Jokowi Apresiasi Fokus Bank Mandiri pada Layanan Digital di IKN

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Jokowi Apresiasi Fokus Bank Mandiri pada Layanan Digital di IKN

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking kantor PT Bank Mandiri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024) siang. (Foto: Humas Setkab/Ibrahim)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah meresmikan dimulainya pembangunan kantor cabang PT Bank Mandiri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/02/2024). 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi memberikan penghargaan atas pembangunan kantor yang akan difokuskan pada pelayanan digital.

"Saya senang Bank Mandiri segera akan memulai pembangunan kantor untuk, khusus untuk digital services. Karena saya tahu Livin di Bank Mandiri sudah berapa? 23 juta, Pak Dirut, ya? Gede sekali, sangat gede sekali. Dikembangkan nanti dari sini untuk menjadi lebih besar lagi," ujar Presiden.

Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar, termasuk peluang untuk menarik digital nomad ke IKN.

"Kalau ekosistem digital yang ada di sini sudah terbangun, itu akan mendatangkan digital-digital nomade untuk hidup di Nusantara ini, karena kota ini akan berbeda dengan kota-kota lain di dunia; tidak ramai tetapi hidup, tidak ada polusi karena semuanya menggunakan kendaraan listrik dan transportasi umum listrik," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menyentuh mengenai pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di IKN, termasuk pembangunan jalan tol dan bandara yang akan meningkatkan konektivitas dan mengurangi waktu tempuh ke IKN.

"Dari Balikpapan ke IKN sekarang berapa jam, 1,5 jam atau 2 jam kurang sedikit, kelihatan jauh sekali. Tapi tolong nanti dilihat setelah bulan Juni, begitu tolnya selesai, begitu nanti airport-nya selesai, dari airport ke sini hanya kurang lebih 15 menit. Begitu tol selesai dari Balikpapan ke IKN, berapa menit, Pak Menteri PU? Empat puluh lima menit," ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan IKN agar tidak kehilangan kendali seperti beberapa ibu kota baru di negara lain. 

Ia menyoroti konsep forest city dan smart city sebagai fondasi utama pengembangan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, bebas polusi, dan didukung oleh transportasi umum berbasis listrik.

"Inilah masa depan Indonesia. Dan, yang saya bayangkan kalau traffic-nya ke ibu kota ini semakin banyak, keramaian di sini akan semakin cepat terjadi. Tapi, tadi saya sampaikan ke Pak Kepala Otorita IKN, juga jangan sampai kehilangan kendali dalam mengelola Ibu Kota Nusantara," tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Hadir juga dalam acara tersebut Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Presiden Jokowi Buka Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, Kaltim

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Buka Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, Kaltim

Presiden Jokowi meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat, di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024) pagi. (Foto: BPMI Setpres)

BONTANG - Presiden Joko Widodo resmi membuka pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis (29/02/2024) pagi. Dalam sambutannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pendirian pabrik ini memiliki dampak strategis dalam menghadapi krisis pangan global serta meningkatkan kemandirian pangan di Indonesia.

"Dulu kalau kita impor yang namanya beras, yang namanya gandum, begitu sangat mudahnya kita cari. Sekarang ini semua negara, 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya, sekarang ngerem semuanya, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting sekali bagi semua negara dan produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor beberapa komponen pupuk, termasuk amonium nitrat, yang merupakan bahan baku penting. Dia berharap dengan kehadiran pabrik ini, impor amonium nitrat dapat berkurang drastis.

"Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai upaya keras pembangunan industri amonium nitrat ini. Ini penting karena 21 persen amonium nitrat kita masih impor. Dengan dibangunnya Pabrik Kaltim Amonium Nitrat ini, akan mengurangi dari 21 persen impor dikurangi 8 persen, artinya masih juga 13 persen kita masih impor," ujarnya.

Pabrik dengan investasi Rp1,2 triliun tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan baku pupuk di dalam negeri, tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas pangan Indonesia.

"Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan," tegas Presiden.

Presiden menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dalam produksi barang dan produk lainnya, bukan hanya terbatas pada amonium nitrat. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat mengendalikan kebutuhan domestiknya sepenuhnya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Tidak hanya urusan amonium nitrat, tetapi juga barang-barang dan produk-produk kita yang masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu," tandasnya.

Acara peresmian juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Wantimpres Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Bontang Basri Rase. Turut hadir pula sejumlah Direktur Utama perusahaan terkait, seperti Bobby Rasyidin dari DEFEND ID, Rahmat Pribadi dari Holding Pupuk Indonesia, Wildan Widarman dari PT Dahana, dan Budi Wahju Susilo dari PT Pupuk Kaltim.

Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda

Presiden Jokowi meresmikan Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan pembukaan Terminal Samarinda Seberang di Samarinda, Kalimantan Timur, pada hari Rabu (28/02/2024). Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi massal guna mengatasi kemacetan.

"Dari segi kota, kemacetan terjadi di mana-mana, termasuk di Samarinda, Balikpapan, dan Banjarmasin. Oleh karena itu, kita perlu mendorong penggunaan transportasi massal dan umum agar penggunaan kendaraan pribadi bisa dikurangi," ujar Presiden.

Presiden juga menyoroti kemacetan yang sudah lama terjadi di Jakarta meskipun telah tersedia berbagai sarana transportasi massal seperti KRL, LRT, MRT, dan TransJakarta.

"Ini menggambarkan pentingnya persiapan kota-kota selain Jakarta dalam memperkuat infrastruktur transportasi umum," tambahnya.

Presiden menyambut baik pembangunan Terminal Samarinda Seberang yang dulunya tidak teratur dan kumuh, kini telah berubah menjadi terminal yang bersih dan tertata dengan baik.

"Kami berharap pembukaan terminal ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Dari terminal ini, mereka dapat menuju Balikpapan dan Banjarmasin. Saya yakin penggunaan transportasi umum akan membantu mengurangi kemacetan di berbagai kota," tegasnya.

Presiden diiringi oleh sejumlah pejabat tinggi negara dalam acara peresmian tersebut, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Wantimpres Wiranto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Jokowi Jelaskan Dasar Hukum Penganugerahan Pangkat Prabowo Subianto

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Jokowi Jelaskan Dasar Hukum Penganugerahan Pangkat Prabowo Subianto

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan mengenai penganugerahan pangkat istimewa TNI kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 

Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Presiden kepada media setelah Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu (28/02/2024).

“Pemberian anugerah tersebut telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa penghargaan semacam ini seharusnya diberikan dua tahun yang lalu atas kontribusi Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

“Pada tahun 2022, Bapak Prabowo Subianto diberi anugerah Bintang Yudha Dharma Utama atas jasanya di bidang pertahanan, yang memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara,” jelas Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa penganugerahan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujui setelah diusulkan oleh Panglima TNI.

“Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Saya menyetujui usulan tersebut untuk memberikan kenaikan pangkat berupa Jenderal TNI Kehormatan,” ungkap Presiden.

Tidak hanya Prabowo Subianto, sejumlah tokoh sebelumnya juga pernah menerima penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, termasuk Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral

Presiden Jokowi pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). 

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI-Polri untuk selalu siaga dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

"Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri," ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, saat ini dunia dihadapkan pada berbagai konflik seperti di Ukraina, Gaza, bahkan Yaman yang menyebabkan inflasi pangan dunia. 

Selain itu, terdapat juga krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah negara dilanda resesi.

"Patut kita syukuri alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh dan kalau di G20 masuk tiga besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05 persen, inflasi terkendali di angka 2,57 persen, kemiskinan turun di angka 9,36 persen, pengangguran turun di angka 5,32 persen, dan gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388 persen," kata Presiden.

Meskipun demikian, Presiden mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk tetap waspada dan hati-hati karena ke depan kompetisi global semakin kompleks. 

Presiden juga mengingatkan TNI-Polri untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk perang siber dan penggunaan drone.

"Penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI-Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme, dan pelayanan terhadap masyarakat. Memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat," kata Kepala Negara.

Selain penguasaan teknologi, Kepala Negara juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri. Sinergi ini menurut Presiden harus dilakukan secara horizontal antarkesatuan dan vertikal dari atas sampai bawah.

"Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri atas komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum (pemilu), memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung aman dan damai. 

Kepada jajaran TNI-Polri, Presiden pun mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tahapan pemilu hingga Oktober nanti yang perlu terus dijaga.

"Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisasi residu politik untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara," tuturnya.

Pada akhir pidato, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan. 

Menurut Presiden, penganugerahan tersebut merupakan bentuk penghargaan dan peneguhan dedikasi kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas pada Selasa (27/02/2024), membahas berbagai isu terkait kebijakan sawit di Indonesia. Salah satu fokus utama rapat adalah rendahnya realisasi program replanting sawit, yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dalam keterangan persnya bahwa regulasi yang mempersulit proses replanting menjadi salah satu penghambat utama. 

Dia menyampaikan, "Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu, tadi diminta agar mengkaji Peraturan Menteri Pertanian karena sawah kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat diminta juga rekomendasi dari KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan].”

Airlangga juga mengusulkan peningkatan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. 

Hal ini diharapkan dapat membantu pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah. 

"Dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat, di P4, sehingga kalau dananya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama, beli bibit dan hidup di tahun pertama,” katanya.

Masalah ketelanjuran lahan juga dibahas dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Jadi dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021."

"Oleh karena itu, perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong ke sana,” ujarnya.

Rapat juga membahas rencana BPDPKS untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Airlangga menyatakan bahwa rapat akan dilanjutkan untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret. 

"Tentu kita lihat program lain dari BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit], kita juga kaji terkait dengan pemberian beasiswa untuk keluarga pekebun,” tandasnya.

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Redaksi    Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik.

JAKARTA - “trisakti bergerak melawan orang yang bikin onar di bangsa indonesia #trisakti #mahasiswa #lawan #akademik #politik #milikrakyat”

“Deklarasi alumni Trisakti pendukung Jokowi Sabtu, 2 Februari 2024 18;30 WIB Mahasiswa Trisakti Telah Deklarasi Untuk Menjaga Ke Keutuhan Bangsa Dan Negara Kami Mengecam Keras Ucapan Akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand Untuk Mengajari Para Mahasiswa Nya Di ajari Cara berbicara Dan cara Berakhlak. Kami Mengutuk Keras Agar Semua Mahasiswa Netral Jangan Bikin Onar Di Negara Indonesia Saya Tau Betul UGM Itu Dukung Mahfud MD Karena Ganjar Ketua BIM.Pemilu Kali ini jangan Kau Kotori Karena Semua HAK ada pada Masyarakat Indonesia Yang menentukan Kemenangan Pemilu 2024”

“Trisakti bersama presiden kami siap membela Presiden untuk melawan mahasiswa yang ingin menjatuhkan presiden Indonesia Universitas ini sengkuni NKRI UGM.UII.UI.Unhas.Unlam.Unand. kami siap melawan akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand”

Beredar tangkapan layar headline berita yang menyatakan bahwa Alumni Trisakti mendeklarasikan dukungan mereka untuk Presiden Jokowi setelah mendapat kritik dari sejumlah akademisi universitas. 

HASIL CEK FAKTA

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata tanggal publikasi berita tersebut dan catatan pada foto headline telah dimanipulasi. 

Sebenarnya, berita dengan judul yang sama telah dipublikasikan oleh Antara pada 10 Februari 2019, yang jelas tidak memiliki kaitan dengan konteks yang terjadi baru-baru ini.

Selain itu, tidak ada sumber yang valid yang dapat membenarkan klaim bahwa alumni atau mahasiswa Trisakti secara kolektif mengecam petisi yang diajukan oleh beberapa akademisi dari berbagai universitas di Indonesia dan kemudian mendukung Jokowi. 

Lebih lanjut, foto yang menampilkan sejumlah mahasiswa dengan mengenakan almamater Trisakti ternyata adalah gambar jajaran pengurus serta anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (PMFK Usakti) periode 2020/2021. 

Gambar tersebut sudah lama tersedia di laman resmi fk.trisakti.ac.id sejak tahun 2021, dan tidak memiliki kaitan dengan situasi politik saat ini.

KESIMPULAN

Dengan demikian, klaim bahwa alumni Trisakti secara kolektif mendukung Jokowi setelah mendapat kritik dari berbagai akademisi universitas Indonesia adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi.

Faktanya, headline berita yang disebutkan telah diberitakan oleh Antara pada 10 Februari 2019, bukan pada 2 Februari 2024 seperti yang tertera pada tangkapan layar yang beredar. Ini menunjukkan adanya manipulasi pada informasi tersebut.

RUJUKAN

https://kalsel.antaranews.com/foto/81994/deklerasi-alumni-trisakti-pendukung-jokowi

https://fk.trisakti.ac.id/en/kemahasiswaan-2/pembinaan-dan-pengembangan-kemahasiswaan-2/pengembangan-mahasiswa-2/minat-bakat-dan-organisasi-mahasiswa-2/parlemen-2/

https://cekfakta.com/focus/16129

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Presiden Jokowi meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pada Kamis (15/02/2024). Kehadiran Presiden bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok beras yang memadai, yang akan didistribusikan ke berbagai titik penjualan, termasuk ritel, pasar swalayan, dan pasar-pasar di seluruh daerah.

"Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga, saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan, saya melihat melimpah, melimpah," ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di atas harga normal saat ini disebabkan oleh keterlambatan hasil panen dan gangguan dalam distribusi.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala ini, Presiden menyatakan bahwa pasokan beras dari Perum Bulog dapat membantu memenuhi kebutuhan.

"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira dalam kurun seminggu-dua minggu ini berasnya akan sedikit turun, sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi," tambahnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

"Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak berkaitan dengan pemberian bantuan pangan dari pemerintah. 

Menurutnya, bantuan pangan kepada masyarakat adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali," jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo.

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi menerima Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Basjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/02/2024), Presiden menekankan pentingnya agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan pesan Presiden Jokowi, "Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut."

Dalam kesempatan itu, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, yang akan berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10. 

"Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas, terdapat 120 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan penambahan waktu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga pukul 13.00 WIB.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Redaksi    Jumat, Februari 09, 2024    Comment   

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Presiden Jokowi menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari pertama Lebaran di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres/Lukas via website presidenRi.go.id)

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan, seorang sekutu lama Presiden Joko Widodo, dengan gigih membela pemimpin tersebut yang sedang menghadapi serangkaian kritik. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut menyangkal adanya campur tangan politik dari Jokowi dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan presiden yang akan dilaksanakan minggu depan.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh CNN Indonesia pada Rabu (7/2), Luhut mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada kandidat utama dan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, sebagai calon yang paling mungkin meneruskan agenda-agenda pemerintahan setelah satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Jokowi, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencalonkan diri kembali dan belum secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada seorang kandidat, telah dihadapkan pada berbagai tuduhan pelanggaran etika dan campur tangan politik menjelang pemilihan pada tanggal 14 Februari, termasuk perubahan mendadak dalam peraturan pemilihan yang memungkinkan putranya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Namun, Jokowi menyangkal semua tuduhan tersebut.

Luhut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, yang masih menjabat sebagai salah satu hakim di lembaga tersebut hingga saat ini.

"Dapatkah menurut Anda presiden memengaruhi kesembilan hakim tersebut? Jika demikian, pasti ada kesalahan dalam proses penunjukan mereka," ungkap Luhut kepada CNN Indonesia.

Ketika ditanya mengenai alasan Jokowi mendukung Prabowo, Luhut menjelaskan bahwa presiden meyakini bahwa Prabowo adalah kandidat yang tepat untuk meneruskan kebijakan ekonominya, terutama dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam setelah keberhasilan implementasi kebijakan serupa pada sektor nikel.

"Pertautan ini menunjukkan dedikasi Jokowi terhadap negara ini. Program-program yang sedang berjalan saat ini adalah fondasi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Luhut.

"Ia juga menambahkan bahwa pemerintahan lain mungkin akan menghambat kemajuan yang telah dicapai oleh negara kaya sumber daya alam ini dalam upaya meningkatkan pendapatan," katanya, sambil menegaskan bahwa hanya Prabowo yang telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Jokowi.

Meskipun ada kritik dari pesaingnya, Anies Baswedan, terkait dengan ekspansi cepat dalam pengolahan nikel, ketiga kandidat presiden telah menegaskan bahwa mereka akan terus mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam.

"Itu tidak memiliki hubungan dengan pencalonan putra Jokowi," kata Luhut mengenai dukungan Jokowi terhadap Prabowo. "Adalah wajar jika ada yang ingin anaknya menjadi wakil presiden."

Beberapa analis berpendapat bahwa dukungan Jokowi terhadap Prabowo dan pencalonan putranya sebagai calon wakil presiden adalah strategi yang terencana untuk melindungi warisan politiknya dan mempertahankan pengaruhnya setelah ia meninggalkan jabatannya tahun ini.

Luhut memuji Prabowo yang telah dituduh - meskipun ia membantah tudingan tersebut - melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada 1990-an saat menjabat sebagai komandan pasukan khusus. Luhut menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu Prabowo.

"Saya tidak pernah meragukan nasionalisme, konsistensi, dan cinta Prabowo terhadap negara ini," tegas Luhut.

Jokowi Diminta Menyetop Politisasi Bansos

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Jokowi Diminta Menyetop Politisasi Bansos

Foto: Rissalwan.

JAKARTA – Pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menyarankan agar beragam skema bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah tidak dicairkan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Menurut dia, pengucuran dana bansos jelang pemilu rawan politisasi. 

"Kalaupun bansos mau tetap disalurkan, penyalurannya tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara atau politisi yang mempunyai akses sebagai pejabat negara," ucap Rissalwan, Kamis (8/2/2024).

Sejak Januari, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Belum lama ini, Jokowi menginstruksikan agar bantuan itu diperpanjang masa penyalurannya hingga Juni 2024. 

Pemerintah juga merilis bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 kepada 18 juta KPM. Bantuan yang menghabiskan anggaran hingga Rp11,2 triliun itu rencananya bakal dirapel pada Februari 2024, menjelang pencoblosan pemilu. 

Sejumlah analis menilai beragam skema bansos itu didesain untuk mengerek elektabilitas pasangan capres-cawapre nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), pasangan yang di-endorse Jokowi. Apalagi, Jokowi turun langsung membagikan bansos tersebut. 

Rissalwan sepakat rangkaian penyaluran bansos oleh pemerintah bernuansa kepentingan politik. Menurut dia, politikus yang menjabat sebagai pejabat negara seringkali menunggangi bansos sebagai alat menjaring suara ketika pemilu. 

"Memanfaatkan bansos sebagai wahana atau cara politik, saya kira itu adalah cara-cara yang kurang patut, kurang elok, dan kurang layak untuk dilakukan oleh pejabat negara," imbuh dia. 

Supaya tidak dipolitisasi, ia menyarankan agar penyaluran bansos dikelola oleh otoritas akar rumput, semisal ketua rukun tetangga (RT) atau ketua rukun warga (RW). Namun, perlu dipastikan agar otoritas pemerintahan terendah itu bebas dari afiliasi politik.

"Karena memang yang mendata di awal itu kan adalah ketua RT dan RW. Jadi, bansos tetap dibagikan, tapi oleh orang-orang yang memang berdekatan atau memang dapat memastikan bantuan tersebut tepat sasaran," ucap Rissalwan.

Rissalwan berpandangan struktur birokrasi akar rumput lebih beretika dalam menyalurkan bansos ketimbang elite politik. Di tingkat RT dan RW, kata dia, terjalin ikatan solidaritas komunal dan sikap saling menghargai. 

"Di RT-RW, etika dalam berpolitik itu lebih terjaga karena ada perasaan sungkan atau tidak enak. Begitu, ya. Dan, itu terpelihara karena antara interaksi di kalangan masyarakat di tingkat bawah,"ucap Rissalwan. 

Terlepas dari itu, Rissalwan berharap Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan dan berhenti mempolitisasi bansos. Di lain sisi, media juga harus giat membangun kesadaran publik akan bahaya politisasi bansos. 

"Presiden harus punya political will untuk menghentikan politisasi dari bansos. Saya kira sulit untuk membuat masyarakat otomatis sadar bahwa mereka sedang dipolitisasi. Tapi, saya kira pemberitaan- pemberitaan yang dilakukan secara intensif juga bisa membantu," kata dia.