Myanmar Klasifikasi Pemerintah Bayangan sebagai 'Organisasi Teroris'

Redaksi    Senin, Mei 10, 2021    Comment   

Myanmar Klasifikasi Pemerintah Bayangan sebagai 'Organisasi Teroris'

Para demonstran anti-kudeta militer dalam unjuk rasa di Yangon, Myanmar, 6 Mei 2021.

BorneoTribun Myanmar -- Junta militer yang berkuasa di Myanmar pada Sabtu (8/5) mengumumkan bahwa pemerintah bayangan kini telah masuk dalam daftar "organisasi teroris." Pemerintah bayangan beranggotakan beberapa mantan pejabat, yang beroperasi dari tempat persembunyian.

Sebagian dari mantan pejabat itu termasuk banyak anggota Liga Nasional bagi Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi, tokoh yang digulingkan dari kekuasaan dalam kudeta 1 Februari. Mereka membentuk "pemerintah persatuan nasional atau (Government of National Unity/GUN)" untuk menolak junta.

Pada Rabu (5/5), pemerintah bayangan mengumumkan pembentukan pasukan pertahanannya sendiri untuk melawan rezim para jenderal dan untuk melindungi warga sipil dari tindakan represif militer.

Pada Sabtu (8/5) malam, TV pemerintah mengimimkan bahwa "pasukan pertahanan rakyat" itu serta kelompok bernama Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) atau parlemen, kini masuk dalam daftar "organisasi teroris."

"Kami meminta rakyat untuk tidak mendukung aksi teroris, tidak memberi bantuan kepada aktivitas teroris GUN dan CRPH, yang mengancam keamanan rakyat," kata TV pemerintah.

Sebelumnya, junta telah menyatakan GUN dan CRPH sebagai "perkumpulan ilegal" dan mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kontak dengan organisasi-organisasi itu, dianggap melakukan pengkhianatan tinggi.

Namun, klasifikasi baru sebagai "organisasi teroris" berarti siapapun yang berkomunikasi dengan para anggotanya, termasuk wartawan, bisa dijerat dengan Undang-Undang (UU) antiterorisme. [vm/ft]

Oleh: VOA

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar

Redaksi    Rabu, April 21, 2021    Comment   

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar

Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon

BorneoTribun Amerika -- Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras pertumpahan darah di Myanmar pada Senin (19/4). Ban mendesak Dewan Keamanan PBB dan blok regional ASEAN untuk segera mengambil langkah terpadu guna mencegah "kekejaman yang sedang berlangsung" dan eskalasi kekerasan lebih lanjut.

“Saya mengecam penggunaan kekerasan mematikan yang brutal terhadap warga sipil, dan penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta ribuan demonstran." kata Ban dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB, yang memfokuskan kerja sama antara PBB dan organisasi-organisasi regional seperti ASEAN.

Myanmar mengalami kekacauan dan kekerasan sejak militer menolak hasil pemilu November dan menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari. Mereka telah menahan pemimpin de fakto Suu Kyi dan beberapa pejabat tinggi lain dari Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD).

Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 700 warga sipil, termasuk puluhan anak-anak, telah tewas di jalan-jalan dan di rumah mereka oleh militer yang menindak keras protes-protes.

Ban mengatakan ASEAN harus bersatu dalam merespon situasi itu dan stop menggunakan kebijakan 'tidak ikut campur' dalam urusan dalam negeri negara-negara berdaulat, untuk membenarkan kelambanan dalam menghadapi pelanggaran.

“ASEAN harus menunjukkan dengan jelas kepada militer Myanmar bahwa situasi sekarang ini begitu parah sehingga tidak bisa hanya dianggap sebagai masalah internal," kata Ban. "Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer, dan pelanggaran HAM menjijikkan yang dilakukan terhadap warga sipil, tidak sesuai dengan Piagam ASEAN. Aksi-aksi itu jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan."

Blok regional itu akan mengadakan KTT khusus mengenai Myanmar pada 24 April di Indonesia. Ban mengatakan mereka harus segera "mengambil langkah terpadu," termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Myanmar untuk berdialog dengan para pihak.

Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Moe Zaw Oo, Wakil Menteri Luar Negeri NUG-Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan berhubung Christine Schraner Burgener, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, kini sedang mengjungi kawasan itu, para pemimpin ASEAN berusaha berkoordinasi dengan PBB untuk mengatasi krisis Myanmar.

Namun, katanya, "Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati. ASEAN mungkin melakukan pendekatan dengan menawarkan bantuan kemanusiaan, ini tidak akan berhasil, konsekuensinya publik akan kehilangan kepercayaan," katanya kepada VOA.

Dia mengatakan, "Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh."

Dia mengatakan sejauh ini NUG belum menerima undangan dari ASEAN.

Sebelum kudeta militer, Moe Zaw Oo menjabat sebagai ketua umum Liga Nasional Bagi Demokrasi (NLD) sekaligus penasihat Komisi Perdamaian Myanmar. [vm/jm]

Oleh: VOA

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN

Redaksi    Senin, April 19, 2021    Comment   

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN

Warga berpawai dengan bendera Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk antara lain oleh anggota parlemen yang digulingkan, di Yangon, Myanmar, Minggu, 18 April 2021.

BorneoTribun Myanmar -- Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing diperkirakan akan menghadiri sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nation/ASEAN) khusus mengenai Myanmar pada Sabtu (24/4) di Jakarta. Itu akan menjadi lawatan luar negeri pertamanya sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.

Militer telah menindak keras protes-protes massa yang menentang kekuasaannya. Menurut sebuah kelompok pengawas setempat, sedikitnya 730 orang tewas.

Undangan yang diberikan kepada Min Aung Hlaing untuk menghadiri pertemuan sepuluh negara ASEAN itu telah mengundang kritikan dari para aktivis. Mereka menyerukan para pemimpin asing agar tidak mengakui junta secara resmi.

Moe Zaw Oo, wakil menteri urusan luar negeri untuk "pemerintah persatuan nasional" atau NUG, mengatakan ASEAN belum menghubungi mereka. NUG adalah pemerintah bayangan yang dibentuk pada Jumat (16/4) oleh para anggota parlemen yang digulingkan, serta politisi dari etnis minoritas.

"Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada VOA.

"Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati."

Sementara, junta terus menarget media pada Minggu (18/4), dengan menangkap seorang reporter lepas asal Jepang, Yuki Kitazumi.

Menurut asistennya lewat pesan singkat, Kitazumi ditangkap di rumahnya di Yangon pada Minggu (18/4) malam.

Jumlah reporter yang ditangkap sejauh ini mencapai lebih dari 65 dan sedikitnya 34 masih ditahan, menurut kelompok pengawas Reporting ASEAN.

Oleh: VOA

Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing Akan Hadiri KTT ASEAN di Indonesia

Redaksi    Minggu, April 18, 2021    Comment   

Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing Akan Hadiri KTT ASEAN di Indonesia

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dalam parade Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021.

BorneoTribun Myanmar--  Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN di Indonesia pada 24 April.

Kehadiran Min Aung Hlaing di pertemuan itu akan menjadi lawatan asing pertamanya sejak dia merebut kekuasaan pada 1 Februari.

Myanmar bergejolak sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan yang dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi. Menurut kelompok aktivis, dalam upaya menindak tegas protes-protes, pasukan keamanan telah menewaskan 728 orang.

Seorang warga mengatakan kepada Reuters, dalam kekerasan terbaru, pasukan keamanan menembak mati dua demonstran di Kota Mogok, kota penambangan batu delima. Sementara beberapa bom kecil meledak di kota utama, Yangon, melukai beberapa orang, menurut berbagai laporan media.

Negara-negara tetangga Myanmar telah berusaha mendorong diadakannya perundingan antara junta dan pemerintahan yang terguling, tapi militer sejauh ini enggan berdialog.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tanee Sangrat, mengatakan beberapa dari sepuluh pemimpin ASEAN, termasuk Min Aung Hlaing, mengonfirmasi akan menghadiri pertemuan di Jakarta.

Seorang juru bicara junta tidak menjawab permintaan untuk berkomentar. [vm/ft]

Oleh: VOA

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati

Redaksi    Minggu, April 11, 2021    Comment   

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati

Para demonstran antikudeta remaja dan pemuda mengacungkan salam tiga jari sebagai lambang perlawanan, saat melakukan aksi protes di Yangon, Myanmar, 4 April 2021.

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Sembilan belas orang dijatuhi hukuman mati di Myanmar karena membunuh rekan seorang kapten militer, stasiun TV milik militer Myawaddy mengatakan Jumat. Ini adalah hukuman pertama yang diumumkan di depan umum sejak kudeta 1 Februari dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Laporan itu mengatakan pembunuhan itu terjadi pada 27 Maret di distrik Okkalapa Utara, Yangon, kota terbesar Myanmar. Darurat militer telah diberlakukan di distrik itu, memungkinkan pengadilan militer mengumumkan hukuman itu.

Penguasa militer yang menggulingkan pemerintah terpilih pada Jumat (9/4) mengatakan, kampanye protes terhadap pemerintahannya berkurang karena orang-orang menginginkan perdamaian, dan bahwa mereka akan mengadakan pemilu dalam dua tahun, kerangka waktu pertama yang diberikan untuk kembali ke demokrasi.

Pasukan menembakkan senjata peluncur granat ke pengunjuk rasa anti-kudeta hari Jumat (9/4) di kota Bago, dekat Yangon, kata saksi dan laporan berita. Sedikitnya 10 orang tewas, dan jasad mereka ditumpuk di dalam pagoda, kata saksi mata.

Media berita Myanmar Now dan Mawkun, majalah berita online, melaporkan sedikitnya 20 tewas dan banyak yang terluka. Tidak mungkin mendapatkan jumlah korban yang pasti karena pasukan menutup daerah dekat pagoda, kata mereka.

Juru bicara junta Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan pada konferensi pers di ibu kota, Naypyitaw, bahwa negara itu kembali normal dan kementerian pemerintah serta bank-bank akan segera beroperasi penuh.

Lebih dari 600 orang tewas oleh pasukan keamanan yang menindak protes terhadap kudeta itu, menurut kelompok aktivis. Aktivitas negara sempat terhenti karena protes dan pemogokan luas terhadap kekuasaan militer.

Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik mengatakan bahwa 614 orang, termasuk 48 anak-anak, tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta, hingga Kamis malam. Lebih dari 2.800 orang ditahan, katanya. [ka/pp]

Oleh: VOA

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab (kiri) melakukan "salam siku" dengan Menlu RI Retno Marsudi usai melakukan konferensi pers di Jakarta, hari Rabu (7/4).

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Inggris telah menyampaikan dukungan atas upaya ASEAN untuk menemukan resolusi konflik di Myanmar. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta hari Rabu (7/4) seusai bertemu mitranya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di Jakarta.

“Kami memiliki keprihatinan yang sama dan melanjutkan seruan pada militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan guna mencegah jatuhnya korban sipil lagi, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk melangsungkan dialog guna mengembalikan demokrasi, perdamaian dan stabilitas ke jalurnya,” ujar Retno.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, kedua diplomat tinggi ini membahas bagaimana “Inggris dapat mendukung upaya ASEAN membantu Myanmar mencari jalan keluar dari situasi itu,” tambah Retno.

Raab membenarkan bahwa dalam pembicaraan bilateral “Forum Kemitraan” Inggris-Indonesia, keduanya membahas berbagai isu mulai dari isu-isu di Indo-Pasifik, proses perdamaian di Timur Tengah hingga Myanmar.

“Besok (8/4) saya akan mengikuti dialog tingkat menteri Inggris-ASEAN yang kedua, di mana kami akan melanjutkan diskusi tentang beragam isu, termasuk aplikasi Inggris untuk menjadi Mitra Dialog ASEAN,” ujar Raab, yang untuk pertama kalinya melawat ke Indonesia sebagai menteri luar negeri.

Presiden Indonesia Joko Widodo pertengahan Maret lalu mengusulkan penyelenggaraan KTT ASEAN untuk mencari penyelesaian krisis politik dan kekerasan di Myanmar yang sudah menewaskan ratusan orang.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan di Bogor, 19 Maret lalu.

Inggris Siap Ikuti Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN

Inggris adalah investor kedua terbesar di Indonesia dan mitra dagang kelima terbesar di Eropa. Total nilai perdagangan Indonesia dan Inggris tahun lalu mencapai 2,24 miliar dolar. Pandemi tidak menyurutkan investasi Inggris di Indonesia, yang tahun 2020 lalu naik 35%.

Dalam pembicaraan hari Rabu, Retno Marsudi menegaskan tiga point utama, yaitu soal penguatan kemitraan dalam sektor kesehatan, terutama untuk membangun industri layanan kesehatan – termasuk vaksin – yang kuat; soal bagaimana menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi; dan soal penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan.

“Inggris adalah salah satu sumber vaksin COVID-19 bagi Indonesia,” ujar Retno dan berharap Inggris akan tetap mendukung fasilitas COVAX untuk “memastikan akses yang setara atas vaksin.”

Dalam kesempatan itu Retno Marsudi dan Dominic Raad ikut menyaksikan penandatanganan kerjasama kontra-terorisme. Belum ada rincian tentang kerjasama ini, tetapi kedua negara tengah memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dalam berbagai bidang, termasuk industri pertahanan, penanganan bencana dan keamanan maritim.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab juga berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yang juga membahas peningkatan perdagangan kedua negara hingga soal distribusi vaksin COVID-19. [em/jm]

Oleh: VOA

Aktivis Myanmar Bakar Salinan Konstitusi, Utusan PBB Peringatkan Kemungkinan Pertumpahan Darah

Redaksi    Jumat, April 02, 2021    Comment   

Aktivis Myanmar Bakar Salinan Konstitusi, Utusan PBB Peringatkan Kemungkinan Pertumpahan Darah

Nyala api dan asap akibat ban yang dibakar, terlihat di tengah jalan saat berlangsungnya protes menentang kudeta militer, di Mandalay, Myanmar 1 April 2021. REUTERS / Stringer

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Sejumlah aktivis Myanmar, Kamis (1/4), membakar sejumlah salinan konstitusi hasil rancangan militer sebagai aksi protes, dua bulan setelah junta merebut kekuasaan. 

Sementara itu, utusan khusus PBB memperingatkan risiko terjadinya pertumpahan darah karena tindakan keras militer yang intensif terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta.

Myanmar telah diguncang oleh aksi-aksi protes sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari setelah mengklaim adanya penipuan pada pemilu parlemen November lalu.

Suu Kyi dan sejumlah anggota lain partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan. Junta menuduhnya melakukan beberapa kejahatan ringan termasuk secara ilegal mengimpor enam radio genggam dan melanggar protokol virus corona, tetapi media domestik melaporkan, 

Rabu bahwa Suu Kyi dapat didakwa melakukan pengkhianatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati.

Salah seorang pengacara Suu Kyi, Min Min Soe, mengatakan, tidak ada dakwaan baru yang diajukan pada sidang kasus Suu Kyi, Kamis (1/4). Tim pengacara Suu Kyi mengatakan, tuduhan-tuduhan yang dihadapi perempuan peraih Nobel Perdamaian itu dibuat-buat.

Konstitusi Myanmar 2008 dibakar di sebuah jalan di Yangon, Myanmar, saat berlangsungnya aksi protes menentang kudeta militer, 1 April 2021. (REUTERS / Stringer)

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgene memperingatkan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah menyusul gejolak dalam pertempuran antara militer dan kelompok-kelompok pemberontak etnis minoritas di daerah-daerah perbatasan.

Sedikitnya 20 tentara tewas dan empat truk militer hancur akibat bentrokan militer dengan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), salah satu kelompok pemberontak paling kuat di Myanmar, menurut laporan kantor berita DVB. 

Christine Schraner Burgener.

Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan itu dan juru bicara junta militer juga tidak menanggapi permintaaan komentar terkait laporan tersebut.

Militer Myanmar juga telah mulai membom posisi-posisi sebuah kelompok lainnya, Serikat Nasional Karen (KNU), untuk pertama kalinya waktu dalam lebih dari 20 tahun. Ribuan penduduk desa terpaksa mengungsi untuk menghindari kekerasan. Banyak di antara mereka melarikan diri ke Thailand.

Di banyak kota di berbagai penjuru Myanmar, aksi-aksi protes kembali berlangsung, namun umumnya berlangsung pada malam hari atau fajar pada hari Kamis, menurut sejumlah media dan foto-foto yang diunggah di media-media sosial.

Christine Schraner Burgene, mengatakan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB bahwa militer Myanmar tidak mampu mengelola negara, dan memperingatkan situasi di lapangan akan memburuk. 

Menurutnya, dewan itu harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan karena pertumpahan darah akan segera terjadi.

Dewan Keamanan telah menyatakan keprihatinan dan mengutuk kekerasan yang dialami para pengunjuk rasa. 

Tetapi, dewan itu gagal menyebut tindakan pengambilalihan kekuasaan di Myanmar sebagai kudeta dan gagal menyepakati kemungkinan untuk mengambil tindakan lebih lanjut karena adanya tentangan dari China, Rusia, India dan Vietnam.

Setidaknya 536 warga sipil tewas dalam aksi-aksi protes di Myanmar, dan 141 diantaranya terjadi Sabtu lalu, hari paling berdarah sejak kerusuhan berkecamuk, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). [ab/lt]

Oleh: VOA Indonesia