Berita Borneotribun.com: Pemilu 2024 Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan

Selasa, 27 Februari 2024

   Selasa, Februari 27, 2024    Comment   

Siap Amankan Pleno KPU, Polres Sekadau Gelar Apel Gladi Pengamanan Bersama Brimob

Siap Amankan Pleno KPU, Polres Sekadau Gelar Apel Gladi Pengamanan Bersama Brimob
Siap Amankan Pleno KPU, Polres Sekadau Gelar Apel Gladi Pengamanan Bersama Brimob.
SEKADAU - Kapolres Sekadau AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., memimpin apel gladi terkait persiapan pengamanan Pleno hasil Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten. Apel gladi digelar di lokasi pleno yaitu di Gedung Penanjung Island, pada Selasa (27/2/2024) sore.

Apel gladi ini dihadiri Wakapolres Sekadau Kompol Riko Syafutra, S.T., S.I.K., M.H, Kabagops Kompol Samsul Bakri, S.H., M H, Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Kalbar, Kompol Mujiono, S.H., M.H., dan diikuti oleh seluruh personel pengamanan dari Polres Sekadau yang berjumlah 145 personel, serta personel BKO Brimob yang berjumlah 30 personel.

Lokasi pleno Pemilu 2024 di Kabupaten Sekadau telah ditentukan oleh KPU di Gedung Penanjung Island, yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir.

Gedung ini dipilih karena kapasitasnya yang mampu menampung jumlah peserta pleno yang banyak. Menurut perkiraan, pleno akan dilaksanakan besok (28/2) mulai pukul 09.00 pagi sampai selesai.

Untuk kematangan pengamanan, Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama memaparkan sistem pengamanan ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup dengan tiga area atau ring.

Ring satu yaitu pengamanan yang ada di dalam aula atau lokasi sidang, kemudian ring dua yaitu diluar aula tapi masih dalam area sidang, kemudian ring tiga yaitu yang ada di depan mulai dari pengaturan lalu lintas dan lokasi dimana para simpatisan ditampung untuk menonton jalannya sidang. 

"Untuk lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Kabagops untuk dibagi/ploting. Sebelum pelaksanaan kita akan TWG (Tactical Wall Game) dengan para perwira. Beberapa hal yang akan kita antisipasi adalah adanya potensi-potensi gangguan yang bisa menghambat atau mengganggu proses sidang pleno," jelas Kapolres.

"Untuk cara bertindak kita harus selalu berpedoman pada upaya-upaya tindakan kepolisian yang bersifat preemtif, preventif represif ditambah rehabilitatif. Tentunya semua ini diawali dengan deteksi dini dan antisipasi semua potensi kerawanan yang bisa muncul," sambung Kapolres AKBP Nyoman Sudama.

Kapolres berharap seluruh personel bisa bersatu dan bekerjasama dengan baik karena semua harus fokus dalam kegiatan pengamanan, karena satu kejadian bisa merembet atau memberi efek domino kepada kejadian-kejadian yang lain, sehingga sekecil apapun kejadian harus selalu ditangani agar tidak meluas melibatkan massa yang lebih banyak atau aksi-aksi yang berujung anarkis. 

Kapolres juga menjelaskan, untuk kegiatan pleno Kabupaten Sekadau besok, pihak KPU menyediakan live streaming yang bisa diakses melalui internet jadi masyarakat yang tidak ingin hadir di Penanjung Island bisa tetap menyaksikan jalannya pleno dari ponsel masing-masing dimanapun berada. 

"Namun untuk yang hadir, kita tetap memberikan jaminan keamanan dengan sasaran orang, barang, tempat dan kegiatan. Kita pastikan betul bahwa tindakan yang kita lakukan adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku," tutup Kapolres mengakhiri apel gladi pengamanan.
   Selasa, Februari 27, 2024    Comment   

Endus Kecurangan Pemilu, Golkar Ketapang Laporkan PPK Kendawangan

Endus Kecurangan Pemilu, Golkar Ketapang Laporkan PPK Kendawangan
Endus Kecurangan Pemilu, Golkar Ketapang Laporkan PPK Kendawangan.
KETAPANG - DPD Partai Golkar Ketapang mengendus kecurangan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Kendawangan. Kecurangan itu terjadi pada hasil suara tingkat DPR RI.

Ketua DPD Partai Golkar Ketapang M Febriadi mengungkapkan, ada dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemilih Kecamatan (PPK). Pihaknya sudah membuat laporan keberatan atas hasil pleno tingkat kecamatan tersebut. 

"Kami sudah melapor ke Bawaslu Ketapang per hari ini karena terindikasi ada pengelembungan suara dari hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kendawangan atau D-hasil. Dan ini menjadi bahan kami untuk mengikuti Pleno di kabupaten," kata Febri kepada wartawan di media center Bawaslu Ketapang, Selasa (27/2/2024).

Febri mengatakan, hampir semua Tempat Pemungutan Suara atau TPS terjadi penambahan jumlah hasil hitungan tersebut.  

Menurut dia, kejadian ini sudah masuk katagori Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) dan berpotensi tindakan pidana Pemilu. 

"Pengelembungan suara ini terjadi di beberapa TPS dan itu dilakukan secara masif," ujarnya. 

Ketua DPRD Ketapang itu merincikan, terdapat dua katagori kecurangan yang disangkakan pelakunya oknum PPK yaitu, suara partai Golkar berkurang ditambahkan ke partai lain dan suara partai lain hilang masuk ke partai tertentu. 

"Kecurangan itu ada dua jenis, pertama untuk suara partai golkar berkurang dan bertambah ke Partai lain. Yang ke dua, Partai lain menambahkan suara namun untuk yang ini belum kita cek dari mana saja suara tersebut. Apakah dari suara partai golkar atau partai partai lainnya," sebut dia. 

Febriadi menegaskan, persoalan ini dipandang serius sehingga pihaknya juga melaporkan kejadian ini kepada time hukum terpadu pemilu atau Gakkumdu..

"Kita juga akan melaporkan ke Polres Ketapang. Bahwasan nya patut diduga ada Oknum PPK kendawangan itu merubah rekapitulasi C-hasil yang ditingkat TPS dan menambahkan ke D-hasil," tegas Febri. 

Ketua Bawaslu Ketapang, Moh Dofir membenarkan pelaporan tersebut, pihak nya akan melakukan kajian terhadap laporan yang disampaikan oleh DPD Partai Golkar Kerapang.

"Untuk pelaporan DPD Golkar terkait hasil rekapitulasi perhitungan yang ada kecamatan kendawangan, terkait pelaporan tersebut tentu kami akan melakukan kajian kajian sesuai dengan mekanisme tatacara yang sesuai dengan undang undang,"kata Dofri. 

Penulis: Muzahidin

Rabu, 21 Februari 2024

   Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

Putri Sulung Bupati Ketapang Berpeluang Jadi Ketua DPRD

Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu
Maria Raisa Sofia Rantan SH, calon ketua DPRD Ketapang tahun 2024 -2029. (Borneotribun/Muz)
KETAPANG - Proses perhitungan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang hasil pemilu 2024 masih berjalan. Kendati begitu, sudah dapat diprediksi partai dan caleg mana saja di perkirakan lolos ke parlemen daerah. 

Partai Golkar berdasarkan hitungan cepat (quick count) masih jadi raja di Ketapang dengan perolehan 9 kursi. Dalam aturanya, ketua DPRD bakal dipimpin oleh partai pemenang pemilu atau partai suara terbanyak sehingga Golkar berhak menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD. 

Satu nama yang moncer di Partai Golkar adalah Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu. 

Putri sulung bupati Ketapang Martin Rantan itu memperoleh suara tertinggi dari partai Golkar bahkan terbanyak dari seluruh caleg-caleg lain dari seluruh partai konstestan pemilu yang lolos jadi dewan. 

Suara pribadi Sasa berdasarkan hitungan tim pemenanganya diprediksi sebanyak 5 ribu lebih, jauh memuncaki suara-suara caleg lain di partai berlambang pohon beringin tersebut. 

Sehingga wajar, Sasa diunggulkan jadi ketua DPRD Ketapang, penerus kepemimpinan ketua DPRD saat ini, M Febriadi. 

Meski berusia muda, tetapi Sasa didik dari lingkungan yang baik, kental politik dan kepemimpinan bagus yang berasal dari ayahandanya.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, Maria Raisa tidak mengecewakan, wanita muda generasi Gen-Z ini mengondol sarjana strata satu (S1) dari bidang hukum. 

Sasa aktif berorganisasi dan memiliki jaringan maupun pergaulan yang luas terutama di kalangan anak muda di Ketapang. 

Sementara itu, dari data sementara pemilihan anggota DPRD Ketapang, Golkar 9 kursi, disusul Gerindra 8, PDIP 8, Nasdem 8, berikutnya Demokrat dan Nasdem sebanyak 5 kursi kemudian PAN, PKS dan PKB masing-masing  2 kursi dan terakhir adalah pertai PPP yakni 1 kursi.  

Sementara komposisi pimpinan DPRD Ketapang memiliki satu ketua dan tiga wakil ketua. Untuk posisi wakil ketua sementara masuk dari partai PDIP dan Gerindra, sisa satu diperebutkan Nasdem dengan Demokrat.

Penulis: Muzahidin
   Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.
JAKARTA - Akhirnya Ketua “Partai NasDem” Bpk “SURYA PALOH” Menyadari, Bhw Mengusung”ANIES” Menjadi Capres Di Pemilu’2024 Merupakan Suatu “Kesalahan” Dan “Kebodohan”. 

Tenang Pak Masih Ada Kesempatan Di Thn 2029, Usung Lagi Calon Yg Populer Dan Berbobot. 

COBA ITU YG DUKUNG ANIES MAU KOMEN APA SETELAH MELIHAT VIDEO INI. Bosnya Anies Saja Bpk Surya Paloh Yg Mengusungnya Jadi Capres Menyesal. 

Bagaimana Menurut Anda….???, Masih Pantaskah Anies Menjadi Pemimpin NKRI Ini. 

Hny Org Yg Tdk Waras Yg Memilih Anies, Apalagi Stlh Tahu Bnyk Kejelekan, Dan Kebusukannya. Wassalam.”

Sebuah postingan di media sosial Facebook menyebar luas dengan klaim bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah mengakui kesalahan besar dan kebodohan dari keputusan partainya dalam mengusung Anies Baswedan. 

Dalam postingan tersebut, terdapat cuplikan pidato Surya Paloh yang menyampaikan, "betapa bodohnya NasDem menempatkan Calon Presiden yang tidak populer yang dianggap bertentangan dengan komitmen kebangsaan."
[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut ternyata menyesatkan. Dalam video lengkap pidato Surya Paloh yang tersedia di kanal YouTube MetroTV, terlihat bahwa Surya Paloh sebenarnya sedang mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh partai NasDem setelah keputusan untuk mendukung Anies Baswedan.

Dalam potongan yang dipergunakan dalam postingan tersebut, Surya Paloh sebenarnya hanya mengutip pernyataan dari pihak lain, dan tidak secara eksplisit mengakui bahwa mendukung Anies adalah sebuah kesalahan atau kebodohan.

KESIMPULAN
Oleh karena itu, klaim bahwa Surya Paloh menyesal mendukung Anies dan menganggapnya sebagai sebuah kebodohan adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan.

RUJUKAN




Minggu, 18 Februari 2024

   Minggu, Februari 18, 2024    Comment   

Paguyuban Jawa Kalbar Apresiasi Kinerja Penyelengara Dan Polda Kalbar Pasca Pemungutan Suara Serta Menghimbau Sabar Dalam Masa Rekapitulasi

Sekretaris Umum Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB) Edi Suhairul.
PONTIANAK - Pasca pelaksanaan pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada (14/2) lalu, Sekretaris Umum Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB) Edi Suhairul mengajak semua pihak menahan diri sambil menunggu keputusan resmi dari KPU terkait hasil Pilpres 2024. Dia mengatakan jangan sampai ada sikap-sikap yang menambah masalah baru.

Selain itu, Edi Suhairul juga menyampaikan Apresiasi atas kinerja Pnyelengara Pemilu serta apparat keamanan, baik TNI dan Polri yang telah dapat menyelenggarakan Pemilu yang aman dan damai serta berjalan lancer.

"Saudaraku untuk Kalimantan Barat proses Pemungutan Suara pilpres sudah berlangsung. Sambil menunggu keputusan dari KPU, sebaiknya kita sama-sama menahan diri. Jangan sampai ada sikap-sikap yang bisa menambah masalah baru. Semua pihak, kita ini satu keluarga besar di negeri ini," kata Edi Suhairul dalam videonya Sabtu (17/2/2024).

"Kita jalani proses negeri ini menjadi lebih baik dengan cara-cara yang harus penuh kesabaran. Pasti tidak mudah mengharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar baik dan maju" Tambah Edi

Edi Suhairul dalam kesempatan yang sama juga turut mengapresiasi Kinerja dari Aparat Keamanan khususnya dari pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

"Saya mewakili Paguyuban Jawa yang dikalimantan Barat ini Mengapresiasi Kinerja Aparat Keamanan Khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang sudah jauh hari mengamankan Proses pengamanan Pemilu dari tahun 2023 hingga saat ini, tanpa mengenal lelah terus memberikan Rasa aman bagi Masyarakat Kalimantan Barat" Sambung Edi Suhairul

Edi Suhairul juga mengajak semua pihak selalu berbuat kebaikan. Dia mengajak kepada seluruh masyarakat Kalbar untuk tetap besabar dan tidak mudah teprovokasi oleh kabar yang tidak bisa dibenarkan.

"Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk tetap besabar menunggu hasil dalam tahapan Rekapitulasi Suara yang nantinya diumumkan dari KPU, dan jangan mudah teprovokasi oleh berita yang tidak bisa dibenarkan, mari kita besabar dan kita dukung panitia penyelenggara Pemilu dan Aparat Keamanan TNI-Polri" Tutup Edi Suhairul

Sabtu, 17 Februari 2024

   Sabtu, Februari 17, 2024    Comment   

Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
JAKARTA - Keberadaan narasi yang mengklaim bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden telah menjadi perbincangan di berbagai media sosial. 

Narasi tersebut menyebutkan bahwa dengan hak pakai tanah, jemaah haji akan terbebas dari biaya akomodasi, penginapan, makan, visa, dan sebagainya, sehingga ongkos naik haji (ONH) hanya sebesar Rp 10 juta.

Salah satu akun Facebook pada Rabu (14/2/2024) menuliskan narasi yang menyebar luas:

"JANJI RAJA ARAB SAUDI BILA ANIES MENANG
Jangan heran jika Anies menang ONH 10 juta jadi kenyataan, begini penjelasannya: Bila Anies menang dan jadi Presiden RI, Raja Arab Saudi akan memberikan Hak Pakai Tanah untuk didirikan Kampung Haji Indonesia (baca Kawasan Pemukiman berupa Hotel) untuk kegiatan Ibadah Haji dan Umroh."

HASIL CEK FAKTA
Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran terhadap narasi tersebut dan menyimpulkan bahwa narasi tersebut tidak benar atau hoaks. 

Tidak terdapat informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai janji Raja Arab Saudi terkait pemberian hak pakai tanah.

Lebih lanjut, biaya haji untuk warga negara Indonesia (WNI) diatur melalui keputusan presiden dan dibahas bersama DPR. Komisi VIII DPR RI telah menyepakati biaya haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 sebesar Rp 56 juta, sementara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati sebesar Rp 93 juta.

Terkait hal ini, Abdul Wachid, dalam Rapat Panja BPIH dengan Kemenag pada tanggal 27 Oktober 2023, menyatakan bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, dan sebagian akomodasi di Madinah.

Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

KESIMPULAN
Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden dapat disimpulkan sebagai hoaks. 

Tidak ada bukti atau informasi resmi yang mendukung klaim tersebut, dan biaya haji untuk tahun 2024 telah ditetapkan melalui proses resmi oleh pemerintah Indonesia.

RUJUKAN











   Sabtu, Februari 17, 2024    Comment   

Tim Keslap Polda Kalbar Jaga Kesehatan Petugas Pemilu 2024

Tim Keslap Polda Kalbar Jaga Kesehatan Petugas Pemilu 2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Tim Kesehatan Lapangan (Tim Keslap) dari Biddokkes Polda Kalimantan Barat telah diterjunkan sejak hari Rabu (14/02/2024) hingga saat ini, Sabtu (17/02/2024), untuk memastikan kondisi kesehatan yang baik bagi personel pengamanan dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama proses pemilihan umum berlangsung.

Kabiddokkes Polda Kalbar, Kombespol dr. Dafianto Arief, mengungkapkan bahwa tujuan dari penugasan ini adalah untuk mengantisipasi potensi masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada petugas pengamanan TPS dan KPPS sepanjang tahapan pemilu, mulai dari pra-pencoblosan hingga masa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

"Kami mengirimkan 5 tim untuk memberikan pelayanan kesehatan, menggunakan kendaraan R4 atau mobil kesehatan lapangan," ujarnya.
Tim Keslap Polda Kalbar Jaga Kesehatan Petugas Pemilu 2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Dr. Dafianto menekankan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap pengalaman pemilu sebelumnya di mana banyak petugas polri dan anggota KPPS mengalami penurunan kesehatan yang serius, bahkan ada yang meninggal dunia.

"Langkah ini sebagai langkah pencegahan agar tidak ada petugas TNI-Polri maupun Panitia Pemilu yang mengalami penurunan kesehatan tanpa penanganan yang memadai," tegasnya.

Selain itu, dr. Dafianto juga menegaskan bahwa sejak dimulainya Operasi Mantap Brata Kapuas 2023/2024 atas perintah Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, seluruh personel yang terlibat dalam operasi telah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Meskipun pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sebelumnya, kami akan terus memeriksa kondisi kesehatan mereka selama bertugas di lapangan. Kami juga akan memberikan tambahan vitamin untuk meningkatkan stamina mereka, memeriksa tekanan darah, serta memeriksa adanya gejala penyakit. Jika diperlukan, evakuasi akan dilakukan segera," jelasnya.

Dr. Dafianto juga mengimbau kepada seluruh personel pengamanan dan anggota panitia pemilu untuk menjaga pola makan yang sehat dan meningkatkan asupan air putih.

"Karena para petugas harus bekerja siang dan malam, penting bagi mereka untuk mengonsumsi tambahan multivitamin sebagai penunjang stamina. Jika ada gejala tidak enak badan, segera laporkan kepada kami melalui radio HT yang ditujukan ke posko Operasi Mantap Brata Kapuas 2024 agar segera ditangani," pungkasnya.

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno