BKSDA Kalbar Evakuasi Orangutan Di Kayong Utara, Konflik Dengan Warga Berhasil Dicegah

Reza Aditiya g    Senin, April 27, 2026    Comment   

BKSDA Kalbar Evakuasi Orangutan Di Kayong Utara, Konflik Dengan Warga Berhasil Dicegah

BKSDA Kalbar bersama YIARI mentranslokasikan orangutan dari kebun warga di Kayong Utara ke Taman Nasional Gunung Palung untuk mencegah konflik manusia dan satwa liar.

KAYONG UTARA - Upaya pencegahan konflik antara manusia dan satwa liar kembali dilakukan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) memindahkan satu individu orangutan dari kawasan permukiman warga di Dusun Pemangkat Jaya, Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir.

Langkah tersebut dilakukan setelah laporan warga mengenai kemunculan orangutan di area perkebunan sejak akhir tahun lalu. Dalam beberapa hari terakhir sebelum evakuasi, satwa dilindungi tersebut diketahui semakin sering berada di sekitar kebun milik warga, sehingga menimbulkan kekhawatiran sekaligus potensi kerugian.

Asisten Manager Orangutan Protection Unit YIARI, Muhadi, menjelaskan bahwa proses translokasi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Balai Taman Nasional Gunung Palung, unsur TNI-Polri, serta masyarakat setempat turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Muhadi menyampaikan bahwa pemindahan satwa tidak dilakukan secara terburu-buru. Sebelum translokasi diputuskan, berbagai alternatif penanganan telah dipertimbangkan melalui proses asesmen menyeluruh.

Keberadaan orangutan yang mulai menetap di area perkebunan dinilai berisiko menimbulkan konflik yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Karena itu, translokasi dipilih sebagai langkah terakhir demi menjaga keselamatan satwa sekaligus melindungi warga.

Tim gabungan memulai evakuasi sejak pagi hari dengan menggunakan senapan bius yang dioperasikan petugas berizin. Dokter hewan turut memastikan dosis anestesi yang diberikan sesuai kondisi satwa agar proses berjalan aman.

Dokter hewan YIARI, Rachel, melakukan pemeriksaan medis menyeluruh sebelum proses pemindahan dilakukan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka alami pada bagian wajah dan lengan kiri, serta fraktur pada gigi.

Namun, Rachel memastikan kondisi tersebut telah pulih dan tidak memengaruhi kesehatan secara umum. Pemeriksaan menyimpulkan bahwa orangutan dalam kondisi sehat serta layak untuk dipindahkan ke habitat baru.

Setelah pemeriksaan selesai, orangutan dipindahkan menuju kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang dinilai memiliki tingkat perlindungan tinggi serta ketersediaan pakan yang memadai.

Perjalanan menuju lokasi pelepasliaran berlangsung sekitar dua jam dengan kombinasi transportasi darat dan air. Setibanya di lokasi, proses pelepasliaran turut melibatkan masyarakat sekitar sebagai bentuk dukungan terhadap upaya konservasi.

Respons satwa setelah dilepas dinilai positif. Orangutan segera bergerak menjauh dan memperlihatkan perilaku liar yang menunjukkan kesiapan untuk kembali beradaptasi dengan habitat alaminya.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Murlan Dameria Pane, kerja sama lintas instansi menjadi faktor penting dalam memastikan proses translokasi berjalan aman dan efektif.

Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul, menambahkan bahwa perubahan tata guna lahan yang berlangsung cepat menjadi tantangan serius bagi kelangsungan hidup orangutan.

Silverius Oscar Unggul menilai perencanaan tata ruang yang terintegrasi diperlukan agar aktivitas manusia dan keberadaan satwa liar dapat berjalan berdampingan secara berkelanjutan.

Polisi Ketapang Bongkar Rantai Peredaran Sabu, 103 Gram Disita

Redaksi    Senin, April 27, 2026    Comment   

Polisi Ketapang Bongkar Rantai Peredaran Sabu, 103 Gram Disita

Polisi Ketapang mengungkap jaringan sabu di Delta Pawan. Tiga pelaku ditangkap dan 103 gram sabu diamankan, sementara satu tersangka masih buron. (Gambar ilustrasi)

KETAPANG - Aparat kepolisian di Kabupaten Ketapang terus memperketat pengawasan terhadap peredaran narkotika di wilayah perkotaan. Hasilnya, serangkaian penangkapan dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di Kecamatan Delta Pawan.

Tim gabungan dari Polsek Delta Pawan dan Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang mengungkap jaringan peredaran sabu yang melibatkan sejumlah warga setempat. Dalam pengungkapan tersebut, tiga pria berinisial A (30), I (31), dan YA (31) diamankan secara bertahap di lokasi berbeda.

Kasat Narkoba Polres Ketapang AKP I Dewa Made Surita menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan kepemilikan narkotika di kawasan Jalan Merak, Kelurahan Sampit.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan mendalam hingga akhirnya menangkap A di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan awal, petugas menemukan tiga paket sabu dengan berat total 0,51 gram bruto.

Hasil pemeriksaan terhadap A mengarah pada pengembangan kasus. A mengaku memperoleh barang terlarang tersebut dari I yang berada di Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan.

Petugas segera bergerak melakukan pengembangan dan berhasil menangkap I di sebuah kamar kos. Dalam penggeledahan di lokasi tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa timbangan elektrik, alat hisap sabu atau bong, serta perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Pengembangan kembali dilakukan setelah pemeriksaan terhadap I. Dari hasil interogasi, sabu yang dimiliki I disebut berasal dari YA yang saat itu berada di salah satu penginapan di wilayah Delta Pawan.

Petugas kemudian bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan YA. Dari keterangan YA, jaringan peredaran narkotika tersebut diketahui berawal dari seorang pria berinisial HAP.

Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah HAP yang berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan lima paket sabu dengan berat total 103,69 gram bruto serta satu butir pil ekstasi berwarna kuning.

Namun, HAP tidak berada di lokasi saat penggeledahan dilakukan. Identitas HAP telah dikantongi aparat dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang.

AKP I Dewa Made Surita menegaskan bahwa proses pendalaman kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di wilayah Kabupaten Ketapang.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan sekitar.

Spektakuler! Penutupan Naik Dango ke-3 Pontianak Dipadati Lebih dari 50 Ribu Pengunjung

Hermanto    Minggu, April 26, 2026    Comment   

Spektakuler! Penutupan Naik Dango ke-3 Pontianak Dipadati Lebih dari 50 Ribu Pengunjung

Foto: Rangkaian kegiatan budaya Naik Dango ke-3 Kota Pontianak resmi ditutup pada Sabtu malam (25/4/2026) pukul 19.00 WIB di Rumah Radakng, Jalan Sutan Syahrir, Pontianak Selatan

PONTIANAK - Malam penutupan perayaan budaya Naik Dango ke-3 Kota Pontianak yang digelar oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Kegiatan yang berlangsung sejak 17 hingga 25 April 2026 ini ditutup secara resmi pada Sabtu malam di Rumah Radakng, dengan dihadiri lebih dari 50 ribu pengunjung.

Penutupan acara dilakukan oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang diwakili oleh Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ismail Abdurahman. Turut hadir sejumlah pejabat daerah dan tokoh penting, di antaranya perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, Staf Ahli Ekonomi Pembangunan Yosafat Triadhi Andjioe, Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis, Sekretaris Umum DAD Provinsi Kalimantan Barat Thadeus Yus, serta Dandim 1207 - Pontianak Letkol Inf Robbi Firdaus.

Ketua DAD Kota Pontianak, Yonahes Nenes, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Naik Dango tahun ini. Ia menegaskan bahwa rangkaian kegiatan berjalan lancar sejak hari pertama hingga penutupan, meskipun sempat diguyur hujan deras.

“Antusiasme masyarakat luar biasa. Walaupun hujan lebat, pengunjung tetap memadati area Rumah Radakng. Ini menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap budaya,” ujarnya.

Yonahes menambahkan, berbagai agenda seperti karnaval budaya, tarian panopo, hingga perlombaan adat berjalan dengan baik. Bahkan, kegiatan ini juga menarik wisatawan mancanegara, termasuk dari Sarawak, Malaysia, dan Belanda.

Tak hanya sebagai ajang pelestarian budaya, Naik Dango juga berdampak positif terhadap sektor ekonomi masyarakat. Puluhan stan UMKM, mulai dari kuliner hingga pameran kerajinan, dipadati pengunjung selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, Ketua Panitia Naik Dango ke-3, Vandrektus Derek, mengungkapkan bahwa keberhasilan acara ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kota Pontianak serta aparat keamanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak yang telah menetapkan Naik Dango sebagai kalender pariwisata. Dukungan aparat keamanan juga sangat membantu dalam menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang turut menjaga keamanan dan kebersihan selama acara. Koordinasi intensif antara panitia, pemerintah daerah, serta pihak kepolisian dinilai menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan event tahunan tersebut.

Selama sepekan pelaksanaan, rangkaian kegiatan Naik Dango meliputi misa syukur, ritual adat, karnaval budaya, pertunjukan seni, hingga penampilan artis Dayak di panggung utama. Partisipasi pelaku UMKM juga meningkat signifikan, bahkan mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Meski hujan turun hampir setiap hari, hal itu tidak menyurutkan minat masyarakat untuk datang dan menikmati seluruh rangkaian kegiatan,” tambah Vandrektus.

Ke depan, DAD Kota Pontianak memastikan bahwa kegiatan budaya seperti Naik Dango akan terus dilaksanakan sebagai upaya mempererat persatuan lintas etnis, agama, dan budaya di Kota Pontianak.

Perayaan Naik Dango sendiri merupakan tradisi adat Dayak sebagai ungkapan syukur atas hasil panen, yang kini berkembang menjadi agenda budaya dan pariwisata unggulan di Kalimantan Barat. (Tim/Jm)

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus

Reza Aditiya g    Minggu, April 26, 2026    Comment   

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan terus berupaya memperluas jangkauan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) guna memastikan anak-anak di wilayah terpencil tetap memperoleh akses pendidikan. Program ini difokuskan pada daerah yang menghadapi kendala geografis, sosial, dan ekonomi sehingga sulit menjangkau pendidikan formal.

Sejak tahun 2025, penguatan PLK semakin dioptimalkan sebagai bagian dari pemerataan pendidikan di Kalbar. Salah satu pelaksanaannya dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan yang membuka layanan belajar bagi anak-anak di Pulau Lemukutan dan wilayah sekitarnya.

Program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak yang terkendala jarak dan akses. Langkah tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan Gubernur Ria Norsan dalam meningkatkan mutu pendidikan serta literasi masyarakat di Kalimantan Barat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menjelaskan banyak anak di daerah kepulauan tidak dapat bersekolah karena harus menempuh perjalanan laut yang jauh dengan biaya tinggi.

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.

“Di wilayah seperti Pulau Lemukutan dan sekitarnya, tidak tersedia sekolah. Jika ingin bersekolah, anak-anak harus menyeberang dengan waktu tempuh lama dan biaya besar. Kondisi ini membuat banyak anak akhirnya tidak bersekolah,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemprov Kalbar melalui skema PLK membuka kelas cabang di Kantor Desa Pulau Lemukutan. Para guru dari SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan datang secara bergiliran setiap Minggu untuk mengajar.

“Untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan, dibuka kelas cabang di kantor desa. Guru datang bergantian setiap minggu untuk mengajar. Meskipun belum maksimal, setidaknya anak-anak tetap bisa bersekolah. Saat ujian, mereka akan datang ke sekolah induk untuk mengikuti seluruh tahapan pembelajaran,” jelasnya.

Ke depan, perluasan akses melalui PLK akan terus dilakukan hingga tahun 2026 dengan menyasar lebih banyak wilayah terpencil di Kalbar.

“PLK ini hadir karena berbagai faktor, baik jarak, kondisi sosial ekonomi, maupun keterbatasan akses. Ke depan, kami akan terus mencari lokasi lain yang membutuhkan, agar akses pendidikan di wilayah terpencil semakin terbuka,” tambahnya.

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.

Sebelumnya, pada 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar telah mendirikan dua unit PLK, yakni di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang yang berinduk ke SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan, serta di Desa Pelita Jaya, Kabupaten Kubu Raya yang berinduk ke SMA Negeri 1 Kubu.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga seluruh anak, termasuk yang berada di daerah terpencil, tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Karolin Margret Natasa Tekankan Adaptasi Saat Lantik Pemuda Dayak Landak

Reza Aditiya g    Minggu, April 26, 2026    Comment   

Karolin Margret Natasa Tekankan Adaptasi Saat Lantik Pemuda Dayak Landak

Karolin Margret Natasa melantik Pemuda Dayak Landak dan menekankan pentingnya adaptasi, kolaborasi, serta kesiapan menghadapi tantangan era digital bagi generasi muda.

Landak — Momentum penguatan peran generasi muda menjadi sorotan dalam pelantikan kepengurusan organisasi Pemuda Dayak Kabupaten Landak yang digelar di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Jumat (24/4/2026). Agenda tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema kolaborasi pemuda yang menghadirkan sejumlah tokoh dari tingkat nasional hingga daerah.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

Dalam sambutannya, Karolin Margret Natasa menekankan bahwa keberadaan Pemuda Dayak harus menjadi ruang pembinaan generasi muda yang kritis, berdaya saing, serta memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah dan negara.

Menurut Karolin Margret Natasa, semangat perjuangan yang selama ini dikenal dalam filosofi organisasi perlu dimaknai ulang sesuai perkembangan zaman. Perjuangan generasi muda saat ini, kata Karolin Margret Natasa, bukan lagi dalam bentuk fisik, melainkan menghadapi tantangan sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Dalam arahannya, Karolin Margret Natasa mengingatkan pentingnya kemampuan beradaptasi sebagai syarat utama untuk bertahan di tengah perubahan global. Analogi kepunahan dinosaurus digunakan sebagai gambaran bahwa kelompok yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan berpotensi tertinggal.

Karolin Margret Natasa menilai masyarakat adat, termasuk generasi muda Dayak, perlu mempersiapkan diri menghadapi transformasi zaman yang semakin dinamis. Kesiapan tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan teknologi, serta pemahaman terhadap perkembangan dunia digital.

Selain itu, Karolin Margret Natasa juga menyoroti ancaman baru di era digital, seperti penipuan berbasis kecerdasan buatan dan praktik love scam yang kerap menyasar masyarakat. Kewaspadaan terhadap ancaman siber dinilai penting agar generasi muda tidak menjadi korban perkembangan teknologi yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pemuda Dayak Kabupaten Landak Albertus Trio Kusuma menyampaikan komitmen organisasi untuk berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Albertus Trio Kusuma menyatakan bahwa kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pelantikan kepengurusan baru dinilai sebagai tonggak awal bagi penguatan gerakan pemuda di Kabupaten Landak. Albertus Trio Kusuma juga mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjaga keberlanjutan organisasi serta aktif dalam kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Karolin Margret Natasa mengingatkan bahwa identitas budaya Dayak tidak semata-mata diwujudkan melalui simbol seperti pakaian adat atau tarian tradisional. Nilai-nilai luhur budaya dinilai harus diwujudkan dalam sikap hidup, etos kerja, serta kontribusi terhadap kemajuan masyarakat modern.

Disiplin organisasi dan manajemen waktu juga menjadi pesan penting yang disampaikan kepada para pengurus. Karolin Margret Natasa menilai pengelolaan waktu yang baik menjadi fondasi bagi keberhasilan organisasi dalam menjalankan program kerja.

Di akhir kegiatan, Karolin Margret Natasa berharap Pemuda Dayak Kabupaten Landak mampu berperan dalam pembangunan masyarakat Kalimantan Barat tanpa meninggalkan nilai persatuan dan kebersamaan.

Semangat kolaborasi yang diusung dalam pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi generasi muda sebagai penggerak perubahan, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya Dayak di tengah arus globalisasi.

FAQ 

Apa tujuan pelantikan Pemuda Dayak Kabupaten Landak?
Pelantikan bertujuan membentuk kepengurusan baru yang mampu memperkuat peran pemuda sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

Apa pesan utama Bupati Landak dalam pelantikan tersebut?
Karolin Margret Natasa menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman, peningkatan kualitas SDM, serta kewaspadaan terhadap ancaman digital.

Mengapa kemampuan beradaptasi menjadi sorotan utama?
Kemampuan beradaptasi dinilai penting untuk menghadapi perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi yang berlangsung sangat cepat di era modern.

Apa komitmen Pemuda Dayak setelah pelantikan?
Organisasi berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah serta menciptakan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Apa makna identitas Dayak menurut Bupati Landak?
Identitas Dayak tidak hanya berupa simbol budaya, tetapi juga nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan masyarakat.

Oleh: Tino

Bupati Sekadau Apresiasi Solidnya Evakuasi Korban Helikopter PK-CFX

Hermanto    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

Bupati Sekadau Apresiasi Solidnya Evakuasi Korban Helikopter PK-CFX

Foto: Upacara adat mudas buang pamali Kampong pasca kecelakaan Helikopter PK-CFX pada 16 April 2026 

SEKADAU - Bupati Sekadau Aron, S.H. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang bahu-membahu mencari dan mengevakuasi korban jatuhnya helikopter PK-CFX di Bukit Puntak, Ulu Peniti, Dusun Gandis, Desa Tapang Tinggang, Kecamatan Nanga Taman, Kamis (16/4/2026).

“Berkat kerja sama dan koordinasi yang baik, tim Basarnas, TNI, Polri, Pemkab Sekadau, kecamatan, desa, serta PT CMA KPN Corp, pencarian dan evakuasi korban dapat segera diselesaikan,” ujar Aron, Sabtu (25/4/2026).

Bupati juga menyoroti antusiasme masyarakat sekitar yang luar biasa. Warga bahu-membahu bersama tim gabungan di lapangan membantu proses evakuasi.

Sementara itu, Camat Nanga Taman Roberthus Robby, S.Sos., M.E. turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama berbagai pihak dalam proses pencarian dan evakuasi korban.

Ia menjelaskan, saat kejadian warga dari wilayah sekitar seperti Ulu Peniti, Gandis, Berubik, Sungai Pulau, Riam Panjang, Batu Ansah, serta kampung-kampung terdekat lainnya terlibat aktif membantu proses evakuasi.

“Mereka bahu-membahu bersama tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, serta OPD teknis di lingkungan Pemkab Sekadau. Selain itu, Forkopimcam Nanga Taman, KPH Sekadau wilayah Nanga Taman, serta perwakilan PT Citra Mahkota KPN Corp juga ikut ambil bagian,” jelas Robby.

Menurut Robby, semua pihak terlibat secara maksimal dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Berkat kerja sama yang solid, korban kecelakaan helikopter PK-CFX dapat dievakuasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ia menambahkan, sinergi antara masyarakat dan tim gabungan menjadi kunci utama dalam percepatan proses evakuasi di lokasi yang cukup sulit dijangkau.

“Atas nama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Nanga Taman, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat,” tutup Robby. (Red)

Warga Ketapang jadi Korban Sindikat Mobil Bodong Melibatkan Debt Colektor

Muzahidin    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

Warga Ketapang jadi Korban Sindikat Mobil Bodong Melibatkan Debt Colektor

D (baju kaos oblong putih) saat transaksi membayar mobil dengan terduga pelaku bernama Sulianto (baju kaos merah les hitam).

Ketapang, BORNEO TRIBUN - D (34) warga desa Kalinilam kecamatan Delta Pawan mengaku jadi korban sindikat jual beli mobil bodong, surat asli tapi palsu (aspal). Pelakunya diduga kelompok Debt Colektor (DC). Ia mengaku alami kerugian sebesar Rp 200 juta. 

Mirisnya kasus ini sudah dilaporkan ke Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Barat, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan identitas terduga pelaku penipuan atas nama. Tetapi semenjak dilaporkan, penyelidikannya terkesan mandek. 

Ia menceritakan peristiwa yang menimpanya itu. Menurut dia, sekitar bulan Januari 2024, ia diberitahukan oleh temanya bahwa ada seseorang bernama Sulianto warga Pontianak menawarkan satu unit mobil jenis Pajero rakitan tahun 2016 seharga Rp 200 juta. 

"Saat diberitahukan itu saya belum minat. Tapi, pas saya ke Pontianak, saya menghubungi Sulianto itu, awalnya liat-liat  unit dulu, belum ada transaksi apapun saat itu," ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Selanjutnya, setelah balik ke Ketapang, dirinya mengaku dihubungi Sulianto yang kembali menawarkan mobil. 

"Saya setuju, dan saya bayar tanda jadi atau DP sebesar 45 juta. Tapi saat itu, STNK, BPKB sudah ditangan saya. Sisanya dilunasi sampai bulan Juli tahun 2024 secara transfer bank," katanya. 

Tetapi selang dua minggu kemudian setelah mobil tersebut lunas, Ia didatangi tiga orang kelompok debt colektor (DC) dari leasing Mandiri Utama Finance (MUF). Tujuannya menarik mobil yang ada dengan saya dengan tuduhan mobil saya nunggak kredit macet. 

"Debt Colektor datang secara tiba-tiba menarik mobil saya dengan tuduhan mobil itu masih kredit di MUF. Saya endak mau ributlah, sayapun memberikan mobil itu kepada DC itu," katanya. 

Atas kasus ini, Ia sudah melaporkan ke pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada bulan Maret tahun 2025. Tetapi, semenjak laporan sampai sekarang, Ia tidak mengetahui perkembangan kasusnya. 

"Bahkan saya minta informasi laporan saya seperti surat perkembangan penyidikan (SP2HP-red), pihak kepolisian tidak memberikan, termasuk surat laporan saya," katanya. 

Kasus ini sudah meresahkan, karena terindikasi melibatkan sindikat penipuan terorganisir. Korban meminta, kasus yang menimpanya segera diungkap. Diperkirakan, korban kasus seperti ini di Ketapang banyak. 

"Saya berharap kasus saya ini segera diusutlah. Banyak mungkin di Ketapang ini jadi korban," tandasnya. (mzn).

Rumah Joglo Di Bengkayang Disiapkan Jadi Ikon Wisata Dan Edukasi Budaya

Saputra Berry    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

Rumah Joglo Di Bengkayang Disiapkan Jadi Ikon Wisata Dan Edukasi Budaya

Pemkab Bengkayang membangun Rumah Adat Joglo di Taman SDR sebagai pusat budaya dan destinasi wisata baru yang mendukung pelestarian budaya Jawa.

BENGKAYANG - Pemerintah Kabupaten Bengkayang mulai membangun Rumah Adat Joglo di kawasan Taman SDR (Sekayo Damai Raya) sebagai bagian dari strategi memperkuat identitas budaya sekaligus membuka peluang baru di sektor pariwisata daerah.

Langkah ini tidak hanya menambah fasilitas fisik di ruang publik, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pusat aktivitas budaya yang dapat dimanfaatkan masyarakat lintas generasi.

Fokus Pada Ruang Interaksi Budaya

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan bahwa pembangunan rumah adat tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekadar pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, keberadaan Joglo di kawasan taman kota diharapkan menjadi tempat bertemunya berbagai unsur budaya di tengah masyarakat yang beragam.

Ia menyebut, rumah adat tersebut dirancang untuk menjadi ruang interaksi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seni, edukasi budaya, serta kegiatan sosial masyarakat.

Selain itu, pembangunan Joglo juga diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Disiapkan Jadi Pusat Budaya Masyarakat Jawa

Rumah Adat Joglo nantinya akan difungsikan sebagai pusat kegiatan budaya masyarakat Jawa yang tinggal di Bengkayang.

Beragam kegiatan seperti pertunjukan seni tradisional, pelatihan budaya, hingga kegiatan komunitas direncanakan berlangsung di lokasi tersebut.

Pemerintah daerah menilai, fasilitas ini akan memperkaya ragam budaya lokal serta menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

Dengan demikian, keberadaan Joglo diharapkan tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menjadikannya tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Potensi Baru Untuk Pariwisata Daerah

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, menilai pembangunan Rumah Adat Joglo juga berpotensi meningkatkan daya tarik wisata di wilayah tersebut.

Menurutnya, pengembangan destinasi berbasis budaya memiliki peluang besar untuk menarik minat wisatawan, terutama yang tertarik dengan kekayaan tradisi lokal.

Selain memberi nilai tambah bagi sektor pariwisata, kegiatan budaya yang berlangsung di Joglo juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Misalnya melalui penyediaan jasa, penjualan produk kerajinan, hingga kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

Bagian Dari Pembangunan Berbasis Keberagaman

Pembangunan Rumah Adat Joglo di Taman SDR menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis keberagaman budaya dinilai penting untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki ruang untuk mengekspresikan identitas budayanya.

Dengan adanya fasilitas ini, pemerintah berharap pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi dan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkayang.

FAQ

1. Di mana lokasi pembangunan Rumah Adat Joglo di Bengkayang?
Rumah Adat Joglo dibangun di kawasan Taman SDR (Sekayo Damai Raya), Kabupaten Bengkayang.

2. Apa tujuan pembangunan Rumah Adat Joglo tersebut?
Tujuannya untuk melestarikan budaya Jawa, menyediakan ruang kegiatan budaya, serta mendukung pengembangan pariwisata daerah.

3. Siapa yang menggagas pembangunan Rumah Adat Joglo di Bengkayang?
Pembangunan ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh Bupati Sebastianus Darwis.

4. Apa manfaat Rumah Adat Joglo bagi masyarakat?
Manfaatnya antara lain sebagai pusat kegiatan budaya, sarana edukasi, destinasi wisata, serta peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

5. Kapan pembangunan Rumah Adat Joglo dimulai?
Pembangunan dimulai dengan kegiatan peletakan batu pertama oleh pemerintah daerah pada hari Jumat.

Kubu Raya Cari Solusi Solar Bersubsidi Untuk Nelayan

Hermanto    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Kubu Raya Cari Solusi Solar Bersubsidi Untuk Nelayan

Foto: Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mencari solusi atas polemik penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan yang tak kunjung tuntas. Regulasi yang ketat dinilai menjadi penyebab utama sulitnya nelayan mengakses BBM subsidi tersebut.

Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, menegaskan persoalan ini sudah berlangsung lama dan membutuhkan langkah konkret serta terobosan kebijakan. Pemkab tidak tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Ini persoalan serius yang harus kita atensi bersama. Kita sudah mengundang nelayan, dinas terkait, DPRD, TNI AL, hingga KKP untuk duduk bersama mencari jalan keluar,” ujar Sujiwo, Kamis (23/4/2026).

Sujiwo menjelaskan, secara prinsip solar bersubsidi merupakan hak nelayan. Namun dalam praktiknya, aturan dari pemerintah pusat cukup ketat. Regulasi BPH Migas dan Perpres membatasi penerima subsidi, terutama bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap pukat trawl.

“Kalau tidak sesuai aturan, tentu kita juga berhadapan dengan hukum. Ini yang menjadi dilema,” katanya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Kubu Raya mendorong nelayan beralih dari pukat trawl ke jaring hela dasar agar memenuhi syarat mendapat rekomendasi BBM subsidi. Hanya saja, perubahan alat tangkap itu memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Selain itu, Pemkab berencana menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat agar regulasi ditinjau ulang, khususnya bagi nelayan kecil.

“Jangan sampai aturan justru memberatkan nelayan kecil. Kita akan terus perjuangkan ini,” tegas Sujiwo. (Jm)

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ilustrasi Jemaah Haji. Foto: Sony Herdiana/Shutterstock

Pontianak - Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan stimulus biaya lokal haji sebesar Rp1,09 miliar pada musim haji tahun ini. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya meringankan beban para jemaah, terutama untuk kebutuhan transportasi darat, akomodasi, hingga konsumsi selama proses keberangkatan dan pemulangan.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1.090.850.000. Dana itu difokuskan untuk membantu berbagai kebutuhan jemaah sejak sebelum berangkat ke tanah suci hingga setelah kembali ke daerah asal.

Pada tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kalimantan Barat tercatat sebanyak 1.858 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.519 orang. Berkurangnya jumlah jemaah berdampak pada meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung masing-masing peserta.

Melihat kondisi itu, Pemprov Kalbar mengambil langkah dengan memberikan stimulus pembiayaan lokal sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Rincian bantuan yang diberikan meliputi transportasi darat dari asrama haji menuju bandara di Pontianak maupun Batam sebesar Rp784 juta. Selain itu, biaya akomodasi asrama haji sebesar Rp137,51 juta dan konsumsi jemaah di Asrama Haji Pontianak serta Batam senilai Rp169,34 juta.

Sementara itu, biaya transportasi udara rute Pontianak–Batam pulang pergi masih menjadi tanggungan jemaah. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan APBD di tengah meningkatnya biaya layanan penerbangan akibat kenaikan harga avtur.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan dukungan pada komponen biaya yang masih memungkinkan untuk dibiayai melalui APBD, khususnya layanan darat, konsumsi, dan fasilitas asrama haji.

Langkah ini sejalan dengan amanat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan transportasi serta layanan lokal jemaah sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih nyaman, aman, dan terfasilitasi dengan baik bagi seluruh jemaah asal Kalimantan Barat.

Lomba Masak Pansoh Meriahkan Naik Dango Ke-3

Hermanto    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Lomba Masak Pansoh Meriahkan Naik Dango Ke-3

Foto: Memasak dalam bambu atau biasa disebut Pansoh wujud pelestarian tradisi kuliner khas

PONTIANAK - Tradisi masak pansoh kembali hadir dalam perayaan Naik Dango Ke-3 yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Kamis (23/4/2026). Memasak dengan bambu ini bukan sekadar menyajikan kuliner khas, tetapi juga membawa pesan tentang hubungan harmonis manusia dengan alam.

Dalam lomba tersebut, peserta memulai proses dengan mengambil bahan langsung dari lingkungan sekitar. Ikan segar diperoleh dari sungai, sedangkan bumbu alami diracik dari hasil hutan. Seluruh bahan dibersihkan, dicampur, lalu dimasukkan ke dalam batang bambu sebagai wadah memasak.

Proses pemasakan dilakukan secara tradisional menggunakan bara api. Teknik warisan leluhur ini dulu biasa dipakai saat berladang atau berburu di hutan. Selain praktis, metode ini tidak membutuhkan peralatan modern karena semua kebutuhan tersedia dari alam.

Setelah dimasak sekitar satu jam, hidangan pansoh disajikan beralaskan daun simpur. Selain keaslian bumbu dan cita rasa, penataan hidangan juga menjadi salah satu aspek penilaian juri.

Juri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Noberta, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengenalkan kembali tradisi kepada generasi muda.

“Melalui lomba ini kami mengajak generasi muda memahami cara hidup leluhur yang memanfaatkan alam secara bijak sekaligus menjaga kelestariannya,” ujar Noberta.

Ia menambahkan, masak pansoh mencerminkan keterkaitan hutan dan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Bumbu berasal dari hutan, sedangkan ikan diperoleh dari sungai yang masih terjaga.

Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat perkotaan yang jarang bersentuhan dengan tradisi adat. Dengan praktik langsung, peserta dapat mengenal cara memasak alami yang bebas bahan kimia.

Masak pansoh dalam rangkaian Naik Dango tidak hanya melestarikan kuliner tradisional, tetapi juga memperkuat nilai pelestarian lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun. (Jm)

Harita Group Dorong Ekonomi Kayong Utara Tumbuh Pesat

Ria Sartika    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Harita Group Dorong Ekonomi Kayong Utara Tumbuh Pesat

Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.

KAYONG UTARA - Di tepian Kalimantan Barat, denyut ekonomi Kabupaten Kayong Utara bergerak naik. Angka 5,89 persen hadir sebagai penanda fase baru. Di balik lonjakan ini, Harita Group muncul sebagai motor utama penggerak perubahan.

Melalui PT Dharma Inti Bersama (PT DIB), Harita Group mengelola Kawasan Industri Pulau Penebang. Harita Group membangun kawasan ini sebagai pusat hilirisasi bauksit. 

Harita Group tidak berhenti pada eksploitasi bahan mentah. Harita Group mendorong transformasi menuju industri bernilai tambah.

Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.

Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menegaskan capaian tersebut. Ia menyampaikan, “Pertumbuhan ekonomi Kayong Utara mengalami kenaikan signifikan… mencapai 5,89 persen.” 

Pernyataan ini mempertegas dampak investasi Harita Group terhadap ekonomi daerah.

Dalam lanskap pembangunan, Harita Group menjadi simpul penting. Harita Group menghubungkan investasi, teknologi, serta pasar global. Harita Group menciptakan ekosistem industri baru di wilayah pesisir.

Hilirisasi Nilai Tambah

Kawasan industri Pulau Penebang menjadi bukti strategi Harita Group. Harita Group mengolah bauksit menjadi alumina. Harita Group membangun rantai produksi dari hulu ke hilir.

Langkah Harita Group meningkatkan nilai tambah secara signifikan. Harita Group membuka peluang produksi aluminium terintegrasi. Harita Group menempatkan Kayong Utara dalam peta industri global.

Bupati Romi menegaskan, “Keberadaan Proyek Strategis Nasional di Pulau Penebang berkontribusi pada pencapaian angka pertumbuhan ini.” Pernyataan ini menguatkan posisi Harita Group sebagai katalis ekonomi.

Dalam perspektif bisnis, Harita Group selaras dengan arah hilirisasi nasional. Harita Group membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar profit sesaat.

Dampak kehadiran Harita Group terlihat pada penurunan angka kemiskinan. Dari 9,56 persen pada 2020 menjadi 8,75 persen pada 2025. Harita Group mulai menghadirkan efek nyata bagi masyarakat.

Serap Tenaga Kerja Lokal

Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 62,66 poin menjadi 67,60 poin. Kenaikan ini tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang digerakkan Harita Group. Sebanyak 1.800 tenaga kerja lokal terserap dalam proyek. 

Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.

Ketua Pansus DPRD Kayong Utara, Ishak ST,  menyampaikan, “DPRD berterima kasih kepada PT DIB karena sudah mempekerjakan tenaga kerja lokal.” 

Kontribusi ini mempertegas peran Harita Group dalam membuka lapangan kerja.

Namun, Harita Group menghadapi tantangan peningkatan kualitas SDM. 

Harita Group membutuhkan tenaga kerja kompeten. Transfer pengetahuan menjadi kunci.

Sementara itu, anggota DPRD Kayong Utara Abdul Rani menyampaikan, “Belum produksi tapi sudah memberikan kontribusi berupa lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan masyarakat.” Pernyataan ini menunjukkan efek awal dari aktivitas Harita Group.

Ekosistem Ekonomi Riil

Harita Group tidak berdiri sendiri. Harita Group mendorong keterhubungan sektor pertanian, perikanan, serta UMKM.

Aktivitas Harita Group menciptakan efek berganda. Permintaan bahan baku meningkat. Distribusi berkembang. Peluang usaha muncul. 

Desa Pelapis merasakan langsung dampak kehadiran Harita Group. Perputaran ekonomi meningkat. Usaha kecil tumbuh. Aktivitas ekonomi menjadi lebih hidup.

Harita Group membuka akses pasar baru bagi produk lokal. Harita Group menciptakan rantai ekonomi yang lebih luas.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong Harita Group sepenuhnya tercermin pada pendapatan daerah. Ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi.

Harita Group membuka peluang peningkatan PAD. Aktivitas industri Harita Group berpotensi menjadi sumber pajak baru.

Namun, kebijakan fiskal harus adaptif. Tanpa strategi tepat, manfaat ekonomi dari Harita Group tidak optimal.

Strategi Bisnis Berkelanjutan

Dalam perspektif global, Harita Group menunjukkan arah bisnis berkelanjutan. Harita Group mengintegrasikan hilirisasi, investasi, serta tanggung jawab sosial.

Program CSR menjadi bukti komitmen Harita Group terhadap masyarakat. Bantuan sosial, dukungan energi, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari kontribusi nyata.

Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.

Harita Group memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Harita Group menjaga keberlanjutan operasional melalui pendekatan sosial.

KIPP memiliki luas 2.205,1 hektare. Pengembangan inti mencapai 1.893 hektare. Skala ini mencerminkan ambisi Harita Group.

Harita Group menargetkan kawasan ini sebagai pusat industri smelter. Harita Group berpotensi menjadikan Kayong Utara sebagai simpul industri baru.

Bupati Romi menegaskan, “Target-target pembangunan dapat dicapai bila kita saling bergandeng tangan.” Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Harita Group.

Peran Harita Group sebagai katalis ekonomi tidak terbantahkan. Harita Group mendorong pertumbuhan cepat.

Namun, pertumbuhan harus inklusif. Harita Group perlu memastikan manfaat tersebar merata. Peningkatan SDM menjadi prioritas utama.

Harita Group perlu mendorong integrasi UMKM. Harita Group harus memperkuat keterhubungan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan fiskal. Momentum pertumbuhan dari Harita Group harus dimanfaatkan secara optimal.

Pulau Penebang kini menjadi simbol perubahan. Di sana, Harita Group membuka jalan transformasi ekonomi.

Harita Group menghadirkan peluang. Harita Group membawa tantangan. Masa depan bergantung pada kolaborasi.

“Target-target pembangunan dapat dicapai bila kita saling bergandeng tangan.” Kalimat itu menjadi penegas arah. Masuk rantai industri Harita Group. Tingkatkan kompetensi. Dorong ekonomi lokal naik kelas.

Bupati Sujiwo: Tangani Stunting Butuh Keikhlasan Kader, Bukan Sekadar Insentif

Hermanto    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Bupati Sujiwo: Tangani Stunting Butuh Keikhlasan Kader, Bukan Sekadar Insentif

Foto: Bupati Kubu Raya H. Sujiwo Pada Kegiatan Pembekalan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil yang digelar di Nordu Caffe, Kamis (23/4/2026)

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya H. Sujiwo menekankan pentingnya keikhlasan dan ketulusan para kader dalam menjalankan tugas membantu masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting di daerah.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan pembekalan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil yang digelar di Nordu Caffe, Kamis (23/4/2026).

Sujiwo mengungkapkan, peran kader tidak bisa diukur hanya dari insentif yang diterima. Menurutnya, meskipun insentif yang diberikan relatif kecil, nilai pengabdian dan keikhlasan jauh lebih besar.

“Kalau dilihat secara materi mungkin kecil, tetapi menjadi besar ketika kita memiliki keikhlasan untuk membantu generasi anak bangsa,” ujarnya.

Ia mengaku memahami beratnya tugas yang dijalankan para kader di lapangan. Namun demikian, ia berharap semangat pengabdian tetap dijaga demi masa depan anak-anak di Kubu Raya.

Sujiwo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam menurunkan angka stunting, mengingat persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. (Jm)

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta

Redaksi    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta.

Pontianak - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperluas cakupan program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) hingga ke sekolah swasta. Kebijakan ini dilakukan untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh pelajar di Kalbar.

Sepanjang 2025, lebih dari 113 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB telah menerima manfaat program tersebut, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, sekitar 106 ribu siswa berasal dari sekolah negeri, 7.372 siswa SMA swasta, dan 586 siswa SLB swasta.

Perluasan penerima PBP menjadi salah satu kebijakan menonjol pada masa kepemimpinan Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan. Jika sebelumnya bantuan hanya difokuskan untuk sekolah negeri, kini sekolah swasta juga ikut menerima manfaatnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan ketika gubernur mulai menjabat pada awal 2025, program pendidikan pada dasarnya sudah berjalan sesuai APBD. Namun, perluasan sasaran penerima bantuan menjadi terobosan baru.

“Secara program tidak banyak berubah karena saat Gubernur mulai menjabat, APBD dan kegiatan sudah berjalan. Namun yang membedakan adalah jangkauan program yang diperluas. Jika sebelumnya hanya menjangkau sekolah negeri, kini diperluas hingga sekolah swasta,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini membawa dampak besar dalam menekan angka putus sekolah sekaligus membantu kebutuhan operasional sekolah.

“Dana BOS sering kali belum mencukupi, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Dengan adanya PBP, sekolah dapat memenuhi kebutuhan penting seperti akses internet untuk asesmen, transportasi kegiatan siswa, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.

Perluasan PBP ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kalbar dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Sengketa Lahan, PT Prakarsa Tani Sejati Pilih Jalur Hukum: Data Siap Dibuka di Pengadilan

Hermanto    Rabu, April 22, 2026    Comment   

Sengketa Lahan, PT Prakarsa Tani Sejati Pilih Jalur Hukum: Data Siap Dibuka di Pengadilan

Foto: Direktur Umum & Teknis PT Prakarsa Tani Sejati Ir. Berlino Mahendra

KETAPANG - PT Prakarsa Tani Sejati menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan lahan perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme hukum yang berlaku. Perusahaan memastikan seluruh data dan dokumen legalitas siap dibuka secara transparan apabila perkara berlanjut ke persidangan.

Hal itu disampaikan Direktur Umum & Teknis PT Prakarsa Tani Sejati Ir. Berlino Mahendra (Hendra) dalam wawancara, Rabu (22/4/2026).

“Kita tunggu saja bagaimana nanti proses hukum. Kalau memang ada hal yang tidak pas, silakan dilawan melalui jalur hukum. Kita tidak mungkin berhadapan dengan masyarakat dengan cara bertengkar, itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Hendra menegaskan, perusahaan memilih penyelesaian lewat jalur hukum karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki mekanisme jelas dalam menyelesaikan sengketa.

“Kita tidak mau penyelesaian di luar mekanisme. Lebih baik melalui proses hukum, supaya semuanya jelas dan tuntas,” katanya.

Menurutnya, keberadaan perusahaan di wilayah tersebut bertujuan untuk tumbuh bersama masyarakat. Dari total sekitar 4.400 hektare lahan, terdapat kurang lebih 2.200 petani plasma yang terlibat.

“Artinya banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaat. Ini bukan persoalan kecil, dan data-data itu ada di instansi pemerintah, baik di perkebunan maupun kepolisian,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila perkara ini masuk ke pengadilan, seluruh data akan terbuka secara terang.

“Nanti di persidangan akan terbuka sejelas-jelasnya. Kita siap, karena kita bekerja berdasarkan hukum,” tegasnya.

Hendra juga menyoroti bahwa perusahaan telah beroperasi sejak 1992 atau sekitar 34 tahun, tanpa permasalahan besar terkait lahan.

“Tanaman di lapangan sudah berumur sekitar 14 tahun. Kalau dari awal bermasalah, tidak mungkin bisa berjalan sampai sekarang. Kenapa baru dipersoalkan sekarang?” ungkapnya.

Ia memastikan seluruh dokumen perusahaan bersifat asli dan dapat diverifikasi oleh pihak berwenang.

“Data-data ini original dan bisa dicek. Semua terbuka,” pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan dokumen kronologi perusahaan, PT Prakarsa Tani Sejati telah mengantongi berbagai perizinan resmi, mulai dari akta pendirian, Hak Guna Usaha (HGU), izin penanaman modal, hingga izin usaha perkebunan.

Perusahaan juga mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menjalankan program plasma dan CSR bagi warga setempat.

Perusahaan berharap penyelesaian persoalan dapat berjalan sesuai koridor hukum tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Bupati Sujiwo Tekankan Disiplin ASN, Paparkan Capaian Kinerja Kubu Raya 2025

Hermanto    Rabu, April 22, 2026    Comment   

Bupati Sujiwo Tekankan Disiplin ASN, Paparkan Capaian Kinerja Kubu Raya 2025

Foto: Bupati Kubu Raya, Sujiwo Usai Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu (22/4/2026)

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya Sujiwo menekankan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN) melalui penegakan aturan yang konsisten, pembinaan berkelanjutan, serta sistem pengawasan yang efektif. Hal itu disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Sujiwo, kedisiplinan ASN harus menjadi kebiasaan kerja, bukan sekadar karena adanya pengawasan. Dengan demikian, kinerja aparatur dapat semakin profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembacaan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kubu Raya terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, hingga pimpinan BUMD.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah membahas LKPJ sejak 31 Maret hingga 22 April 2026. Ia menegaskan bahwa dokumen LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

Sujiwo juga memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025. Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,05 persen, didominasi sektor industri pengolahan. Tingkat kemiskinan berada di angka 3,99 persen, terendah di Kalimantan Barat, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,01 atau masuk kategori tinggi.

Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) tercatat Rp81 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 11 kali berturut-turut. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan PAD hingga di atas Rp350 miliar melalui optimalisasi potensi daerah, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menggali sumber pendapatan baru.

Di sektor infrastruktur, pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah. Sepanjang 2025, pemerintah telah merekonstruksi 34 kilometer jalan poros, merehabilitasi 12,8 kilometer jalan, mengganti 11 jembatan, serta menormalisasi sungai dan saluran irigasi sepanjang lebih dari 200 kilometer.

Pembangunan juga didukung kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta kerja sama dengan TNI melalui program Karya Bakti.

Penataan ruang publik terus digencarkan, seperti pembangunan taman dan kawasan terbuka yang dinilai mampu mendorong aktivitas UMKM sekaligus menjadi ruang interaksi masyarakat.

Bupati juga menyoroti pengembangan layanan air bersih melalui kerja sama dengan Perumdam Tirta Raya dan pihak swasta, serta pengoperasian transportasi penyeberangan yang masih perlu dioptimalkan.

Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan jalan poros ekonomi sepanjang 359,58 kilometer hingga 2030, serta pembangunan sejumlah infrastruktur strategis lainnya, termasuk gedung DPRD dan stadion daerah.

“Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kami optimistis seluruh target pembangunan dapat tercapai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya,” ujar Sujiwo. (Jm)