Hari Trisuci Waisak, Presiden: Selalu Ada Cahaya Terang Sesudah Kegelapan

Redaksi    Rabu, Mei 26, 2021    Comment   

Hari Trisuci Waisak, Presiden: Selalu Ada Cahaya Terang Sesudah Kegelapan

Hari Trisuci Waisak, Presiden: Selalu Ada Cahaya Terang Sesudah Kegelapan.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis bagi umat Buddha. Perayaan yang jatuh bertepatan pada Rabu (26/05/2021) ini masih dilaksanakan di tengah suasana pandemi COVID-19 yang melanda.

“Untuk saudara-saudaraku umat Buddha, Tri Suci Waisak tiba saat dunia masih dicengkeram pandemi. Tapi kita semua percaya, selalu akan ada cahaya terang sesudah kegelapan, selalu ada kemudahan yang datang setelah kesulitan. Semoga kedamaian dan ketenangan senantiasa bersama kita,” ujar Presiden melalui akun twitter pribadinya @jokowi, Rabu (26/05/2021).

Perayaan kali ini dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun mengapresiasi komitmen dan kepatuhan umat Buddha dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

“Saya memberikan apresiasi kepada umat Buddha atas penyelenggaraan Perayaan Waisak 2565 Tahun Buddhis yang diperingati tanggal 26 Mei 2021 dan digelar secara sederhana sesuai anjuran pemerintah dan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini,” ujarnya, Rabu (26/05/2021).

Pada perayaan ini, Menag juga mengajak umat Buddha untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan. “Melalui momentum peringatan Hari Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis ini, saya berpesan kepada seluruh umat Buddha untuk terus merekatkan tali persaudaraan antarsesama,” ujarnya.

Pesan merekatkan persaudaraan ini, imbuh Yaqut, sejalan dengan ajaran yang tertuang dalam Kitab Suci Dhammapada yang menyatakan bahwa “Kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran Ajaran Benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan”.

“Selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha Indonesia. Semoga umat Buddha sekalian dapat memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku damai sebagai wujud nyata cahaya kebenaran dalam meningkatkan kualitas beragama dan kerukunan antarsesama,” pungkasnya. (UN)

Oleh: VOA

Bima Haria Wibisana Abaikan Perintah Presiden Jokowi Soal 51 Pegawai KPK Dipecat

Redaksi    Rabu, Mei 26, 2021    Comment   

Bima Haria Wibisana Abaikan Perintah Presiden Jokowi Soal 51 Pegawai KPK Dipecat

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). - JIBI/Abdullah Azzam

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membantah telah mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, keputusan yang diambil sudah sesuai dengan undang-undang.

Bima menegaskan keputusannya 'tidak merugikan pegawai'. Sebab, pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih bisa menjadi ASN.

"Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan dan itu juga tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK mereka punya kontrak kerja, punya masa kerja, dan KPK masih boleh memiliki pegawai non ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya," kata Bima saat Jumpa Pers di Aula Gedung BKN, Jakarta Timur, seperti dilansir dari okezone com, Selasa (25/5/2021).

Bima menjelaskan, semua pegawai KPK mulai tanggal 1 November 2021 harus sudah menjadi ASN. Ia memastikan 51 pegawai yang tak lolos masih menjadi pegawai KPK hingga tanggal tersebut.

Selanjutnya, Bima menekankan keputusan yang diambil telah sesuai dengan arahan Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan, keputusan terkait nasib 75 pegawai KPK ini tidak merugikan pegawai.

"Nah, kemudian ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan ASN dan dalam keputusan MK tidak merugikan ASN yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena yang digunakan tidak hanya Undang-Undang KPK saja, tetapi ada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengalihan itu, itu masuk dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi ini ada dua undang-undang yang harus diikuti, tidak hanya bisa satu saja, dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, 24 dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK masih dapat dilakukan pembinaan. Diketahui 24 pegawai tersebut akan mengikuti pembinaan dan pelatihan wawasan kebangsaan serta bela negara.

Sementara itu, sebanyak 51 pegawai tidak dapat mengikuti pembinaan lanjutan. Sebab, dari 51 orang tersebut memiliki rapor merah.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa lagi dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (okz/red)

Menkeu Prediksi Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,1 - 8,3 Persen

Redaksi    Rabu, Mei 26, 2021    Comment   

Menkeu Prediksi Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,1 - 8,3 Persen

Seorang pekerja berjalan di atas tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 22 Januari 2021. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2021 bisa tumbuh pada kisaran 7,1 persen hingga 8,3 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejumlah indikator menunjukkan kinerja ekonomi pada triwulan II 2021 tumbuh positif. Antara lain konsumsi rumah tangga saat Lebaran, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor yang terus tumbuh.

Dengan indikator tersebut, pemerintah memperkirakan ekonomi pada triwulan II 2021 akan tumbuh pada kisaran 7,1 persen hingga 8,3 persen secara tahunan. Namun Sri Mulyani menjelaskan prediksi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak akan sama dengan triwulan tiga dan empat.

"Kalau kita lihat untuk 2021 proyeksi keseluruhan tahun adalah di 4,5 persen hingga 5,3 persen. Konsumsi rumah tangga di 3,7 persen hingga 4,3 persen," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Selasa (25/5/2021).

Sri Mulyani menjelaskan ekonomi dan perdagangan global juga menunjukkan perkembangan positif. Beberapa negara yang mengalami pertumbuhan positif pada kuartal I 2021 antara lain Amerika Serikat, China, Singapura, dan Korea Selatan. Namun, Sri Mulyani mengingatkan beberapa faktor risiko masih perlu diwaspadai seperti munculnya gelombang dan varian baru COVID-19, belum meratanya vaksinasi, dan proteksionisme perdagangan global.

Menurutnya, pemerintah terus menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya belanja negara untuk mendorong pemulihan ekonomi. Realisasi belanja negara sampai dengan April 2021 mencapai Rp723 triliun atau 26,3 persen APBN 2021. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp489,8 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp233,2 triliun.

"Belanja kementerian dan lembaga yang melonjak sangat tinggi, sampai April mencapai Rp 98,7 triliun melonjak dari Rp52,8 triliun tahun lalu. Jadi ada kenaikan 87,1 persen," tambah Sri Mulyani.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, meragukan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II akan mencapai kisaran 7,1 persen hingga 8,3 persen. Menurutnya, ekonomi hanya akan tumbuh di kisaran 3 hingga 4 persen. Ia beralasan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang ekonomi hanya terjadi di wilayah sekitar Jakarta, tidak merata di semua daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah melarang mudik Lebaran pada tahun dengan alasan mencegah COVID-19.

"Tentunya pertumbuhan ekonomi tergantung juga dari mobilitas masyarakat. Nah, mobilitas masyarakat sudah baik, tetapi ada tantangan juga setelah Lebaran misalnya kenaikan kasus positif COVID-19," jelas Bhima kepada VOA, Selasa (25/5/2021).

Bhima juga menyoroti serapan belanja pemerintah daerah yang kurang karena perencanaan anggaran yang tidak maksimal. Akibatnya transfer anggaran dari pemerintah pusat hanya tertumpuk di daerah.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan pemotongan gaji 13.

"Bantuan sosial masih dibutuhkan jangan terburu-buru untuk memangkas perlindungan sosialnya karena konsumsi menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih." [sm/ft]

Oleh: VOA

Pemerintah Perpanjang Pemberlakuan Mandatory Check di Pelabuhan Bakauheni Hingga 31 Mei 2021

Redaksi    Selasa, Mei 25, 2021    Comment   

Pemerintah Perpanjang Pemberlakuan Mandatory Check di Pelabuhan Bakauheni Hingga 31 Mei 2021

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dan Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo sebelum memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah memperpanjang pemberlakuan mandatory check di Pelabuhan Bakauheni sampai dengan 31 Mei 2021 untuk mengendalikan mobilitas masyarakat sekaligus menekan laju penularan COVID-19 pada masa arus balik pasca libur Lebaran 2021.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (24/05/2021), di Jakarta.

“Tadi dibahas dan diusulkan perpanjangan mandatory check dari Pelabuhan Bakauheni atau Sumatra, diperpanjang sampai dengan 31 Mei. Karena yang kembali ke Jakarta baru 59.967, sedangkan yang kemarin keluar dari Jawa masuk Sumatra lebih dari 400 ribu,” ujarnya.

Ketua KPCPEN mengungkapkan, dari hasil mandatory check yang diberlakukan di Pelabuhan Bakauheni ditemukan sebanyak 532 orang pelaku perjalanan yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatra ke Pulau Jawa terkonfirmasi positif COVID-19 atau 0,89 persen dari total 59.967 orang yang diperiksa.

Sementara, random test COVID-19 dengan RT-Antigen yang dilakukan kepada para pelaku perjalanan dari sejumlah provinsi di Pulau Jawa menuju ke Jakarta di sejumlah titik penyekatan menunjukan  sebanyak 1.064 orang reaktif atau 0,6 persen dari total 156.162 orang.

“Diperiksa melalui RT-Antigen di titik penyekatan [sebanyak] 156.162 orang, yang kena COVID-19 0,6 persen atau 1.064 orang. Kemudian dengan GeNose, diperiksa 340.047, yang terkena positif 2 persen atau 6.925,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, dalam kurun waktu 4-5 minggu ke depan pemerintah akan terus memantau potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Berdasarkan data perkembangan kasus secara nasional per tanggal 23 Mei, terjadi sedikit peningkatan kasus aktif menjadi 5,2 persen, tingkat kesembuhan menurun menjadi 92 persen, sementara tingkat kematian berada di angka 2,8 persen. Meskipun relatif kecil, jumlah kasus harian nasional juga mengalami tren peningkatan yaitu di kisaran 5.000 kasus per hari, setelah sebelumnya berada di kisaran 3.800 – 4.000.

“Kita mesti memonitor 4-5 minggu ke depan. Walaupun dalam satu minggu ini kita juga melihat beberapa kasus ada kenaikan namun masih dalam taraf yang jauh lebih kecil dibandingkan sesudah Lebaran tahun kemarin,” ujarnya.

Selain itu, ujar Airlangga, pemerintah melalui kegiatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) terus memantau adanya sejumlah klaster baru. Klaster tersebut di antaranya klaster tarawih di Pati, Banyumas, Banyuwangi, dan Malang; klaster pemudik di Klaten, Cianjur, dan Garut; klaster halal bihalal di wilayah Cilangkap; pelaku perjalanan perumahan di Bogor; serta klaster Kapal MV Hilma Bulker di Cilacap. (DND/UN)

Pemerintah Terapkan PPKM Mikro di Seluruh Provinsi Mulai 1 Juni

Redaksi    Selasa, Mei 25, 2021    Comment   

Pemerintah Terapkan PPKM Mikro di Seluruh Provinsi Mulai 1 Juni

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, dan Wamenkes Dante Saksono Harbuwono di sela memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di 34 provinsi mulai dari tanggal 1 hingga 14 Juni mendatang. Terdapat penambahan empat provinsi dari periode sebelumnya yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, yang mengalami peningkatan kasus aktif, serta Sulawesi Barat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (24/05/2021), di Jakarta.

“Untuk PPKM Mikro tahap selanjutnya, [tanggal] 1-14 Juni mendatang, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan, ditambah Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.

Selain Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, tujuh daerah lain yang mengalami peningkatan kasus aktif adalah Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

Lebihh jauh Airlangga memaparkan, sebesar 56,4 persen dari kasus aktif nasional berada di Pulau Jawa dan 21,3 persen di Sumatra. Lima provinsi yang berkontribusi terhadap 65 persen kasus aktif tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Jawa Tengah, dan Riau. “Kasus aktif di Jawa Barat mencapai 31,4 persen, sehingga ini menjadi perhatian,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Ketua KPCPEN juga memaparkan tentang perkembangan kasus COVID-19 secara nasional. Per 23 Mei 2021 tingkat kasus aktif mencapai 5,2 persen, kesembuhan 92,0 persen, dan kematian 2,8 persen.

Sementara terkait ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) ruang isolasi dan ICU, secara nasional masih berada di angka yang aman yaitu 31 persen. Namun, sejumlah daerah memiliki tingkat keterisian di atas rata-rata BOR nasional.

“Tidak ada (BOR) yang di atas 60 persen. Beberapa yang lebih tinggi dari nasional atau di atas 40 persen adalah Sumatra Utara 58 persen, Riau 55 persen, Sumatra Barat 54 persen, Aceh 47 persen, Bangka Belitung 47 persen, Sumatra Selatan 47 persen, Riau 47 persen, Jambi 43 persen, Lampung 41 persen,” paparnya.

Menutup keterangannya, Airlangga memaparkan mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker yang dapat berasosiasi dengan peningkatan kasus COVID-19. Provinsi Bali memiliki tingkat kepatuhan 88,89 persen, Jawa Timur 87 persen, DKI Jakarta 65 persen, Jawa Barat 73 persen, Jawa Tengah 75 persen, Riau 67 persen, Kepulauan Riau 70 persen, dan Sumatra Utara 62,76 persen.

“Memang yang terlihat, yang (tingkat kepatuhannya) di bawah 70 persen itu tingkat (kasus) aktifnya tinggi. Jadi ini yang harus diingatkan Pak Kepala Satgas COVID-19,” tandasnya. 

(DND/UN)

Pengerahan Pasukan di Papua untuk 'Musnahkan' Pemberontak Bersenjata

Redaksi    Selasa, Mei 25, 2021    Comment   

Pengerahan Pasukan di Papua untuk 'Musnahkan' Pemberontak Bersenjata

Sejumlah tentara Indonesia yang dikerahkan untuk mengamankan malam Idulfitri di Timika, Papua, 12 Mei 2021. (Foto: Sevianto Pakiding/AFP)

BorneoTribun Jakarta -- Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan tindakan tegas aparat keamanan terhadap kelompok separatis bersenjata di Papua akan dipertahankan sampai mereka berhasil dimusnahkan.

Di tengah konflik yang memburuk, pemerintah telah mengerahkan sekitar 400 pasukan tambahan ke Papua menyusul pembunuhan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. 

Pemerintah juga melabeli kelompok separatis atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai "teroris" pada bulan lalu.

Diwawancarai oleh Reuters, Paulus Waterpauw, yang juga putra daerah Papua menegaskan pemerintah bertekad untuk menekan pemberontakan separatis bersenjata yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di Papua, wilayah yang kaya sumber daya itu.

"Tujuannya adalah untuk memusnahkan mereka yang berada di balik tindakan kekerasan yang mengerikan ini," katanya. "Operasi ini akan terus berjalan sampai kami mendapatkan hasil yang maksimal. Selama mereka belum ditangkap, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melumpuhkan dan menangkap mereka."

Paulus mencontohkan sejumlah aksi KKB tersebut, di antaranya pembantaian 19 pekerja pembangunan proyek Trans Papua pada Desember 2018; penghancuran sekolah dan klinik kesehatan; dan serangan terhadap warga sipil sebagai bagian dari "peristiwa brutal baru-baru ini" yang telah mendorong peningkatan jumlah pasukan TNI di wilayah tersebut.

Sebby Sambom, juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok separatis utama di Papua, mengatakan ada "alasan yang masuk akal" di balik serangan kelompok itu.

"Target militer dan polisi tidak akan berhasil," tambahnya. "Setiap tahun akan ada kombatan baru. (Jumlah) Mereka akan bertambah, bukan berkurang."

Ia berdalih perjuangan mereka sah karena bekas penguasa kolonial Belanda menjanjikan daerah itu bisa merdeka sebelum dianeksasi oleh Indonesia pada 1963.

Indonesia menyatakan Papua sebagai wilayahnya setelah pemungutan suara pada 1969 yang diawasi oleh PBB yang mendukung integrasi Papua. Kelompok separatis mengatakan bahwa pemungutan suara, yang melibatkan sekitar 1.025 orang, tidak mencerminkan aspirasi mereka.

Paulus mengatakan kepada Reuters bahwa satuan tugas baru yang dibentuk untuk menangani kekerasan di Papua - yang dikenal sebagai Operasi Nemangkawi - memiliki dua tugas. 

Tugas tersebut adalah pengejaran dan penangkapan separatis bersenjata dan "pendekatan lunak" - pengembangan komunitas dan peningkatan pendampingan dengan kelompok agama dan komunitas.

Paulus mengatakan telah terjadi 26 serangan oleh kelompok separatis bersenjata pada tahun ini.

Dia mengatakan dua tentara disergap dan senjata mereka disita dan "mereka dipotong dan dimutilasi serta dibunuh." Dalam dua insiden lainnya pada Selasa (18/5), lima tentara terluka.

Pengamat dan analis hak asasi manusia mengatakan telah terjadi pelanggaran oleh kedua belah pihak.

"Kami terus menerima laporan yang dapat dipercaya tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh militer dan polisi, termasuk pembunuhan di luar hukum, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan penduduk asli Papua," kata Ravina Shamdasani, juru bicara Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, kepada Reuters bulan lalu.

Oleh: VOA

Ramai seruan boikot, ini 6 produk Israel yang beredar di Indonesia

Yakop    Selasa, Mei 25, 2021    Comment   

Ramai seruan boikot, ini 6 produk Israel yang beredar di Indonesia

 

Ramai seruan boikot, ini 6 produk Israel yang beredar di Indonesia

KARAWANGPORTAL - Sebagai bentuk kepedulian terhadap penderitaan warga di Palestina, sejumlah tokoh dan masyarakat di Indonesia ramai-ramai menyerukan boikot produk Israel. Sebab, mereka percaya, membelanjakan uang untuk membeli produk-produk tersebut, sama saja mendukung Israel.

Saat ini, ada banyak produk Israel yang beredar di Indonesia—baik di toko ritel maupun di toko virtual. Kebanyakan, produk-produk tersebut berbentuk mainan anak atau perlengkapan bayi.

Biar tidak penasaran, berikut kami rangkum 6 produk besutan Israel yang dipasarkan bebas di Indonesia.

Rummikub (Mainan Anak)

Rummikub merupakan mainan anak yang menyerupai mahjong asal China. Produk ini sempat populer dan banyak dimainkan anak muda di Jakarta. Meski demikian, tak banyak yang mengetahui, Rummikub sejatinya ditemukan Yahudi-Rumania bernama Ephraim Hertzano.

Kini, Rummikub telah diakui sebagai mainan asli Israel. Bahkan, Rummikub menjadi produk hiburan setempat yang paling banyak diekspor ke luar negeri.

Halilit (Mainan Anak)

Dikutip dari Pikiran-rakyat, Senin 17 Mei 2021, Halilit merupakan mainan berbentuk alat musik yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak. Produk ini hadir dengan berbagai pilihan instrumen, mulai dari drum, tamborin, dan masih banyak lagi.

Berbeda dengan mainan musik yang banyak beredar di toko-toko, Halilit dikenal lebih awet lantaran materialnya yang kuat dan juga berkualitas.

Tiny Love (Perlengkapan Bayi)

Bagi kalian yang telah memiliki bayi dan berasal dari kalangan menengah ke atas, pasti sudah tidak asing lagi dengan produk bernama Tiny Lovel. Produk perlengkapan bayi ini dikenal berkat kualitasnya yang baik dan harganya yang terbilang mahal.***hops.id***

 

 

Airlangga: Dampak Pandemi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Telah Berkurang

Redaksi    Selasa, Mei 25, 2021    Comment   

Airlangga: Dampak Pandemi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Telah Berkurang

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan, indikator sosial yang mengalami perbaikan menunjukkan telah berkurangnya dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/05/2021), di Jakarta.

“Indikator sosial juga menunjukkan perbaikan di mana dampak pandemi COVID-19 telah berkurang terhadap tenaga kerja yang terpengaruh atau terdampak COVID-19. Pengangguran di Indonesia turun [menjadi] 6,26 persen dari sebelumnya 7,07 persen di bulan Agustus 2020,” ujarnya.

Airlangga mengungkapkan, penduduk usia kerja yang terdampak akibat COVID-19 menurun dari 29,12 juta orang pada bulan Agustus 2020 menjadi 19,10 juta orang pada Februari 2021. “Berarti 10 juta [orang] kembali masuk ke dunia kerja,” imbuhnya.

Neraca perdagangan pada April 2021 juga mencatatkan surplus sebesar 2,19 miliar Dolar Amerika Serikat (AS). Surplus ini disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang mencapai 51,94 persen (year-on-year/y-o-y) dan pertumbuhan impor yang mencapai 29,93 persen (y-o-y).

“Ini menjadi tanda positif dan secara kumulatif neraca perdagangan barang Januari sampai dengan April surplus 7,72 miliar Dolar AS,” papar Airlangga.

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi COVID-19, pemerintah juga terus melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup sektor kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, hingga insentif usaha. Hingga tanggal 21 Mei 2021 realisasi Program PEN telah mencapai Rp183,98 atau 26,3 persen dari pagu.

“Terkait perekonomian nasional dilaporkan bahwa realisasi PEN itu realisasinya naik Rp60,72 triliun dari realisasi kuartal pertama sebesar Rp123, 26 triliun,” ujar Airlangga. 

(DND/UN)

BKN: Mulai Juli, ASN dan PPT Non-ASN Wajib Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Lewat MySAPK

Redaksi    Selasa, Mei 25, 2021    Comment   

BKN: Mulai Juli, ASN dan PPT Non-ASN Wajib Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Lewat MySAPK

BKN: Mulai Juli, ASN dan PPT Non-ASN Wajib Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Lewat MySAPK.

BorneoTribun Jakarta -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran (updating) data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai Juli – Oktober 2021. 

Setiap ASN dan PPT Non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai ( mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai autentikasi data ASN dan PPT Non-ASN.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama BKN Paryono, dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/05/2021) mengatakan, pemutakhiran data ini bertujuan untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target Satu Data ASN sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

“Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN secara elektronik tahun 2021 ini menyasar dua aspek penting, yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN; dan meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN,” ujarnya.

Untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non-ASN Secara Elektronik Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.

“ASN dan PPT Non-ASN melakukan pembaruan mandiri terhadap data-data yang mencakup data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat/kursus, riwayat SKP, riwayat penghargaan (tanda jasa), riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja (PMK), riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, riwayat CPNS/PNS, dan riwayat organisasi,” terang Paryono.

Lebih lanjut Payono meminta seluruh ASN dan PPT Non-ASN untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan data-data tersebut. “Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, ASN dan PPT Non-ASN dapat melakukan usul pemutakhiran data mandiri dengan menambah, mengubah, menghapus data, dan dilengkapi dengan unggah dokumen pendukung pada masing-masing data yang dimutakhiran lalu disimpan melalui MySAPK,” paparnya.

Setiap usul pemutakhiran data mandiri akan diverifikasi dan validasi oleh verifikator instansi dan/atau BKN sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Kepala BKN 87/2021. 

Setelah melakukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT Non-ASN dapat memantau keseluruhan tahapan proses melalui menu riwayat pengajuan usul pemutakhiran data mandiri pada MySAPK.

Pengisian usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN dilakukan sampai bulan Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi. 

Sementara, proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai dengan akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

“Apabila ASN dan PPT Non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Kemudian jika Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN,” tandas Paryono. 

(HUMAS BKN/UN)

TNI-Polri Terus Buru Kelompok Teroris MIT ke Hutan Pegunungan Poso

Redaksi    Senin, Mei 24, 2021    Comment   

TNI-Polri Terus Buru Kelompok Teroris MIT ke Hutan Pegunungan Poso

Personel Brimob yang sedang berjaga di sekitar lingkungan Pos Komando Taktis Satgas Operasi Madago Raya di desa Tokorondo, Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (23/12/2020). (Foto: VOA/Yoanes Litha)

BORNEOTRIBUN SULSEL - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengungkapkan upaya pengejaran terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) terus dilakukan oleh personel TNI-Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Madago Raya.

Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Komisaris Besar Didik Supranoto mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Madago Raya terus melakukan pengejaran terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) hingga ke hutan-hutan di pegunungan Poso. Kelompok yang berjumlah sembilan orang itu saat ini telah berpencar menjadi dua kelompok.

Menurut Didik, kelompok pertama berjumlah empat orang dan dipimpin Ali Kalora, sementara kelompok kedua berjumlah lima orang yang dipimpin oleh Qatar. Kelompok kedua inilah yang melakukan pembunuhan terhadap empat petani kopi, warga desa Kalemago Lore Timur pada 11 Mei 2021.

“Kemudian ke mana mereka, ini tentu tim operasi yang lebih tahu. Tapi yang jelas, sekarang ini tim mengoptimalkan kegiatannya untuk melakukan pengejaran di dua kelompok ini. Jadi personel yang tergabung dalam Madago Raya ini kita optimalkan untuk melakukan tugasnya,” jelas Didik Supranoto di Mapolda Sulteng, Kamis (20/5).

Ditambahkan Didik, selain melakukan pengejaran ke dalam hutan, Satgas Madago Raya juga melakukan penyekatan di lokasi-lokasi yang diduga menjadi jalur pergerakan kelompok itu. MIT diduga mencari logistik bahan makanan di perkebunan milik warga di sekitar kaki gunung di wilayah Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong.

“Kemudian dari Polres-Polres ini juga melakukan monitor di wilayah bawah, di perkampungannya. Jadi saya harapkan masyarakat tidak terlalu takut. Silakan untuk melakukan kegiatannya di perkebunan, persawahan atau ladang mereka,” kata Didik seraya menambahkan belum ada rencana penambahan perkuatan personel Madago Raya yang dikerahkan untuk memburu kelompok MIT.

Oleh: VOA

Viral! Singkong Indonesia Diminati Pasar Uni Eropa

Yakop    Minggu, Mei 23, 2021    Comment   

Viral! Singkong Indonesia Diminati Pasar Uni Eropa

Viral! Singkong Indonesia Diminati Pasar Uni Eropa

 

KARAWNGPORTAL - BRUSSELS,  Singkong merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia yang diminati banyak negara. Bahkan Uni Eropa saja ingin mengimpor singkong asal Indonesia.

 

Indonesia dan Uni Eropa berhasil menyelesaikan modifikasi skedul konsesi Uni Eropa untuk tariff rate quota (TRQ) country specific Indonesia untuk produk manioc (singkong). 

 

Dengan kesepakatan baru ini, Indonesia dapat mengekspor singkong (HS 0714) ke Uni Eropa dengan tarif 6 persen hingga 165.000 ton per tahunnya. Kesepakatan Indonesia–Uni Eropa untuk produk singkong ini merupakan konsekuensi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

 

Kesepakatan ini disahkan dengan ditandatanganinya dokumen pengesahan berupa Exchange of Letters (EOL) pada 11 Mei 2021 lalu di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels, Belgia antara Duta Besar RI untuk World Trade Organization (WTO), Syamsul Bahri Siregar dan Duta Besar Portugal untuk Uni Eropa, Nuno Brito yang mewakili Uni Eropa.

 

Penandatanganan ini juga disaksikan Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi. Kesepakatan ini sendiri berhasil dicapai setelah enam putaran perundingan yang dimulai tahun 2018.

 

“Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi Pemerintah Indonesia di forum multilateral untuk memperbarui dan mempertahankan kuota ekspor komoditas ubi kayu/singkong dari Indonesia yang menjadi hak sepenuhnya negara mitra dagang Uni Eropa,″ ujar Dubes Syamsul dalam keterangan resmi yang dikutip kilat.com, Minggu (23/5/2021).

 

Perjanjian ini menjadi kabar baik di tengah mandeknya berbagai perundingan sektor pertanian di forum WTO dan di tengah banyaknya tantangan menembus ekspor produk pertanian ke pasar Uni Eropa. 

 

Skema TRQ diatur oleh WTO untuk memberikan tarif khusus yang lebih rendah untuk suatu komoditas yang diimpor hingga mencapai kuota tertentu yang ditentukan negara importir.

 

Kesepakatan ini memiliki beberapa peluang sekaligus tantangan. Pertama, TRQ jenis ini adalah country specific. Artinya, kuota 165.000 ton per tahun adalah alokasi khusus untuk Indonesia. Hal ini berbeda dengan skema first-come-first-served bersama mitra-mitra dagang Uni Eropa lainnya. 

 

Kedua, tarif impor singkong yang akan menjadi 6 persen (in-quota tariff ad-valorem) membuat singkong Indonesia semakin kompetitif di pasar Uni Eropa. 

  

“Dengan tarif 6 persen, produk singkong Indonesia diharapkan akan semakin kompetitif di pasar Uni Eropa dan eksportir singkong Indonesia terdorong memanfaatkannya,” kata Dubes Syamsul.

 

Di sisi lain, kesepakatan tersebut memberi tantangan bagi produsen singkong nasional untuk memanfaatkan fasilitas ini dan meningkatkan ekspor. Pada periode 2017–2019, data Eurostat menunjukkan total realisasi ekspor singkong beku (HS 071410) Indonesia ke Uni Eropa dengan skema TRQ tercatat masing-masing EUR 134.713, EUR 210.062, dan EUR 232.399. 

 

Sementara itu, data Kementerian Pertanian menunjukkan total realisasi ekspor singkong beku (HS 071410) Indonesia ke Uni Eropa dengan skema TRQ periode 2013–2015 senilai USD 318.000, dan diekspor ke Inggris, Belanda, Hungaria, serta Belgia. Ekspor singkong Indonesia ke Uni Eropa tersebut masih di bawah volume konsesi yang diberikan Uni Eropa.

 

Jika melihat tren peningkatan ekspor manioc (HS0714) ke 27 negara Uni Eropa (UE 27) yang sejak 2013 mengalami peningkatan, dan bahkan jika dibandingkan tahun 2013 (USD 167.000), nilai ekspor Indonesia tahun 2020 naik lima kali lipat sebesar USD 661.000 (data trademap.org). Diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan ekspornya di tahun-tahun mendatang. (Syu/Syu)

 

 

 

Menteri PANRB Usul Pecat PNS Jika Tersangkut Jual-Beli Vaksin COVID-19

Redaksi    Minggu, Mei 23, 2021    Comment   

Menteri PANRB Usul Pecat PNS Jika Tersangkut Jual-Beli Vaksin COVID-19

Ilustrasi.

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo sangat menyesalkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat jual-beli vaksin COVID-19 secara ilegal di wilayah Sumatra Utara. 

Ketiga oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah dilakukan pemeriksaan.

“PNS tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal jika terbukti bersalah. Mereka saya usulkan dipecat,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (22/05/2021) pagi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jika terbukti bersalah, PNS yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Sambil menunggu proses hukum selesai, PNS dimaksud dapat diberhentikan sementara sebagai PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo berharap agar penegakan hukum yang tegas bagi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana dapat menimbulkan efek jera. 

“Kita harus tegas penegakan aturan ASN agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan,” tambahnya.

Menteri PANRB juga menyesalkan adanya oknum ASN yang mencari kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi di tengah pandemi. 

“Vaksinasi COVID-19 adalah program nasional yang harus kita dukung. ASN harus menjadi contoh bukan bersikap sebaliknya,” tegasnya.

Lebih jauh Tjahjo menekankan agar para ASN bertindak dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang merugikan masyarakat ini, Kementerian PANRB akan segera berkirim surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait, untuk dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan selama proses hukum berlangsung yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS. 

(HUMAS KEMENTERIAN PANRB/UN)

Menag Terbitkan Edaran Panduan Puja Bhakti dan Dharmasanti Waisak saat Pandemi

Redaksi    Sabtu, Mei 22, 2021    Comment   

Menag Terbitkan Edaran Panduan Puja Bhakti dan Dharmasanti Waisak saat Pandemi

Menag Yaqut Cholil Qoumas (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BorneoTribun Jakarta -- Menjelang Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 Tahun Buddhis pada 27 Mei 2021 yang masih berlangsung dalam suasana pandemi COVID-19 ini, Menteri Agama (Menag) menerbitkan panduan perayaan Waisak saat pandemi. Panduan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Puja Bhakti/Sembahyang & Dharmasanti Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 Tahun Buddhis Saat Pandemi COVID-19.

“Panduan diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Buddha dalam penyelenggaraan Puja Bhakti/Sembahyang dan Dharmasanti Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 Tahun Buddhis/2021,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, Jumat (21/05/2021).

Menag pun meminta seluruh jajarannya untuk menyosialisasikan panduan tersebut secara masih. “Saya minta kepada seluruh jajaran Kemenag untuk menyosialisasikan edaran ini secara masif, terutama kepada pengurus Organisasi/Majelis Agama Buddha, anggota sangha, pengelola rumah ibadah, dan umat Buddha agar dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Berikut ketentuan panduan penyelenggaraan Puja Bhakti dan Dharmasanti Waisak saat pandemi:

1. Kegiatan sosial seperti Karya Bakti di Taman Makam Pahlawan dan Bakti Sosial menyambut Hari Raya Tri Suci Waisak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pastikan semua peserta yang mengikuti kegiatan sosial dalam kondisi sehat;

b. Seluruh peserta wajib mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memberikan salam dengan Anjali (mengatupkan kedua belah tangan di depan dada) dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat;

c. Pengaturan jumlah peserta kegiatan sosial maksimal 30 persen dari kapasitas tempat kegiatan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan

d. Kegiatan sosial dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

2. Puja Bhakti/Sembahyang dan Meditasi detik Waisak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Puja Bhakti/Sembahyang dan Meditasi detik Waisak pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 18.13.30 WIB dapat dilaksanakan baik di lingkungan rumah ibadah maupun tempat umum;

b. Rangkaian acara menyambut hari Waisak seperti pengambilan api dan air yang melibatkan umat dalam jumlah banyak ditiadakan;

c. Puja Bhakti/Sembahyang dan Meditasi detik Waisak dapat dilaksanakan di rumah ibadah atau tempat umum secara terbatas hanya untuk anggota sangha dan/atau pengelola/pengurus rumah ibadah serta umat dengan memperhatikan:

1) Status zona di mana Rumah Ibadah atau tempat umum itu berada dalam wilayah zona hijau dan zona kuning;

2) Pastikan semua peserta yang mengikuti kegiatan Puja Bhakti/Sembahyang dan meditasi dalam kondisi sehat;

3) Seluruh peserta wajib mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memberikan salam dengan Anjali (mengatupkan kedua belah tangan di depan dada) dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat;

4) Jumlah peserta maksimal 30 persen dari kapasitas ruangan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan

5) Waktu pelaksanaan kegiatan seefisien mungkin.

d. Umat Buddha disarankan melaksanakan Puja Bhakti dan Meditasi detik Waisak di rumah; dan

e. Organisasi/Majelis Agama Buddha dapat memanfaatkan teknologi informasi/media sosial dan/atau melakukan live streaming terkait perayaan Tri Suci Waisak 2565 Tahun Buddhis/2021.

3. Dharmasanti Hari Raya Tri Suci Waisak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dharmasanti Hari Raya Tri Suci Waisak dapat dilaksanakan baik dalam jaringan (virtual) maupun di luar jaringan (ruangan/gedung); dan

b. Dalam hal Dharmasanti Hari Raya Tri Suci Waisak dilaksanakan di ruangan/gedung, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan:

1) Pastikan tempat pelaksanaan Dharmasanti dalam kategori wilayah zona hijau atau zona kuning;

2) Pastikan semua peserta yang mengikuti kegiatan Dharmasanti dalam kondisi sehat;

3) Seluruh peserta wajib mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memberikan salam dengan Anjali (mengatupkan kedua belah tangan di depan dada), dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;

4) Pengaturan jumlah peserta kegiatan Dharmasanti maksimal 30 persen dari kapasitas tempat kegiatan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan

5) Kegiatan Dharmasanti dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

4. Panitia Hari Besar Keagamaan Buddha sebelum melaksanakan Puja Bhakti/Sembahyang dan Dharmasanti Hari Raya Tri Suci Waisak agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengetahui informasi status zonasi dan memastikan standar protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali.

5. Anjangsana dalam rangka Hari Raya Tri Suci Waisak agar hanya dilakukan dengan keluarga terdekat dan tidak menyelenggarakan open house.

6. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrem COVID-19 maka pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

(HUMAS KEMENAG/UN)

Pabrik Kaca Terbesar se-Asia Tenggara di Bangun di Kawasan Industri Terpadu Batang

Redaksi    Sabtu, Mei 22, 2021    Comment   

Pabrik Kaca Terbesar se-Asia Tenggara di Bangun di Kawasan Industri Terpadu Batang

Groundbreaking PT KCC Glass Indonesia di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (20/05/2021). (Foto: Humas Pemprov Jateng)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking PT KCC Glass Indonesia di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (20/05/2021).

“Tanggal 30 Juni [2020] kami buka kawasan ini dengan Bapak Presiden, kemudian tanggal 20 Mei [2021], sebelas bulan, langsung kawasannya tahap pertama telah selesai dan hari ini kita menyaksikan groundbreaking KCC. Ini sebuah kerja yang sangat luar biasa,” ujar Bahlil dalam sambutannya saat groundbreaking.

Perusahaan asal Korea Selatan ini menjadi investor pertama yang melakukan groundbreaking di kawasan industri kerja sama pemerintah dan BUMN ini. Menteri Investasi/Kepala BKPM menyampaikan dari 450 hektare yang dialokasi pada tahap pertama pengembangan KIT Batang, semuanya telah terisi oleh para investor. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan tahap kedua. “Ini sebuah langkah komprehensif yang akan kita lakukan untuk kita dorong,” ujarnya.

PT KCC Glass Indonesia diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara. Nilai investasi perusahaan berorientasi ekspor ini adalah sekitar Rp5 triliun dan akan menempati lahan seluas 49 hektare di KIT Batang dan diperkiraan mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 1.200 orang.

Dalam sambutannya, Menteri Investasi meminta kepada investor di KIT Batang tersebut untuk melibatkan para pelaku usaha lokal di Jateng, khususnya di Kabupaten Batang sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

“Biarlah anak-anak Jawa Tengah menjadi tuan di negerinya sendiri. Jangan lagi membawa orang Jawa Tengah yang sudah konglomerat di Jakarta. Kita harus menciptakan konglomerat-konglomerat baru di daerah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang. Ini yang harus kita dorong,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasinya atas kerja sama berbagai pihak dalam mewujudkan KIT Batang.

“Saya tentu mengucapkan terima kasih pada semua pihak. Ini adalah kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak lain, termasuk PTPN yang berperan besar di sini,” ujar Ganjar.

Dengan dibangunnya pabrik pertama di kawasan industri Batang, akan menjadi awal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Jateng. Apalagi, kawasan ini merupakan kawasan yang strategis dan dibangun hanya membutuhkan waktu tak lebih dari setahun. Ganjar menegaskan pihaknya akan terus mengawal pengembangan kawasan industri terpadu ini.

“Kami akan amankan apa yang sudah menjadi keputusan [pemerintah] pusat untuk mengembangkan ekonomi kita,” tegasnya.

Ganjar menambahkan, pihaknya juga akan terus melakukan upaya untuk mendorong realisasi investasi Jateng. “Kami juga sudah berbicara dengan Kementerian BUMN bahwa dari yang pertama ini kita akan langsung untuk melakukan akselerasi pada investasi berikutnya yang akan muncul, baik nanti di Batang maupun di tempat lain di Jawa Tengah,” tandasnya.

Hadir dalam acara peletakan batu pertama ini Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-sung, CEO KCC Glass Nae-Hoan Kim, serta Bupati Batang Wihaji.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memantau perkembangan dari pembangunan KIT Batang, pada April 2021 lalu, mengatakan bahwa kawasan ini nantinya akan dihuni oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan relokasi dan investasi ke Indonesia.

Selain KCC Glass Corporation, sejumlah perusahaan multinasional diketahui telah berkomitmen untuk berinvestasi di kawasan ini, seperti perusahaan baterai asal Korea Selatan LG Chem, produsen pipa plastik asal Belanda Wavin, dan perusahaan keramik asal India Abroad Vitrified.

Pemerintah menyiapkan kurang lebih 4.300 hektare lahan bagi pengembangan kawasan. Pada fase pertama, 450 hektare disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.

Kawasan industri ini dikembangkan selain untuk menjadi salah satu tumpuan pengembangan industri di Indonesia, juga memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi setidaknya 250 ribu tenaga kerja setempat. Lebih jauh, kawasan tersebut juga diharapkan dapat mendatangkan investasi sebesar Rp41,8 triliun di fase pertama sekaligus menjadi program prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Kita harapkan ini akan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, memberikan peluang pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan ada arus modal masuk ke negara kita yang ini akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” tutur Presiden saat peninjauan.

Kepala Negara menegaskan akan selalu memantau pembangunan kawasan tersebut secara rutin mengingat daya saing yang dimiliki kawasan serta merupakan percontohan bagi kawasan-kawasan industri serupa yang nantinya akan dikembangkan baik di Jawa maupun luar Jawa. 

(HUMAS JATENG/UN)

Inilah 5 Prioritas Utama Kebijakan Fiskal Tahun 2022

Redaksi    Sabtu, Mei 22, 2021    Comment   

Inilah 5 Prioritas Utama Kebijakan Fiskal Tahun 2022

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2022, Kamis (20/05/2021) (Foto: Humas Kemenkeu/Bayu)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18, Kamis (20/05/2021). Dalam situasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, pemerintah optimistis tahun 2022 dapat menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi.

“Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani memaparkan, terdapat 5 prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022. Pertama adalah melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha.

“Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa perbaikan daya saing dan produktivitas memerlukan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), konektivitas, energi, serta ketahanan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

“Reformasi struktural ini harus disertai dengan penguatan institusi dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan pelaksanaan UU Cipta Kerja secara konsisten,” imbuhnya.

Efektivitas pemulihan dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan penguatan fondasi perekonomian ke depan.

Prioritas kebijakan fiskal tahun 2022 yang keempat adalah optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan, penguatan belanja melalui spending better dan inovasi pembiayaan. Ini akan menjadi kunci di dalam rangka konsolidasi kebijakan APBN yang adil dan berkelanjutan.

“Upaya optimalisasi pendapatan akan ditempuh melalui penggalian potensi serta perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan,” kata Menkeu.

Optimalisasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022 juga merupakan prioritas utama karena dirancang sebagai fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Melalui akselerasi pemulihan ekonomi dan langkah reformasi struktural, serta reformasi fiskal, kebijakan fiskal tahun 2022 diharapkan semakin efektif, prudent, dan kembali sustainable. Efektivitas proses pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan penguatan fondasi perekonomian ke depan.

“Di tengah kondisi pemulihan, kita harus tetap optimis dan kita tidak boleh menyerah seperti semangat Hari Kebangkitan Nasional. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tandas Menkeu. 

(HUMAS KEMENKEU/UN)

Indonesia Desak PBB Segera Ambil Tindakan Untuk Hentikan Kekerasan di Palestina

Redaksi    Sabtu, Mei 22, 2021    Comment   

Indonesia Desak PBB Segera Ambil Tindakan Untuk Hentikan Kekerasan di Palestina

Menlu RI Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, AS, Kamis (20/05/2020). (Foto: Humas Kemlu)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menghadiri Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB), Kamis (20/05/2021). Sidang Pleno yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat ini membahas mata agenda 37 mengenai situasi di Timur Tengah dan agenda 38 mengenai isu Palestina.

Dalam pernyataan pembukaan, Menlu RI menegaskan bahwa kehadirannya ke Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina, dan untuk menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. PBB harus segera mengambil tindakan nyata,” ujarnya dalam pernyataannya di hadapan negara anggota PBB yang hadir dalam sidang yang diselenggarakan secara fisik pertama yang dihadiri sejumlah Menteri Luar Negeri tersebut.

Dalam pertemuan yang dihadiri sebelas pejabat tingkat Menteri (Palestina, Indonesia, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait, Maldives, Aljeria, Tunisia), Menlu RI menyerukan tiga langkah yang perlu dilakukan oleh PBB.

Pertama, penghentian kekerasan dan aksi militer guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban. “Sidang Majelis Umum PBB perlu mendesak segera dilakukannya gencatan senjata yang berkelanjutan dan sepenuhnya dihormati. Segala cara harus ditempuh untuk meredakan situasi secepatnya, dan kami mendukung upaya Sekjen PBB terkait hal tersebut,” tegasnya.

Untuk mencegah terulangnya kebrutalan Israel di kemudian hari. Diperlukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan. Kehadiran internasional tersebut juga bertujuan untuk melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama.

Langkah kedua, yang diserukan Indonesia adalah memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. SMU PBB bersama dengan badan-badan PBB lainnya perlu meningkatkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak.

“SMU PBB harus mendesak Israel membuka dan membolehkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk di Gaza yang telah dikepung selama lebih dari 13 tahun,” ujar Retno.

Langkah ketiga adalah mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai “solusi dua-negara”. SMU PBB memiliki kewajiban moral dan politis untuk memastikan terjadinya negosiasi perdamaian tersebut.

“Kita harus menghentikan upaya sistemik kekuatan penjajah (Israel) yang bisa jadi tidak akan menyisakan apapun untuk dinegosiasikan. Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi punya pilihan selain menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka, ” tegas Menlu.

Retno juga mengatakan bahwa segala bentuk ketidakadilan harus segera diakhiri. Dunia harus terus memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan melawan ketidakadilan.

Menutup pernyataannya, Menlu RI menyerukan agar seluruh dunia bersatu memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan diakhirinya pendudukan ilegal oleh Israel.

“Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan ini untuk satu tujuan, yaitu memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Pertemuan ini akan dilihat sebagai ujian bagi multilateralisme. Kita harus tetap berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan aksi ilegal Israel demi mengakhiri pendudukan di Palestina,” pungkasnya,

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata khususnya di jalur Gaza. Sekjen PBB juga menyampaikan kesedihan yang mendalam terhadap rusaknya infrastruktur dasar di Gaza dan kepedihan yang dihadapi anak-anak. Saat ini, Sekjen PBB juga menggarisbawahi pentingnya terus mempertahankan status quo Yerussalem. Pembangunan pemukiman illegal, pengusiran dan perobohan rumah bertentangan dengan international humanitarian law dan HAM.

Selain Sekjen PBB, dari data daftar pembicara setidaknya terdapat 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan pernyataan nasionalnya dalam Debat Umum Sidang Pleno, Majelis Umum PBB.

Dalam beberapa hari ke depan, Menlu Retno juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan internasional bagi Palesti​​na. 

(HUMAS KEMLU/UN)

Mentan Gandeng Stafsus Presiden Billy Mambrasar Luncurkan Program Petani Milenial di Papua Barat

Redaksi    Jumat, Mei 21, 2021    Comment   

Mentan Gandeng Stafsus Presiden Billy Mambrasar Luncurkan Program Petani Milenial di Papua Barat

Mentan Syahrul Yasin Limpo secara virtual meluncurkan Program Petani Milenial Provinsi Papua Barat, Kamis (20/05/2021). (Foto: Tim Stafsus Presiden Billy Mambrasar)

BorneoTribun Jakarta -- Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2021, Kamis (20/05/2021) ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bersama Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar meluncurkan Program Petani Milenial Provinsi Papua Barat yang digelar di Swiss-Belhotel, Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Dalam sambutan virtualnya, Syahrul Yasin Limpo menegaskan komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong peluncuran Program Petani  Milenial di Papua Barat. Sebelumnya, dengan menggandeng Stafsus Presiden Billy Mambrasar, Mentan pun telah berkomitmen untuk mendorong lahirnya 100 ribu petani milenial di seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Program ini merupakan wujud dari komitmen Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas para pemuda Indonesia.

Peluncuran Program Petani Milenial Provinsi Papua Barat yang dikolaborasikan oleh Komunitas Papua Muda Inspiratif dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat ini mendapat sambutan antusias dari para pemuda asli Papua. Hanya dalam beberapa jam setelah diluncurkan, tercatat kurang lebih 1.023 pemuda telah mendaftar mengikuti program ini melalui tautan yang disebar secara daring.

“Presiden Joko Widodo berkomitmen mendorong percepatan pembangunan berbasis kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua, dan program-program seperti Petani Milenial ini merupakan perwujudan pelaksanaan komitmen tersebut,” ujar Billy Mambrasar. Stafsus Presiden yang berasal Papua ini terus aktif membantu tim teknis percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat bersama Desk Papua Bappenas.

Sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Desk Papua Aruminingsih, Program Petani Milenial merupakan bagian dari delapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, sebagai wujud konkret dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pada kesempatan itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyambut positif peluncuran dan menyatakan dukungan penuhnya terhadap program ini. Ia pun berharap adanya sinergitas dengan pemerintah pusat dalam mendorong pelaksanaan Program Petani Milenial ini ke depannya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Papua Barat, yakni mencapai hampir 24 persen dari kurang lebih 400 ribu angkatan kerja yang ada. Ini menjadikan sektor sebagai tumpuan penyerapan tenaga kerja di salah satu provinsi di wilayah Indonesia bagian timur ini. Untuk itu, Dominggus mengharapkan agar lebih banyak lagi pemuda asli Papua yang terjun ke sektor pertanian.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, yang turut hadir secara virtual dalam peluncuran, mendorong petani milenial Papua Barat untuk melaksanakan program-program pengembangan tanaman pangan. Ia juga mendorong korporasi petani dalam bentuk badan usaha yang dikelola oleh pemuda asli Papua dan pemuda lainnya yang bertempat tinggal di Papua Barat.

Seperti disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, para pemuda yang tergabung dalam Program Petani Milenial ini akan memperoleh pelatihan serta akses kepada fasilitas pertanian yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini disambut baik oleh petani milenial di Papua Barat.

“Kita akan terus berkoordinasi dengan Kementan untuk melakukan pelatihan, pengolahan lahan, permodalan, dan pemberian teknologi kepada anak-anak muda asli Papua yang tergabung dalam Gerakan Petani Milenial ini, untuk secara berkelanjutan, mereka dapat bertahan dan meningkat kemampuan, serta kesejahteraannya di sektor ini,” ujar Koordinator Gerakan Papua Muda Inspiratif Wilayah Papua Barat Simon Tabuni, yang juga adalah pelaku usaha di sektor pertanian.

Peluncuran Program Petani Milenial Provinsi Papua Barat ini antara lain dihadiri oleh Gubernur Dominggus Mandacan beserta jajaran SKPD Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari Hermus Indou, Anggota DPD RI Yance Samonsabra, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, serta Koordinator Sekretariat Desk Papua Aruminingsih. Turut hadir juga perwakilan masyarakat sekitar 220 orang yang terhubung secara virtual. 

(TIM STAFSUS PRESIDEN BILLY MAMBRASAR/UN)

Sejumlah Bagian KRI Nanggala-402 Berhasil Diangkat

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Sejumlah Bagian KRI Nanggala-402 Berhasil Diangkat

Liferaft. (Foto: TNI AL)

BorneoTribun Jakarta -- Sejumlah bagian kapal selam KRI Nanggala-402 yang tenggelam di perairan Bali Utara telah berhasil diangkat dari dasar laut.

Tim evakuasi berhasil mengangkat liferaft (alat bantu keselamatan dalam kapal) dengan berat sekitar 700 kilogram yang menjadi bagian dari kapal selam KRI Nanggala yang tenggelam di perairan utara Bali.

Panglima Komando Armada II Laksmana Muda Iwan Isnurwanto mengatakan pengangkatan tersebut dibantu kapal militer China. Namun, untuk bagian besar kapal lainnya masih belum bisa diangkat. Kapal China juga sudah mencoba mengangkat bagian anjungan kapal, tetapi seling pengikat putus.

Sejumlah peralatan dari KRI Nanggala 402 dipajang saat konferensi pers antara TNI AL dan AL China di pangkalan Angkatan Laut di Denpasar, Bali, Selasa, 18 Mei 2021. (Foto: Sonny Tumbelaka/ AFP)

"Tan Suo Er Hao (nama kapal China) sudah mengangkat bagian liferaft KRI Nanggala. Posisinya sekarang ada di KRI Teluk Banten sudah kami simpan sebagai bukti bahwa kapal dari China sudah melakukan tugasnya," jelas Iwan Isnurwanto dalam konferensi pers daring, Selasa (18/5/2021).

Selain liferaft, Iwan Isnurwanto menambahkan tim juga berhasil mengangkat sejumlah bagian kecil dari KRI Nanggala-402. Antara lain peralatan, kabel, botol, dan buku. Menurut Iwan, China mengirim tiga kapal yang memiliki kemampuan survei dan pengangkatan di dasar laut. Tiga kapal tersebut, yaitu Yongxindao 863, Nantuo 195 dan, Tan suo 2.

Sedangkan dari pihak TNI AL mengerahkan 6 kapal perang yaitu KRI Rigel 963, KRI Yos Sudarso-353, KRI Hasan Basri-382, KRI Teluk Banten-516, KRI Pulau Rengat-711, KRI Soputan-923.

Upaya Maksimal

Sementara Atase Pertahanan Kedutaan Besar China untuk Indonesia Kolonel Senior Chen Yongjing mengatakan telah melakukan 13 kali proses evakuasi KRI Nanggala-402 di bawah laut. Kata dia, hasil temuan barang terkait kapal selam sudah diserahkan ke Indonesia.

"Saat ini tugas kapal kami sudah beralih dari tahap observasi ke tahap pengangkatan," jelas Chen Yongjing.

Chen menuturkan akan melakukan upaya maksimal meski pengangkatan kapal di kedalaman laut merupakan hal yang sulit di seluruh dunia.

Kapal selam KRI Nanggala-402 buatan Jerman hilang kontak dan telah dinyatakan tenggelam saat melakukan latihan torpedo di perairan sebelah utara pulau Bali pada Rabu (21/4) pagi. Kapal ini membawa 53 awak yang terdiri dari 49 anak buah kapal, satu komandan dan tiga orang arsenal.

Menurut situs web Sekretariat Kabinet Indonesia, KRI Nanggala-402 yang berbobot 1.395 ton dibangun di Jerman pada 1978. Kapal itu menjalani perbaikan selama dua tahun di Korea Selatan yang tuntas pada 2012.[sm/em]

Oleh: VOA

Desak Penuntasan Terorisme di Poso, Warga Kirim Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Desak Penuntasan Terorisme di Poso, Warga Kirim Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo

Prosesi ibadah pemakaman untuk empat warga yang dibunuh kelompok MIT di Balai Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu, 12 Mei 2021. (Foto: Yoanes Litha)

BorneoTribun Palu, Sulteng -- Sekelompok tokoh masyarakat Tampo (Tanah) Lore Kabupaten Poso Sulawesi Tengah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo mendesak penuntasan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur.

Sahir Sampeali, perwakilan masyarakat Tampo Lore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kepada VOA (17/5) mengatakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo itu dilatar belakangi belum tuntasnya masalah gangguan keamanan yang telah mendera wilayah Poso dalam 22 tahun terakhir.

Dalam peristiwa terbaru, empat warga desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Selasa (11/5) dibunuh oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Peristiwa itu terjadi hanya berselang enam bulan setelah kelompok itu membunuh empat petani di desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi di akhir November 2020 silam.

“Kita ambil kesimpulan berdasarkan keinginan semua masyarakat yang ada di Tampo (tanah) Lore kan situasi dan kondisi di Kabupaten Poso ini sudah berjalan sekitar 22 tahun dan kelihatannya sampai saat ini tidak ada jalan keluar untuk masa depan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Poso,” jelas Sahir Sampeali dihubungi dari Palu.

Isi tuntutan surat terbuka dari Perwakilan Masyarakat Tampo (tanah) Lore yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. (Foto: istimewa)

Dalam surat yang dibacakan dalam sidang paripurna di gedung DPRD Poso pada Senin (17/5) itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo dapat segera menuntaskan masalah keamanan di Poso, serta memberikan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi demi kelangsungan hidup seluruh masyarakat yang bermukim dan bertani di sekitar kawasan gunung biru yang sampai saat ini tidak dapat beraktivitas karena ketidakamanan.

“Kemudian yang keempat meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan santunan duka dan jaminan sosial bagi para keluarga korban tragedi kemanusiaan di tanah Poso,” kata Sahir Sampeali.

Operasi Keamanan Belum Berikan Rasa Aman

Adriani Badra Direktur Celebes Institute di Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan inisiatif warga mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi itu menggambarkan kegelisahan masyarakat yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Rangkaian operasi keamanan yang digelar di Poso tidak menjadi jaminan keamanan. Sejak MIT diburu seusai membunuh empat petani di Lembantongoa Kabupaten Sigi akhir November 2020, ada harapan agar kelompok itu bisa segera tertangkap oleh Satgas Madago Raya tapi kelompok itu justru kembali beraksi dengan membunuh empat petani kopi di Lore Timur.

Aktivitas Personel TNI POLRI di Pos Komando Taktis Satgas Operasi Madago Raya di desa Tokorondo, Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (12/1/2021). Foto : Yoanes Litha

“Masyarakat sipil terus menjadi korban. Tidak ada jaminan, operasi ini ternyata tidak memberikan jaminan rasa aman, terus masyarakat diminta menjadi supporting system, memberikan informasi, memberikan ini itu. Lho jaminannya mana dulu, jaminan rasa amannya masyarakat beraktivitas karena kelompok ini bergerak terus di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran mereka bisa mendapatkan logistik bahan makanan dengan mudah dan cepat,” kata Adriani, Selasa (18/5).

Celebes Institute adalah organisasi yang sejak 2011 fokus pada program rehabilitasi dan reintegrasi atau penyatuan kembali mantan narapidana teroris kembali ke tengah masyarakat.

Yunus Hadi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat sudah saatnya TNI terlibat secara penuh untuk memimpin pengejaran kelompok teroris MIT yang bergerak secara gerilya di hutan pegunungan di Poso, Sigi dan Parigi Moutong.

“Bukti kongkritnya dulu kan Santoso, nanti TNI yang masuk di hutan baru mereka dapat, mungkin cara-cara tertentu itu TNI yang miliki pengetahuan itu, artinya mereka ada namanya anti gerilya. Kan mereka (MIT) gerilya ini, itu harus dilawan dengan anti gerilya,” kata Yunus Hadi. Ditambahkannya diperlukan penambahan personel TNI POLRI yang dilibatkan dalam operasi itu.

Dia menegaskan upaya serius dan sungguh-sungguh harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak akan ada lagi warga tidak berdosa yang menjadi korban pembunuhan oleh kelompok MIT.

“Kalau mereka serius sebagai pengamanan negara mereka itu pastinya sudah mendapatkan dari lalu para DPO (Daftar Pencarian Orang) itu, tapi sekarang apa? Alat-alat sudah canggih. Mana hasilnya?,” tegas Yunus Hadi, anggota DPRD Sulteng dari daerah pemilihan Kabupaten Poso itu.

Aparat Terus Buru Kelompok MIT

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen Pol Hery Santoso mengungkapkan saat ini operasi kewilayahan dengan sandi operasi Madago Raya 2021 itu masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT Poso.

Personel Brimob yang sedang berjaga di sekitar lingkungan Pos Komando Taktis Satgas Operasi Madago Raya di desa Tokorondo, Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (23/12/2020) Foto : Yoanes Litha

“Saat ini kami terus melakukan pengejaran kelompok DPO MIT Poso, kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Tengah, kami mohon doa dan dukungannya, agar pengejaran kali ini bisa berhasil,” ujar Hery Santoso dalam kegiatan penyerahan bantuan kepada keluarga korban aksi kekerasan kelompok terorisme yang terjadi di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso di Polda Sulawesi Tengah, Selasa (18/5).

Madago Raya merupakan nama sandi operasi baru yang digunakan Polri sejak 1 Januari 2021 menggantikan Tinombala yang digunakan sejak 10 Januari 2016. Dalam catatan VOA, operasi Madago Raya merupakan nama sandi operasi ke 11 yang digelar di Poso sejak 2013. [yl/ft]

Oleh: VOA

Tinjau Vaksinasi Massal di Kepri, Presiden: Manajemen Distribusi Vaksin Berjalan Dengan Baik

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Tinjau Vaksinasi Massal di Kepri, Presiden: Manajemen Distribusi Vaksin Berjalan Dengan Baik

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal, di PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Kabupaten Bintan, Kepri, Rabu (19/05/2021). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai manajemen distribusi vaksin COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah kepulauan berjalan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal, di PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Kabupaten Bintan, Kepri, Rabu (19/05/2021).

“Memang problemnya di sini adalah distribusi vaksin, karena ini adalah provinsi kepulauan, masuk ke pulau-pulau yang jaraknya memang tidak gampang dan sangat jauh. Misalnya, dari sini ke Natuna, dari sini ke Anambas, bukan jarak yang dekat. Tetapi saya melihat manajemen distribusinya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Presiden berharap pelaksanaan vaksinasi yang terus digulirkan di provinsi ini dapat segera melindungi seluruh masyarakat dari pandemi.

“Kita harapkan ini juga akan cepat segera melindungi seluruh masyarakat dari penularan COVID-19. Kita harapkan juga segera tercapai herd immunity, tercapai kekebalan komunal dan penularan COVID-19 bisa kita hentikan, kita kurangi, kita cegah secepat-cepatnya,” ujarnya.

Penyelenggaraan vaksinasi massal di Kepri kali ini dilakukan di 67 titik yang menyasar kurang lebih 15.500 orang. Kepala Negara meminta Gubernur Kepri untuk berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan agar pasokan vaksin untuk kebutuhan vaksinasi masyarakat di wilayah ini tetap terjaga.

“Dan kita harapkan ke depan, saya tadi sampaikan ke Pak Gubernur, [kalau] habis vaksin segera telepon ke Menteri Kesehatan agar suplainya terus dan, sekali lagi, bisa menghentikan penularan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau,” pungkasnya.

Dalam peninjauan kali ini Presiden Jokowi antara lain didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. 

(FID/UN)