Berita Borneotribun.com: CekFakta Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label CekFakta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label CekFakta. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 17 Februari 2024

   Sabtu, Februari 17, 2024    Comment   

Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
JAKARTA - Keberadaan narasi yang mengklaim bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden telah menjadi perbincangan di berbagai media sosial. 

Narasi tersebut menyebutkan bahwa dengan hak pakai tanah, jemaah haji akan terbebas dari biaya akomodasi, penginapan, makan, visa, dan sebagainya, sehingga ongkos naik haji (ONH) hanya sebesar Rp 10 juta.

Salah satu akun Facebook pada Rabu (14/2/2024) menuliskan narasi yang menyebar luas:

"JANJI RAJA ARAB SAUDI BILA ANIES MENANG
Jangan heran jika Anies menang ONH 10 juta jadi kenyataan, begini penjelasannya: Bila Anies menang dan jadi Presiden RI, Raja Arab Saudi akan memberikan Hak Pakai Tanah untuk didirikan Kampung Haji Indonesia (baca Kawasan Pemukiman berupa Hotel) untuk kegiatan Ibadah Haji dan Umroh."

HASIL CEK FAKTA
Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran terhadap narasi tersebut dan menyimpulkan bahwa narasi tersebut tidak benar atau hoaks. 

Tidak terdapat informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai janji Raja Arab Saudi terkait pemberian hak pakai tanah.

Lebih lanjut, biaya haji untuk warga negara Indonesia (WNI) diatur melalui keputusan presiden dan dibahas bersama DPR. Komisi VIII DPR RI telah menyepakati biaya haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 sebesar Rp 56 juta, sementara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati sebesar Rp 93 juta.

Terkait hal ini, Abdul Wachid, dalam Rapat Panja BPIH dengan Kemenag pada tanggal 27 Oktober 2023, menyatakan bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, dan sebagian akomodasi di Madinah.

Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

KESIMPULAN
Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden dapat disimpulkan sebagai hoaks. 

Tidak ada bukti atau informasi resmi yang mendukung klaim tersebut, dan biaya haji untuk tahun 2024 telah ditetapkan melalui proses resmi oleh pemerintah Indonesia.

RUJUKAN











Jumat, 16 Februari 2024

   Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
JAKARTA – Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merampungkan proses pemantauan mis/disinformasi selama hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia. 

Total ada 131 media lokal dan nasional yang terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat. 

Sebanyak 25 media di antaranya merupakan media mitra CekFakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019 silam. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta dari medianya yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020 silam. 

Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs CekFakta.com dilakukan tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo. 

Artikel yang sudah dimuat di CekFakta.com bebas direpublikasi oleh semua media mitra yang tergabung dalam koalisi ini. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, yang menjadi koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu. 

“Setiap kali hari H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.

Dibandingkan Pemilu 2019 proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. 

Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, CekFakta.com membuka akun pengaduan atau tipline di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579 

Ketua Umum Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memastikan gerakan cekfakta di Indonesia juga bekerjasama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. 

“Keterlibatan relawan antihoaks dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil untuk ikut memonitor isu hoaks pada hari pencoblosan sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks pemilu, kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarkat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif”, katanya. 

Sampai saat ini, ada 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan CekFakta.com untuk menyebarkan prinsip dan konten cekfakta ke komunitas masing-masing. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengapresiasi semua media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cekfakta selama pemilu 2024. 

“Partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media,” katanya. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, koalisi CekFakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden. 

Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. 

Seluruh rangkaian kegiatan cekfakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Communication Officer AMSI: Rudy Andanu (WA +62 815-9677-068)
   Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye

Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye
JAKARTA - Sebuah video yang mengklaim menampilkan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, sedang berselawat selama kampanye telah menjadi viral di media sosial. Namun, menurut penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, suara Prabowo dalam video tersebut ternyata dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Video yang memuat klaim tersebut diposting oleh akun TikTok pada Senin (12/2/2024) dengan narasi, "Pasti kau bisa menang Kami ada disini Untukmu #allinprabowo2024 #prabowopresiden2024 #gerindra."

HASIL CEK FAKTA
Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan perangkat AI Voice Detector untuk memeriksa suara Prabowo dalam video tersebut. Hasilnya, suara Prabowo berselawat terdeteksi 93,25 persen dihasilkan oleh AI.

Lebih lanjut, Tim Cek Fakta melakukan penelusuran terhadap video kampanye terakhir pasangan Prabowo-Gibran di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (10/2/2024). Namun, dalam video kampanye tersebut yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, tidak terdapat momen Prabowo berselawat seperti yang terlihat dalam konten di TikTok.

KESIMPULAN
Suara Prabowo berselawat dalam video TikTok tersebut terdeteksi 93,25 persen dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Namun, dalam kenyataannya, saat kampanye terakhir di GBK, Minggu (10/2/2024), tidak ada momen Prabowo berselawat yang terjadi.

RUJUKAN




Rabu, 14 Februari 2024

   Rabu, Februari 14, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran
Gambar tangkap layar video facebook akun Alfatahroem RI.
BORNEOTRIBUN.COM - Video viral mengenai dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara Pilpres 2024 kembali menghebohkan media sosial. Sebuah akun Facebook dengan nama "Alfatahroem RI" menyebut bahwa insiden tersebut terjadi di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri.

Menurut laporan yang disampaikan pada pukul 09.00, sudah terdapat 8 surat suara yang tercoblos pada kolom Prabowo-Gibran. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya upaya manipulasi dalam proses pemilihan.


HASIL CEK FAKTA
Dikutip Kompas.com (14/2/2024), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membenarkan bahwa sejumlah surat suara Pilpres 2024 di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga telah tercoblos pada kolom Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kejadian di Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang ada tercoblos, laporan cepatnya, masih laporan cepat, bahwa terjadi surat suara PPWP (pemilu presiden-wakil presiden) yang tercoblos sejumlah 8 surat suara," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada wartawan pada Rabu (14/2/2024).

"Bahwa hal tersebut diketahui pada pukul 08.30 oleh 2 orang pemilih yang ingin mencoblos surat suara," ia menambahkan.

KESIMPULAN
Dalam video viral tersebut yang menunjukan suarat suara di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri sebelumnya sudah tercoblos di kolom 02 Prabowo-Gibran adalah benar.

RUJUKAN


Senin, 12 Februari 2024

   Senin, Februari 12, 2024    Comment   

Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
JAKARTA - Beredar di media sosial pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 6 Februari 2024.

Berikut isi pesan berantainya:

"Just Info..pemilu 2024 (pil-leg dan pil-pres)Cek DPT Online https://cekdptonline.kpu.go.id/Masukkan NIK. akan keluar dan TPS yang haruss didatangi ditampilkan 

Sekarang *tidak dikeluarkan Undangan coblos*, tapi langsung Cek secara online saja!!!!!"

Lalu benarkah pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024?

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari Cek Fakta Liputan6.com dengan meminta penjelasan pada Komisioner KPU RI, Idham Holik. Ia menjelaskan pesan berantai itu tidak benar.

"Dalam pasal 6 peraturan KPU No.25 Tahun 2023 ayat (2), KPPS melakukan kegiatan antara lain menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU," ujar Idham saat dihubungi Minggu (11/2/2024).

Ia juga menambahkan dalam Bab II angka 1 huruf a angka 2 dan 3 dalam Lampiran I Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024, pada halaman 10 terdapat penjelasan yang lebih rinci terkait hal tersebut. Berikut isinya:

2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU."

"Jadi pesan berantai yang beredar yang menyebut KPU tidak memberikan undangan fisik untuk mencoblos adalah disinformasi, siapapun yang melakukan disinformasi bisa terjerat UU ITE. Peraturan KPU ini teregister di Kementerian Hukum dan HAM RI" kata Idham.

Di sisi lain website untuk memeriksa DPT secara online memang benar dan bisa diakses melalui https://cekdptonline.kpu.go.id/.

KESIMPULAN
Pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024 adalah tidak benar. Faktanya undangan tetap diberikan maksimal tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

RUJUKAN



Minggu, 11 Februari 2024

   Minggu, Februari 11, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Ribuan Warga Madura dan Jawa Timur Boikot Kampanye Prabowo-Gibran

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com.
JAKARTA - Sebuah video yang beredar dari kanal YouTube yang bernama CATATAN ISTANA menggambarkan ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran. 

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, thumbnail yang ditampilkan dalam video tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi dari gabungan beberapa gambar. Selain itu, video tersebut hanya menampilkan beberapa cuplikan video dan gambar yang tidak mendukung klaim narasi.

Narator dalam video hanya membacakan sebuah artikel dari situs siap.viva.co.id yang berjudul "Spanduk Tolak Gibran Bermunculan di Madura: Hina Mahfud Berarti Menghina Kita" yang dipublikasikan pada 26 Januari 2024. Artikel tersebut membahas spanduk-spanduk yang menolak Gibran terkait sikapnya selama debat cawapres yang dianggap merendahkan Mahfud MD. Spanduk-spanduk tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Bangkalan Madura, Kota Malang, dan Kabupaten Jember.

Dengan demikian, klaim narasi yang menyatakan ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran dapat dikategorikan sebagai informasi yang keliru dan termasuk dalam konten yang dimanipulasi.

KESIMPULAN
Dari hasil periksa fakta, Pekik Jalu Utomo, menyampaikan Faktanya tidak ditemukan informasi terkait ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran. Selain itu, thumbnail yang ditampilkan pada video tersebut merupakan hasil manipulasi.

RUJUKAN

Selasa, 06 Februari 2024

   Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Prabowo Klaim Hanya Ada 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia

Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Borneotribun/Tim)
Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Borneotribun/Tim)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut hanya ada 92 Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan visi misi dan program kerja dalam debat Capres yang digelar KPU RI di JCC Senayan, Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan kita segara atasi dengan cara kita akan menambah Fakultas Kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92 (Fakultas Kedokteran) kita akan membangun 300 Fakultas Kedokteran,” kata Prabowo.

HASIL CEK FAKTA
Dikutip dari kemdikbud.go.id, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis Melalui Sistem Kesehatan Akademik/ Academic Health System (AHS). 

“Berdasarkan data World Health Organization (WHO) dari 1000 populasi penduduk diperlukan satu dokter. Sementara itu, menurut dinas kesehatan, Indonesia baru memiliki 110 ribu dokter sehingga butuh 160 ribu lulusan kedokteran dari 92 Fakultas Kedokteran. Untuk mencapai ini kita butuh 14 tahun,” kata Menkes pada Selasa, 12 Juli 2022.

Sementara itu, dilansir dari sehatnegeriku.kemkes.go.id, Menkes menjelaskan pihaknya juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter spesialis. Pemenuhan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dokter umum.

Guna mengatasi kekurangan itu, pihaknya mengungkapkan telah melakukanupaya guna meningkatkan kapasitas serta kualitas dokter spesialis khususnya untuk pelayanan jantung, yakni meningkatkan jumlah prodi. 

Dikatakan Menkes jumlah prodi yang tersedia saat ini masih jauh dari harapan. Dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 prodi.

KESIMPULAN 
Klaim Prabowo hanya ada 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia adalah benar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 prodi.

RUJUKAN


Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno