Berita Borneotribun.com: Pembangunan Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 07 Februari 2024

Pemprov Kalbar Siapkan Anggaran 19 Miliar Rupiah untuk Proyek Dermaga

Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempersiapkan langkah-langkah untuk mengakselerasi sejumlah proyek strategis daerah yang terancam mundur dari jadwal pelaksanaannya. 

Salah satu proyek yang menjadi fokus utama adalah Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya yang dijadwalkan untuk dilakukan pada Tahun Anggaran 2024.
Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
"Pemerintah provinsi telah memperhatikan proyek strategis daerah ini sejak tahun 2021, dan kami akan segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Proyek ini telah memasuki tahap perencanaan, dan kami berharap pembangunan dapat dimulai tanpa adanya hambatan," ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, usai melakukan peninjauan di lokasi proyek pada hari Selasa (6/2/2024).

Sebelum melakukan peninjauan, Mohammad Bari telah menerima paparan secara rinci mengenai proyek strategis daerah tersebut. 

"Kami telah melakukan pertemuan dengan berbagai instansi terkait untuk membahas proyek ini secara mendalam. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ini mencapai 19 miliar rupiah, termasuk dana pendamping dari APBD sebesar 1,4 miliar rupiah," jelasnya.

Bari menegaskan pentingnya koordinasi antara berbagai OPD terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek ini. 

"Kami perlu menyatukan persepsi dan bersinergi dengan semua pihak terkait agar pelaksanaan proyek ini berjalan lancar. Hal ini penting untuk menghindari hambatan-hambatan yang mungkin timbul di kemudian hari," tambahnya.

Lebih lanjut, Bari menjelaskan bahwa pembangunan dermaga ini akan memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah melalui sektor pelayanan pelabuhan. 

"Dengan adanya dermaga ini, kami berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pelabuhan. Dermaga ini juga akan melayani kapal angkutan antar kabupaten yang berada di bawah kewenangan provinsi," ujarnya.

"Kami berharap dengan adanya dermaga ini, semua kapal angkutan antar kabupaten/kota dapat bersandar di sini, menggantikan pelabuhan Senghie yang digunakan sementara ini," tutupnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Sekadau: Menjawab Kebutuhan Masyarakat di Belitang

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2025 di Kecamatan Belitang. (Madah Sekadau/Borneotribun)
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2025 di Kecamatan Belitang. (Madah Sekadau/Borneotribun)
SEKADAU - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2025 di Kecamatan Belitang telah resmi dibuka. 

Acara ini diadakan di Gedung pertemuan umum Kecamatan Belitang pada hari Selasa (6/2/2024).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sekadau, Teresia Lili, SH, membuka kegiatan Musrenbang RKPD tersebut. 

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Teresia Lili, SH, Bupati Sekadau, Aron, SH, menyampaikan pentingnya dukungan, masukan, dan gagasan dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sekadau.

Lili menjelaskan bahwa penyusunan RKPD tahun 2025 merupakan tahap pemantapan kelima dalam pelaksanaan visi misi Kabupaten Sekadau yang tercakup dalam RPJMD tahun 2021-2026. 

Visi tersebut bertema "mewujudkan kemajuan kesejahteraan dan martabat masyarakat Kabupaten Sekadau".

"Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan serius sehingga menghasilkan usulan kegiatan yang realistis dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Lili.

"Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang ini akan dijadikan bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang sesuai dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa pada tahun 2024, pembangunan akan difokuskan di Kecamatan Belitang, seperti pembangunan dan rehabilitasi pusat kesehatan masyarakat (pustu) dan sarana puskesmas, serta pembangunan atau peningkatan ruas jalan dan jembatan kabupaten.

Selain itu, akan dilakukan perluasan jaringan perpipaan perdesaan, pembangunan tangki septik individu, jalan dan jembatan lingkungan, pembagian bibit kelapa sawit kepada kelompok tani, dan penyediaan sarana serta prasarana olahraga.

"Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kinerja daerah dengan memperkuat infrastruktur dasar sebagai penunjang konektivitas serta upaya mitigasi bencana yang difokuskan pada peningkatan jalan dan jembatan sebagai jalur menuju kawasan ekonomi, pertanian, perkebunan, dan kawasan strategis lainnya," pungkasnya.

Sumber: Madah Sekadau
Editor: Yakop

Selasa, 06 Februari 2024

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu.
Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu.
KAPUAS HULU - Dalam sebuah kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 03 Februari 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu (DPUPR) melalui Bidang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan turut serta dalam Pendampingan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Sungai Empanang di Dusun Tikul Batu, Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang. 

Kegiatan ini melibatkan Agus Salim S, Sumardi, S.T., Yusrianto, S.E., serta Perangkat Kepala Desa Nanga Kantuk.
Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu.
Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu.
Tim Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, yang dipimpin oleh Koordinator lapangan, bekerja sama dengan Kepala UPTD dan staf UPTD, melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi proyek, tepatnya di Jembatan Gantung Sungai Empanang. 

Langkah ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan selama tahun 2023.

Usai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, pihak tersebut juga melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang. 

Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan, serta memberikan saran dan masukan kepada kepala desa terkait dengan pemeliharaan Jembatan Gantung Sungai Empanang tersebut.

Dana Rp 2,6 Miliar untuk Pembangunan SDN 6 Tekalong di Kapuas Hulu

Dana Rp 2,6 Miliar untuk Pembangunan SDN 6 Tekalong di Kapuas Hulu
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan.
KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, pada hari Senin (5/2/2024), secara resmi meresmikan gedung SDN 6 Tekalong di Mentebah, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Dalam pengantarannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi, menjelaskan bahwa pembangunan sekolah SDN 6 Tekalong merupakan hasil dari usulan masyarakat yang telah disetujui oleh Bupati Kapuas Hulu dan dialokasikan melalui APBD Kapuas Hulu tahun 2023 dengan dana sebesar Rp 2,6 miliar. 

"Bupati menetapkan pembangunan sekolah ini dengan pendanaan Rp 2,6 miliar," kata Kusnadi.

Kusnadi juga menekankan pentingnya manajemen sekolah yang baik untuk memastikan kepercayaan orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka di SDN 6 Tekalong.

Bupati Kapuas Hulu mengucapkan selamat kepada warga dan anak-anak pelajar di Tekalong atas pembangunan gedung sekolah yang permanen. 

"Semoga bangunan ini menambah semangat untuk pelajar agar giat belajar dan menambah semangat para guru dalam mendidik anak-anak di sini," katanya.

Diaan menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat gedung sekolah yang telah dibangun. 

Dia juga menyoroti fokus Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan sektor pendidikan, termasuk penganggaran untuk kebutuhan fisik bangunan dan kebutuhan guru. 

"Kita sudah usulkan juga untuk penerimaan formasi guru baik itu PPPK juga PNS di tahun 2024 ini," tambahnya.

Peresmian SDN 6 Tekalong dihadiri oleh para Kepala OPD Kapuas Hulu, Muspika Mentebah, para orang tua murid, pelajar, serta tokoh agama dan masyarakat Tekalong.

Minggu, 04 Februari 2024

Sekda Kubu Raya Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025 di Teluk Pakedai

Sekda Kubu Raya Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025 di Teluk Pakedai
Sekda Kubu Raya Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025 di Teluk Pakedai.
KUBU RAYA - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2025 Tingkat Kecamatan Teluk Pakedai resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah, Yusran Anizam. 

Acara ini digelar di Aula Kantor Camat Teluk Pakedai pada Jumat (2/2/2024) pagi.

Musrenbang kali ini menghadirkan nuansa yang berbeda dengan adanya Pembacaan Suara Anak dan Perempuan yang dilakukan oleh Perwakilan Forum Anak Kecamatan Teluk Pakedai.

Hal ini menunjukkan komitmen untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan program pembangunan. 

"Musrenbang bukanlah sekadar seremonial, tetapi merupakan wadah bagi kita semua untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan," ujarnya.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Dukungan Kampanye Stop Kekerasan pada Anak, sebagai bentuk komitmen bersama untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

Musrenbang RKPD tahun ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja yang lebih inklusif dan berpihak kepada semua lapisan masyarakat, serta mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Teluk Pakedai ke depannya.

Rabu, 31 Januari 2024

Anggaran Rp162 Miliar, Jokowi Resmikan 7 Ruas Jalan DIY

Presiden Jokowi meresmikan tujuh ruas jalan di DIY yang dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, pada Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Presiden Jokowi meresmikan tujuh ruas jalan di DIY yang dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, pada Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi meresmikan tujuh ruas jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023. 

Peresmian ini berlangsung pada Selasa (30/01/2024) di Kabupaten Gunungkidul, DIY.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan resmi diresmikannya 7 ruas jalan Inpres di Daerah Istimewa Yogyakarta," ucap Presiden dalam pidatonya.

Inpres tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tol, tetapi juga mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah. 

"Melalui Inpres ini, kita akan menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak," jelas Presiden.

Pemerintah telah menangani total 7 ruas jalan dan satu jembatan di DIY dengan anggaran sebesar Rp162 miliar. 

"Satu ruas di Kabupaten Kulonprogo, dua ruas di Kabupaten Gunungkidul, dua ruas di Kabupaten Bantul, dan dua ruas di Kabupaten Sleman," tambahnya.

Presiden berharap infrastruktur yang baru diresmikan ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan mobilitas baik orang maupun barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut data dari Kementerian PUPR, ruas jalan dan jembatan yang diresmikan adalah sebagai berikut:
  1. Jalan Wonosari-Mulo di Kabupaten Gunungkidul;
  2. Jalan Semanu-Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul;
  3. Jalan Prambanan-Gayamharjo di Kabupaten Sleman;
  4. Jalan Gejayan-Manukan di Kabupaten Sleman;
  5. Jalan Patuk-Terong di Kabupaten Bantul;
  6. Jalan Imogiri-Dodogan di Kabupaten Bantul;
  7. Jembatan Pandansimo di Kabupaten Bantul;
  8. Jalan Brosot-Toyan di Kabupaten Kulon Progo.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Gunungkidul Sunaryanta.

Minggu, 28 Januari 2024

Dana Alokasi Khusus Rp89,4 Miliar untuk Infrastruktur Jalan di Kapuas Hulu

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)
KAPUAS HULU - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, memprioritaskan penanganan lima ruas jalan utama di daerah tersebut pada tahun ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp89,4 miliar.

"Berdasarkan DAK fisik tahun ini, kami fokus untuk menangani lima ruas jalan yang membutuhkan perhatian serius," ungkap Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu.

Salah satu proyek yang akan ditangani adalah ruas jalan Semangut-Segita di Kecamatan Bunut Hulu dengan alokasi dana sebesar Rp24,7 miliar untuk penanganan long segment. Fransiskus juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Dia menjelaskan bahwa total panjang jalan kabupaten mencapai 1.106,148 kilometer, yang terdiri dari 146 ruas jalan. Sedangkan untuk jalan desa, panjangnya mencapai 878,979 kilometer yang terdiri dari 124 ruas jalan. Namun, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 68,08 persen untuk jalan kabupaten dan 30,21 persen untuk jalan desa.

"Kami memerlukan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menangani infrastruktur ini, terutama melalui program seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah," tambah Fransiskus.

Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Kapuas Hulu telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk beberapa paket pekerjaan penanganan ruas jalan. Namun, tantangan tetap ada karena luasnya wilayah dan keterbatasan anggaran daerah.

"Kami berkomitmen untuk menuntaskan persoalan infrastruktur ini demi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Kapuas Hulu. Dukungan dari masyarakat juga sangat kami harapkan agar program pembangunan ini dapat berjalan lancar," tegas Fransiskus.

Sumber: ANTARA/Teofilusianto Timotius
Editor: Yakop

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno