Aung San Suu Kyi dan Tokoh Lain Partai NLD Ditangkap

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Aung San Suu Kyi dan Tokoh Lain Partai NLD Ditangkap

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (foto: dok).

NAYPYITAW, MYANMAR - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh senior lain dari partai yang berkuasa telah ditahan dalam penggerebekan dini hari, kata juru bicara partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) hari Senin (1/2/2021).

Langkah itu terjadi setelah peningkatan ketegangan selama beberapa hari antara pemerintah sipil dan militer yang berkuasa. Ketegangan itu memicu kekhawatiran akan terjadinya kudeta pasca pemilu, yang menurut militer diwarnai kecurangan.

BorneoTribun dilansir dari Reuters, Juru bicara Myo Nyunt mengatakan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan beberapa pemimpin lain telah "dibawa" pada dini hari.

"Saya ingin memberitahu rakyat agar tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka beraksi sesuai hukum," katanya, seraya menambahkan bahwa dia memperkirakan dirinya akan ditangkap.

Reuters kemudian tidak bisa lagi menghubunginya.

Sambungan telepon ke Naypyitaw, ibukota, tidak bisa dilakukan pada Senin dini hari (1/2). Parlemen sedianya memulai sesi pada Senin (1/2) setelah pemilu bulan November di mana NLD menang telak.

Seorang juru bicara militer tidak menjawab telepon untuk dimintai komentar.

TV MRTV yang dikelola pemerintah mengatakan lewat Facebook bahwa mereka tidak bisa siaran karena alasan teknis.

Seorang anggota parlemen dari NLD, yang tidak bersedia disebut identitasnya, mengatakan seorang tokoh lain yang ditahan adalah Han Thar Myint, anggota komite eksekutif pusat partai.

Suu Kyi, 75 tahun, berkuasa pasca kemenangan telak partai NLD dalam pemilu 2015, setelah sebelumnya ditahan puluhan tahun dalam perjuangan bagi demokrasi yang menjadikannya sebagai ikon internasional.

Reputasi internasional pemenang Hadiah Nobel Perdamaian ini terpuruk setelah ratusan ribu warga Rohingya lari menyelamatkan diri dari negara bagian Rakhine pada 2017. Tapi Suu Kyi tetap populer di dalam negeri.

NLD menang besar dalam pemilu November lalu, mengalahkan partai pro-militer.

Militer Myanmar mengatakan hari Sabtu (30/1) akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum setelah komentarnya sebelumnya menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kudeta.

Komisi pemilu Myanmar telah menolak tuduhan terjadinya kecurangan, mengatakan tidak ada kesalahan besar yang mempengaruhi kredibilitas pemilu. [vm/pp]

Oleh: VOA Indonesia

PBB Suarakan Keprihatinan Terkait Situasi Politik di Myanmar

Redaksi    Jumat, Januari 29, 2021    Comment   

PBB Suarakan Keprihatinan Terkait Situasi Politik di Myanmar

Pengungsi Rohingya membawa barang-barang miliknya untuk pindah ke pulau Bhasan Char, di Chattogram, Bangladesh, Jumat, 29 Januari 2021. (AP Photo/Azim Aunon)

BorneoTribun | Internasional - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, Jumat (29/1), ia mengamati perkembangan di Myanmar dengan keprihatinan besar karena munculnya ancaman militer dan kekhawatiran akan terjadinya kudeta menjelang pembukaan sidang parlemen.

Meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang berpengaruh telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kudeta menyusul hasil pemilu yang menurut militer telah dicurangi.

Militer mengatakan pihaknya berencana untuk mengambil tindakan jika keluhan mereka tentang pemilu tidak ditangani, sementara seorang juru bicara militer pekan ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perebutan kekuasaan.

Sekjen PBB Antonio Guterres. (Foto: dok).

Dalam sebuah pernyataan, Guterres meminta semua pihak berhenti mengeluarkan segala bentuk hasutan atau provokasi, menunjukkan kepemimpinan, mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu 8 November. "Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan terpisah, negara-negara Barat mengatakan bahwa mereka mengharapkan pembukaan sidang parlemen yang berlangsung damai pada Senin (1/2).

"Kami mendesak militer, dan semua pihak lain di negara ini mematuhi norma-norma demokrasi, dan kami menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi di Myanmar," kata pernyataan yang ditandatangani antara lain oleh kedutaan besar Australia, Inggris, Kanada, Uni Eropa dan Amerika Serikat. [ab/uh]

Oleh: VOA Indonesia