Wagub NTB Minta Tagana Pelopor Memutus Matarantai Covid-19

Redaksi    Rabu, Maret 24, 2021    Comment   

Wagub NTB Minta Tagana Pelopor Memutus Matarantai Covid-19

Wagub NTB Minta Tagana Pelopor Memutus Matarantai Covid-19.

BorneoTribun Mataram, NTB - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr.Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd meminta kepada seluruh anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) NTB untuk mengambil peran strategis dengan terus memberikan sosialisasi dan pemahaman serta contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

"Tagana harus menjadi pelopor untuk memutus matarantai dan penyebaran pandemi Covid-19 di NTB,"kata Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB saat menjadi Inspektur Upacara Dalam Apel HUT TAGANA ke-17 tingkat Provinsi NTB, di Rangkaikan Dengan Pengukuhan Forum Koordinasi TAGANA NTB dan Forum Koordinasi Pelopor Perdamaian NTB, Rabu (24/3/2021) Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Untuk itu, masih merebaknya covid-19 Tagana diminta untuk menjadi contoh penerapan 5 M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak memakai masker hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, dalam upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat.

Diakuinya, kiprah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya mencegah dan menekan penyebaran covid-19 di NTB patut diacungi jempol. Tagana telah memberikan pelayanan dapur umum dan distribusi nasi bungkus untuk masyarakat yang Lockdown, isolasi mandiri,  baru datang dari luar daerah, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Tagana juga melakukan kegiatan penyemprotan desain disinfektan di kantor-kantor dan fasilitas publik. Ikut patroli mencegah kerumunan orang di tempat-tempat umum. 

Termasuk melakukan penyisiran dengan cara berkeliling membawa bantuan paket sembako menggunakan mobil truk untuk memastikan semua penduduk NTB yang terdata sudah menerima paket bantuan covid 19.

"Begitu pentingnya peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting," ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, Ummi Rohmi meminta Tagana untuk bersinergi dengan multipihak dan menjaga alam. Karna menurutnya, masalah penanggulangan bencana tidak mungkin diselesaikan sendiri, tapi harus melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga lain dan masyarakat.

"Momentum Hut Tagana ke-17, agar tetap menjaga jiwa kepahlawanannya mulai membangun Sinergi dengan berbagai pihak dan menjaga alam demi mencegah terjadinya bencana alam,"tutupnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Halik, bahwa menurutnya seiring perkembangan zaman kondisi lingkungan dan bertambah kompleksnya masalah penanggulangan bencana di daerah.

"Disinilah peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting,"kata Kadisos.

Menurutnya, Tagana terus berperan aktif dalam menanggulangi bencana alam maupun non alam. Termasuk keaktifannya terjun langsung kelapangan untuk membantu memutus mata rantai Covid.

Saat ini, jelas mantan Kalak BPBD bahwa jumlah Tagana yang tersebar di seluruh kabupaten kota se NTB saat ini sebanyak 820 orang. Jumlah ini adalah potensi yang sangat besar dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat.

"Untuk itu, Tagana akan sigap dalam segala hal terkait kebencanaan dan persoalan sosial lain,"tutupnya.

Usai kegiatan tersebut Wagub menyerahkan secara simbolis bantuan 200 paket sembako untuk desa bilelando Kab.Lombok Tengah dan melepas iringan armada transportasi yang menangani bencana,  didepan Kadis Sosial Kabupaten/Kota se-NTB.

Oleh: Adbravo

Bupati Kendal MoU dengan Pihak Ketiga dan Penandatanganan Perbup

Redaksi    Rabu, Maret 24, 2021    Comment   

Bupati Kendal MoU dengan Pihak Ketiga dan Penandatanganan Perbup

Bupati Kendal, Dico M Ganinduto.

BorneoTribun Kendal, Jateng - Dico M Ganinduto selaku Bupati Kendal dalam menjalankan visi/misinya sebagai penjabaran program kerja 100 hari dengan melakukan MoU dengan pihak ketiga dan penandatanganan perbub.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin,22 Maret 2021 di Pendopo Kabupaten Kendal.

Dalam acara tersebut hadir antara lain,Plt Kepala LPMP Jateng,Sekda Kendal,segenap OPD Kabupaten Kendal,PT Telkom Indonesia,PT Grab Indonesia,PT Aplikasi Gojek,PT IGN Cepiring,Bank Jateng,BRI,BNI,Toko Pedia dan para tamu undangan lainnya.

Plt Kepala LPMP Jateng,Harmanto mengatakan,pandemi akan berdampak pada dunia pendidikan."Pandemi yang tidak berakhir cepat ini,menjadi tuntutan bagi siswa dan guru dalam proses untuk melakukan belajar mengajar setelah pandemi.Bagaimana mengemas pembelajaran dikelas karena sudah terbiasa dengan gadget yang menjadikan guru tertinggal," katanya.

Begitu pula Bupati Kendal dalam sambutannya mengatakan penandatangan perbub dan MoU dengan pihak ketiga tersebut merupakan bagian dari program kerja 100 hari.

"Hal ini merupakan bagian dari visi/misi program kerja 100 hari yang kami rancang,yang beberapa diantaranya digitalisasi UMKM, mal pelayanan publik, penumbuhan UMKM, program dengan dusun,program tunjangan kematian dan revitalisasi alun-alun dan RTH plus",kata Bupati Kendal dalam sambutannya.

Dico juga menambahkan bahwa MoU dengan pihak ketiga dan penandatangan perbub ini berdasarkan UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan harapan MoU dan perbub ini nantinya bisa diterapkan bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Kendal terus menerus melakukan terobosan dan kolaborasi dalam bentuk  kerjasama,mengembangkan smart city berdasarkan UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan pihak lain,termasuk sekarang ini dengan Kemendikbud RI,PT Toko Pedia, PT Grab Tehnologi Indonesia,PT Aplikasi Karya Anak Bangsa(Gojek),PT Telkom Indonesia,Bank Jateng, BRI, BNI, dan IGN Cepiring Kendal," kata Bupati Kendal.

Begitu pula Bupati Kendal juga perhatian tentang kebersihan Kabupaten Kendal,baik di desa-desa maupun di pesisir pantai.

"Jadi itu kan ada aturannya misalkan dipasar, sampah pasar tersebut sampai dilokasikan ketempat yang disiapkan Lingkungan Hidup,baru Lingkungan Hidup yang membersihkan.Jadi semua itu ada aturannya"ucap bupati saat diwawancarai awak media.

Senada dengan Bupati Kendal,tentang kepedulian sampah yang ada didesa-desa dan pinggir-pinggir jalan juga dipesisir pantai,Sekda Kendal M.Toha mengatakan akan menggerakkan sampah dari sumbernya.

"Jadi kita itu akan menggerakkan sampah dari sumbernya.Artinya kalau sekarang misalnya semua desa kita layani ya tidak mampu.Artinya baik dari segi jumlahnya,kapasitasnya,dan sebagainya.Konsep kedepan harusnya adalah sampah itu di olah dari sumbernya.Jadi misalnya didirikan bank sampah,"kata M.Toha selaku Sekda Kendal pada awak media.

Harapan Bupati Kendal agar kerjasama ini dilakukan saling menguntungkan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kendal.

"Kerjasama ini dilakukan dalam semangat saling menguntungkan,dengan cara yang efektif dan efisien,serta bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kendal,"pungkasnya.

Oleh: Ahmad Nasirin

Pendapatan Negara Tumbuh Positif 0,7 Persen pada Februari 2021

Redaksi    Selasa, Maret 23, 2021    Comment   

Pendapatan Negara Tumbuh Positif 0,7 Persen pada Februari 2021

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa kondisi perekonomian di bulan Februari 2021 menunjukkan sinyal pemulihan yang semakin kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2021 yang mencapai Rp219,2 triliun atau 12,6 persen dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.

“Yang menarik dan tentu positif adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh 0,7 persen. Tahun lalu, sebelum bulan Februari, belum terjadi pandemi, pendapatan negara justru mengalami kontraksi 0,1 persen,” kata Menkeu secara daring, Selasa (23/03/2021).

Realisasi pendapatan negara sebesar Rp219,2 triliun tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun.

Secara lebih rinci, penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 1,7 persen dari tahun lalu sebesar Rp178,6 triliun. Kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp35,6 triliun atau tumbuh 42,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Penerimaan pajak mencapai Rp146,1 triliun atau terkontraksi 4,8 persen dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp153,6 triliun. Tetapi, secara bulanan penerimaan pajak masih tumbuh lebih baik. Secara month to month (mtm), penerimaan neto mayoritas jenis pajak membaik. Selain itu, penerimaan neto mayoritas sektor usaha juga menunjukkan perbaikan.

“Berdasarkan sektor usaha dan ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat positif dan perlu untuk kita terus akselerasi. Industri pengolahan yang selama ini memberikan kontribusi perpajakan sangat besar atau dominan, bulan Februari menunjukkan pajaknya tumbuh 10,7 persen, bandingkan bulan Januari yang kontraksi 4,25 persen. Ini berarti mengkonfirmasi berbagai impor dan manufaktur yang meningkat” ujar Menkeu.

Akselerasi program vaksinasi yang semakin meluas juga diharapkan mampu mendorong optimisme lebih lanjut dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan.

“Program vaksin yang akan terus diakselerasi, terutama dengan seiring meningkatnya suplai vaksin, diharapkan akan memberikan momentum pemulihan dan juga menciptakan confidence yang lebih baik kepada seluruh segmen ekonomi kita,” ujarnya.

Pemerintah juga menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran kebijakan fiskal dan APBN. Pemerintah terus melanjutkan stimulus fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural untuk menjaga optimisme dan harapan bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

“APBN selama ini masih menjadi instrumen yang luar biasa penting dan bekerja luar biasa keras untuk melindungi rakyat, untuk menangani dan menanggulangi COVID-19, dan untuk memulihkan ekonomi. Ini adalah tiga tujuan yang luar biasa penting dan jelas ini membuat APBN harus melakukan tugas negara yang luar biasa sangat penting, menangani COVID-19, melindungi rakyat, dan memulihkan ekonomi,” tandas Menkeu. (*)

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Jombang

Redaksi    Senin, Maret 22, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Jombang

Presiden Jokowi memantau pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan serentak di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Jombang melalui tayangan video konferensi, Senin (22/03/2021), dari Pendopo Kabupaten Jombang, Jatim. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Setelah sebelumnya meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kabupaten Sidoarjo, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Senin (22/03/2021), kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim)

Setibanya di lokasi sekitar pukul 16.05 WIB, Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Jombang Mundjidah Wahab, langsung berkeliling pendopo meninjau tahapan pelaksanaan vaksinasi, mulai dari proses registrasi, penapisan kondisi kesehatan, penyuntikan dosis vaksin pada peserta vaksinasi, dan observasi.

Kepala Negara terlihat menyaksikan langsung penyuntikan vaksin terhadap beberapa kiai, tokoh agama, dan tokoh lintas agama. Di tempat ini kurang lebih 230 orang menerima dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca. Selain pemuka agama, sasaran penerima vaksinasi di tempat ini meliputi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) serta petugas dan pelayan publik.

“Semuanya sudah berjalan, alhamdulillah lancar, mulai dari registrasi, penyaringan, kemudian vaksinasi/penyuntikan dan observasi, semuanya berjalan dengan baik,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai peninjauan.

Kepala Negara juga mengungkapkan, berdasarkan pendapat yang disampaikan para kiai dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, vaksin AstraZeneca dapat digunakan dalam program vaksinasi massal yang dilaksanakan pemerintah.

“Tadi pagi juga saya  bertemu dengan para kiai sepuh, para kiai dari MUI Jawa Timur yang menyampaikan bahwa vaksin AstraZeneca bisa digunakan, halal dan tayib,” ungkapnya.

Pemerintah, imbuh Presiden, akan mendistribusikan vaksin tersebut untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah.

“Ini akan kami dorong besok agar lebih banyak lagi vaksin yang bisa didistribusikan di Provinsi Jawa Timur, kemudian masuk ke kabupaten/kota yang ada, agar pelaksanaan vaksin bisa lebih dipercepat untuk pondok-pondok pesantren, untuk para kiai, untuk para santri, dan kemudian juga untuk petugas dan pelayan publik,” ujarnya.

Selain di pendopo ini, vaksinasi serupa juga digelar serentak di 21 kecamatan se-Kabupaten Jombang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memantau pelaksanaan vaksinasi massal di kecamatan-kecamatan tersebut melalui tayangan video konferensi.

Dalam dialog dengan para pelaksana vaksinasi di tingkat kecamatan, Kepala Negara berpesan agar sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi terus digencarkan.

“Saya titip saja agar ada sosialisasi pada masyarakat, memberikan pengertian pentingnya vaksinasi ini, agar vaksinasi secara nasional bisa segera kita selesaikan tahun ini,” tandasnya. (TGH/UN)

Pemerintah Dorong Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPBU

Redaksi    Senin, Maret 22, 2021    Comment   

Pemerintah Dorong Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPBU

Presiden Jokowi saat peresmian SPAM Umbulan, di Pasuruan, Jatim, Senin (22/03/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah mendorong pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/03/2021).

“Model pembangunan KPBU ini akan terus kita dorong. Tidak hanya di [SPAM] Umbulan saja, tetapi juga untuk proyek-proyek yang lain,” ujarnya.

Pelaksanaan proyek dengan skema ini, imbuhnya, akan mengurangi beban pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Beban APBN ini juga akan semakin berkurang. Dan nanti pengelolaannya, justru swasta yang harus bergerak,” ujarnya.

SPAM Umbulan adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Proyek air minum regional yang telah diinisiasi sejak 40 tahun lalu ini dimulai pembangunannya pada 2017 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara pemerintah dengan PT. Meta Adhya Tirta Umbulan selaku pemenang lelang.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), SPAM Umbulan memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter per detik yang dapat melayani 310 ribu sambungan rumah (SR) atau 1,3 juta orang.

Sarana ini akan menambah pasokan air bersih perpipaan pada lima kota/kabupaten di Jatim yakni di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. 

Selama masa pembangunan, pemerintah melalui proyek Kementerian PUPR melakukan pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 93 kilometer, 2 rumah pompa, 14 unit offtake, dan 17 unit reservoir yang tersebar di lima kabupaten/kota tersebut.

Presiden Jokowi menekankan agar keberadaan infrastruktur yang memerlukan biaya yang cukup besar ini dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, ia menginstruksikan agar kendala yang dihadapi dalam menyalurkan air bersih hingga ke tingkat rumah tangga dapat segera diselesaikan antara semua pihak terkait, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta PT. Meta Adhya Tirta Umbulan selaku pelaksana proyek.

“Selesaikan secepat-cepatnya sehingga apa yang telah kita bangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau PPP (Public Private Partnership) ini segera bisa kita selesaikan dan bermanfaat betul-betul bagi masyarakat kita,” tegasnya. (FID/UN)

Diresmikan Presiden Jokowi, SPAM Umbulan Siap Pasok Air Bersih Bagi Warga Jatim

Redaksi    Senin, Maret 22, 2021    Comment   

Diresmikan Presiden Jokowi, SPAM Umbulan Siap Pasok Air Bersih Bagi Warga Jatim

Presiden Jokowi saat meresmikan SPAM Umbulan, di Pasuruan, Jatim, Senin (22/03/2021).

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Senin (22/03/2021).

“Alhamdulillahirrabbil’alamin, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang telah lama dikerjakan hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Presiden dalam sambutannya saat peresmian.

SPAM yang memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter per detik ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di lima wilayah di Jatim, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya.

“Air dari sini ini air yang keadaannya sudah bersih. Langsung bisa dimanfaatkan. Tidak pakai pengolahan yang rumit-rumit,” ujar Presiden.

Presiden meminta agar infrastruktur yang dibangun dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau PPP (Public Private Partnership)  dan menggunakan anggaran sebesar Rp2,056 triliun ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai tapi untuk masuk ke rumah tangganya ini terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas, apakah PDAM kota dan kabupaten ataukah PDAM di tingkat provinsi, atau Menteri PUPR,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gubernur Jawa Timur, PT Meta (PT. Meta Adhya Tirta Umbulan) selaku pelaksana proyek, bersama para Bupati dan Wali Kota yang akan teraliri oleh SPAM duduk bersama untuk segera menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam penyaluran air bersih tersebut hingga sampai ke rumah tangga.

“Tadi saya tanyakan di lapangan, yang baru berjalan itu [kapasitas] 900 [liter per detik]. Artinya, masih ada 80 persen yang harus segera diselesaikan dari pipa utama sampai masuk ke pipa di rumah tangga.  Ini tolong segera diselesaikan. Saya minta minggu ini sudah ada rapat dan bisa diselesaikan yang tanggung jawab siapa,” tegasnya.

Usai memberikan sambutan, Presiden Jokowi memutar tuas katup air dan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian.

Dalam acara ini, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hadir juga dalam peresmian antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Direktur PT. Meta Adhya Tirta Umbulan, serta para Bupati dan Wali Kota yang wilayahnya akan teraliri oleh SPAM. (FID/UN)

Pemerintah Segera Rampungkan Sinkronisasi Data untuk Percepat Penyaluran Bantuan Sosial

Redaksi    Kamis, Maret 18, 2021    Comment   

Pemerintah Segera Rampungkan Sinkronisasi Data untuk Percepat Penyaluran Bantuan Sosial

Mensos Tri Rismaharini sebelum memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/03/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Oji)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) menyampaikan pemerintah tengah melakukan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan bantuan sosial (bansos). Ini akan segera dirampungkan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/03/2021) sore.

“Beberapa bulan kemarin, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT Pos,” ujarnya.

Risma menambahkan, terdapat tiga bansos yang digulirkan, pertama Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, serta Bantuan Subsidi Tunai (BST) dengan target 10 juta KPM.

Namun, dari data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang didapatkan belum sesuai dengan target tersebut karena terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya memadankan data dengan data kependudukan. Untuk itu, Risma mengatakan akan mengejar dan memenuhi target kuota KPM yang sudah ditetapkan.

“Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staf bekerja sama dengan daerah. Kami menurunkan staf untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” ujarnya.

Ditambahkan Risma, pihaknya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendataan di sejumlah daerah, termasuk suku-suku terpencil di kawasan Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

“Kami lakukan perekaman dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut. Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Kami bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verivali [verifikasi dan validasi] data di lapangan,” ujarnya.

Suasana Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/03/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Oji)

Ditegaskan Mensos, ini dilakukan agar data yang dikeluarkan benar. Untuk itu, ia pun mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan.

Menutup keterangan persnya, Risma menyampaikan target agar bansos untuk bulan Maret 2021 ini dapat dicairkan pada minggu keempat di bulan yang sama yang juga akan berbarengan dengan pencairan bantuan sosial untuk bulan April mendatang.

“Harapan kami, untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April, kami akan serahkan pada bulan Maret, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin dan semua seluruhnya itu kita gunakan uang elektronik atau penyalurannya melalui sistem nontunai. Jadi semua lewat Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) dan PT Pos,” tandasnya. [yk/er]

Buka Kongres Ke-31 HMI, Presiden: Harus Siap Jadi Pelopor Kemajuan Bangsa

Redaksi    Kamis, Maret 18, 2021    Comment   

Buka Kongres Ke-31 HMI, Presiden: Harus Siap Jadi Pelopor Kemajuan Bangsa

Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung dan Menpora Zainudin Amali membuka Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus siap menjadi pelopor kemajuan bangsa yang akan mengantarkan bangsa Islam menjadi bangsa yang semakin disegani serta semakin maju dan sejahtera.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kongres XXXI HMI secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

“Saya percaya HMI bisa menjadi lokomotif kemajuan bangsa dan lebih aktif menyiapkan (dan) melahirkan SDM-SDM unggul, mencetak dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang akan mengantarkan bangsa ini siap berkompetisi dalam era hiperkompetisi sekarang ini, dan semakin maju menjadi pemenang, dan yakin usaha sampai,” ujarnya.

Disampaikan Presiden, HMI telah melahirkan banyak tokoh umat dan pemimpin bangsa dari masa ke masa. “Saya mengenal HMI sebagai organisasi yang banyak melahirkan tokoh umat dan pemimpin bangsa dengan berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian di ladang pengabdian yang juga sangat luas dan beragam,” tuturnya.

Presiden mengungkapkan, sejumlah tokoh HMI juga turut membantunya dalam menjalankan pemerintahan bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo; serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Namun, Presiden mengingatkan seluruh kader HMI untuk tidak terpaku hanya pada kebesaran-kebesaran masa lalu. Dengan potensi besar yang dimiliki, HMI harus mampu mewujudkan cita-cita besar para pendiri untuk menyelaraskan keislaman dan keindonesiaan dengan semangat pembaharuan, memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman, dan menjadi pilar penyokong integrasi bangsa.

Kepala Negara juga mengharapkan organisasi ini dapat tumbuh bersama zaman serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi. “Saya berpesan agar HMI tumbuh bersama zaman, harus adaptif dengan kebaruan, tanggap menghadapi realitas-realitas baru, dan menyesuaikan diri dengan derasnya arus disrupsi dan perubahan,” ujarnya.

Di tengah era disrupsi dengan perubahan yang sangat cepat dan tantangan yang semakin besar, HMI harus sigap dan cerdas dalam menghadapi segala perubahan tersebut. “Kita harus terus mengasah kepekaan, adaptif terhadap perubahan, dan lincah terhadap perubahan, sigap mengambil keputusan, dan cepat dan cerdas dalam bertindak,” tandasnya.

Menutup sambutannya, Presiden juga mengajak kader HMI untuk berperan dalam berbagai upaya kolektif yang dilakukan untuk bangsa, termasuk dalam mengatasi pandemi saat ini.

“Bangun terus kolaborasi dalam berbagai agenda-agenda penting pembangunan bangsa, termasuk dalam berikhtiar mengatasi pandemi dan dampaknya, serta membantu masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan, membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan agar bangsa kita segera pulih dan bangkit dari pandemi,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden di Istana Negara Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menpora Zainudin Amali. Kongres ke-31 HMI diselenggarakan di Surabaya dan dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta tokoh HMI Akbar Tanjung. (DND/UN)

Wapres Ma’ruf Amin Terima Suntikan Vaksin COVID-19 Dosis Kedua

Redaksi    Kamis, Maret 18, 2021    Comment   

Wapres Ma’ruf Amin Terima Suntikan Vaksin COVID-19 Dosis Kedua

Wapres Ma’ruf Amin menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, Rabu (17/03/2021), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat (Foto: BPMI Setwapres)

BorneoTribun Jakarta -- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, Rabu (17/03/2021) sekitar pukul 08.30 WIB, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Wapres telah menerima vaksin dosis pertama pada Rabu (17/02/2021) lalu.

Wapres terlihat melewati seluruh rangkaian vaksinasi, mulai dari registrasi pada meja pendaftaran, melakukan pengecekan kesehatan, menerima suntikan vaksin, dan terakhir menunggu masa observasi pasca vaksinasi selama 30 menit.

Bertindak sebagai vaksinator Wapres adalah Dwi Edi Wahono dari Tim Dokter Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Sebelumnya, pada vaksinasi tahap pertama, Wapres mengungkapkan tidak merasakan efek samping dari vaksinasi tersebut. Wapres juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melakukan vaksinasi, khususnya kepada kelompok usia lanjut (lansia), sebagai upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, Wapres kembali mengingatkan bahwa untuk mencapai kekebalan komunal diperlukan vaksinasi kepada 70 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, menjalankan vaksinasi masih menjadi kewajiban seluruh masyarakat agar terhindar dari COVID-19.

“Karena itu, saya mengajak semua untuk bersama-sama supaya kita kebal menghadapi COVID-19. Insyaallah bangsa kita aman dan terbebas dari bahaya COVID-19,” ujarnya.

Sebagai informasi, vaksin CoronaVac keluaran Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bagi kelompok lansia berumur 60 tahun ke atas.

“Pada 5 Februari 2021 kemarin, BPOM telah mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization) vaksin CoronaVac untuk usia 60 tahun ke atas dengan dua dosis suntikan vaksin, yang diberikan dalam selang waktu 28 hari,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring, Minggu (07/02/2021) silam.

Dengan adanya EUA tersebut, membuat Wapres yang memang sudah memasuki kategori lanjut usia dapat menerima vaksinasi dalam rangka mendukung upaya pemerintah mewujudkan kekebalan komunal. (*)

Tinjau Vaksinasi Massal di Bali, Presiden Berharap Sektor Pariwisata Bali Segera Bangkit

Redaksi    Rabu, Maret 17, 2021    Comment   

Tinjau Vaksinasi Massal di Bali, Presiden Berharap Sektor Pariwisata Bali Segera Bangkit

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Puri Saren Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (16/03/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi massal COVID-19 yang digelar di Puri Saren Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (16/03/2021). Kegiatan vaksinasi kali ini menyasar para pelaku industri pariwisata, pimpinan umat beragama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, serta masyarakat setempat.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 12.15 WITA dan disambut oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

Kemudian, Kepala Negara didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta tiga pemimpin daerah tersebut melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal yang diikuti oleh kurang lebih 680 orang yang pemberiannya dilakukan bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Terlihat Kepala Negara menyaksikan seluruh proses tahap vaksinasi mulai dari registrasi ulang peserta, penapisan kondisi kesehatan, penyuntikan dosis vaksin, hingga tindakan observasi bagi yang telah menerima suntikan. Sesekali Kepala Negara juga tampak berbincang dengan peserta vaksinasi.

Usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan kedatangannya ke Bali dimaksudnya untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan daerah tersebut. Diungkapkannya, pelaksanaan vaksinasi  yang juga diikuti perwakilan masyarakat dari tiap banjar tersebut berjalan dengan lancar.

“Saya ingin melihat proses berjalannya vaksinasi yang telah diberikan kepada para pelayan publik, kemudian juga tokoh-tokoh agama, dan juga sebagian di lingkungan masyarakat, jadi dari setiap banjar, dari 13 banjar yang ada ditunjuk 50 orang. Proses (vaksinasi massal) pada siang hari ini berjalan dengan baik, berjalan lancar,” ungkapnya.

Dalam keterangan persnya, Kepala Negara juga mengatakan, di Pulau Dewata terdapat tiga zona hijau yang dipersiapkan untuk dibuka penuh untuk para wisatawan.

“Saya lihat di Provinsi Bali ini kita ingin konsentrasi di tiga zona hijau yang telah ditetapkan, yaitu di Ubud, kemudian di Sanur, yang ketiga di Nusa Dua. Kita harapkan ini menjadi sebuah kawasan hijau (zona hijau) yang nantinya bisa kita buka penuh untuk para turis sehingga mereka merasa aman dan nyaman tinggal di Bali,” ujarnya.

Kepala Negara berharap dengan dibukanya tiga wilayah zona hijau tersebut sektor pariwisata di provinsi ini dapat bangkit kembali.

“Kita harapkan dengan kita fokus di tiga zona ini, kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai, dan akan kita evaluasi setiap minggu bagaimana perkembangan yang ada di kawasan-kawasan ini dan pada umumnya di Provinsi Bali,” pungkasnya.

Tak hanya Kabupaten Gianyar, pelaksanaan vaksinasi massal juga dilakukan serentak di 7 kabupaten dan 1 kota lainnya di Bali, yakni Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar. Dari Puri Saren Agung, Presiden Jokowi berdialog dengan para Bupati dan Wali Kota yang terhubung secara virtual, terkait dengan penanganan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing.

Kepada para kepala daerah tersebut, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras pemerintah daerah untuk turut serta menyukseskan program vaksinasi massal dari pemerintah. Presiden juga mengingatkan agar pemimpin daerah tidak lengah dan tetap mengarahkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan untuk menjaga keamanan masyarakat setempat.

“Yang penting tetap selalu menjaga protokol kesehatan secara ketat sehingga betul-betul nanti laju penyebaran COVID-19 ini bisa berkurang di Provinsi Bali,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan tiga wilayah sebagai zona hijau COVID-19, yaitu Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung.

Penetapan zona tersebut dimaksudkan untuk membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal itu sekaligus merupakan prakondisi dari tahapan-tahapan yang nantinya akan ditempuh untuk kembali membuka sektor pariwisata apabila situasi pandemi telah terkendali. (*)

Kompetisi Inovasi Penanganan Sampah Plastik EPPIC se-Asean Akan Digelar di Mandalika

Redaksi    Selasa, Maret 16, 2021    Comment   

Kompetisi Inovasi Penanganan Sampah Plastik EPPIC se-Asean Akan Digelar di Mandalika

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si.

BorneoTribun Mataram, NTB - Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dari 16 kementerian lembaga bersama UNDP dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Norwegia dan Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) akan menyelenggarakan kompetisi Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II di Indonesia dan Filipina.

Kabar baiknya, momentum penyelanggaraan kompetisi EPPIC fase II di Indonesia yang rencananya akan dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah Provinsi NTB ini sejalan dengan program zero yang sedang gencar dilaksanakan Pemprov NTB.

Hal tersebut diketahui dalam soft Launching Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II - Indonesia dan Talkshow "Ide 72 Ribu Dollar untuk Memerangi Sampah Plastik" yang diikuti Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si., melalui virtual di ruang kerjanya, Selasa (16/3).

EPPIC sendiri merupakan sebuah kompetisi ditingkat Asia Tenggara yang bertujuan untuk menjaring inovasi penanganan sampah plastik di laut yang mengajak para inovator untuk membagikan ide-ide cemerlangnya menangani polusi plastik, juga memberikan kesempatan bagi para inovator untuk menerima pendanaan awal dan pelatihan inkubasi untuk membantu mereka memaksimalkan keberhasilan inovasinya.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, pemerintah Provinsi NTB juga sedang giat-giatnya mewujudkan program unggulan yaitu Zero Waste atau menerapkan pola hidup sehat dan bersih yang secara garis besar selaras dengan kompetisi EPPIC tersebut.

Diakui Gubernur, ternyata program itu gampang diucapkan tapi implementasinya tidak sederhana. Bahkan berbagai kelompok kecil masyarakat yang telah memilah sampah hingga inisiatif menghadirkan bank sampah diberbagai lokasi di NTB, hingga saat ini diakui Gubernur dampaknya tidak cukup memberikan hasil yang efektif.

"Oleh karena itu, dengan bantuan dari pihak penyelenggara kami sangat membutuhkan sebuah perusahaan atau teknologi yang serius mengolah sampah plastik ditempat kami sendiri. Sehingga pengelolaan sampah plastik segera diwujudkan guna menunjang keasrian dan kebersihan Mandalika sebagai kawasan superpriority," ungkap Gubernur. 

Sebagai destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan oleh pemerintah saat ini, serta dengan akan diselenggarakannya event MotoGP pada akhir tahun 2021, yang kemungkinan dihadiri ratusan ribu penonton dari seluruh penjuru dunia, menurut Gubernur, dengan jumlah itu otomatis rentan juga terhadap jumlah sampah plastik yang akan mencemari kawasan, baik di darat maupun lautnya. 

"Untuk itu, dengan diselenggarannya kompetisi EPPIC ditempat kami diharapkan lahirnya inovasi pengolahan sampah plastik yang hebat. Sehingga perusahaan yang punya teknologi pengolahan sampah mau hadir ditempat kami. Kalau butuh tanah dan infrastrukturnya kami akan siapkan. Kalau pengolahan sampah plastik bisa dilakukan di NTB otomatis memberikan motivasi bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia," sebut Gubernur.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves, Nani Hendiarti, mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi hasil laut yang melimpah. Namun dibalik potensi tersebut, ekosistem laut Indonesia memiliki tingkat kerentangan terhadap pencemaran sampah plastik yang berbahaya jika tidak ditangani dengan aksi nyata maupun inovasi-inovasi cemerlang dari semua pihak.

"Kompetisi ini merupakan bukti nyata keterlibatan negara-negara di Asean dalam menangani sampah plastik di laut. Sehingga diharapkan mampu menangani dan meminimalisir pencemaran sampah di laut," ungkapnya saat melauncing Launching acara EPPIC Fase II - Indonesia ini.

Ia berharap, dengan adanya kompetisi ini mampu melahirkan inovator-inovator masyarakat dan pemuda untuk menangani sampah plastik dengan toknologi yang berkembang saat ini. Sebab, kompetisi ini merupakan salah satu kunci utama untuk mengatasi masalah utama plastik.

Oleh: Adbravo

Gubernur NTB Menerima Kunjungan Pemerintah Rusia

Redaksi    Senin, Maret 15, 2021    Comment   

Gubernur NTB Menerima Kunjungan Pemerintah Rusia

Gubernur NTB Menerima Kunjungan Pemerintah Rusia.

BorneoTribun Mataram, NTB - Kunjungan resmi Trade Representative  of The Russian Federation in The Republic of Indonesia, Sergei Rossomakhov atas nama pemerintah Rusia dalam rangka peluang investasi dan potensi yang dimiliki oleh NTB. Ditemui langsung oleh Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, pemerintah provinsi siap membantu keinginan Rusia untuk menjalin kerjasama dan peluang investasi.

“Pemerintah daerah NTB dan saya siap melakukan yang terbaik untuk membantu pemerintah Rusia”, tegas Gubernur di ruang kerja kantor Gubernur, Senin (15/03). 

Dikatakan Gubernur, potensi yang dimiliki oleh NTB sangat beragam. Beberapa peluang tersebut seperti dikatakan Gubernur terbuka lebar untuk menerima investasi dari Rusia. Hal pertama yang disinggung Gubernur adalah pengiriman mahasiswa ke Rusia. 

Saat ini, telah ada empat mahasiswa NTB yang sedang menempuh pendidikan mulai dari teknologi sampai ekonomi. Pemprov berharap, pemerintah Rusia memiliki program serupa dengan kuota khusus untuk anak muda NTB.

Sergei Rossomakhov menjelaskan, saat ini pemerintah Rusia melalui kedutaan besar Jakarta membuka 60 beasiswa dengan beragam jurusan pada tahun ini melalui Student exchange melalui Culture Center kedutaan Rusia. Ia mengapresiasi program 1000 Cendekia dan memuji mahasiswa asal NTB yang sedang berada di Rusia.

“Saya pernah bertemu dengan penerima beasiswa asal NTB dan mereka adalah pembelajar yang baik dan cepat beradaptasi”, ujar Sergei. 

Ia mengakui, sebagai daerah yang sedang berkembang, pihaknya melihat banyak peluang kerjasama yang dapat ditindaklanjuti. Selain itu, Sergei yang didampingi Andrey Mogilevtsev, Counselor of the Russian Embassy dan Maria Mitsura, Senior Expert Trade Representative  of The Russian Federation in The Republic of Indonesia banyak bertanya tentang prospek pengembangan infrastruktur, pemabngkit energi dan industry yang dapat dikembangkan di NTB. 

Begitupula dengan pariwisata yang kini sedang menggeber pembangunan sirkuit Mandalika untuk perhelatan MotoGP. 

Beberapa potensi itu seperti pembangunan jalan pendukung dan infrastruktur lain di destinasi wisata seperti skylift Rinjani dan pengembangan Tambora.

Begitupula dengan pengembangan sumber energi terbarukan, Gubernur Zul mengatakan daerah Sumbawa masih terbuka lebar untuk investasi tersebut. 

Maria Mitsura juga menyebut pihaknya juga menawarkan kerjasama promosi pariwisata di 85 daerah pecahan Rusia melalui Festival of Indonesia yang digelar tahunan di Rusia. 

“Intinya kami masih mencari peluang untuk ikut mengembangkan NTB termasuk rencana pengembangan kawasan utara dengan Bandar Kayangan maupun sektor lain yang berpeluang untuk digarap”, jelas Maria. 

Bahkan Andrey Mogilevtsev yang pernah berkunjung ke Rinjani dan Tambora mengatakan, sebagai destinasi wisata berkelas dunia dengan kaldera bersejarahnya, Tambora belum banyak dikenal oleh dunia. Oleh karena itu, selain mecari peluang investasi, pemerintah Rusia juga siap membantu promosi pariwisata NTB.

Oleh: Adbravo

Tahun 2021 Pemerintah Siapkan Bantuan Rp33,1 Triliun di Sektor Perumahan

Redaksi    Jumat, Maret 12, 2021    Comment   

Tahun 2021 Pemerintah Siapkan Bantuan Rp33,1 Triliun di Sektor Perumahan

Sumber: pu.go.id

BorneoTribun Jakarta - Tahun 2021 Pemerintah mempersiapkan bantuan hingga Rp33,1 triliun di sektor perumahan. Hal ini dikarenakan sektor perumahan memiliki efek multiplier yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya.

Sementara, sektor perumahan menjadi bidang prioritas pemerintah untuk segera dipulihkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan perhatian pada sektor perumahan dalam berbagai bentuk dengan total alokasi anggaran APBN Rp33,1 triliun untuk tahun 2021.

“Bantuan pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan atau BP2BT serta belanja anggaran APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rumah, subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk yang berpendapatan rendah. APBN juga menggunakan instrumen transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik untuk pembangunan rumah secara swadaya. APBN juga memberikan dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,” ungkap Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (10/03/2021).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai Special Mission Vehicle Kemenkeu di bidang perumahan dengan memberikan penyertaan modal negara.

Menkeu menyebut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit kepemilikan properti hanya tumbuh 2,8 persen. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir yang selalu tumbuh di atas 10 persen.

Untuk itu, guna meningkatkan minat pembelian perumahan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2021.

PPN yang akan ditanggung pemerintah diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021. PPN akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah untuk penyerahan dengan harga jual maksimal Rp2 miliar, sedangkan untuk harga jual rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar diberikan diskon PPN 50 persen ditanggung pemerintah.

Oeh: Humas Setkab

Pemkot dan Kejari Mataram Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Redaksi    Rabu, Maret 10, 2021    Comment   

Pemkot dan Kejari Mataram Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pemkot dan Kejari Mataram Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BorneoTribun Mataram, NTB - Pemerintah Kota Mataram dan Kejaksaan Negeri Mataram mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Penanda tanganan kerja sama di lakukan di ruang kenari Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (10/3/2021). 

Penandatanganan di lakukan pihak Kejaksaan oleh Kepala Kejari Mataram Drs. Yusuf SH, serta dari pihak Pemkot oleh Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana yang didampingi Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, Sekda Kota Mataram H. Effendy Eko Saswito, jajaran Asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Camat se - Kota Mataram. 

Dalam sambutannya Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan  kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sudah berlangsung tahun 2020 yang lalu. 

Di jelaskan Wali Kota dalam

implementasinya kerja sama ini merupakan kerja sama yang sangat penting dalam upaya kita menyelamatkan kekayaan negara serta menjaga kewibawaan pemerintah dalam menegakkan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. 

"Kami menyampaikan apresiasi ke Kejari Mataram, semoga di tahun 2021 ini akan terus mengawal Pemerintah dalam urusan yang berkaitan kontrak hukum perdata terutama dengan pihak ketiga, "ujar Mohan. 

Dalam kesempatan tersebut Mohan juga mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara untuk bertanggungjawab secara etika dan moral dalam penyelenggraan Pemerintahan. 

Hal ini sekaligus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran ASN Pemkot Mataram agar bekerja secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati dengan menaati aturan yang berlaku untuk melayani masyarakat. 

Sementara itu Ketua Kejaksaan Negeri Mataram Drs.Yusuf, SH menyampaikan kerja sama ini dalam rangka sinergitas antara Pemkot dengan Kejari sebagai bentuk pendampingan dan pengawalan penyelenggaran pemerintahan khususnya dalam Hukum Perdata.

"Oleh karena itu, apabila ada permasalahan hukum perdata yang di hadapi Pemerintah Kota Mataram kami siap mendampingi dan mengawal" Ujar Yusuf. 

Di akhir sambutannya Yusuf menegaskan  pendampingan ini dikhususkan untuk ranah hukum perdata, apabila menyangkut hukum pidana akan di selesaikan oleh pihak terkait.

Oleh: Adbravo

Satpol PP dan Satlinmas Perlu Menjaga Kepuasan Publik

Redaksi    Kamis, Maret 04, 2021    Comment   

Satpol PP dan Satlinmas Perlu Menjaga Kepuasan Publik

Satpol PP dan Satlinmas Perlu Menjaga Kepuasan Publik.

BorneoTribun Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, di negara demokrasi seperti Indonesia legitimasi dan dukungan publik menjadi kunci dari keberadaan suatu organisasi, baik pamerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, paradigma ini harus dioperasionalisasikan dalam tindakan Satpol PP dan Satlinmas di lapangan, yang lebih berorientasi pada menjaga kepuasaan publik.

“Makanya survei-survei banyak tentang kepuasan publik, itulah salah satu indikator atas publik merestui legitimasi memberikan dukungan kepada institusi pemerintah maupun non-pemerintah,” kata Mendagri saat menghadiri syukuran HUT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-71 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-59, di Hotel Arya Dhuta, Rabu (3/3/2021).

Meski perlu mendapat dukungan dari publik, lanjut Mendagri, bukan berarti Satpol PP dan Satlinmas melakukan pembiaran terhadap masyarakat yang melanggar peraturan. Sebab, pelanggaran hukum, kata Mendagri, dapat merugikan masyarakat lainnya. Untuk itu, Satpol PP dan Satlinmas perlu melakukan intropeksi terhadap kinerja yang sudah dilakukan.

Mendagri mengatakan, usia Satpol PP dan Satlinmas yang saat ini diperingati menandakan bahwa kedua organisasi itu berada pada usia yang matang. Menurutnya, tidak banyak organisasi yang mampu bertahan dalam waktu yang lama. Banyak instansi di dalam negeri maupun luar negeri yang justru dibubarkan karena dianggap sebagai beban negara.

Mendagri menjelaskan, kemampuan bertahan lama itu didapatkan karena keberadaannya dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, bertahannya suatu organisasi juga karena kinerjanya yang diakui. Kendati demikian, Mendagri menekankan, baik Satpol PP maupun Satlinmas jangan sampai terlena. Sehingga, pemerintah maupun masyarakat perlu terus diyakinkan bahwa keberadaan Satpol PP dan Satlinmas itu penting.

Oleh: Liber

Pejabat Publik dan ASN Harus Menjadi “Humas” Untuk Menyampaikan Informasi

Redaksi    Senin, Maret 01, 2021    Comment   

Pejabat Publik dan ASN Harus Menjadi “Humas” Untuk Menyampaikan Informasi

Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik.

Borneo Tribun Mataram, NTB - Keterbukaan informasi di era transformasi digital sangat diperlukan bagi badan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena hal itu merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. 

Sehingga peran pejabat publik ataupun ASN sangat penting, dalam mengkomunikasikan dan menyampikan informasi tentang program unggulan dan strategis yang dimiliki pemerintah daerah, agar tidak membias dan dapat menjadi konsumsi publik.

“Diera digital Teknologi Informasi (IT) yang begitu pesat, bila informasi  tidak dapat dikelola,  dikomunikasikan dengan baik serta tidak dapat diklarifikasi dan pelurusan informasi, maka akan beredar liar, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah opini publik,”kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH.,  mewakili Sekda Provinsi NTB,  saat Membuka Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik, Senin, 1 Maret 2021 di Aula Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB.

Oleh sebab itu, menurut mantan Kabag Humaspro Kabupaten Bima ini,  bahwa setiap jabatan Kepala OPD atau pejabat publik melekat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk itu, pembinaan atau diklat dasar ASN dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai humas dirinya dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat sangat penting dan diperlukan. 

Mengingat esensi UU KIP No. 14, fungsi kehumasan melekat pada diri ASN dan pejabat publik. Kalau pejabat publik ini memiliki wawasan yang luas dan punya tanggungjawab, untuk menjadi PPID. Inilah letak keterbukaan publik. 

Diakuinya, memang untuk membenahi ini, banyak hal yang harus dilakukan pelurusan dalam pemahaman tentang tugas dan fungsi dalam keterbukaan informasi publik. Agar tidak timbul informasi yang sesat ditengah masyarakat.  "Sinergi dan kolaborasi antar badan publik, ini penting dan harus terus dijaga," tegasnya.

Kemudian, Mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB juga menyinggung cara menyajikan informasi yang tepat dan menyentuh pada pesan utama yang perlu diketahui publik. Seringkali badan publik menyampaikan informasi yang tidak menyentuh substansi informasi. Ketrampilan untuk mengkomunikasikan inilah yang harus dilatih kepada ASN dan badan publik. Baik itu pada setiap pelatihan, diklat serta bimbingan teknis.

Dari hasil monitoring dan evaluasi (KI) terhadap badan publik OPD di NTB, dikatakan Gede, itu memang ada beberapa OPD yang sangat strategis tapi informasi publiknya tidak berisi. Padahal ada program-program yang mendasar untuk kepentingan publik.

Lebih jauh dijelaskan pula, bahwa Informasi di era ini sudah menjadi kebutuhan dasar. Karena dengan informasi semua orang bisa berbuat dan melakukan apa saja. Misalnya, seperti investasi, tanpa di dukung informasi dan data yang valid maka akan menimbulkan mismanajemen dalam pengelolaan investasi.

Oleh karena itu, dalam UU no. 14 tentang keterbukaan publik dikatakan bahwa informasi adalah hak publik. Maka dari itu, sebagus apapun program OPD bila cara mengkomunikasikannya salah, program tersebut tidak akan mampu memenuhi target yang maksimal dan mendapat dukungan publik. "Kita memiliki 68 program unggulan, tapi yang terdengar cuma beberapa program saja," ucapnya.

Tata kelola dan komunikasi harus dapat mengakomodir keinginan publik. Maka pengelolaan media publikasi seperti memanfaatkan platfon digital untuk informasi dan berbagai program seperti website atau media sosial diera transformasi digital, peran badan publik harus memiliki inovasi dan kreatifitas dalam mengelola komunikasi publik.

“Jadi, perkembangan informasi disatu sisi dapat memberikan manfaat dan mendobrak dan mempercepat kemudaratan, tapi juga disisi lain dapat menjadi bumerang yang memperlambat pembangunan,”tutup Kadis Kominfotik sekaligus Kepala PPID Utama.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, menjelaskan bahwa BPSDMD memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang unsur pendidikan dan pelatihan di lingkup internal OPD dan lingkup Pemrov. NTB

Sehingga, BPSDMD sangat mengharapkan  berkontribusi mengembangkan sumber daya ASN yang ada sejak dini agar dapat memahami UU KIP dan peraturan pelaksanaannya melalui pendidikan dan pelatihan kepada ASN terkait KIP. 

“ASN harus mampu memahami tugas PPID maupun kehumasan, berangkat dari itulah inisiasi pelatihan yang berlangsung 5 hari ini,” kata Wedha Magma Ardhi.

Namun, dijelaskan pula pengembangan SDM ASN perlu dilakukan lebih dulu peningkatan kapasitas Widyaiswara yang keberadaannya di BPSDMD memang bertugas mendidik dan melatih para ASN.

Peningkatan kapasitas Widyaiswara ini penting dilakukan, karena  yang menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter ASN yang baik, transparan, berintegritas dan akuntabel. Kegiatan ini akan diselenggarakan dalam bentuk Diklat Standarisasi PPID Bagi Widyaiswara. 

Pelatihan ini akan menjadi agenda strategis yang akan menguatkan peran Widyaiswara untuk ikut menjadi bagian penting implementasi KIP NTB di level badan publik. “Hal ini juga diharapkan berkontribusi pada terselenggaranya pemerintahan yang baik di Provinsi NTB,”tutupnya.

Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik dilingkup Widyaiswara diikuti oleh 29 peserta, selama 5 hari. Pemateri dalam bimtek ini, akan diisi oleh Kepala PPID utama, anggota Komisioner Komisi Informasi (KI), anggota PPID Utama dan beberapa wartawan senior di NTB.

Oleh: Adbravo