Berita Borneotribun.com: Ria Norsan Hari ini

Tampilkan postingan dengan label Ria Norsan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 05 Oktober 2022

Redaksi Rabu, Oktober 05, 2022 Comment

Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan Pemprov Kalbar Tahun 2023

Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan Pemprov Kalbar Tahun 2023. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak, Kalbar -- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2023, di Aula Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin (3/10/2022).

Dalam rapat paripurna itu, delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar secara umumnya, menyorot tentang infrastruktur di Provinsi Kalbar terutama jalan provinsi masih di kategorikan kondisi jalan belum mantap.

Selain itu juga pengadaan barang dan jasa. Para fraksi-fraksi menilai masih menilai lambatnya pihak Pemerintah Provinsi Kalbar, serta peningkatan pelayanan publik menurut pihak legislatif tidak adanya peningkatan.

“Kami dari fraksi PDI Perjuangan menyoroti Infrastruktur di tahun 2023 harus kondisi mantap dan pengadaan barang dan jasa dari pihak pemerintah provinsi masih terlambat,” ungkap juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Drs. Yoseph Alexander saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Senada dengan Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara fraksi Partai Golkar Erry Iriansyah S.T., M.H., hal infrastruktur menjadi salah satu sorotan bagi fraksi Partai Golkar untuk diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. dan harus mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya guna pemerataan pembangunan di setiap daerah yang ada di Kalbar.

“Kami mengingatkan Provinsi Kalbar untuk melakukan pemerataan pembangunan yang masih belum tersentuh dan Pemda harus mencari pendapatan - pendapatan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalbar,” ujar juru bicara Fraksi Partai Golkar Erry Iriansyah S.T., M.H.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar mengungkapkan bahwa di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalbar akan memprioritaskan pada bidang infrastruktur dengan nilai kisaran ratusan miliar.

“Tahun 2023 kita (Pemerintah Provinsi Kalbar) akan memprioritaskan ke infrastruktur, kita perkirakan kisaran sekitar Rp 800 Miliar - Rp 1 Triliun akan kita upayakan. Target kita pada 2023 nanti jalan mantap bisa mencapai 80% itu,” ungkap H. Ria Norsan dalam pidatonya.

Tak hanya infrastruktur saja, Wagub Kalbar menambahkan bahwa untuk di sektor pendidikan dan kesehatan bagi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dalam pelayanan publik tersebut juga diprioritaskan dan berencana membangun sekolah bagi daerah yang memerlukan.

“Untuk Pendidikan dan Kesehatan juga menjadi fokus kita, kita akan bangun sekolah bagi daerah yang terpencil dan jauh dari masyarakat. Seperti di daerah Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang dan daerah lainnya yang belum ada sekolahnya, akan kita bangun,” tegas mantan bupati mempawah dua periode ini. (ian/aws)

Jumat, 30 September 2022

Yakop Jumat, September 30, 2022 Comment

Tiga Poin Penting Arahan Presiden Joko Widodo

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M. M., M. H., bersama Jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar memenuhi Undangan Pertemuan Presiden. (borneoPontianak/Adpim Pemprov Kalbar)

borneoJakarta - Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M. M., M. H., bersama Jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar memenuhi Undangan Pertemuan Presiden berkenaan Pengendalian Inflasi di Daerah, Tindak Lanjut Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dan Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Presiden Joko Widodo, menyoroti soal krisis yang saat ini menjadi isu hangat. Krisis tersebut dimulai dari pangan, energi dan sebagainya.

"Tiap hari kita mendengar mulai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan, dan bahkan ada ribuan orang yang meninggal karena kelaparan. Hal ini sangat mengenaskan."

"Selain itu semua negara juga sedang di posisi sulit saat ini, dan ekonomi global yang susah diprediksi," ujar Presiden Jokowi.

Menindaklanjuti hal tersebut, seusai kegiatan Wagub Kalbar menyampaikan tentang pengendalian Inflasi di daerah, dimana Provinsi Kalbar termasuk 10 Provinsi terbaik dalam pengendalian Inflasi di daerah dengan perolehan DID tertinggi di Indonesia.

"Ini merupakan semangat bagi Provinsi Kalbar untuk lebih meningkatkan usahanya dalam pengendalian inflasi di daerah, serta bisa mengoptimalkan realisasi anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi serta dengan kerjasama antar daerah."

"Ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan", ujar H. Ria Norsan.

Selanjutnya, terkait masalah penggunaan produk dalam negeri, Provinsi Kalbar telah mencapai 30% untuk penggunaan produk dalam negeri, Wagub Kalbar meminta agar seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder di Kalbar maupun di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri.

"Selain itu, arahan langsung Presiden Jokowi kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia untuk bangga dengan menggunakan produk buatan dalam negeri, hal itu menjadi perhatian serius dan telah diinstruksikan setiap organisasi perangkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri."

"Kemudian penurunan angka kemiskinan, kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan, adalah dengan menciptakan lapangan kerja karena dengan pekerjaan tentu masyarakat akan mendapat penghasilan, dan dengan memperoleh penghasilan tentunya masyarakat akan memiliki daya beli serta mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupan dan keperluan lainnya," jelas Mantan Bupati Mempawah Dua Periode ini.

"Banyak faktor yang membuat kemiskinan semakin meningkat, karena itu Pemerintah Prov Kalbar melakukan yang telah dilaksanakan saat ini dengan membagikan BLT kepada masyarakat miskin pada Kabupaten/ Kota seluruh Kalbar, mengurangi ketergantungan penggunaan produk luar negeri, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan pendidikan masyarakat dengan bekerja sama dengan instansi terkait," tutupnya. (yk/Ais)

Rabu, 28 September 2022

Redaksi Rabu, September 28, 2022 Comment

Netralitas Asn Menatap Pemilu 2024

Rapat Koordinasi Bawaslu dan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Seluruh Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.(Borneotribune/Adpim Pemprov Kalbar)

Borneotribune, Pontianak - Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M. M., M. H., mengikuti Rapat Koordinasi Bawaslu dan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Seluruh Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dihadiri Ketua Bawaslu RI Rahmat Bahgjja, S.H., LL.M., di Hotel The Trans Resort Bali, Seminyak pada hari Selasa (27/9/2022).

Bawaslu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk peraturan berkenaan dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN.

Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Mendagri beserta Kepala BKN sebelumnya telah menandatangani kesepakatan dalam melakukan sinkronisasi pencegahan dan penindakan.

Rapat Koordinasi Bawaslu dan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Seluruh Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.(Borneotribune/Adpim Pemprov Kalbar)

"SKB dalam karakteristik hukum bisa disebut hukum materiil dan formil. PKPU adalah interpretasi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan penyelenggara utama, KPU sebagai penyelenggara utama karena pelaksanaan kegiatan adalah KPU."

"Bawaslu sebagai pengawas proses penyelenggara utama. Dengan demikian proses yang baik saat ini menjadi pondasi dasar dalam mewujudkan kedepan pengaturan tentang netralitas ASN."

"Sudah saatnya ASN untuk lebih berhati-hati. ASN harus tahu bagaimana menggunakan medsos, ASN tidak ikut dalam polarisasi pembelahan jika terjadi kompetisi yang ketat pada pilpres mendatang."

"Sosmed mampu membuat eskalasi tinggi, sosmed akan menjadi perhatian Bawaslu baik dalam pelanggaran netralitas ASN, fitnah, hoax hingga black campaign," tegas Ketua Bawaslu RI dalam arahannya.

Pria kelahiran Medan ini juga berharap nantinya akan ada upaya konkrit dalam upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN.

Termasuk dengan adanya, sehingga PKPU akan lebih kuat lagi. Tujuannya tak lain untuk menjaga ASN ke depan agar tidak menyalahgunakan kewenangan hak politiknya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Kalbar menyampaikan bahwa pertemuan bersama Bawaslu RI, Kemendagri dan Kesbangpol RI ini bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam menatap Pemilu tahun 2024, yang sudah diatur berdasarkan Undang - Undang dalam menjaga netralitas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya harap agar bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang, sekalipun dalam hati mendukung salah satu pilihan akan tetapi untuk profesional, serta bijak dalam bermedsos," harap Ria Norsan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dirjen Politik dan Hukum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M. Si, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN Dr. Otok Kuswandaru, S. Sos., M. Si., SIPA, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Dr. Cheka Virgowansyah, S. STP., ME., Staf Ahli Kemenpan RB Dr. Drs. Muhammad Imaduddin SH, M. Si, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Prof. Dr Agus Pramusinto MDA, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Puadi, S. Pd., MM., dan Gubernur Seluruh Indonesia atau Pejabat yang mewakili.

(ian/ais)

Selasa, 27 September 2022

Redaksi Selasa, September 27, 2022 Comment

Kampus Merdeka Tuntut Mahasiswa Lebih Kreatif Dan Inovatif

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H. (BorneoPontianak/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoPontianak, Kalbar - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., membuka kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas OSO Pontianak Tahun Ajaran 2022/2023 di Halaman Kampus Universitas OSO, Senin (26/9/2020).

Dalam sambutannya, Wagub Kalbar mengungkapkan, sebagai seorang mahasiswa baru harus mampu menanamkan tekad sejak dini untuk bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi ini.

"Saya berharap para mahasiswa baru harus mempunyai cita-cita yang tinggi, sehingga menjadi penyemangat dan gairah untuk belajar dengan baik. Lebih kreatif dan inovatif. Asah terus potensi dan bakat yang ada pada setiap diri kalian, salurkan juga dalam suatu wadah Organisasi Kampus, sehingga bisa bersinar dan menyinari lingkungan sekitarnya,” ungkap Ria Norsan di hadapan mahasiswa baru tersebut.

Selain itu Wagub juga meminta Perguruan Tinggi untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global. Pendidikan diharapkan sesuai karakteristik yang ada di Indonesia.

Dimana di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas dalam belajar, semua kegiatan belajar dimaknai secara rakitan, dengan satuan kredit semester, hingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, diluar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran.

“Saat ini SKS diartikan dalam jam kegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa menuntut ilmu, baik secara tatap muka perkuliahan, maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa dan lain-lain."

"Dengan berbagai kegiatan diluar Kampus ini bisa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan riil yang dihadapi masyarakat."

"Kampus Merdeka mendorong mahasiswa untuk belajar sepanjang hayat, menggali minat dan bakat serta meningkatkan keunggulan kompetensi menatap era Revolusi Industri 4.0."

"Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong dari banyak pihak, kompetensi dan kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka,” jelas H. Ria Norsan.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Rektor Universitas OSO Dr. Dede Suratman M.Si., Ketua Yayasan Pendidikan OSO, Prof Dr Chairil Effendy MS, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Purwanto Joko Irianto, S.H., M.H., Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalbar Drs. Alfian M.M., dan seluruh Civitas Akademika Universitas OSO. (aws)

Jumat, 16 September 2022

Redaksi Jumat, September 16, 2022 Comment

Foto Sidak Samsat Sanggau, Wagub Harapkan Pelayanan Yang Baik Bagi Masyarakat

Kumpulan foto saat Wakil Gubernur Kalbar melakukan sidak ke kantor samsat di Kabupaten Sanggau. Ria Norsan berharap pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., berkunjung ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Sanggau - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., berkunjung ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Sanggau dan disambut hangat oleh Kepala Samsat Kabupaten Sanggau, Heri Nurhasbi, beserta jajarannya, Kamis (15/9/2022).

Kantor Samsat Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Kunjungan ini guna memastikan pelayanan administrasi yang baik dan cepat kepada masyarakat pada bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor.

Seorang petugas samsat melakukan pelayanan kepada masyarakat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Selain itu, kantor Samsat ini juga melayani masyarakat untuk membuat SIM A (mobil), SIM C (motor) dan melayani perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M

(libertus/wnd)

Yakop Jumat, September 16, 2022 Comment

Foto Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Sanggau - Berkunjung ke Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kamis (15/9.2022), Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., bersama Wakil Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si., beserta Jajarannya dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai kepada keluarga yang berisiko stunting.

Diiringi dengan rasa bahagia saling membantu saat Wagub serahkan langsung bantuan tersebut berupa beras, susu dan telur. Tak hanya itu, Wagub juga mengedukasi masyarakat dalam hal penanganan stunting. Masyarakat diminta untuk dapat memahami apa itu stunting dan bagaimana cara mencegah stunting.

foto terbaru Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

"Pemerintah mengharapkan agar para orang tua memastikan anaknya diberikan nutrisi atau gizi yang cukup karena gangguan tumbuh kembang anak tersebut biasanya diakibatkan oleh gizi buruk (malnutrisi), infeksi berulang, dan stimulasi atau perawatan psikososial yang tidak memadai pada anak dari 1000 hari pertama sejak pembuahan sampai usia dua tahun", jelas Wagub Kalbar.

galleri Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Selanjutnya, Wagub menekankan kepada ibu hamil untuk selalu menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan.

info Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

berita Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

(wnd)

Redaksi Jumat, September 16, 2022 Comment

Wagub Optimis Tim AKS Mampu Turunkan Angka Stunting Di Sanggau

Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Audit Kasus Stunting (AKS) Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Sanggau - Bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Provinsi Kalbar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Audit Kasus Stunting (AKS) Kabupaten Sanggau di Aula Hotel Grand Narita Sanggau, Kamis (15/9/2022).

Di depan peserta Rakor, Wagub menjelaskan stunting harus menjadi perhatian dan diwaspadai, karena stunting merupakan salah satu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mengakibatkan anak menjadi pendek (tinggi dibawah standar).

“Anak itu stunting atau tidaknya dilihat dari kelahirannya, dari sisi ukuran panjang anak tidak sampai 48 cm, kemudian beratnya tidak sampai 2,5 kg, maka anak itu bisa dikatakan atau dikategorikan stunting. Bahayanya stunting pada anak, tumbuh kembang anak pada fisiknya akan tidak normal dan sangat rentan terkena penyakit,” Jelas Wagub dalam sambutannya.

Berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres tersebut memuat acuan yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan amanah Perpres ini dengan baik.

“Sesuai dengan arahan Presiden RI melalui Perpresnya untuk membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting seluruh Indonesia yang diketuai oleh Wakil Presiden RI selaku Pemerintah Pusat, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi diketuai Wakil Gubernur dan Kab/Kota diketuai Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota,” ungkap Wagub selaku Ketua TP2S Provinsi Kalbar.

Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kabupaten Sanggau, pada tahun 2024 target angka prevalensi penurunan stunting 15,2%. Sedangkan untuk angka prevalensi stunting Kabupaten Sanggau pada saat ini sebesar 26,2%. Diharapkan terus berupaya dalam menurunkan angka tersebut.

“Mudah-mudahan dengan terbentuknya TP2S ini yang diketuai Bapak Wakil Bupati Sanggau, saya yakin Sanggau bisa menurunkan angka stunting di angka 26,2% menjadi 15,2% dengan dibantu oleh ibu TP-PKK beserta seluruh stakeholder untuk bekerjasama dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sanggau,” harap H. Ria Norsan.

Diakhir sambutan Wagub mengatakan tujuan Rakor Audit Kasus Stunting (AKS) merupakan formula dari kebijakan dan strategi yang digunakan sesuai dengan acuan dalam strategi nasional untuk mengatasi masalah stunting.

“Rakor AKS ini untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus stunting terbanyak di daerah Sanggau dan kemudian kita lakukan penelitian disana, kenapa bisa terjadi kasus stunting terbanyak di daerah itu, kita carikan solusi hingga daerah tersebut bebas dari stunting,” tutup Wagub.

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si., selaku Ketua TP2S Kabupaten Sanggau, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., beserta Jajaran dari BKKBN Provinsi Kalbar maupun Kab/Kota, serta Perwakilan dari Forkopimda Kabupaten Sekadau, dan Jajaran dari TP-PKK Kabupaten Sanggau.

(pian/wnd)

Kamis, 15 September 2022

Redaksi Kamis, September 15, 2022 Comment

Walaupun Hujan, Foto Wagub Kalbar Serahkan Bantuan PMT Di Sekadau

Walaupun Hujan menguyur kota Sekadau, Wagub Kalbar Ria Norsan Tetap Turun Langsung serahkan bantuan PMT Di Kabupaten Sekadau.