Peringati Usia Landak ke 33

Redaksi    Kamis, Oktober 13, 2022    Comment   

Peringati Usia Landak ke 33

Peringati Usia Landak ke 33.

Pembangunan Di Segala Aspek Kabupaten Landak Selama 23 Tahun

Ngabang, Kalbar - Tepat hari ini Rabu, (12/10/2022) Kabupaten Landak telah mencapai usia yang ke 23 tahun. 

Pada tahun ini diperingati dengan pelaksanaan upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Landak yang berlokasi di Jalan Raya Amboyo Inti Kota Ngabang yang mengambil tema "Landak Pulih, Kuat dan Hebat". 

Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.,menghadiri upacara yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Landak saat ini, Samuel, SE., M.Si. 

Ratusan peserta dari berbagai unsur juga mengikuti jalannya upacara tersebut dengan mengenakan berbagai macam pakaian khas adat. Tak lupa upacara tersebut juga dimeriahkan oleh Drum Band Gita Abdi Praja IPDN Regional Kalbar.

Tampak hadir pada acara tersebut, Mantan Bupati Landak periode sebelumnya, dr. Karolin Margret Natasa, Anggota DPR RI yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Landak selama dua periode 2001–2006 dan 2006–2008 Drs. Cornelis, M.H. beserta istri dan unsur Forkopimda Kabupaten Landak.

Seusai upacara, Sekda Provinsi Kalbar beserta rombongan mengikuti Ramah Tamah dan Makan Baraje' di Aula Kantor Bupati Landak.

Untuk diketahui, Baraje' berasal dari bahasa Dayak yang artinya membawa makanan masing-masing dan dikumpulkan kemudian dimakan bersama-sama. 

Sekda Provinsi Kalbar mengungkapkan bahwa di Hari Jadinya yang ke -23, Pemerintah Kabupaten Landak telah membuktikan bahwa sebagai daerah otonomi baru mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab. 

Hal ini dapat kita lihat dari hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Landak yang terus mengalami perkembangan serta kemajuan dari waktu ke waktu.

"Kalau kita lihat di organisasi pemerintahan, 23 tahun itu masih waktu yang singkat, walaupun masih muda Kabupaten Landak ini sudah menunjukan bagaimana semangat Pemerintah Daerahnya untuk membangun daerah, meningkatkan sumber daya manusianya serta ekonomi yang terus meningkat," ungkap Sekda Provinsi Kalbar.

Dirinya juga berharap kedepannya Pemerintah Kabupaten Landak dapat lebih maju terutama dalam mensejahterakan masyarakatnya.

"Kepada Pemerintah di Kabupaten Landak untuk bekerja lebih keras lagi yang dimotori oleh semangat kerja tinggi, program-program unggulan daerah yang telah disusun hendaknya dijalankan dengan sungguh-sungguh dan akuntabel."

"Kalau saya sebenarnya lebih condong ke pengembangan ekonomi kreatif pada masyarakat, disamping kita menciptakan lapangan kerja dan juga tidak terlalu mengganggu lingkungan," jelas Harisson. (irf)

Sekda Pimpin Rakor TPID Cegah Inflasi 3 Daerah Di Kalbar

Redaksi    Kamis, Oktober 06, 2022    Comment   

Sekda Pimpin Rakor TPID Cegah Inflasi 3 Daerah Di Kalbar

Rakor TPID Cegah Inflasi 3 Daerah Di Kalbar. (BorneoPontianak/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoPontianak, Kalbar -  Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar di ruang rapat kerja Wakil Gubernur Kalbar, Rabu (5/10/2022). Rapat Koordinasi digelar, seiring dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) di 3 daerah yang ada di kalbar yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Prov Kalbar. Adapun tiga daerah tersebut diantaranya Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan data yang diterima Kota Pontianak mengalami Inflasi pada bulan September 2022 yang lalu month to month sebesar 1,58% dan Inflasi Tahun Kalender 2022 sebesar 5,31% dan Inflasi Year on Year sebesar 5,43%. Sedangkan untuk Kota Singkawang pada Inflasi bulan September 2022 sebesar month to month sebesar 1,66% dan Inflasi Tahun Kalender 2022 sebesar 4,38% dan Inflasi Year on Year sebesar 5,20%. Kabupaten Sintang pada Inflasi bulan September 2022 sebesar month to month sebesar 1,37% dan Inflasi Tahun Kalender 2022 sebesar 5,95% dan Inflasi Year on Year sebesar 8,59%.

“Saya berharap di tiga daerah ini dapat mengendalikan inflasi daerahnya masing-masing. Inflasi kita ini kan sedang naik sebesar 1,57% di bulan september, dimana sebelumnya di bulan agustus deflasi sekitar 0,07%. Sedangkan inflasi kita year on year sekitar 5,71%. Ini masih di bawah rata-rata nasional,” ungkap Harisson.

Rakor TPID Cegah Inflasi 3 Daerah Di Kalbar. (borneoPontianak/Adpim Pemprov Kalbar)

Dirinya pun menjelaskan umumnya penyebab terjadinya inflasi dikarenakan penyesuaian harga BBM dan Kota Singkawang ditambah kenaikan harga daging.

“Kalau di Kota Singkawang harga daging babi yang meningkat, karena stok atau persedian daging babi sedang berkurang sehubungan dengan hewan peternak babi terkena virus flu babi sehingga banyak yang mati. Kita berupaya untuk mengimport tetapi persyaratannya hewan babi import yang siap potong,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar  Ayi Riyanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Heronimus Hero S.P., M.Si., Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Ir. Florentinus Anum M.Si., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Ir. Herti Herawati M.MA., Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kalbar Frans Zeno S.STP., dan Perwakilan tiga daerah yang terdampak kenaikan IHK tersebut. (ian/aws)

Kalimantan Barat Memiliki Kawasan Hutan Seluas 8.389.600

Redaksi    Selasa, Oktober 04, 2022    Comment   

Kalimantan Barat Memiliki Kawasan Hutan Seluas 8.389.600

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson, M. Kes. (BorneoPontianak/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoPontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson, M. Kes,  menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Dan Evaluasi Kegiatan Sumberdaya Dan DBH Provinsi Kalbar,  di Golden Tulip Pontianak, Jalan Teuku Umar, Jumat (3/10/2022).

Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan kawasan hutan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat di sekitarnya.

Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas 8.389.600 ha atau mencapai 57,14% dari jumlah total luas wilayah Provinsi ± 14.680.790 ha.

Hutan dengan luasan yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Dimana kawasan hutan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya sekedar butuh energi yang besar, namun juga perlu anggaran yang tidak sedikit. 

"Dengan hutan seluas itu, bukan hal yang mudah untuk menjaganya. Selain memperoleh manfaat yang menjadi fokus pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan,  antara lain menahan laju degradasi dan deforestasi yang terus terjadi, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terus berlangsung sepanjang tahun, merehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan," ungkapnya Harisson dalam sambutannya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 216/ PMK.07/ 2021 disebutkan bahwa DBH - DR dan Sisa DBH - DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah melalui mekanisme Padat Karya, bantuan sarana produksi, atau bantuan bibit.

"Untuk itu kepada Dinas LHK Prov. Kalbar dan UPT KPH sebagai pengelola DBH DR di Provinsi Kalimantan Barat agar dapat mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki agar tujuan peruntukan penggunaan DBH - DR dapat lebih dioptimalkan dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," harap Sekda Prov Kalbar.

Kebijakan penggunaan DBH DR telah diperluas pemanfaatannya, tidak hanya untuk kegiatan RHL, tetapi juga bisa mendukung kegiatan lain, seperti pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan perbenihan tanaman hutan, hingga penyuluhan kehutanan dan kegiatan strategis lainnya. 

Namun kondisi saat ini dengan semakin berkurangnya luas hutan alam dan jumlah produksi kayu yang diperoleh maka akan berdampak pada penurunan penerimaan DBH DR bagian Daerah Provinsi.

Hal ini bisa dimaklumi karena besar kecilnya penerimaan DBH - DR sangat bergantung kepada perolehan jumlah produksi kayu dari hutan alam.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini sangat concern terhadap pembangunan dari tingkat tapak dengan mendorong peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Lingkungan. 

"Saya meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar dalam konteks Pengelolaan hutan lestari agar keberadaan KPH harus dapat menjamin keberhasilan Kelola Sosial, Kelola Lingkungan dan Kelola Ekonomi serta yang tak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan adalah perlunya kajian yang tepat dengan melibatkan seluruh sektor antara lain akademisi, NGO, tokoh masyarakat dan lain-lain sehingga dapat terbit kebijakan teknis yang tepat dan aplikatif. Perlu kita sadari tantangan ke depan tidaklah mudah."

"Obyektivitas dan kejernihan dalam kita melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya hutan menyeluruh dan berkesinambungan," tutup Sekda Prov Kalbar.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalbar Ir. H. Adi Yani, M. H., Inspektur Prov Kalbar Dra. Marlyna, M. Si., CRA., CRP., CGCAE., Kepala UPT Kementerian LHK RI Kalbar, para Pejabat Administrator LHK Prov Kalbar, Kepala UPT KPH se- Kalbar dan Mitra Pembangunan Bidang LHK.

(Ian/Irf)

Sekda Prov Kalbar Ikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022

Yakop    Minggu, Oktober 02, 2022    Comment   

Sekda Prov Kalbar Ikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022

Sekda Prov Kalbar Ikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022. (Borneotribune/Adpim Pemprov Kalbar)

borneoPontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022,  yang ditayangkan secara live Streaming di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (1/10/2022). 

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 yang disiarkan langsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur,  dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang mengangkat tema "Bangkit Bergerak Bersama Pancasila" dan turut dihadiri Ibu Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin  beserta Ibu Wury Estu Handayani dan dihadiri Jajaran Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, TNI/ Polri dan Keluarga Para Pahlawan Revolusi serta para perwakilan Pelajar. 

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diawali dengan mendengarkan Lagu Indonesia Raya. 

Dan selanjutnya Presiden RI memimpin mengheningkan Cipta untuk Mengenang Jasa Para Pahlawan Revolusi.

Kemudian Pembacaan Teks Pancasila, oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Pembacaan Teks Undang-Undang Dasar 1945, oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA La Nyalla Machmud Mattalitti.

Dan Pembacaan Naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2022,  oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, oleh DR(HC) Puan Maharani, dan Selanjutnya ditutup Pembacaan Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia, H. Yaqut Cholil Qoumas. 

Usai Upacara Presiden dan Wakil Presiden didampingi Istri menuju ke Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya untuk mengenang dan mendoakan Para Pahlawan yang telah gugur pada Peristiwa G30S/PKI. (ian/sma)

Kerjasama Misi Dagang Dan Investasi Kalbar-Jatim

Redaksi    Sabtu, Oktober 01, 2022    Comment   

Kerjasama Misi Dagang Dan Investasi Kalbar-Jatim

Kerjasama Misi Dagang Dan Investasi Kalbar-Jatim. (borneoPontianak/Adpim Pemprov Kalbar)

borneoPontianak, Kalbar - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerja sama misi dagang dan investasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono di Hotel Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya, Jum'at (30/9/2022).

Kegiatan Misi Dagang dan investasi ini merupakan upaya meningkatkan jejaring konektivitas antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dalam bentuk forum temu bisnis yang mempertemukan pelaku usaha asal Provinsi Jawa Timur dengan Pelaku Usaha asal Provinsi Kalimantan Barat.

Kerjasama Misi Dagang Dan Investasi Kalbar-Jatim. (borneoPontianak/Adpim Pemprov Kalbar)

Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Barat yang disampaikan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, mengungkapkan bahwa kerjasama perdagangan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Barat seyogyanya sudah terjalin sejak lama. 

Misi dagang yang saat ini dilakukan, merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik misi dagang Provinsi Jawa Timur ini dan siap melakukan kerjasama perdagangan dua daerah. Semoga kerjasama ini berdampak positif pada perekonomian Jawa Timur maupun Kalimantan Barat," harap Sekda Provinsi Kalbar.

Seperti kita ketahui, ada lima sektor di Kalimantan Barat yang mempunyai daya saing skala nasional berdasarkan kenaikan nilai PDRB dalam 3 tahun terakhir dan kontribusinya di atas 5 persen yaitu sektor Pertanian, Konstruksi, Industri Pengolahan dan Pertambangan. 

Sektor pertanian mempunyai keunggulan komparatif (sektor basis) dan keunggulan kompetitif (daya saing) secara nasional dengan kontribusi di atas 20 persen PDRB, artinya menjadi sektor driver pembangunan. 

Meskipun demikian, sektor industri memiliki kontribusi yang besar dalam PDRB Kalimantan Barat yang memiliki daya saing meski bukan sebagai basis. Demikian pula sektor pertambangan, keduanya berpotensi sebagai sektor unggulan apabila terus meningkat nilai PDRB nya setiap tahun.

Berdasarkan data perdagangan antar pulau yang tercatat di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, data bongkar/muat barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Perak dari periode 2021 sampai dengan periode Agustus 2022, komoditas yang berasal dari Jawa Timur diantaranya beras, tepung, garam, oli, gula, kacang kedelai, jagung, minyak goreng, pupuk, pakan ternak dan hewan ternak. 

Kerjasama Misi Dagang Dan Investasi Kalbar-Jatim. (borneoPontianak/Adpim Pemprov Kalbar)

Sedangkan komoditi yang berasal dari Kalimantan Barat yaitu CPO/turunannya, Karolin, Alumina, Kayu Olahan, Karet, Pupuk dan Besi/Alumunium.

"Saya harap dengan adanya kegiatan misi dagang ini, akan membentuk keseimbangan arus barang masuk dan keluar antar dua daerah."

"Dengan demikian kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini benar-benar mampu meningkatkan nilai perdagangan kedua belah pihak dan mendukung strategi kelima Transformasi Ekonomi Nasional yaitu integrasi ekonomi domestik," harapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan  sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalbar dengan Jatim dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Organisasi Pelaku Usaha Kalbar dengan Jatim.(ian/irf)

Legislatif Setujui Perubahan Anggaran Apbd Provinsi Kalbar TA 2022

Redaksi    Jumat, September 30, 2022    Comment   

Legislatif Setujui Perubahan Anggaran Apbd Provinsi Kalbar TA 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi Kalbar Tahun 2022.(borneoPontianak/Adpim Pemprov Kalbar)

borneoPontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi Kalbar Tahun 2022, di Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (29/9/2022).

Rapat Paripurna Perubahan APBD ini dalam rangka menyusun penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang menjadi kewenangan daerah.

“Ada peningkatan pendapatan daerah sekitar Rp.248 Miliar, yang berasal dari beberapa sumber pajak. Kita juga melakukan penyesuaian belanja yang bersifat mandatory, Insentif daerah yang kita dapat sekitar Rp.10,831 Miliar untuk mengendalikan Inflasi dan penganggaran 2 persen dari DAU untuk pengendalian Inflasi, jadi totalnya sekitar Rp 6 Triliun lebih,” ungkap Sekda Kalbar.

Lebih lanjut beliau memaparkan,  bahwa Anggaran Belanja dalam Perubahan APBD tahun anggaran semula direncanakan sebesar Rp. 5,6 Triliun lebih setelah melakukan pembahasan ulang karena mengalami peningkatan sekitar Rp. 292 Miliar lebih, sehingga  total Anggaran Belanja sekitar Rp. 5,9 Triliun lebih."

"Hal ini dikarenakan adanya mandatory dan keperluan mendesak berkenaan dengan terbitnya beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

“Dari Sisi Pembiayaan Daerah disampaikan bahwa,  Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp. 341 Miliar lebih menjadi Rp. 386 Miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sesuai hasil audit BPK RI."

"Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 50 Miliar untuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar,” ungkap Harisson.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Ir. H. Suriansyah, M.M.A.,  yang memimpin Rapat Paripurna tersebut, mengutarakan bahwa dari pihak legislatif menyetujui perubahan Anggaran APBD tersebut berdasarkan dari penyampaian delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar.

“Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi, memutuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp. 289 Miliar lebih,” ujar Anggota Partai Gerindra. (yk/aws)

Motivasi DWP Terapkan Gaya Hidup Go Green

Redaksi    Kamis, September 29, 2022    Comment   

Motivasi DWP Terapkan Gaya Hidup Go Green

Acara Seminar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoPontianak/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoPontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka acara Seminar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (29/9/2022).

Seminar yang mengangkat tema "Menuju Masyarakat Ramah Lingkungan dengan Go Green untuk Kalbar Bersih, Teduh, Hijau dan Lestari" ini terselenggara berkat kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Go Green merupakan salah satu bentuk gaya hidup menjadi lebih Eco-Friendly atau ramah lingkungan. Sehingga, lebih sadar terhadap lingkungan sekitar dengan mengubah gaya hidup yang dapat mengurangi tingkat polusi dan volume sampah yang dibuang.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka acara Seminar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoPontianak/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Menyikapi hal tersebut, Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi terbesar memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintah mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi dengan membiasakan diri melakukan aktifitas yang Eco-Friendly dan dapat dimulai dari rumah tangga.

"Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pencerahan bagi seluruh peserta dan menjadi motivasi dalam mewujudkan kehidupan yang ramah lingkungan, dimulai dari rumah masing-masing,” jelas Sekda Prov. Kalbar.

Melanjutkan sambutan, beliau mengatakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat harus turut berpikiran hebat dan mencari cara agar kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat bisa terus meningkat. 

“Kemudian, melaksanakan/membudayakan perilaku "Go Green" yang dimulai dari lingkungannya merupakan bentuk masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan," tutup dr. Harisson, M.Kes.

Kegiatan seminar ini turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Adi Yani, M.H., Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, dan Para Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat.(ian/irf)

Sambut Kedatangan Anggota Vi BPK Ri di Kalbar

Redaksi    Rabu, September 28, 2022    Comment   

Sambut Kedatangan Anggota Vi BPK Ri di Kalbar

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson M.Kes. Sambut Kedatangan Anggota Vi Bpk Ri Di Kalbar. (Borneotribune/Adpim Pemprov Kalbar)

Borneotribune, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson M.Kes., menyambut kedatangan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA., di Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak, Rabu (28/9/2022).

Kedatangan Anggota VI BPK RI tersebut, dalam rangka menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, sebelumnya dijabat Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., kepada Wahyu Priyono S.E., M.M., Ak., CA., CSFA. di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar sore hari ini.

Dalam penyambutan tersebut, Sekda Prov Kalbar turut didampingi Inspektur Provinsi Kalbar Dra. Marlyna M.Si. (ian/aws)

Aruk Border Festival Daya Tarik Wisatawan Mancanegara

Yakop    Sabtu, September 24, 2022    Comment   

Aruk Border Festival Daya Tarik Wisatawan Mancanegara

Aruk Border Festival Daya Tarik Wisatawan Mancanegara. (borneotribuncom/Adpim Pemprov Kalbar)

borneotribuncom, Sambas - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson M.Kes., membuka kegiatan Aruk Border Creative Festival dan Tradisi Semangat Kebangsaan, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Sajingan, Kabupaten Sambas, pada hari Sabtu (24/9/2022).

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Festival Wonderful Temajuk yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalbar berkolaborasi bersama Kepolisian Daerah Kalbar. Sekda Kalbar mengungkapkan PLBN Aruk adalah pintu masuk dari beranda terdepan negara Indonesia, dimana PLBN tidak hanya secara fisik menampilkan jati diri bangsa tapi juga menampilkan cerminan keramahtamahan bangsa Indonesia.

"Sebagaimana kita lihat tadi pada saat pengibaran Bendera Merah Putih, merupakan upaya kita untuk membangun kebanggaan dan keramahtamahan Indonesia terhadap negara tetangga kita Malaysia. Hal ini juga sebagai wujud kesiapan kita untuk menerima semua tamu yang akan masuk ke Negara Indonesia," ungkap Harisson.

Dirinya juga menyampaikan melalui data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Provinsi Kalbar khususnya melalui PLBN Aruk meningkat pesat dibandingkan tahun 2021 lalu. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara berdampak bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Meskipun demikian harus diimbangi dengan kesiapan objek wisata dan produk ekonomi kreatif kita dalam menerima wisatawan yang berkunjung.

"Dengan periode yang sama di tahun 2022 meningkat menjadi 3.601 orang wisatawan mancanegara. Para pengelola objek wisata dan pelaku ekonomi kreatif harus dapat menampilkan sesuatu yang khas  dan unik untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang datang. Sehingga wisatawan mancanegara menjadi tertarik untuk berkunjung kembali dan lebih lama di daerah kita. Event yang kita lakukan pada hari ini adalah satu upaya Pemprov Kalbar dengan Polda Kalbar dan pihak lainnya untuk menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kalbar," jelas Harisson.

Tak hanya itu saja, kegiatan Aruk Border Creative Festival juga membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 100 Meter yang dibawa oleh para peserta Offroader dan TNI-Polri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Asia Sidot, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Asep Safrudin, Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, Kepala PLBN Aruk, Purwoto, Konsulat Jenderal RI, Raden Sigit Wicaksono dan Forkompinda Kabupaten Sambas, serta para peserta Offroader. (aws)

Menatap Indonesia Emas 2045

Redaksi    Jumat, September 23, 2022    Comment   

Menatap Indonesia Emas 2045

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes bersama Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., saat memberikan Kuliah Umum. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes bersama Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., saat memberikan Kuliah Umum Kuliah Umum yang bertemakan ‘Internalisasi Revolusi Mental: Memperkuat Integritas Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" ini di Universitas Tanjungpura Pontianak, Kamis (22/9/2022).

Menteri Menko PMK mendorong Universitas Tanjungpura Pontianak untuk turut berkontribusi dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia guna mewujudkan kualitas generasi Indonesia Emas 2045.

“Saya meminta dan mengajak para dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa untuk dapat tampil sebagai garda terdepan dalam memberikan kontribusi efektif, kreatif dan inovatif kepada masyarakat. Kita harus menjadi manusia Indonesia yang penuh dengan SDM berkualitas unggul, Inovatif, berakhlak mulia, serta memiliki karakter Pancasila, secara adaptif terhadap tantangan perubahan global, terutama dalam memasuki era Revolusi 5.0,” ungkap Muhadjir Effendy di hadapan para mahasiswa.

Menurutnya, melalui kampus-kampus merupakan lokus strategis sebagai titik pusat pembentukan karakter dan peradaban yang sangat diperlukan guna kemajuan bangsa. Sebab rektor, dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa dalam lingkup universitas menjadi pelopor dalam pengembangan SDM Generasi Emas 2045 di bidang pendidikan.

“Sebagai mahasiswa harus paham sejarah, kalian lah akan menjadi Generasi Emas Indonesia, sebab di tahun 2045 usia kalian yang sekarang menjadi mahasiswa, akan memasuki usia produktif dimana Indonesia berusia 100 tahun,” ujarnya.

“Kalau kita mampu memanfaatkan bonus demografi ini kita bisa menjadi negara yang maju. Namun jika tidak bisa dimanfaatkan, maka bonus demografi tersebut akan sia-sia,” ujar Pria yang juga pernah menjabat sebagai Mendikbud RI ini.

Ditempat yang sama, Sekda Prov Kalbar  menjelaskan nanti di tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi dimana negara tersebut memiliki usia produktif yang lebih banyak dan berharap Indonesia di tahun 2045 akan menjadi negara yang maju dibandingkan negara lainnya, maka perlu disiapkan dari sekarang.

“Karena akan mengisi dan memimpin di tahun 2045 pada saat Indonesia Emas itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai 2027, jadi kalau di UNTAN ini yang sedang kuliah adalah mahasiswa-mahasiswi yang nanti akan bekerja dan memimpin Indonesia di tahun 2045, oleh sebab itu harus benar-benar kita disiapkan,” jelas Harisson.

Rangkaian acara tersebut kemudian ditutup dengan Penanaman Pohon bersama di kawasan lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak yang menggambarkan Aksi Nyata Revolusi Mental.

(ian/aws)

Pelaku Usaha Harus Berani Ekspor Keluar Negeri

Redaksi    Rabu, September 21, 2022    Comment   

Pelaku Usaha Harus Berani Ekspor Keluar Negeri

Pelaku Usaha Harus Berani Ekspor Keluar Negeri/

BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan khususnya infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Hal ini terbukti beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan Pelabuhan Internasional Kijing yang merupakan pelabuhan terbesar di Kalimantan. 

Seperti kita ketahui potensi ekspor hewan dan produk hewan Kalbar tercatat di tahun 2018-2022 terdapat 10 jenis komoditi yang telah di ekspor.

"Potensi ini harus segera kita manfaatkan, jangan sampai dengan adanya Pelabuhan Kijing itu kita menjadi penonton. Kita harus ikut disitu menjadi salah satu pengekspor", harap Harisson saat membuka Pelatihan Pelaku Usaha Peternakan Menuju Ekspor Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (21/9/2022).

Sekda Kalbar juga menegaskan kepada para pelaku usaha lebih kreatif dan inovatif serta mau menggali informasi dalam perdagangan ekspor komoditi peternakan ini.

"Jadi jangan kita jual di Kalimantan Barat ini saja. Jual domestik, lalu orang yang mengekspor, jangan! Kita sendiri yang harus mengekspornya dan untuk itu hari ini kita melakukan pelatihan ini. Kita juga harus pandai mengemas produk-produk," tegas mantan Kepala Dinas Kesehatan Prov Kalbar ini.

Kegiatan Pelatihan ini diharapkan agar para wirausahawan atau pemuda yang memiliki jiwa entrepreneur dapat belajar mekanisme ekspor dari hasil-hasil pertanian maupun peternakan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali potensi ekspor untuk produk hewan atau ternak, mencari pasar ekspor, menyusun dokumen ekspor, teknik marketing serta menghitung harga sehingga mampu meningkatkan nilai dan keberagaman ekspor produk komoditi hewan atau ternak yang berdampak pada percepatan laju ekspornya di Kalimantan Barat. 

Sebagai informasi, sasaran kegiatan ini yaitu pelaku usaha baik perusahaan maupun perorangan, kelompok tani yang mengembangkan komoditas dan produk yang berasal dari hewan atau ternak yang potensial di pasar global.

(pian/irf)

4.248.807 dari 5.482.046 Penduduk Kalbar sudah Terdaftar menjadi Peserta JKN KIS

Redaksi    Selasa, September 20, 2022    Comment   

4.248.807 dari 5.482.046 Penduduk Kalbar sudah Terdaftar menjadi Peserta JKN KIS

Sebanyak 4.248.807 5.482.046 penduduk Kalimantan Barat sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS dari Semester I Tahun 2022 hingga 1 September 2022. 

Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan secara gotong royong yaitu peserta yang mampu membantu peserta yang sakit melalui prinsip gotong royong.

Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan sejak 1 Januari 2014 hingga saat ini juga bertujuan dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Selasa (20/9/2022).

"Untuk BPJS Kesehatan, seharusnya ada relaksasi. Ada kebijakan untuk masyarakat yang memerlukan pelayanan. Tetapi, standar-standar tenaga yang dipersyaratkan oleh BPJS memang tidak terpenuhi. Ini yang hendaknya menjadi perhatian, harus ada jalan keluar,".

Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dari Semester I Tahun 2022 hingga 1 September 2022, sebanyak 4.248.807 (77,5%) dari 5.482.046 penduduk Kalimantan Barat sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS. 

Terdapat 553.367 kunjungan oleh peserta JKN di Prov Kalbar, baik ke poli rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut menghabiskan biaya sebesar Rp 592.339.221.949,-.

"Inti pertemuan ini adalah BPJS Kesehatan meminta Pemprov Kalbar menaikkan jumlah kepesertaan yang baru mencapai 77,50%. Angka ini merupakan cakupan kepesertaan terendah di seluruh Indonesia," terang dr. Harisson, M.Kes., di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalbar.

Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini yaitu dalam rangka memastikan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya peserta JKN, dapat terlaksana dengan baik, sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, serta dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalbar, melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan komitmen dan standar pelayanan minimal, serta peningkatan mutu layanan kesehatan.

(pian/irf)