Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda

Presiden Jokowi meresmikan Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan pembukaan Terminal Samarinda Seberang di Samarinda, Kalimantan Timur, pada hari Rabu (28/02/2024). Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi massal guna mengatasi kemacetan.

"Dari segi kota, kemacetan terjadi di mana-mana, termasuk di Samarinda, Balikpapan, dan Banjarmasin. Oleh karena itu, kita perlu mendorong penggunaan transportasi massal dan umum agar penggunaan kendaraan pribadi bisa dikurangi," ujar Presiden.

Presiden juga menyoroti kemacetan yang sudah lama terjadi di Jakarta meskipun telah tersedia berbagai sarana transportasi massal seperti KRL, LRT, MRT, dan TransJakarta.

"Ini menggambarkan pentingnya persiapan kota-kota selain Jakarta dalam memperkuat infrastruktur transportasi umum," tambahnya.

Presiden menyambut baik pembangunan Terminal Samarinda Seberang yang dulunya tidak teratur dan kumuh, kini telah berubah menjadi terminal yang bersih dan tertata dengan baik.

"Kami berharap pembukaan terminal ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Dari terminal ini, mereka dapat menuju Balikpapan dan Banjarmasin. Saya yakin penggunaan transportasi umum akan membantu mengurangi kemacetan di berbagai kota," tegasnya.

Presiden diiringi oleh sejumlah pejabat tinggi negara dalam acara peresmian tersebut, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Wantimpres Wiranto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Jokowi Jelaskan Dasar Hukum Penganugerahan Pangkat Prabowo Subianto

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Jokowi Jelaskan Dasar Hukum Penganugerahan Pangkat Prabowo Subianto

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan mengenai penganugerahan pangkat istimewa TNI kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 

Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Presiden kepada media setelah Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu (28/02/2024).

“Pemberian anugerah tersebut telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa penghargaan semacam ini seharusnya diberikan dua tahun yang lalu atas kontribusi Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

“Pada tahun 2022, Bapak Prabowo Subianto diberi anugerah Bintang Yudha Dharma Utama atas jasanya di bidang pertahanan, yang memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara,” jelas Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa penganugerahan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujui setelah diusulkan oleh Panglima TNI.

“Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Saya menyetujui usulan tersebut untuk memberikan kenaikan pangkat berupa Jenderal TNI Kehormatan,” ungkap Presiden.

Tidak hanya Prabowo Subianto, sejumlah tokoh sebelumnya juga pernah menerima penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, termasuk Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral

Presiden Jokowi pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). 

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI-Polri untuk selalu siaga dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

"Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri," ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, saat ini dunia dihadapkan pada berbagai konflik seperti di Ukraina, Gaza, bahkan Yaman yang menyebabkan inflasi pangan dunia. 

Selain itu, terdapat juga krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah negara dilanda resesi.

"Patut kita syukuri alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh dan kalau di G20 masuk tiga besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05 persen, inflasi terkendali di angka 2,57 persen, kemiskinan turun di angka 9,36 persen, pengangguran turun di angka 5,32 persen, dan gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388 persen," kata Presiden.

Meskipun demikian, Presiden mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk tetap waspada dan hati-hati karena ke depan kompetisi global semakin kompleks. 

Presiden juga mengingatkan TNI-Polri untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk perang siber dan penggunaan drone.

"Penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI-Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme, dan pelayanan terhadap masyarakat. Memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat," kata Kepala Negara.

Selain penguasaan teknologi, Kepala Negara juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri. Sinergi ini menurut Presiden harus dilakukan secara horizontal antarkesatuan dan vertikal dari atas sampai bawah.

"Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri atas komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum (pemilu), memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung aman dan damai. 

Kepada jajaran TNI-Polri, Presiden pun mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tahapan pemilu hingga Oktober nanti yang perlu terus dijaga.

"Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisasi residu politik untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara," tuturnya.

Pada akhir pidato, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan. 

Menurut Presiden, penganugerahan tersebut merupakan bentuk penghargaan dan peneguhan dedikasi kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas pada Selasa (27/02/2024), membahas berbagai isu terkait kebijakan sawit di Indonesia. Salah satu fokus utama rapat adalah rendahnya realisasi program replanting sawit, yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dalam keterangan persnya bahwa regulasi yang mempersulit proses replanting menjadi salah satu penghambat utama. 

Dia menyampaikan, "Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu, tadi diminta agar mengkaji Peraturan Menteri Pertanian karena sawah kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat diminta juga rekomendasi dari KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan].”

Airlangga juga mengusulkan peningkatan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. 

Hal ini diharapkan dapat membantu pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah. 

"Dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat, di P4, sehingga kalau dananya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama, beli bibit dan hidup di tahun pertama,” katanya.

Masalah ketelanjuran lahan juga dibahas dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Jadi dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021."

"Oleh karena itu, perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong ke sana,” ujarnya.

Rapat juga membahas rencana BPDPKS untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Airlangga menyatakan bahwa rapat akan dilanjutkan untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret. 

"Tentu kita lihat program lain dari BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit], kita juga kaji terkait dengan pemberian beasiswa untuk keluarga pekebun,” tandasnya.

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Redaksi    Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik.

JAKARTA - “trisakti bergerak melawan orang yang bikin onar di bangsa indonesia #trisakti #mahasiswa #lawan #akademik #politik #milikrakyat”

“Deklarasi alumni Trisakti pendukung Jokowi Sabtu, 2 Februari 2024 18;30 WIB Mahasiswa Trisakti Telah Deklarasi Untuk Menjaga Ke Keutuhan Bangsa Dan Negara Kami Mengecam Keras Ucapan Akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand Untuk Mengajari Para Mahasiswa Nya Di ajari Cara berbicara Dan cara Berakhlak. Kami Mengutuk Keras Agar Semua Mahasiswa Netral Jangan Bikin Onar Di Negara Indonesia Saya Tau Betul UGM Itu Dukung Mahfud MD Karena Ganjar Ketua BIM.Pemilu Kali ini jangan Kau Kotori Karena Semua HAK ada pada Masyarakat Indonesia Yang menentukan Kemenangan Pemilu 2024”

“Trisakti bersama presiden kami siap membela Presiden untuk melawan mahasiswa yang ingin menjatuhkan presiden Indonesia Universitas ini sengkuni NKRI UGM.UII.UI.Unhas.Unlam.Unand. kami siap melawan akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand”

Beredar tangkapan layar headline berita yang menyatakan bahwa Alumni Trisakti mendeklarasikan dukungan mereka untuk Presiden Jokowi setelah mendapat kritik dari sejumlah akademisi universitas. 

HASIL CEK FAKTA

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata tanggal publikasi berita tersebut dan catatan pada foto headline telah dimanipulasi. 

Sebenarnya, berita dengan judul yang sama telah dipublikasikan oleh Antara pada 10 Februari 2019, yang jelas tidak memiliki kaitan dengan konteks yang terjadi baru-baru ini.

Selain itu, tidak ada sumber yang valid yang dapat membenarkan klaim bahwa alumni atau mahasiswa Trisakti secara kolektif mengecam petisi yang diajukan oleh beberapa akademisi dari berbagai universitas di Indonesia dan kemudian mendukung Jokowi. 

Lebih lanjut, foto yang menampilkan sejumlah mahasiswa dengan mengenakan almamater Trisakti ternyata adalah gambar jajaran pengurus serta anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (PMFK Usakti) periode 2020/2021. 

Gambar tersebut sudah lama tersedia di laman resmi fk.trisakti.ac.id sejak tahun 2021, dan tidak memiliki kaitan dengan situasi politik saat ini.

KESIMPULAN

Dengan demikian, klaim bahwa alumni Trisakti secara kolektif mendukung Jokowi setelah mendapat kritik dari berbagai akademisi universitas Indonesia adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi.

Faktanya, headline berita yang disebutkan telah diberitakan oleh Antara pada 10 Februari 2019, bukan pada 2 Februari 2024 seperti yang tertera pada tangkapan layar yang beredar. Ini menunjukkan adanya manipulasi pada informasi tersebut.

RUJUKAN

https://kalsel.antaranews.com/foto/81994/deklerasi-alumni-trisakti-pendukung-jokowi

https://fk.trisakti.ac.id/en/kemahasiswaan-2/pembinaan-dan-pengembangan-kemahasiswaan-2/pengembangan-mahasiswa-2/minat-bakat-dan-organisasi-mahasiswa-2/parlemen-2/

https://cekfakta.com/focus/16129

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Presiden Jokowi meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pada Kamis (15/02/2024). Kehadiran Presiden bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok beras yang memadai, yang akan didistribusikan ke berbagai titik penjualan, termasuk ritel, pasar swalayan, dan pasar-pasar di seluruh daerah.

"Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga, saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan, saya melihat melimpah, melimpah," ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di atas harga normal saat ini disebabkan oleh keterlambatan hasil panen dan gangguan dalam distribusi.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala ini, Presiden menyatakan bahwa pasokan beras dari Perum Bulog dapat membantu memenuhi kebutuhan.

"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira dalam kurun seminggu-dua minggu ini berasnya akan sedikit turun, sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi," tambahnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

"Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak berkaitan dengan pemberian bantuan pangan dari pemerintah. 

Menurutnya, bantuan pangan kepada masyarakat adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali," jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo.

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.