Bengkayang Kalbar menjadi tuan rumah API Award 2025

Ariffannur Romadon    Senin, Mei 12, 2025    Comment   

Bengkayang Kalbar menjadi tuan rumah API Award 2025

Bengkayang Kalbar menjadi tuan rumah API Award 2025. (ANTARA)

Bengkayang - Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar) bakal menjadi tuan rumah Anugerah Pesona Indonesia (API) award Tahun 2025 yang digelar pada bulan November mendatang.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kalbar, Windy Prihastari, mengatakan bahwa API Awards 2025 adalah ajang penting yang dapat mendongkrak citra pariwisata daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih 9 nominasi di berbagai kategori.

“Menjadi tuan rumah API Awards merupakan kebanggaan besar bagi Kabupaten Bengkayang dan seluruh masyarakat Kalbar. Ini bukan hanya ajang penghargaan, tetapi juga media promosi strategis bagi pariwisata kita,” ujar Windy, Senin.

Dia mengatakan, Bengkayang akan bersiap mencatat sejarah baru di kancah pariwisata nasional. Tahun ini, Bengkayang dipercaya sebagai tuan rumah API Awards 2025, ajang penghargaan pariwisata paling bergengsi di Indonesia.

"Puncak acara ini dijadwalkan digelar pada November 2025, dan menjadi sorotan pelaku industri pariwisata dari seluruh nusantara," ujarnya.

API Awards diselenggarakan oleh Yayasan Ayo Jalan-Jalan (YAJJ) bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, serta didukung oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sektor pariwisata. Tahun ini adalah penyelenggaraan ke-9, sejak pertama kali digelar pada 2016.

Penunjukan Kabupaten Bengkayangsebagai tuan rumah kata Windy, menjadi momen strategis bagi Kalbar untuk unjuk gigi. Dengan panggung nasional terbuka lebar, potensi pariwisata Kalbar, khususnya Bengkayang, berkesempatan dikenal lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia menambahkan, capaian nominasi yang diperoleh Kalbar adalah bukti konkret dari kekayaan budaya, keindahan alam, serta semangat kreativitas yang dimiliki masyarakatnya. Namun, ia juga menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk meraih kemenangan, mengingat mekanisme pemilihan dilakukan melalui sistem voting publik.

“Ayo dukung pariwisata Kalbar dengan ikut voting. Setiap suara yang kita berikan adalah bentuk kontribusi nyata dalam membangkitkan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata,” ujarnya.

API Awards sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi wisata di Indonesia, memberikan penghargaan kepada destinasi dan pelaku pariwisata yang berkontribusi besar, serta mendorong keterlibatan aktif publik dalam mempromosikan sektor ini.

Adapun 9 nominasi yang diraih Kalimantan Barat pada API Awards 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kategori Promosi Digital Inovasi Etic Mbak Kepo dari website disporapar.kalbarprov.go.id – Provinsi Kalimantan Barat (Kode: API 3A)

2. Kategori Destinasi Belanja Kampung Kreatif Sekida – Kabupaten Bengkayang (Kode: API 5D)

3. Kategori Ekowisata

Ekowisata Kandelia Alam – Kabupaten Kubu Raya (Kode: API 9A)

4. Kategori Dataran Tinggi

Bukit Padang Pakumbang – Kabupaten Landak (Kode: API 10B)

5. Kategori Kampung Adat

Ensaid Panjang – Kabupaten Sintang (Kode: API 11E)

6. Kategori Situs Sejarah

Kampung Batu – Kabupaten Landak (Kode: API 12F)

7. Kategori Atraksi Budaya

Gawai Adat Nosu Minu Podi – Kabupaten Sanggau (Kode: API 13B)

8. Kategori Destinasi Unik

Gunung Kelam – Kabupaten Sintang (Kode: API 16F)

9. Kategori Surga Tersembunyi

Riam Berawatn – Kabupaten Bengkayang (Kode: API 18H)

"Kesembilan nominasi tersebut mencerminkan keanekaragaman daya tarik wisata yang dimiliki Kalbar, dari inovasi digital hingga pesona alam tersembunyi," ujarnya.

Dengan sinergi pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat, Kalbar kini berada pada momentum emas untuk tampil sebagai pemain utama dalam peta pariwisata nasional.

Ajang API Awards 2025 tak hanya soal penghargaan, tapi juga ajang membangun branding daerah sebagai destinasi unggulan Indonesia.

Oleh : Narwati/ANTARA

Wali kota: Waisak ruang refleksi ajaran Buddha tentang cinta kasih

Ariffannur Romadon    Senin, Mei 12, 2025    Comment   

Wali kota: Waisak ruang refleksi ajaran Buddha tentang cinta kasih

Wali kota: Waisak ruang refleksi ajaran Buddha tentang cinta kasih. (ANTARA)

Singkawang - Peringatan Tri Suci Waisak 2569 BE/2025 menjadi ruang untuk merefleksikan ajaran Sang Buddha, terutama nilai cinta kasih, ketenangan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, kata Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie.

"Saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis," kata dia di Singkawang, Kalimantan Barat, Senin.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan perayaan ini.

Ia menekankan pentingnya menghindari sikap benci, menghindari konflik, dan menjalin kerja sama antarsesama tidak hanya di Singkawang, tetapi juga di Indonesia dan dunia.

“Cinta kasih adalah kekuatan terbesar. Jika kita semua hidup dengan cinta kasih, tanpa memandang suku dan agama, maka kita akan hidup harmonis karena kita semua adalah ciptaan Tuhan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh warga setempat untuk menjadikan Waisak sebagai ajang introspeksi diri atas perbuatan yang telah dilakukan serta meningkatkan kualitas hidup dengan menjalankan nilai-nilai kebaikan.

Terkait dengan perkembangan kota, ia menyampaikan optimistis terhadap kemajuan Singkawang yang saat ini telah memiliki bandara baru.

Ia menyebut infrastruktur ini akan mempercepat konektivitas dan membuka banyak peluang bagi kemajuan daerah.

“Dengan bandara ini, perjalanan bisa dipersingkat empat hingga lima jam. Ini akan mempercepat pembangunan roda. Maka dari itu, mari kita jaga kota kita bersama, bangun jalan lingkar, atasi banjir, dan tambah destinasi wisata,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah karena perbedaan pilihan politik pascapilkada.

“Pilkada adalah pesta demokrasi. Setelah pemilu, kita harus kembali bersatu demi membangun kota kita tercinta,” ujarnya.

Acara peringatan Waisak tahun ini mengusung tema “Kesadaran Keagamaan dalam Hidup yang Harmonis dan Bahagia”.

Oleh : Narwati/ANTARA

72 WBP di Lapas Singkawang dapat remisi Waisak 2025

Ariffannur Romadon    Senin, Mei 12, 2025    Comment   

72 WBP di Lapas Singkawang dapat remisi Waisak 2025

72 WBP di Lapas Singkawang dapat remisi Waisak 2025. (ANTARA)

Singkawang - Sebanyak 72 warga binaan permasyarakatan (WBP) beragama Buddha di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Singkawang mendapatkan remisi Waisak 2569 Buddhist Era (BE).

Penyerahan remisi secara simbolis oleh Kepala Lapas Singkawang David Anderson Setiawan dalam acara yang berlangsung di aula lapas setempat, Senin.

Kalapas mengatakan bahwa remisi khusus ini sebagai bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas.

"Meskipun tidak ada warga binaan yang langsung bebas, pengurangan masa pidana ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri," katanya.

David mengatakan bahwa remisi bukan hanya soal pengurangan masa pidana, melainkan menjadi dorongan moral untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Ia berpesan kepada penerima senantiasa menjaga suasana lapas tetap aman dan kondusif. Menurut dia, hal itu agar tercipta kekhidmatan selama perayaan.

"Selamat merayakan Waisak, remisi ini merupakan apresiasi kepada WBP karena telah mengikuti pembinaan dengan baik," ujarnya.

Salah satu warga binaan penerima remisi berinisial BL mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian negara.

"Saya merasa dihargai dan makin yakin untuk berubah. Remisi ini memberi semangat baru buat saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri," katanya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Modus penyiraman air keras kepada pegawai RSJ Singkawang terungkap

Ariffannur Romadon    Sabtu, Mei 10, 2025    Comment   

Modus penyiraman air keras kepada pegawai RSJ Singkawang terungkap

Modus penyiraman air keras kepada pegawai RSJ Singkawang terungkap. (ANTARA)

Singkawang - Kepolisian Resor (Polres) Singkawang, Kalimantan Barat, mengungkapkan modus pelaku penyiraman air keras kepada Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalbar karena cemburu.

Dari hasil olah TKP dan berdasarkan ketegangan dari pelaku atau tersangka, kata Kasatreskrim Polres Singkawang AKP Deddi Sitepu, motif penyiraman tersebut karena EW (penyuruh) merasa cemburu dengan korban.

"Menurut pengakuan EW, korban ada hubungan dengan istrinya. Istri EW ini salah satu perawat di RSJ tersebut," ujar AKP Deddi di Singkawang, Sabtu.

Saat itu, kata dia, korban pulang dari RSJ. Namun, baru berjarak sekitar 500 meter dari rumah sakit, korban dipepet dengan kendaraan sepeda motor yang terjadi di pertengahan bulan April lalu. Pelaku langsung menyiramkan cairan yang diduga cuka getah kepada korban.

"Untuk cairannya, masih dilakukan uji laboratorium di Polda Kalbar," kata Kasatreskrim.

Saat ini, lanjut dia, kondisi korban sudah membaik dan sudah pulang ke rumahnya. Korban sebelumnya sempat dirawat di RSUD Abdul Aziz Singkawang.

Kasatreskrim mengatakan bahwa pihaknya mengamankan tiga orang terduga pelaku dengan pelaku utama berinisial HA. Pelaku lainnya berinisial AD dan BD. Tersangka AD dan BD ini diamankan di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Dari hasil pemeriksaan keterangan tersangka, kata dia, mereka disuruh oleh seseorang yang berinisial EW.

"Diketahui EW ini sedang menjalani hukuman di Lapas Singkawang," ujarnya.

Beberapa barang bukti yang berhasil pihaknya amankan, antara lain, 2 unit kendaraan sepeda motor yang digunakan pelaku.

Saat melakukan aksi kekerasan, pelaku menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam dan 1 unit matik Yamaha Mio yang merupakan hadiah dari keberhasilan aksi kejahatan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga mengamankan alat komunikasi antara pelaku dan pelaku lainnya, kemudian pakaian ketiga pelaku saat kejadian.

Setelah penyiraman terhadap korban, kata Kasatreskrim, cairan tersebut masih disimpan di dalam botol berwarna biru bermerek Vixal. Botol ini dibuang oleh pelaku.

"Namun, barang bukti cairan tersebut dapat kami temukan. Pada saat ini masih dalam pemeriksaan di Laboratorium Polda Kalbar," ujarnya.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka akan dikenai pasal sesuai dengan perannya masing-masing.

Untuk pelaku utama berinisial HA dikenai Pasal 355 tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara.

"Kedua rekannya dikenai Pasal 56 huruf b KUHP turut serta melakukan," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA 

Tata Kelola Kebun PT KAP di Kayong Utara Dinilai Tak Lazim

Redaksi    Sabtu, Mei 10, 2025    Comment   

Tata Kelola Kebun PT KAP di Kayong Utara Dinilai Tak Lazim

Foto Pansus DPRD KKU saat lakukan Monev di kantor PT KAP pada Jumat (09/05/2025). (Borneo tribun/Muzahidin)

KAYONG UTARA – Pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh korporasi PT Kayong Agro Pusaka (KAP) di kecamatan Teluk Batang dan Seponti dinilai merugikan pemda Kayong Utara (KKU) karena dijalankan kurang sesuai regulasi. 

"Sebab, cara mereka tidak benar dan itu lepas dari pungutan pajak. Padahal, kita berharap dari pajak demi meningkatnya pendapatan daerah kita," ujar Kamiriludin, anggota DPRD, pada Jumat semalam kepada wartawan. 

Menurutnya, hal ini akan dibahas antara pihaknya bersama dengan dinas terkait guna mengetahui sebab musabab PT KAP  menjalankan bisnis perkebunan secara semerawutan. 

Ia mengungkapkan, salah satunya adalah mengenai dugaan 4.000 hektar lahan sawit yang terindikasi dikelola kurang sesuai aturan sehingga peluang pendapatan daerah tidak dapat ditarik. 

"Kita ingin dengar juga apakah dinas terkait mengetahui permasalahan yang kami temukan di PT KAP ini, dan jika mengetahui kenapa dibiarkan. Sebab, jika itu benar, daerah dirugikan," kata dia. 

Atas persoalan ini, sambungnya, DPRD sampai membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan monitoring dan evaluasi langsung pada lokasi perkebunan PT KAP. 

Hasilnya akan diserahkan kepada Pemda dalam bentuk rekomendasi tindakan agar perusahaan yang berbisnis di Kayong Utara tetap taat azas dan memberi dampak positif bagi pendapatan daerah. 

"Karena keganjilan inilah, Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Pansus, Pak Abdul Zamad M Amin dan juga Ketua Pansus, Pak Ishak ST sampai mengeluarkan nada keras saat rapat. Intinya, Koordinator, Ketua dan saya sebagai wakil ketua juga kawan kawan kawan anggota Pansus sangat kecewa jika PT KAP mencoba tidak taat aturan dan merugikan daerah dalam pengusahaan kebun di Kayong Utara," tandasnya. 

Reporter: Muzahidin

KONI Bengkayang segera perbaiki fasilitas olahraga

Ariffannur Romadon    Sabtu, Mei 10, 2025    Comment   

KONI Bengkayang segera perbaiki fasilitas olahraga

KONI Bengkayang segera perbaiki fasilitas olahraga. (ANTARA)

Bengkayang - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat menegaskan segera memperbaiki sejumlah fasilitas olahraga yang dinilai sudah rusak dan tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Kita akan memperbaiki fasilitas olahraga, dan juga mulai membuat program-program untuk pembinaan atlet dan pelatih," ujar Ketua KONI yang juga Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis di Bengkayang, Sabtu.

Darwis menegaskan, perbaiki fasilitas olahraga penting dalam menunjang program dan kegiatan olahraga dalam mempersiapkan beberapa agenda olahraga ke depannya.

"Yang pasti kita persiapkan atlet menuju Porprov (pekan olahraga provinsi,red.) Tahun 2026. Dan juga untuk kegiatan atau event olahraga di daerah," ujarnya.

Dia menargetkan pada Porprov 2026 Bengkayang bisa masuk dalam lima besar. Mengingat, banyak prestasi atlet sehingga akan dibina dengan sungguh-sungguh.

Dia juga mengatakan, untuk membangun dan perbaiki fasilitas olahraga tentu tak bisa hanya mengandalkan keuangan daerah karena keterbatasan. Untuk itu, dia akan menggandeng pihak lain seperti pihak swasta, perbankan dan juga perusahaan yang mendukung program tersebut lewat dana CSR.

Dia yakin jika semua bergerak dan bergandeng tangan olahraga di kabupaten Bengkayang akan semakin maju dan jaya. Dia juga menegaskan, akan membawa olahraga Bengkayang Mantap di bawah kepemimpinannya.

"KONI sebagai wadah koordinasi pembinaan olahraga memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak atlet-atlet berprestasi. oleh karena itu, kita harus memperkuat sinergi dengan seluruh cabang olahraga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, serta masyarakat dan pelaku usaha," ujarnya.

Darwis mengajak semua kepengurusan yang baru untuk membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan, kompetitif, dan merata, dari Desa hingga ke tingkat Kabupaten.

"Kami juga berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar target-target pembinaan prestasi olahraga dapat tercapai, baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional," ujarnya.

Sementara Ketua KONI Provinsi Kalbar Fachrudin Siregar berharap agar pengurus KONI yang baru dapat meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Bengkayang.

KONI yang diketuai oleh Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis dapat membawa harapan dan peluang baru bagi dunia olahraga di Bengkayang. Dia berharap KONI Bengkayang nantinya dapat mencetak atlit hingga ke PON (Pekan Olahraga Nasional).

"Mudah-mudahan di bawah kepemimpinannya ketua yang baru yang juga Bupati Bengkayang ini olahraga di Bengkayang semakin berkembang. Karena di bawah kepemimpinan pak Bupati saya yakin akan mengejar ketertinggalan selama ini," ujarnya.

Saat ini lanjutnya, Bengkayang dalam Porprov berada di posisi 12 di Kalbar. Namun untuk bisa mencapai peringkat yang lebih baik tentu harus adanya kerjasama dan gotong royong untuk prestasi olahraga kabupaten Bengkayang yang lebih baik.

Dia juga menuturkan bahwa Bengkayang memiliki prestasi yang baik termasuk beberapa kali mengirimkan atlet ke PON Sumut dan Aceh namun belum meraih medali, seperti tinju, atletik, lompat tebing.

"Ini hanya butuh dipoles lagi, rutin dilatih. Karena kalau berhenti seminggu sama saja mengejar ketertinggalan dalam tiga bulan sehingga fisik dan kebugaran mereka akan selalu di jaga," ujarnya.

 

Oleh : Narwati/ANTARA 

Dua Pencuri Motor Di Landak Ditangkap Unit Jatanras

Denni    Sabtu, Mei 10, 2025    Comment   

Dua Pencuri Motor Di Landak Ditangkap Unit Jatanras

Foto: Dua Pencuri Motor Di Landak Ditangkap Unit Jatanras Polres Landak

LANDAK - Dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil diamankan oleh Unit Jatanras Satreskrim Polres Landak setelah melakukan aksi pencurian terhadap satu unit sepeda motor milik warga asal Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Jumat (9/5/2025).

Kejadian bermula pada hari Kamis, 07 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat korban memarkirkan sepeda motornya, Honda CRF berwarna merah putih dengan nomor polisi KB 5061 ID di garasi terbuka di samping kanan rumah pamannya yang bernama Mesak Manggoa, di Jalan Dara Itam, Dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (belakang Kantor KPU). Korban saat itu tengah mengunjungi pamannya yang baru pulih dari sakit.

Namun, pada keesokan paginya, Jumat, 08 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, korban mendapati sepeda motornya telah raib dari tempat parkir. Upaya pencarian di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil, dan korban mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Kamis, 8 Mei 2025, tim Jatanras melakukan penyelidikan intensif dan berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku. Pelaku pertama berinisial V diketahui berada di kediamannya di Dusun Binjai, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, sedangkan pelaku kedua berinisial R diamankan di kawasan Warkop, samping Bank Kalbar, Kecamatan Ngabang.

Sekitar pukul 00.00 WIB, petugas langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan kedua pelaku tanpa perlawanan. Barang bukti berupa sepeda motor hasil curian turut diamankan dan dibawa ke Mapolres Landak untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Landak, AKBP Siswo Dwi Nugroho, S.H., S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Heri Susandi, S.H., membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, kami telah mengamankan dua orang pelaku curanmor yang merupakan anak di bawah umur. Untuk penanganan lebih lanjut, kasus ini telah kami limpahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Landak guna proses penyidikan sesuai prosedur hukum terhadap anak,” jelas Kasat reskrim.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati saat memarkirkan kendaraannya serta memastikan keamanan lingkungan sekitar demi mencegah kejadian serupa.

Kasat Reskrim Polres Landak, AKP Heri Susandi, S.H., menambahkan bahwa kedua pelaku diketahui telah merencanakan aksi pencurian tersebut setelah mengamati kondisi garasi yang terbuka dan minim pengawasan.

“Kedua pelaku ini mengaku sudah mengintai lokasi sebelumnya. Mereka memanfaatkan kondisi garasi yang terbuka dan tanpa pengamanan tambahan. Setelah memastikan situasi aman, mereka melancarkan aksinya pada malam hari saat pemilik kendaraan tengah beristirahat,” ujarnya. (HR)

Kejaksaan selesaikan dua perkara pidana dengan restorative justice

Ariffannur Romadon    Jumat, Mei 09, 2025    Comment   

Kejaksaan selesaikan dua perkara pidana dengan restorative justice

Kejaksaan selesaikan dua perkara pidana  dengan restorative justice. (ANTARA)

Singkawang - Kejaksaan Negeri Singkawang, Kalimantan Barat selesaikan dua perkara tindak pidana laka lalu lintas dan penadahan melalui program restorative justice (RJ) di rumah restorative damai yang bertempat di aula Kantor Camat Singkawang Barat, Jumat.

"Dalam restorative justice tersebut kita melakukan upaya perdamaian terhadap dua perkara yaitu penadahan dengan tersangka A dan korbannya bernama H Jepri alias Jef," kata Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Singkawang, Heri Susanto.

Dalam perkara ini, tersangka A dikenakan Pasal 480 ayat 1 KUHP. Menurutnya, tersangka ini kesehariannya bekerja sebagai jual beli barang rongsokan.

"Pada saat itu, datanglah seseorang yang tidak diketahui namanya menjual alat batako dalam bentuk press yang berupa potongan-potongan besi kepada tersangka A seharga Rp600 ribu," ujarnya.

Beberapa hari kemudian, penyidik Polres Singkawang melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian alat batako tersebut. Sementara, pencurinya sampai saat ini masih berstatus DPO. Sehingga dalam perkara ini, pihaknya lakukan upaya RJ guna mendamaikan perkara tersebut.

"Dalam upaya RJ, turut dihadiri ibu Kajari, Camat Singkawang Barat, kedua belah pihak (pelaku dan korban) dan kuasa hukum pelaku maupun korban," ujarnya.

Dalam program RJ ini, tentunya ada beberapa syarat yang diperlukan, antara lain, kedua belah pihak saling memaafkan, ancaman hukuman di bawah lima tahun, masyarakat mendukung dan tersangka juga baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Dengan adanya upaya perdamaian maka perkara ini bisa diajukan RJ, namun secara prosesnya pihaknya akan mengajukan ke Kejaksaan Tinggi dan langkah selanjutnya akan di ekspos ke Jampidum Kejaksaan Agung.

"Apabila usulan ini dinyatakan berhasil oleh tingkat atas, maka kita hentikan perkaranya dan kita keluarkan tersangkanya dari penjara," ujarnya.

Perkara yang kedua, lanjutnya, adalah perkara Laka Lantas yang tersangkanya bernama MS dengan korban bernama Anysha.

Tersangka diduga melanggar Pasal 310 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun kronologisnya, yang mana korban saat itu sedang berhenti di sebuah jalan gang menunggu temannya yang sedang belanja di warung.

Datanglah tersangka dengan mengendarai kendaraan roda empat dan menyenggol kaca spion motor korban. Kemudian, kaki kanan korban terlindas ban mobil tersangka.

"Dari hasil visumnya korban mengalami luka memar pada bagian kaki," ujarnya.

Dengan adanya upaya ini, akhirnya kedua belah pihak mau memaafkan tapi yang untuk perkara lalu lintas ini dikarenakan korban selama ini melakukan perawatan di rumah sakit Abdul Aziz Singkawang maka tersangka memberikan bantuan sebesar Rp15 juta.

"Uang tersebut untuk membantu pengobatan korban. Alhamdulilah, kedua belah pihak saling memaafkan sehingga diusulkan untuk program RJ," ujarnya. 

Oleh : Narwati/ANTARA

Gubernur Kalbar dukung pelaksanaan Expo 2025 yang digagas IWAPI

Ariffannur Romadon    Jumat, Mei 09, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar dukung pelaksanaan Expo 2025 yang digagas IWAPI

Gubernur Kalbar dukung pelaksanaan Expo 2025 yang digagas IWAPI. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan Expo 2025 yang digagas oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kalbar yang akan dilaksanakan pertengahan Mei mendatang.

"Insya Allah Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus mendukung selama kegiatan ini memberi manfaat bagi masyarakat. Expo ini positif, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," kata Gubernur Ria Norsan saat menerima audiensi pengurus IWAPI Kalbar di Pontianak, Jumat.

Ia menilai, kegiatan ekspo yang digelar IWAPI berpotensi menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM serta meningkatkan kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan masukan agar IWAPI mampu menjalin sinergi dengan program-program pemerintah demi kemajuan pembangunan di Kalbar.

"Saya berharap IWAPI bisa menjadi mitra yang selaras dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan daerah," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua IWAPI Kalbar, Oktavia, bersama jajaran kepengurusannya menyampaikan rencana penyelenggaraan Expo 2025 serta mengajukan permohonan dukungan dari Pemprov Kalbar agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal.

Oktavia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan arahan Gubernur. Ia menegaskan bahwa Expo 2025 akan menampilkan berbagai produk kreatif dari pelaku UMKM perempuan, serta menghadirkan beragam acara seperti workshop, talkshow, hingga partisipasi pelaku usaha dari negara tetangga.

"Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan Expo 2025 ini sebaik mungkin sebagai bentuk kontribusi nyata IWAPI dalam memajukan perekonomian daerah," katanya.

Dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi, IWAPI Kalbar optimistis Expo 2025 akan menjadi ajang promosi yang berdampak luas bagi UMKM dan pengusaha perempuan di Kalimantan Barat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bupati: Peningkatan mutu PAUD penting untuk masa depan Kalbar

Ariffannur Romadon    Jumat, Mei 09, 2025    Comment   

Bupati: Peningkatan mutu PAUD penting untuk masa depan Kalbar

Bupati: Peningkatan mutu PAUD penting untuk masa depan Kalbar. (ANTARA)

Bengkayang - Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan pentingnya meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa di Kalimantan Barat (Kalbar).

"Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi penerus bangsa," katanya dalam lokakarya Pendidikan TK Pembina se-Kalbar di Kabupaten Bengkayang, Jumat.

Bupati mengatakan kegiatan ini sangat penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan menjadi wadah kolaborasi dan sinergi antar-pendidik PAUD se-Kalbat untuk meningkatkan profesionalisme, kreativitas, dan inovasi dalam dunia pendidikan anak usia dini.

"Pada usia emas, masa di mana perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 persen, rangsangan pendidikan yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan anak pada masa depan," katanya.

Bupati juga menekankan upaya meningkatkan mutu PAUD tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak, orang tua, lingkungan, lembaga pendidikan, pemerintah, serta organisasi mitra.

Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam metode pembelajaran dan pemanfaatan media lokal.

Selain itu, lanjutnya, lokakarya tersebut menjadi kesempatan bagi para pendidik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan bagi anak-anak.

Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, kata dia, diharapkan mutu PAUD di Kalbar dapat meningkat dan anak-anak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter.

Bupati berharap kegiatan itu menjadi langkah awal bagi peningkatan mutu PAUD di Kalbar. "Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan bagi anak-anak," ujarnya.

Bunda PAUD Kabupaten Bengkayang Anita mengatakan kegiatan itu menggambarkan semangat kebersamaan dan komitmen dalam membentuk karakter anak sejak usia dini.

"Melalui kegiatan ini diharapkan para pendidik dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi anak-anak, serta memperkuat kolaborasi antara satuan pendidikan, orang tua, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan," ujar Anita.

Anita menekankan anak-anak belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan setiap hari. Oleh karena itu peran guru PAUD dan TK menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai luhur seperti sopan santun, tanggung jawab, kerja sama, jujur, dan cinta Tanah Air.

"Gembira bergerak bersama guru TK dan pendidikan karakter menggambarkan semangat yang luar biasa dari dunia PAUD di Kalbar. Semangat kebersamaan, keceriaan, serta komitmen membentuk karakter anak sejak usia dini," katanya.

Pihaknya mengapresiasi para guru TK dan PAUD yang telah menjadi pilar utama dalam proses tumbuh kembang anak-anak. "Teruslah menjadi teladan dan inspirasi, karena di tangan ibu dan bapak generasi masa depan kita ditempa dengan cinta dan karakter," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemprov Kalbar dorong dialog tripartit bahas upah layak buruh

Ariffannur Romadon    Jumat, Mei 09, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar dorong dialog tripartit bahas upah layak buruh

Pemprov Kalbar dorong dialog tripartit bahas upah layak buruh. (ANTARA)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan upah layak bagi buruh tidak dapat dilakukan secara instan karena memerlukan pendekatan jangka panjang melalui dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan pekerja sebagai langkah strategis untuk mencari solusi berkeadilan.

"Permasalahan pengupahan tidak bisa diselesaikan sepihak. Perlu keterlibatan semua pihak --pemerintah, pengusaha, dan pekerja-- dalam forum dialog untuk merumuskan jalan tengah yang adil," kata Norsan di Pontianak, Jumat, saat menanggapi aspirasi mahasiswa dalam sebuah pertemuan yang membahas kondisi sosial dan ekonomi di Kalbar, termasuk isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian utama masyarakat,

Norsan mengatakan buruh, terutama terkait pengupahan dan durasi kerja, masih menjadi tantangan bagi berbagai perusahaan.

Dia mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi PT Kelapa Jaya di Sungai Pinyuh, Mempawah. Di sana, sistem kerja menggunakan hitungan upah per keranjang, di mana satu keranjang dihargai Rp50.000 dan dalam delapan jam kerja, buruh bisa mengumpulkan Rp100.000 hingga Rp150.000. Ada pula pekerja yang memilih lembur agar penghasilannya bertambah.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap masih adanya pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, khususnya soal upah minimum dan jam kerja.

"Memang tidak banyak, tapi tetap harus kami berikan peringatan," katanya.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan mengenai penetapan upah harus berlandaskan pada fakta dan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari pemerintah pusat maupun daerah, menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

"Kita harus mempertimbangkan dinamika di lapangan. Pemerintah hadir sebagai mediator yang menjembatani kepentingan buruh yang menginginkan upah lebih baik dan pengusaha yang mempertimbangkan efisiensi," kata Norsan.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan di lapangan, termasuk pengawasan terhadap perusahaan yang belum mematuhi standar upah minimum dan jam kerja sesuai regulasi.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak hanya bertugas menegur pelanggaran, tetapi juga mendorong terjadinya dialog dan kesepahaman demi mewujudkan iklim kerja yang sehat dan produktif.

"Ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kalbar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan," kata Norsan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kemenag Bengkayang cegah radikalisme di kalangan pelajar

Ariffannur Romadon    Jumat, Mei 09, 2025    Comment   

Kemenag Bengkayang cegah radikalisme di kalangan pelajar

Kemenag Bengkayang cegah radikalisme di kalangan pelajar. (ANTARA)

Bengkayang - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bengkayang menggelar penyuluhan dalam mencegah paham radikalisme dan eksklusivisme di kalangan pelajar Kabupaten Bengkayang.

"Kegiatan ini dalam upaya memperkuat ketahanan pelajar terhadap pengaruh paham radikal dan aliran menyimpang di kalangan pelajar dan masyarakat," ujar Kepala Kemenag Bengkayang Damsir di Bengkayang, Jumat.

Kegiatan tersebut, kata Damsir, sebagai bentuk moderasi beragama dan memperkuat sikap moderat dalam beragama.

Menurutnya, moderasi beragama adalah cara pandang yang menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, dan menolak segala bentuk kekerasan.

“Indikator moderasi beragama yang berhasil dapat dilihat dari komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi,” ujarnya.

Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Bengkayang Kardinan Acong menjelaskan bahwa radikalisme dapat merusak toleransi sehingga perlu sedini mungkin untuk dikenalkan kepada pelajar ciri-ciri radikalisme.

"Dengan kegiatan ini kita harap peserta dapat mengenali ciri-ciri radikalisme seperti sikap ekstrem, eksklusif, kaku dalam beragama, dan intoleran terhadap perbedaan," ujarnya.

Ia mengingatkan, pencegahan radikalisme membutuhkan keterlibatan masyarakat, pendidikan toleransi, penguatan literasi digital, serta dialog lintas agama dan budaya.

Dia juga menyampaikan, elemen deteksi dini radikalisme dengan identifikasi kelompok yang seringkali kaku dalam berpendapat, tekstualis dalam memahami teks suci, ekstrem, fundamentalis, dan eksklusif. Selain itu individu yang yang mudah mengoreksi orang lain, menggunakan kekerasan.

"Kemudian pemahaman mereka tentang ideologi yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, mendorong tindakan ekstrem, dan menganggap kelompok lain sebagai musuh," ujarnya.

Kemudian, dia minta agar pelajar dapat mengenal praktik radikalisme yang menyebar melalui media sosial, kelompok diskusi, atau kegiatan lain.

Melalui penyuluhan ini para pelajar dapat menjadi agen perdamaian yang mampu menangkal paham radikal di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkab Bengkayang berupaya tingkatkan kualitas kesehatan warga

Ariffannur Romadon    Kamis, Mei 08, 2025    Comment   

Pemkab Bengkayang berupaya tingkatkan kualitas kesehatan warga

Pemkab Bengkayang berupaya tingkatkan kualitas kesehatan warga. (ANTARA)

Bengkayang - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat berupaya terus meningkat kualitas kesehatan warga lewat program stop buang air besar sembarangan.

"Ini adalah upaya kita bersama untuk mewujudkan kualitas hidup sehat di masyarakat dan mengurangi penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat yang terjadi di masyarakat," kata Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang Rosalina Nungkat dalam penentuan deklarasi ODF (Open Defecation Free) di Jagoi Babang, Kamis.

Saat ini, katanya, untuk wilayah Kecamatan Jagoi Babang kesadaran masyarakat dalam hidup sehat dengan menggunakan WC pribadi sudah 80 persen terpenuhi.

Dia juga menekankan selain bantuan dari pemerintah lewat ODF warga juga meningkatkan kesadaran untuk menggunakan WC pribadi agar terhindar dari penyakit yang bisa disebabkan oleh faktor lingkungan.

"Kita saat ini baik tingkat kabupaten masih mengatasi terkait limbah rumah tangga yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama," ujarnya.

Dia berharap, semakin banyak masyarakat yang sadar akan lingkungan yang sehat karena semakin banyak orang yang ikut mengampanyekan gerakan hidup sehat.

Dia juga menjelaskan hingga April 2025 sudah terdapat 44 desa atau 35,48 persen dari 122 desa dan dua kelurahan yang sudah ODF di Bengkayang.

" Berati masih ada 80 desa yang belum ODF di Bengkayang dari total 122 desa dan dua kelurahan," ujarnya.

Desa-desa yang belum ODF tersebut menjadi perhatian dan kerja keras bersama agar terwujud 100 persen desa ODF di Bengkayang.

Dia juga mengajak masyarakat terus mengampanyekan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat sehingga status desa ODF yang diraih ini bisa dipertahankan.

Dia mengatakan lingkungan yang kotor akan memudahkan penyakit seperti penyakit akibat diare kronik yang disebabkan kekurangan gizi, dampaknya pertumbuhan tumbuh kembang anak terganggu yang berkaitan erat dengan stunting dan penyakit berbasis lingkungan lainnya.

"Pemerintah daerah tidak mampu sendiri dalam mewujudkan desa ODF, untuk itu setiap pemangku kepentingan memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya ODF di Kabupaten Bengkayang," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Kalbar peringkat dua nasional realisasi pendapatan daerah

Ariffannur Romadon    Kamis, Mei 08, 2025    Comment   

Kalbar peringkat dua nasional realisasi pendapatan daerah

Kalbar peringkat dua nasional realisasi pendapatan daerah. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan capaian positif dalam realisasi pendapatan daerah, menempati peringkat kedua terbaik secara nasional hingga 30 April 2025 di mana kinerja ini mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual.

"Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kalimantan Barat juga bagus, yaitu Rp1,43 triliun atau 24,33 persen dari target, yang menempati urutan ke-2 nasional," kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri rapat tersebut di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis.

Menurut data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Kalbar berada tepat di bawah Papua Tengah yang menempati posisi pertama dengan realisasi pendapatan 39 persen. Mendagri menyebut capaian Kalbar sebagai indikator pengelolaan pendapatan yang efektif dan patut dipertahankan.

"Papua Tengah memang istimewa karena adanya royalti dan Freeport. Tapi Kalimantan Barat juga menunjukkan kinerja yang baik dari sisi pendapatan daerah," ujar Tito.

Gubernur Ria Norsan berharap capaian ini bisa terus dijaga untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. "Untuk pendapatan, kita nomor dua se-Indonesia. Kemudian belanja juga kita bagus. Dari APBD kita, mudah-mudahan ke depan tetap bisa kita pertahankan," ujarnya.

Dalam rapat yang sama, Mendagri juga memaparkan capaian realisasi belanja daerah Kalbar sebesar Rp2,17 triliun atau 23,94 persen dari total anggaran, menempatkan Kalbar pada peringkat ke-11 secara nasional. Capaian tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan rerata nasional.

Secara umum, realisasi belanja pemerintah daerah per 30 April 2025 secara nasional baru mencapai 21 persen, mengalami penurunan dari 22 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi di tingkat provinsi, yakni dari 28 persen menjadi 24,33 persen. Sementara itu, kabupaten dan kota justru menunjukkan peningkatan.

Tito mengingatkan bahwa rendahnya realisasi belanja daerah bisa berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan.

"Kalau realisasi rendah dan tidak menunjukkan perbaikan, maka kepala daerah harus berani mengganti Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Badan Keuangan Daerah yang tidak optimal," tegasnya.

Di akhir paparannya, Tito turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah, termasuk dapur umum dan kawasan prioritas nasional untuk mendukung target pembangunan kesejahteraan jangka panjang.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Pemprov Kalbar dukung upaya Agrinas tangani lahan bermasalah

Ariffannur Romadon    Kamis, Mei 08, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar dukung upaya Agrinas tangani lahan bermasalah

Pemprov Kalbar dukung upaya Agrinas tangani lahan bermasalah. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk melibatkan PT Agrinas dalam menangani dan mengelola lahan-lahan perkebunan di Kalbar yang mengalami masalah perizinan dan perpajakan, seperti yang dilakukan oleh PT Duta Palma yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang.

"Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan ulang atas lahan konsesi yang dikelola tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini bukan bentuk pengambilalihan, melainkan pengamanan terhadap lahan yang dikelola perusahaan, namun tidak memenuhi kewajiban seperti belum memiliki izin HGU dan menunggak pajak dan dalam hal ini, tim Agrinas berperan mengamankan aset tersebut dan menyerahkannya kembali ke negara," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Kamis.

Ia menambahkan, setelah dikembalikan, status lahan tersebut menjadi milik negara dan selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak-pihak yang memenuhi ketentuan legal terkait izin perkebunan.

Diketahui PT Duta Palma memiliki area konsesi lahan di Kabupaten Bengkayang dengan total luas sekitar 33.000 hektare. Kemudian di Kabupaten Sambas, mencapai 12.805,67 hektare, di mana semua lahan tersebut saat ini disita negara dan akan di kelola oleh PT. Agrinas.

"Setelah menjadi tanah negara, lahan itu bisa dikelola oleh pihak lain yang memiliki izin resmi. Ini merupakan langkah positif untuk merapikan pemanfaatan lahan di Kalbar," tuturnya.

Meski belum ada koordinasi langsung antara Pemprov Kalbar dengan tim Agrinas setempat, Norsan menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah memberi arahan agar dilakukan evaluasi dan pengurangan terhadap konsesi lahan milik sejumlah perusahaan yang terbukti tidak patuh.

“Secara teknis, koordinasi masih dalam tahap awal, namun arahan dari pemerintah pusat sudah jelas. Beberapa perusahaan akan mengalami pengurangan konsesi karena tidak memenuhi ketentuan,” jelasnya.

Lebih jauh, Ria Norsan berharap Agrinas juga dapat mengutamakan hak-hak masyarakat sekitar kawasan perkebunan, termasuk para pekerja yang selama ini tidak mendapat kejelasan hak dari perusahaan sebelumnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Letjen (Purn) Agus Sutono bersama Komisaris Utama R. Wisnue P. Boedi dan jajaran manajemen melakukan pertemuan untuk membahas optimalisasi pengelolaan lahan sawit eks PT Duta Palma serta persoalan lainnya.

Letjen (Purn) Agus Sutono menegaskan bahwa kehadiran Agrinas di Bengkayang mewakili negara, sehingga diperlukan strategi baru serta dukungan aktif dari pemerintah daerah. Langkah awal yang akan diambil antara lain: perbaikan kebun, penambahan tenaga pemanen, dan pembenahan sektor manajemen serta ketenagakerjaan.

Agrinas juga mendukung agenda Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pendirian Sekolah Rakyat, program Makanan Bergizi Gratis, pembentukan Koperasi Merah Putih dan penyediaan 3 juta unit rumah untuk masyarakat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar pastikan isi kekosongan ASN yang pensiun

Ariffannur Romadon    Kamis, Mei 08, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar pastikan isi kekosongan ASN yang pensiun

Pemprov Kalbar pastikan isi kekosongan ASN yang pensiun. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan langkah strategis dalam mengisi kekosongan pegawai negeri sipil (PNS) yang akan pensiun, terutama di sektor pendidikan.

"Tahun depan terdapat 358 ASN yang akan memasuki masa pensiun, dengan jumlah terbesar berasal dari sektor pendidikan, terutama guru," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat menghadiri kegiatan pembekalan menjelang purna tugas PNS di lingkungan Pemprov Kalbar tahun 2025 di aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, di Pontianak, Kamis.

Dia menambahkan, mereka yang akan pensiun itu terdapat 12 ASN dengan golongan S02, 38 ASN dengan golongan S03, dan sebagian besar pensiun berasal dari sektor pendidikan, terutama para guru.

Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya mengantisipasi kekosongan yang ditinggalkan oleh para ASN yang pensiun, terutama di sektor pendidikan yang sangat mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat.

Untuk itu, katanya, Pemprov Kalbar akan memprioritaskan pengisian jabatan kosong dengan ASN baru dan juga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), guna memastikan kelancaran sistem pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan.

"Pensiun adalah bagian dari kehidupan. Namun, kita harus memastikan bahwa kekosongan yang ditinggalkan tidak akan mengganggu pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan yang membutuhkan banyak tenaga pengajar yang berkualitas," tuturnya.

Selain itu, Norsan juga mengajak para ASN yang akan pensiun untuk memanfaatkan masa pensiun dengan bijak, tidak hanya berhenti berkontribusi pada negara, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial, berwirausaha, atau berkebun.

Gubernur itu memberikan contoh pengalamannya sendiri, dimana ia memutuskan untuk pensiun dini setelah merasa bahwa kebutuhan keluarga semakin besar, meskipun pada akhirnya kembali ke dunia pemerintahan dan menduduki posisi Bupati, Wakil Gubernur, dan kini sebagai Gubernur.

"Bapak-Ibu sekalian, jangan khawatir atau merasa sedih ketika pensiun. Justru ini adalah momen untuk memulai babak baru. Kalau ada yang berminat untuk berwirausaha, Pemprov Kalbar akan mendukung dengan program pinjaman usaha yang dapat membantu memulai usaha kecil-kecilan. Kami juga akan memprioritaskan ASN yang ingin melanjutkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Pemprov Kalbar berkomitmen untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh ASN yang pensiun dengan merekrut ASN baru dan P3K, dengan prioritas tinggi di sektor pendidikan. Keberadaan guru yang memenuhi standar kualitas akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Kalimantan Barat.

Selain sektor pendidikan, sektor lainnya yang juga akan mengalami kekosongan adalah bidang administrasi pemerintahan dan sektor-sektor penting lainnya. Pemprov Kalbar juga memastikan bahwa proses perekrutan ini akan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Dengan langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat, khususnya dalam sektor pendidikan, dapat terus terjaga dan ditingkatkan, serta memberi kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polres Kubu Raya selidiki kasus pembunuhan di Teluk Mulus

Ariffannur Romadon    Kamis, Mei 08, 2025    Comment   

Polres Kubu Raya selidiki kasus pembunuhan di Teluk Mulus

Polres Kubu Raya selidiki kasus pembunuhan di Teluk Mulus. (ANTARA)

Pontianak - Polres Kubu Raya tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Rabu (7/5) malam di Perumahan BTN Teluk Mulus, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia, sementara dua lainnya mengalami luka-luka.

"Setelah mendapatkan informasi, kami segera turun tangan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai motif dibalik aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku," kata Kasat Reskrim Polres Kubu Raya, Iptu Hafiz Febrandani di Pontianak, Kamis.

Hafiz mengungkapkan kasus ini berawal saat pelaku, yang diketahui bernama Mariduan alias Obama, melakukan aksi pembunuhan terhadap korban, Diah Rindani, dengan menggunakan senjata tajam. Korban lainnya, Solikin, juga mengalami luka-luka ringan akibat perlawanan dari pelaku. Sementara Tri Handayati, korban ketiga, tidak mengalami luka.

Dia mengatakan Polres Kubu Raya telah mengamankan pelaku yang diketahui merupakan tetangga dari korban, serta barang bukti berupa pisau atau badik yang digunakan dalam aksi tersebut.

Pihak kepolisian juga sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk anggota keluarga korban dan warga sekitar yang membantu mengamankan pelaku setelah kejadian.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh polisi meliputi, penyidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan kekerasan terhadap korban, pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku yang diketahui memiliki keterbatasan fisik sebagai penyandang tuna wicara dan tuna rungu dan verifikasi lebih mendalam terkait kondisi keluarga pelaku yang diketahui adalah yatim piatu.

"Penyelidikan ini juga mencakup kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi perilaku pelaku, serta mencari tahu apakah ada pengaruh dari kondisi lingkungan tempat tinggal pelaku yang turut berkontribusi terhadap peristiwa tragis ini," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hafiz mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang dapat membantu proses penyelidikan.

"Kami mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi yang relevan agar kami dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan akurat. Kami juga mengingatkan agar tidak ada yang mengambil tindakan di luar hukum," katanya.

Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolres Kubu Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara jenazah korban telah dipulangkan ke kediamannya untuk dikebumikan.

Kepolisian juga memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan serius sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Dugaan Korupsi APBDes Eks Kades dan Bendahara Desa Engkulun Ditahan Polisi

Denni    Rabu, Mei 07, 2025    Comment   

Dugaan Korupsi APBDes Eks Kades dan Bendahara Desa Engkulun Ditahan Polisi

Foto: Ilustrasi Korupsi.

SEKADAU - Kepolisian Resor (Polres) Sekadau melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Sekadau menahan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Nanga Engkulun, Kecamatan Nanga Taman, Sekadau, Kalbar.

Dua tersangka yang ditahan masing-masing berinisial KS, selaku mantan Kepala Desa Nanga Engkulun, dan SM, selaku Bendahara Desa. Penahanan dilakukan sejak tanggal 1 Mei 2025.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, S.H., S.I.K., M.Si, mengatakan bahwa penanganan kasus ini telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini, proses hukum terhadap perkara tersebut masih terus berjalan.

"Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun anggaran 2017 hingga 2019," ujar Kapolres AKBP Donny, Rabu (7/5/2025).

AKBP Donny menjelaskan bahwa, dari hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan, diketahui bahwa dugaan penyimpangan oleh kedua tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 980.633.114,- (Sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah).

"Modus operandi yang dilakukan antara lain penggelapan dana SILPA untuk kepentingan pribadi, penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sah, mark-up anggaran, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)," jelas Kapolres.

Ia menambahkan, para tersangka juga tidak mengembalikan temuan hasil audit Inspektorat tahun 2018, tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa, serta menyalahgunakan wewenang selama menjabat.

"Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," pungkas Kapolres.

Komisi II DPR RI tinjau BUMD dan evaluasi sengketa lahan di Kalbar

Ariffannur Romadon    Rabu, Mei 07, 2025    Comment   

Komisi II DPR RI tinjau BUMD dan evaluasi sengketa lahan di Kalbar

Komisi II DPR RI tinjau BUMD dan evaluasi sengketa lahan di Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk meninjau langsung pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mengevaluasi konflik pertanahan yang masih marak terjadi di sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

"Tujuan kunjungan kerja yang kami lakukan ini untuk mendalami berbagai isu strategis terkait tata kelola BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kalimantan Barat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat melakukan rapat dengar pendapat bersama Pemda di Kalbar, Rabu.

Dia mengatakan pada kesempatan itu pihaknya mendengarkan langsung dari para pemangku kepentingan di daerah agar dapat memperoleh data yang faktual dan realistis.

"Masukan yang kami terima akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di DPR," tuturnya.

Dalam pemaparannya, Aria menyoroti masih rendahnya kontribusi BUMD dan BLUD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebutkan sejumlah persoalan seperti tata kelola yang belum maksimal, minimnya kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya pembinaan dan pengawasan internal maupun eksternal.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari 546 daerah di Indonesia, sebanyak 493 daerah tergolong memiliki kapasitas fiskal lemah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

"Desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah harus diperkuat. BUMD seharusnya mampu berkontribusi signifikan terhadap PAD dan menjadi instrumen pelayanan publik yang kompetitif," katanya.

Terkait hal itu, Komisi II DPR RI mendorong pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Kementerian Dalam Negeri. Unit ini nantinya akan bertugas mengkoordinasikan kebijakan nasional terkait pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja BUMD secara terintegrasi.

Selain isu BUMD, Komisi II DPR RI juga menyoroti konflik pertanahan yang terus terjadi di Kalimantan Barat. Aria menyebut ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Menurutnya, data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan sekitar 68 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan korporasi besar.

"Konflik tanah yang mencuat di berbagai daerah, termasuk Kalbar, perlu ditindaklanjuti dengan pendekatan yang adil dan berpihak pada rakyat," katanya.

Komisi juga II menyoroti sejumlah kasus pertanahan di Kalbar, di antaranya konflik antara PT Minamas dengan masyarakat Pelanjau Malah, Ketapang, atas lahan seluas 1.600 hektare, serta sengketa tanah ulayat masyarakat Dayak di Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, yang dikuasai PT Prakasa Tani Sejati tanpa izin sah.

Mereka juga menekankan pentingnya peninjauan kembali izin-izin HGU, HGB, dan HPL yang berpotensi menimbulkan konflik, serta mendorong agar pengelolaan lahan dilakukan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

Seluruh masukan, data, dan pertanyaan yang telah disampaikan oleh Komisi II akan menjadi bahan pembahasan internal dan dijadikan dasar dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.

"Semua jawaban yang kami terima akan kami bahas secara mendalam di Komisi II. Jika perlu, hasil dari kunjungan ini akan kami tindaklanjuti melalui rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya," kata Aria.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan pertemuan ini sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung kemajuan bangsa.

Dalam kesempatan itu, Ria Norsan juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah merangkum berbagai pertanyaan dari anggota Komisi II DPR RI dan menyiapkan jawaban tertulis yang akan disampaikan kepada pihak legislatif.

"Semua pertanyaan yang disampaikan telah kami siapkan jawabannya. Nantinya akan dijelaskan lebih rinci oleh masing-masing perangkat teknis terkait," katanya.

Ia berharap kunjungan dan pertemuan tersebut dapat membawa manfaat dan berkah bagi masyarakat Kalimantan Barat, terutama dalam penyelesaian berbagai persoalan terkait tata kelola pertanahan dan optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar minta Komisi II DPR RI bantu selesaikan konflik agraria

Ariffannur Romadon    Rabu, Mei 07, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar minta Komisi II DPR RI bantu selesaikan konflik agraria

Pemprov Kalbar minta Komisi II DPR RI bantu selesaikan konflik agraria. (ANTARA)

Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengungkapkan persoalan serius konflik agraria yang masih terus berlangsung di sejumlah wilayah di Kalbar, utamanya akibat banyaknya desa dan lahan perkebunan yang berada di kawasan hutan dan wilayah yang belum memiliki kejelasan status tata ruang.

"Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan mencapai 1,1 kali luas Pulau Jawa. Kalbar terdiri dari 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan, dan 2.046 desa dan dari jumlah itu, sebanyak 1.157 desa berada di kawasan sekitar hutan," kata Krisantus dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di kantor Gubernur Kalbar, Rabu.

Ia menyebutkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan perkebunan yang membuka lahan di luar Rencana Garis Umum (RGU), bahkan sampai melintasi batas wilayah kabupaten lain. Hal ini kerap memicu konflik antara perusahaan dengan masyarakat, yang juga kerap kali menjadi korban kriminalisasi saat mengambil hasil hutan seperti kayu, meski tinggal di kawasan tersebut sejak lama.

"Banyak desa kami berada di kawasan hutan lindung dan konservasi, bahkan kawasan wisata. Ini menyulitkan warga, padahal mereka sudah tinggal di sana jauh sebelum penetapan kawasan tersebut," katanya.

Ia mencontohkan, banyak laporan masyarakat yang ditangkap hanya karena mengambil kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, Krisantus meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut, salah satunya melalui peninjauan kembali data-data kawasan dan penyelarasan informasi antara data Kementerian ATR/BPN dengan data milik kabupaten/kota.

"Kita perlu sinkronisasi data agar penyelesaian masalah agraria ini bisa tepat sasaran," katanya.

Selain soal agraria, Krisantus juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut Kalbar kaya akan sumber daya alam seperti tambang bauksit, batu bara, uranium, dan emas, namun belum dikelola secara maksimal.

"Kami mendorong optimalisasi PAD dengan memanfaatkan potensi sub-daerah yang selama ini belum tergarap dengan baik," katanya.

Di tempat yang sama, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa juga menyampaikan beberapa persoalan yang muncul berkaitan dengan sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, mulai dari skala kecil, menengah hingga besar. Hingga saat ini, kami masih terus mengupayakan mediasi untuk penyelesaiannya.

"Contohnya, terdapat kebun-kebun yang belum memiliki HGU (Hak Guna Usaha), namun sudah mengantongi izin usaha perkebunan. Ini menjadi masalah karena belum ada regulasi yang jelas mengenai sanksi atas kebun tanpa HGU. Apakah bisa dicabut? Kalau dicabut, biasanya kami justru digugat di pengadilan," kata Karolin.

Dia mengungkapkan, beberapa perusahaan besar di Kabupaten Landak, seperti Wilmar dan grup Jarum, diketahui belum memiliki HGU meskipun telah membangun kebun selama puluhan tahun.

"Setelah saya dilantik, kami sudah memanggil perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka mengaku telah memulai proses administrasi pengurusan HGU, namun masih terkendala di sisi administrasi," tuturnya.

Misalnya, PT Hilton Duta Lestari masih dalam proses di Kanwil ATR BPN Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan PT Lingkar Indah Plantation dan PT Gemilang Sawit Kencana (grup Jarum/HPI) prosesnya berada di ATR BPN Pusat, dan sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun tanpa kejelasan hasil.

"Sebagai pemerintah daerah, posisi kami adalah sebagai wasit, di satu sisi, investasi memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena membuka lapangan kerja dan membuka akses ke wilayah terpencil. Tapi di sisi lain, kami juga berharap investasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sesuai dengan amanat undang-undang," kata Karolin.

Sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Landak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018.

"Jika berdasarkan regulasi nasional kebun masyarakat minimal 20 persen, maka di Landak kami tetapkan minimal 30 persen. Perda ini pernah digugat hingga Mahkamah Agung, namun puji Tuhan kami menang karena semangatnya adalah keadilan bagi masyarakat," tambahnya.

Namun pelaksanaannya masih menjadi kendala. Pola kemitraan dan realisasi kebun untuk masyarakat tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Untuk kebun milik pribadi (perorangan) juga berbeda mekanismenya, karena itu termasuk kategori kebun rakyat mandiri.

"Kami juga menemukan adanya HGU yang ditelantarkan, izin HGU-nya ada, tapi di lapangan tidak digarap, tidak dirawat. Karyawan tidak digaji, petani mitra tidak menerima haknya dan kami sudah mengirimkan surat peringatan berkali-kali. Namun, karena pencabutan izin bukan wewenang kami di daerah, prosesnya menjadi tersendat," katanya.

Untuk itu Karolin meminta petunjuk dan tindak lanjut dari ATR/BPN. HGU yang tidak produktif dan terbengkalai ini sudah berkali-kali dimediasi, tapi sampai hari ini tidak ada perkembangan.

"Mohon agar pihak BPN Landak juga turut menindaklanjuti," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA