 |
| Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Outlook Perekonomian Tahun 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun) |
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Outlook Perekonomian Tahun 2024 dengan tema "Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi, " sesuai dengan tahap pertama pada Rancangan Akhir RPJPN 2025 - 2045 dan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 Kalimantan Barat,” di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (7/2/2024).
"Presiden Jokowi pada Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 lalu mengungkapkan Ekonomi Outlook 2024 Indonesia sangat optimis karena melihat kinerja ekonomi kita dan optimis karena situasi politik yang dingin menjelang Pemilu 2024. Yang penting, konsisten kerja keras, kerja sinergis antara Pemerintah dan Swasta, dan kerja yang berkelanjutan. Optimisme Presiden ini juga seharusnya dapat dijadikan sebagai motivasi bagi daerah untuk Cutlook ekonominya di Tahun 2024," ucapnya.
Selanjutnya ia menyampaikan kondisi perekonomian Kalbar pada Tahun 2023 yang berhasil mengendalikan inflasi. Akan tetapi untuk Tahun 2024, ia mengingatkan untuk waspada mengingat inflasi bulan Januari 2024 sebesar 0,56%. Hal ini disebabkan Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang sejak Tahun 2024 masuk menjadi Kabupaten yang diukur tingkat inflasinya selain Kota Pontianak, Sintang dan Singkawang.
“Kondisi perekonomian Kalimantan Barat sendiri pada Tahun 2023 telah berhasil mengendalikan inflasi, dimana inflasi Kalimantan Barat sebesar 2,02 persen (year on year) dibawah rata-rata nasional sebesar 2,06 persen (year on year) dan menjadi 10 Provinsi dengan inflasi terendah nasional. Namun untuk tahun 2024 kita harus tetap waspada mengingat inflasi bulan Januari 2024 sebesar 0,56 persen (month to month). Terutama untuk Kabupaten Ketapang yang sejak Tahun 2024 masuk menjadi Kabupaten yang diukur tingkat Inflasinya, dimana pada bulan Januari 2024 mengalami inflasi 4,31% (year on year). Inflasi yang tidak terkendali akan mengurangi daya beli masyarakat dan bisnis, sehingga Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami perlambatan pada Tahun 2023, dimana tumbuh sebesar 4,46% atau turun dibandingkan pada periode yang sama Tahun 2022 sebesar 5,07%.
"Hal ini dipengaruhi dengan terkontraksinya pertumbuhan sektor pertambangan sebesar -15,81% dan di sisi PDRB pengeluaran ekspor barang dan jasa Kalbar terkontraksi sebesar 23,93%) terutama dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah khususnya bauksit (mulai 10 Juni 2023) dan dampak El Nino terhadap sektor pertanian khususnya tanaman pangan," ucapnya.
Hal-hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan sekaligus peluang pertumbuhan ekonomi 2024 dan pondasi transformasi ekonomi sampai dengan 2045.
Lanjutnya, ia menyebutkan tantangan pertama, melakukan hilirisasi Sumber Daya Alam Kalbar melalui industrialisasi yang inklusif (tidak ada yang tertinggal), cepat tumbuh dan berkelanjutan. Dimana sebagaimana nasional, mengalami stagnasi industri bahkan cenderung menurun kontribusinya pada PDRB, sejak lebih dari satu dekade terakhir.
"Industri Kalimantan Barat Tahun 2023 mempunyai kontribusi dalam PDRB sebesar 15,65%, (sebagai pembanding kontribusi tahun 2005 sebesar 20,23%, Tahun 2010 sebesar 17,13%, tahun 2015 sebesar 15,78%, dan tahun 2020 sebesar 16,24%) (Sumber BPS Kalbar 2024)," tekannya.
Kedua ia menambahkan, bagaimana kesiapan infrastruktur penunjang industri terutama energi baru dan terbarukan (EBT) untuk hilirisasi SDA Provinsi Kalimantan Barat.
“Terutama untuk hilirisasi alumina menjadi aluminium yang membutuhkan energi sangat besar (untuk produksi 1 ton aluminium dari alumina perlu energi listrik 14.000 kwh). Selain pemenuhan energi dalam jangka pendek-menengah untuk mempercepat hilirisasi CPO menjadi turunannya," tambahnya.
Ketiga, ia menyebut industrialisasi tidak hanya di daerah yang dekat dan atau punya akses ke pelabuhan laut dan sungai, tetapi juga daerah yang mempunyai akses secara baik ke terminal barang/pelabuhan darat di perbatasan Negara misalnya daerah yang punya akses ke Terminal Barang Entikong dan Terminal Barang yang sedang dibangun lainnya di perbatasan Kalbar-Sarawak, Malaysia.
Kemudian menurutnya, tantangan terakhir bagaimana industrialisasi tidak hanya sebatas hilirisasi SDA untuk orientasi ekspor saja tetapi juga menumbuhkembangkan industri manufaktur lainnya.
"Perlunya menumbuhkembangkan industri manufaktur lainnya, itu untuk substitusi impor sehingga Kalimantan Barat tidak terlalu bergantung kepada barang impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan ekonomi Kalimantan Barat lebih terdiversifikasi yang juga akan lebih banyak menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat dan dunia bisnisnya," harapnya.
Sebelum menutup sambutan tak lupa ia memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada narasumber dan peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, menurutnya ini sangat bermanfaat dan berguna dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
"Saya apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Narasumber yang akan menyampaikan materi dan peserta yang akan memberikan masukan atau tanggapan pada kegiatan ini sehingga Outlook Ekonomi pada hari ini dapat berguna untuk masukan penyusunan kebijakan ekonomi di daerah baik bagi penyusunan RPJPD Provinsi Kalbar Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2025 serta masukan kebijakan industri dan energi nasional 2025-2029," tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Pejabat dari Kementerian Perindustrian RI sekaligus sebagai Narasumber yang saat ini diwakili Kepala Biro Perencanaan, Pejabat dari Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus sebagai Narasumber yang diwakili oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Profesor Dr. Eddy Suratman, SE., MA., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat dan juga selaku Narasumber, Pimpinan Perbankan dan Lembaga Keuangan Provinsi Kalbar, Kakanwil Bea Cukai, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kalbar dan tamu undangan lainnya.(ais)
