Berita Borneotribun Hari ini

Berita Utama

Kalbar

Sepakbola

Lifestyle

Minggu, 22 Juni 2025

Miliki Barang Haram, Warga Menterap Ditangkap Di Dusun Lamau

Foto: Tersangka AS

SEKADAU - Satuan Reserse Narkoba Polres Sekadau mengamankan seorang pria berinisial AS (54), warga Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu, lantaran kedapatan memiliki narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan pada Kamis, 12 Juni 2025.

Kasat Resnarkoba Polres Sekadau IPTU Robianto mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Satresnarkoba.

“Pelaku diamankan tanpa perlawanan, sekitar pukul 13.15 WIB di Jalan Sekadau - Rawak, tepatnya di Dusun Lamau, Desa Perongkan, Sekadau Hulu," terang IPTU Robianto dalam keterangannya pada Minggu (22/6/2025).

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi kejadian, petugas menemukan sembilan plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan total berat bruto 9,54 gram. Selain itu, turut diamankan 26 plastik klip kosong, sebungkus rokok, sebuah smartphone, serta satu unit mobil milik pelaku.

Barang bukti dan pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kasus ini masih kami dalami. Pengembangan akan terus dilakukan untuk menelusuri dari mana barang tersebut didapatkan dan apakah ada pihak lain yang terlibat,” jelas IPTU Robianto.

Atas kepemilikan barang haram itu, AS disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

IPTU Robianto menegaskan, pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sekadau.

“Kami mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya,” tandasnya. (**)


Sabtu, 21 Juni 2025

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar
Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar. (ANTARA)
Pontianak - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir mengatakan untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran, telah membentuk tim reaksi cepat serta memperkuat peran daerah, termasuk mendesak percepatan pembangunan shelter migran di perbatasan Kalimantan Barat.

"Berbagai modus baru pengiriman pekerja ilegal yang kian canggih, termasuk penggunaan visa turis yang dikonversi menjadi visa kerja, pemalsuan data, hingga perekrutan melalui media sosial dengan tawaran gaji tinggi. Kita perlu mempercepat pembangunan shelter migran di Perbatasan Kalbar," kata Abdul Kadir di Pontianak, Sabtu.

Ia mencontohkan kasus di Myanmar, di mana sejumlah korban yang sebelumnya adalah pengusaha atau sarjana, dijebak oleh iklan palsu, diculik saat tiba, dan menjadi korban kekerasan selama berbulan-bulan.

"Ini bukan hanya terjadi pada masyarakat desa. Bahkan yang terdidik pun bisa terjebak. Modus TPPO sekarang sudah setara dengan kejahatan narkotika, sangat terorganisir dan bernilai besar. Tapi bedanya, ini menyangkut nyawa," tuturnya.

Abdul Kadir menyampaikan bahwa hampir 95 hingga 97 persen kasus TPPO terjadi pada pekerja migran yang berangkat tanpa melalui jalur resmi. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan edukasi untuk mencegah praktik ini sejak dari tingkat desa.

"Banyak masyarakat kita berangkat secara nonprosedural, tanpa dokumen lengkap, tanpa pelatihan, bahkan hanya bermodal paspor atau visa turis. Akibatnya, mereka menjadi korban eksploitasi, bahkan sampai kehilangan nyawa," katanya.

Ia menyebut Kalbar sebagai daerah yang krusial dalam penanganan migrasi ilegal, karena wilayah ini memiliki enam perbatasan resmi dan lebih dari 70 jalur tikus. Selain itu, banyak pekerja migran dari berbagai provinsi seperti Jawa, NTB, dan Sulsel yang menjadikan Kalbar sebagai jalur keberangkatan ke luar negeri.

"Kita tidak bisa membiarkan warga kita terus jadi korban mafia. Mereka hanya ingin hidup layak, menyekolahkan anak, dan punya masa depan. Tapi mereka terjebak oleh calo dan praktik perekrutan ilegal yang membahayakan nyawa mereka," kata Abdul Kadir.

Dirinya juga menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya baru terbentuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, perlindungan pekerja migran berada di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bernaung di bawah Kementerian Tenaga Kerja.

Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilatarbelakangi oleh kuatnya perhatian Presiden terhadap isu migran, termasuk pengalamannya menyelamatkan Wilfrieda, seorang warga NTT yang nyaris dihukum mati di Malaysia.

"Presiden memberikan dua mandat: pertama, memastikan perlindungan penuh bagi pekerja migran dari kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Kedua, meningkatkan kontribusi devisa dari para pekerja migran bagi perekonomian nasional," katanya.

Ia menyebutkan, pada 2023, devisa dari pekerja migran Indonesia mencapai Rp253,3 triliun dengan penempatan resmi sekitar 297.000 orang. Namun, dari 1,7 juta permintaan kerja dari luar negeri, baru sekitar 17 persen yang bisa dipenuhi.

"Oleh karena itu, kementerian ini menjadi solusi untuk mengisi kekosongan tenaga kerja luar negeri secara legal dan aman. Kita sedang dorong reformasi pelayanan agar lebih cepat, lebih sederhana, dan bebas dari pungli," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan
Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan. (ANTARA)
Pontianak - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, mendorong percepatan transformasi pertanian berbasis mekanisasi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) melalui program Brigade Pangan.

"Transformasi ini dilakukan melalui program Brigade Pangan, yang mengintegrasikan penggunaan alat pertanian modern dan pelibatan pemuda lokal dalam proses produksi pertanian. Dulu tanam dan panen masih manual, sekarang kita bertransformasi ke mekanisasi, sehingga menanam, merawat, dan memanen harus bisa dilakukan dengan alat," kata Sudaryono saat menyampaikan arahan di hadapan para penyuluh pertanian, petani, dan unsur Forkopimda di Ketapang, Kalbar, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa Brigade Pangan telah hadir di lebih dari 2.700 titik di luar Pulau Jawa, termasuk di Ketapang. Program ini melibatkan pemuda-pemudi lokal sebagai operator dan pelaksana kegiatan, sekaligus membantah isu yang menyebutkan keterlibatan tenaga dari luar daerah.

"Semua tenaga Brigade Pangan adalah warga setempat, bukan didatangkan dari Jawa. Mungkin ada satu dua pelatih dari luar, tapi pelaksananya anak-anak kampung sini," tuturnya.

Sudaryono juga menegaskan bahwa alat pertanian yang diberikan pemerintah melalui program ini adalah stimulan, bukan bantuan permanen. Karena itu, petani diminta untuk bertanggung jawab dalam perawatan dan menyisihkan hasil keuntungan untuk biaya peremajaan alat di masa depan.

"Pemerintah memberikan bantuan sebagai pancingan. Tapi alat bisa rusak, menua, dan tidak bisa dipakai lagi. Maka harus mulai menabung dari sekarang," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamentan juga memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian, yang kini secara struktural berada di bawah Kementerian Pertanian sesuai Instruksi Presiden. Ia menyampaikan, para penyuluh memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karier, bahkan hingga ke level nasional.

"Pak Menteri Pertanian kita dulu juga berangkat dari penyuluh lapangan. Jadi jangan ragu untuk bermimpi besar," katanya.

Program Brigade Pangan juga bersinergi dengan TNI dan Polri, khususnya dalam mendampingi petani dan menjaga keberlangsungan program. Menanggapi pertanyaan publik terkait peran aparat keamanan dalam sektor pertanian, Sudaryono menekankan bahwa keterlibatan mereka bersifat pendampingan, bukan pengambilalihan tugas.

"Yang nanam tetap petani, penyuluh yang membina. TNI dan Polri membantu percepatan dan pengamanan, terutama di wilayah-wilayah terpencil," kata dia.

Wamentan mengungkapkan optimismenya bahwa dengan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan pangan tanpa harus bergantung pada impor.

"Presiden sudah menegaskan, tahun ini kita tidak akan impor beras. Ini bukti bahwa kita mampu, asal semua bergerak bersama," kata Sudaryono.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, Untuk mendukung pencapaian Swasembada Pangan ini tentu memerlukan dukungan dan peran serta dari berbagai elemen bangsa.

"Pemerintah bersama Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa), TNI, Polri, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi (Akademisi dan Mahasiswa), Para Petani/Kelompok Tani/Gapoktan dan Komunitas/Organisasi Kemasyarakatan perlu saling bersinergi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing," kata Ria Norsan.

Brigade Pangan yang sudah dibentuk di Ketapang ini harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Program Swasembada Pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Lebih dari itu, Brigade Pangan juga diharapkan berperan dalam regenerasi petani, dengan mendorong keterlibatan generasi muda melalui pengembangan pertanian modern yang inovatif dan efisien. Dengan begitu, akan lahir petani-petani milenial yang kreatif dan produktif," kata Ria Norsan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kementan optimalkan lahan pertanian di Kayong Utara

Kementan optimalkan lahan pertanian di Kayong Utara
Kementan optimalkan lahan pertanian di Kayong Utara. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong optimalisasi lahan pertanian guna meningkatkan produktivitas pangan nasional, termasuk di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

"Prioritas utama saat ini adalah memperbesar jumlah tanaman dan panen dalam satu tahun melalui dukungan berbagai intervensi teknis dan bantuan langsung kepada petani," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kayong Utara, Sabtu.

Sudaryono menjelaskan, prioritas pemerintah pusat saat ini adalah meningkatkan jumlah yang ditanam dan jumlah yang dipanen dalam setahun.

"Kalau butuh bibit, kita kasih bibit. Irigasi kita perbaiki, alat kita siapkan," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pencetakan sawah baru di wilayah tersebut. Fokus pemerintah saat ini adalah optimalisasi lahan atau meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada.

"Optimalisasi itu dari yang panennya setahun sekali, bagaimana caranya bisa tiga kali panen. Tahun ini ada sekitar 1.700 hektare yang masuk program optimalisasi," katanya.

Program optimalisasi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya serupa tahun sebelumnya yang telah menyasar sekitar 1.600 hektare lahan. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani serta mendorong kontribusi Kayong Utara terhadap ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian menargetkan capaian Luas Tambah Tanam (LTT) di Kalbar mencapai 42.000 hektare pada Juni 2025. Target ini diharapkan dapat terealisasi minimal sebesar 25.000 hingga 30.000 hektare.

"Ini menjadi perhatian bersama dan akan terus kami dorong melalui kerja sama dan pengawalan yang maksimal untuk mempercepat pencapaian target tersebut, termasuk di Kayong Utara," ujar Norsan.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kementan, antara lain bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pendampingan teknis yang diberikan kepada para petani. Secara khusus, pada tahun 2025, Kementan menyalurkan bantuan benih padi inbrida untuk lahan optimalisasi seluas 1.552 hektare di Kabupaten Kayong Utara.

"Langkah ini adalah bentuk nyata dalam mendukung peningkatan produksi dan percepatan luas tambah tanam. Saya minta bantuan ini dimanfaatkan secara maksimal oleh petani dengan pengawasan pemerintah daerah," tegasnya.

Ria Norsan juga mengapresiasi komitmen dan kerja keras para petani dalam menjaga ketahanan pangan. "Semangat dan ketekunan para petani adalah pilar utama kemandirian pangan nasional," tambahnya.

Pemerintah daerah berharap momentum ini dapat memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Persik Kediri tambah kekuatan dengan datangkan Novri Setiawan

Persik Kediri tambah kekuatan dengan datangkan Novri Setiawan
Persik Kediri tambah kekuatan dengan datangkan Novri Setiawan. (ANTARA)
Jakarta - Persik Kediri menambah kekuatannya untuk menghadapi Liga 1 musim 2025/2026 dengan mendatangkan pemain sayap Novri Setiawan, Sabtu.

“Sugeng Rawuh, Novri Setiawan,” demikian pernyataan Persik, dikutip dari akun Instagram resmi klub, Sabtu.

Novri telah dilepas oleh klub sebelumnya, Bali United, pada awal Juni. Di Bali United, pemain kelahiran Padang itu bermain selama tiga musim dengan catatan 88 penampilan, lima gol, dan satu assist.

Pemain 31 tahun itu merupakan salah satu lulusan SAD Indonesia yang berkiprah di Uruguay, sebelum kemudian berkarir di Indonesia bersama Sriwijaya FC. Di Sriwijaya, ia pernah membawa Sriwijaya U21 menjuarai ISL U21 pada 2013.

Setelah berseragam Sriwijaya, Novri kemudian pindah ke Persebaya dan Bhayangkara FC. Ia kemudian pindah ke Persija Jakarta pada 2015, dan turut andil membawa Macan Kemayoran menjuarai Piala Presiden dan Liga 1 pada 2018, serta memenangi Piala Menpora pada 2021.

Sementara itu, Persik mengakhiri Liga 1 Indonesia musim 2024/2025 dengan menghuni posisi ke-12 klasemen akhir dengan koleksi 41 poin.

Tim kebanggaan publik Kediri itu terlihat menatap serius Liga 1 musim depan. Selain melepas beberapa pemainnya, Macan Putih juga mendatangkan mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee, pada Kamis (19/6).

Pewarta : A Rauf Andar Adipati/ANTARA

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani
Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani. (ANTARA)
Pontianak - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mengajak seluruh jajaran organisasi Tani Merdeka Indonesia untuk menjadi wadah saluran penyampai aspirasi dan persoalan petani di lapangan, guna mempercepat terwujudnya program kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

"Organisasi ini dibentuk bukan untuk mencari proyek, melainkan menjadi wadah pengabdian bagi para petani dan saya harap organisasi Tani Merdeka harus hadir di setiap kelompok tani untuk menjadi mata dan telinga atas segala permasalahan yang dihadapi petani. Jika ada kesulitan pupuk, alat pertanian, atau penjualan hasil panen, sampaikan ke saya melalui organisasi ini," kata Sudaryono saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu.

Pada kesempatan tersebut dirinya menekankan pentingnya menjadikan organisasi ini aktif, bukan sekadar seremonial.

"Jangan sampai hanya pakai seragam tetapi tidak terasa manfaatnya. Yang harus kita bangun adalah nilai dan dampaknya bagi petani, ini bagian dari amal ibadah dan kontribusi kita bagi masyarakat," tuturnya.

Sudaryono juga mengapresiasi kehadiran anggota DPD RI asal Kalimantan Barat sekaligus mantan juara dunia tinju, Daud Yordan, yang menurutnya menjadi contoh nyata pemimpin yang rendah hati dan peduli pada tanah kelahirannya.

"Pak Daud ini bukan hanya petarung di ring, tapi juga petarung dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Kalbar, termasuk petani. Komitmennya patut diapresiasi," katanya.

Lebih lanjut, Wamentan menegaskan bahwa organisasi Tani Merdeka juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan dinas pertanian setempat dalam mendukung berbagai program Kementerian Pertanian seperti optimasi lahan, pompanisasi, tumpang sari (Padi Gogo), dan brigade pangan yang telah dimulai pada 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa visi besar Indonesia menuju 2045 hanya dapat terwujud jika bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian pangan. Hal ini sejalan dengan misi nasional (Asta Cita) yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Swasembada pangan adalah prioritas, namun tantangan di depan kita tidak mudah. Alih fungsi lahan, minimnya tenaga kerja muda di pertanian, dan rendahnya minat generasi muda menjadi tantangan serius yang harus kita jawab bersama dengan inovasi, teknologi, dan semangat kolaborasi," ujar Norsan.

Ia menambahkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) harus terus dikawal secara konsisten agar keberlangsungan produksi pangan nasional dapat terjamin.

Menurut Norsan, keberadaan Tani Merdeka Indonesia menjadi salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan sektor pertanian di Kalbar.

"Pengurus yang baru dilantik harus mampu mengambil peran aktif, termasuk dalam mendorong keterlibatan generasi muda agar lahir petani milenial yang inovatif dan produktif," katanya.

Ia berharap Tani Merdeka menjadi katalisator dalam mendekatkan program pemerintah dengan para petani, serta memperkuat peran masyarakat dalam mengawal dan mempercepat pembangunan sektor pertanian.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani
Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani. (ANTARA)
Pontianak - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mengajak seluruh jajaran organisasi Tani Merdeka Indonesia untuk menjadi wadah saluran penyampai aspirasi dan persoalan petani di lapangan, guna mempercepat terwujudnya program kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

"Organisasi ini dibentuk bukan untuk mencari proyek, melainkan menjadi wadah pengabdian bagi para petani dan saya harap organisasi Tani Merdeka harus hadir di setiap kelompok tani untuk menjadi mata dan telinga atas segala permasalahan yang dihadapi petani. Jika ada kesulitan pupuk, alat pertanian, atau penjualan hasil panen, sampaikan ke saya melalui organisasi ini," kata Sudaryono saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu.

Pada kesempatan tersebut dirinya menekankan pentingnya menjadikan organisasi ini aktif, bukan sekadar seremonial.

"Jangan sampai hanya pakai seragam tetapi tidak terasa manfaatnya. Yang harus kita bangun adalah nilai dan dampaknya bagi petani, ini bagian dari amal ibadah dan kontribusi kita bagi masyarakat," tuturnya.

Sudaryono juga mengapresiasi kehadiran anggota DPD RI asal Kalimantan Barat sekaligus mantan juara dunia tinju, Daud Yordan, yang menurutnya menjadi contoh nyata pemimpin yang rendah hati dan peduli pada tanah kelahirannya.

"Pak Daud ini bukan hanya petarung di ring, tapi juga petarung dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Kalbar, termasuk petani. Komitmennya patut diapresiasi," katanya.

Lebih lanjut, Wamentan menegaskan bahwa organisasi Tani Merdeka juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan dinas pertanian setempat dalam mendukung berbagai program Kementerian Pertanian seperti optimasi lahan, pompanisasi, tumpang sari (Padi Gogo), dan brigade pangan yang telah dimulai pada 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa visi besar Indonesia menuju 2045 hanya dapat terwujud jika bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian pangan. Hal ini sejalan dengan misi nasional (Asta Cita) yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Swasembada pangan adalah prioritas, namun tantangan di depan kita tidak mudah. Alih fungsi lahan, minimnya tenaga kerja muda di pertanian, dan rendahnya minat generasi muda menjadi tantangan serius yang harus kita jawab bersama dengan inovasi, teknologi, dan semangat kolaborasi," ujar Norsan.

Ia menambahkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) harus terus dikawal secara konsisten agar keberlangsungan produksi pangan nasional dapat terjamin.

Menurut Norsan, keberadaan Tani Merdeka Indonesia menjadi salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan sektor pertanian di Kalbar.

"Pengurus yang baru dilantik harus mampu mengambil peran aktif, termasuk dalam mendorong keterlibatan generasi muda agar lahir petani milenial yang inovatif dan produktif," katanya.

Ia berharap Tani Merdeka menjadi katalisator dalam mendekatkan program pemerintah dengan para petani, serta memperkuat peran masyarakat dalam mengawal dan mempercepat pembangunan sektor pertanian.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Honda STEP WGN e:HEV bakal diluncurkan di ajang GIIAS 2025

Honda STEP WGN e:HEV bakal diluncurkan di ajang GIIAS 2025
Honda STEP WGN e:HEV bakal diluncurkan di ajang GIIAS 2025. (ANTARA)
Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan rencana untuk meluncurkan Honda STEP WGN e:HEV di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, yang akan dilaksanakan di ICE BSD City, Tangerang, Banten, dari 24 Juli hingga 3 Agustus.

"GIIAS tahun ini menjadi momen yang spesial bagi Honda, karena untuk pertama kalinya kami menghadirkan lini kendaraan hybrid yang lengkap untuk berbagai segmen konsumen," kata Kepala Departemen Humas dan Acara PT HPM Yessy Anastasia sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan pada Sabtu.

Meskipun peluncuran resmi STEP WGN e:HEV dijadwalkan berlangsung selama GIIAS 2025, layanan pemesanan kendaraan itu sudah dibuka mulai 18 Juni 2025.

Pemesanan STEP WGN e:HEV dapat dilakukan melalui situs resmi Honda Indonesia maupun seluruh jaringan dealer resmi Honda di Indonesia.

Mobil STEP WGN e:HEV ditujukan untuk segmen pasar keluarga modern, yang menginginkan efisiensi, kecanggihan teknologi, fleksibilitas, hingga kenyamanan kendaraan.

Harga resmi kendaraan itu hingga saat ini belum diumumkan.

Sebagai gambaran, saat ini medium MPV hybrid yang bisa menjadi rival STEP WGN e:HEV di pasar otomotif Indonesia adalah Nissan Serena e-Power, yang dilego dengan harga Rp650 jutaan (on the road Jakarta) untuk tipe Highway Star.

Selain meluncurkan upper MPV baru berteknologi hibrida, Honda akan memamerkan model-model kendaraan dengan teknologi elektrifikasi lain di ajang GIIAS 2025.

Honda berencana menghadirkan Prelude, model mobil sport hibrida terbaru, serta memperkenalkan mobil konsep listrik terbaru dengan desain futuristik serta dukungan teknologi elektrifikasi terkini.

"Kami juga menyiapkan berbagai aktivitas seru dan interaktif di booth Honda, yang bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung dari berbagai kalangan.” kata Yessy.

Honda akan menempati stan di Hall 5C, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2025.

Pewarta : Pamela Sakina/ANTARA

Kementerian Pariwisata berkolaborasi untuk tingkatkan SDM pariwisata

Kementerian Pariwisata berkolaborasi untuk tingkatkan SDM pariwisata
Kementerian Pariwisata berkolaborasi untuk tingkatkan SDM pariwisata. (ANTARA)
Jakarta - Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Ketenagakerjaan Prof. Ir. Yassierli menandatangani nota kesepahaman kerja sama antara kedua kementerian di Jakarta pada Jumat (20/6).

"Ini adalah komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata yang lebih adil dan berdaya saing dengan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Menteri Pariwisata sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Sabtu.

Kerja sama Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ketenagakerjaan mencakup peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata, pertukaran data dan informasi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata, serta kegiatan lainnya yang disepakati para pihak.

"Kami berharap ini menjadi titik awal dari kolaborasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak luas, bukan hanya bagi pembangunan sektor pariwisata, tetapi juga bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata ​​​​​​​Widiyanti.

Menteri Pariwisata mengemukakan bahwa jumlah tenaga kerja pariwisata pada akhir tahun 2024 tercatat 25 juta orang.

Lebih dari 50 persen tenaga kerja pariwisata masih terkonsentrasi di tiga provinsi utama di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Sementara itu, kebutuhan tenaga kerja pariwisata akan meningkat seiring dengan perkembangan usaha pariwisata di daerah-daerah.

"Untuk itu, kita perlu memastikan penyediaan tenaga kerja pariwisata yang cukup dan kompeten di berbagai daerah, seiring dengan pengembangan destinasi pariwisata nasional di seluruh penjuru Indonesia," kata Menteri Pariwisata.

Program peningkatan SDM pariwisata yang dilaksanakan oleh kedua kementerian pada tahap awal akan mencakup daerah Danau Toba di Sumatera Utara, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Borobudur di Jawa Tengah, Prambanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Lombok-Gili Tramena di Nusa Tenggara Barat.

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Ir. Yassierli menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kementerian Pariwisata juga mencakup pemetaan kebutuhan tenaga kerja pariwisata di destinasi yang menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan pariwisata.

Guna mendukung pemenuhan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki empat Balai Pengembangan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dengan kejuruan pariwisata yang bisa disinergikan dengan Politeknik Pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata.

Oleh : Hreeloita Dharma Shanti/ANTARA

Banyuwangi ditunjuk jadi lokasi percontohan Gerakan Wisata Bersih

Banyuwangi ditunjuk jadi lokasi percontohan Gerakan Wisata Bersih
Banyuwangi ditunjuk jadi lokasi percontohan Gerakan Wisata Bersih. (ANTARA)
Jakarta - Kementerian Pariwisata menunjuk daerah Banyuwang di Jawa Timur sebagai lokasi percontohan pelaksanaan Gerakan Wisata Bersih karena pemerintahnya konsisten menjalankan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat untuk memajukan pariwisata.

"Banyuwangi dipilih karena dinilai sukses membangun kolaborasi dalam memajukan pariwisata," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto sebagaimana dikutip dalam keterangan kementerian di Jakarta, Sabtu.

Pada pembukaan Gerakan Wisata Bersih di Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi, Selasa (17/6), Hariyanto mengatakan bahwa Banyuwangi dan 16 daerah lain di Indonesia didorong menjadi percontohan gerakan nasional untuk mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Banyuwangi dinilai telah menjalankan praktik terbaik dalam mengelola sampah serta mencontohkan pelaksanaan transformasi sosial ekologis di sektor pariwisata.

Hariyanto menjelaskan, Gerakan Wisata Bersih (GWB) dijalankan untuk menghadirkan destinasi wisata yang bersih, sehat, dan berdaya saing.

"Kolaborasi seperti ini menjadi kunci dalam membangun destinasi yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga sehat secara lingkungan," katanya.

"GWB adalah bukti bahwa sektor publik dan swasta bisa bersinergi untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan ekosistem wisata," ia menambahkan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwa semangat gotong royong dan tanggung jawab lingkungan telah menjadi bagian budaya masyarakat Banyuwangi dalam menyambut wisatawan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Evy Afianasari menyampaikan bahwa pemerintah daerah menjalankan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

"Banyuwangi menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi tersebut bisa menghadirkan perubahan positif yang berdampak luas," Evy.

Oleh : Hreeloita Dharma Shanti/ANTARA