Berita Borneotribun.com: Jokowi Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 08 Februari 2024

Kaesang Pangarep: Jokowi Bisa Jadi Ketua Umum PSI?

Kaesang Pangarep: Jokowi Bisa Jadi Ketua Umum PSI?
Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah PSI di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. ANTARA/Tri Meilani Ameliya
JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan isyarat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja menduduki posisi Ketua Umum PSI jika memutuskan untuk bergabung dengan partai tersebut. 

Kaesang menggambarkan posisi Ketua Umum sebagaimana jaket berwarna merah yang tengah dikenakannya, dengan jelas bertuliskan "Ketua Umum".

"Saya sebagai ketua umum berharap-nya seperti itu (Jokowi bergabung ke PSI). Insya Allah, kalau mau, nanti bisa pakai jaket ini (jaket PSI dengan identitas ketua umum), tapi tanpa nama saya," ujar Kaesang kepada wartawan usai makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah kader PSI di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu malam.

Komentar Kaesang ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke PSI apabila partai tersebut berhasil melewati ambang batas parlemen di Pemilu 2024.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 414 ayat (1) menetapkan bahwa partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara, yaitu minimal empat persen dari total suara sah secara nasional untuk dapat memperoleh kursi anggota DPR.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Jokowi memberikan tanggapan terkait dukungannya terhadap PSI menjelang Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. 

Ini merupakan pertemuan ketiga mereka yang diketahui oleh publik.

"Sudah saya sampaikan, saya sejak dulu sudah senang sama yang namanya PSI," ungkap Jokowi.

Jokowi dan Kaesang telah bertemu sebanyak tiga kali, pertama saat akhir pekan di Yogyakarta pada Sabtu (27/1), kedua di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2), dan kali ini di Medan, Sumatera Utara.

Oleh: Antara/Tri Meilani Ameliya
Editor: Yakop

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan
Presiden Joko Widodo saat santap malam bersama Ketua umum PSI Kaesang Pangarep di Sun Plaza, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. ANTARA/HO-PSI
MEDAN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menikmati makan malam bersama di tengah suasana santai di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam.

"Ya, ketika bertemu saja. Tadi ada kampanye di Deli Serdang, kemudian malamnya saya kosong, diajak makan mi, ya saya makan mi," ujar Jokowi dalam kesempatan tersebut di Kota Medan.

Dalam gambar yang terpampang, Jokowi terlihat mengenakan kaos berlengan panjang berwarna abu-abu, duduk bersebelahan dengan Kaesang yang memakai jaket bomber bertuliskan PSI. Keduanya ditemani oleh sejumlah pengurus PSI.

Saat ditanya mengenai dukungannya terhadap PSI menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari, Jokowi menjawab dengan singkat, "Sudah saya sampaikan, saya sejak dulu sudah senang sama yang namanya PSI."

Ketika ditanya tentang penilaiannya terhadap kinerja putra bungsu-nya selama hampir lima bulan memimpin PSI, Jokowi menegaskan bahwa penilaian itu akan terlihat dari hasil dukungan suara terhadap PSI pada 14 Februari 2024. 

"Ya nanti dilihat pada 14 Februari semuanya," tambahnya.

Perjumpaan kali ini menandai ketiga kalinya Jokowi dan Kaesang terlihat bersama di hadapan publik. Sebelumnya, mereka bertemu di Yogyakarta pada Sabtu (27/1) dan di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2).

Sumber: Antara/Andi Firdaus
Editor: Yakop

Rabu, 07 Februari 2024

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Gambar salinan keputusan Presiden RI. Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 yang menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Rabu tanggal 14 Februari 2024, sebagai hari libur nasional. Keputusan ini diumumkan melalui salinan yang tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 Februari 2024.

Dalam Keppres tersebut, terdapat pernyataan yang menjelaskan, "Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024." Tujuan penetapan ini adalah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Pentingnya keputusan ini juga ditegaskan dengan pernyataan, "Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan." Hal ini menegaskan bahwa penetapan tersebut akan berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024.

Penetapan 14 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat pemilih untuk turut serta dalam proses demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. 

Dalam sebuah pernyataan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, Presiden Jokowi menyampaikan pesannya kepada publik.

"Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya," ujar Jokowi dalam keterangan pers setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera.

Selain mengajak masyarakat, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya netralitas dan kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024, khususnya bagi para aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Diperlukan netralitas dan kedaulatan rakyat dari seluruh aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjalankan proses demokrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga integritas pemilu. 

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," imbuhnya.

Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Di antara partai politik nasional tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. 

Sementara itu, partai politik lokal yang ikut serta antara lain adalah Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden beserta wakil presidennya pada tanggal 14 Februari 2024. 

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3), sesuai penetapan yang telah dilakukan oleh KPU.

Oleh: Antara/Rangga Pandu A.J.
Editor: Yakop

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga keberlangsungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," ujar Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, yang disaksikan melalui tayangan video di Jakarta.

Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak secara profesional dan menjaga integritas pemilu.

"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," tambah Presiden Jokowi.

Menghadapi jeda sepekan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

Adapun KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Periode kampanye Pilpres 2024 telah berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Yakop

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024. 

Dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, Jokowi menegaskan, "Yang bilang siapa ? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye."

Presiden Jokowi juga kembali menekankan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang. 

"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memberikan keterangan khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye, dengan menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rentetan pernyataan dan keterangan dari Jokowi tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau tidak.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Yakop

Senin, 05 Februari 2024

Mahfud Md Resmi Mundur, Tito Karnavian Pegang Kendali Menko Polhukam

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri. 

Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu (03/02/2024).

"Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah," ujar Presiden Jokowi, menjelaskan alasan di balik penunjukan Tito Karnavian.

Presiden sebelumnya telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang mengesahkan pemberhentian Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. 

Keppres tersebut ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat (02/02).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengganti definitif untuk jabatan Menko Polhukam belum ditentukan. 

Namun, ia menekankan pentingnya kelancaran organisasi.

"Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik," tambahnya.

Presiden juga menyatakan bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

"Secepatnya. Dari non-(parpol)," tutupnya.

Minggu, 04 Februari 2024

Debat Capres: Faktor Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Permainan

Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik modern Indonesia, tiga calon presiden yang akan bersaing di pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang akan menghadapi satu sama lain dalam sesi debat terakhir yang akan disiarkan secara langsung oleh jaringan televisi dan radio nasional. 

Isu-isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi akan menjadi fokus utama dalam sesi debat pamungkas ini.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Jumat (2/2) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota KPU, August Mellaz, menjelaskan secara rinci mengenai format dan teknis debat kelima ini, yang tidak mengalami perubahan signifikan dari debat sebelumnya. 

Namun, terdapat penambahan durasi pada sesi pernyataan penutup, yang awalnya dua menit menjadi empat menit.

Penambahan durasi ini diusulkan oleh tim kampanye, yang berkeinginan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam upaya meyakinkan pemilih di saat-saat terakhir menjelang pemungutan suara. 

Usulan ini kemudian disetujui oleh ketiga kandidat dan KPU.

Menurut analisis yang dilakukan oleh KPU setelah empat sesi debat sebelumnya yang disiarkan oleh sembilan stasiun televisi nasional, terdapat antusiasme publik yang sangat tinggi terhadap acara debat ini. 

August menyatakan bahwa lebih dari 94 juta penonton menyaksikan setiap sesi debat.

"Harapannya tentu ini akan menjadikan tujuan kampanye melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon, baik presiden maupun wakil presiden, yang diberikan ruang dalam pelaksanaan debat untuk memaparkan visi, misi, maupun programnya," ujarnya.

Meskipun demikian, seorang peneliti dari Saiful Mujani and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai bahwa debat capres/cawapres seharusnya memiliki dampak yang signifikan pada pemilih. 

Namun, kenyataannya, substansi debat tidak sepenuhnya sampai kepada publik. 

Saidiman mengungkapkan bahwa hasil survei lembaganya menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat oleh capres/cawapres umumnya tidak dikenal oleh publik.

"Dalam survei yang dilakukan pada awal Desember terkait program-program apa saja yang diapresiasi atau dianggap baik oleh publik, menunjukkan bahwa 40 hingga 50 persen publik menyatakan program-program tertentu dinilai bagus dan dibutuhkan masyarakat. 

Namun, mereka tidak mengetahui program-program tersebut diusulkan oleh siapa," kata Saidiman.

Saidiman juga menyoroti bahwa ketika ditanya apakah publik mengetahui bahwa program-program tersebut berasal dari Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, hanya sebagian kecil yang menyadari asal-usulnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak memiliki dampak yang signifikan pada preferensi pemilih.

Lebih lanjut, Saidiman menjelaskan bahwa meskipun kinerja Prabowo Subianto dalam debat-debat sebelumnya dinilai lemah, dukungan publik terhadapnya tetap stabil, bahkan meningkat. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak berdampak signifikan pada elektabilitas Prabowo.
Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
Salah satu faktor yang memengaruhi pilihan pemilih adalah kinerja pemerintah, khususnya kinerja Presiden Jokowi. 

Survei terbaru menunjukkan bahwa 83 persen warga merasa puas dengan kinerja Jokowi. 

Menurut teori ekonomi pemilihan, kepuasan terhadap pemerintah memiliki pengaruh besar dalam preferensi pemilih.

"Pertengahan tahun 2022, yang dianggap sebagai representasi pemerintah adalah Pak Ganjar Pranowo, yang pada saat itu memimpin dalam jajak pendapat. Namun, persepsi publik berubah karena melihat tindakan politik Pak Jokowi, terutama ketika Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai calon wakilnya. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan nomor urut 02. Hal ini menyebabkan dukungan terhadap Pak Jokowi meningkat secara signifikan," ungkapnya.

Dalam perspektif pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, proses debat capres-cawapres hanya akan memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan dan pemilih mengambang (swing voters), yang jumlahnya tidak terlalu besar. Debat ini akan menjadi penentu bagi langkah selanjutnya bagi mereka.

"Pengaruhnya besar bagi mereka. Pilihannya tergantung pada apakah mereka tertarik dengan visi, misi, dan program yang ditawarkan. Jika tertarik, mereka akan memilih. Jika tidak, mereka mungkin memilih untuk golput," katanya, sambil menambahkan bahwa bagi pemilih yang sudah memiliki preferensi tertentu, debat hanya akan menjadi hiburan semata.

Meskipun begitu, Lili menilai bahwa debat capres terakhir ini akan menarik perhatian lebih luas karena tema-temanya berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Menyikapi debat terakhir ini, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyatakan bahwa ia telah mempersiapkan diri agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya. 

Namun, yang jelas, menurutnya, ketika seorang kandidat presiden atau wakil presiden memasuki ruang debat, apa yang mereka tawarkan kepada publik harus didasarkan pada pengalaman dan gagasan yang kuat.

Hal serupa diungkapkan oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut dua, yang menyatakan kesiapannya untuk menghadapi debat tersebut. Sementara Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut

 tiga, mengatakan bahwa aspirasi yang didengarkan saat berinteraksi dan berdialog dengan masyarakat akan menjadi materi dalam debat.

Kritik Terhadap Jokowi Meningkat, Ada yang Serukan Reformasi Politik

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media usai peninjauan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, 31 Januari 2024. (Twitter/KemensetnegRI)
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media usai peninjauan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, 31 Januari 2024. (Twitter/KemensetnegRI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa kabinetnya terus beroperasi normal, meskipun berbagai spekulasi dan laporan tentang ketidakpuasan di antara pejabat tinggi telah beredar luas. 

Dalam menghadapi kritik publik yang semakin meningkat terkait dugaan campur tangan politik menjelang pemilu tanggal 14 Februari, Jokowi menegaskan bahwa kabinetnya tidak mengalami masalah.

"Dalam kabinet, tidak ada masalah," ungkap Jokowi kepada wartawan, menanggapi pertanyaan tentang ketidakpuasan di antara para menteri. 

Dia menambahkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi.

Presiden Jokowi, yang mendekati akhir masa jabatan keduanya, telah menjaga netralitasnya terkait calon presiden, meskipun sering kali terlihat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan saingannya dalam dua pemilihan presiden sebelumnya.

Namun, ada kritik terhadap dukungan diam-diam Jokowi pada Prabowo dalam fungsi-fungsi pemerintahan, dengan tuduhan bahwa hal ini melanggar peraturan pemilu. 

Namun demikian, Jokowi menyangkal tuduhan tersebut.

Di tengah perdebatan ini, putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, telah diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden Prabowo, setelah perubahan peraturan yang memungkinkannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh saudara ipar Jokowi.

Pada hari Kamis sebelumnya, calon wakil presiden lainnya, Mahfud MD, mengundurkan diri dari jabatan menteri keamanan dengan alasan "preferensi etis," yang beberapa pihak menafsirkan sebagai keberpihakan terhadap Jokowi.

Kekhawatiran investor meningkat terkait laporan kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Menanggapi spekulasi tersebut, pejabat Istana Kepresidenan, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Sri Mulyani tetap bekerja seperti biasa. 

Dalam rapat kabinet yang dipimpin Jokowi dan dihadiri oleh Sri Mulyani pada Jumat sore, tidak ada pembahasan mengenai pengunduran diri tersebut.

Ari menegaskan bahwa presiden tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam acara kampanye dari kandidat manapun menjelang hari pemungutan suara.

Sementara itu, kritik terhadap Jokowi semakin meluas di kalangan intelektual, termasuk di almamaternya, Universitas Gajah Mada. 

Beberapa profesor di Universitas Indonesia bahkan mengeluarkan pernyataan menyerukan para pejabat negara untuk tidak tunduk pada tekanan untuk mendukung kandidat tertentu, menyebut bahwa demokrasi di Indonesia telah terancam.

"Dalam situasi ini, negara kita tampaknya telah kehilangan arah karena ambisi politik dan kecurangan dalam merebut kekuasaan," ungkap Profesor Hukum Harkristuti Harkrisnowo, yang menyoroti keprihatinan akan kestabilan demokrasi di Indonesia.

Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar: Upaya Jokowi untuk Mengurai Kemacetan

Presiden Jokowi meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar, di Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
Presiden Jokowi meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar, di Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi meresmikan dua terminal tipe A yang terletak di Jawa Barat pada hari Sabtu (03/02/2024). 

Dua terminal yang diresmikan adalah Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar.

Dalam sambutannya di Terminal Leuwipanjang, Presiden Jokowi menyatakan, "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat."

Presiden juga mengekspresikan harapannya bahwa infrastruktur tersebut akan memotivasi masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi publik. 

Dia mengatakan, "Ini Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran Rp70 miliar, keren banget. Ini untuk mendorong masyarakat agar menggunakan, kembali menggunakan transportasi umum, berbondong-bondong lagi tidak menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan mobil pribadi."

Lebih lanjut, kehadiran terminal ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. 

Presiden mengutip, "Saya sangat menghargai pembangunan ini dan semoga nanti kita bisa mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum baik itu bus, baik itu kereta api, baik itu kayak di Jakarta ada MRT, LRT, KRL, kereta cepat dan itu akan sangat, sangat mengurangi kemacetan yang ada di jalan yang kita miliki."

Selain mengurangi kemacetan, terminal ini diharapkan juga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat baik antarkota maupun dalam kota. 

"Semoga Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Provinsi Jawa Barat ini nanti bisa mempercepat mobilitas orang dari satu kota ke kota yang lain atau di dalam kota," tambahnya.

Menurut laporan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, revitalisasi kedua terminal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Terminal Leuwipanjang ini sendiri kita lakukan [revitalisasi] dengan total luas 30 ribu meter. Dan, tadi Bapak saksikan ada contoh Samsat pertama di Indonesia dan ini akan merupakan contoh untuk di terminal di seluruh Indonesia dan juga ticketing sudah menggunakan digital," ungkap Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif penggunaan transportasi publik berbasis listrik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. 

"Kami apresiasi daerah Jawa Barat dan Kotamadya Bandung menginisiasi bis listrik sebagai angkutan perkotaan. Nah, ini tentu sesuai dengan apa yang menjadi ide Bapak bahwa angkutan massal menjadi awal penggunaan kendaraan listrik," ujar Menhub.

Presiden Jokowi dalam acara tersebut didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.

Jokowi Ajak GP Ansor Dukung Pemilu 2024

Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk aktif mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. 

Pada saat meresmikan Pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024), Presiden menegaskan pentingnya dukungan dan partisipasi dari semua pihak.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan prinsip demokrasi, keamanan, keterbukaan, serta kegembiraan dalam pelaksanaan pemilu. 

Dia menyampaikan, "Komitmen kita semua jelas bahwa pemilu harus demokratis, pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tertib, transparan, dan yang paling penting pemilu harus menggembirakan, tidak meresahkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan."

Presiden juga menyerukan GP Ansor untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kondisi domestik yang kondusif. 

"Kalau tensinya naik harus aktif mendinginkan, untuk memberikan klarifikasi juga penting agar masyarakat tidak terseret pada berita-berita bohong, berita hoaks yang merugikan kita semuanya," ujarnya.

Selain itu, Presiden mengajak GP Ansor untuk mengawal kelangsungan pembangunan demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju. 

"Tugas kita bukan hanya mengawal pemilu, tugas kita juga mengawal pemerintahan ke depan, membantu pemerintahan ke depan agar mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memenangkan Indonesia dalam persaingan dunia yang semakin ketat dan semakin berat," kata Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya kampanye moderasi beragama dan pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

"Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia memperjuangkan two-state solution, bersama bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya. Kita kuat bukan hanya untuk bangsa kita sendiri tetapi untuk perdamaian dunia, untuk persaudaraan Islam, untuk persaudaraan kemanusiaan," tandasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Rabu, 31 Januari 2024

Anggaran Rp162 Miliar, Jokowi Resmikan 7 Ruas Jalan DIY

Presiden Jokowi meresmikan tujuh ruas jalan di DIY yang dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, pada Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Presiden Jokowi meresmikan tujuh ruas jalan di DIY yang dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, pada Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi meresmikan tujuh ruas jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023. 

Peresmian ini berlangsung pada Selasa (30/01/2024) di Kabupaten Gunungkidul, DIY.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan resmi diresmikannya 7 ruas jalan Inpres di Daerah Istimewa Yogyakarta," ucap Presiden dalam pidatonya.

Inpres tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tol, tetapi juga mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah. 

"Melalui Inpres ini, kita akan menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak," jelas Presiden.

Pemerintah telah menangani total 7 ruas jalan dan satu jembatan di DIY dengan anggaran sebesar Rp162 miliar. 

"Satu ruas di Kabupaten Kulonprogo, dua ruas di Kabupaten Gunungkidul, dua ruas di Kabupaten Bantul, dan dua ruas di Kabupaten Sleman," tambahnya.

Presiden berharap infrastruktur yang baru diresmikan ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan mobilitas baik orang maupun barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut data dari Kementerian PUPR, ruas jalan dan jembatan yang diresmikan adalah sebagai berikut:
  1. Jalan Wonosari-Mulo di Kabupaten Gunungkidul;
  2. Jalan Semanu-Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul;
  3. Jalan Prambanan-Gayamharjo di Kabupaten Sleman;
  4. Jalan Gejayan-Manukan di Kabupaten Sleman;
  5. Jalan Patuk-Terong di Kabupaten Bantul;
  6. Jalan Imogiri-Dodogan di Kabupaten Bantul;
  7. Jembatan Pandansimo di Kabupaten Bantul;
  8. Jalan Brosot-Toyan di Kabupaten Kulon Progo.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Gunungkidul Sunaryanta.

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno