Berita Borneotribun.com: Harisson Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Harisson. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Harisson. Tampilkan semua postingan

Kamis, 08 Februari 2024

Pj Gubernur Kalbar paparkan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kalbar

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Outlook Perekonomian Tahun 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Outlook Perekonomian Tahun 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Outlook Perekonomian Tahun 2024 dengan tema "Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi, " sesuai dengan tahap pertama pada Rancangan Akhir RPJPN 2025 - 2045 dan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 Kalimantan Barat,” di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (7/2/2024).

"Presiden Jokowi pada Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 lalu mengungkapkan Ekonomi Outlook 2024 Indonesia sangat optimis karena melihat kinerja ekonomi kita dan optimis karena situasi politik yang dingin menjelang Pemilu 2024. Yang penting, konsisten kerja keras, kerja sinergis antara Pemerintah dan Swasta, dan kerja yang berkelanjutan. Optimisme Presiden ini juga seharusnya dapat dijadikan sebagai motivasi bagi daerah untuk Cutlook ekonominya di Tahun 2024," ucapnya.

Selanjutnya ia menyampaikan kondisi perekonomian Kalbar pada Tahun 2023 yang berhasil mengendalikan inflasi. Akan tetapi  untuk Tahun 2024, ia mengingatkan untuk waspada mengingat inflasi bulan Januari 2024 sebesar 0,56%. Hal ini disebabkan Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang sejak Tahun 2024 masuk menjadi Kabupaten yang diukur tingkat inflasinya selain Kota Pontianak, Sintang dan Singkawang.

“Kondisi perekonomian Kalimantan Barat sendiri pada Tahun 2023 telah berhasil mengendalikan inflasi, dimana inflasi Kalimantan Barat sebesar 2,02 persen (year on year) dibawah rata-rata nasional sebesar 2,06 persen (year on year) dan menjadi 10 Provinsi dengan inflasi terendah nasional. Namun untuk tahun 2024 kita harus tetap waspada mengingat inflasi bulan Januari 2024 sebesar 0,56 persen (month to month). Terutama untuk Kabupaten Ketapang yang sejak Tahun 2024 masuk menjadi Kabupaten yang diukur tingkat Inflasinya, dimana pada bulan Januari 2024 mengalami inflasi 4,31% (year on year). Inflasi yang tidak terkendali akan mengurangi daya beli masyarakat dan bisnis, sehingga Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami perlambatan pada Tahun 2023, dimana tumbuh sebesar 4,46% atau turun dibandingkan pada periode yang sama Tahun 2022 sebesar 5,07%. 

"Hal ini dipengaruhi dengan terkontraksinya pertumbuhan sektor pertambangan sebesar -15,81% dan di sisi PDRB pengeluaran ekspor barang dan jasa Kalbar terkontraksi sebesar 23,93%) terutama dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah khususnya bauksit (mulai 10 Juni 2023) dan dampak El Nino terhadap sektor pertanian khususnya tanaman pangan," ucapnya.

Hal-hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan sekaligus peluang pertumbuhan ekonomi 2024 dan pondasi transformasi ekonomi sampai dengan 2045.

Lanjutnya, ia menyebutkan tantangan pertama, melakukan hilirisasi Sumber Daya Alam Kalbar melalui industrialisasi yang inklusif (tidak ada yang tertinggal), cepat tumbuh dan berkelanjutan. Dimana sebagaimana nasional, mengalami stagnasi industri bahkan cenderung menurun kontribusinya pada PDRB, sejak lebih dari satu dekade terakhir. 

"Industri Kalimantan Barat Tahun 2023 mempunyai kontribusi dalam PDRB sebesar 15,65%, (sebagai pembanding kontribusi tahun 2005 sebesar 20,23%, Tahun 2010 sebesar 17,13%, tahun 2015 sebesar 15,78%, dan tahun 2020 sebesar 16,24%) (Sumber BPS Kalbar 2024)," tekannya.

Kedua ia menambahkan, bagaimana kesiapan infrastruktur penunjang industri terutama energi baru dan terbarukan (EBT) untuk hilirisasi SDA Provinsi Kalimantan Barat. 

“Terutama untuk hilirisasi alumina menjadi aluminium yang membutuhkan energi sangat besar (untuk produksi 1 ton aluminium dari alumina perlu energi listrik 14.000 kwh). Selain pemenuhan energi dalam jangka pendek-menengah untuk mempercepat hilirisasi CPO menjadi turunannya," tambahnya.

Ketiga, ia menyebut industrialisasi tidak hanya di daerah yang dekat dan atau punya akses ke pelabuhan laut dan sungai, tetapi juga daerah yang mempunyai akses secara baik ke terminal barang/pelabuhan darat di perbatasan Negara misalnya daerah yang punya akses ke Terminal Barang Entikong dan Terminal Barang yang sedang dibangun lainnya di perbatasan Kalbar-Sarawak, Malaysia.

Kemudian menurutnya, tantangan terakhir bagaimana industrialisasi tidak hanya sebatas hilirisasi SDA untuk orientasi ekspor saja tetapi juga menumbuhkembangkan industri manufaktur lainnya.

"Perlunya menumbuhkembangkan industri manufaktur lainnya, itu untuk substitusi impor sehingga Kalimantan Barat tidak terlalu bergantung kepada barang impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan ekonomi Kalimantan Barat lebih terdiversifikasi yang juga akan lebih banyak menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat dan dunia bisnisnya," harapnya.

Sebelum menutup sambutan tak lupa ia memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada narasumber dan peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, menurutnya ini sangat bermanfaat dan berguna dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

"Saya apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Narasumber yang akan menyampaikan materi dan peserta yang akan memberikan masukan atau tanggapan pada kegiatan ini sehingga Outlook Ekonomi pada hari ini dapat berguna untuk masukan penyusunan kebijakan ekonomi di daerah baik bagi penyusunan RPJPD Provinsi Kalbar Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2025 serta masukan kebijakan industri dan energi nasional 2025-2029," tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Pejabat dari Kementerian Perindustrian RI sekaligus sebagai Narasumber yang saat ini diwakili Kepala Biro Perencanaan, Pejabat  dari Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus sebagai Narasumber yang diwakili oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Profesor Dr. Eddy Suratman, SE., MA., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat dan juga selaku Narasumber, Pimpinan Perbankan dan Lembaga Keuangan Provinsi Kalbar, Kakanwil Bea Cukai, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kalbar dan tamu undangan lainnya.(ais)

FKUB Kalbar Siap Gelar Doa Bersama untuk Kelancaran Pemilu 2024

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dan Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S. Sos., M.Si., mengadakan pertemuan dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, Prof. Dr. Ibrahim, M.A., dan pengurus FKUB di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dan Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S. Sos., M.Si., mengadakan pertemuan dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, Prof. Dr. Ibrahim, M.A., dan pengurus FKUB di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dan Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S. Sos., M.Si., mengadakan pertemuan dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, Prof. Dr. Ibrahim, M.A., dan pengurus FKUB di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu (7/2/2024).

Audiensi ini diadakan dengan maksud mengundang Pj. Gubernur Kalimantan Barat untuk memberikan sambutan dalam acara Doa Bersama menjelang Pesta Demokrasi.

Prof. Dr. Ibrahim, M.A., Ketua FKUB Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa Doa Bersama tersebut bertujuan untuk memohon kelancaran dan keamanan dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kami FKUB mengadakan pertemuan dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat untuk mengundangnya secara langsung dalam acara doa bersama guna memohon kelancaran dan keselamatan dalam menghadapi Pemilu 2024," ujar Ibrahim.

Ia juga menyampaikan detail jadwal dan pelaksanaan acara Doa Bersama kepada Pj. Gubernur dan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat.

"Acara tersebut direncanakan berlangsung pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 14.30 WIB, di Hotel Ibis Pontianak, dan diperkirakan akan dihadiri oleh 400 peserta," kata Ibrahim.

Dalam acara tersebut, FKUB juga akan mengundang Forkopimda Kalimantan Barat, dengan persiapan hampir mencapai 100 persen, termasuk perolehan izin penyelenggaraan dari Polda Kalimantan Barat.

Pada kesempatan tersebut, Harisson mendukung langkah FKUB Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Doa Bersama, sambil menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan situasi kondusif.

Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau

Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes.,  melantik Drs. Yohanes Ontot, M.Si sebagai Bupati Sanggau sisa masa jabatan 2019-2024. Pelantikan dilakukan secara langsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (7/2/2024).

Prosesi Pelantikan diawali dengan Pengucapan janji Jabatan Bupati Sanggau dipandu oleh Pj Gubernur Kalbar Harisson. Selanjutnya Gubernur Kalbar bersama Bupati melakukan Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan dan Pakta Integritas. Rangkaian acara Pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan kata-kata Pelantikan oleh Gubernur Kalbar.
Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Yohanes Ontot sebelumnya mengemban jabatan sebagai Wakil Bupati Sanggau, selanjutnya sebagai Plt. Bupati Sanggau. Dilantiknya Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau menggantikan Paolus Hadi, S,IP, M.Si yang beberapa waktu lalu telah mengundurkan diri sebagai Bupati Sanggau untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI Dapil II Kalimantan Barat. 

Diangkatnya Yohanes Ontot menjadi Bupati Sanggau pada sisa masa jabatan 2019-2024 berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3 - 438 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sanggau dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

"Kepada Saudara yang telah dilantik sebagai Bupati Sanggau sisa masa Jabatan 2019-2024, Saya berpesan agar menjadikan amanah ini sebagai ladang ibadah dan pengabdian yang terbaik bagi Kabupaten Sanggau," kata Pj Gubernur Kalbar.
Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Disamping itu, dirinya mengajak seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Sanggau untuk terus mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil dengan terus memelihara dan menjaga suasana yang aman dan kondusif untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas.

"Saya percaya bahwa berdasarkan pengalaman Saudara selama mendampingi saudara Paolus Hadi, SIP, M.Si yang menjabat Bupati Sanggau sejak 2014 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2023, sudah barang tentu kemampuan dalam memimpin Pemerintah Kabupaten Sanggau hingga akhir masa jabatan di 17 Februari 2024, tidak perlu saya ragukan lagi," tutur Harisson.

Terakhir Harisson juga menekankan, agar setiap Kepala Daerah untuk memperhatikan beberapa arahan khusus dari Bapak Presiden.

"Kalau arahan khusus Bapak Presiden itu, pertama mengendalikan inflasi di daerah, kemudian menekan angka stunting, menekan angka kemiskinan ekstrem, menekan angka pengangguran terbuka, kemudian percepatan investasi dan mempermudah perizinan, jadi itu yang harus benar-benar kita perhatikan," tegasnya.

Untuk diketahui, Drs. Yohanes Ontot, M.Si yang akrab disebut pak Ontot, lahir di Sanggau pada 11 Januari 1961 dan beragama Katolik. Ia menikah dengan Yohana Kusbariah. Pak Ontot mengenyam pendidikan di APDN Pontianak pada tahun 1986 dan IIP Departemen Dalam Negeri Jakarta pada tahun 1991, serta memperoleh S2 dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2011.

Karir di dunia politik sudah tak diragukan lagi, Yohanes Ontot mengambil langkah untuk maju sebagai Wakil Bupati Sanggau dan melenggang mulus menjadi orang nomor dua di Kabupaten Sanggau tersebut dengan menjabat selama dua periode, 10 tahun berdampingan dengan Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.Ip, M.Si. Selama masa kepemimpinannya sebagai wakil Bupati, beliau memiliki pengalaman yang luar biasa dalam manajemen pemerintahan daerah.
Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Beberapa prestasi kolaborasi antara Drs. Yohanes Ontot, M.Si dengan Poulus Hadi, S.Ip, M.Si dalam hal memadukan kekuatan. Paolus Hadi, S.Ip, M.Si seorang politisi dengan wakil bupati yang merupakan seorang birokrat juga sebagai seorang politisi, sehingga keduanya bisa menahkodai kapal besar kabupaten Sanggau selama hampir 10 tahun ini berjalan dengan baik dan tidak mengalami hambatan.(rfa)

Upaya Terus-Menerus, Penanaman Pohon di Kalimantan Barat

Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama PJ. Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., memimpin acara penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara, pada Rabu (7/2/2024).

Penanaman pohon secara serentak pada tahun 2024 merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2023 dan 14 Januari 2024. 
Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Hal ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus untuk menanam pohon di seluruh wilayah Indonesia selama musim hujan.

Dalam sambutannya, PJ. Gubernur Harisson menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan penanaman pohon ini, termasuk para murid SMP dan SMA. 

"Sudah saatnya kita mulai lagi menanam, ditanam terus, dan dekatkan ke generasi muda agar mereka tumbuh dengan kecintaan dan kemauan untuk memelihara alam ini dengan menanam pohon. Kita juga harus giat menanam," ujarnya.

Tidak hanya itu, PJ. Gubernur juga mengajak stakeholder terkait dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk terus aktif dalam penanaman pohon di mana pun berada. 
Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
"Setelah tertanam, jangan sampai ditinggal begitu saja. Harus dievaluasi, apakah pohon yang ditanam hidup atau tidak. Jika ada yang mati, harus ditanam kembali. Ini tanggung jawab bersama. Mari kita evaluasi bersama-sama," tambahnya.

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK, Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc., juga menyatakan harapannya terhadap aksi nyata ini dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. 

"Pohon termasuk yang sangat potensial untuk menyerap emisi karbon. Oleh karena itu, tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang," ungkapnya.

Luas lokasi penanaman saat ini mencapai 2 hektar, dengan berbagai jenis bibit seperti Matoa, Nangka, Ketapang, Durian, Pulai, Jelutung, Jengkol, dan Cempedak, dengan total sekitar 1200 batang yang berasal dari persemaian permanen dan bibit produktif.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, dilakukan juga penandatanganan prasasti peresmian Hutan Sekolah SMP Negeri 29 Kota Pontianak sebagai implementasi dari program lingkungan hijau merdeka menanam pohon.
Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK, Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc., PJ. Wali Kota Pontianak, Direktur Utama Bank Kalbar, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Rabu, 07 Februari 2024

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Perwacitra Berinovasi demi Kesejahteraan Masyarakat

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyambut dengan hangat kunjungan silaturahmi dari Ketua Perkumpulan Wanita Cinta Tanah Air (Perwacitra) Provinsi Kalbar, Hermiati, bersama Pengurusnya, di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyambut dengan hangat kunjungan silaturahmi dari Ketua Perkumpulan Wanita Cinta Tanah Air (Perwacitra) Provinsi Kalbar, Hermiati, bersama Pengurusnya, di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyambut dengan hangat kunjungan silaturahmi dari Ketua Perkumpulan Wanita Cinta Tanah Air (Perwacitra) Provinsi Kalbar, Hermiati, bersama Pengurusnya, di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalbar pada hari Selasa (6/1/2024).

Perwacitra, sebuah organisasi yang telah berdiri sejak tanggal 18 Desember 2020, telah melangkah selama empat tahun. 

Organisasi ini telah menjadi rumah bagi sekitar 100 anggota, dan pada tahun 2022, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perwacitra memperluas jaringannya dengan membentuk dua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. 

Kemudian, pada tahun 2023, DPW mengembangkan lagi dengan membentuk DPD di Kabupaten Mempawah. 

Terus bergerak maju, pada tanggal 26 Januari 2024, DPD Kota Pontianak berhasil mengembangkan 6 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Kota Pontianak.

Pj. Gubernur, dalam tanggapannya terhadap organisasi ini, menegaskan pentingnya pendaftaran setiap organisasi di Kalbar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalbar.

"Jadi organisasi ibu-ibu ini harus sudah terdaftar di Kesbangpol Kalbar, jika sudah terdaftar Pemerintah dapat membantu organisasi tersebut berupa dana hibah," ujar Harisson.

Dia menekankan bahwa organisasi yang menerima bantuan dari pemerintah, seperti dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus memiliki program terencana dari tahun sebelumnya, sehingga dana yang diberikan dapat digunakan dengan efisien.

"Jika kami (Pemerintah Provinsi) memberikan bantuan hibah, itu bertujuan untuk memberikan modal kepada suatu organisasi dalam membantu masyarakat dan mencapai laba operasional bagi organisasi tersebut," tambahnya.

Harisson juga mendorong Pengurus Perwacitra untuk berinovasi dalam merancang program-program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Organisasi harus aktif dalam membantu masyarakat, seperti yang sedang kita lakukan dalam upaya menurunkan angka stunting. Perwacitra dapat memanfaatkan teknologi dengan membuat konten sosialisasi tentang penanganan stunting atau edukasi gizi, dan menyebarkannya kepada masyarakat," pintanya.

Terakhir, ia memberikan apresiasi kepada organisasi masyarakat yang mayoritas anggotanya adalah wanita ini, karena peran aktif mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Suatu lembaga harus bisa berinovasi terutama dalam membantu masyarakat. Saya berharap organisasi di Kalbar yang dibentuk oleh masyarakat, mampu memberikan bantuan dan manfaat yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Perwacitra Provinsi Kalbar, Hermiati, menjelaskan bahwa meskipun organisasi yang dipimpinnya telah berjalan selama empat tahun, proses pengurusan berkas untuk terdaftar di Kesbangpol baru dilakukan pada tahun ini.

"Kita sebenarnya sudah berdiri selama 4 tahun, tetapi karena baru tahun ini berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia keluar, maka baru tahun ini kami melengkapi berkas untuk pendaftaran di Kesbangpol agar diakui oleh Pemerintah Provinsi," ungkapnya.

Hermiati juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Gubernur dan secara langsung memperkenalkan organisasi Perwacitra.

"Kami menghadap Bapak Gubernur untuk memperjelas status kami dan diakui oleh Pemerintah Provinsi serta terdaftar di Kesbangpol Kalbar. Dengan pengakuan ini, kami berharap dapat mendapatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang," tandasnya.

Pj Gubernur Harisson Pimpin Pertemuan Kebijakan Ekonomi Kalimantan Barat

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin pertemuan penting yang membahas isu-isu terkini serta respons kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) . (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin pertemuan penting yang membahas isu-isu terkini serta respons kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) . (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin pertemuan penting yang membahas isu-isu terkini serta respons kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Selasa, (6/2/2024). 

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos. M.Si., serta Pejabat Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Harisson menyatakan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan instansi-instansi vertikal lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

"Sekarang ini kita Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merapatkan barisan berkolaborasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Mereka ini sebenarnya berkolaborasi dengan kita dalam rangka Pemerintah menerima masukan-masukan dari Perbendaharaan, Bea Cukai, OJK, Bank Indonesia, dan instansi lainnya tentang potensi pertumbuhan ekonomi atau hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat." jelasnya.

Harisson juga menyoroti pentingnya persiapan untuk mengatasi masalah yang tak terduga yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. 

"Dengan kita bicarakan ini, bisa mencari jalan keluar apabila ada hambatan-hambatan dalam pertumbuhan ekonomi maupun terus mengembangkan potensi-potensi yang mungkin akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat," jelasnya.

Lebih lanjut, Harisson menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mencegah stagnasi. 

"Jadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari hilirisasi industri, produk pangan pertanian, memacu UMKM, dan Pariwisata. Kira-kira fokusnya disitu," ujarnya.

Sebelum pertemuan ini dilaksanakan, telah ada koordinasi virtual yang membahas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2024. Koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (SATGAS) KPK RI, Wahyudi.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi secara langsung ke depannya. 

"Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini baru saja, kita berharap bahwa nanti ada perbaikan - perbaikan terutama di sisi indeks persepsi korupsi, kemudian terkait dengan survei integritas," ungkap Kasatgas KPK RI, Wahyudi. 

"Perlu kami sampaikan secara umum bahwa di wilayah Kalimantan Barat untuk capaian MCP di Tahun 2023 sebenarnya cukup relatif baik tetapi memang kita harus akui bersama ada beberapa wilayah yang secara umum ada capaiannya yang meningkat atau ada juga capaiannya yang sampai dengan saat ini juga bertahan dan ada beberapa wilayah yang capaiannya juga turun."

Pemprov Kalbar Gelar Rakor Pemantapan Pemilu 2024

Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di hotel Mercure Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di hotel Mercure Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di hotel Mercure Pontianak pada Selasa (6/2/2024). 

Rakor ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., yang secara resmi memukul gong bersama seluruh unsur Forkopimda Kalimantan Barat di hadapan semua peserta undangan.

Sebelum acara inti dimulai, penampilan kesenian Tari Melayu Tundang Mayang dari Sanggar Pusaka Desa Sungai Burung, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, turut memeriahkan suasana pertemuan tersebut.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Kalbar Harisson menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung kelancaran Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024. 

Ia menyatakan, "Tentu hal ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemprov Kalbar dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024, baik melalui dukungan ketersediaan anggaran dan memfasilitasi kelancaran selama berlangsung kegiatan Pemilu dan Pilkada."

Selain itu, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2024 kepada Kodam XII Tanjungpura dan Kepolisian Daerah Kalbar. 

Harisson berharap penandatanganan Naskah Perjanjian ini dapat meningkatkan kerjasama dalam menjaga serta mensukseskan kegiatan Pilkada di Kalimantan Barat.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto, menekankan pentingnya menjaga agar kegiatan Pemilu dan Pilkada berjalan aman dan jurdil. 

"Tahapan dan rangkaian Pemilu serentak ini sudah kian mendekati hari akhir masa kampanye, tentu ini harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga agar tidak menjadi kegiatan kontraproduktif sehingga dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat." katanya.

Brigjen Pol. Pipit Rismanto juga menegaskan bahwa jajaran Polda Kalbar telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk penyelenggaraan Pemilu yang lancar dan aman. 

Seluruh jajaran Polda Kalbar telah melakukan langkah-langkah persiapan termasuk melalui Operasi Mantap Brata Kapuas 2023-2024 dengan melibatkan sekitar 7.440 personil.

Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan, menekankan pentingnya komitmen dan kerjasama dalam mengawal jalannya pesta demokrasi. 

Dia mengatakan bahwa jajarannya memiliki tugas yang kompleks dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, namun mereka bertekad memastikan kelancaran Pemilu di kedua wilayah tersebut.

Pangdam XII Tanjungpura juga menegaskan peran TNI dalam mendukung distribusi logistik Pemilu hingga ke pelosok daerah Kalbar, serta memastikan kelancaran jalannya Pemilu melalui berbagai kegiatan seperti apel Gelar Pasukan dan pendorongan logistik dari KPU.

Dengan sinergi dan kerjasama yang dibangun oleh semua pihak terkait, diharapkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis, serta menjadi tolak ukur kemajuan demokrasi bagi Indonesia dan Kalimantan Barat.

Kolaborasi Pemprov Kalbar dan BNN untuk Bersinergi Lawan Narkoba

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si., beserta jajaran, beraudiensi di Ruang Kerja Sekda Provinsi Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si., beserta jajaran, beraudiensi di Ruang Kerja Sekda Provinsi Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si., beserta jajaran, beraudiensi di Ruang Kerja Sekda Provinsi Kalbar, pada Senin (5/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekda Kalbar Mohammad Bari menyambut baik maksud kedatangan Kepala BNN Kalbar beserta jajarannya tersebut. 
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si., beserta jajaran, beraudiensi di Ruang Kerja Sekda Provinsi Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si., beserta jajaran, beraudiensi di Ruang Kerja Sekda Provinsi Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Terkait upaya P4GN, Mendagri juga berharap adanya kerja sama yang dapat dilakukan oleh keduanya untuk mendukung terwujudnya Indonesia Bersinar.

"Tentu kami dari Pemerintah Provinsi tidak akan menutup mata terkait persoalan ini, mengingat penyalahgunaan Narkotika ini merupakan persoalan yang sangat serius sehingga dapat mengakibatkan dampak yang berkepanjangan. Pemprov Kalbar akan terus berupaya dalam menuntaskan permasalahan ini dengan bersinergi dengan BNN Kalbar dan jiga stakeholder lainnya," pungkas Bari.

Tidak hanya beraudiensi, dalam pertemuan ini Kepala BNN yang baru saja berpindah tugas ke Kalbar tersebut juga menjelaskan  dan mempresentasikan hal-hal terkait penanganan penyalahgunaan Narkotika di- Kalimantan Barat.

"Adapun audiensi dengan Pak Pj. Sekda ini, dilakukan untuk memperkuat kemitraan strategis antar Kementerian/Lembaga serta menajamkan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang menjadi tugas pokok dan fungsi BNN Kalimantan Barat," terang Sumirat saat ditemui usai audiensi tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Sumirat juga menyampaikan harapannya agar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mendukung program P4GN sebagai akselerasi perwujudan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

"Kami juga mengharapkan, bahwa pihaknya membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah sampai dengan Tingkat Kelurahan/Desa dalam upaya pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika melalui program rehabilitasi berkelanjutan dengan pelibatan aktif pada unit IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat)," tutur Sumirat.(rfa)

Sabtu, 03 Februari 2024

Pj. Gubernur Kalbar Sampaikan Keterangan Terkait Pro IKN

Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.
Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.
PONTIANAK - Bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. sampaikan keterangan terkait dukungannya terhadap Pembangunan IKN, Sabtu (3/2/2024).

Orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Barat ini mengklarifikasi pernyataan beliau untuk memilih pemimpin yang mendukung Ibukota Nusantara yang baru di Pulau Kalimantan. 

Hal ini disampaikan pada saat acara olahraga bersama ASN dan keluarga dalam rangka HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke 67 Tahun 2024 pada tanggal 27 Januari 2024 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat mengakibatkan multitafsir di masyarakat luas.

"Saya memohon maaf kepada masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pernyataan saya tersebut," ungkap Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson.

Disampaikannya, bahwa pernyataan tersebut diungkapkan karena terlalu bersemangat dalam mewujudkan keinginan percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, karena dengan pembangunan IKN, Kalbar sebagai provinsi mitra IKN akan mengalami percepatan pembangunan, infrastruktur dan tentunya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Saya ingin menumbuhkan semangat mulia kita bersama bahwa pembangunan yang tadinya hanya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris dapat segera diwujudkan. Saya dan kita semua tahu bahwa Ibu Kota Nusantara IKN adalah amanat Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, saya yakin setiap paslon akan menjalankan amanat undang-undang tersebut," terangnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tetap netral dan menggunakan hak politiknya sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.(adpim)

Jumat, 02 Februari 2024

Program Bantuan Pangan Untuk Masyarakat di Kabupaten Sambas

Penjabat Gubernur Kalbar Harisson yang didampingi Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Ny Windy Prihastari Harisson, turut serta dalam penyerahan bantuan bahan pangan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
Penjabat Gubernur Kalbar Harisson yang didampingi Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Ny Windy Prihastari Harisson, turut serta dalam penyerahan bantuan bahan pangan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
SAMBAS - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) telah meluncurkan program penyaluran bantuan bahan pangan kepada masyarakat yang bertempat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, yang terletak di Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Acara ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson.

"Pembagian bahan pangan ini kami laksanakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-67 Kalbar serta sebagai upaya mengendalikan inflasi, di Kabupaten Sambas," ujar Harisson, dalam acara yang dihadiri oleh Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Ny Windy Prihastari Harisson, di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, pada Kamis.

Penjabat Gubernur tersebut menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar telah menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat di PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, serta telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas.

Direktur Utama Bank Kalbar, Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sambas turut hadir dalam penyerahan simbolis bantuan pangan ini.

"Bantuan bahan pangan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban mereka di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit," ujar Harisson.

Pemprov Kalbar menyadari bahwa kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur telah mengalami kenaikan. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan harga komoditas pangan di pasar global.

Oleh karena itu, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus mengendalikan inflasi dan membantu masyarakat dengan menyalurkan bantuan pangan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah perbatasan.

Selain bantuan pangan, Pemprov Kalbar juga menyerahkan secara simbolis benih padi sebanyak 4 ton serta bantuan pangan sebanyak 500 paket oleh Pj Gubernur Kalbar kepada ketua kelompok tani di Desa Setulang, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli oleh Direktur Utama Bank Kalbar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Bantuan tersebut diberikan kepada pelaku UMKM untuk membantu pengembangan usaha mereka.

Pemprov Kalbar berharap bahwa berbagai upaya tersebut dapat membantu masyarakat di wilayah perbatasan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan meringankan beban hidup mereka.

Kunjungan Pj Gubernur ke RSJ Kalbar: Wujud Perhatian pada Penderita Gangguan Jiwa

Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes
Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.
PONTIANAK - Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama dengan Pj Ketua PKK Provinsi Kalimantan Barat Windy Prihastari, S.STP., M.Si., disambut dengan antusias oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Barat, dr. Wilson, Sp., KJ., M. Kes., serta stafnya dalam kunjungan mereka ke salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengelola perawatan orang dengan gangguan jiwa dan rehabilitasi NAPZA. Acara tersebut berlangsung pada hari Rabu (31/1/2024).

Tidak hanya melihat fasilitas dan menemui pasien ODGJ yang sedang dirawat, Pj Gubernur Harisson juga secara resmi meresmikan Pembangunan Kantor Baru RSJ Provinsi Kalbar yang selesai dibangun pada tahun 2023.

Pada awal pidatonya, Harisson menekankan bahwa kesehatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Kalimantan Barat. 

Dia mengatakan, "Di Kalimantan Barat, indeks pembangunan manusianya tinggi. Data menunjukkan harapan hidup mencapai 73 tahun. Namun, yang perlu kita jaga bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan jiwa. Prevalensi gangguan kesehatan jiwa hanya boleh mencapai maksimal 1 persen, dan saat ini hanya mencapai 0,6 persen di Kalimantan Barat."

Dia juga menegaskan pentingnya merawat kesehatan jiwa setiap individu, "Kondisi ini bukanlah pilihan mereka, itu adalah bagian dari takdir. Tugas kita adalah merawat mereka dengan penuh kasih sayang, agar mereka bisa sembuh dan diterima kembali dalam masyarakat. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua tenaga kesehatan di sini yang telah bekerja keras siang dan malam merawat saudara-saudara kita."

Tentang pembangunan Gedung Kantor Baru RSJ, Harisson berharap peresmiannya dapat meningkatkan semangat dan integritas seluruh petugas rumah sakit. Dia menyampaikan terima kasih atas kerja keras dr. Wilson dan timnya, "Gedung baru ini dibangun dengan biaya sekitar 5 miliar rupiah, yang diperoleh RSJ selama masa pandemi COVID-19."

Harisson juga menyatakan rencananya untuk meningkatkan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu NAPZA, "Kedepannya, kami berharap tidak hanya mengembangkan infrastruktur untuk penderita gangguan jiwa, tetapi juga meningkatkan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu NAPZA. Saat ini, kami hanya memiliki 20-40 kamar. Namun, kami berharap memiliki 400 kamar. Ini adalah semangat dari peradilan saat ini, dan kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait."

Pembangunan Gedung Kantor Baru dua lantai ini, yang direncanakan selama 5 tahun dan baru terealisasi pada tahun 2022, menggunakan dana BLUD tahun 2023 sebesar Rp 5.279.858.048 dengan luas bangunan 756 meter persegi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Aulia Chandra, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama Bank Kalbar, dan Direktur Utama Jamkrida.

Kamis, 01 Februari 2024

550 Paket Sembako Disalurkan ke Masyarakat Singkawang

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
SINGKAWANG - Dalam rangka penekanan angka inflasi, setelah memberikan sosialisasi tentang pemilih pemula kepada siswa SMKN 2 Singkawang, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menggerakkan aksi nyata dengan menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang pada Rabu (31/1/2024).

Bersama Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, ia menyerahkan bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. 
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Tak hanya itu, dalam semangat kolaborasi yang baik, Bank Kalbar serta PT. Jamkrida Kalbar juga ikut memberikan kontribusi dengan menambah jumlah sembako yang disalurkan.

Bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan, yang dikaitkan dengan beberapa faktor seperti konflik internasional dan cuaca ekstrem.

“Perang di berbagai negara seperti Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, dan pertempuran antara Houthi melawan Amerika Serikat dan Inggris, meskipun geografisnya jauh, namun berdampak pada kenaikan harga barang pokok dan BBM di wilayah kita. 
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Ditambah lagi dengan ketidakpastian iklim yang menyebabkan proses pertanian terganggu, dari penanaman hingga panen, mengakibatkan stok beras dan kebutuhan pangan menipis. 

Hal ini mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok kita,” ujar Harisson.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk hadir di setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
“Presiden berpesan kepada kita untuk membantu masyarakat dalam kesulitan mereka. Oleh karena itu, kita diminta untuk turun ke lapangan secara rutin, melihat langsung kondisi masyarakat, dan memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka,” tambahnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah ikut serta bersama Pemprov Kalbar dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

“Kami menerima 200 paket sembako dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar melalui Pemerintah Pusat. Selain itu, ada juga bantuan sebanyak 50 paket dari Jamkrida dan 300 paket dari Bank Kalbar. Sehingga total keseluruhan bantuan yang disalurkan mencapai 550 paket. Kami juga menyerahkan bantuan KUR dan KUM Peduli dari Bank Kalbar,” terang Harisson.
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Bantuan yang berisi bahan pokok tersebut diharapkan dapat menjadi penopang bagi masyarakat yang membutuhkan dalam beberapa hari ke depan.

“Semoga permasalahan ini dapat teratasi, dan kami berkomitmen untuk terus melakukan gerakan-gerakan positif seperti ini bersama para pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Jelang Pemilu 2024, Pj Gubernur Kalbar Sosialisasikan Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang

Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
SINGKAWANG - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, melakukan kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang pada Rabu (31/1/2024).

Pj Gubernur Harisson menekankan pentingnya keterlibatan pemilih pemuda dalam proses pemilu kali ini, mengingat jumlah mereka yang signifikan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 
Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
"Pemilih pemula merupakan bagian besar dari pemilih pemuda, mencapai 46,8 persen. Kami berada di sini untuk mendorong mereka agar menggunakan hak pilihnya di TPS untuk mendukung Pemilihan Umum 2024. Kami berharap partisipasi pemilih pemula meningkat," ujar Harisson.

Selain itu, Harisson juga mengingatkan para siswa untuk tetap menjaga kedamaian meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda. 

"Kalian pasti telah menerima berbagai informasi mengenai calon dari televisi dan media sosial. Terutama di era digital ini, kampanye dari masing-masing calon tersebar luas. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun kerukunan harus tetap dijaga," tambahnya.
Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Pemimpin tertinggi di Kalbar ini juga bertekad untuk terus mengkampanyekan kepada masyarakat agar menggunakan hak suaranya dengan bijaksana. 

"Kami dari Pemprov, Pemda, KPU, dan Bawaslu akan terus mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan suara mereka dalam Pemilu pada 14 Februari ini. Saya yakin partisipasi di Kalimantan Barat akan meningkat," tandasnya, sembari melakukan kunjungan kerja yang turut dihadiri oleh Pj Sekda Kota Singkawang, Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalbar, Direktur PT BPD Kalbar, dan Direktur PT Jamkrida.
Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Sebagai informasi tambahan, kegiatan tersebut juga meliputi penyerahan bantuan sosial pangan, KUR, dan KUM, peresmian Bank Mini SMK N 2, serta peninjauan Mini Market dan Salon milik SMK N 2 Singkawang.

Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 di Kalimantan Barat

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. 

Acara ini bertujuan untuk menjalankan transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik dengan tema "Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional" di Ruang Mempawah Command Center (MCC) pada Rabu (31/1/2024).
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Dalam kesempatan ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pentingnya penerbitan laporan perekonomian Indonesia sebagai bentuk transparansi publik Bank Indonesia, yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah sesuai dengan UUD PP2K.

Menurut Perry Warjiyo, "Laporan Perekonomian Indonesia ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang memuat evaluasi kinerja dan kebijakan Bank Indonesia di tahun 2023 serta proses perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia di tahun 2024. Komitmen kami bahwa independensi itu kami perkuat dengan konsistensi, sehingga setiap bulan kami menyelenggarakan rapat Dewan Gubernur dan kita evaluasi setiap mingguan konsistensi pelaksanaan kebijakan."
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Gubernur BI juga menekankan bahwa koordinasi dan transparansi kepada publik adalah komitmen BI untuk mencapai kredibilitas kebijakan, independensi, koordinasi, dan transparansi. 

Selain itu, kolaborasi erat antara Pemerintah dan BI dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta dengan asosiasi-asosiasi sistem pembayaran, Perbanas, dan dunia usaha.

Perry Warjiyo juga menyoroti tiga poin utama terkait capaian kinerja perekonomian di tahun 2023, "Pesan pertama adalah bersyukur atas kinerja kita di 2023, optimis atas prospek 2024, dan tetap waspada. Kedua, komitmen BI untuk terus memperkuat bauran kebijakan yang dilakukan di 2023. Dan yang ketiga adalah komitmen kami untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, kolaborasi. Dengan itulah kita bisa melangkah ke depan dengan optimis dan waspada."

Gubernur Kalbar Sosialisasikan Pemilu ke Siswa SMK

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.
PONTIANAK - Dalam rangka menyambut Pemilihan Umum (Pemilu), Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., beserta Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., melakukan kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang pada Rabu (31/1/2024).

Pj Gubernur Harisson menegaskan pentingnya keterlibatan pemilih pemuda dalam proses pemilu kali ini, mengingat jumlah yang signifikan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 
Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang.
Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 2 Singkawang.
Ia menyatakan, "Pemilih pemula merupakan bagian besar dari pemilih pemuda, mencapai 46,8 persen. Kami hadir di sini untuk mendorong mereka agar menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) demi kesuksesan Pemilu 2024. Kami berharap partisipasi pemilih pemula dapat meningkat."

Pj Gubernur juga mengingatkan para siswa untuk tetap menjaga kerukunan meskipun memiliki pilihan yang berbeda, karena perbedaan pilihan dalam konteks pemilu bisa menimbulkan konflik di masyarakat. 

"Saudara-saudari telah menerima informasi dari berbagai calon, baik melalui televisi maupun media sosial. Dalam suasana pesta demokrasi ini, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun kerukunan harus tetap dijaga," tambahnya.

Selain itu, Pj Gubernur juga akan terus mengkampanyekan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijaksana. "Kami dari Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan terus menggalang partisipasi masyarakat dalam Pemilu pada 14 Februari ini. Saya yakin partisipasi masyarakat Kalimantan Barat akan meningkat," ujarnya.

Selain kegiatan sosialisasi, acara juga dilanjutkan dengan peresmian Bank Mini, Mini Market, dan Salon milik SMK Negeri 2 Singkawang.

Pj Gubernur Kalbar, Harisson Ingatkan Pemilih Pemula: Jangan Abaikan Suara Anda!

Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir.
Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir.
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., telah menggelar kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir pada Rabu (31/1/2024) dalam rangka menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Dalam kegiatan tersebut, dr. Harisson menjelaskan pentingnya pemahaman hak pilih, terutama bagi para siswa SMA yang umumnya berusia antara 15 hingga 19 tahun, di mana mereka memiliki hak pilih ketika mencapai usia 17 tahun.
Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir.
Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir.
"Tanggal 14 Februari nanti kita melakukan Pemilihan Umum. Yang kita pilih adalah calon legislatif DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden," ujar Harisson.

Harisson juga mengajak pemilih pemula untuk aktif dalam pesta demokrasi tersebut. 

Dia menyampaikan keprihatinan bahwa meskipun pemilih muda kini mencapai hampir 50 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada kekhawatiran bahwa sebagian dari mereka mungkin enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena kesibukan pribadi.

"Saya harap adik-adik datang ke TPS. Kita harus peduli kepada bangsa ini. Yang melanjutkan pembangunan-pembangunan di masa depan ini kan nanti adik-adik semua," ajak Harisson.

Selain itu, Harisson juga mengingatkan siswa-siswa SMK tersebut untuk menjadi pemilih yang cerdas.

"Nanti jangan asal pilih. Pilih yang sesuai hati nurani adik-adik. Siapa yang program kerjanya dapat memenuhi kebutuhan adik-adik semua. Jadilah pemilih yang cerdas," tambahnya.

Dalam acara tersebut, dilakukan juga peresmian Kantin Sehat, Teaching Factory Bank Mini, Teaching Factory Jasa Layanan Perkantoran, dan Bangunan DAK TA 2023.

Selasa, 30 Januari 2024

Pertemuan PLN dan Pj Gubernur Kalimantan Barat

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menerima audiensi dari General Manager PLN UID Kalimantan Barat, A.B. Wahyu Jatmiko, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menerima audiensi dari General Manager PLN UID Kalimantan Barat, A.B. Wahyu Jatmiko, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menerima audiensi dari General Manager PLN UID Kalimantan Barat, A.B. Wahyu Jatmiko, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa (30/1/2024).

Kedatangan A.B. Wahyu Jatmiko bersama tim PLN UID Kalbar bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta meminta izin pamit terkait berakhirnya masa bhaktinya.

Dr. Harisson menyampaikan apresiasi atas kinerja PLN dalam memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat Kalimantan Barat. 

Dia juga mendorong PLN untuk terus meningkatkan pelayanannya, terutama di daerah-daerah yang masih belum teraliri listrik.

"Dengan penuh terima kasih atas kunjungan ini, saya berharap pelayanan PLN bisa lebih ditingkatkan lagi, termasuk penetrasi ke daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh listrik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim PLN atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat Kalimantan Barat," ujar dr. Harisson.

Sementara itu, A.B. Wahyu Jatmiko menegaskan komitmen PLN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat Kalimantan Barat. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

"Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal," ungkap A.B. Wahyu Jatmiko.

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno