Berita Borneotribun.com: Nasional Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Selasa, 06 Februari 2024

Kasad Mendorong Megawati Laporkan Intimidasi TNI Langsung

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan saran kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk langsung melaporkan kepada TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, apabila menemui prajurit TNI yang melakukan intimidasi terhadap rakyat.

"Jika ingin dilaporkan secara resmi, bisa dilakukan, dan kami akan mencoba menindaklanjuti kejadian tersebut. Namun, jika intimidasi hanya disampaikan tanpa informasi detail, sulit bagi kami untuk menindaklanjuti," ujar Maruli saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta pada hari Senin.

Pada sebuah acara kampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2), Megawati menegaskan kepada para pendukungnya agar polisi dan tentara tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat.

"Ingat, polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Itu berarti kami memiliki hak untuk mengikuti pemilu," ujar Megawati.

Maruli menjamin bahwa jika ada laporan yang masuk kepada TNI, terutama TNI AD, mereka akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.

"Jika ada bukti berupa suara, foto, saksi, atau apapun itu, kami akan segera bertindak. Kami memiliki prosedur untuk memanggil pihak terkait," kata Maruli.

Maruli mencontohkan respons cepat TNI terhadap laporan masyarakat, seperti dalam kasus dokumen pakta integritas yang diduga melanggar netralitas yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat oleh Brigjen TNI TSP Silaban.

"Ketika dokumen tersebut viral, TNI langsung mengambil tindakan dengan memanggil perwira tinggi yang terlibat," jelas Maruli.

Ia menegaskan bahwa TNI akan langsung merespons setiap laporan pelanggaran netralitas oleh prajuritnya selama tahun politik ini.

"Setiap laporan akan kami tanggapi, kami akan bertindak jika ada bukti yang jelas. Namun, jika hanya berdasarkan pernyataan tanpa bukti, sulit bagi kami untuk menentukan tindakan yang tepat," tambahnya.

Maruli menekankan pentingnya pelaporan terhadap pelanggaran netralitas oleh prajurit TNI. Jika tidak ada laporan yang masuk, TNI akan menganggap bahwa tidak ada masalah yang terjadi.

"Jika tidak ada laporan, kami akan menganggap bahwa tidak ada masalah yang perlu ditindaklanjuti," pungkas Maruli.

Warta: Antara/Genta Tenri Mawangi
Editor: Yakop

Senin, 05 Februari 2024

Mahfud Md Resmi Mundur, Tito Karnavian Pegang Kendali Menko Polhukam

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri. 

Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu (03/02/2024).

"Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah," ujar Presiden Jokowi, menjelaskan alasan di balik penunjukan Tito Karnavian.

Presiden sebelumnya telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang mengesahkan pemberhentian Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. 

Keppres tersebut ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat (02/02).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengganti definitif untuk jabatan Menko Polhukam belum ditentukan. 

Namun, ia menekankan pentingnya kelancaran organisasi.

"Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik," tambahnya.

Presiden juga menyatakan bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

"Secepatnya. Dari non-(parpol)," tutupnya.

Minggu, 04 Februari 2024

Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud: Suara Tulus Dari Rakyat

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan orasi politiknya di depan relawan dan simpatisan saat kampanye akbar terbuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024). Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan hingga kader partai koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura untuk pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan orasi politiknya di depan relawan dan simpatisan saat kampanye akbar terbuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024). Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan hingga kader partai koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura untuk pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan komitmennya untuk senantiasa berada di samping rakyat apabila terpilih dalam Pilpres 2024, bersama calon wakil presiden Mahfud Md. 

Dalam acara kampanye akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, Ganjar menyampaikan janjinya dengan tegas.

"Di tempat ini, di GBK (Gelora Bung Karno), insyaallah Ganjar dan Mahfud akan bersama rakyat," kata Ganjar di hadapan para pendukungnya.

Ganjar menegaskan bahwa dirinya dan Mahfud akan mengalokasikan semua upaya dan kekuatan yang mereka miliki untuk merubah nasib rakyat menjadi lebih baik. 

"Kita akan kerahkan seluruh kekuatan, daya yang kami miliki agar kemudian nasib rakyat jauh lebih baik. Kami juga akan melihat rakyat. Kami akan selalu bersama rakyat. Dan inilah kenapa saya mengatakan tuan kami adalah rakyat. Kita taat pada tuan, kita patuh pada hukum, dan kita setia pada rakyat. Inilah gerakan yang kita lakukan, dan kami mohon dukungan kepada bapak, ibu sekalian," ujarnya dengan penuh semangat.

Ganjar juga membagikan pengalamannya selama melakukan kampanye di 315 titik lokasi di seluruh Indonesia, di mana masyarakat secara tulus meminta agar dirinya dan Mahfud tidak pernah meninggalkan rakyat. 

"Mereka memberikan pesan kepada kami, menuliskan di punggung kami dengan bahasa yang lugu, sederhana. Apa itu? Pak Ganjar-Mahfud, tolong jangan tinggalkan rakyat," ungkapnya.

Kampanye akbar yang bertajuk "Konser Salam Metal-Menang Total" tersebut juga dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, serta para petinggi partai politik dari koalisi pendukungnya. Hadir pula dalam acara tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Plt. Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, serta sejumlah tokoh lainnya seperti Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Perlu dicatat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. 

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Wartawan: Antara/Rio Feisal
Editor: Yakop

Peringatan Keras Ganjar Pranowo tentang Kondisi Demokrasi Indonesia

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat memberikan pemaparan dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat memberikan pemaparan dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengeluarkan pernyataan tegas dalam kampanye akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2). 

Dalam orasinya, Ganjar menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti ayam yang hanya ditentukan nasibnya oleh pihak lain.

"Kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan sendiri hasilnya maka keberanian ini perlu kita dorong terus-menerus. Keberanian itu perlu kita angkat dan itulah peran bapak, ibu semuanya," kata Ganjar.

Ganjar juga menggarisbawahi pentingnya peringatan keras terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. 

Ia menunjuk adanya beragam pernyataan dari berbagai elemen masyarakat demokrasi seperti budayawan, wartawan, civil society, dan ilmuwan yang mulai meresahkan.

"Budayawan sudah berbicara, wartawan sudah menyuarakan, civil society, termasuk juga ilmuwan, sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia. Maka bapak, ibu, seluruh proses politik yang mesti kita amankan ini, mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin," ujarnya.

Selain itu, Ganjar mengingatkan bahwa pemungutan suara pada 14 Februari 2024 akan menjadi penentu bagi masyarakat Indonesia. 

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pihak terkait untuk bekerja dengan baik dan tetap netral.

"Proses politik tanggal 14 Februari adalah proses yang akan menentukan hasil kita semuanya. Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Jika sudah siap, maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN, bekerja melayani masyarakat, biarkan mereka netral, biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa," tuturnya.

Kampanye akbar tersebut juga dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, serta para petinggi partai politik dari koalisi pendukung, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Turut hadir pula dalam acara tersebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno, serta mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. 

Masa kampanye akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Wartawan: Antara/Rio Feisal
Editor: Yakop

Debat Capres: Faktor Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Permainan

Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik modern Indonesia, tiga calon presiden yang akan bersaing di pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang akan menghadapi satu sama lain dalam sesi debat terakhir yang akan disiarkan secara langsung oleh jaringan televisi dan radio nasional. 

Isu-isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi akan menjadi fokus utama dalam sesi debat pamungkas ini.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Jumat (2/2) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota KPU, August Mellaz, menjelaskan secara rinci mengenai format dan teknis debat kelima ini, yang tidak mengalami perubahan signifikan dari debat sebelumnya. 

Namun, terdapat penambahan durasi pada sesi pernyataan penutup, yang awalnya dua menit menjadi empat menit.

Penambahan durasi ini diusulkan oleh tim kampanye, yang berkeinginan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam upaya meyakinkan pemilih di saat-saat terakhir menjelang pemungutan suara. 

Usulan ini kemudian disetujui oleh ketiga kandidat dan KPU.

Menurut analisis yang dilakukan oleh KPU setelah empat sesi debat sebelumnya yang disiarkan oleh sembilan stasiun televisi nasional, terdapat antusiasme publik yang sangat tinggi terhadap acara debat ini. 

August menyatakan bahwa lebih dari 94 juta penonton menyaksikan setiap sesi debat.

"Harapannya tentu ini akan menjadikan tujuan kampanye melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon, baik presiden maupun wakil presiden, yang diberikan ruang dalam pelaksanaan debat untuk memaparkan visi, misi, maupun programnya," ujarnya.

Meskipun demikian, seorang peneliti dari Saiful Mujani and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai bahwa debat capres/cawapres seharusnya memiliki dampak yang signifikan pada pemilih. 

Namun, kenyataannya, substansi debat tidak sepenuhnya sampai kepada publik. 

Saidiman mengungkapkan bahwa hasil survei lembaganya menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat oleh capres/cawapres umumnya tidak dikenal oleh publik.

"Dalam survei yang dilakukan pada awal Desember terkait program-program apa saja yang diapresiasi atau dianggap baik oleh publik, menunjukkan bahwa 40 hingga 50 persen publik menyatakan program-program tertentu dinilai bagus dan dibutuhkan masyarakat. 

Namun, mereka tidak mengetahui program-program tersebut diusulkan oleh siapa," kata Saidiman.

Saidiman juga menyoroti bahwa ketika ditanya apakah publik mengetahui bahwa program-program tersebut berasal dari Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, hanya sebagian kecil yang menyadari asal-usulnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak memiliki dampak yang signifikan pada preferensi pemilih.

Lebih lanjut, Saidiman menjelaskan bahwa meskipun kinerja Prabowo Subianto dalam debat-debat sebelumnya dinilai lemah, dukungan publik terhadapnya tetap stabil, bahkan meningkat. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak berdampak signifikan pada elektabilitas Prabowo.
Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
Salah satu faktor yang memengaruhi pilihan pemilih adalah kinerja pemerintah, khususnya kinerja Presiden Jokowi. 

Survei terbaru menunjukkan bahwa 83 persen warga merasa puas dengan kinerja Jokowi. 

Menurut teori ekonomi pemilihan, kepuasan terhadap pemerintah memiliki pengaruh besar dalam preferensi pemilih.

"Pertengahan tahun 2022, yang dianggap sebagai representasi pemerintah adalah Pak Ganjar Pranowo, yang pada saat itu memimpin dalam jajak pendapat. Namun, persepsi publik berubah karena melihat tindakan politik Pak Jokowi, terutama ketika Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai calon wakilnya. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan nomor urut 02. Hal ini menyebabkan dukungan terhadap Pak Jokowi meningkat secara signifikan," ungkapnya.

Dalam perspektif pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, proses debat capres-cawapres hanya akan memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan dan pemilih mengambang (swing voters), yang jumlahnya tidak terlalu besar. Debat ini akan menjadi penentu bagi langkah selanjutnya bagi mereka.

"Pengaruhnya besar bagi mereka. Pilihannya tergantung pada apakah mereka tertarik dengan visi, misi, dan program yang ditawarkan. Jika tertarik, mereka akan memilih. Jika tidak, mereka mungkin memilih untuk golput," katanya, sambil menambahkan bahwa bagi pemilih yang sudah memiliki preferensi tertentu, debat hanya akan menjadi hiburan semata.

Meskipun begitu, Lili menilai bahwa debat capres terakhir ini akan menarik perhatian lebih luas karena tema-temanya berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Menyikapi debat terakhir ini, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyatakan bahwa ia telah mempersiapkan diri agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya. 

Namun, yang jelas, menurutnya, ketika seorang kandidat presiden atau wakil presiden memasuki ruang debat, apa yang mereka tawarkan kepada publik harus didasarkan pada pengalaman dan gagasan yang kuat.

Hal serupa diungkapkan oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut dua, yang menyatakan kesiapannya untuk menghadapi debat tersebut. Sementara Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut

 tiga, mengatakan bahwa aspirasi yang didengarkan saat berinteraksi dan berdialog dengan masyarakat akan menjadi materi dalam debat.

Kritik Terhadap Jokowi Meningkat, Ada yang Serukan Reformasi Politik

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media usai peninjauan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, 31 Januari 2024. (Twitter/KemensetnegRI)
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media usai peninjauan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, 31 Januari 2024. (Twitter/KemensetnegRI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa kabinetnya terus beroperasi normal, meskipun berbagai spekulasi dan laporan tentang ketidakpuasan di antara pejabat tinggi telah beredar luas. 

Dalam menghadapi kritik publik yang semakin meningkat terkait dugaan campur tangan politik menjelang pemilu tanggal 14 Februari, Jokowi menegaskan bahwa kabinetnya tidak mengalami masalah.

"Dalam kabinet, tidak ada masalah," ungkap Jokowi kepada wartawan, menanggapi pertanyaan tentang ketidakpuasan di antara para menteri. 

Dia menambahkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi.

Presiden Jokowi, yang mendekati akhir masa jabatan keduanya, telah menjaga netralitasnya terkait calon presiden, meskipun sering kali terlihat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan saingannya dalam dua pemilihan presiden sebelumnya.

Namun, ada kritik terhadap dukungan diam-diam Jokowi pada Prabowo dalam fungsi-fungsi pemerintahan, dengan tuduhan bahwa hal ini melanggar peraturan pemilu. 

Namun demikian, Jokowi menyangkal tuduhan tersebut.

Di tengah perdebatan ini, putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, telah diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden Prabowo, setelah perubahan peraturan yang memungkinkannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh saudara ipar Jokowi.

Pada hari Kamis sebelumnya, calon wakil presiden lainnya, Mahfud MD, mengundurkan diri dari jabatan menteri keamanan dengan alasan "preferensi etis," yang beberapa pihak menafsirkan sebagai keberpihakan terhadap Jokowi.

Kekhawatiran investor meningkat terkait laporan kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Menanggapi spekulasi tersebut, pejabat Istana Kepresidenan, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Sri Mulyani tetap bekerja seperti biasa. 

Dalam rapat kabinet yang dipimpin Jokowi dan dihadiri oleh Sri Mulyani pada Jumat sore, tidak ada pembahasan mengenai pengunduran diri tersebut.

Ari menegaskan bahwa presiden tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam acara kampanye dari kandidat manapun menjelang hari pemungutan suara.

Sementara itu, kritik terhadap Jokowi semakin meluas di kalangan intelektual, termasuk di almamaternya, Universitas Gajah Mada. 

Beberapa profesor di Universitas Indonesia bahkan mengeluarkan pernyataan menyerukan para pejabat negara untuk tidak tunduk pada tekanan untuk mendukung kandidat tertentu, menyebut bahwa demokrasi di Indonesia telah terancam.

"Dalam situasi ini, negara kita tampaknya telah kehilangan arah karena ambisi politik dan kecurangan dalam merebut kekuasaan," ungkap Profesor Hukum Harkristuti Harkrisnowo, yang menyoroti keprihatinan akan kestabilan demokrasi di Indonesia.

KPU Temukan Pemilih Ganda dalam DPT New York dan Malaysia

Surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Gudang KPU Kotamadya Jakarta Timur pada Kamis, 11 Januari 2024, di Jakarta. (Foto: Indra Yoga/VOA)
Surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Gudang KPU Kotamadya Jakarta Timur pada Kamis, 11 Januari 2024, di Jakarta. (Foto: Indra Yoga/VOA)
JAKARTA - Organisasi Migrant Care telah mengadukan penemuan mereka terkait 3.238 data pemilih ganda di daftar pemilih tetap (DPT) Johor Bahru, Malaysia, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Mereka juga menemukan 22 orang dengan alamat di Indonesia, khususnya Sumenep, Jawa Timur, terdaftar di DPT Johor Bahru. 

Bahkan, beberapa pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT tersebut. 

Temuan ini muncul setelah Migrant Care menyelidiki 4.000 lembar dokumen yang mencakup 119.491 nama pemilih.

Menyikapi laporan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, langsung melakukan klarifikasi. 

Terkait laporan di New York, KPU berhasil menemukan 198 pemilih ganda setelah penelusuran ulang terhadap DPT yang ada.

"Hasyim mengungkapkan bahwa pemilih ganda dicoret satu untuk menghindari kemungkinan pemilihan ganda. Dengan langkah ini, surat suara yang belum digunakan dapat dialokasikan untuk pemilih lain yang membutuhkan," kata Hasyim di kantornya pada Jumat (2/2).

Meskipun begitu, untuk laporan tentang pemilih ganda di Johor Bahru, KPU masih terus melakukan penelusuran dengan metode yang sama seperti dalam kasus New York.
Pengawas KPU Kota Depok sedang mengawasi logistik pemilu di Gudang KPU Kota Depok pada Rabu, 10 Januari 2024, di Cibinong, Jawa Barat. (Foto: Indra Yoga/VOA)
Hasyim menegaskan bahwa KPU akan mengoreksi data jika masih ditemukan pemilih ganda. 

Namun, ia juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan analisis data pemilih secara berulang kali mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga antarprovinsi dan antarnegara.

"Tetapi yang ingin kami pastikan adalah bahwa jika ada nama ganda, kami akan memastikan dengan daftar hadir. Setiap orang yang hadir harus terdaftar di daftar hadir untuk memastikan keabsahan," ujar Hasyim.

Sementara itu, Bawaslu menolak laporan yang diajukan oleh Migrant Care karena tidak memenuhi unsur materil. 

Namun, mereka tidak merinci unsur materil yang dimaksud.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menyatakan bahwa kekacauan dalam data pemilih menunjukkan bahwa KPU tidak memiliki standar baku dalam penetapan data DPT di luar negeri.

"Masalahnya adalah kita tidak memiliki angka pasti untuk warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi, hanya Tuhan yang tahu angka pastinya," kata Wahyu.

Wahyu juga mengatakan bahwa kesalahan dalam DPT, khususnya DPTLN (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri), memberikan ruang bagi potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu lainnya.

Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar: Upaya Jokowi untuk Mengurai Kemacetan

Presiden Jokowi meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar, di Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
Presiden Jokowi meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar, di Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi meresmikan dua terminal tipe A yang terletak di Jawa Barat pada hari Sabtu (03/02/2024). 

Dua terminal yang diresmikan adalah Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar.

Dalam sambutannya di Terminal Leuwipanjang, Presiden Jokowi menyatakan, "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat."

Presiden juga mengekspresikan harapannya bahwa infrastruktur tersebut akan memotivasi masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi publik. 

Dia mengatakan, "Ini Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran Rp70 miliar, keren banget. Ini untuk mendorong masyarakat agar menggunakan, kembali menggunakan transportasi umum, berbondong-bondong lagi tidak menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan mobil pribadi."

Lebih lanjut, kehadiran terminal ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. 

Presiden mengutip, "Saya sangat menghargai pembangunan ini dan semoga nanti kita bisa mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum baik itu bus, baik itu kereta api, baik itu kayak di Jakarta ada MRT, LRT, KRL, kereta cepat dan itu akan sangat, sangat mengurangi kemacetan yang ada di jalan yang kita miliki."

Selain mengurangi kemacetan, terminal ini diharapkan juga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat baik antarkota maupun dalam kota. 

"Semoga Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Provinsi Jawa Barat ini nanti bisa mempercepat mobilitas orang dari satu kota ke kota yang lain atau di dalam kota," tambahnya.

Menurut laporan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, revitalisasi kedua terminal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Terminal Leuwipanjang ini sendiri kita lakukan [revitalisasi] dengan total luas 30 ribu meter. Dan, tadi Bapak saksikan ada contoh Samsat pertama di Indonesia dan ini akan merupakan contoh untuk di terminal di seluruh Indonesia dan juga ticketing sudah menggunakan digital," ungkap Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif penggunaan transportasi publik berbasis listrik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. 

"Kami apresiasi daerah Jawa Barat dan Kotamadya Bandung menginisiasi bis listrik sebagai angkutan perkotaan. Nah, ini tentu sesuai dengan apa yang menjadi ide Bapak bahwa angkutan massal menjadi awal penggunaan kendaraan listrik," ujar Menhub.

Presiden Jokowi dalam acara tersebut didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.

Jokowi Ajak GP Ansor Dukung Pemilu 2024

Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk aktif mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. 

Pada saat meresmikan Pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024), Presiden menegaskan pentingnya dukungan dan partisipasi dari semua pihak.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan prinsip demokrasi, keamanan, keterbukaan, serta kegembiraan dalam pelaksanaan pemilu. 

Dia menyampaikan, "Komitmen kita semua jelas bahwa pemilu harus demokratis, pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tertib, transparan, dan yang paling penting pemilu harus menggembirakan, tidak meresahkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan."

Presiden juga menyerukan GP Ansor untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kondisi domestik yang kondusif. 

"Kalau tensinya naik harus aktif mendinginkan, untuk memberikan klarifikasi juga penting agar masyarakat tidak terseret pada berita-berita bohong, berita hoaks yang merugikan kita semuanya," ujarnya.

Selain itu, Presiden mengajak GP Ansor untuk mengawal kelangsungan pembangunan demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju. 

"Tugas kita bukan hanya mengawal pemilu, tugas kita juga mengawal pemerintahan ke depan, membantu pemerintahan ke depan agar mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memenangkan Indonesia dalam persaingan dunia yang semakin ketat dan semakin berat," kata Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya kampanye moderasi beragama dan pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

"Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia memperjuangkan two-state solution, bersama bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya. Kita kuat bukan hanya untuk bangsa kita sendiri tetapi untuk perdamaian dunia, untuk persaudaraan Islam, untuk persaudaraan kemanusiaan," tandasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Jumat, 02 Februari 2024

Instruksi Presiden 6/2019 Ditetapkan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan

Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit memberikan sambutan pada DKT mengenai implementasi RAN KSB, Kamis (01/02/2024), secara daring. (Foto: Humas/Jay)
Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit memberikan sambutan pada DKT mengenai implementasi RAN KSB, Kamis (01/02/2024), secara daring. (Foto: Humas/Jay)
JAKARTA - Sekretariat Kabinet (Setkab) menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau yang dikenal dengan focus group discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024. 

Diskusi ini, yang merupakan seri I dan diselenggarakan secara daring, menghadirkan beragam narasumber termasuk Deputi Bidang Investasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari; Direktur Pangan dan Pertanian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jarot Indarto; serta akademisi dan tim ahli dari Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (TPD RAP KSB) Sumatera Utara, Diana Chalil.

"Rangkaian kegiatan FGD ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk bekerja secara sistematis dalam kerangka policy cycle berdasarkan evidence based guna penyempurnaan terhadap instrumen kebijakan RAN KSB yang baru ke depan yang akan kita dorong," ujar Deputi Bidang Perekonomian, Setkab, Satya Bhakti Parikesit saat membuka diskusi.

Bhakti menekankan pentingnya komoditas kelapa sawit sebagai penopang subsektor perkebunan Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Ekspor kelapa sawit dan turunannya sebesar 35,16 miliar Dolar AS atau 12,7 persen terhadap total ekspor nonmigas pada tahun 2022. Kelapa sawit juga menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, menciptakan kemandirian energi baru terbarukan biodiesel dengan pemanfaatan untuk pasar domestik mencapai 12,2 juta kiloliter pada tahun 2023," ungkapnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan reputasi produk kelapa sawit Indonesia di pasar global dengan fokus pada penatakelolaan perkebunan yang ramah lingkungan.

"Arahan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, sebagai wujud komitmen konkret Presiden serta bentuk konsolidasi kebijakan, program, dan kegiatan perkelapasawitan nasional yang terserak di berbagai kementerian lembaga pada pemerintah pusat dan di berbagai OPD [organisasi perangkat daerah] pada pemerintahan daerah penghasil sawit," tambahnya.

Meskipun demikian, Bhakti mengakui bahwa banyak pekerjaan yang belum terselesaikan menjelang berakhirnya pelaksanaan Inpres RAN KSB pada 2024. 

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelangsungan kebijakan ini.

Bhakti berharap hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penyelesaian pelaksanaan RAN KSB periode 2019-2024 serta kelangsungan RAN KSB di masa yang akan datang.

“Masukan narasumber dan partisipasi aktif peserta FGD menjadi penting guna mencapai kualitas rekomendasi kebijakan presisi, guna menjawab berbagai isu terkait pelaksanaan Inpres RAN KSB yang existing serta menyempurnakan rencana kebijakan RAN KSB yang akan datang,” tandasnya.

DKT ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari pegawai dan pejabat di lingkungan Setkab serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno