Pemerintah Prioritaskan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Pada APBN 2021

Redaksi    Rabu, Juni 23, 2021    Comment   

Pemerintah Prioritaskan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Pada APBN 2021

Tumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 3 Agustus 2020. (Foto: Reuters).

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan dan pemulihan ekonomi berbarengan dengan penanganan kasus COVID-19. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri yang sempat merosot selama pandemi.

Pemerintah menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada tahun 2021 di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada konferensi pers, Senin (21/6), bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh sejumlah indikator mulai tumbuhnya perekonomian di dalam negeri, yang juga dipengaruhi proyeksi ekonomi global karena optimisme terhadap vaksinasi.

Indikator pertumbuhan ditunjukkan oleh aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat dalam empat bulan terakhir. Sampai Mei 2021, belanja negara tumbuh meyakinkan hingga 12,1 persen, diikuti belanja barang pada kementerian dan lembaga yang tumbuh 33,1 persen, belanja modal, dan penyaluran bantuan sosial.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA).

Belanja barang naik 91,4 persen, atau menjadi Rp.132,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp.69,2 triliun. Mayoritas belanja, kata Sri Mulyani, digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni Rp.8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis vaksin, bantuan pelaku usaha mikro Rp.11,76 triliun, serta pembayaran rawat pasien COVID-19 sebesar Rp.11,97 triliun untuk 177,8 ribu pasien.

“Pembiayaan kita terealisir Rp.309,3 triliun, terutama untuk menutup defisit yang menurut UU APBN memang diperkirakan mencapai 5,7 persen dari PDB. Pembiayaan utang mencapai 96 persen dari target semester satu, atau kalau secara keseluruhan 40,55 persen dari target keseluruhan tahun, yaitu kalau kita lihat sebesar Rp.1.177 triliun totalnya,” papar Sri Mulyani.

Meski menunjukkan defisit pada anggaran APBN 2021, Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap positif sampai akhir tahun, namun dengan catatan penanganan COVID-19 diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk menjalani dan menaati protokol kesehatan selama beraktivitas ekonomi. Optimisme ini didasari oleh kenaikan pendapatan negara yang sampai Mei 2021 mencatatkan angka Rp.726,4 triliun, atau lebih tinggi 9,3 persen dibandingkan akhir Mei 2020 yang minus sembilan persen akibat kontraksi ekonomi.

“Pendapatan negara mengalami rebound yang sangat luar biasa. Tahun lalu kontraksi sembilan persen, tahun ini positif sembilan persen. Untuk pajaknya tiga persen, dan untuk bea dan cukai maupun PNDB juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 21 persen dan 22 persen,” lanjutnya.

Selain sektor konsumsi, sektor investasi juga mengalami peningkatan yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat semakin baik. Sri Mulyani menegaskan pentingnya masyarakat mengetahui faktor yang menopang atau mendukung pemulihan ekonomi, yaitu keberhasilan pengendalian perebakan virus Corona, baik melalui vaksinasi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bila pengendalian COVID-19 berjalan baik, maka pemulihan ekonomi dapat lebih cepat dilakukan.

Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters).

“Memang di satu sisi adalah suatu rebound atau natural base effect yang terjadi, tapi di sisi lain juga menggambarkan bahwa memang ada geliat perekonomian. Kita harus terus melihat faktor yang menopang atau yang mendukung pemulihan ini adalah pengendalian COVID dan vaksinasi, dan juga protokol kesehatan yang harus terus dilakukan,” kata Sri Mulyani.

Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengatakan APBN merupakan instrumen yang dibuat untuk merespon situasi atau keadaan ekonomi di suatu negara. Defisit anggaran APBN yang mencapai 5,7 persen ditentukan berdasarkan asumsi ekonomi yang mulai pulih, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta kegiatan ekonomi lainnya yang meningkat. Kepada VOA, Firman berharap defisit anggaran tidak terus naik, serta diikuti penurunan biaya-biaya ekonomi pada bidang-bidang yang tidak terlalu mendesak untuk dianggarkan pendanaannya selama pandemi.

“Defisit silakan ditekan, kalau bisa jangan naik, dengan pengurangan pos-pos yang memang tidak sangat mendesak, diiringi kebijakan untuk menurunkan biaya-biaya ekonomi. Jadi bukan single policy, jadi multiple policy, harus begitu,” ujar Firman Rosjadi.

Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).

Firman meyakini, pemulihan ekonomi di masyarakat akan terus positif trennya, yang ditunjukkan adanya kenaikan konsumsi masyarakat dan investasi. Namun, Firman menegaskan pentingnya menjaga penanganan COVID-19 tetap pada jalur yang benar, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua atau ketiga pandemi corona di Indonesia. Peningkatan kasus akan berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi, yang berarti akan mengoreksi proyeksi ekonomi yang direncanakan di APBN.

“Seminggu terakhir ini ada lonjakan ya, nah ini yang akan dikhawatirkan pembatasan-pembatasan ketat akan dilakukan, dan kalau itu dilakukan berarti rencana atau proyeksi ekonomi tumbuh itu bisa terkoreksi. Ujungnya apa, kalau terkoreksi, kalau memang benar itu terjadi, ya defisit 5,7 persen itu mungkin tidak akan bisa dicapai. Jadi defisitnya akan lebih besar dari yang direncanakan,” tandas Firman. [pr/ka]

Oleh: VOA

Menkes: Gencarkan Penanganan Lonjakan COVID-19 di Sisi Hulu dan Hilir

Redaksi    Rabu, Juni 23, 2021    Comment   

Menkes: Gencarkan Penanganan Lonjakan COVID-19 di Sisi Hulu dan Hilir

Menks Budi Gunadi Sadikin (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BorneoTribun Jakarta -- Menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularannya tinggi (zona merah). Hal ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran virus COVID-19.

Sejumlah langkah tegas yang diambil pemerintah guna membatasi mobilitas masyarakat agar dapat mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 salah satunya dengan kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). PPKM Mikro akan diperpanjang selama dua minggu, yaitu mulai tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021 dengan membatasi pergerakan masyarakat sebanyak 75-100 persen, disesuaikan dengan kegiatan dan zona merah penularan COVID-19.

“Kita harus menangani sisi hulu dengan baik agar bisa mengurangi tekanan di sisi hilirnya. Di sisi hulu, kita harus membatasi mobilisasi masyarakat melalui penerapan PPKM Mikro guna mengurangi penyebaran virus dan juga mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Di hilir, kita akan fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Selasa (22/06/2021), di Jakarta.

Terkait kecepatan penyuntikan vaksin, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didukung oleh TNI, Polri, dan pemerintah daerah (pemda) akan terus meningkatkan kecepatan penyuntikan. Setelah target vaksinasi 700 ribu/hari tercapai di bulan ini, kecepatan akan ditingkatkan menjadi 1 juta/hari mulai bulan depan seiring dengan relaksasi batasan kriteria dan usia penerima vaksin di atas 18 tahun.

Setelah memprioritaskan vaksinasi Tahap 1 untuk tenaga kesehatan di bulan Januari hingga Februari, lalu Tahap 2 untuk penerima lanjut usia dan pekerja publik di bulan Maret hingga Juni, pemerintah akan membuka Tahap 3 untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas.

Seiring dengan pembukaan Tahap 3, cakupan dan kecepatan vaksinasi akan dapat ditingkatkan menjadi rata-rata 1 juta/hari. Pemerintah menargetkan vaksinasi kepada sekitar 181 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok. Saat ini lebih dari 23 juta penduduk atau 12,8 persen dari target, sudah mendapatkan vaksinasi pertama.

Saat ini masyarakat umum dengan usia 18 tahun ke atas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah dapat divaksinasi lebih awal dari jadwal Juli.

Menkes kembali mengingatkan masyarakat meskipun telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, kemungkinan untuk terpapar virus masih ada.

“Bisa dilihat dari tenaga kesehatan yang tingkat vaksinasinya tinggi dan sudah lengkap, masih ada yang tertular. Tapi hampir semua yang terpapar tanpa gejala dan tingkat kesembuhannya juga sangat baik,” ujar Menkes.

Di sisi hilir, Kemenkes sebelum libur Lebaran tahun ini, telah melakukan langkah-langkah sebagai antisipasi terjadinya lonjakan kasus merujuk pada pengalaman sebelumnya. Langkah-langkah tersebut di antaranya memberikan instruksi kepada rumah sakit di seluruh Indonesia untuk menambah jumlah tempat tidur dan ruang isolasi, menambah obat-obatan yang diperlukan serta peralatan seperti alat pelindung diri (APD), dan juga menambah tenaga kesehatan.

Hingga Senin (21/06/2021), jumlah total keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 secara nasional ada di angka 57 ribu. Kemenkes kemudian menginstruksikan tempat tidur perawatan khusus COVID-19 untuk ditingkatkan dari 75 ribu menjadi 83 ribu. Dengan asumsi seluruh rumah sakit (RS) di Indonesia memberikan 30 persen kapasitas ruangan untuk merawat pasien COVID-19, kapasitas tempat tidur isolasi untuk pasien COVID-19 masih bisa ditingkatkan hingga mencapai 130 ribu tempat tidur.

Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kesehatan di RS, Kemenkes bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) terus mengirim bantuan tenaga kesehatan yang memang dibutuhkan, termasuk dokter pasca-internship, peserta program Pendidikan Dokter Spesialis, peserta program Nusantara Sehat, lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes, serta merekrut kembali relawan yang telah habis masa tugas.

Selain penanganan lonjakan kasus secara menyeluruh mulai hulu hingga hilir, Menkes juga menyampaikan bahwa seluruh vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia terbukti efektif untuk menangani varian COVID-19, khususnya varian Delta.

“Manfaat vaksinasi sudah terbukti. Mumpung sekarang vaksinnya makin banyak tersedia, masyarakat tidak usah ragu-ragu lagi untuk segera vaksinasi,” imbau Menkes.

Terakhir, Budi kembali mengimbau masyarakat untuk terus disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Selain mobilitas yang tinggi, lonjakan kasus pasca Lebaran tahun ini yang melebihi kenaikan kasus pasca liburan Lebaran dan Natal serta Tahun Baru 2020 juga dipicu oleh adanya varian of concern COVID-19 yang telah masuk ke Indonesia.

“Varian ini memang lebih cepat menular, tetapi cara menurunkan laju penularannya sama, yakni dengan tidak lelah, tidak bosan, dan tidak abai dengan protokol 3M. Saya mengimbau kepada masyarakat masih ada momentum libur-libur lain ke depannya, tolong untuk tinggal di rumah saja agar kita bisa melindungi keluarga, tetangga, dan orang terdekat dari penularan COVID-19 ini,” tutupnya. 

(HUMAS KEMENKES/UN)

Rampung Awal 2022, PLBN Terpadu Serasan Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

Redaksi    Rabu, Juni 23, 2021    Comment   

Rampung Awal 2022, PLBN Terpadu Serasan Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

Progres pembangunan PLBN Terpadu Serasan (Foto: Humas Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pembangunan PLBN ini diharapkan  menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan atau dikenal dengan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sekaligus melaksanakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan merupakan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sebagai beranda terdepan Indonesia. Pengembangan PLBN tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia.

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Selasa (22/06/2021).

Konstruksi PLBN Terpadu Serasan ini mulai dikerjakan sejak 5 November 2020 dan ditargetkan selesai 27 Februari 2022. Saat ini progres pembangunan fisiknya mencapai 31,02 persen.

Untuk meningkatkan kualitas layanan PLBN juga dibangun berbagai fasilitas, di antaranya gudang barang, gudang transit, serta mess dan wisma pegawai. Kemudian juga kantor administrasi, tower air, tempat cuci mobil, rumah dinas, pos jaga, power house, tempat pengelolaan sampah, rumah pompa air, dan bangunan penunjang lainnya. Total nilai kontrak pembangunan PLBN Serasan adalah sebesar Rp133,1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun jamak 2020-2022.

PLBN Terpadu Serasan merupakan pos lintas batas negara yang berada di Laut sehingga hanya dapat diakses melalui jalur perairan laut. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan perlu perhatian khusus namun tetap memperhatikan regulasi bangunan gedung negara dan bangunan gedung hijau sehingga memudahkan dalam operasional dan pemeliharaannya.

Dari data yang ada, jumlah pelintas PLBN ini sekitar 30 orang per minggu. Namun keberadaan PLBN Terpadu Serasan memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara serta Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur.

Ke depan, pembangunan kawasan perbatasan PLBN Terpadu Serasan tidak hanya bangunan pos lintas batas saja, namun juga kantor syahbandar untuk mendukung pengawasan transportasi laut. PLBN ini berjarak sekitar 536,61 kilometer dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang.

Pengembangan PLBN merupakan wujud nyata implementasi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau kota-kota besar saja, melainkan juga di kawasan perbatasan maupun di pulau-pulau terdepan Nusantara, termasuk di Kabupaten Natuna, Kepri. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Menkeu: DAU dan DBH Dapat Digunakan untuk Program Vaksinasi

Redaksi    Rabu, Juni 23, 2021    Comment   

Menkeu: DAU dan DBH Dapat Digunakan untuk Program Vaksinasi

Menkeu Sri Mulyani (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19. 

Kontribusi dapat dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah dengan menggunakan instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa untuk pemulihan dari pandemi. 

Salah satunya dimanfaatkan untuk program vaksinasi sebagai upaya mendukung program vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai satu juta dosis per hari.

“Kita membolehkan DAU dan DBH dipakai untuk membantu program vaksinasi, termasuk membantu kelurahan/desa untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan skala mikro. Insentif tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah atau dinas juga dapat menggunakan porsi dari DAU dan DBH ini, serta belanja kesehatan lainnya,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, secara daring, Senin (21/06/2021).

Dalam rapat yang membahas mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, Transfer ke Daerah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022, dan Pengawasan Realisasi PEN di Daerah ini, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa anggaran Dana Desa sebesar 8 persen dari Rp72 triliun yaitu sebesar Rp3,84 triliun dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi COVID-19 di daerah.

“Jadi artinya, untuk seluruh provinsi, Dana Desa bisa dipakai untuk penanganan COVID-19 ditambah dengan tadi DAU-DBH. Harusnya ini juga bisa bersama-sama dengan anggaran pemerintah pusat yang luar biasa besar, termasuk disalurkan melalui Kementerian Kesehatan maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), harusnya kita bersama-sama bisa menangani COVID-19 ini secara baik,” ujarnya.

Lebih jauh Menkeu mengatakan, penggunaan anggaran perlu dilakukan secara tepat dan cepat karena pandemi memang membutuhkan penanganan yang cepat. 

Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengelola anggaran secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

“Kita akan terus mendukung daerah di dalam menggunakan dana ini secara tepat dan cepat karena memang untuk COVID-19 dibutuhkan kecepatan, namun tidak berarti tidak tepat. Karena nanti kita tetap akan diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan harus akuntabel kepada masyarakat,” tutupnya.

Pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan terus mewaspadai risiko COVID-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. 

APBN bekerja keras mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat vaksinasi dengan tetap mewaspadai risiko COVID-19.  (HUMAS KEMENKEU/UN)

Berupaya Selamatkan Garuda, DPR Desak Renegosiasi dengan Perusahaan Penyewaan Pesawat

Redaksi    Selasa, Juni 22, 2021    Comment   

Berupaya Selamatkan Garuda, DPR Desak Renegosiasi dengan Perusahaan Penyewaan Pesawat

Foto: Para pilot Garuda Indonesia memberi hormat pada acara perpisahan pengoperasian pesawat Boeing 747 terakhir di Bandara Soekarno-Hatta, 9 Oktober 2017. (Foto: Dita Alangkara/ AP)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak direksi Garuda segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan Garuda.

Garuda sedang limbung. Utang maskapai penerbangan utama Indonesia itu mencapai sekitar Rp 70 triliun dan tiap bulan rugi Rp 1 triliun.

Oleh karena itu upaya untuk menyelamatkan Garuda menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara direksi Garuda, termasuk Direktur Utama Irfan Setiaputra dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (21/6).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Martin Manurung mendesak direksi Garuda segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan Garuda. Salah satunya dengan mempercepat renegosiasi dengan perusahaan penyewaan pesawat (lessor).

Martin menekankan jika memang biaya sewa pesawat oleh Garuda selama ini terlalu mahal maka Komisi VI DPR mendukung dilakukan audit investigasi dan renegosiasi.

"Kalau Bapak perlu itu supaya Bapak juga memiliki posisi tawar yang kuat kepada pihak yang menyewakan, yah penegakan hukum saja Pak. Mereka juga takut berurusan sama hukum kalau memang benar ada ketidakwajaran biaya sewa pesawat, misalnya," kata Martin.

Garuda didesak untuk melakukan renegosiasi dengan pihak lessor (foto: dok)

Mengenai pengurangan karyawan Garuda, Martin mengakui itu opsi yang tidak terhindarkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi VI Mohammad Haekal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Dia membenarkan salah satu persoalan utama yang dihadapi Garuda sejak lama adalah pihak yang menyewakan pesawat (lessor). Persoalan ini juga dihadapi oleh semua maskapai di dunia di tengah lesunya industri penerbangan akibat pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret tahun lalu.

"Kalau perlu Bapak minta audit dengan tujuan tertentulah buat membantu negosiasi dengan lessor. Kalau BPK menyatakan bahwa memang ada kerugian negara di situ, ya kita bawa itu (audit investigasi) buat modal kita di pengadilan di luar negeri," kata Haekal.

Sependapat dengan Martin Manurung, Haekal juga sepakat soal menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) tapi bukan untuk mensubsidi korupsinya orang lain atau korupsi rente.

Dirut Garuda Akui Sewa Pesawat Terlalu Mahal

Dalam jawabannya, Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra membenarkan semua biaya sewa pesawat oleh memang terlalu mahal.

Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra (foto: courtesy)

"Semua kemahalan Pak, semua kemahalan. Itulah yang kita negosiasi tahun lalu. Sudah turun (rata-rata) 30 persen (biaya sewanya). Ini yang kita mau renegosiasi lagi karena ada dua hal yang mesti kita renegosiasi. Pertama ada kewajiban yang belum kita bayar selama ini total US$ 700 juta ke semua lessor sama yang ke depan," ujar Irfan.

Irfan menjelaskan dari 142 pesawat yang disewa oleh Garuda, tinggal 41 pesawat masih dipakai untuk terbang dan disewa dari 15 lessor. Sedangkan sisa 101 pesawat yang disewa dari 16 lessor tidak digunakan.

Irfan menambahkan setelah proses negosiasi tahun lalu, total biaya sewa pesawat oleh Garuda turun dari US$ 76 juta per bulan menjadi US$ 56 juta sebulan.

Sejauh ini, lanjut Irfan, Garuda sudah mengembalikan 20 pesawat yang tidak dipakai kepada lessor, dan sedang berunding dengan satu lessor lain untuk mengembalikan tujuh pesawat mereka.

Empat Opsi Penyelamatan

Ada empat opsi penyelamatan yang sedang dipertimbangkan manajemen Garuda Indonesia.

Opsi pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas, namun hal ini berpoentsi membuat Garuda meninggalkan utang warisan makin besar.

Opsi kedua, menggunakan legal bankcruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, seperti utang, sewa pesawat, dan kontrak kerja. Opsi ini masih mempertimbangkan Undang-undang Kepailitan.

Opsi ketiga, garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi dan di saat bersamaan, mulai mendirikan maskapai baru untuk mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda. Bahkan diproyeksikan untuk menjadi maskapai nasional di pasar domestik.

Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendrong sektor swasta untuk meningkatkan layanan transportasi udara.

Ada 4 opsi penyelamatan perusahaan yang dipertimbangkan Garuda (foto: dok).

Dari empat opsi itu, Irfan mengatakan direksi Garuda lebih memilih pada opsi kedua dan ketiga.

"Pilihan yang memang kita ambil lebih pada opsi kedua dan ketiga. Opsi kedua dan ketiga itu adalah restrukturisasi karena utang ini nggak mungkin kalau mesti ditanggung pemerintah semua. Saya sepakat dengan pimpinan, utang ini adalah utang masa lalu juga," kata Irfan.

Lebih 1.000 Karyawan Akan Dipensiunkan Dini

Untuk efisiensi, Irfan menjelaskan Garuda berencana melakukan pensiun dini terhadap 1.099 karyawan yang akan dimulai akhir bulan ini dan rampung akhir tahun ini. Skema lain yang sedang dipertimbangkan adalah cuti di luar tanggungan bagi karyawan baru melahirkan atau akan melahirkan serta mereka yang memiliki kepentingan mendesak, seperti ingin kuliah lagi.

Rute-Rute Mahal Disetop

Selain itu, lanjut Irfan, Garuda telah menyetop rute-rute penerbangan internasional yang terus menimbulkan kerugian, seperti rute ke Melbourne dan Perth yang akan segera dihentikan mulai Juli mendatang. Rute penerbangan ke Sydney tetap dipertahankan demi konektivitas, namun dikurangi menjadi sepekan sekali.

Rute penerbangan lain yang juga akan segera dihentikan adalah rute ke Osaka, Jepang.

Tiga rute lain yang sedang dikaji untuk dihentikan adalah rute Jakarta-Amsterdam, Jakarta-Kuala Lumpur, dan Jakarta-Seoul. [fw/em]

Oleh: VOA

Menkeu Dorong Percepatan Penggunaan TKDD

Redaksi    Selasa, Juni 22, 2021    Comment   

Menkeu Dorong Percepatan Penggunaan TKDD

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melihat bahwa realisasi dari transfer ke daerah untuk penanganan COVID-19 masih memerlukan percepatan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), secara virtual, Sabtu (19/06/2021).

“Delapan persen dari alokasi DAU [Dana Alokasi Umum] dan DBH [Dana Bagi Hasil] yang di-earmark untuk penanganan COVID-19, saat ini realisasinya masih 8,2 persen dari total anggaran Rp33,8 triliun,” ujarnya.

Lebih rinci, Sri Mulyani melihat bahwa realisasi DAU-DBH secara nasional dari Rp33,8 triliun sampai hari ini dukungan untuk vaksinasi baru mencapai Rp285 miliar atau 4,4 persen. Kemudian, untuk insentif tenaga kesehatan secara nasional dari total anggaran Rp7,6 triliun baru terealisasi Rp442 miliar atau 5,7 persen.

Menkeu memaparkan, realisasi untuk kedua hal tersebut bervariasi di tiap daerah yang artinya setiap daerah memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Untuk itu ia mengingatkan agar realisasi anggaran tersebut segera bisa diakselerasikan, terlebih saat ini sudah menjelang paruh kedua tahun 2021. Selain itu, saat ini kasus COVID-19 juga meningkat secara signifikan, sehingga perlu tindakan yang lebih cepat untuk menekan pandemi.

“Zona merah COVID-19 yang minggu lalu baru 17 daerah sekarang sudah mencapai 29 kabupaten/kota. Tapi belanja dari TKDD [Transfer ke Daerah dan Dana Desa]-nya atau APBD-nya DAU-DBH untuk penanganan COVID-19-nya belum meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,3 triliun juga digunakan untuk memulihkan dan mengurangi tekanan ekonomi di daerah melalui program-program padat karya. Jika pada tahun 2020 realisasi hanya mencapai 83 persen, Menkeu berharap agar realisasi di tahun ini bisa diakselerasi. Kemudian untuk Dana Insentif Daerah (DID), Sri Mulyani mengharapkan tahun ini dapat digunakan juga untuk membantu penanganan di bidang kesehatan selain untuk memulihkan ekonomi. Terakhir, terdapat juga DAK Non Fisik untuk pembayaran bagi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah.

“Ini adalah hal-hal yang kita harapkan peranan dari pemerintah daerah luar biasa penting. Karena tidak semua anggarannya dialokasikan di pusat, namun melalui dan menggunakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dalam hal ini tentu eksekusinya tergantung kepada leadership dan kemudian akselerasi proses politik di daerah,” tuturnya.

Menutup paparannya, Menkeu mengatakan, di satu sisi pemerintah membutuhkan resources untuk penanganan testing, tracing, atau untuk tenaga kesehatan serta biaya operasional kesehatan dari puskesmas, namun anggarannya ternyata belum terpakai atau belum digunakan. Saat ini yang realisasinya sangat baik adalah Dana Desa di mana tahun 2020 realisasi untuk penanganan COVID-19 terutama untuk membantu masyarakat mencapai 76,38 persen, sementara pada tahun ini dari alokasi Dana Desa sebesar Rp5,76 triliun telah realisasi sebesar 78 persem.

“Saya mohon untuk seluruh pimpinan dalam hal ini para Bupati yang ada di APKASI untuk melihat karena kita kalau tidak mampu menangani COVID-19 berarti kita tidak akan mampu memulihkan ekonomi nasional kita, atau ekonomi di daerah Anda. Justru bahkan kalau COVID-19-nya makin melonjak pasti ekonomi di daerah juga mengalami tekanan yang luar biasa dalam,” tegas Sri Mulyani. 

(HUMAS KEMENKEU/UN)

Berlaku Mulai 22 Juni, Inilah Ketentuan Pengetatan PPKM Mikro

Redaksi    Selasa, Juni 22, 2021    Comment   

Berlaku Mulai 22 Juni, Inilah Ketentuan Pengetatan PPKM Mikro

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, secara virtual, Senin (21/06/2021)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Pemerintah terus mengintensifkan upaya menekan laju pandemi COVID-19. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar dilakukan penguatan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di lapangan.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (21/06/2021) pagi, melalui konferensi video.

“Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM Mikro,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers usai mengikuti rapat.

Terkait hal tersebut, ungkap Airlangga, pemerintah akan kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

“Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 [Juni] sampai 5 Juli, dua minggu ke depan,” ujarnya.

Penguatan ketentuan PPKM Mikro ini, ujar Airlangga, akan dituangkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Berikut rincian penguatan PPKM Mikro tersebut:

1. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja

Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan:

a. Zona Merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen;

b. Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen;

c. Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat WFH tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain; dan

d. Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).

2. Kegiatan Belajar Mengajar

a. Zona Merah: dilakukan secara daring; dan

b. Zona lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

3. Kegiatan Sektor Esensial

Kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sektor ini antara lain termasuk industri, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital nasional, dan juga tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket, dll) baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal.

4. Kegiatan Restoran

Kegiatan warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mal, diberlakukan ketentuan:

a. Makan/minum di tempat atau dine-in paling banyak 25 persen dari kapasitas;

b. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00;

c. Layanan pesan-antar/dibawa pulang atau take-away sesuai jam operasional restoran; dan

d. Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

5. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan, Mal, Pasar, dan Pusat Perdagangan

a. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00; dan

b. Pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen dari kapasitas.

6. Kegiatan Konstruksi

Tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

7. Kegiatan Ibadah

Kegiatan di tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya) diberlakukan ketentuan:

a. Zona Merah: ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag); dan

b. Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

8. Kegiatan di Area Publik

Kegiatan di area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, area publik lainnya), diberlakukan ketentuan:

a. Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan

b. Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

9. Kegiatan Seni, Sosial, dan Budaya

Kegiatan di lokasi seni, sosial, budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, diberlakukan ketentuan:

a. Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman;

b. Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat: dan

c. Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25 persen dari kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat.

10. Rapat, Seminar,  Pertemuan Luring

a. Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan

b. Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

11. Transportasi Umum

Dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemda dan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

(TGH/UN)

Presiden Jokowi menginstruksikan TNI-Polri Penguatan Implementasi PPKM Mikro

Redaksi    Selasa, Juni 22, 2021    Comment   

Presiden Jokowi menginstruksikan TNI-Polri Penguatan Implementasi PPKM Mikro

Ilustrasi.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi telah menginstruksikan sinergi empat pilar dalam memperkuat implementasi pelaksanaan kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) untuk menurunkan laju pandemi COVID-19. 

TNI-Polri merupakan dua unsur dari empat pilar tersebut, bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Foto: Keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, secara virtual, Senin (21/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

“Di hulu harus benar-benar kita kerjakan semaksimal mungkin. Salah satu contoh adalah perkuatan empat pilar, yaitu yang pertama adalah kepala desa/kecamatan, kemudian kedua adalah kepala puskesmas, ketiga babinsa, dan keempat adalah bhabinkamtibmas. [Empat pilar ini] memiliki fungsi yang kuat untuk melaksanakan pencegahan, kemudian penanganan, yang ketiga dalam pembinaan, dan dukungan terhadap pelaksanaan PPKM Mikro,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Senin (21/06/2021) secara virtual.

Panglima TNI menyampaikan bahwa dukungan terhadap penguatan pelaksanaan PPKM Mikro ini dimulai dari satuan terkecil yaitu tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

“Peran dari ketua RT ini sangat membantu, dibantu tentunya oleh bidan desa, oleh babinsa, dan bhabinkamtibmas untuk melaksanakan mapping apabila ada informasi terdapat positif COVID-19 di wilayah tersebut. Setelah melaksanakan mapping RT/RW pun mampu untuk melaksanakan isolasi, mengisolisir wilayah-wilayah yang perlu dibatasi,” ujarnya.

Ilustrasi gambar iStock.

RT/RW pun, imbuh Hadi, juga mampu untuk melakukan pemisahan warga berdasarkan hasil penelusuran atau tracing kontak erat. Warga terkonfirmasi positif COVD-19 dan menunjukkan gejala dapat dirujuk ke rumah sakit, sementara yang tidak akan diisolasi baik secara mandiri maupun terpusat.

“Tentunya isolasi mandiri dan isolasi terpusat akan ada SOP-nya [Standar Operasional Prosedur] sehingga desa juga akan memiliki isolasi terpusat yang tentunya akan didukung oleh Dana Desa kebutuhan-kebutuhannya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan berbagai upaya penguatan PPKM Mikro yang telah dilakukan TNI-Polri guna menekan laju kasus harian COVID-19, terutama di wilayah yang mengalami lonjakan kasus seperti Provinsi Riau, Kabupaten Kudus, Kabupaten Bangkalan, dan Provinsi DKI Jakarta.

Di Provinsi Riau, ujar Kapolri, TNI-Polri memperkuat pengetesan dan penelusuran serta melakukan pemisahan masyarakat yang memerlukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi mandiri terpusat. Bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, TNI-Polri juga membantu pendistribusian obat-obatan dan bantuan sosial.

“Saat ini angka di wilayah Riau telah turun dari 813 menjadi 313, dan kegiatan ini akan terus kita lakukan sehingga angka kasus harian akan bisa kita tekan seminimal mungkin,” ujarnya.

Sementara itu, untuk penanganan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Listyo Sigit menyatakan, TNI-Polri juga melakukan penebalan PPKM Mikro dengan menambah jumlah personel TNI dan Polri untuk memperkuat kegiatan pengetesan, penelusuran, serta penjagaan di wilayah desa. Kegiatan penguatan ini, imbuhnya, akan dipertahankan dalam waktu satu minggu ke depan.

“Kita turunkan 600 personel TNI-Polri untuk melakukan kegiatan penguatan terhadap penjagaan di wilayah desa, memperkuat kegiatan testing dan tracing, dan kemudian memisahkan mana yang harus isolasi mandiri di rumah dan yang melaksanakan isolasi mandiri yang dipusatkan,” ujarnya.

Kapolri menambahkan, saat ini di Kudus sudah tersedia beberapa tempat isolasi mandiri terpusat. “Alhamdulillah dari angka yang ada, kasus hariannya dari beberapa waktu yang lalu di angka sekitar 400 dalam 1 hari, maka hari ini bisa ditekan menjadi 183 untuk kasus harian,” imbuhnya.

Serupa dengan yang dilakukan di Kudus, di Kabupaten Bangkalan TNI-Polri juga melakukan penguatan penelusuran dan pengetesan serta penjagaan wilayah. Dilakukan penambahan personel di empat kecamatan dan juga wilayah perbatasan.

“Harapan kita, setelah didapatkan kegiatan yang testing dan tracing yang maksimal, maka kemudian treatment yang akan dilakukan ini bisa dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, pelibatan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mau dilaksanakan kegiatan testing dan tracing ini menjadi sangat penting,” ujar Listyo Sigit.

Kapolri menambahkan, penguatan PPKM Mikro juga dilakukan di Provinsi DKI Jakarta yang saat ini kenaikan kasus hariannya melebihi angka 4 ribu.

Lebih lanjut Listyo Sigit mengatakan, penguatan PPKM Mikro terutama dari segi penelusuran dan pengetesan akan berpotensi meningkatkan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19. Untuk itu ia mengimbau kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam merealisasikan 31 wilayah yang digunakan untuk kegiatan isolasi mandiri terpadu.

“Termasuk juga wilayah di Nagrak, Pasar Rumput, dan tempat-tepat lain, dan termasuk, apabila memang diperlukan, hotel-hotel yang bisa dipersiapkan menjadi tempat isolasi mandiri karena ini tentunya sangat diperlukan pada saat terjadi penguatan kegiatan tracing,” ujarnya.

Dalam keterangan persnya, Kapolri menegaskan, pihaknya akan melakukan penegakan aturan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah-wilayah yang telah ditentukan adanya pembatasan.

“Wilayah-wilayah yang melebihi jam operasional kita lakukan penutupan, termasuk tentunya terhadap yang melanggar akan kita terapkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan,” tegasnya.

Kapolri juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk menyosialisasikan zonasi wilayah agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PPKM Mikro dapat ditegakkan berdasarkan zonasi.

“Pemerintah daerah perlu mengumumkan sehingga kemudian kita sama-sama bisa saling menjaga wilayah Zona Merah yang kemudian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memang ada aturan-aturan pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam instruksi PPKM Mikro terkait dengan Zona Merah dan Zona Oranye,” pungkasnya. 

(FID/MAY/UN)

Tahap Ke-17, Sepuluh Juta Bahan Baku Vaksin COVID-19 Sinovac Tiba di Indonesia

Redaksi    Senin, Juni 21, 2021    Comment   

Tahap Ke-17, Sepuluh Juta Bahan Baku Vaksin COVID-19 Sinovac Tiba di Indonesia

Ilustrasi. Gambar iStock

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Sebanyak 10 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk tiba di Tanah Air, Minggu (20/06/2021) siang, melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

“Alhamdulillah hari ini kita kedatangan lagi 10 juta bulk vaccine, untuk diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin COVID-19,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes) Oscar Primadi dalam keterangan persnya menyambut kedatangan vaksin tersebut.

Ilustrasi. Gambar iStock

Dengan kedatangan vaksin ini, maka jumlah total vaksin yang telah diterima Indonesia saat ini adalah sebanyak 104.728.400 dosis, dengan perincian vaksin produksi Sinovac sebanyak 94,5 juta dosis, AstraZeneca 8.228.400 dosis, dan Sinopharm 2 juta dosis.

Oscar menegaskan, pemerintah terus melakukan upaya untuk mengamankan kebutuhan vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang tengah digulirkan pemerintah saat ini. Untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity pemerintah menargetkan untuk melakukan vaksinasi kepada sekitar 70 persen dari jumlah populasi penduduk.

“Pemerintah selalu hadir dalam rangka mengamankan sekitar 426,8 juta dosis vaksin COVID-19 ini. Upaya-upaya ini tentunya kita lakukan dalam rangka penyediaan dalam bentuk pendekatan bilateral, multilateral, maupun eksplorasi daripada produk-produk dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Oscar menegaskan pemerintah hanya menyediakan vaksin yang teruji aman dan bermutu. Ketiga vaksin yang saat ini digunakan yaitu produksi Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm juga telah masuk ke dalam emergency use listing (EUL) dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

“Vaksin yang disediakan atau yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini adalah vaksin yang memang sudah teruji dari sisi pemenuhan dari aspek-aspek keamanan, aspek efikasi, maupun dari hal mutunya. Ini ditandai dengan adanya penerbitan emergency use authorization ataupun izin edar dari produk vaksin tersebut,” ujarnya.

Bahan baku yang telah tiba di Tanah Air ini kemudian akan didistribusikan ke seluruh Indonesia setelah terlebih dahulu diproses menjadi vaksin jadi oleh PT Bio Farma. Oscar optimistis tambahan vaksin ini akan mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat guliran vaksinasi COVID-19 saat ini.

“Dengan adanya kedatangan ini kita terus berupaya untuk dapat melakukan distribusi dan kemudian melakukan program vaksinasi agar berjalan dengan baik. Sampai saat ini kita sudah melakukan upaya-upaya percepatan dan penguatan dalam upaya vaksinasi ini,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, sejalan dengan percepatan vaksinasi yang terus dilakukan pemerintah, Oscar tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna menekan laju penularan COVID-19.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap tentunya menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Mahakuasa dan pandemi ini dapat terus selalu kita dapat kendalikan,” pungkasnya. 

(FID/UN)

Agustus, RI Akan Terima Vaksin Pfizer

Redaksi    Minggu, Juni 20, 2021    Comment   

Agustus, RI Akan Terima Vaksin Pfizer

Botol vaksin Pfizer-BioNTech digambarkan di pusat vaksinasi. (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah, Sabtu (19/6), mengatakan akan menerima 50 juta dosis vaksin COVID-19 dari Pfizer/BioNTech dan batch pertama diharapkan tiba di Tanah Air pada Agustus.

"Vaksin Pfizer akan mulai masuk pada Agustus, dengan pengiriman antara 7,5 juta hingga 12 juta dosis per bulan," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, seraya menambahkan pasokan tersebut merupakan hasil pembelian langsung pemerintah.

Indonesia sedang bergulat dengan peningkatan infeksi virus corona dalam beberapa pekan terakhir. Pada hari Jumat (18/6), pemerintah mencatat adanya angka infeksi harian tertinggi yang terjadi sejak Januari dengan 12.990 kasus.

Indonesia mencatat hampir 2 juta infeksi virus corona sejak pandemi dimulai dengan 54.291 kematian, suatu angka yang tertinggi di Asia Tenggara.

Pemerintah menargetkan untuk memvaksinasi sekitar 181,5 juta orang pada tahun depan. Pada hari Sabtu (19/6), 12,2 juta orang dilaporkan telah menerima dua dosis vaksin virus corona. [ah]

Oleh: VOA

Jubir Satgas Positif Terjangkit COVID-19

Redaksi    Minggu, Juni 20, 2021    Comment   

Jubir Satgas Positif Terjangkit COVID-19

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (25/2) mengatakan pelaksanaan vaksin pada tahanan KPK sudah menjunjung tinggi aspek keadilan (Foto:VOA)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Koordinator Tim Pakar yang juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, Sabtu (19/6), mengkonfirmasi bahwa ia telah terjangkit virus corona.

“Saya ingin menginformasikan terkait dengan kondisi kesehatan saya. Seperti yang diketahui dalam beberapa minggu terakhir, saya melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 cukup tinggi, seperti Kudus dan Bangkalan,” demikian petikan pernyataan tertulisnya.

Ditambahkannya, hasil uji swab antigen pada hari Jumat (18/6) menunjukkan ia positif terjangkit COVID-19. “Selanjutnya untuk mengkonfirmasi hasil swab antigen, saya kemudian melakukan swab PCR dan hasilnya saya terima hari ini, yaitu positif COVID-19.”

Namun ia tidak merinci varian virus corona yang dideritanya dan tidak menjawab permohonan konfirmasi yang ditanyakan VOA melalui pesan teks.

Siaran pers yang dikeluarkan Satgas Penanganan COVID-19 menggarisbawahi sikap positif Wiku akan kondisinya saat ini dan rasa optimisnya bahwa ia akan segera sembuh.

“Seperti yang saya sampaikan, saya melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah dan secara disiplin mematuhi protokol kesehatan. Terdapat kemungkinan saya terpapar saat melakukan kegiatan tersebut, saat daya tahan tubuh mengalami penurunan karena kelelahan,” ujarnya.

Ingatkan 3M

Lebih jauh Wiku mengatakan telah meminta kepada mereka yang sempat melakukan kontak erat dengannya untuk melakukan tes antigen sebagai upaya uji medis dan pelacakan.

Ia juga meminta masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ia menilai hal ini sangat penting “karena siapa pun dapat tertular COVID-19 dan hanya dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, kita dapat mencegah diri dari penularan COVID-19.”

Lonjakan kasus virus corona kembali terjadi di Tanah Air, terutama di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Banten. Hari Sabtu (19/6) tercatat ada 12.906 kasus baru, menambah jumlah kasus aktif menjadi 1.976.172 kasus. Lebih dari 54 ribu orang telah meninggal dunia akibat virus mematikan ini. [em/ah]

Oleh: VOA

Pastikan Pembuatan Kartu Kuning Gratis, Kemnaker: "Apabila ada Petugas yang meminta Pungutan, Laporkan Saja"

Redaksi    Minggu, Juni 20, 2021    Comment   

Pastikan Pembuatan Kartu Kuning Gratis, Kemnaker: "Apabila ada Petugas yang meminta Pungutan, Laporkan Saja"

sumber: indonesia.go.id

BorneoTribun Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning.

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat.

“Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Sabtu (19/06/2021).

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak  pandemi COVID-19.

Menaker pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.

“Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit,” ujar Menaker.

Ida mengungkapkan, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. “Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar,” ujarnya.

Menaker menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu, lanjut Ida, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. “Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja,”  katanya.

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua halaman. Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor empat kali dalam dua tahun.

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker Kabupaten/Kota.

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar; fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker.

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut:

1. Masukan Nomor KTP/Nomor HP/email beserta password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian klik “Masuk Sekarang
2. Selanjutnya pilih “Daftar Sebagai Pencari Kerja”
3. Setelah itu pencari kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari kerja dapat melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati.

Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota.

(HUMAS KEMNAKER/UN)

Ratusan Nakes yang Sudah Divaksinasi Terjangkit COVID-19

Redaksi    Sabtu, Juni 19, 2021    Comment   

Ratusan Nakes yang Sudah Divaksinasi Terjangkit COVID-19

Petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri (APD) bersiap untuk merawat pasien di rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet, Jakarta, 26 Januari 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BORNEOTRIBUN.COM - Petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri (APD) bersiap untuk merawat pasien di rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet, Jakarta, 26 Januari 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Teruskan

Para pejabat mengatakan lebih dari 350 dokter dan pekerja medis telah terjangkit COVID-19 meskipun telah divaksinasi dengan Sinovac. Puluhan nakes lainnya juga dirawat di rumah sakit. Hal tersebut terjadi di tengah kekhawatiran tentang kemanjuran beberapa vaksin terhadap varian virus corona yang lebih menular.

Badai Ismoyo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengatakan, seperti dikutip oleh Reuters (17/6), sebagian besar nakes yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun, ada puluhan nakes yang harus dirawat di rumah sakit karena mengalami demam tinggi dan penurunan tingkat saturasi oksigen.

Kudus, yang memiliki sekitar 5.000 petugas kesehatan, sedang berjuang melawan merebaknya wabah COVID-19, yang diyakini akibat varian Delta dari India- yang lebih menular. Peningkatan wabah kali ini mengakibatkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit melonjak hingga di atas 90 persen.

Seorang dokter senior sedang divaksin COVID-19 oleh rekan sejawat di Rumah Sakit Adam Malik di Medan, Sumatra Utara, 8 Februari 2021.

Petugas kesehatan adalah masuk dalam kategori prioritas sehingga termasuk golongan pertama yang divaksinasi ketika program vaksinasi dimulai pada Januari.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan, Kamis (17/6), hampir semua nakes telah menerima vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi China, Sinovac.

Menurut kelompok inisiatif data LaporCOVID-19, jumlah petugas kesehatan yang meninggal akibat COVID-19 telah menurun tajam dari 158 pada Januari menjadi 13 orang pada Mei. Namun pakar kesehatan masyarakat mengatakan kondisi rawat inap di Jawa memprihatinkan.

“Data menunjukkan varian Delta (di Kudus) sehingga tidak heran terobosan infeksinya lebih tinggi dari sebelumnya, karena seperti yang kita ketahui mayoritas tenaga kesehatan di Indonesia mendapatkan vaksinasi Sinovac, dan kita masih belum tahu seberapa efektifnya (vaksin itu) di dunia nyata dalam melawan varian Delta,” kata Dicky Budiman, ahli epidemiologi di Universitas Griffith Australia.

Juru bicara dari Sinovac dan Kementerian Kesehatan tidak segera dapat dihubungi Reuters untuk mengomentari kemanjuran CoronaVac terhadap varian virus yang lebih baru.

Seorang pasien berbaring di bangku mengantre untuk mendapat perawatan di ruang gawat darurat di RSUD Dr. Loekmono Hadi di tengah pandemi COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, 2 Juni 2021.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyetujui penggunaan darurat vaksin Sinovac pada bulan ini. Laporan menujukkan keefektifan vaksin itu dalam mencegah penyakit simtomatik pada 51 persen penerima. Vaksin itu juga dapat mencegah kondisi COVID-19 yang parah dan potensi dirawat di rumah sakit, berdasarkan pada semua hal yang diteliti.

Indonesia bergulat dengan salah satu wabah terburuk di Asia. Lebih dari 1,9 juta orang positif infeksi dan 53.000 meninggal. Sebanyak 964 di antara korban meninggal adalah para dokter dan perawat.

Lenny Ekawati, dari LaporCOVID-19, mengatakan banyak orang yang sekarang mengalami kelelahan dalam menghadapi pandemi dan kurang waspada dengan protokol kesehatan setelah divaksinasi.

“Fenomena itu cukup sering terjadi akhir-akhir ini, tidak hanya di masyarakat, tetapi juga petugas kesehatan,” katanya. "Mereka berpikir karena mereka divaksinasi, mereka aman."

Namun karena lebih banyak kasus varian Delta yang sangat menular, data mulai menceritakan kisah yang berbeda.

Menurut data LaporCOVID-19, setidaknya lima dokter dan satu perawat telah meninggal meskipun telah divaksinasI. Satu di antara korban nakes itu baru menerima suntikan pertama.

Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)

Di Kudus, IDI mengungkapkan, seorang dokter senior meninggal, meskipun diketahui dokter itu memiliki penyakit penyerta (komorbid).

Di Jakarta, ahli radiologi Dr Prijo Sidipratomo mengatakan kepada Reuters bahwa dia mengetahui setidaknya enam dokter yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 dan satu sekarang dirawat di unit perawatan intensif (ICU) dalam sebulan terakhir, meskipun mereka telah divaksinasi.

"Ini mengingatkan kami karena kami tidak bisa hanya mengandalkan vaksinasi," katanya, sambil mendesak orang untuk mengambil tindakan pencegahan.

Beberapa minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, terjadi lonjakan kasus di Tanah Air, dengan tingkat positif melebihi 23 persen pada Rabu (16/6) dan kasus harian mendekati 10 ribu, angka tertinggi sejak akhir Februari.

Dalam laporan terbarunya, WHO mendesak Indonesia untuk memperketat lockdown atau kuncitara (penguncian sementara) karena peningkatan penularan akibat sejumlah varian virus COVID-19 dan juga kekhawatiran atas lonjakan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit. [ah/ft]

Oleh: VOA

Menkominfo: Dorong UMKM Bangkit dengan Pasar Digital

Redaksi    Sabtu, Juni 19, 2021    Comment   

Menkominfo: Dorong UMKM Bangkit dengan Pasar Digital

Menkominfo Johnny G. Plate pada peluncuran Program Literasi Digital Nasional beberapa waktu lalu. (Foto: Humas Kemkominfo)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bergerak cepat mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bangkit kembali dari dampak pandemi COVID-19. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan pihaknya menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendongkrak eksistensi pelaku UMKM.

“Kita langsung mengambil langkah cepat dengan membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang dihadiri oleh 11 operator digital yang bersepakat menjadikan UMKM Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” ujarnya dalam acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan tema “Kilau Digital Permata Flobamora”, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (18/06/2021).

Menkominfo mengungkapkan, salah satu dukungan nyata yang dilakukan adalah dengan mendorong pengalihan kegiatan dagang ke platform digital atau yang kerap dikenal dengan berdagang dalam jaringan (daring) melalui ruang digital.

“Dengan menggunakan ruang digital, disinyalir potensi dagang daring yang dilakukan dapat menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Mengingat daya jangkau yang menembus batas wilayah daerah bahkan bisa mencapai negara lain,” tuturnya.

Oleh karena itu, ujar Johnny, pihaknya berkomitmen menyediakan jaringan telekomunikasi komunikasi berkualitas yang bisa digunakan pelaku usaha dalam kegiatan dagang daring, sehingga mereka dapat melakukan dagang daring dari rumahnya masing-masing tanpa harus bertatap muka.

“Kita mempunyai 348 ribu kilometer panjang kabel fiber optik yang akan membuat jaringan telekomunikasi berkualitas di berbagai daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkominfo mengungkapkan, pemerintah juga memiliki sembilan satelit yang dipergunakan sebagai jaringan telekomunikasi berkualitas di berbagai daerah. Sehingga akses telekomunikasi bisa dimiliki secara merata oleh seluruh penduduk di pelosok.

“Dengan memanfaatkan sembilan satelit komunikasi saat ini kita tidak saja akan bangga dengan mempunyai satelit multifungsi kelima terbesar di dunia yang diletakkan di orbit pada Kuartal IV Tahun 2023, Satria,” paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Johnny, Kemkominfo juga membangun Base Transceiver Station (BTS) secara masif di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui upaya itu, Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan dapat menyediakan akses seluler 4G di seluruh pelosok Indonesia.

“Kami memastikan untuk hadirnya sinyal 4G sebagai transformasi digital nasional kita di seluruh wilayah,” tandasnya.

Kemudian, Menkominfo juga menyatakan komitmennya untuk melakukan pelatihan digital kepada seluruh pelaku UMKM yang berada di berbagai wilayah. Pelatihan ini dilakukan dengan menggandeng sejumlah pemilik platform digital sehingga para pelaku UMKM di berbagai pelosok Tanah Air dapat melakukan kegiatan dagang daring secara optimal ke depan.

“Dengan tujuan, supaya pelaku usaha di atas dapat menguasai teknik yang tepat dalam melakukan usaha di ruang digital dalam beberapa waktu ke depan. Kami terus mendorong agar UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital di berbagai aspek usahanya,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMKOMINFO/UN)

Pencari Suaka di Jakarta Hidup dalam Ketidakpastian

Redaksi    Sabtu, Juni 19, 2021    Comment   

Pencari Suaka di Jakarta Hidup dalam Ketidakpastian

Pengungsi perempuan asal Afghanistan sedang menyulam di tenda pengungsi seberang Rudenim Jakarta (Foto dok: VOA/Sasmito)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menurut data UNHCR, ada sekitar 14 ribu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, yang menunggu proses penempatan ke negara ketiga. Sebagian besar berasal dari wilayah-wilayah konflik seperti Afghanistan, Somalia dan Myanmar. Selama di Indonesia mereka hidup dalam keterbatasan dan ketidakpastian.

Salah satunya adalah Bismillah Tahirzada, pria berusia 24 tahun asal Ghazni, Afghanistan.

Bismillah Tahirzada, pria 24 tahun asal Ghazni, Afghanistan (foto: VOA/Indra Yoga).

Kepada VOA ia menuturkan, “Saya sebagai pengungsi di Indonesia hanya berusaha untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan hidup saya sambil menambah pengetahuan dan pengalaman selama menunggu dalam ketidakpastian, tidak seorangpun tahu apa yang akan terjadi esok hari."

Sudah lebih dari 7 tahun ia tinggal di Jakarta dalam ketidakpastian menunggu penempatan oleh UNHCR ke negara baru, yang biasanya memakan waktu lebih dari 5 tahun. Statusnya sebagai pengungsi di indonesia tak membolehkannya untuk bekerja secara resmi.

Untuk menopang hidupnya, Bismillah menjalankan usaha menjual keripik kentang, yang ia jual secara online. Usaha ini ia jalankan berkat bantuan seorang fasilitator dari Universitas Atmajaya Jakarta, Inggrid Nathania Wongso, yang menyelenggarakan program pelatihan bagi pengungsi.

“Ya, semoga selama masa penantiannya, mereka gak cuma duduk diam dan akhirnya stress sendiri tapi mereka bisa melakukan sesuatu. Mungkin bisa menyumbangkan sesuatu juga buat perekonomian bangsa Indonesia dan berguna juga bagi mereka sendiri,” harap Inggrid.

Bismillah Tahirzada sedang membuat keripik kentang untuk dijual secara online (foto: VOA/Indra Yoga).

Namun, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan memukul usaha yang telah ia jalankan selama 2 tahun ini.

“Situasi saat ini agak terlalu sulit karena pandemi COVID-19, jadi situasi bisnis di Indonesia kebanyakan terkena dampaknya dari pandemi COVID-19 termasuk usaha saya. Jadi bisa dibilang, (situasi) saat ini lebih sulit dari sebelumnya," ungkap Bismillah.

Pengungsi perempuan asal Afghanistan sedang menyulam di tenda pengungsi seberang Rudenim Jakarta (Foto dok: VOA/Sasmito)

Dengan kondisi ketidakpastian dan pandemi yang berkepanjangan, Bismillah sangat berharap UNHCR bisa bekerja lebih cepat dan segera menempatkannya ke negara baru, agar ia dan ribuan pengungsi lainnya bisa menjalani hidup dengan normal.

"Jadi saya berharap suatu hari nanti saya bisa segera pindah dari Indonesia ke negara yang lebih baik, yang mana saya bisa merasakan hidup sebagai manusia yang memiliki hak-hak sebagaimana orang-orang lain pada umumnya," harapnya. [iy/pp]

Oleh: VOA

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Wapres: 40 Persen Alokasi untuk UMKM

Redaksi    Sabtu, Juni 19, 2021    Comment   

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Wapres: 40 Persen Alokasi untuk UMKM

Wapres Ma’ruf Amin (Foto: Dokumentasi BPMI Setwapres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah melalui kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), secara daring dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/06/2021). Acara dengan tema “Kilau Digital Permata Flobamora” ini sendiri berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa  pemerintah,” ujarnya.

Melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” tegas Wapres.

Selain itu, ungkap Wapres, melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujar Wapres.

Melalui Gernas BBI, imbuh Wapres, pemerintah juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital. Tahun 2020 lalu, Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya.

“Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Tak hanya mendorong para pelaku UMKM untuk Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi.

Pembangunan infrastruktur tersebut terus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Dengan adanya jaringan koneksi internet, ujar Wapres, maka akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan terbuka lebar

“Diharapkan pada tahun 2023, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global. Di situlah letak nilai strategis dari transformasi ekonomi melalui digitalisasi yang merupakan salah satu prioritas pemerintah,” tuturnya.

Wapres pun mendorong para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan berbagai platform digital yang ada untuk mendukung usaha yang dijalankan.

“Dalam era digital ini, UMKM juga harus memanfaatkan platform digital termasuk media sosial untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya,” ujarnya.

Pelaku UMKM, juga dituntut untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.

Menutup sambutannya, Wapres berharap Gernas BBI dapat mendorong national branding produk lokal unggulan, sehingga menciptakan industri, kreasi dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Puncak Gernas BBI kali ini juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Labuan Bajo, NTT, yang merupakan tempat gelaran berlangsung.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia “Kilau Digital Permata Flobamora” saya nyatakan dibuka. Saya berharap, kegiatan ini dapat memberikan hasil yang nyata guna mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, dan mendukung pemulihan pariwisata nasional, khususnya Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo, NTT,” tandasnya.

Hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Viktor Bungtilu Laiskodat. (UN)

Inilah Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

Redaksi    Sabtu, Juni 19, 2021    Comment   

Inilah Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

Ilustrasi Gambar iStock.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah COVID-19 yang sampai sekarang masih belum bisa tuntas, maka kemudian Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama,” ujar Menko PMK dalam keterangan persnya, Jumat (18/06/2021).

Menko PMK menambahkan, berdasarkan arahan tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend,” ujarnya.

Menko PMK menambahkan, keputusan pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu.

“Pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran COVID-19,” ujarnya.

Adapun perubahan hari libur nasional cuti bersama tahun 2021 yang tertuang dalam SKB yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni ini adalah sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021;

2. Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad saw. yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021; dan

3. Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021 dihapuskan.

Berikut daftar lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 berdasarkan SKB 3 Menteri terbaru:

Libur Nasional

1. Jumat, 1 Januari, Tahun Baru 2021 Masehi

2. Jumat, 12 Februari, Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili

3. Kamis, 11 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.

4. Minggu, 14 Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943

5. Jumat, 2 April, Wafat Isa Al Masih

6. Sabtu, 1 Mei, Hari Buruh Internasional

7. Kamis, 13 Mei, Kenaikan Isa Al Masih

8. Kamis-Jumat, 13-14 Mei, Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah

9. Rabu, 26 Mei, Hari Raya Waisak 2565

10. Selasa, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

11. Selasa, 20 Juli, Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah

12. Rabu, 11 Agustus, Tahun Baru Islam 1443 Hijriah

13. Selasa, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

14. Rabu, 20 Oktober, Maulid Nabi Muhammad saw.

15. Sabtu, 25 Desember, Hari Raya Natal

Cuti Bersama

Rabu, 12 Mei, Cuti Bersama untuk Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah

(HUMAS KEMENKO PMK/UN)