Berita Borneotribun.com: Jokowi Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 11 Mei 2021

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina
Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Dokumentasi BPMI Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan.

“Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan,” ujar Presiden dalam cuitan berbahasa Inggris yang diunggah di akun twitternya @Jokowi, Senin (10/0/2021).

Kepala Negara menegaskan, Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. Indonesia juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel.

“Indonesia mengecam keras tindakan tersebut dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel,” tegasnya.

Ditambahkan Presiden, Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina. 

(NASTER/UN)

Senin, 03 Mei 2021

Presiden Jokowi Ingatkan Tetap Waspada dan Tidak Lengah Terhadap COVID-19

Presiden Jokowi Ingatkan Tetap Waspada dan Tidak Lengah Terhadap COVID-19
Presiden Jokowi saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (02/05/2021). (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko tersebut. Hal tersebut disebabkan karena ancaman penularan dan penyebaran pandemi COVID-19 masih ada di Indonesia.

“Kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID-19,” ujar Presiden saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (02/05/2021).

Beberapa waktu belakangan, kurva kasus COVID-19 di Tanah Air memang melandai sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.

Tercatat saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia semakin menurun di angka 100 ribuan. Tren kesembuhan pasien COVID-19 juga diketahui semakin meningkat dengan penurunan kasus harian.

Namun, di tengah perkembangan positif tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar seluruh pihak tak lekas berpuas diri dan bereuforia. Perkembangan positif dari upaya penanganan pandemi beberapa waktu terakhir tersebut bukan berarti situasi pandemi telah terkendali sepenuhnya.

“Jangan merasa sudah aman. Belum! Upaya menekan kasus aktif ini harus terus dilakukan dan sangat bergantung dengan kedisiplinan kita, kita semua, dalam menjalankan protokol kesehatan,” kata Presiden.

Seluruh pihak baik yang berada di zona merah, oranye, kuning, hijau, telah divaksin, maupun yang belum menerima suntikan dosis vaksin tetap harus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan baik itu mengenakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.

Di samping itu, perkembangan positif dari penanganan pandemi COVID-19 tampak berimbas pada mulai bergeraknya aktivitas perekonomian di daerah.

Momentum pemulihan ini, kata Presiden, merupakan hal yang harus dijaga dan dipertahankan bersama-sama dengan cara meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.

“Saya minta kepada gubernur, bupati, hingga wali kota terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan bersinergi dengan pemerintah pusat, dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini,” imbuhnya.

Mengakhiri pernyataan, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor satu pemerintah. Oleh karena itu, ketaatan terhadap protokol kesehatan yang disertai dengan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran COVID-19 harus tetap terjaga.

“Bersama-sama insyaallah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini,” tandasnya. 

(BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/AIT/TAR)

Sabtu, 01 Mei 2021

Jokowi Janji Bangun Rumah untuk Keluarga Awak KRI Nanggala

Jokowi Janji Bangun Rumah untuk Keluarga Awak KRI Nanggala
Presiden Joko Widodo bertemu dengan keluarga awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang tenggelam, di pangkalan TNI Angkatan Laut di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 29 April 2021. (Foto: Laily Rachev/Biro Setpers via Reuters)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Joko Widodo mengatakan, Kamis (29/4), bahwa pihak berwenang akan membangun rumah untuk keluarga awak kapal selam KRI Nanggala yang hilang sebelum kemudian ditemukan sudah menjadi puing di Laut Bali. Seluruh 53 awaknya tewas.

KRI Nanggala-402 buatan Jerman ditemukan di kedalaman hampir 840 meter pada Minggu (25/4) setelah kehilangan kontak beberapa hari sebelumnya saat mempersiapkan latihan penembakan torpedo.

Dilaporkan oleh Reuters, dalam pertemuan dengan para keluarga korban di hangar di pangkalan Angkatan Laut, di Jawa Timur, Jokowi mengatakan lokasi rumah yang akan dibangun disesuaikan dengan keinginan keluarga masing-masing.

Jokowi mengatakan pekan ini bahwa pemerintah akan menaikkan pangkat militer anggota awak Nanggala secara anumerta dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Minggu ini, para keluarga korban berkumpul di berbagai lokasi di seluruh Indonesia untuk memberi penghormatan kepada para awak yang meninggal dalam kecelakaan itu. Mereka juga mendesak pihak berwenang untuk mengevakuasi jenazah korban dari dalam laut.

TNI Angkatan Laut telah mencoba mencari cara untuk mengevakuasi sisa-sisa kapal selam tersebut.

Para ahli memperingatkan bahwa mengangkat kapal selam ke permukaan akan menjadi tugas sangat berat yang membutuhkan peralatan penyelamatan khusus.

Juru bicara angkatan laut Laksamana Pertama Julius Widjojono mengatakan pada Rabu (28/4) bahwa pihak berwenang sedang berkoordinasi dengan SKK Migas untuk mengkaji apakah perusahaan-perusahaan migas memiliki peralatan untuk mengangkat komponen berat. [na/ft]

Oleh: VOA

Jumat, 30 April 2021

Presiden Jokowi Tanda Tangani PP tentang THR

Presiden Jokowi Tanda Tangani PP tentang THR
Presiden Jokowi saat meninjau terdampak gempa di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. (Foto: Humas Setkab/Oji)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada Rabu (28/4/2021) kemarin. Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi, Kamis (29/4/2021) siang, di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

“Ya, saya telah menandatangani PP yang menetapan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, yaitu PNS, CPNS, TNI, Polri dan pejabat negara, pensiunan penerima pensiun, penerima tunjangan, kemarin hari Rabu, 28 April, sudah saya tandatangani,” jelasnya.

Presiden mengatakan pemberian THR ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat yang diharapkan nanti menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

“Dan, bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa, sekali lagi, menaikkan pertumbuhan ekonomi kita,” sambung Presiden.

Lebih lanjut, ia mengatakan dalam PP tersebut diatur THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya Idulfitri.

“Dan THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah,” jelas Presiden.

Saat menyampaikan keterangan pers, Presiden didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(FID/AIT/TAR)

Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Kabupaten Malang

Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Kabupaten Malang
Presiden Jokowi berdialog dengan warga terdampak gempa di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur  Kamis, (29/04/2021). (Foto: Humas Setkab/Oji)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi terdampak gempa di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur,  Kamis (29/04/2021).

Seperti telah diketahui sebelumnya, di lokasi tersebut telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,1 SR yang dampaknya dapat dirasakan hampir di 32 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

“Sore hari ini saya berada di Desa Majangtengah, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur untuk meninjau gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi tampak didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Malang H.M. Sanusi.

Berdasarkan laporan yang diterima, Presiden mengungkapkan bahwa gempa yang telah terjadi mengakibatkan kerusakan terhadap 1.716 rumah, baik itu rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.

Untuk menanggulangi kerusakan akibat gempa, Presiden mengungkapkan, pemerintah akan memberikan bantuan sejumlah uang untuk biaya pembangunan ulang rumah-rumah warga. Sedangkan untuk fasilitas umum yang mengalami kerusakan akan segera dikerjakan oleh pemerintah pusat.

“Semuanya nanti akan dibantu dari pemerintah, yang berat akan dibantu Rp50 juta, yang sedang dibantu Rp25 juta, dan yang ringan dibantu Rp10 juta. Dan kita harapkan nanti bisa segera dilaksanakan rekonstruksi dan untuk fasilitas umum seperti yang ada di belakang saya ini musala juga akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR,” jelasnya.

Presiden berharap pembangunan ulang bagi rumah-rumah maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan dapat segera dikerjakan agar keadaan dapat pulih seperti sebelumnya.

“Saya kira kita ingin agar kehidupan bisa normal kembali dan kita harapkan kita semuanya nanti ke sini, ke Kabupaten Malang, semuanya sudah segera dimulai dikerjakan dalam bulan-bulan Mei ini,” pungkasnya. 

(TGH/AIT/TAR)

Rabu, 28 April 2021

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN
Pelantikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/04/2021). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 72/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, Presiden Jokowi melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 19/M Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Usai pembacaan Keppres, dilakukan pengambilan sumpah jabatan kepada masing-masing pejabat yang dilantik di hadapan Presiden Jokowi dan disaksikan rohaniwan.

Pada pelantikan ini, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. 

(FID/AIT/SM)

Senin, 26 April 2021

Presiden Sampaikan Dukacita Mendalam atas Gugurnya 53 Prajurit KRI Nanggala 402 dan Kabinda Papua

Presiden Sampaikan Dukacita Mendalam atas Gugurnya 53 Prajurit KRI Nanggala 402 dan Kabinda Papua
Presiden Jokowi saat memberi keterangan pers di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (26/04/2021). (Foto: BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat dan Bintang Jalasena kepada para prajurit TNI KRI Nanggala-402 yang gugur saat menjalankan tugas di perairan utara Pulau Bali.

“Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, serta Bintang Jasa Jalasena atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (26/04/2021).

Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala-402 hingga jenjang pendidikan S1.

Selain itu, Presiden menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada unsur-unsur yang terlibat dalam proses pencarian kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang sejak Rabu, 21 April lalu.

“Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TNI, Polri, Basarnas, Bakamla, BPPT, dan KNKT, serta seluruh unsur yang tidak bisa saya sebut satu-persatu yang telah berupaya maksimal dalam menemukan KRI Nanggala-402 ini,” kata Presiden.

Apresiasi  juga ditujukan Kepala Negara kepada negara-negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, dan Australia yang ikut membantu dalam pencarian kapal selam tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala-402 dalam melaksanakan tugas di perairan utara Pulau Bali.

“Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian Saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menangkap seluruh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Papua.

Hal ini disampaikan Presiden usai mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan Kapolri tentang gugurnya Kabinda (Kepala BIN Daerah) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya dalam kontak senjata dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada, Minggu (25/04/2021) lalu.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air,” ujarnya dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Senin (26/04/2021).

Presiden juga memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada Brigjen TNI I Gusti Putu Danny atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanannya.

“Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI I Gusti Putu Danny mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden pada keterangan pers tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan. 

(DND/AIT/TAR)

Minggu, 25 April 2021

Tingkatkan Kerja Sama, Presiden Jokowi dan PM Hun Sen Gelar Pertemuan Bilateral

Tingkatkan Kerja Sama, Presiden Jokowi dan PM Hun Sen Gelar Pertemuan Bilateral
Pertemuan Bilateral RI dan Kamboja, di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Setelah mengikuti ASEAN Leaders’ Meeting, Sabtu (24/04/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen menggelar pertemuan bilateral dengan didampingi delegasi kedua negara. Pertemuan tersebut digelar di Multipurpose Room, Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Seperti disampaikan Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi, Presiden Jokowi mengawali pertemuan bilateral dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran PM Kamboja di Jakarta. Selanjutnya, kedua pemimpin saling berbagi pandangan mengenai sejumlah isu terkait hubungan bilateral kedua negara.

“Kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara,” ujar Menlu usai mendampingi Kepala Negara menghadiri pertemuan tersebut.
Presiden Jokowi dan PM Hun Sen dalam pertemuan bilateral, di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Diungkapkan Retno, dalam pertemuan Presiden RI menyampaikan empat isu. Pertama, mengenai kerja sama di bidang kesehatan.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya dukungan vaksin multilateral demi kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Presiden juga mengajak Kamboja untuk memperkuat kerja sama di bidang farmasi, obat-obatan, dan peralatan kesehatan,” ujar Menlu.

Retno menambahkan, peluncuran joint venture Dynamic Argon, Co., Ltd. yang merupakan hasil kerja sama antara salah satu perusahaan farmasi  Indonesia dengan mitranya di Kamboja pada tahun 2019 lalu merupakan awal yang baik bagi kerja sama kesehatan antara kedua negara.

“Oleh karenanya, Bapak Presiden meminta dukungan PM Hun Sen untuk perluasan investasi BUMN dan swasta Indonesia di bidang farmasi dan peralatan kesehatan di Kamboja,” ujarnya.

Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan mengenai kerja sama di bidang ekonomi untuk pemulihan ekonomi. 

“Presiden mendorong upaya peningkatan volume perdagangan kedua negara, antara lain adanya direct shipping lines antara kedua negara di mana Pelindo II sudah menjajaki rencana tersebut,” ujar Menlu. 

Kepala Negara juga mendorong keringanan pajak impor, khususnya untuk alat transportasi bus karoseri dari Indonesia. 

“Terkait investasi, Presiden Republik Indonesia meminta dukungan Kamboja agar perusahaan BUMN dan swasta Indonesia dapat menjadi mitra pembangunan dan investasi utama di Kamboja, antara lain yang disebutkan, pembenahan sistem perkeretaapian dan pemenuhan kebutuhan gerbong kereta, pembangunan pembangkit listrik apung, dan kebutuhan tugboat (kapal tunda), dan proyek infrastruktur di Kamboja oleh BUMN konstruksi Indonesia,” papar Retno.

Ketiga, kedua pemimpin membahas mengenai kerja sama di bidang pertahanan.  “Peningkatan kerja sama pertahanan ini menurut Presiden perlu ditingkatkan, antara lain dilakukan melalui perluasan kerja sama Army-to-Army talk, kemudian mendorong peningkatan pendidikan dan latihan bersama personel militer,” ujar Menlu.

Terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan perlunya sinergi antara Indonesia, Kamboja, dan Thailand di mana ketiga negara ini akan menjadi ketua di sejumlah organisasi pada tahun 2022 mendatang. Indonesia akan memegang keketuaan G20, Kamboja menjadi Ketua ASEAN, dan Thailand menjadi Ketua APEC.

“Presiden Republik Indonesia menyampaikan harapan agar terdapat koordinasi dan sinergi antara ketiga negara yang semuanya adalah negara anggota ASEAN, baik dari segi waktu penyelenggaraan maupun substansinya,” pungkas Menlu Retno Marsudi.

Mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(SLN/UN)

Forum ASEAN, Presiden Jokowi Suarakan Penghentian Kekerasan di Myanmar

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno LP Marsudi, dan Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting, Sabtu (24/04/2021), di Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting yang berlangsung di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/04/2021. 

Pertemuan tersebut membahas mengenai upaya bersama ASEAN untuk dapat membantu Myanmar keluar dari situasi krisis saat ini. 

Saat menyampaikan pandangannya di dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekerasan di Myanmar harus dihentikan dan kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas. 

“Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. 

Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. 

Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas,” ujar Presiden saat memberikan pernyataan pers usai pertemuan. 

Di dalam pertemuan yang dihadiri oleh Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ini, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya pemimpin militer negara tersebut untuk berkomitmen terhadap tiga hal. 

“Permintaan komitmen pertama, penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. 

Di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan,” ujar Presiden. 

Kedua, Kepala Negara meminta komitmen untuk memulai proses dialog yang inklusif. 

“Tahanan politik harus segera dilepaskan, dan perlu dibentuk special envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar,” tegasnya. 

Terakhir, Presiden juga meminta agar pemimpin militer Myanmar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari ASEAN. 

“Permintaan komitmen ketiga, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN, yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Center [The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management],” ujarnya. 

Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mengawal tindak lanjut dari ketiga komitmen yang diminta tersebut. “Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi,” tuturnya. 

Presiden menambahkan, pandangan Indonesia tersebut sejalan dengan pandangan para pemimpin ASEAN lainnya. 

Kesepakatan dalam pertemuan ALM ini kemudian dituangkan dalam lima butir konsensus. 

“Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN. 

Isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sebutkan tadi,” pungkasnya. 

Seperti diungkapkan Presiden di awal pernyataannya, pertemuan ALM ini merupakan inisiatif Indonesia yang terus bekerja keras bersama Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN agar pertemuan ini dapat terwujud. 

“Kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya ASEAN Leaders’ Meeting dapat diselenggarakan pada hari ini. 

Sejak saya menelepon Sultan Brunei Darussalam pada 23 Maret 2021, bersama dengan dengan chair Indonesia bekerja keras untuk memastikan agar ASEAN Leaders’ Meeting ini dapat diselenggarakan,” ungkapnya. 

Selain Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN, tampak hadir dalam pertemuan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. 

Kemudian Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro L. Locsin Jr. sebagai Utusan Khusus Filipina, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai sebagai Utusan Khusus Thailand, Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith sebagai Utusan Khusus Laos, serta Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. 

Dalam memberikan keterangan pers Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(TGH/UN)

Presiden Jokowi Hadiri ASEAN Leaders’ Meeting di Sekretariat ASEAN

Presiden Jokowi Hadiri ASEAN Leaders’ Meeting di Sekretariat ASEAN
Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting, Sabtu (24/04/2021) siang, di Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) yang digelar di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/04/2021) siang. 

Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 13.12 WIB dan disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi. 

Setelah berfoto dan mengisi buku tamu kedatangan, Presiden beserta para pemimpin atau perwakilan negara-negara ASEAN menuju ruang pertemuan di Bali Lounge, Sekretariat ASEAN, untuk mengikuti jalannya ALM. ALM kali ini terdiri atas tiga segmen, yakni pembangunan masyarakat ASEAN, hubungan eksternal ASEAN, serta isu-isu regional dan internasional. 

Pada segmen pertama dan kedua, Presiden Jokowi akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro. 

Sementara pada segmen ketiga, Presiden hanya didampingi oleh Menteri Luar Negeri. 

Sejumlah pemimpin negara-negara ASEAN hadir atas undangan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN. 

Untuk diketahui, ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Jokowi dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN terkait penyelesaian situasi Myanmar. 

Penyelenggaraan ALM diharapkan dapat mencapai kesepakatan, utamanya mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar dan membantu Myanmar keluar dari situasi saat ini. 

Menlu RI Retno Marsudi dalam keterangannya, Jumat (23/04/2021) kemarin, menyatakan bahwa penyelenggaraan pertemuan tersebut menjadi pertemuan langsung secara fisik pertama para pemimpin ASEAN selama masa pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 

Hal itu menggambarkan keseriusan dan tekad kuat para pemimpin ASEAN untuk membantu Myanmar. 

“Komitmen para pemimpin untuk bertemu secara fisik merupakan refleksi kekhawatiran yang dalam ASEAN terhadap situasi yang terjadi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis ini,” ujarnya. 

(BPMI SETPRES/UN)

Sabtu, 24 April 2021

Jokowi dan PM Vietnam Dorong ALM Hasilkan Solusi Terbaik Untuk Myanmar

Jokowi dan PM Vietnam Dorong ALM Hasilkan Solusi Terbaik Untuk Myanmar
Presiden Jokowi bersama PM Vietnam Pham Minh Chinh, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/04/2021) sore. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh mendorong agar ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) dapat menghasilkan solusi terbaik bagi rakyat Myanmar.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/04/2021) sore.

“Kedua pemimpin berharap, pertemuan ALM besok dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang terbaik bagi rakyat Myanmar,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden menghadiri pertemuan.

Di dalam pertemuan tersebut, ungkap Menlu, kedua pemimpin melakukan tukar pandangan mengenai situasi terakhir di Myanmar. Kedua pemimpin juga menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya kekerasan dan terus jatuhnya korban jiwa di negara tersebut.

“Posisi Indonesia terkait Myanmar dari sejak awal sudah sangat jelas, yaitu keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas. Kekerasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak semakin bertambah, dan dialog inklusif harus segera dilakukan agar demokrasi, keamanan, perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar,” ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden dalam pertemuan.

Menlu menambahkan, Kepala Negara juga menekankan bahwa ALM ini semata-mata digelar untuk kepentingan rakyat Myanmar.

“Kalau kita tengok ke belakang, ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Republik Indonesia dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN,” ujar Menlu.

Seperti diungkapkan Menlu, dalam pertemuan bilateral PM Vietnam Pham Minh Chinh menyampaikan apresiasi atas inisiasi Indonesia untuk menggelar pertemuan pemimpin ASEAN guna membahas dan menemukan solusi atas krisis yang terjadi di Myanmar ini.

“Vietnam menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia yang menginisiasi penyelenggaraan ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) ini. Perdana Menteri Vietnam menyampaikan bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar,” ungkap Menlu.

Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi, kedatangan PM Vietnam di Jakarta juga untuk menghadiri pertemuan ALM yang akan berlangsung esok hari tersebut. 

(FID/UN)

Bertemu PM Vietnam, Presiden Jokowi Bahas Isu Kesehatan Hingga Stabilitas Kawasan

Bertemu PM Vietnam, Presiden Jokowi Bahas Isu Kesehatan Hingga Stabilitas Kawasan
Presiden Jokowi bersama PM Vietnam Pham Minh Chinh, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/04/2021) sore. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Jumat (23/04/2021) sore, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Mengawali pertemuan, Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada PM Pham Minh Chinh yang telah dilantik sebagai PM Vietnam pada 5 April 2021 lalu. PM Pham Minh Chinh dilantik menggantikan PM Nguyen Xuan Phuc yang diangkat sebagai Presiden Vietnam untuk periode 2021-2026.

“Di dalam pertemuan, Bapak Presiden terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Mulia Pham Minh Chinh sebagai Perdana Menteri Vietnam yang baru,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Pada pertemuan, ujar Menlu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral yang saling menguntungkan untuk kepentingan rakyat kedua negara.

“Presiden menyampaikan bahwa Vietnam adalah sahabat Indonesia dan Vietnam adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Presiden juga menyampaikan harapan Indonesia dan Vietnam dapat terus bekerjasama agar kedua negara dapat keluar dari pandemi dan terus menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan,” ujarnya.

Lebih lanjut Menlu menyampaikan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi fokus pada sejumlah isu.

Pertama, Presiden menekankan mengenai pentingnya penguatan kerja sama di bidang kesehatan. Kerja sama ini sangat penting, ditambah dengan adanya pandemi yang belum kunjung berakhir.

“Presiden mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan untuk jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara,” ujar Menlu.

Kedua, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. “Presiden mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan baik di bidang perdagangan maupun investasi,” ungkap Menlu.

Ditambahkan Menlu, Vietnam adalah mitra perdagangan terbesar keempat Indonesia di ASEAN di mana nilai perdagangan kedua negara naik hampir 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir.

“Indonesia berada pada urutan ke 28 FDI [Foreign Direct Investment] Vietnam dan urutan kelima di antara FDI ASEAN. Investasi Indonesia di Vietnam antara lain berupa di bidang pertambangan, packaging, batu bara, semen, properti, peternakan, otomotif, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ketiga, Kepala Negara menekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah berlangsung 11 tahun. Presiden menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan negosiasi.

“Ditekankan oleh Presiden bahwa penyelesaian perundingan sangat penting, karena memberikan kejelasan mengenai wilayah ZEE masing-masing dan mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan. Serta [Presiden] menekankan pentingnya bahwa klaim mengenai batas ZEE antarnegara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982,” pungkas Menlu. 

(FID/UN)

Jumat, 23 April 2021

Diprakarsai Indonesia, Pemimpin ASEAN Akan Gelar Pertemuan Bahas Situasi di Myanmar

Diprakarsai Indonesia, Pemimpin ASEAN Akan Gelar Pertemuan Bahas Situasi di Myanmar
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers mengenai perkembangan situasi terkini di Myanmar, Jumat (19/03/2021)

BorneoTribun Jakarta -- Para pemimpin ASEAN akan menggelar ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) guna membahas mengenai perkembangan situasi di Myanmar, esok hari, Sabtu (24/04/2021), di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

“Para pemimpin ASEAN termasuk Presiden Republik Indonesia telah menerima undangan dari Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN untuk menghadiri ALM besok,” ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Jumat (23/04/2021) sore.

Menlu menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas pembicaraan Presiden Jokowi dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN.

“Kalau kita tengok ke belakang, ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Republik Indonesia dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN,” ujarnya.

Ditambahkan Menlu, pertemuan ALM kali ini merupakan pertemuan secara langsung pertama para pemimpin ASEAN selama pandemi COVID-19 yang menunjukkan kepedulian para pemimpin tersebut terhadap situasi krisis terjadi di Myanmar.

“Komitmen para pemimpin untuk bertemu secara fisik merupakan refleksi kekhawatiran yang dalam ASEAN terhadap situasi yang terjadi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis ini,” ujarnya.

Pertemuan tersebut, imbuh s menghormati dan mengambil implementasikan protokol kesehatan secara maksimal.

Dalam keterangan persnya, Menlu mengungkapkan bahwa hingga saat ini tiga pemimpin ASEAN menyatakan tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Ketiga negara tersebut adalah Thailand, Laos, dan Filipina.

“Presiden Republik Indonesia kemarin telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Thailand dan membahas persiapan ALM ini. Perdana Menteri Thailand menyampaikan permintaan maaf tidak dapat hadir,” ungkapnya.

Lebih lanjut Menlu mengungkapkan, proses persiapan pertemuan ini terus dilakukan pada tingkat Senior Officials Meeting (SOM) dan Menlu ASEAN. Ditambahkan Retno, selain telah mengadakan pertemuan dengan Menlu Brunei Darussalam dan Menlu Malaysia, malam ini dirinya akan menjadi tuan rumah working dinner semua Menlu ASEAN yang telah hadir di Jakarta.

“Dalam dinner tentunya kita akan membahas kembali persiapan terakhir penyelenggaraan ALM besok. Kita tentunya berharap ALM besok akan mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar dan membantu Myanmar keluar dari situasi yang delicate ini,” pungkas Menlu. 

(UN)

Tiba di Indonesia, PM Vietnam akan Bertemu Presiden Jokowi

PM Vietnam Phạm Minh Chính tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (23/04/2021) (Foto: BPMI Setpres/Kris)

BorneoTribun Jakarta -- Perdana Menteri (PM) Vietnam Phạm Minh Chính, mengunjungi Indonesia, Jumat (23/04/2021). PM Vietnam dan rombongan tiba di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 10.45 WIB dengan menggunakan pesawat Vietnam Airlines.

PM Vietnam tampak melambaikan tangan begitu pintu pesawat dibuka. Di bawah tangga pesawat, ia disambut oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri sekaligus Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.

Bersama rombongan yang menyertainya, PM Vietnam kemudian langsung menuju rangkaian kendaraan yang telah disiapkan dan meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta.

Pada sore nanti, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menggelar pertemuan bilateral dengan PM Phạm Minh Chính di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan kunjungan pertama PM Phạm Minh Chính ke Indonesia usai dilantik pada 5 April 2021 lalu. 

(BPMI SETPRES/UN)

Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan Kawasan Industri Batang, Jateng


BorneoTribun Jakarta -- Setelah melakukan peninjauan panen padi dan berdialog dengan petani di Indramayu, Rabu (21/04/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau perkembangan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang, di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

“Ini adalah kawasan industri di Batang yang nantinya akan dikerjakan seluas 4.300 hektare. Sekarang telah disiapkan dan hampir selesai ini 450 hektare yang akan dipakai untuk investasi-investasi terutama yang berkaitan dengan teknologi,” ujar Presiden usai peninjauan.

Kunjungan ini, ujar Kepala Negara, dilakukannya untuk mengecek kesiapan Kawasan Industri Terpadu Batang yang pada Mei mendatang akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk industri kaca.

“Mungkin akan menjadi industri kaca yang terbesar di Asia Tenggara. Dan setelah itu juga ada lagi industri prekursor, katoda yang akan juga mulai dibangun di bulan Juni atau Juli insyaallah dan seterusnya,” ujarnya.

Disampaikan Presiden, kawasan industri ini akan dijadikan sebagai percontohan untuk pengembangan kawasan-kawasan industri di daerah lainnya.

“Akan saya cek secara rutin kawasan industri di Batang ini, karena ini memang sebuah kawasan yang sangat besar sekali yang memiliki daya saing yang juga sangat baik. Inilah yang akan kita jadikan sebagai contoh untuk nanti kawasan-kawasan industri yang lain yang berada di provinsi-provinsi, baik di Jawa maupun di luar Jawa,” ujar Kepala Negara.

Dalam keterangan persnya, Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada jajaran manajemen direksi PTPN, serta manajemen Grand Batang City untuk segera menyelesaikan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang agar dapat menciptakan lapangan kerja.

“Kita harapkan ini akan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, memberikan peluang pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan juga ada arus modal masuk, ada capital inflow ke negara kita yang ini akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” pungkas Presiden Jokowi

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang Wihaji. 

(DND/UN)

Rabu, 21 April 2021

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Paripurna DEN Bahas Strategi Besar Energi Nasional

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Paripurna DEN Bahas Strategi Besar Energi Nasional
Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), Selasa (20/04/2021), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/04/2021). Sidang Paripurna kali ini membahas mengenai Strategi Besar atau Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), Cadangan Penyangga Energi (CPE), dan Rencana Strategis DEN 2021 – 2025.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian DEN dalam keterangan pers usai menghadiri pertemuan tersebut.

“Baru saja kita melaksanakan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Kami dari DEN menyampaikan beberapa isu terkait antara lain mengenai strategi energi nasional kita, kemudian juga rancangan Peraturan Presiden mengenai Cadangan Penyangga Energi, serta rencana strategis, rencana kerja dari Dewan Energi Nasional untuk tahun 2021- 2025,” ujarnya.

Menteri ESDM mengungkapkan, penyusunan GSEN, merupakan penyempurnaan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) atas masukan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Harus dilakukan penyesuaian lagi antara RUEN yang lama dengan RUEN yang didasarkan pada poin-poin yang telah disampaikan pada [Grand] Strategi Energi Nasional yang kita susun, agar ini bisa dilaksanakan secara konsisten,” tuturnya.

Strategi besar tersebut, terang Arifin, disusun untuk menjawab isu terkait meningkatnya permintaan energi jangka panjang serta terbatasnya pasokan sumber daya dari dalam negeri.

“Kemudian juga, masih adanya kita impor BBM dan elpiji, yang mana memang di dalam strategi energi nasional ini, kita rencanakan di tahun 2030 itu kita tidak lagi mengimpor BBM dan diupayakan juga tidak lagi melakukan impor elpiji,” terangnya.

Menteri ESDM menambahkan, Indonesia juga perlu mendorong pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai target pengurangan emisi sebagai wujud komitmen terhadap Paris Agreement.

“Saat ini pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan kita baru mencapai 10,5 gigawatt. Diharapkan ini akan meningkat di tahun 2025 sesuai dengan target capaian 23 persen, menjadi 24 ribu megawatt,” ujarnya.

Sementara untuk tahun 2035, imbuh Menteri ESDM, ditargetkan pemanfaatan pembangkit listrik EBT dapat mencapai 38 ribu megawatt atau 38 gigawatt.

“Deponya nanti kita upayakan dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya hari ke hari makin ekonomis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, diungkapkan Menteri ESDM, dalam pertemuan Presiden Jokowi meminta agar DEN memanfaatkan momentum pandemi untuk beralih ke ekonomi hijau yang ramah terhadap lingkungan.

“Arahan dari Bapak Presiden, diharapkan bahwa kita DEN, dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi ini, untuk bisa kita masuk ke arah green economy. Semua negara-negara maju sudah menuju ke arah green economy, dan kita juga mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan,” ungkapnya. Diharapkan juga agar strategi yang disusun berorientasi ke depan dan harus diimplementasikan secara konsisten.

Dalam keterangan persnya, Menteri ESDM juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat program hilirisasi dari produk-produk batu bara. Kemudian juga akan segera menyelesaikan infrastruktur terkait dengan gas dan listrik.

“Untuk listrik ini sangat penting, karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Dengan 100 persen elektrifikasi ini diharapkan seluruh masyarakat di seluruh daerah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat dukungan pasokan listrik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan agar Program BBM satu harga dapat dinikmati dan juga membangkitkan ekonomi masyarakat.

“Program BBM Satu Harga ini ke depannya kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut,” pungkasnya. 

(FID/UN)

Selasa, 20 April 2021

Presiden Jokowi berpesan Jangan Sepelekan COVID-19

Presiden Jokowi berpesan Jangan Sepelekan COVID-19
Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dan tidak menyepelekan COVID-19 (biro Setpres).

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Joko Widodo berpesan kepada masyarakat agar jangan lengah dalam menerapkan protokol kesehatan, karena pandemi COVID-19 belum usai.

Presiden Joko Widodo mengingatkan perebakan wabah virus corona masih terjadi di tanah air. Maka dari itu, ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan tidak lengah.

“Eling lang waspodo tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya lebih baik menurun, ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tidak waspada,“ ujarnya ketika meninjau vaksinasi COVID-19 bagi pelaku seni, di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (19/4).

Ia pun berharap, dengan vaksinasi yang dilakukan kepada para seniman, budayawan, artis, musisi dan lain-lain, kegiatan berkesenian bisa segera kembali dilangsungkan.

“Kita harapkan semakin banyak yang divaksin juga menurunkan penyebaran COVID-19,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap dengan semakin banyaknya tokoh panutan masyarakat yang divaksin COVID-19, kepercayaan masyarakat terutama untuk kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) bisa meningkat.

“Kjta sekarang sudah mendorong vaksinasi ke lansia. Masih banyak lansia yang merasa takut, merasa sungkan, merasa enggan datang termasuk anak-anaknya juga ragu mengajak Bapak Ibunya untuk suntik padahal vaksinasi ini sangat penting untuk melindungi mereka, karena mereka termasuk golongan yang rentan atau rawan kalau terkena dan kemungkinan fatalitas tinggi,” ujar Budi.

Rebutan Vaksin COVID-19


Budi juga menjelaskan bahwa usaha untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di dunia semakin sengit. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan untuk ke sekian kalinya di beberapa negara.

“Alhamdulillah Indonesia itu sumber vaksinnya ada empat. Ada yang dari China, London, Amerika Serikat, dan Jerman, sehingga kalau ada satu yang terganggu yang lainnya Insya Allah masih lancar. Nah salah satu yang lancar ini dari China,” jelasnya.

Menurutnya, setiap dua minggu sekali negara tirai bambu itu mengirimkan vaksin Sinovac ke Indonesia. Kemarin, kata Budi, sebanyak 6 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac dalam bentuk bahan baku telah tiba di tanah air.

“Itu akan jadi sekitar 80 persennya atau 4,8 juta satu bulan kemudian di bulan Mei. Jadi kita sekarang walaupun agak rem karena memang ada hambatan untuk yang Astrazeneca tapi Alhamdulillah yang China masih masuk sehingga April inj harusnya terpenuhi dan kita juga sudah menyiapkannya untuk bulan Mei,” kata Budi.

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro


Dalam telekonferensi pers usai Rapat Terbatas dengan Presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan memperpanjang kebijakan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro tahap ke-6 yakni dalam periode 20 April-3 Mei 2021.

“Dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif maka (PPKM Mikro) ditambahkan lima provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat,” ungkap Airlangga.

Sehingga sampai saat ini sudah ada 25 provinsi yang menjalankan kebijakan PPKM Mikro dalam rangka upaya menekan perebakan wabah virus corona.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas di Istana Kepresidenan , Jakarta, Senin (19/4) mengatakan pemerintah perpanjang PPKM Mikro dua minggu ke depan. (Foto: Biro Setpres)

Perpanjangan kebijakan PPKM Mikro, ujarnya dilakukan karena sudah terbukti menurunkan kasus aktif COVID-19 di tanah air. Per 18 April, kasus aktif COVID-19 sudah mencapai single digit yaitu 6,6 persen. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan Februari yang kasus aktifnya masih berada di level 16 persen.

“Kemudian positivity rate 11,2 persen dibandingkan di 9 Februari 29,42 persen. Bed Occupancy Rate (BOR) rata-rata adalah 35 persen dan tidak ada provinsi yang BOR nya di atas 60 persen,” jelasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti kenaikan kasus positif COVID-19 yang naik drastis di India, padahal negara tersebut sudah sukses dalam menjalankan program vaksinasi yang menyebabkan jumlah kasusnya turun sebelumnya.

Budi mengatakan penyebabnya adalah mutasi varian baru virus corona yang jumlahnya terus naik di India, di mana mutasi virus tersebut sangat mudah untuk menular.

“Lalu, mereka lupa mereka kurang waspada, mereka mengendorkan protokol Kesehatan. Kita sekarang alhamdulilah program vaksinasi dan PPKM Mikro sudah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit, tolong kita jaga diri kita, kita tetap waspada, hati-hati, disiplin menjalankan protokol kesehatan, kita tetap mematuhi aturan PPKM Mikro yang menurut kami sudah sangat baik jalannya,” ungkap Budi.

Perbaikan Ekonomi


Airlangga juga melaporkan bahwa perbaikan ekonomi sudah mulai terlihat. Hal ini terlihat dari data perbankan yang mencatat pertumbuhan belanja nasional di April 2021 sebanyak 32,48 persen dibanding tahun sebelumnya. Perbaikan di sektor industri, kata Airlangga, juga sudah mulai terlihat.

Untuk menjaga keseimbangan pengendalian COVID-19 dan pengungkit ekonomi, pemerintah melakukan beberapa program, yaitu pengendalian COVID-19 melalui pembatasan kegiatan, baik itu kegiatan mudik kemudian kegiatan pembatasan bepergian.

“Sedangkan dengan pengungkit ekonomi, THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H min 7, dan Kemenakertrans akan membuat posko THR untuk memonitor. Kemudian untuk ASN dan TNI/Polri ini juga difinalisasi dari Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H min 10,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah akan terus menjalankan program perlindungan sosial dan pembagian sembako. Selain itu, pihaknya pun akan mengadakan program Hari Belanja Nasional (Harbolnas) untuk lebih memutar roda perekonomian. [gi/ab]

Oleh: VOA

Senin, 19 April 2021

Jokowi: Jangan Sampai Lengah, Pandemi Masih Ada dan Nyata

Jokowi: Jangan Sampai Lengah, Pandemi Masih Ada dan Nyata
Jokowi meninjau vaksinasi bagi seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia.

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi mengingatkan untuk tidak lengah terhadap penyebaran pandemi COVID-19 yang masih ada dan nyata. 

Hal tersebut disampaikannya usai melakukan peninjauan vaksinasi bagi seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (19/04/2021).

“Kita harus menyampaikan apa adanya bahwa pandemi COVID-19 masih ada dan nyata di negara kita. Oleh sebab itu, kita tetap harus ingat dan waspada, eling lan waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID-19,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga mengingatkan ketidakwaspadaan tersebut berpotensi meningkatkan laju penularan COVID-19. “Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya sudah lebih baik, menurun, ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tidak waspada,” tegasnya.

Kegiatan vaksinasi kali ini diikuti kurang lebih 500 seniman dan budayawan dari wilayah Jabodetabek. Presiden menyampaikan, berdasarkan peninjauan yang dilakukan, pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar.

“Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dengan para seniman, budayawan, artis, musisi, dari teater, dari seni tradisi, semuanya berkumpul di sini untuk divaksinasi."

"Dan kita harapkan beliau-beliau semuanya nanti bisa terlindungi dan tidak terpapar oleh COVID-19 sehingga bisa beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.

Dengan semakin gencarnya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan pemerintah, imbuh Presiden, diharapkan dapat menekan laju penularan COVID-19.

“Kita harapkan semakin banyak yang divaksin akan juga menurunkan penyebaran COVID-19,” tandasnya.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

(FID/UN)

Minggu, 18 April 2021

HUT ke-50 IAP, Presiden Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Membangun Bangunan

HUT ke-50 IAP, Presiden Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Membangun Bangunan
Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan HUT IAP, secara virtual, Sabtu (17/04/2021). (Foto: BPMI Setpres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA  -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perencanaan bukan sekedar membangun bangunan atau gedung melainkan membangun tempat hidup yang nyaman bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP), secara virtual, Sabtu (17/04/2021).

“Kita semua tahu bahwa perencanaan itu bukan sekedar build building, bukan sekedar merancang pembangunan gedung. Perencanaan adalah build environment. Perencanaan adalah membangun tempat hidup yang bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat, interaksi sosial, akar budaya, efisiensi ekonomi, dan kenyamanan hidup, yang sangat mempengaruhi kebahagiaan dan kreativitas warganya,” ujarnya.

Kepala Negara menilai, di tengah dunia yang berubah begitu sangat cepat, urbanisasi yang terus meningkat, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dapat dipastikan bahwa tantangan yang dihadapi dalam membuat perencanaan juga akan semakin kompleks.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan, perencanaan harus mempertimbangkan budaya, sejarah, struktur ekonomi masyarakat, dan berbagai aspek lainnya. Perencanaan tidak boleh membuat masyarakat terasing di kampungnya sendiri, memicu kemacetan lalu lintas,  ataupun membuat biaya hidup mahal dan semakin tidak sehat.

“Jangan sampai perencanaan hanya silau dengan perkembangan teknologi yang tidak diintegrasikan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Negara memberikan contoh, belakangan ini sangat populer istilah kota pintar atau smart city serta rumah pintar atau smart home. Kota pintar seringkali hanya diartikan sebagai smart digital city atau kota yang terkoneksi secara digital dan melakukan banyak automasi dengan menggunakan Internet of Things (IoT) dan perangkat digital lainnya. Demikian pula dengan rumah pintar, yang lebih diartikan sebagai rumah yang diotomatiskan oleh IoT.

“Buka pintu, buka gorden, menyalakan lampu, dan lain-lainnya secara otomatis, bahkan juga memasak secara otomatis dikendalikan dari jarak jauh. Pengguna rumah dimanjakan oleh perangkat dan sistem kerja yang serba otomatis yang dikendalikan dari jauh,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden memberikan beberapa catatan tentang ini. “Saya menyarankan agar yang paling mendasar dari smart city adalah desainnya yang smart,” ujarnya.

Presiden menilai, dasar dari kota pintar adalah desainnya yang pintar, ditunjang perangkat digital untuk meningkatkan kenyamanan warganya. Demikian pula jika cakupan wilayahnya ditingkatkan menjadi tingkat provinsi, smart province, dan juga ketika ditingkatkan menjadi tingkat nasional, smart Indonesia.

“Desainnya yang smart, smart secara kultural, smart secara sosial, dan smart secara ekonomi. Dan kemudian ditopang oleh teknologi termasuk automasi Internet of Things yang meningkatkan kebahagiaan warganya,” ujarnya,

Lebih lanjut Presiden menekankan, Indonesia harus mempunyai kekhasan tersendiri ketika membuat perencanaan wilayah maupun perencanaan kota.

“Kita harus belajar dari negara-negara lain, tetapi kita tidak bisa hanya sekedar mengopi saja perencanaan wilayah dan kota di negara-negara lain. Sebab aspek lingkungan, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekonomi harus diperhitungkan dalam perencanaan itu,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar dilakukan perancangan secara matang, salah satunya dalam membangun kota yang semakin inklusif atau terbuka bagi seluruh warganya. Termasuk di dalamnya merancang jalan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, pesepeda, pengendara kendaraan bermotor; kompleks pertokoan yang tidak eksklusif, memadukan konsumen dari berbagai kelas; kompleks perkantoran dan hunian yang tidak terlalu jauh lokasinya; hingga desain kota yang mengamankan sungai dan membuat warganya cinta terhadap sungai-sungainya.

“Rumah menghadap sungai misalnya, bisa menjadi salah satu cara yang seharusnya tertuang dalam perencanaan,” imbuhnya.

Presiden meyakini, desain perencanaan wilayah dan kota yang dirancang dengan matang akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup warganya, lingkungan, serta kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, maupun terhadap citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

“Mari kita jadikan kota-kota di Indonesia menjadi smart city yang diawali dengan desain yang smart. Mari kita jadikan provinsi-provinsi di Indonesia menjadi smart province yang diawali dengan desain yang smart. Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang menjadi pionir kota yang menjadi rujukan-rujukan dunia. Terakhir, mari kita bersama-sama menjadikan smart Indonesia,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada keluarga besar IAP. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan organisasi ini kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Selama setengah abad berkiprah, saya yakin IAP telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara, telah berkontribusi dalam membuat rencana yang baik di level kota, di level daerah, dan di level negara, telah banyak memberikan panduan perencanaan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih,” pungkasnya. 

(FID/UN)

Jumat, 16 April 2021

Jokowi ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Bersama dengan Tidak Mudik

Jokowi ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Bersama dengan Tidak Mudik
Presiden Joko Widodo

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah/2021 masih dilalui umat muslim di tengah pandemi, oleh sebab itu upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 harus terus dilakukan. Dalam upaya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik pada libur Lebaran tahun ini, yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti kebijakan pemerintah ini sebagai bagian dari ikhtiar atau usaha memutus penyebaran COVID-19.

“Saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/04/2021), yang juga diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Kepala Negara menjelaskan, kebijakan pelarangan mudik ini diputuskan setelah melalui berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah, terjadinya peningkatan tren kasus COVID-19 pasca empat kali libur panjang di tahun 2020.

“Pertama, saat libur Idulfitri tahun lalu terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66 persen,” ujar Presiden.

Kemudian, libur panjang pada 20-23 Agustus 2020 mengakibatkan terjadi kenaikan kasus hingga 119 persen dan tingkat kematian mingguan meningkat mencapai 57 persen. Sedangkan libur panjang pada 28 Oktober-1 November 2020 menyebabkan terjadinya kenaikan kasus hingga 95 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen.

“Terakhir yang keempat, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020-3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46  persen,” ungkap Kepala Negara.

Pertimbangan lainnya, terang Presiden, bahwa Indonesia harus menjaga tren penurunan kasus aktif yang terjadi dalam dua bulan terakhir, yaitu menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari menjadi 108.032 kasus pada 15 April.

“Penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun. Kita pernah mengalami 14-15 ribu kasus per hari pada bulan Januari 2021 tapi kini berada di kisaran 4-6 ribu kasus per hari,” ujarnya.

Tren kesembuhan juga terus mengalami peningkatan. Pada 1 Maret tercatat sebanyak 1.151.915 pasien yang sembuh atau 85,88 persen dari total kasus, sedangkan pada 15 April meningkat menjadi 1.438.254 pasien sembuh atau telah mencapai 90,5 persen sembuh dari total kasus.

Presiden Jokowi menyampaikan, tren penanganan COVID-19 yang positif tersebut harus terus dijaga, termasuk melalui kebijakan peniadaan mudik yang diambil oleh pemerintah. “Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik. Untuk itulah pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat,” ujar Presiden. 


(FID/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno