Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral

Presiden Jokowi pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). 

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI-Polri untuk selalu siaga dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

"Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri," ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, saat ini dunia dihadapkan pada berbagai konflik seperti di Ukraina, Gaza, bahkan Yaman yang menyebabkan inflasi pangan dunia. 

Selain itu, terdapat juga krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah negara dilanda resesi.

"Patut kita syukuri alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh dan kalau di G20 masuk tiga besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05 persen, inflasi terkendali di angka 2,57 persen, kemiskinan turun di angka 9,36 persen, pengangguran turun di angka 5,32 persen, dan gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388 persen," kata Presiden.

Meskipun demikian, Presiden mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk tetap waspada dan hati-hati karena ke depan kompetisi global semakin kompleks. 

Presiden juga mengingatkan TNI-Polri untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk perang siber dan penggunaan drone.

"Penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI-Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme, dan pelayanan terhadap masyarakat. Memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat," kata Kepala Negara.

Selain penguasaan teknologi, Kepala Negara juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri. Sinergi ini menurut Presiden harus dilakukan secara horizontal antarkesatuan dan vertikal dari atas sampai bawah.

"Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri atas komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum (pemilu), memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung aman dan damai. 

Kepada jajaran TNI-Polri, Presiden pun mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tahapan pemilu hingga Oktober nanti yang perlu terus dijaga.

"Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisasi residu politik untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara," tuturnya.

Pada akhir pidato, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan. 

Menurut Presiden, penganugerahan tersebut merupakan bentuk penghargaan dan peneguhan dedikasi kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas pada Selasa (27/02/2024), membahas berbagai isu terkait kebijakan sawit di Indonesia. Salah satu fokus utama rapat adalah rendahnya realisasi program replanting sawit, yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dalam keterangan persnya bahwa regulasi yang mempersulit proses replanting menjadi salah satu penghambat utama. 

Dia menyampaikan, "Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu, tadi diminta agar mengkaji Peraturan Menteri Pertanian karena sawah kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat diminta juga rekomendasi dari KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan].”

Airlangga juga mengusulkan peningkatan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. 

Hal ini diharapkan dapat membantu pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah. 

"Dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat, di P4, sehingga kalau dananya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama, beli bibit dan hidup di tahun pertama,” katanya.

Masalah ketelanjuran lahan juga dibahas dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Jadi dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021."

"Oleh karena itu, perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong ke sana,” ujarnya.

Rapat juga membahas rencana BPDPKS untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Airlangga menyatakan bahwa rapat akan dilanjutkan untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret. 

"Tentu kita lihat program lain dari BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit], kita juga kaji terkait dengan pemberian beasiswa untuk keluarga pekebun,” tandasnya.

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Redaksi    Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik.

JAKARTA - “trisakti bergerak melawan orang yang bikin onar di bangsa indonesia #trisakti #mahasiswa #lawan #akademik #politik #milikrakyat”

“Deklarasi alumni Trisakti pendukung Jokowi Sabtu, 2 Februari 2024 18;30 WIB Mahasiswa Trisakti Telah Deklarasi Untuk Menjaga Ke Keutuhan Bangsa Dan Negara Kami Mengecam Keras Ucapan Akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand Untuk Mengajari Para Mahasiswa Nya Di ajari Cara berbicara Dan cara Berakhlak. Kami Mengutuk Keras Agar Semua Mahasiswa Netral Jangan Bikin Onar Di Negara Indonesia Saya Tau Betul UGM Itu Dukung Mahfud MD Karena Ganjar Ketua BIM.Pemilu Kali ini jangan Kau Kotori Karena Semua HAK ada pada Masyarakat Indonesia Yang menentukan Kemenangan Pemilu 2024”

“Trisakti bersama presiden kami siap membela Presiden untuk melawan mahasiswa yang ingin menjatuhkan presiden Indonesia Universitas ini sengkuni NKRI UGM.UII.UI.Unhas.Unlam.Unand. kami siap melawan akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand”

Beredar tangkapan layar headline berita yang menyatakan bahwa Alumni Trisakti mendeklarasikan dukungan mereka untuk Presiden Jokowi setelah mendapat kritik dari sejumlah akademisi universitas. 

HASIL CEK FAKTA

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata tanggal publikasi berita tersebut dan catatan pada foto headline telah dimanipulasi. 

Sebenarnya, berita dengan judul yang sama telah dipublikasikan oleh Antara pada 10 Februari 2019, yang jelas tidak memiliki kaitan dengan konteks yang terjadi baru-baru ini.

Selain itu, tidak ada sumber yang valid yang dapat membenarkan klaim bahwa alumni atau mahasiswa Trisakti secara kolektif mengecam petisi yang diajukan oleh beberapa akademisi dari berbagai universitas di Indonesia dan kemudian mendukung Jokowi. 

Lebih lanjut, foto yang menampilkan sejumlah mahasiswa dengan mengenakan almamater Trisakti ternyata adalah gambar jajaran pengurus serta anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (PMFK Usakti) periode 2020/2021. 

Gambar tersebut sudah lama tersedia di laman resmi fk.trisakti.ac.id sejak tahun 2021, dan tidak memiliki kaitan dengan situasi politik saat ini.

KESIMPULAN

Dengan demikian, klaim bahwa alumni Trisakti secara kolektif mendukung Jokowi setelah mendapat kritik dari berbagai akademisi universitas Indonesia adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi.

Faktanya, headline berita yang disebutkan telah diberitakan oleh Antara pada 10 Februari 2019, bukan pada 2 Februari 2024 seperti yang tertera pada tangkapan layar yang beredar. Ini menunjukkan adanya manipulasi pada informasi tersebut.

RUJUKAN

https://kalsel.antaranews.com/foto/81994/deklerasi-alumni-trisakti-pendukung-jokowi

https://fk.trisakti.ac.id/en/kemahasiswaan-2/pembinaan-dan-pengembangan-kemahasiswaan-2/pengembangan-mahasiswa-2/minat-bakat-dan-organisasi-mahasiswa-2/parlemen-2/

https://cekfakta.com/focus/16129

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Presiden Jokowi meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pada Kamis (15/02/2024). Kehadiran Presiden bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok beras yang memadai, yang akan didistribusikan ke berbagai titik penjualan, termasuk ritel, pasar swalayan, dan pasar-pasar di seluruh daerah.

"Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga, saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan, saya melihat melimpah, melimpah," ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di atas harga normal saat ini disebabkan oleh keterlambatan hasil panen dan gangguan dalam distribusi.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala ini, Presiden menyatakan bahwa pasokan beras dari Perum Bulog dapat membantu memenuhi kebutuhan.

"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira dalam kurun seminggu-dua minggu ini berasnya akan sedikit turun, sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi," tambahnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

"Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak berkaitan dengan pemberian bantuan pangan dari pemerintah. 

Menurutnya, bantuan pangan kepada masyarakat adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali," jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo.

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi menerima Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Basjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/02/2024), Presiden menekankan pentingnya agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan pesan Presiden Jokowi, "Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut."

Dalam kesempatan itu, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, yang akan berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10. 

"Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas, terdapat 120 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan penambahan waktu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga pukul 13.00 WIB.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Redaksi    Jumat, Februari 09, 2024    Comment   

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Presiden Jokowi menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari pertama Lebaran di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres/Lukas via website presidenRi.go.id)

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan, seorang sekutu lama Presiden Joko Widodo, dengan gigih membela pemimpin tersebut yang sedang menghadapi serangkaian kritik. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut menyangkal adanya campur tangan politik dari Jokowi dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan presiden yang akan dilaksanakan minggu depan.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh CNN Indonesia pada Rabu (7/2), Luhut mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada kandidat utama dan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, sebagai calon yang paling mungkin meneruskan agenda-agenda pemerintahan setelah satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Jokowi, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencalonkan diri kembali dan belum secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada seorang kandidat, telah dihadapkan pada berbagai tuduhan pelanggaran etika dan campur tangan politik menjelang pemilihan pada tanggal 14 Februari, termasuk perubahan mendadak dalam peraturan pemilihan yang memungkinkan putranya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Namun, Jokowi menyangkal semua tuduhan tersebut.

Luhut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, yang masih menjabat sebagai salah satu hakim di lembaga tersebut hingga saat ini.

"Dapatkah menurut Anda presiden memengaruhi kesembilan hakim tersebut? Jika demikian, pasti ada kesalahan dalam proses penunjukan mereka," ungkap Luhut kepada CNN Indonesia.

Ketika ditanya mengenai alasan Jokowi mendukung Prabowo, Luhut menjelaskan bahwa presiden meyakini bahwa Prabowo adalah kandidat yang tepat untuk meneruskan kebijakan ekonominya, terutama dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam setelah keberhasilan implementasi kebijakan serupa pada sektor nikel.

"Pertautan ini menunjukkan dedikasi Jokowi terhadap negara ini. Program-program yang sedang berjalan saat ini adalah fondasi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Luhut.

"Ia juga menambahkan bahwa pemerintahan lain mungkin akan menghambat kemajuan yang telah dicapai oleh negara kaya sumber daya alam ini dalam upaya meningkatkan pendapatan," katanya, sambil menegaskan bahwa hanya Prabowo yang telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Jokowi.

Meskipun ada kritik dari pesaingnya, Anies Baswedan, terkait dengan ekspansi cepat dalam pengolahan nikel, ketiga kandidat presiden telah menegaskan bahwa mereka akan terus mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam.

"Itu tidak memiliki hubungan dengan pencalonan putra Jokowi," kata Luhut mengenai dukungan Jokowi terhadap Prabowo. "Adalah wajar jika ada yang ingin anaknya menjadi wakil presiden."

Beberapa analis berpendapat bahwa dukungan Jokowi terhadap Prabowo dan pencalonan putranya sebagai calon wakil presiden adalah strategi yang terencana untuk melindungi warisan politiknya dan mempertahankan pengaruhnya setelah ia meninggalkan jabatannya tahun ini.

Luhut memuji Prabowo yang telah dituduh - meskipun ia membantah tudingan tersebut - melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada 1990-an saat menjabat sebagai komandan pasukan khusus. Luhut menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu Prabowo.

"Saya tidak pernah meragukan nasionalisme, konsistensi, dan cinta Prabowo terhadap negara ini," tegas Luhut.

Jokowi Diminta Menyetop Politisasi Bansos

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Jokowi Diminta Menyetop Politisasi Bansos

Foto: Rissalwan.

JAKARTA – Pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menyarankan agar beragam skema bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah tidak dicairkan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Menurut dia, pengucuran dana bansos jelang pemilu rawan politisasi. 

"Kalaupun bansos mau tetap disalurkan, penyalurannya tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara atau politisi yang mempunyai akses sebagai pejabat negara," ucap Rissalwan, Kamis (8/2/2024).

Sejak Januari, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Belum lama ini, Jokowi menginstruksikan agar bantuan itu diperpanjang masa penyalurannya hingga Juni 2024. 

Pemerintah juga merilis bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 kepada 18 juta KPM. Bantuan yang menghabiskan anggaran hingga Rp11,2 triliun itu rencananya bakal dirapel pada Februari 2024, menjelang pencoblosan pemilu. 

Sejumlah analis menilai beragam skema bansos itu didesain untuk mengerek elektabilitas pasangan capres-cawapre nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), pasangan yang di-endorse Jokowi. Apalagi, Jokowi turun langsung membagikan bansos tersebut. 

Rissalwan sepakat rangkaian penyaluran bansos oleh pemerintah bernuansa kepentingan politik. Menurut dia, politikus yang menjabat sebagai pejabat negara seringkali menunggangi bansos sebagai alat menjaring suara ketika pemilu. 

"Memanfaatkan bansos sebagai wahana atau cara politik, saya kira itu adalah cara-cara yang kurang patut, kurang elok, dan kurang layak untuk dilakukan oleh pejabat negara," imbuh dia. 

Supaya tidak dipolitisasi, ia menyarankan agar penyaluran bansos dikelola oleh otoritas akar rumput, semisal ketua rukun tetangga (RT) atau ketua rukun warga (RW). Namun, perlu dipastikan agar otoritas pemerintahan terendah itu bebas dari afiliasi politik.

"Karena memang yang mendata di awal itu kan adalah ketua RT dan RW. Jadi, bansos tetap dibagikan, tapi oleh orang-orang yang memang berdekatan atau memang dapat memastikan bantuan tersebut tepat sasaran," ucap Rissalwan.

Rissalwan berpandangan struktur birokrasi akar rumput lebih beretika dalam menyalurkan bansos ketimbang elite politik. Di tingkat RT dan RW, kata dia, terjalin ikatan solidaritas komunal dan sikap saling menghargai. 

"Di RT-RW, etika dalam berpolitik itu lebih terjaga karena ada perasaan sungkan atau tidak enak. Begitu, ya. Dan, itu terpelihara karena antara interaksi di kalangan masyarakat di tingkat bawah,"ucap Rissalwan. 

Terlepas dari itu, Rissalwan berharap Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan dan berhenti mempolitisasi bansos. Di lain sisi, media juga harus giat membangun kesadaran publik akan bahaya politisasi bansos. 

"Presiden harus punya political will untuk menghentikan politisasi dari bansos. Saya kira sulit untuk membuat masyarakat otomatis sadar bahwa mereka sedang dipolitisasi. Tapi, saya kira pemberitaan- pemberitaan yang dilakukan secara intensif juga bisa membantu," kata dia. 

Kaesang Pangarep: Jokowi Bisa Jadi Ketua Umum PSI?

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Kaesang Pangarep: Jokowi Bisa Jadi Ketua Umum PSI?

Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah PSI di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan isyarat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja menduduki posisi Ketua Umum PSI jika memutuskan untuk bergabung dengan partai tersebut. 

Kaesang menggambarkan posisi Ketua Umum sebagaimana jaket berwarna merah yang tengah dikenakannya, dengan jelas bertuliskan "Ketua Umum".

"Saya sebagai ketua umum berharap-nya seperti itu (Jokowi bergabung ke PSI). Insya Allah, kalau mau, nanti bisa pakai jaket ini (jaket PSI dengan identitas ketua umum), tapi tanpa nama saya," ujar Kaesang kepada wartawan usai makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah kader PSI di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu malam.

Komentar Kaesang ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke PSI apabila partai tersebut berhasil melewati ambang batas parlemen di Pemilu 2024.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 414 ayat (1) menetapkan bahwa partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara, yaitu minimal empat persen dari total suara sah secara nasional untuk dapat memperoleh kursi anggota DPR.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Jokowi memberikan tanggapan terkait dukungannya terhadap PSI menjelang Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. 

Ini merupakan pertemuan ketiga mereka yang diketahui oleh publik.

"Sudah saya sampaikan, saya sejak dulu sudah senang sama yang namanya PSI," ungkap Jokowi.

Jokowi dan Kaesang telah bertemu sebanyak tiga kali, pertama saat akhir pekan di Yogyakarta pada Sabtu (27/1), kedua di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2), dan kali ini di Medan, Sumatera Utara.

Oleh: Antara/Tri Meilani Ameliya

Editor: Yakop

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Presiden Joko Widodo saat santap malam bersama Ketua umum PSI Kaesang Pangarep di Sun Plaza, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. ANTARA/HO-PSI

MEDAN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menikmati makan malam bersama di tengah suasana santai di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam.

"Ya, ketika bertemu saja. Tadi ada kampanye di Deli Serdang, kemudian malamnya saya kosong, diajak makan mi, ya saya makan mi," ujar Jokowi dalam kesempatan tersebut di Kota Medan.

Dalam gambar yang terpampang, Jokowi terlihat mengenakan kaos berlengan panjang berwarna abu-abu, duduk bersebelahan dengan Kaesang yang memakai jaket bomber bertuliskan PSI. Keduanya ditemani oleh sejumlah pengurus PSI.

Saat ditanya mengenai dukungannya terhadap PSI menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari, Jokowi menjawab dengan singkat, "Sudah saya sampaikan, saya sejak dulu sudah senang sama yang namanya PSI."

Ketika ditanya tentang penilaiannya terhadap kinerja putra bungsu-nya selama hampir lima bulan memimpin PSI, Jokowi menegaskan bahwa penilaian itu akan terlihat dari hasil dukungan suara terhadap PSI pada 14 Februari 2024. 

"Ya nanti dilihat pada 14 Februari semuanya," tambahnya.

Perjumpaan kali ini menandai ketiga kalinya Jokowi dan Kaesang terlihat bersama di hadapan publik. Sebelumnya, mereka bertemu di Yogyakarta pada Sabtu (27/1) dan di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2).

Sumber: Antara/Andi Firdaus

Editor: Yakop

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Gambar salinan keputusan Presiden RI. Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 yang menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Rabu tanggal 14 Februari 2024, sebagai hari libur nasional. Keputusan ini diumumkan melalui salinan yang tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 Februari 2024.

Dalam Keppres tersebut, terdapat pernyataan yang menjelaskan, "Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024." Tujuan penetapan ini adalah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Pentingnya keputusan ini juga ditegaskan dengan pernyataan, "Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan." Hal ini menegaskan bahwa penetapan tersebut akan berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024.

Penetapan 14 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat pemilih untuk turut serta dalam proses demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. 

Dalam sebuah pernyataan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, Presiden Jokowi menyampaikan pesannya kepada publik.

"Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya," ujar Jokowi dalam keterangan pers setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera.

Selain mengajak masyarakat, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya netralitas dan kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024, khususnya bagi para aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Diperlukan netralitas dan kedaulatan rakyat dari seluruh aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjalankan proses demokrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga integritas pemilu. 

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," imbuhnya.

Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Di antara partai politik nasional tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. 

Sementara itu, partai politik lokal yang ikut serta antara lain adalah Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden beserta wakil presidennya pada tanggal 14 Februari 2024. 

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3), sesuai penetapan yang telah dilakukan oleh KPU.

Oleh: Antara/Rangga Pandu A.J.

Editor: Yakop

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga keberlangsungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," ujar Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, yang disaksikan melalui tayangan video di Jakarta.

Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak secara profesional dan menjaga integritas pemilu.

"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," tambah Presiden Jokowi.

Menghadapi jeda sepekan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

Adapun KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Periode kampanye Pilpres 2024 telah berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor: Yakop

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024. 

Dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, Jokowi menegaskan, "Yang bilang siapa ? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye."

Presiden Jokowi juga kembali menekankan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang. 

"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memberikan keterangan khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye, dengan menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rentetan pernyataan dan keterangan dari Jokowi tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau tidak.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor: Yakop

Mahfud Md Resmi Mundur, Tito Karnavian Pegang Kendali Menko Polhukam

Redaksi    Senin, Februari 05, 2024    Comment   

Mahfud Md Resmi Mundur, Tito Karnavian Pegang Kendali Menko Polhukam

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri. 

Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu (03/02/2024).

"Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah," ujar Presiden Jokowi, menjelaskan alasan di balik penunjukan Tito Karnavian.

Presiden sebelumnya telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang mengesahkan pemberhentian Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. 

Keppres tersebut ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat (02/02).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengganti definitif untuk jabatan Menko Polhukam belum ditentukan. 

Namun, ia menekankan pentingnya kelancaran organisasi.

"Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik," tambahnya.

Presiden juga menyatakan bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

"Secepatnya. Dari non-(parpol)," tutupnya.

Debat Capres: Faktor Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Permainan

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Debat Capres: Faktor Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Permainan

Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik modern Indonesia, tiga calon presiden yang akan bersaing di pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang akan menghadapi satu sama lain dalam sesi debat terakhir yang akan disiarkan secara langsung oleh jaringan televisi dan radio nasional. 

Isu-isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi akan menjadi fokus utama dalam sesi debat pamungkas ini.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Jumat (2/2) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota KPU, August Mellaz, menjelaskan secara rinci mengenai format dan teknis debat kelima ini, yang tidak mengalami perubahan signifikan dari debat sebelumnya. 

Namun, terdapat penambahan durasi pada sesi pernyataan penutup, yang awalnya dua menit menjadi empat menit.

Penambahan durasi ini diusulkan oleh tim kampanye, yang berkeinginan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam upaya meyakinkan pemilih di saat-saat terakhir menjelang pemungutan suara. 

Usulan ini kemudian disetujui oleh ketiga kandidat dan KPU.

Menurut analisis yang dilakukan oleh KPU setelah empat sesi debat sebelumnya yang disiarkan oleh sembilan stasiun televisi nasional, terdapat antusiasme publik yang sangat tinggi terhadap acara debat ini. 

August menyatakan bahwa lebih dari 94 juta penonton menyaksikan setiap sesi debat.

"Harapannya tentu ini akan menjadikan tujuan kampanye melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon, baik presiden maupun wakil presiden, yang diberikan ruang dalam pelaksanaan debat untuk memaparkan visi, misi, maupun programnya," ujarnya.

Meskipun demikian, seorang peneliti dari Saiful Mujani and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai bahwa debat capres/cawapres seharusnya memiliki dampak yang signifikan pada pemilih. 

Namun, kenyataannya, substansi debat tidak sepenuhnya sampai kepada publik. 

Saidiman mengungkapkan bahwa hasil survei lembaganya menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat oleh capres/cawapres umumnya tidak dikenal oleh publik.

"Dalam survei yang dilakukan pada awal Desember terkait program-program apa saja yang diapresiasi atau dianggap baik oleh publik, menunjukkan bahwa 40 hingga 50 persen publik menyatakan program-program tertentu dinilai bagus dan dibutuhkan masyarakat. 

Namun, mereka tidak mengetahui program-program tersebut diusulkan oleh siapa," kata Saidiman.

Saidiman juga menyoroti bahwa ketika ditanya apakah publik mengetahui bahwa program-program tersebut berasal dari Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, hanya sebagian kecil yang menyadari asal-usulnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak memiliki dampak yang signifikan pada preferensi pemilih.

Lebih lanjut, Saidiman menjelaskan bahwa meskipun kinerja Prabowo Subianto dalam debat-debat sebelumnya dinilai lemah, dukungan publik terhadapnya tetap stabil, bahkan meningkat. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak berdampak signifikan pada elektabilitas Prabowo.

Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)

Salah satu faktor yang memengaruhi pilihan pemilih adalah kinerja pemerintah, khususnya kinerja Presiden Jokowi. 

Survei terbaru menunjukkan bahwa 83 persen warga merasa puas dengan kinerja Jokowi. 

Menurut teori ekonomi pemilihan, kepuasan terhadap pemerintah memiliki pengaruh besar dalam preferensi pemilih.

"Pertengahan tahun 2022, yang dianggap sebagai representasi pemerintah adalah Pak Ganjar Pranowo, yang pada saat itu memimpin dalam jajak pendapat. Namun, persepsi publik berubah karena melihat tindakan politik Pak Jokowi, terutama ketika Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai calon wakilnya. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan nomor urut 02. Hal ini menyebabkan dukungan terhadap Pak Jokowi meningkat secara signifikan," ungkapnya.

Dalam perspektif pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, proses debat capres-cawapres hanya akan memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan dan pemilih mengambang (swing voters), yang jumlahnya tidak terlalu besar. Debat ini akan menjadi penentu bagi langkah selanjutnya bagi mereka.

"Pengaruhnya besar bagi mereka. Pilihannya tergantung pada apakah mereka tertarik dengan visi, misi, dan program yang ditawarkan. Jika tertarik, mereka akan memilih. Jika tidak, mereka mungkin memilih untuk golput," katanya, sambil menambahkan bahwa bagi pemilih yang sudah memiliki preferensi tertentu, debat hanya akan menjadi hiburan semata.

Meskipun begitu, Lili menilai bahwa debat capres terakhir ini akan menarik perhatian lebih luas karena tema-temanya berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Menyikapi debat terakhir ini, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyatakan bahwa ia telah mempersiapkan diri agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya. 

Namun, yang jelas, menurutnya, ketika seorang kandidat presiden atau wakil presiden memasuki ruang debat, apa yang mereka tawarkan kepada publik harus didasarkan pada pengalaman dan gagasan yang kuat.

Hal serupa diungkapkan oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut dua, yang menyatakan kesiapannya untuk menghadapi debat tersebut. Sementara Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut

 tiga, mengatakan bahwa aspirasi yang didengarkan saat berinteraksi dan berdialog dengan masyarakat akan menjadi materi dalam debat.