Dewan Militer Myanmar Mendukung Invasi Rusia ke Ukraina

Redaksi    Sabtu, Februari 26, 2022    Comment   

Dewan Militer Myanmar Mendukung Invasi Rusia ke Ukraina

Pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing memimpin parade militer pada perayaan Hari Angkatan Bersenjata di Myanmar di Naypyitaw, Myanmar, pada 27 Maret 2021. (Foto: Reuters/Stringer)

BorneoTribun.com - Junta militer Myanmar, Kamis (24/2), menyatakan dukungannya atas serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Dukungan itu membuat junta berselisih dengan sebagian besar masyarakat dunia yang mengutuk aksi militer tersebut dan telah menjatuhkan sanksi keras kepada Rusia.

Dalam wawancara dengan VOA Burma, Jenderal Zaw Min Tun, juru bicara dewan militer Myanmar, menyebutkan alasan pemerintah militer mendukung tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Yang pertama adalah bahwa Rusia telah berusaha untuk menyatukan kedaulatannya," katanya. "Saya pikir ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kedua, Rusia menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia adalah kekuatan dunia."

Pemimpin kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, mengunjungi Rusia pada Juni tahun lalu dan ada hubungan kuat antara militer Burma dan Rusia. Rusia adalah salah satu dari sedikit negara yang membela dewan militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021 di Myanmar yang menggulingkan pemerintah sipil dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat tinggi lainnya.

Sejak itu, PBB dan para pakar masalah Myanmar telah berulang kali menyerukan larangan penjualan senjata ke dewan militer, tetapi Rusia mengabaikan seruan itu.

Sebagai pembenaran atas pengambilalihan kekuasaan Myanmar pada Februari tahun lalu, para pejabat militer mengklaim kecurangan yang meluas dalam pemilihan umum November 2020, yang dimenangkan dengan suara bulat oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi.

Pemantau pemilu lokal dan internasional membuktikan bahwa pemungutan suara itu bebas dan adil. [ps/rs]

Oleh: VOA Indonesia

Pasukan Junta Myanmar Hancurkan Ratusan Rumah di Kawasan Sagaing

Redaksi    Jumat, Februari 04, 2022    Comment   

Pasukan Junta Myanmar Hancurkan Ratusan Rumah di Kawasan Sagaing

Protes pemerintah anti-militer sedang dibubarkan dengan gas air mata oleh pasukan keamanan di kotapraja Sanchaung di Yangon, Myanmar pada 3 Maret 2021. (Foto: AP)

BorneoTribun.com - Tentara di kawasan Sagaing, Myanmar, menghancurkan lebih dari 400 rumah di dua desa yang mereka tuduh memberi perlindungan bagi kekuatan antijunta, memaksa sekitar 10 ribu warga sipil mengungsi, kata warga pada Rabu (3/2).

Serangan itu terjadi pada 31 Januari malam, sewaktu sekitar 100 tentara dari kota Myaing di kawasan tetangganya, Magwe, memasuki desa Mwe Tone dan Pan di kota Pale, Sagaing, dan mulai membakar bangunan-bangunan, kata berbagai sumber kepada RFA.

“Tentara muncul tiba-tiba malam itu,” kata seorang warga Mwe Tone yang kehilangan rumahnya. “Mereka bertindak seperti akan berlalu, tetapi kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah. Seluruh desa lenyap. Hanya satu atau dua rumah yang tertinggal. Setelah itu, mereka pergi ke arah barat dan membakar rumah-rumah di desa Pan,” lanjutnya.

Warga itu, yang minta namanya tidak disebutkan karena takut akan pembalasan, mengatakan, tentara menghancurkan sekitar 220 dari 265 rumah di Mwe Tone dan hampir seperempat dari 800 rumah di Pan.

“Saya tidak dapat kembali ke desa,” ujarnya. “Saya tinggal di biara. Mereka menghancurkan rumah kami meskipun kami tidak menyerang mereka.”

Sebuah kendaraan polisi di Okkalapa Selatan, Yangon, Myanmar, Jumat, 9 April 2021. Tentara di kawasan Sagaing, Myanmar, menghancurkan lebih dari 400 rumah di dua desa yang mereka tuduh  memberi perlindungan bagi kekuatan antijunta. (Foto: AP)

Menurut warga itu, orang-orang melarikan diri ketika tentara memasuki desa, tetapi mereka tidak dapat mengambil harta benda mereka dan kehilangan ternak mereka dalam kebakaran itu.

Rincian mengenai serangan di desa Pan, sekitar 3 kilometer dari sana, belum tersedia.

Sebelum kebakaran, para anggota milisi antijunta Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) setempat telah menyerang sebuah pos di desa Inn Ma Htee, di mana pasukan pemerintah dilaporkan melakukan pelatihan untuk kelompok milisi Pyusawhtee yang promiliter.

Warga desa mengatakan kepada RFA bahwa pembakaran dua desa itu merupakan bentuk pembalasan dendam atas korban yang diderita militer dalam serangan di desa Inn Ma Htee.

Upaya RFA menghubungi juru bicara junta Mayjen Zaw Min Tun untuk menanggapi tuduhan bahwa pasukan militer membakar rumah-rumah di dua desa itu tidak dijawab pada hari Rabu.

Pe Ee, anggota PDF di kota Pale, mendesak warga sipil untuk mengungsi begitu melihat kehadiran militer.

“Junta telah melancarkan ofensif terhadap kami dengan menggunakan kekuatan berlebihan. Anggota PDF lokal berusaha melawan tetapi ini tidak seimbang,” lanjutnya. “Militer tetap saja belum menguasai kawasan itu.”

Menurut Data for Myanmar, kelompok riset yang berfokus pada dampak konflik bersenjata, aksi pembakaran telah menghancurkan bangunan di 90 desa di sembilan negara bagian dan kawasan di mana militer berjuang melawan kekuatan antijunta sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021. [uh/ab]

Oleh: VOA Indonesia

Jadi Wartawan di Myanmar Pasti Ditangkap?

Redaksi    Sabtu, Juli 10, 2021    Comment   

Jadi Wartawan di Myanmar Pasti Ditangkap?

Penangkapan lima jurnalis Myanmar, termasuk tiga dari Suara Demokratis Burma, di rumah warga di Chiang Mai, Thailand, 9 Mei 2021.

BORNEO TRIBUN - Selama sekitar 20 tahun, the Democratic Voice of Burma (DVB), atau Suara Demokratik Birma – nama lain Myanmar – melakukan siaran tanpa sensor dari pengasingan ke negeri gajah putih itu.

Ketika pemerintahan sipil mulai berkuasa pada 2011, media independen itu akhirnya bisa membuka kantor di Yangon, kota terbesar di Myanmar.

Namun, langkah maju untuk kebebasan media itu mengalami kemunduran lagi pada Februari ketika militer mengambil alih kekuasaan dan segera mengarahkan perhatiannya pada pers di negara itu. 

Internet dibatasi, puluhan jurnalis dipenjarakan, dan lebih dari 10 media, termasuk DVB, izinnya dicabut.

“Kami menjadi ilegal di negara ini. Militer mencabut izin kami, tidak hanya itu, tetapi juga menjadikannya ilegal untuk membuat produk media apapun, termasuk Facebook, YouTube, dan media sosial,” kata redaktur DVB, Aye Chan Naing, kepada VOA dari sebuah lokasi tersembunyi.

“Langsung setelah kudeta, satu jam setelah kudeta, mereka mencabut izin kami,” katanya.

Lebih dari lima bulan sudah berlalu sejak kudeta militer Myanmar memicu pemberontakan besar ketiga dalam tiga dekade.

Setelah ratusan pemrotes pro-demokrasi tewas dan ribuan ditahan, negara itu berada dalam krisis.

Di tengah-tengah penumpasan oposisi ini, junta yang berkuasa memfokuskan perhatian pada pemberangusan media independen Myanmar.

Sejak 1 Februari lalu sedikitnya 89 wartawan telah ditangkap, sementara 36 lainnya masih berada dalam tahanan, demikian menurut kelompok Facebook, “Detained Journalist Information dan Reporting ASEAN,” sebuah organisasi yagn mendokumentasi penumpasan dan berita-berita yang tidak dilaporkan dari Asia.

Sepuluh wartawan dibebaskan minggu lalu sebagai bagian dari pembebasan sekitar 2.300 orang.

Kantor berita Associated Press mengutip Deputi Urusan Media Mayjen.

Zaw Min Tun mengatakan mereka yang dibebaskan ikut serta dalam protes tetapi tidak dalam kekerasan.

Kementerian Informasi Myanmar juga merilis pernyataan yang menyatakan, Dewan Administratif Negara memegang kendali karena keadaan darurat. [jm/em]

VOA

SAC Menangkap Anggota Keluarga Pembangkang

Redaksi    Sabtu, Juli 10, 2021    Comment   

SAC Menangkap Anggota Keluarga Pembangkang

SAC Menangkap Anggota Keluarga Pembangkang.

BORNEOTRIBUN -- Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa pascakudeta di Myanmar sejak pekan terakhir Februari telah menangkapi anggota keluarga para pembangkang, dalam upaya menekan para pembangkang itu untuk menyerahkan diri. 

Hal tersebut dikemukakan oleh para pembangkang, pengacara yang membantu mereka yang dikenai dakwaan, dan seorang pejabat dari Pemerintah Persatuan Nasional yang beroposisi. 

Mereka mengatakan, anggota keluarga para aktivis, politisi dan pejabat yang terlibat dalam Gerakan Pembangkangan Sipil, telah ditangkap dan dipenjarakan oleh SAC.

Sebagian dipukuli dan dianiaya oleh aparat keamanan karena tidak memberikan informasi mengenai pembangkang yang telah menghindari penangkapan, jelas mereka.

“Menangkap anggota keluarga yang tidak bersalah merupakan tindakan pemaksaan. Kami mengecam keras ini,” kata Aung Myo Min, Menteri Hak Asasi Manusia dari Pemerintah Persatuan Nasional, yang telah berjuang membela HAM selama tiga dekade, kepada VOA pada 30 Juni.

VOA telah berulang kali berupaya mendapatkan komentar dari SAC atas laporan ini namun tidak berhasil.

Menurut Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP) yang berbasis di Thailand, pasukan keamanan SAC mulai menangkapi anggota keluarga pembangkang pada pekan terakhir Februari.

Meskipun hanya ada beberapa kasus pada bulan Februari dan Maret, lebih dari 30 anggota keluarga telah ditangkap pada bulan April.

AAPP menyatakan bahwa hingga 22 Juni, sedikitnya 85 anggota keluarga pembangkang telah ditangkap sejak kudeta 1 Februari di Myanmar, dengan 29 telah dibebaskan dan 53 masih ditahan. 

Keseluruhannya mencakup 41 perempuan dewasa dan anak-anak berusia dua hingga 75 tahun. [uh/ab]

VOA

PBB Serukan Setop Penjualan Senjata kepada Myanmar

Redaksi    Minggu, Juni 20, 2021    Comment   

PBB Serukan Setop Penjualan Senjata kepada Myanmar

Tentara Myanmar berjalan di sepanjang jalan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. (Foto: Reuters)

BorneoTribun Internasional - Sidang Umum PBB pada Jumat (18/6) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer di sana agar menghormati hasil pemilihan November. Reuters melaporkan, Sidang Umum PBB juga menyerukan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Myanmar Aung Suu Kyi.

Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi dengan dukungan dari 119 negara, beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih. Belarus adalah satu-satunya negara yang menentang resolusi itu sementara 36 negara lain abstain, termasuk China dan Rusia.

“Risiko perang saudara dalam skala besar nyata,” kata utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener kepada Sidang Umum setelah pemungutan suara. “Waktu sangat sedikit dan peluang untuk membalikkan kudeta militer ini semakin kecil.”

Dubes Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog mengatakan, resolusi PBB ini mengirim pesan kuat: “Resolusi mendelegitimasi junta militer, mengecam pelecehan serta kekerasan yang dilakukannya terhadap rakyatnya sendiri, dan memeragakan isolasinya negara itu dimata dunia.”

Sekjen PBB Antonio Guterres sebelumnya pada Jumat (18/6) mendesak Sidang Umum agar bertindak. “Kita tidak bisa hidup di sebuah dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Hal ini sama sekali tidak bisa diterima," katanya.

ASEAN memimpin usaha diplomatik untuk mencari jalan keluar dari krisis ini tetapi terpecah pada Jumat (18/6) sehubungan langkah PBB ini.

Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, serta juga dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil di sana, memberi suara dukungan, sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand abstain. [jm/pp]

Oleh: VOA

Kepala Komisi Pemilu Myanmar Pertimbangkan Bubarkan Partai Suu Kyi

Redaksi    Sabtu, Mei 22, 2021    Comment   

Kepala Komisi Pemilu Myanmar Pertimbangkan Bubarkan Partai Suu Kyi

Para demonstran anti kudeta melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi di Yangon, Myanmar (foto: dok).

BorneoTribun Internasional -- Kepala Komisi Pemilu – yang ditunjuk militer – hari Jumat (21/5) mengatakan badannya sedang mempertimbangkan untuk membubarkan bekas partai berkuasa pimpinan Aung San Suu Kyi karena sedang menghadapi tuduhan terlibat dalam kecurangan pemilu dan pemimpinnya dituduh melakukan pengkhianatan.

Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memegang tampuk kekuasaan setelah menang telak dalam pemilu 2015 dan bahkan memenangkan suara mayoritas yang lebih besar dalam pemilu November 2020 lalu. NLD sedang bersiap memimpin untuk masa jabatan kedua Februari lalu ketika militer melancarkan kudeta, menangkap Suu Kyi dan puluhan pejabat tinggi pemerintah serta anggota partai NLD.

Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Pemimpin junta militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing merujuk kecurangan pemilu sebagai alasan pengambilalihan oleh militer, dengan mengatakan “ada kecurangan yang sangat buruk dalam daftar pemilih.” Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung tentara dan menderita kekalahan dalam pemilu itu, menyampaikan tudingan serupa.

Para pengamat independen membantah pernyataan tentang ketidakberesan yang meluas itu.

Partai-partai politik telah dipanggil untuk membahas rencana perubahan dalam sistem elektoral dalam pertemuan hari Jumat (21/5).

Ketua Komisi Serikat Pemilu Thein Soe mengatakan penyelidikan terhadap pemilu tahun lalu yang akan segera rampung, menunjukkan bahwa partai Liga Nasional Untuk Demokrasi telah secara tidak sah bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan keuntungan di TPS-TPS.

“Kami akan menyelidiki dan mempertimbangkan apakah partai ini seharusnya dibubarkan atau tidak, dan apakah para pelaku seharusnya dihukum sebagai pengkhianat,” ujarnya.

Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric – yang ditemui wartawan dan ditanya tentang reaksinya terhadap kabar itu – mengatakan “jika hal itu terjadi, maka jelas merupakan langkah menuju ke arah yang salah.” Ditambahkannya, “apa yang telah kita lakukan selama ini, yang telah dilakukan Dewan Keamanan PBB, yang telah dilakukan masyarakat internasional, adalah memulihkan demokrasi dan suara rakyat Myanmar,” tegasnya.

Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi, yang mendukung gerakan massa menentang kudeta militer 1 Februari lalu, telah secara terus menerus menghadapi pelecehan sejak kudeta itu. Banyak anggotanya ditangkap, sementara kantornya digeledah dan ditutup.

Junta militer awalnya mengumumkan bahwa pihaknya akan melangsungkan pemilu dalam waktu satu tahun setelah berkuasa, tetapi kemudian mengubah posisinya dan mengatakan penundaan pemilu mungkin mencapai dua tahun.

Sebelum dimulainya reformasi demokrasi di Myanmar sepuluh tahun lalu, Myanmar dipimpin oleh militer selama 50 tahun. [em/pp]

Oleh: VOA

Aktivis Myanmar: Sejak Kudeta, Lebih dari 800 Tewas oleh Pasukan Keamanan

Redaksi    Rabu, Mei 19, 2021    Comment   

Aktivis Myanmar: Sejak Kudeta, Lebih dari 800 Tewas oleh Pasukan Keamanan

Demonstran terlihat sebelum bentrokan dengan pasukan keamanan di Taze, Wilayah Sagaing, Myanmar 7 April 2021. (Foto: REUTERS)

BorneoTribun Internasional -- Kelompok aktivis Myanmar mengatakan lebih dari 800 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak gelombang protes meletus di seluruh negara tersebut, setelah militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada Februari.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Pemenang Nobel Perdamaian itu beserta pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi ditahan.

Militer merespons protes para pendukung pro-demokrasi di kota-kota besar dan kecil dengan kekuatan penuh. Bentrok antara tentara dan pemberontak etnis di daerah perbatasan dan pasukan milisi yang baru dibentuk juga meningkat.

Aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan hingga Senin (17/5), sebanyak 802 orang telah tewas akibat tindakan keras junta dalam menghadapi lawan-lawannya.

Aksi unjuk rasa di Mandalay, Myanmar, 16 Mei 2021. (Foto: REUTERS)

"Ini adalah jumlah yang diverifikasi oleh AAPP, jumlah kematian sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi," kata kelompok itu dalam penjelasannya.

Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi korban dan juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar.

Para saksi mata mengatakan ribuan penduduk di kota perbukitan di barat laut Myanmar bersembunyi di hutan, desa dan lembah pada Senin (17/5) karena melarikan diri dari serangan militer.

Mindat pada minggu lalu mengumumkan darurat militer sebelum tentara melancarkan serangannya dengan menggunakan artileri dan helikopter melawan Pasukan Pertahanan Chinland yang baru dibentuk. Milisi, yang sebagian besar bersenjatakan senapan berburu, mengatakan mereka memilih mundur untuk menyelamatkan warga sipil dari baku tembak.

Beberapa penduduk yang dihubungi oleh Reuters mengatakan persediaan makanan menipis. Diperkirakan sebanyak 5.000 hingga 8.000 orang telah meninggalkan kota. Jalan-jalan diblokir dan kehadiran pasukan di jalan-jalan menghalangi mereka untuk kembali. [ah/au]

Oleh: VOA

Myanmar Klasifikasi Pemerintah Bayangan sebagai 'Organisasi Teroris'

Redaksi    Senin, Mei 10, 2021    Comment   

Myanmar Klasifikasi Pemerintah Bayangan sebagai 'Organisasi Teroris'

Para demonstran anti-kudeta militer dalam unjuk rasa di Yangon, Myanmar, 6 Mei 2021.

BorneoTribun Myanmar -- Junta militer yang berkuasa di Myanmar pada Sabtu (8/5) mengumumkan bahwa pemerintah bayangan kini telah masuk dalam daftar "organisasi teroris." Pemerintah bayangan beranggotakan beberapa mantan pejabat, yang beroperasi dari tempat persembunyian.

Sebagian dari mantan pejabat itu termasuk banyak anggota Liga Nasional bagi Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi, tokoh yang digulingkan dari kekuasaan dalam kudeta 1 Februari. Mereka membentuk "pemerintah persatuan nasional atau (Government of National Unity/GUN)" untuk menolak junta.

Pada Rabu (5/5), pemerintah bayangan mengumumkan pembentukan pasukan pertahanannya sendiri untuk melawan rezim para jenderal dan untuk melindungi warga sipil dari tindakan represif militer.

Pada Sabtu (8/5) malam, TV pemerintah mengimimkan bahwa "pasukan pertahanan rakyat" itu serta kelompok bernama Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) atau parlemen, kini masuk dalam daftar "organisasi teroris."

"Kami meminta rakyat untuk tidak mendukung aksi teroris, tidak memberi bantuan kepada aktivitas teroris GUN dan CRPH, yang mengancam keamanan rakyat," kata TV pemerintah.

Sebelumnya, junta telah menyatakan GUN dan CRPH sebagai "perkumpulan ilegal" dan mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kontak dengan organisasi-organisasi itu, dianggap melakukan pengkhianatan tinggi.

Namun, klasifikasi baru sebagai "organisasi teroris" berarti siapapun yang berkomunikasi dengan para anggotanya, termasuk wartawan, bisa dijerat dengan Undang-Undang (UU) antiterorisme. [vm/ft]

Oleh: VOA

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar

Redaksi    Rabu, April 21, 2021    Comment   

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar

Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon

BorneoTribun Amerika -- Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras pertumpahan darah di Myanmar pada Senin (19/4). Ban mendesak Dewan Keamanan PBB dan blok regional ASEAN untuk segera mengambil langkah terpadu guna mencegah "kekejaman yang sedang berlangsung" dan eskalasi kekerasan lebih lanjut.

“Saya mengecam penggunaan kekerasan mematikan yang brutal terhadap warga sipil, dan penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta ribuan demonstran." kata Ban dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB, yang memfokuskan kerja sama antara PBB dan organisasi-organisasi regional seperti ASEAN.

Myanmar mengalami kekacauan dan kekerasan sejak militer menolak hasil pemilu November dan menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari. Mereka telah menahan pemimpin de fakto Suu Kyi dan beberapa pejabat tinggi lain dari Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD).

Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 700 warga sipil, termasuk puluhan anak-anak, telah tewas di jalan-jalan dan di rumah mereka oleh militer yang menindak keras protes-protes.

Ban mengatakan ASEAN harus bersatu dalam merespon situasi itu dan stop menggunakan kebijakan 'tidak ikut campur' dalam urusan dalam negeri negara-negara berdaulat, untuk membenarkan kelambanan dalam menghadapi pelanggaran.

“ASEAN harus menunjukkan dengan jelas kepada militer Myanmar bahwa situasi sekarang ini begitu parah sehingga tidak bisa hanya dianggap sebagai masalah internal," kata Ban. "Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer, dan pelanggaran HAM menjijikkan yang dilakukan terhadap warga sipil, tidak sesuai dengan Piagam ASEAN. Aksi-aksi itu jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan."

Blok regional itu akan mengadakan KTT khusus mengenai Myanmar pada 24 April di Indonesia. Ban mengatakan mereka harus segera "mengambil langkah terpadu," termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Myanmar untuk berdialog dengan para pihak.

Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Moe Zaw Oo, Wakil Menteri Luar Negeri NUG-Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan berhubung Christine Schraner Burgener, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, kini sedang mengjungi kawasan itu, para pemimpin ASEAN berusaha berkoordinasi dengan PBB untuk mengatasi krisis Myanmar.

Namun, katanya, "Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati. ASEAN mungkin melakukan pendekatan dengan menawarkan bantuan kemanusiaan, ini tidak akan berhasil, konsekuensinya publik akan kehilangan kepercayaan," katanya kepada VOA.

Dia mengatakan, "Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh."

Dia mengatakan sejauh ini NUG belum menerima undangan dari ASEAN.

Sebelum kudeta militer, Moe Zaw Oo menjabat sebagai ketua umum Liga Nasional Bagi Demokrasi (NLD) sekaligus penasihat Komisi Perdamaian Myanmar. [vm/jm]

Oleh: VOA

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN

Redaksi    Senin, April 19, 2021    Comment   

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN

Warga berpawai dengan bendera Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk antara lain oleh anggota parlemen yang digulingkan, di Yangon, Myanmar, Minggu, 18 April 2021.

BorneoTribun Myanmar -- Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing diperkirakan akan menghadiri sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nation/ASEAN) khusus mengenai Myanmar pada Sabtu (24/4) di Jakarta. Itu akan menjadi lawatan luar negeri pertamanya sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.

Militer telah menindak keras protes-protes massa yang menentang kekuasaannya. Menurut sebuah kelompok pengawas setempat, sedikitnya 730 orang tewas.

Undangan yang diberikan kepada Min Aung Hlaing untuk menghadiri pertemuan sepuluh negara ASEAN itu telah mengundang kritikan dari para aktivis. Mereka menyerukan para pemimpin asing agar tidak mengakui junta secara resmi.

Moe Zaw Oo, wakil menteri urusan luar negeri untuk "pemerintah persatuan nasional" atau NUG, mengatakan ASEAN belum menghubungi mereka. NUG adalah pemerintah bayangan yang dibentuk pada Jumat (16/4) oleh para anggota parlemen yang digulingkan, serta politisi dari etnis minoritas.

"Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada VOA.

"Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati."

Sementara, junta terus menarget media pada Minggu (18/4), dengan menangkap seorang reporter lepas asal Jepang, Yuki Kitazumi.

Menurut asistennya lewat pesan singkat, Kitazumi ditangkap di rumahnya di Yangon pada Minggu (18/4) malam.

Jumlah reporter yang ditangkap sejauh ini mencapai lebih dari 65 dan sedikitnya 34 masih ditahan, menurut kelompok pengawas Reporting ASEAN.

Oleh: VOA

Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing Akan Hadiri KTT ASEAN di Indonesia

Redaksi    Minggu, April 18, 2021    Comment   

Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing Akan Hadiri KTT ASEAN di Indonesia

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dalam parade Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021.

BorneoTribun Myanmar--  Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN di Indonesia pada 24 April.

Kehadiran Min Aung Hlaing di pertemuan itu akan menjadi lawatan asing pertamanya sejak dia merebut kekuasaan pada 1 Februari.

Myanmar bergejolak sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan yang dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi. Menurut kelompok aktivis, dalam upaya menindak tegas protes-protes, pasukan keamanan telah menewaskan 728 orang.

Seorang warga mengatakan kepada Reuters, dalam kekerasan terbaru, pasukan keamanan menembak mati dua demonstran di Kota Mogok, kota penambangan batu delima. Sementara beberapa bom kecil meledak di kota utama, Yangon, melukai beberapa orang, menurut berbagai laporan media.

Negara-negara tetangga Myanmar telah berusaha mendorong diadakannya perundingan antara junta dan pemerintahan yang terguling, tapi militer sejauh ini enggan berdialog.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tanee Sangrat, mengatakan beberapa dari sepuluh pemimpin ASEAN, termasuk Min Aung Hlaing, mengonfirmasi akan menghadiri pertemuan di Jakarta.

Seorang juru bicara junta tidak menjawab permintaan untuk berkomentar. [vm/ft]

Oleh: VOA

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati

Redaksi    Minggu, April 11, 2021    Comment   

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati

Para demonstran antikudeta remaja dan pemuda mengacungkan salam tiga jari sebagai lambang perlawanan, saat melakukan aksi protes di Yangon, Myanmar, 4 April 2021.

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Sembilan belas orang dijatuhi hukuman mati di Myanmar karena membunuh rekan seorang kapten militer, stasiun TV milik militer Myawaddy mengatakan Jumat. Ini adalah hukuman pertama yang diumumkan di depan umum sejak kudeta 1 Februari dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Laporan itu mengatakan pembunuhan itu terjadi pada 27 Maret di distrik Okkalapa Utara, Yangon, kota terbesar Myanmar. Darurat militer telah diberlakukan di distrik itu, memungkinkan pengadilan militer mengumumkan hukuman itu.

Penguasa militer yang menggulingkan pemerintah terpilih pada Jumat (9/4) mengatakan, kampanye protes terhadap pemerintahannya berkurang karena orang-orang menginginkan perdamaian, dan bahwa mereka akan mengadakan pemilu dalam dua tahun, kerangka waktu pertama yang diberikan untuk kembali ke demokrasi.

Pasukan menembakkan senjata peluncur granat ke pengunjuk rasa anti-kudeta hari Jumat (9/4) di kota Bago, dekat Yangon, kata saksi dan laporan berita. Sedikitnya 10 orang tewas, dan jasad mereka ditumpuk di dalam pagoda, kata saksi mata.

Media berita Myanmar Now dan Mawkun, majalah berita online, melaporkan sedikitnya 20 tewas dan banyak yang terluka. Tidak mungkin mendapatkan jumlah korban yang pasti karena pasukan menutup daerah dekat pagoda, kata mereka.

Juru bicara junta Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan pada konferensi pers di ibu kota, Naypyitaw, bahwa negara itu kembali normal dan kementerian pemerintah serta bank-bank akan segera beroperasi penuh.

Lebih dari 600 orang tewas oleh pasukan keamanan yang menindak protes terhadap kudeta itu, menurut kelompok aktivis. Aktivitas negara sempat terhenti karena protes dan pemogokan luas terhadap kekuasaan militer.

Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik mengatakan bahwa 614 orang, termasuk 48 anak-anak, tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta, hingga Kamis malam. Lebih dari 2.800 orang ditahan, katanya. [ka/pp]

Oleh: VOA

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab (kiri) melakukan "salam siku" dengan Menlu RI Retno Marsudi usai melakukan konferensi pers di Jakarta, hari Rabu (7/4).

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Inggris telah menyampaikan dukungan atas upaya ASEAN untuk menemukan resolusi konflik di Myanmar. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta hari Rabu (7/4) seusai bertemu mitranya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di Jakarta.

“Kami memiliki keprihatinan yang sama dan melanjutkan seruan pada militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan guna mencegah jatuhnya korban sipil lagi, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk melangsungkan dialog guna mengembalikan demokrasi, perdamaian dan stabilitas ke jalurnya,” ujar Retno.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, kedua diplomat tinggi ini membahas bagaimana “Inggris dapat mendukung upaya ASEAN membantu Myanmar mencari jalan keluar dari situasi itu,” tambah Retno.

Raab membenarkan bahwa dalam pembicaraan bilateral “Forum Kemitraan” Inggris-Indonesia, keduanya membahas berbagai isu mulai dari isu-isu di Indo-Pasifik, proses perdamaian di Timur Tengah hingga Myanmar.

“Besok (8/4) saya akan mengikuti dialog tingkat menteri Inggris-ASEAN yang kedua, di mana kami akan melanjutkan diskusi tentang beragam isu, termasuk aplikasi Inggris untuk menjadi Mitra Dialog ASEAN,” ujar Raab, yang untuk pertama kalinya melawat ke Indonesia sebagai menteri luar negeri.

Presiden Indonesia Joko Widodo pertengahan Maret lalu mengusulkan penyelenggaraan KTT ASEAN untuk mencari penyelesaian krisis politik dan kekerasan di Myanmar yang sudah menewaskan ratusan orang.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan di Bogor, 19 Maret lalu.

Inggris Siap Ikuti Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN

Inggris adalah investor kedua terbesar di Indonesia dan mitra dagang kelima terbesar di Eropa. Total nilai perdagangan Indonesia dan Inggris tahun lalu mencapai 2,24 miliar dolar. Pandemi tidak menyurutkan investasi Inggris di Indonesia, yang tahun 2020 lalu naik 35%.

Dalam pembicaraan hari Rabu, Retno Marsudi menegaskan tiga point utama, yaitu soal penguatan kemitraan dalam sektor kesehatan, terutama untuk membangun industri layanan kesehatan – termasuk vaksin – yang kuat; soal bagaimana menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi; dan soal penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan.

“Inggris adalah salah satu sumber vaksin COVID-19 bagi Indonesia,” ujar Retno dan berharap Inggris akan tetap mendukung fasilitas COVAX untuk “memastikan akses yang setara atas vaksin.”

Dalam kesempatan itu Retno Marsudi dan Dominic Raad ikut menyaksikan penandatanganan kerjasama kontra-terorisme. Belum ada rincian tentang kerjasama ini, tetapi kedua negara tengah memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dalam berbagai bidang, termasuk industri pertahanan, penanganan bencana dan keamanan maritim.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab juga berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yang juga membahas peningkatan perdagangan kedua negara hingga soal distribusi vaksin COVID-19. [em/jm]

Oleh: VOA

Aktivis Myanmar Bakar Salinan Konstitusi, Utusan PBB Peringatkan Kemungkinan Pertumpahan Darah

Redaksi    Jumat, April 02, 2021    Comment   

Aktivis Myanmar Bakar Salinan Konstitusi, Utusan PBB Peringatkan Kemungkinan Pertumpahan Darah

Nyala api dan asap akibat ban yang dibakar, terlihat di tengah jalan saat berlangsungnya protes menentang kudeta militer, di Mandalay, Myanmar 1 April 2021. REUTERS / Stringer

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Sejumlah aktivis Myanmar, Kamis (1/4), membakar sejumlah salinan konstitusi hasil rancangan militer sebagai aksi protes, dua bulan setelah junta merebut kekuasaan. 

Sementara itu, utusan khusus PBB memperingatkan risiko terjadinya pertumpahan darah karena tindakan keras militer yang intensif terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta.

Myanmar telah diguncang oleh aksi-aksi protes sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari setelah mengklaim adanya penipuan pada pemilu parlemen November lalu.

Suu Kyi dan sejumlah anggota lain partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan. Junta menuduhnya melakukan beberapa kejahatan ringan termasuk secara ilegal mengimpor enam radio genggam dan melanggar protokol virus corona, tetapi media domestik melaporkan, 

Rabu bahwa Suu Kyi dapat didakwa melakukan pengkhianatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati.

Salah seorang pengacara Suu Kyi, Min Min Soe, mengatakan, tidak ada dakwaan baru yang diajukan pada sidang kasus Suu Kyi, Kamis (1/4). Tim pengacara Suu Kyi mengatakan, tuduhan-tuduhan yang dihadapi perempuan peraih Nobel Perdamaian itu dibuat-buat.

Konstitusi Myanmar 2008 dibakar di sebuah jalan di Yangon, Myanmar, saat berlangsungnya aksi protes menentang kudeta militer, 1 April 2021. (REUTERS / Stringer)

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgene memperingatkan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah menyusul gejolak dalam pertempuran antara militer dan kelompok-kelompok pemberontak etnis minoritas di daerah-daerah perbatasan.

Sedikitnya 20 tentara tewas dan empat truk militer hancur akibat bentrokan militer dengan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), salah satu kelompok pemberontak paling kuat di Myanmar, menurut laporan kantor berita DVB. 

Christine Schraner Burgener.

Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan itu dan juru bicara junta militer juga tidak menanggapi permintaaan komentar terkait laporan tersebut.

Militer Myanmar juga telah mulai membom posisi-posisi sebuah kelompok lainnya, Serikat Nasional Karen (KNU), untuk pertama kalinya waktu dalam lebih dari 20 tahun. Ribuan penduduk desa terpaksa mengungsi untuk menghindari kekerasan. Banyak di antara mereka melarikan diri ke Thailand.

Di banyak kota di berbagai penjuru Myanmar, aksi-aksi protes kembali berlangsung, namun umumnya berlangsung pada malam hari atau fajar pada hari Kamis, menurut sejumlah media dan foto-foto yang diunggah di media-media sosial.

Christine Schraner Burgene, mengatakan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB bahwa militer Myanmar tidak mampu mengelola negara, dan memperingatkan situasi di lapangan akan memburuk. 

Menurutnya, dewan itu harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan karena pertumpahan darah akan segera terjadi.

Dewan Keamanan telah menyatakan keprihatinan dan mengutuk kekerasan yang dialami para pengunjuk rasa. 

Tetapi, dewan itu gagal menyebut tindakan pengambilalihan kekuasaan di Myanmar sebagai kudeta dan gagal menyepakati kemungkinan untuk mengambil tindakan lebih lanjut karena adanya tentangan dari China, Rusia, India dan Vietnam.

Setidaknya 536 warga sipil tewas dalam aksi-aksi protes di Myanmar, dan 141 diantaranya terjadi Sabtu lalu, hari paling berdarah sejak kerusuhan berkecamuk, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). [ab/lt]

Oleh: VOA Indonesia

Lebih dari 300 Orang Tewas dalam Aksi Kudeta Myanmar

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Lebih dari 300 Orang Tewas dalam Aksi Kudeta Myanmar

Seorang pengunjuk rasa memegang spanduk bergambar Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing saat protes di Mandalay, Myanmar, Selasa, 9 Februari 2021. (Foto: AP)

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 300 orang dalam upaya menghancurkan perlawanan terhadap kudeta pada 1 Februari. Data dari kelompok advokasi dan media lokal menunjukkan hampir 90 persen korban ditembak mati dan seperempat dari mereka ditembak di kepala.

Seorang juru bicara junta mengatakan 164 pengunjuk rasa dan sembilan anggota pasukan keamanan telah tewas hingga Selasa (23/3). Reuters tidak dapat memverifikasi semua data tersebut secara independen.

Pembunuhan-pembunuhan tersebut memicu kemarahan dan mendorong sejumlah negara barat, termasuk Amerika, untuk menjatuhkan sanksi. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yang biasanya menahan kritikan, juga mengecam penggunaan kekuatan mematikan dalam menghadapi warga sipil.

"Kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan setiap hari," kata organisasi aktivis, Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP), yang mencatat jumlah kematian tersebut. Organisasi nirlaba tersebut juga mencatat hampir 3.000 orang sudah ditahan, didakwa dan divonis sejak kudeta terjadi.

AAAP mencatat terdapat 320 kematian hingga 25 Maret.

Data tersebut menunjukkan setidaknya 25 persen dari korban tewas akibat tembakan di kepala. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa para mereka sengaja menjadi sasaran pembunuhan. Data lengkap untuk setiap kematian tidak tersedia.

"Semuanya menunjuk pada pasukan yang menggunakan taktik tembak-untuk-membunuh untuk meredam protes," kata Amnesty International pada awal bulan ini.

Junta membantah pihaknya menggunakan kekerasan yang berlebihan dan mengatakan bahwa tindakan yang diambil telah memenuhi norma internasional dalam menghadapi situasi yang mereka sebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional.

Hampir 90 persen korban tewas adalah laki-laki. Sekitar 36 persen berusia 24 tahun ke bawah.

Korban termuda adalah Khin Myo Chit yang berusia tujuh tahun. Ia ditembak mati di kota Mandalay pada Selasa (23/3). Khin berada di rumahnya bersama ayahnya ketika dia dibunuh.

Win Kyi, yang berusia 78 tahun, adalah orang tertua yang tewas. Dia termasuk di antara sekitar 50 orang yang tewas di distrik Hlaing Thayar Yangon pada 14 Maret. Sejauh ini, tanggal tersebut tercatat sebagai hari paling berdarah di Myanmar sejauh ini. [ah/au/ft]

Oleh: VOA Indonesia

Protes Antikudeta di Myanmar Kembali Disertai Pertumpahan Darah

Redaksi    Kamis, Maret 04, 2021    Comment   

Protes Antikudeta di Myanmar Kembali Disertai Pertumpahan Darah

Para pengunjuk rasa berjongkok setelah polisi melepaskan tembakan untuk membubarkan aksi protes anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, 3 Maret 2021. Di antara mereka, Angel (kiri), yang juga dikenal sebagai Kyal Sin, berlindung sebelum dia tertembak di kepala. (REUTERS / Stringer)

BorneoTribun Myanmar, Internasional - Sejumlah orang tewas setelah berlangsung lagi demonstrasi hari Rabu (3/3) di seluruh Myanmar yang menentang junta militer negara itu.

Kantor berita Reuters mengatakan setidaknya sembilan orang tewas, termasuk lima orang di Monywa, kota di Myanmar Tengah, mengutip saksi mata dan laporan media. Baik Reuters dan Associated Press mengemukakan, seorang remaja laki-laki tewas di Myingyan, juga di Myanmar Tengah.

Sementara itu Reuters dan kantor berita Perancis AFP menyatakan setidaknya dua orang tewas di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. AFP juga melaporkan kematian empat lainnya di kawasan Sagaing.

Pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan kerumunan pengunjuk rasa. Sejumlah saksi mata mengatakan peluru tajam juga digunakan untuk menghadapi para pengunjuk rasa. Beberapa orang dilaporkan mengalami cedera, termasuk di antaranya reporter VOA Htet Aung Khant, yang terkena peluru karet di lengannya saat meliput demonstrasi.

Myanmar telah dilanda kekacauan dan kekerasan sejak militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih dan menahan para pejabat tinggi lainnya pada 1 Februari lalu. Lebih dari 20 orang di berbagai penjuru Myanmar tewas dalam demonstrasi, termasuk 18 orang hari Minggu (28/2), menurut Kantor Urusan HAM PBB.

Kekerasan yang meningkat telah mengundang kecaman dari negara-negara tetangganya dan komunitas internasional. Kesepuluh anggota ASEAN, termasuk Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam melangsungkan pertemuan informal melalui konferensi video, Selasa (2/3) untuk membahas situasi dengan mitra Myanmar mereka.

Ketua ASEAN mengeluarkan sebuah pernyataan setelah pertemuan yang “menyerukan semua pihak terkait untuk mencari solusi damai, melalui dialog membangun dan rekonsiliasi demi kepentingan rakyat dan kehidupan mereka.”

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bersikap jauh lebih lterus terang dengan mengatakan rezim itu harus mengembalikan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. “Mengembalikan demokrasi pada jalurnya harus diupayakan,” kata Menlu Marsudi.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya juga menuntut pembebasan Suu Kyi termasuk para pejabat tinggi lainnya, dan meminta junta untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan mengadakan pertemuan tertutup terkait situasi di Myanmar pada hari Jumat (5/3). [lj/uh]

Oleh: VOA Indonesia