Berita Borneotribun.com: Keuangan Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Keuangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Keuangan. Tampilkan semua postingan

Selasa, 20 Oktober 2020

Pemerintah Klaim Ekonomi Indonesia Mulai Pulih

Pemerintah Klaim Ekonomi Indonesia Mulai Pulih
Kasir di kantor cabang Bank Mandiri sedang menghitung mata uang Rupiah di Jakarta, 20 Juli 2015. (Foto: Antara via Reuters)


BorneoTribun | Jakarta - Menteri Keuangan mengklaim perekonomian Indonesia membaik, meskipun masih diliputi kondisi pandemi. Salah satu indikatornya adalah naiknya konsumsi masyarakat. Namun pengamat membantah.


Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat perlahan namun pasti, perekonomian Indonesia mulai membaik. Hal tersebut, kata Ani terlihat dari berbagai indikator ekonomi seperti naiknya tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah.


“Proyeksi ekonomi Indonesia 2020, adalah sesuai dengan tren dunia yang mengalami perbaikan di kuartal-III, masing-masing mungkin memiliki speed yang berbeda. Namun kita lihat di kuartal-II 2020 beberapa perbaikan dalam indikator ekonomi terutama dari sisi agregat demand kita,” ujarnya dalam telekonferensi pers APBN Kita, di Jakarta, Senin (19/10).


Perempuan yang akrab disapa Ani ini menjelaskan pada kuartal-III konsumsi pemerintah naik 18,8 persen, yang menurutnya bisa mengangkat perekonomian Indonesia menuju 0 persen atau bahkan menuju zona positif. Dengan begitu, menurutnya, indikator lain seperti investasi dan ekspor akan mulai bergerak ke arah yang positif. Konsumsi listrik, kata Ani juga mulai menunjukkan perbaikan di mana secara tahunan positif 2,1 persen.


Mobilitas masyarakat juga diprediksi akan semakin meningkat pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat yang kembali menjadi PSBB transisi sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik


“Ini yang menggambarkan bahwa aktivitas dari keseluruhan, dari mulai rumah tangga, bisnis, industri, sosial, dan pemerintahan sudah mulai menunjukkan suatu tren yang sesuai dengan harapan yaitu menuju kepada pemulihan,” jelasnya.


Indonesia Resesi, Menkeu Klaim Ekonomi Indonesia Masih Lebih Baik dari Negara Lain


Walaupun diklaim membaik, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini masih akan tumbuh negatif di kisaran minus 0,6 persen hingga minus 1,7 persen. Meski begitu, jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, perekonomian Indonesia jauh lebih baik. Ia mencontohkan, perekonomian Spanyol pada kuartal III diperkirakan tumbuh minus 12,3 persen, Inggris minus 10 persen, Perancis minus 19 persen, Italia minus 9,7 persen. Sementara negara tetangga seperti Malaysia perekonomiannya pada kuartal-III diperkirakan akan menyentuh minus 4,5 persen, Filipina minus 6,3 persen, Singapura minus 6,0 persen.


“Semua negara baik di barat, timur, utara, selatan, maju maupun emerging maupun developing country, semuanya mengalami tekanan yang luar biasa, kita melihat mungkin magnitude dari tekanannya saja yang berbeda. Dan mereka melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi penurunan ekonominya, mereka juga melakukan apa yang disebut countercyclical . Kalau kita lihat countercyclical-nya di berbagai negara juga cukup dalam,” kata Ani.


Ekonom INDEF Bhima Yudistira Adhinegara kepada VOA mengatakan perekonomian Indonesia belum pulih secara signifikan. Bahkan ia menyebut, perekonomian Indonesia baru bisa tumbuh positif pada kuartal-II atau kuartal-III 2021 dengan asumsi tidak terjadi gelombang dua perebakan virus corona.


“Pemerintah sering mengklaim bahwa Indonesia ekonominya relatif bagus, dibandingkan negara di ASEAN dan negara G20, padahal pada faktanya, Vietnam sudah tumbuh positif bahkan sejak kuartal-II, tumbuh positif 0,3 persen, kuartal-III positif 2,62 persen,” ungkap Bhima.


Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena penanganan pandemi di Vietnam jauh lebih serius dibandingkan dengan di Indonesia. Dengan kasus baru corona harian yang masih bertambah di atas 4.000 kasus setiap hari ditambah kegaduhan UU Cipta Kerja, akan sulit rasanya untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di tanah air. Ia menambahkan, dari sisi industri manufaktur juga masih berjalan sangat lambat, hal ini terlihat dari skor purchasing managing index (PMI) yang masih berada di bawah angka 50.


Utang Menumpuk Karena Pandemi


Dalam kesempatan ini, Ani mengakui utang Indonesia terus membengkak khususnya akibat terjadinya pandemi. Namun, ia menyatakan, bahwa hal serupa tidak terjadi di Indonesia saja, namun di seluruh dunia. Peningkatan jumlah utang, ujarnya, pasti akan terjadi karena tingginya kebutuhan stimulus fiskal untuk menopang penurunan ekonomi alias countercyclical.


Ia mencontohkan, rasio utang Amerika Serikat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati 131 persen, Perancis 111 persen, Kanada 114 persen, Jepang 266 persen, Tiongkok 61 persen, Thailand 50 persen, Filipina 48 persen. Sedangkan rasio utang Indonesia saat ini menyentuh level 38,5 persen.


"Indonesia sendiri dengan proyeksi defisit anggaran 6,34 persen dan rasio utang 38 persen, kita sudah lihat potensi pemulihan ekonomi. Kita sudah lakukan konsolidasi fiskal dengan hati-hati dan penuh kalkulasi agar ekonomi bisa membaik," tekannya.


Sementara itu, Bhima mengingatkan pemerintah agar memperhatikan bunga utang yang terus meningkat seiring penambahan beban utang. Bunga utang bisa memakan 20 persen dari total belanja pemerintah pusat.


Selama ini, kata Bhima, pemerintah hanya memperhatikan rasio utang terhadap PDB. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemampuan pemerintah membayar utang, khususnya utang luar negeri.


“Indikator yang mungkin pemerintah tidak menyampaikan, yaitu debt to service ratio (DSR). DSR ini jadi indikator penting, kalau utangnya pakai dolar atau valas, maka ngebalikin nya juga harus pakai valas. Kalau terjadi mismatch gak sehat, DSR kita di kuartal-II 2020 itu sudah di atas 29 persen, makin meningkat, jadi ini kemampuan bayar utang luar negeri. Pemerintah ngelihatnya cuma debt ratio to GDP, padahal indikator kesehatan utang banyak,” katanya.


Bila dibiarkan menumpuk, kata Bhima, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan mewariskan begitu banyak utang kepada generasi dan pemerintahan selanjutnya, apalagi ada utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2050.


Ia menyarankan pemerintah merestruktur utang agar jumlah utang tidak terlalu membengkak nantinya.


“Jadi restrukturisasi ini termasuk negosiasi kembali kepada kreditur-kreditur multilateral maupun bilateral. Jadi, kaya ngomong ke Bank Dunia, kita mau produksi vaksin, mau memulihkan ekonomi, itu harusnya bisa menjadi pengurang utang, pengurang pokok utangnya. Jadi utang kita bisa dikurangi dengan cara-cara debt swap atau menukar utang dengan program,” paparnya. (VOA)

Jumat, 04 September 2020

Utang Pemerintah Amerika Hampir Sama dengan PDB Amerika

Uang kertas dolar AS, 22 Juni 2017. (Foto: Reuters/Ilustrasi)


BORNEOTRIBUN | JAKARTA -- Kantor Anggaran Kongres (CBO) Amerika Serikat yang nonpartisan mengatakan, Rabu (2/9), nilai utang pemerintah AS pada akhir 2020 kira-kira akan sama dengan Produk Domestik Bruto (PDB) AS dan akan melampauinya pada 2021.


CBO mengatakan ketidakseimbangan fiskal belum dialami Amerika sejak akhir Perang Dunia II. 


Pada akhir tahun ini, analis kongres mengatakan utang AS akan mencapai 98 persen dari PDB atau sekitar $19 triliun dan tahun depan akan melampaui besarnya PDB AS. 


Alasannya sederhana: besarnya bantuan pemerintah untuk bisnis, sebagian besar rumah tangga AS, dan pekerja yang menganggur yang terkena dampak pandemi virus corona telah melambungkan defisit anggaran pemerintah. 


Terakhir kali tingkat utang AS melampaui PDB adalah pada 1946, ketika mencapai 106 persen setelah pengeluaran militer selama bertahun-tahun untuk membantu mengakhiri Perang Dunia II. 


Defisit anggaran tahunan pemerintah diproyeksikan meningkat menjadi $3,3 triliun pada akhir tahun fiskal pada 30 September, lebih dari tiga kali lipat dari tahun lalu. Defisit ini sudah meningkat tajam karena pemotongan pajak pemerintah yang disetujui Kongres dan peningkatan anggaran, tetapi pandemi menambah lagi defisit tahunan. 


Publik, termasuk investor perorangan, bank AS dan pemerintah asing, serta pemerintah negara bagian dan lokal AS memiliki $20 triliun, atau 77 persen, dari utang nasional sedangkan sisa utang dipegang institusi antar pemerintah, seperti dana pensiun dan layanan kesehatan bagi lansia Amerika. 


Dengan pengeluaran ekstra untuk pandemi, defisit federal tahunan AS pada tahun 2020 diperkirakan sama dengan sekitar 16 persen ekonomi nasional dan akan menjadi jumlah terbesar sejak 1945. 


Anggota Kongres sering mengatakan ingin menurunkan defisit di bawah 3 persen, meskipun sebagian pendukung Partai Republik sering mengatakan, bahkan ingin menghapus defisit. 


Defisit anggaran dianggap pantas untuk membantu ekonomi negara, yang terbesar di dunia untuk bangkit kembali dari kehancuran akibat pandemi. Jutaan pekerja masih menganggur di AS. [my/pp]


Sumber: www.voaindonesia.com

Selasa, 21 Juli 2020

Paripurna, Eksekutif Sampaikan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2019



BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Wakil Bupati Sekadau Aloysius hadiri rapat paripurna DPRD kabupaten Sekadau dalam rangka pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019, di ruang rapat paripurna DPRD Sekadau, komplek Pemda Sekadau, Kalbar. Senin, 20/7/20.

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD kabupaten Sekadau Radius Efendy dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sekadau itu.
Wakil Bupati Sekadau Aloysius membacakan pengantar nota rancangan peraturan daerah Bupati Sekadau Rupinus, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sekadau tahun 2019.

Aloysius mengatakan sebelumnya Kabupaten Sekadau mendapatkaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI perwakilan Provinsi Kalbar untuk tahun anggaran 2019.

Terkait penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2019, Aloysius menyebut Raperda tersebut lebih diarahkan pada penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan, sebagimana yang tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2019.
Sedangkan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD berupa output program maupun kegiatan, dijelaskan pada laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2019.

Dalam penyampaian nota pengantar itu, Wakil Bupati Sekadau Aloysius, yang didampingi PJ Sekda Sekadau Nurhadi, menyampaikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Untuk realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 877,35 miliar atau 97,25% dari target anggaran sebesar Rp. 902,14 miliar.

Diakhir Wakil Bupati Sekadau menjelaskan untuk Ekuitas awal Pemerintahan Kabupaten Sekadau anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1,80 triliun, surplus laporan operasional sebesar Rp. 107,38 miliar, koreksi nilai beban sebesar Rp. 1,003 miliar, koreksi nilai utang sebesar Rp. 913 juta, koreksi nilai penyusutan aset tetap sebesar Rp. 110,99 juta.

Sehingga saldo ekuitas akhir pemerintahan kabupaten Sekadau per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1,91 triliun.

Penulis : Mussin 
Editor    : Herman

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno