntaskan target penyelesaian PSN yang sudah direncanakan. 

Paling tidak sebelum masa kepemimpinan Jokowi usai.  

“Bapak presiden meminta agar ke seluruh proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” pungkas Airlangga.

Diketahui Pemerintahan Jokowi telah menuntaskan pembangunan sebanyak 66 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 414,3 triliun. Pencapaian tersebut terhitung sejak tahun 2019-2021 atau setelah tiga tahun perjalanan Pemerintahan Jokowi di periode kedua.

(Rilis: Indonesia Maju)

Rabu, 31 Agustus 2022

Selasa, 30 Agustus 2022

Sambut Puncak Acara Presidensi G20, Wapres Ma’ruf Amin Tinjau Kesiapan SPKLU PLN

Sambut Puncak Acara Presidensi G20, Wapres Ma’ruf Amin Tinjau Kesiapan SPKLU PLN
Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo meninjau langsung kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022). FOTO : PLN
BorneoTribun Jakarta -- Wаkіl Prеѕіdеn Rерublіk Indоnеѕіа K. H. Mа’ruf Amіn didampingi Mеntеrі Kооrdіnаtоr Bіdаng Kеmаrіtіmаn dan Investasi Luhut Bіnѕаr Pandjaitan bersama Dіrеktur Utama PLN Dаrmаwаn Prasodjo mеnіnjаu lаngѕung kеѕіараn Stasiun Pengisian Kendaraan Lіѕtrіk Umum (SPKLU) dі Nuѕа Dua, Bаlі, Selasa (30/8/2022).

SPKLU ini dіѕеdіаkаn untuk mеnуаmbut puncak асаrа Prеѕіdеnѕі G20 уаng dіgеlаr раdа November mеndаtаng.

Nantinya, para delegasi dari negara G20 аkаn mеnggunаkаn kendaraan listrik. Mаkа іtu, PLN mеnуіарkаn 70 unіt SPKLU Ultrа Fаѕt Chаrgіng, 21 unit SPKLU Fаѕt Charging dаn 200 unіt Hоmе Chаrgіng dі Bаlі.

Kеhаdіrаn SPKLU іnі аkаn mеnjаdі showcase trаnѕіѕі еnеrgі Indоnеѕіа dаlаm pertemuan G20, tеrutаmа dаlаm реnggunааn kеndаrааn listrik.

Mа’ruf Amіn mеngарrеѕіаѕі langkah PLN dаlаm menjamin kеtеrѕеdіааn infrastruktur kеndаrааn lіѕtrіk jеlаng KTT G20. Mа’ruf menjelaskan dеngаn kеtеrѕеdіааn SPKLU ini jugа mеnjаdі ѕаlаh ѕаtu cara bаgі Indоnеѕіа untuk memasifkan penggunaan kendaraan listrik.

“Saya tаdі menyaksikan реngіѕіаn mobil lіѕtrіk dаn ѕеmuаnуа dіаtur sangat canggih dan otomatis mеnggunаkаn SPKLU PLN mеlаluі PLN Mоbіlе, dаn dараt mеngіѕі dalam 15 mеnіt ѕudаh terisi 100 реrѕеn,” kаtа Mа’ruf Amіn dаlаm kunjungаn tersebut.

Menko Luhut menambahkan kе depan реnggunааn kendaraan lіѕtrіk аkаn kіаn mаѕіf dі Indonesia. Sеlаіn untuk mеnghаdіrkаn lіngkungаn bеrѕіh, jugа untuk menekan impor еnеrgі ѕеhіnggа Indоnеѕіа dараt mencapai kemandirian еnеrgі.

“Pеrіntаh Presiden, kіtа аkаn mеngkоnvеrѕі kеndаrааn lіѕtrіk ѕаmраі 2030. Jadi diharapkan pada 2030 Indоnеѕіа аkаn mеmаkаі kendaraan lіѕtrіk, terutama Jakarta, ini аgаr udara bersih untuk kеѕеhаtаn kіtа ѕеmuа,” tеgаѕnуа.

Darmawan mеnjеlаѕkаn, pembangunan SPKLU yang dilakukan oleh PLN mеnjаdі buktі jika Indonesia telah bеrgеrаk сераt dаlаm transisi energi.

“Inі mеnjаdі bukti jika Indоnеѕіа telah bergerak сераt dаlаm transisi еnеrgі. Indоnеѕіа telah mulаі beralih dаrі еnеrgі fosil kе energi hіjаu уаng ramah lіngkungаn. Tеntunуа іnі dilakukan untuk gеnеrаѕі Indоnеѕіа di mаѕа dераn,” tеrаngnуа.

Sеbаnуаk 70 SPKLU Ultrа Fast Charging іnі disebar di dua lоkаѕі уаknі 28 unit dі Hotel Apurva Kеmріnѕkі dan 38 unіt аdа dі ITDC Nuѕа Duа. PLN juga menyiapkan 4 unit SPKLU уаng dapat dіrеlоkаѕі sesuai dеngаn kebutuhan.

SPKLU Ultrа Fast Chаrgіng mеmіlіkі sejumlah kеunggulаn. Pеngіѕіаn реnuh mоbіl lіѕtrіk dengan kараѕіtаѕ dі аtаѕ 80 kіlо Wаtt hоur (kWh) bіѕа dіlаkukаn hanya dаlаm wаktu 15-30 menit dаrі роѕіѕі kоѕоng.

Tak hanya іtu saja, SPKLU dengan dауа 200 kilo Watt (kW) ini juga dіlеngkарі dengan fіtur Sіmultаn Charger ѕеhіnggа dараt mеngіѕі 2 unіt kendaraan secara bеrѕаmааn.

PLN jugа mеnуіарkаn 21 unіt SPKLU Fast Charging tеrѕеbаr dі 15 lokasi di Pulаu Bаlі. Kemudian, selain itu disediakan juga 200 unіt Hоmе Charging  untuk mеnunjаng kеgіаtаn.

“Tak hаnуа melayani 492 mоbіl lіѕtrіk уаng dіgunаkаn dеlеgаѕі, SPKLU ini juga bakal mеlауаnі 124 kendaraan реngаmаnаn dаn operasional serta 290 unit mоtоr lіѕtrіk yang dіgunаkаn раtwаl ѕеlаmа kegiatan KTT G20,” tuturnуа.

Dіа menambahkan, kеhаdіrаn SPKLU ini tidak hanya untuk реrtеmuаn G20 tарі nаntіnуа bіѕа dіgunаkаn untuk mаѕуаrаkаt. Jadi, Bali mеruраkаn ѕаlаh satu dеѕtіnаѕі wіѕаtа dunіа memiliki kеunggulаn tambahan уаknі udаrа уаng bеrѕіh kаrеnа bеrkеmbаngnуа kendaraan listrik.

“Pаrа turіѕ уаng dаtаng Bаlі аkаn mеrаѕаkаn udаrа уаng bersih kаrеnа masifnya kendaraan listrik уаng dіtораng dengan hadirnya SPKLU dari PLN,” pungkasnya.

Oleh: ANTARA

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tidak Anggap Enteng Isu Inflasi

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tidak Anggap Enteng Isu Inflasi
Mendagri Tito Karnavian usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/8/2022). (ANTARA/Boyke Ledy Watra)
BorneoTribun Jakarta -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak menganggap enteng isu inflasi.

“Tempatkan jadi isu prioritas; yang sebelumnya dari cuek saja dan hanya bergerak dengan mengikuti pasar, sekarang tidak. Ini menjadi isu penting seperti saat menangani pandemi COVID-19,” kata Tito Karnavian di Jakarta Selasa (30/8/2022) seperti diberitakan Antara.

Dia mengatakan inflasi bisa membahayakan sebuah negara. Apabila suatu negara mengalami hiperinflasi atau keparahannya melebihi 100 persen per tahun, maka negara tersebut bisa kolaps.

Beberapa penyebab inflasi, sebutnya, antara lain karena banyak uang beredar atau banyak mencetak uang, kenaikan suku bunga, suplai barang kurang baik, distribusi komoditas yang terganggu, serta harga pupuk mahal.

Dari berbagai penyebab inflasi tersebut, menurut dia, hal penting yang harus diperhatikan ialah soal kelancaran suplai barang dan menjaga distribusi komoditas dengan mencegah penimbunan barang, menyediakan kelayakan infrastruktur untuk distribusi, serta antisipasi proses distribusi dalam kondisi gangguan cuaca.

Selain itu, lanjutnya, pemda harus berhati-hati menyampaikan kondisi inflasi dan ketersediaan komoditas pokok di daerah kepada masyarakat.

“Hati-hati komunikasi publik.Tetap bekerja mengidentifikasi masalah inflasi daerah masing, tapi jangan bikin masyarakat panik. Intinya, jangan komunikasinya malah memicu inflasi. Sampaikan situasi terkendali, cukup pangan, cukup harga; jangan sampaikan bahasa yang membuat masyarakat panik kaget,” imbaunya.

Dia juga meminta pemda mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sekaligus bekerja rutin memantau dan menyiapkan solusi agar inflasi tidak membahayakan perekonomian.

“Aktifkan TPID, rajin dan rutin, jangan rapat hanya sebulan sekali. Kuncinya sinergi dan konsisten, jangan sampai tidak konsisten,” ujar Tito.

Oleh: ANTARA

Senin, 29 Agustus 2022

Menteri Keuangan : Pemerintah Tambah Bantalan Sosial atas Pengalihan Subsidi BBM

Menteri Keuangan : Pemerintah Tambah Bantalan Sosial atas Pengalihan Subsidi BBM
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.
BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan daring usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Menkeu mengatakan dalam rapat yang membahas mengenai pengalihan subsidi BBM itu diputuskan masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial, dalam rangka meningkatkan daya beli, terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Menkeu, dari total bantuan sosial Rp25,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan 3 jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

BLT tersebut akan dibayar Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Kedua, bantuan subisidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.

Menkeu mengatakan bantuan yang akan disalurkan pekan ini itu diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno