PJKO Madago Raya Targetkan Penangkapan Anggota MIT dalam 2 Bulan

Redaksi    Jumat, Juni 04, 2021    Comment   

PJKO Madago Raya Targetkan Penangkapan Anggota MIT dalam 2 Bulan

Kapolda Sulteng Irjen Pol Abdul Rakhman Baso memberikan keterangan dalam Konferensi Pers di DPRD Sulteng, Rabu (2/6/2021). (Foto: VOA/Yoanes Litha)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Penanggung Jawab Komando Operasi (PJKO) Madago Raya, Irjen Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan aparat keamanan berharap bisa menangkap seluruh anggota kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dalam 2 bulan ke depan.

Dia optimistis dengan dukungan berbagai pihak, keberadaan MIT dapat tertangani secepatnya.

“Semangat yang diberikan kepada kami oleh tokoh masyarakat, lintas agama, legislatif, pemerintah daerah untuk kita bersama-sama, bersinergi dan bergandengan tangan menyelesaikan masalah ini. Kami dikasihkan target untuk pihak keamanan dua bulan,” kata Irjen Abdul Rakman Baso usai rapat dengar pendapat terkait situasi keamanan di Kabupaten Poso dan sekitarnya di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (2/6).

Irjen Abdul Rahman yang juga Kapolda Sulteng itu menegaskan aparat keamanan TNI-POLRI terus melakukan pengejaran terhadap anggota MIT. Tidak hanya itu, aparat keamanan juga menata pengamanan di sekitar premukiman masyarakat yang berbatasan dengan gunung biru yang menjadi wilayah pergerakan kelompok itu.

Adnan Arsal, Ketua Penasehat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Poso mengatakan tokoh lintas agama dan masyarakat di Poso mendukung sepenuhnya upaya TNI-POLRI untuk menangani kelompok MIT.

Dalam acara yang sama, Adnan mengatakan perwakilan tokoh lintas agama dan masyarakat menilai perlu ada penanganan khusus persoalan keamanan di wilayah itu.

“Ada Keppres (Keputusan Presiden Indonesia) atau Inpres (Instruksi Presiden) yang menangani secara khusus keamanan Poso dan kesejahteraan masyarakat” kata Adnan Arsal dalam konferensi pers itu.

Hal senada dikemukakan oleh Renaldy Damanik, tokoh masyarakat di Tentena. Menurutnya ada kerinduan masyarakat agar Presiden Joko Widodo dapat hadir di Kabupaten Poso.

“Bersama-sama mengharapkan perhatian yang kuat dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, untuk memberikan perhatian khusus untuk Kabupaten Poso dan sekitarnya dan sekaligus untuk mendukung seluruh kebutuhan operasi -Madago Raya- ini tentunya,” ujar Damanik

Desakan agar Satgas Madago Raya segera menangkap kelompok itu makin menguat menyusul serangkaian aksi teror oleh MIT. Pada November 2020, MIT membunuh empat petani di Desa Lembatongoa. Kelompok beranggotakan sembilan orang itu mengulangi aksinya pada Mei 2021 dengan membunuh empat petani kopi warga Desa Kalemago, Lore Timur, Kabupaten Poso.

Wakil Bupati Poso Yasin Mangun mengungkapkan aksi teror kelompok itu menyebarkan ketakutan di kalangan warga yang umumnya bertani dan berkebun di sekitar kaki gunung biru, sebagai mata pencaharian.

“Yang terdampak secara sosial ekonomi serta psikologis itu ribuan orang. Masyarakat kita itu menjadi takut untuk ke kebun, takut untuk bersosialisasi, dan takut untuk bekerja melakukan aktivitas keseharian mereka,” ungkap Yasin Mangun.

Kondisi yang telah berlangsung lama itu menurunkan tingkat ekonomi masyarakat. Mereka takut menjadi sasaran MIT saat mengolah lahan kebun mereka.

Berdasarkan data Polda Sulteng kelompok MIT kini tersisa sembilan orang yang bergerak secara gerilya di hutan pegunungan luas yang secara administratif wilayah berada di Kabupaten Poso, Parigi Moutong dan Sigi. [yl/ft]

(YK/VOA)

Wapres Dorong peran Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Tanah Air

Redaksi    Jumat, Juni 04, 2021    Comment   

Wapres Dorong peran Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Tanah Air

Wapres Ma’ruf Amin menerima audiensi Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dan jajaran, Kamis (03/06/2021) siang, melalui konferensi video. (Foto: BPMI Setwapres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mendorong peran riset dan inovasi dalam pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dan jajaran, melalui konferensi video, Kamis (03/06/2021) siang.

“Pemerintah akan mendukung upaya sinergi sektor industri dan litbang untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi, khususnya mengenai masalah ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, tengah berfokus pada pengembangan industri halal, industri keuangan, dana sosial, dan pengembangan usaha berbasis syariah. Untuk itu, diperlukan riset dan inovasi teknologi pada empat fokus tersebut untuk memajukan ekonomi syariah nasional.

Wapres menilai, saat ini penting adanya koordinasi antara BRIN dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk dapat menghasilkan nilai tambah melalui hasil riset yang efisien sehingga dapat diimplementasikan di sektor-sektor yang membutuhkan.

“Hasil riset dari BRIN, bekerja sama dengan pihak terkait saya pikir menjadi sangat penting untuk pengembangan hasil yang efisien dan juga kualitasnya,” ujarnya.

Terkait perkembangan ekonomi syariah, ungkap Wapres, saat ini para pelaku industri produk halal membutuhkan teknologi tepat guna untuk pengembangan produknya.

“Kita butuh teknologi tepat guna, seperti kemasan yang dapat bertahan lama, produk kemasan yang dapat menekan biaya industri sehingga efisien. Teknologi pangan juga jangan sampai tertinggal. Ini saya kira penting karena potensi kita sangat besar sekali,” tuturnya.

Wapres pun mengapresiasi langkah BRIN dalam melakukan riset yang mendukung pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang melibatkan pengusaha, perbankan, dan kawasan industri halal.

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BRIN yang sudah berjalan tentang riset halal. Ini menambah terciptanya jaringan ekosistem ekonomi syariah nasional,” ujarnya.

Dalam pertemuan, Wapres juga menyinggung tentang masih adanya bahan baku industri halal yang berasal dari luar negeri. Untuk itu, ia berharap dengan adanya keterlibatan riset dari BRIN, Indonesia akan terus berusaha menjadi industri yang mandiri.

“Penting sekali keterlibatan BRIN di dalam mengembangkan industri halal. Ini menjadi penting untuk mempercepat kemandirian dan memperkuat kapasitas industri halal Indonesia, di samping kehalalannya, bahan bakunya, dan juga teknologinya yang lebih efisien,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa pihaknya akan siap membantu mengembangkan ekonomi syariah nasional, khususnya untuk kebutuhan riset-riset halal.

“Intinya kami siap membantu dan mendukung program ekonomi dan keuangan syariah, khususnya produk pangan halal,” ujar Handoko.

Kemudian Kepala Balai Penelitian dan Teknologi Bahan Alam LIPI, Satriyo Krido Wahono, menambahkan bahwa sejauh ini pihaknya sudah berfokus melakukan upaya riset halal, khususnya pada bidang pangan, dan akan terus melakukan eksplorasi lebih jauh lagi.

“Sementara ini kami berfokus mengembangkan produk halal pada tiga hal, yaitu riset terkait alat deteksi cepat halal, riset substitusi untuk produk-produk yang masih diragukan kehalalannya, serta mengembangkan produk berbasis laut,” jelas Satriyo. 

(BPMI SETWAPRES/UN)

Dana Otonomi Khusus Papua bernilai Triliunan Rupiah, 20 Tahun Manfaat tidak Terwujud

Redaksi    Jumat, Juni 04, 2021    Comment   

Dana Otonomi Khusus Papua bernilai Triliunan Rupiah, 20 Tahun Manfaat tidak Terwujud

Ilustrasi. Gambar Kompasiana

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bernilai triliunan rupiah dinilai tak mampu menyentuh masyarakat bawah. Dua puluh tahun digulirkan, manfaat yang diharapkan tidak juga terwujud. Sejumlah pihak mengatakan, perlu terobosan baru untuk mengalirkan dana itu langsung ke masyarakat.

Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP-UGM) menggagas diterbitkannya Kartu Dana Otsus. Usulan itu disampaikan Ketua GTP-UGM, Prof Bambang Purwoko dalam rapat bersama Pansus Otsus Papua DPR, Kamis (3/6).

“Hasil diskusi kami dengan beberapa kepala daerah di Papua dan bahkan ini sudah mendapatkan lampu hijau dari MRP (Majelis Rakyat Papua), apakah dari yang satu persen atau 1,25 persen kalau nanti disetujui, ada belanja langsung yang bisa diterima oleh masyarakat, entah dalam bentuk kartu, voucher atau apapun,” kata Bambang.

Ketua GTP-UGM, Prof Bambang Purwoko. (Foto: VOA)

Kartu Otsus Papua hanya satu dari tiga usulan yang tergabung dalam upaya reinstrumentasi Otsus Papua. Reinstrumentasi atau rancangan baru Otsus penting, di tengah persoalan yang terus mendera provinsi tersebut.

DPR sendiri saat ini sedang menyusun perubahan kedua UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Perubahan ini sekaligus sebagai upaya meninjau kekurangan pelaksanaan Otsus selama 20 tahun sejak dicanangkan.

Otsus Sisakan Persoalan

Usulan lain yang disampaikan GTP-UGM adalah perluasan jangkauan otonomi khusus Papua hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Perluasan hingga ke struktur bawah penting agar Otsus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat kampung. Usulan ketiga yang disampaikan Bambang adalah pengaturan regulasi pemekaran di Papua, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Pemekaran harus ditempatkan sebagai strategi percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, redistribusi kesejahteraan sosial, memuliakan adat, dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua,” ujar Bambang.

Dalam catatan GTP-UGM, Otsus yang sudah berjalan dua dekade ternyata masih menyisakan banyak persoalan di Papua. Di bidang politik, kebijakan lambang daerah dan simbol kultural, pembentukan partai politik, pembentukan pengadilan HAM, pembentukan KKR, dan pengakuan peradilan adat tidak berjalan. Di bidang pemerintahan, Otsus tidak memberikan kewenangan sepenuhnya, tetapi justru dibebani banyak kebijakan lain yang melemahkan atau bertentangan dengan UU Otsus Papua sendiri.

Dalam isu keamanan, Papua masih dan terus dinaungi dan bahkan kasus kekerasan meningkat setidaknya dalam dua tahun terakhir. Sementara di sektor ekonomi, kesempatan orang asli Papua kehilangan akses pekerjaan dan sumber ekonomi karena persaingan dengan pendatang.

Pada kesempatan itu, Bambang juga menekankan pentingnya instrumen khusus untuk mengatasi persoalan Papua yang pelik dan khusus. penyempurnaan UU Otsus Papua sangat mendesak sebagai solusi persoalan Papua.

Tak Penuhi Tujuan

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko, peneliti LIPI menyebut, Otsus Papua selama dua dekade ini tidak mampu memenuhi tujuan awalnya.

Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko, peneliti LIPI. (Foto: VOA)

“Sesuai dengan TAP MPR nomor 4 tahun 1999, otonomi khusus diperlukan untuk menyelesaikan konflik, tapi faktanya kita lihat konflik etnis, komunal dan separatis dari tahun implementasi Otsus itu cenderung meningkat. Ini data yang saya olah dari sistem pemantauan kekerasan di Indonesia,” kata Mardyanto.

Kekerasan bermotif politik di Papua juga menjadi yang tertinggi di Indonesia, menurut data LIPI.

“Dari sisi korban konflik, yang meninggal di Papua dalam pemilu juga menjadi problem karena sangat signifikan, melebihi daerah konflik di Indonesia lainnya, seperti Aceh, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara,” tambah Mardyanto yang juga menyebut bahwa Papua adalah daerah paling rawan dalam Pemilu.

Konflik terkait sumber daya dan pemerintahan trennya juga meningkat. Angka kriminalitas yang tinggi juga membebani, persoalan distribusi dana Otsus itu sendiri.

Mardyanto tidak ingin berhenti pada kesimpulan sederhana mengenai apakah Otsus selama dua dekade membawa hasil atau tidak. Dia mengatakan, lebih penting bagi Papua untuk mencermati persoalan membangun kelembagaan. Mardyanto menyebut langkah ini sebagai proses untuk membentuk lembaga yang stabil dan efektif di Papua. Sayangnya, menurut Mardyanto, lembaga-lembaga yang ada di Papua selama ini justru sangat lemah.

Papua Tanyakan Komitmen

Ketua Pansus Otsus Papua DPR, Komarudin Watubun menyambut baik usulan terkait kartu Otsus yang disampaikan Bambang Purwoko. Salah satu pertimbangannya, adalah tidak semua konsep Otsus dapat disosialisasikan dengan mudah. Namun, dengan sebuah kartu, setiap orang Papua dapat menerimanya.

“Jadi kalau bisa ada kartu langsung kepada keluarga orang asli Papua, itu saya kira lebih baik. Dan itu langsung dirasakan, jadi tidak perlu kita sosialisasi dengan susah. Dan itu salah satu tujuan dari Otsus itu, yaitu dirasakan langsung,” kata Komarudin yang berasal dari Papua.

Ketua Pansus Otsus Papua DPR, Komarudin Watubun. (Foto: VOA)

Dia juga mengupas isu besar terkait Otsus, yang mendasari pelaksanaan program-program di dalamnya, yaitu apakah ada keseriusan dalam pelaksanaannya. Keseriusan itu,katanya,harus dimiliki, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Komarudin juga menyetujui munculnya lembaga khusus langsung di bawah presiden, terkait pelaksanaan Otsus.

Anggota Komite I DPD RI dari Papua, Filep Wamafma menyebut, konsep Otsus yang saat ini ada sebenarnya sudah baik. Pekerjaan rumah terbesarnya justru karena konsep itu tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Karena itu menurutnya, dalam persoalan Otsus, yang juga sangat penting adalah komitmen.

Selain itu, katanya, rasa saling percaya antara pemerintah pusat dan daerah juga harus dibangun.

“Rakyat Papua hari ini tidak percaya lagi bagaimana kebijakan yang dipikirkan di Jakarta, demikian pula Jakarta juga tidak percaya pada rakyat di daerah, khawatir berlebihan. Kalau kewenangan diberikan lebih, khawatir Papua akan merdeka. Ini kekhawatiran berlebih,” kata Filep. [ns/ab]

Oleh: VOA

Ma'aruf Amin Dorong Produk Indonesia Kuasai Pasar Halal Dunia

Redaksi    Jumat, Juni 04, 2021    Comment   

Ma'aruf Amin Dorong Produk Indonesia Kuasai Pasar Halal Dunia

Wapres Ma’ruf Amin saat membuka II-Motion 2021, secara virtual, Kamis (03/06/2021). (Foto: BPMI Setwapres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendorong agar produk-produk Indonesia menguasai pasar halal dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hal tersebut.

“Indonesia memiliki potensi pasar besar bagi produk muslim. Kita tentu sangat ingin Indonesia juga menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia,” ujarnya saat membuka acara Indonesia Industrial Moslem Exhibition (II-Motion) 2021, secara virtual, Kamis (03/06/2021).

Wapres mengungkapkan, berdasarkan data OIC Economic Outlook 2020, di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI, Indonesia masih menjadi eksportir terbesar kelima dengan proporsi 9,3 persen, di bawah Arab Saudi (14,5 persen), Malaysia (13,3 persen), Uni Emirat Arab (12,3 persen), dan Turki (10,1 persen). Indonesia juga merupakan importir terbesar keempat dengan proporsi 8,4 persen di bawah Uni Emirat Arab (12,2 persen), Turki (12,1 persen), dan Malaysia (11,8 persen).

Untuk itu, Wapres berharap agar potensi Indonesia sebagai pasar produk muslim harus dibarengi dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke luar negeri khususnya ke negara-negara OKI.

“Indonesia harus lebih gigih berusaha menguasai pasar halal dunia khususnya negara-negara OKI,” ujarnya.

Untuk mewujudkannya, Wapres memaparkan sedikitnya ada empat langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, dengan mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor.

“Yang kedua, dengan mambangun kawasan-kawasan halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal. Ketiga, dengan membangun sistem informasi halal termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat halal,” ujarnya.

Terakhir, lanjut Wapres, adalah dengan meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal, baik skala mikro, menengah, dan besar untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia (Global Halal Value Chain).

“Melihat berbagai potensi yang kita miliki, ditambah dukungan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, saya optimis Indonesia mampu menjadi produsen produk halal terbesar di dunia dalam waktu mendatang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan penyelenggaraan II-Motion 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia.

“Alhamdulillah, berdasarkan rilis terbaru, PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Mei 2021 tercatat pada posisi 55,3, naik dari 54,6 pada bulan April sebelumnya. Hal ini merupakan catatan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia,” papar Menperin

 Agus juga berharap agar ajang bertajuk “Indonesian Halal Industry Today” yang diikuti 138 peserta dari kelompok komoditi makanan dan minuman, mode/fesyen, kosmetik, perhiasan dan perlengkapan rumah tangga ini, dapat menjadi jalan untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia.

“Melalui acara II-Motion 2021 ini diharapkan dapat membuka dan memperluas jangkauan pemasaran produk muslim Indonesia, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah produk muslim, memperkuat citra Indonesia sebagai pemain penting dalam industri halal dunia, serta mendukung upaya Indonesia untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia,” ujarnya.

Sebagai informasi,  State Global Islamic Economic Report 2020-2021 melaporkan tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai 2,02 triliun Dolar Amerika Serikat (AS) di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan dan media/rekreasi halal. Sebagai contoh, pengeluaran untuk modest fashion mencapai 277 miliar Dolar AS, meningkat 4,2 persen dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan mencapai 311 miliar Dolar AS pada 2024.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, segenap Pengurus OASE Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum dan Pengurus Inti Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), para Pejabat Kementerian dan Lembaga terkait, serta para Peserta Pameran dan Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam II-Motion 2021. 

(BPMI SETWAPRES/UN)

Indonesia tidak akan memberangkatkan Jemaah Haji di Tahun 2021

Redaksi    Jumat, Juni 04, 2021    Comment   

Indonesia tidak akan memberangkatkan Jemaah Haji di Tahun 2021

Ilustrasi. Indonesia tidak akan memberangkatkan Jemaah Haji di Tahun 2021. (Gambar iStock)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia di tahun 2021. Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M,” ujarnya dalam pernyataan pers melalui telekonferensi, Kamis (03/06/2021).

Menag menegaskan, keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam. Kemenag juga sudah melakukan pembahasan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR pada Rabu (02/06/2021) kemarin. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan Raker juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stakeholder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M,” ujar Yaqut.

Dalam melakukan kajian, papar Menag, pihaknya juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di antaranya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan lembaga terkait lainnya.

“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI [Majelis Ulama Indonesia] dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut menyosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah,” tutur Menag.

Selain faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah, terang Yaqut, sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi belum mengundang untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

“Tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan nota kesepahaman memang belum dilakukan,” tegasnya.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M itu hingga hari ini belum juga dilakukan. Padahal, dengan kuota lima persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,”  terang Menag.

Menutup keterangan persnya, Menag menegaskan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Bipih tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoaks,” tegasnya.

Menag juga menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi COVID-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain melalui Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian COVID-19 ini segera usai,” pungkasnya.

Hadir juga dalam telekonferensi Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya. 

(HUMAS KEMENAG/UN)

Pemerintah Luncurkan Panduan Pembelajaran PAUD Hingga Pendidikan Menengah di Masa Pandemi

Redaksi    Kamis, Juni 03, 2021    Comment   

Pemerintah Luncurkan Panduan Pembelajaran PAUD Hingga Pendidikan Menengah di Masa Pandemi

Mendikbudristek Nadiem Makarim saat meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDdikdasmen) di Masa Pandemi COVID-19, secara daring, Rabu (02/06/2021). (Foto: Tangkapan Layar Kemdikbud RI)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDdikdasmen) di Masa Pandemi COVID-19, secara daring, Rabu (02/06/2021).

Panduan ini dihadirkan sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUDdikdasmen dalam memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan memang membutuhkan panduan operasional yang akan memudahkan kita mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas, sebagai turunan SKB Empat Menteri yang telah disepakati,” ujarnya.

Diungkapkan Nadiem, sampai saat ini pihaknya masih sering mendengar dan membaca keinginan dari para pelajar agar PTM segera dimulai. Ini menunjukkan masih cukup banyak sekolah yang belum memberikan opsi PTM terbatas.

“Kami telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas,” ujarnya.

Nadiem menyampaikan, dirinya memahami kekhawatiran yang dirasakan para pendidik dan orang tua terutama terkait kesehatan dan keselamatan. Namun, juga terdapat berbagai risiko dan dampak jangka panjang terutama bagi para peserta didik jika PTM terbatas tidak dilaksanakan.

“Masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Dengan semua pertimbangan itulah kami mengupayakan agar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas penerima vaksinasi COVID-19,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Nadiem berharap dalam melaksanakan PTM terbatas, panduan ini dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi sekolah pada daerah masing-masing.

“Kami berharap panduan ini dapat dipelajari dengan seksama dan diterapkan sebaik mungkin demi kebaikan kita semua. Saya juga tidak akan berhenti mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan PTM terbatas. Mari bersama-sama kita terus mengingat bahwa kepulihan Indonesia ada di tangan kita,” tandas Mendikbudristek.

Senada dengan Mendikbudristek, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga menyambut baik dan mendukung sepenuhnya atas diluncurkannya Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk PAUDikdasmen di Masa Pandemi COVDI-19 ini.

“Saya yakin panduan ini sudah ditunggu-tunggu tidak hanya oleh para guru dan siswa tetapi juga oleh para orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya,” ujar Yaqut.

Menag mengajak kepada semua para pemangku kepentingan untuk segera melaksanakan PTM terbatas dengan mengikuti panduan yang telah diluncurkan.

“Mari kita dukung, laksanakan, dan patuhi poin-poin kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi sebagaimana sudah diatur dalam panduan ini dengan menempatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu di perhatikan dan dijunjung tinggi,” tandasnya.

Sebagai informasi, Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk PAUDdikdasmen di Masa Pandemi COVID-19 ini dapat diunduh di laman resmi bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id dan spab.kemdikbud.go.id.

Panduan ini terdiri dari enam bagian yaitu Pendahuluan; Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran; Konsep-konsep Implementasi Pembelajaran PAUDdikdasmen di Masa Pandemi COVID-19; Pengelolaan dan Jadwal Pembelajaran di Satuan Pendidikan, serta Rencana Pelaksanaan dan Jadwal Pembelajaran Kelas/Mata Pelajaran; Penjaminan Mutu Pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Pandemi COVID-19: Pemantauan Pembelajaran dan Tindak Lanjut Pengembangan Pembelajaran; serta Lampiran.

Sebelumnya, melalui SKB Empat Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021, pemerintah telah menetapkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan yang para guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi secara lengkap untuk segera menyediakan layanan PTM terbatas.

Layanan pembelajaran jarak jauh juga wajib disediakan agar orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah.

(HUMAS KEMENDIKBUDRISTEK/UN)

Sejumlah Kapolres di beberapa Daerah di Mutasi, Ini Nama-Nama yang dimutasikan?

Redaksi    Rabu, Juni 02, 2021    Comment   

Sejumlah Kapolres di beberapa Daerah di Mutasi, Ini Nama-Nama yang dimutasikan?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit (Foto : Sindo).

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Sejumlah Kapolres di beberapa daerah di mutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal tersebut dibenarkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Rotasi itu melalui Surat Telegram Rahasia (STR) nomor ST/1129/VI/KEP./2021 tanggal (1/6/2021) yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri.

Irjen Argo Yuwono menjelaskan, bahwa mutasi jabatan adalah hal biasa di lingkungan internal Korps Bhayangkara.

"Mutasi biasa," kata Argo saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Selasa (1/6/2021).

Dalam surat telegram itu, posisi jabatan yang mengalami rotasi jabatan, yakni Kapolres Klaten. Posisi yang tadinya dijabat AKBP Edy Suranta Sitepu akan digantikan AKBP Eko Prasetyo.

Sementara Edy Suranta diangkat menjadi Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya. Lalu, AKBP Wahyudi diangkat menjadi Kapolres Kediri Kota.

Kapolres Bulukumba yang tadinya dijabat AKBP Gany Alamsyah nantinya diisi AKBP Suryono Ridho.

Selanjutnya posisi Kabid Humas Polda Jawa Tengah yang tadinya dijabat Kombes Iskandar Fitriana nantinya dijabat Kombes M Iqbal Al-Qudusy.

AKBP Nasrun Pasaribu diangkat menjadi Kapolresta Banyuwangi Polda Jawa Timur. Kombes Arif Budiman dirotasi ke posisi Kapolresta Cirebon Polda Jawa Barat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Teuku Arsya Khadafi diangkat menjadi Kapolres Probolinggo Polda Jatim. AKBP Darman yang tadinya Kapolres Sumenep dirotasi ke Kapolres Tuban Polda Jatim. AKBP Rahman Wijaya yang akan mengisi posisi Kapolres Sumenep.

AKBP Arie Prasetya akan mengisi posisi Kapolres Tegal. AKBP Christian Tobing menjadi Kapolres Pati. AKBP Dydit Dwi nantinya menjabat Kapolres Wonogiri.

AKBP Budi Adhi dimutasi menjadi Kapolres Demak. AKBP Dwi Bachtiar dirotasi Kapolres Maluku Barat Daya. AKBP Budi Hermanto diangkat menjadi Kapolresta Malang Kota.

Lalu, AKBP Kusumo Wahyu diangkat menjadi Kapolres Sidoarjo. AKBP Alith Alarino menjadi Kapolres Bangkalan. Kemudian, AKBP Wachyu Tri Budi diangkat jadi Kapolres Sleman. AKBP Ihsan menjadi Kapolres Bantul.

AKBP Rofiq Ripto menjadi Kapolres Mojokerto Kota. AKBP Erick Frendriz menjadi Kapolres Pasuruan. AKBP Herman Priyanto diangkat jadi Kapolres Bondowoso.

AKBP Roberto Gomgom Manorang Pasaribu dipromosikan menjadi Dir Krimsus Polda DIY. AKBP Edy Suranta menjadi mengisi posisi Wadir Krimsus Polda Metro Jaya.

(YK/ER)

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Redaksi    Rabu, Juni 02, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Presiden Jokowi memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Selasa (1/6/2021) pagi, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Selasa (1/6/2021) pagi. Presiden bertindak selaku inspektur upacara dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sedangkan pelaksanaan upacara dipusatkan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, DKI Jakarta, yang diikuti oleh peserta dengan jumlah terbatas.

Bertindak selaku perwira upacara Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya yang saat ini bertugas sebagai Kepala Staf Komando Garnisun I Jakarta, sedangkan sebagai Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Muhammad Imam Gogor, asisten operasi Paspampres.

Kepala Negara terlihat mengenakan pakaian adat dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dilengkapi dengan masker bewarna hitam.

Jalannya upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. “Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, Mengheningkan Cipta, mulai,” ujar Presiden.

Rangkaian selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo yang diikuti oleh pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani.

Kemudian Presiden Jokowi selaku inspektur upacara menyampaikan amanat yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh”.

Turut mengikuti upacara di halaman Gedung Pancasila antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi selaku tuan rumah dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Juga hadir sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, tenaga kesehatan, serta pelajar yang bertindak selaku bagian dari pasukan upacara dengan menerapkan protokol kesehatan.

Upacara juga diikuti secara virtual oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, hingga sejumlah kepala daerah.

Sebelumnya, dalam unggahan di akun Twitter pribadi @Jokowi, Kepala Negara mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang besar ini telah melayari berbagai zaman dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berpegangan pada nilai-nilai itu pula, kini bangsa Indonesia tengah berupaya melewati masa-masa sulit di tengah pandemi.

“Berpegangan pada nilai-nilai itu, dengan persatuan dan gotong royong, kita akan kembali melewati masa-masa sulit ini dan keluar sebagai pemenangnya,” ucap Presiden pada cuitan yang diunggah pada Selasa (01/06/2021). (FID/UN)

Pancasila Senjata Ampuh Atasi Persoalan Bangsa

Redaksi    Selasa, Juni 01, 2021    Comment   

Pancasila Senjata Ampuh Atasi Persoalan Bangsa

Seskab Pramono Anung (Foto: Humas Setkab/Agung)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan senjata ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa.

“Pancasila sebagai ideologi yang hidup di bangsa ini, yang tumbuh dan berkembang dari bangsanya selalu terbukti menjadi penyelesai berbagai persoalan bangsa Indonesia,” ujarnya menyambut Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 yang jatuh pada Selasa (01/06/2021).

Seskab meyakini bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga telah diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

“Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia telah terbukti, berbagai individu, mereka menerapkan Pancasila dalam kehidupan keseharian. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah inti dan sejatinya dari Pancasila,” tuturnya.

Begitu juga di kala bangsa Indonesia berjuang untuk mengatasi dan bangkit dari pandemi saat ini. Seskab menilai, semangat gotong royong yang ditunjukkan segenap komponen bangsa adalah wujud dari pengamalan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Salah satu makna yang penting dan terpenting dalam Pancasila ketika menghadapi COVID-19 adalah gotong royong. Dengan gotong royong kita melihat bangsa Indonesia menyelesaikan banyak hal, termasuk menyelesaikan persoalan COVID-19,” ujarnya.

Menutup pernyataannya Pramono Anung mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tetap konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila.

“Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita menerapkan Pancasila dalam semua lini kehidupan demi kemajuan bangsa dan negara. Merdeka!,” pungkasnya. 

(MAY/UN)

Pemerintah Pastikan Kesiapan Hadapi Puncak Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran

Redaksi    Selasa, Juni 01, 2021    Comment   

Pemerintah Pastikan Kesiapan Hadapi Puncak Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran

Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/05/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan terdapat tren kenaikan kasus COVID-19 pasca libur panjang Lebaran tahun 2021. Setelah sempat mencapai angka di bawah 90 ribu, kasus aktif nasional saat ini kembali mencapai kisaran angka 100 ribu kasus.

“Sudah ada kenaikan, walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar 170 ribu (kasus aktif),” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (31/05/2021) sore.

Menkes memaparkan, di dalam pertemuan dirinya melaporkan bahwa tren kenaikan tersebut akan mencapai puncaknya sekitar 5-7 minggu setelah masa libur panjang. Menanggapi laporan tersebut, imbuhnya, Presiden meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi lonjakan tersebut.

“Seluruh rumah sakit sudah kita persiapkan, obat-obatan juga sudah kita persiapkan. Arahan Bapak Presiden adalah dipastikan bahwa seluruh daerah tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan 3M dengan baik,” ujar Budi.

Menkes menambahkan, Presiden juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi puncak kasus tersebut. Terkait hal itu, Budi memaparkan, saat ini juga terjadi peningkatan pasien yang dirawat di rumah sakit.

“Kemarin sempat sampai di titik terendah sekitar 20 ribuan [tempat tidur] yang terisi, sekarang sudah naik angkanya sekitar 25 ribu tempat tidur yang terisi atau naik sekitar 20-25 persen. Memang kenaikannya agak tinggi, tetapi kita masih memiliki kapasitas sampai dengan 72 ribu [tempat tidur], jadi masih ada cukup kapasitas yang kita miliki,” paparnya.

Namun Budi mengingatkan, tingkat keterisian tempat tidur tersebut tidak merata di setiap daerah, terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat keterisian yang relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang tinggi keterisian di rumah sakitnya, seperti ada di Aceh, sebagian kabupaten/kota di Sumatra Barat, di Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, juga ada di daerah Jambi, kemudian sebagian Jawa Tengah, ada juga di Kalimantan Barat, dan hanya sedikit di Sulawesi,” terangnya.

Seperti diungkapkan Menkes, dalam Rapat Terbatas, Presiden Jokowi juga menyoroti lonjakan kasus yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Disampaikan Budi, pihaknya telah menindaklanjuti peningkatan kasus dan jumlah pasien yang dirawat di daerah tersebut.

“Sudah dengan cepat kami tidak lanjuti. Khusus untuk yang masuk rumah sakit sudah kita salurkan ke daerah-daerah terdekat di sekitar Kudus dan juga ibu kota provinsi di Semarang, kami terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Juga pasien-pasien yang tadinya berasal dari daerah sekitar Kudus seperti Pati, kemudian Sragen, itu juga kita arahkan ke rumah sakit-rumah sakit lain di luar Kudus,” ujarnya.

Tak hanya itu, imbuh Menkes, pihaknya juga akan melakukan genome sequencing untuk menganalisis lonjakan kasus tersebut. “Kami juga sudah sekarang meminta sampelnya untuk dilakukan genome sequencing, apakah lonjakan yang ada di Kudus ini disebabkan oleh adanya mutasi baru,” ujarnya.

Ditambahkan Menkes, guna menekan sebaran kasus di wilayah Kudus ini, pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

“Pak Kapolri juga sudah menindaklanjuti dengan melakukan micro lockdown PPKM- nya, sehingga diharapkan apa yang terjadi di Kudus bisa kita isolasi dan tidak menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Menkes kembali mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan terlebih di tengah peningkatan tren kasus yang terjadi saat ini.

“Pesan kami untuk daerah-daerah yang lonjakannya cukup tinggi, termasuk yang ada di Kudus, tolong tetap disiplin, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekarang trennya lagi naik, tapi kalau kita disiplin insyaallah harusnya semuanya bisa kita atasi dengan baik,” tandasnya.

Dalam keterangan persnya Menkes didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (BUMN) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito. (TGH/UN)

Indonesia Kembali Kirimkan 2.000 Tabung Gas Oksigen ke India

Redaksi    Senin, Mei 31, 2021    Comment   

Indonesia Kembali Kirimkan 2.000 Tabung Gas Oksigen ke India

Pelepasan 2.000 tabung gas oksigen ke India, Jumat (28/05/2021). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Indonesia kembali mengirimkan 2.000 tabung gas oksigen untuk bantuan penanganan pandemi COVID-19 ke India, Jumat (28/05/2021). 

Sebelumnya, di tahap pertama sudah dilepas sebanyak 1.400 tabung dari total 3.400 tabung yang akan diberikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, bantuan ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk menjaga persahabatan antara kedua negara. India dan Indonesia merupakan mitra strategis sekaligus kawan di kala senang dan susah.

“Bantuan ini merupakan tahap kedua setelah pengiriman 10 Mei lalu. Insya Allah saudara-saudara kita di India bisa mendapatkan manfaat dari bantuan saudaranya di Indonesia,” ujarnya saat penyerahan bantuan kepada Pemerintah India yang diwakili Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti, di Jakarta.

Airlangga menyampaikan, Pemerintah RI mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh korporasi untuk program ini dalam Indonesia Public-Private Partnership dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai penggerak.

“Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden, bahwa untuk menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, kita bergerak dalam satu orkestrasi yang sama dan tujuan yang sama. Hari ini solidaritas gotong royong ditunjukkan. Semoga menjadi spirit internasional agar kita menjadi bangsa yang mendorong multilateralisme,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, pengiriman tabung gas oksigen ke India ini merupakan partisipasi dari sektor industri di Indonesia. Menperin pun menyampaikan apresiasi kepada asosiasi dan pelaku industri yang terlibat dalam program bantuan kemanusiaan tersebut.

“Dengan dikirimkannya bantuan oksigen tahap kedua ini, menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membantu India dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Tidak lupa mari kita mendoakan agar keadaan di sana cepat kembali terkendali, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari musibah yang menimpa India agar kita tidak lengah dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujar Menperin.

Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang sudah memfasilitasi pemberian bantuan dalam bentuk apapun ke India di tengah kondisi pandemi ini.

“Kami menerima donasi sebanyak 2.000 tabung, yang merupakan tahap kedua. Sebelumnya sudah diterima 1.400 tabung. Kami telah membantu lebih dari 84 negara di awal pandemi, sekarang kami mendapat bantuan. Industri di Indonesia sangat membantu, yang diorganisir oleh Kemenperin,” ujar Manoj Kumar.

Sejumlah industri dan asosiasi yang berkontribusi dalam pengiriman bantuan tahap kedua ini antara lain Asosiasi Gas Industri Indonesia, PT Samator, Sinar Mas, PT Indofood, PT Agung Sedayu Group, Yayasan Bakti Barito (COVID-19 Relief Bakti Barito),  PT. First Resources, PT. Inti Sumber Baja Sakti, PT. Asia Pacific Rayon, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, PT Indorama Group, dan PT Aneka Gas Industri, Tbk.

Solidaritas dalam penanganan pandemi antara Indonesia dan India bukan hal baru. Sebelumnya Pemerintah India memberikan dukungan ekspor bahan baku obat bagi Indonesia saat status pandemi mulai ditetapkan.  Selain tabung gas oksigen, Indonesia juga telah mengirimkan bantuan berupa 200 unit oksigen konsentrator pada tanggal 12 Mei lalu. 

(KEMENPERIN/UN)

Setkab RI dan Kementerian Legislasi Korsel Gelar Seminar Sistem Interpretasi UU dan Pemberian Pendapat

Redaksi    Minggu, Mei 30, 2021    Comment   

Setkab RI dan Kementerian Legislasi Korsel Gelar Seminar Sistem Interpretasi UU dan Pemberian Pendapat

Working Level Seminar bertema “Statutory Interpretation and Presentation of Opinion” yang dilaksanakan oleh Setkab RI bekerja sama dengan MoLEG Korsel secara hybrid, Kamis (27/05/2021) (Foto: Humas Setkab/Agung)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Sekretariat Kabinet (Setkab) RI bekerja sama dengan Kementerian Legislasi Pemerintah (Ministry of Government Legislation/MoLEG) Republik Korea kembali mengadakan Working Level Seminar bertema “Statutory Interpretation and Presentation of Opinion” yang dilaksanakan secara hybrid, Kamis, (27/05/2021).  Seminar yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab RI ini membahas fungsi MoLEG dalam melaksanakan interpretasi undang-undang dan memberikan pendapat kepada Pemerintah Korea Selatan (Korsel) terhadap permasalahan hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Edwin J.H. Wuisang selaku moderator menyampaikan bahwa seminar ini adalah pertemuan yang ketiga dari enam pertemuan yang telah direncanakan.

“Ini adalah seminar ketiga yang kita laksanakan bersama dan Working Level Seminar kali ini bertemakan Interpretasi Undang-Undang dan Pemberian Pendapat,” ujarnya.

Dalam diskusi, perwakilan dari Setkab RI meminta pandangan MoLEG terkait fungsi penafsiran dan pemberian pendapat tersebut apabila Badan Peraturan Perundang-undangan didirikan di Indonesia. Menanggapi hal itu, Director of the Statutory Interpretation Management Division MoLEG Bang-Geukbong memberikan contoh bahwa di Korsel terdapat Komite Reformasi Peraturan (Regulatory Reform Committee/RRC) yang terpisah dari MoLEG dan bertanggung jawab untuk meninjau atau mengevaluasi peraturan.

“Untuk Indonesia, disarankan agar evaluasi untuk regulasi dan hukum dapat dilakukan dalam satu lembaga,” ujar Bang-Geukbong.

Selanjutnya, dalam seminar juga dibahas mengenai fungsi pemberian pendapat. MoLEG memberikan masukan kepada pemerintah apabila terjadi permasalahan hukum dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Dicontohkan oleh Director of the Legislative Consultation Division Jung-Yongbok, terkait penanganan COVID-19 di Republik Korea MoLEG dengan cepat memberikan pendapat untuk membentuk peraturan guna menyediakan masker untuk kepentingan publik.

Ia menambahkan, MoLEG dapat langsung memberikan jawaban atau balasan atas permintaan penafsiran hukum dan pendapat pada hari itu juga.

“Mengenai pengaturan kebijakan, MoLEG tidak secara langsung membentuk kebijakan, tetapi memberikan dukungan segera kepada departemen pemerintahan berupa pendapat bersifat profesional ataupun objektif saat diperlukan yang muncul dalam proses penetapan kebijakan,” tuturnya.

Menutup diskusi, Edwin J.H. Wuisang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Director of the Statutory Interpretation Management Division Bang-Geukbong, Director of the Legislative Consultation Division Jung-Yongbok, dan Director of the Legislative Exchange and Cooperation Division Kim-Namyeon serta narasumber lainnya dari MoLeg. Edwin juga menyampaikan harapannya agar diskusi ini memberikan manfaat bagi Setkab RI dan juga MoLeg Republik Korea.

Turut hadir dalam seminar ini antara lain Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Johar Arifin dan Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kardwiyana Ukar. Acara ini juga diikuti oleh sekitar 50 pejabat dan pegawai yang merupakan perwakilan dari seluruh kedeputian substansi di lingkungan Setkab RI.

Sebelumnya, MoLEG telah membuat video edukasi sesuai tema yang telah disepakati bersama sebagai salah satu upaya bagi Indonesia dan Korea untuk dapat tetap melanjutkan kerja sama di tengah pandemi COVID-19.  Keenam video edukasi tersebut adalah sebagai berikut: (i) Main Functions and Works of the MoLEG; (ii) Legal System and Legislative Process; (iii) Introduction to the Statutory Improvement Project of the MoLEG; (iv) Statutory Interpretation and Presentation of Opinion; (v) One Stop National Law System; dan (vi) Support System for Local Government’s Legislation. 

(FID/DND/KEDEPUTIAN POLHUKAM/UN)

Ditbinmas Polda Metrojaya Cek Kegiatan PPKM Tambora Jakarta Barat dan PPKM Kawasan Wisata Ancol Jakarta Utara

Redaksi    Sabtu, Mei 29, 2021    Comment   

Ditbinmas Polda Metrojaya Cek Kegiatan PPKM Tambora Jakarta Barat dan PPKM Kawasan Wisata Ancol Jakarta Utara

Ditbinmas Polda Metrojaya Cek Kegiatan PPKM Tambora Jakarta Barat dan PPKM Kawasan Wisata Ancol Jakarta Utara.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Direktur Binmas Polda Metro Jaya KBP Badya Wijaya,SH, MH. melakukan pengecekan di Posko PPKM Tambora Jakarta Barat dan PPKM Kawasan Wisata Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (29/5).

Dirbinmas Polda Metrojaya didampingi oleh Kapolsek Pademangan AKP Panji, Wakapolsek Pademangan Krismastuti, Wakapolsek Tambora, P.S Kasubdit Bintibsos Kompol Sujanto, Kompol Hadi Susanto, GM Ancol Bpk Ferdinand, Babinsa Tambora, Bhabinkamtibmas Kel.Tambora dan Kanit Binmas Polsek Pademangan AKP Sukiyanto.

Ditbinmas Polda Metrojaya Cek Kegiatan PPKM Tambora Jakarta Barat dan PPKM Kawasan Wisata Ancol Jakarta Utara.

Binmas Polda Metro Jaya KBP Badya Wijaya pada kesempatan menyampaikan, selain Swab antigen yang diberikan kepada warga secara gratis, juga dilakukan pengawasan terhadap warga yg kembali dari mudik. 

Ditbinmas Polda Metrojaya Cek Kegiatan PPKM Tambora Jakarta Barat dan PPKM Kawasan Wisata Ancol Jakarta Utara.

"Untuk pengawasan terhadap pemudik Ditbinmas Polda Metrojaya memberikan sticker yg ditempelkan pada rumah warga yg mudik sebagai tanda bahwa penghuni rumah tsb belum kembali dari pulang kampung. Dalam stiker ada tulisan, apabila sdh kembali dari mudik sebelum 1x24 jam atau sebelum terjadi kontak/bertemu dg orang lain agar segera melapor kepada Ketua RT setempat," ujar Binmas Polda Metro Jaya KBP Badya Wijaya.

Ditbinmas Polda Metrojaya Cek Kegiatan PPKM Tambora Jakarta Barat dan PPKM Kawasan Wisata Ancol Jakarta Utara.

Badya Wijaya menuturkan, hasil pelaksanaan pengecekan terhadap para pemudik dengan cara Tes, Tracing maupun Treatment unt Posko PPKM Tambora Jakarta Barat sudah melaksanakan sebanyak 21 orang dengan menggunakan  test antigen dengan hasil Negatif.

Ditbinmas Polda Metrojaya Cek Kegiatan PPKM Tambora Jakarta Barat dan PPKM Kawasan Wisata Ancol Jakarta Utara.

"untuk PPKM Kawasan Wisata Ancol Jakarta Utara sebanyak 87 orang dengan menggunakan test Antigen dengan hasil Negatif," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Dirbinmas Polda Metrojaya juga membagikan masker kepada warga masyarakat dengan harapan tetap menjaga protokol kesehatan.

Reporter: Jok

Editor: Yakop

Pegawai Negeri Tidak Berwujud, BKN Ungkap dari 2014 Temukan 97 Ribu Data PNS Fiktif

Redaksi    Sabtu, Mei 29, 2021    Comment   

Pegawai Negeri Tidak Berwujud, BKN Ungkap dari 2014 Temukan 97 Ribu Data PNS Fiktif

ASN mengikuti upacara bendera. (Foto: Humas PANRB)

BorneoTribun Jakarta -- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan pada 2014 pihaknya menemukan hampir 97 ribu data pegawai negeri sipil fiktif. Ribuan pegawai negeri tidak berwujud ini menerima gaji dan dana pensiun.

Informasi menghebohkan tersebut disampaikan Bima Haria dalam tayangan YouTube Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri hari Senin (24/5).

Menanggapi hal tersebut, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina kepada VOA, Jumat (28/5), menilai kejadian ini menjadi bukti betapa amburadulnya pendataan di Indonesia. Dia mengaku heran pemerintah ternyata selama ini tidak mengetahui ada pegawai negeri fiktif namun rutin menerima gaji dan pensiun.

Almas menduga kuat ada mafia terlibat dalam kasus data 97 ribu pegawai negeri fiktif itu. "Kami melihat kalau betul ada ASN (aparatur sipil negara) fiktif selama ini mendapatkan gaji dari pemerintah, ini rasanya tidak mungkin hanya kesalahan data, tidak mungkin hanya kesalahan sistem. Patut diduga dan perlu ditelusuri lebih jauh pihak-pihak yang terlibat dalam munculnya ASN fiktif ini," kata Almas.

Almas menambahkan jika benar 97 ribu pegawai negeri fiktif itu menerima gaji dan pensiun, maka negara sangat dirugikan. Dia menyebutkan berapa nilai kerugian negara tinggal ditelusuri berdasarkan jabatan dan besaran gaji yang diterima 97 ribu pegawai negeri fiktif itu serta sejak kapan mereka digaji.

Ditambahkannya, selain karena tidak pernah adanya pemutakhiran data pegawai negeri secara reguler, diduga ada keterlibatan pihak yang berwenang. “Tidak mungkin ada nama pegawai negeri fiktif tanpa ada yang menginput datanya,” tegas Almas.

Selama ini, lanjut Almas, ICW belum pernah menerima aduan tentang data 97 ribu pegawai negeri fiktif. ICW mencatat masih ada pegawai negeri terlibat kasus korupsi dan vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap tapi belum dberhentikan dan masih menerima gaji. Persoalan semacam ini sudah muncul dalam 2-3 tahun terakhir.

Almas menjelaskan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi harus terbuka untuk mengumumkan hasil penelusuran dari kasus 97 ribu pegawai negeri fiktif tersebut.

Anggota DPR Siap Bentuk Panja

Diwawancarai secara terpisah anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nasir Jamil mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja untuk menyelidiki informasi tentang 97 ribu pegawai negeri fiktif itu, apakah hal ini terjadi karena sistem yang usang atau ada mafia.

Para aparatur sipil negara (ASN) dalam sebuah acara di Jakarta (foto: ilustrasi).

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengakui Indonesia memang sangat bermasalah dengan data. Ia mencontohkan permasalahan data di Kementerian Sosial terkait bansos yang membuat banyak penerima salah sasaran.

"Harus ada panja (panitia kerja) untuk mendalami ASN (aparatur sipil negara) misterirus ini karena ada uang negara yang digelontorkan, ada orang yang diduga tidak berhak menerima dana tersebut. Tentu saja ini tidak berdiri sendiri kalau memang diduga ada mafia yang bermain di dalamnya," kata Nasir.

Nasir menambahkan dirinya mendapat informasi kalau kasus 97 ribu pegawai negeri fiktif ini sudah diselesaikan. Tapi dia mengaku belum mengetahui sejauh mana penyelesaian yang dimaksud.

Para aparatur sipil negara sedang menunggu giliran mendapat suntikan vaksin COVID-19 di Banda Aceh, 5 April 2021. (Foto: Chaideer Mahyudin/AFP)

Nasir mengatakan selama menjabat anggota DPR ia belum pernah mendengar soal kasus 97 ribu pegawai negeri fiktif. Namun dia kerap mendengar tentang kasus kebocoran data, seperti kebocoran data 275 juta warga negara Indonesia.

Nasir menegaskan data 97 ribu pegawai negeri fiktif merupakan perkara serius karena menyangkut keuangan negara.

Data ASN Fiktifi Diketahui dalam Pemutakhiran Data

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan masalah 97 ribu pegawai negeri fiktif itu didapat setelah pihaknya memperbarui data pada 2014. Artinya, data misterius itu sudah ada sejak pemutakhiran data pertama yang dilakukan pada 2002.

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana. (Foto: screenshot)

Bima Haria mengakui sejak Indonesia merdeka, pemutakhiran data pegawai negeri baru dilakukan dua kali, yakni pada 2002 dan 2014.

Dia menambahkan BKN sudah mengenalkan aplikasi pemutakhiran data yang bisa dilakukan tiap pegawai negeri kapan saja tanpa menunggu instruksi khusus. Melalui aplikasi ini, pegawai negeri dapat memperbarui data pribadinya secara berkala. [fw/em]

Oleh: VOA

Polda Metrojaya bangun silaturahmi Kamtibmas dengan Mahasiswa Papua

Redaksi    Jumat, Mei 28, 2021    Comment   

Polda Metrojaya bangun silaturahmi Kamtibmas dengan Mahasiswa Papua

Polda Metrojaya bangun silaturahmi Kamtibmas dengan Mahasiswa Papua.

BorneoTribun Jakarta - Ditbinmas Polda Metrojaya bangun silahturahmi dengan mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Universitas Atma Jaya Cisauk Tangerang Selatan, Jumat (28/5) pukul 09.00 wib.

Maksud dan tujuan kegiatan bangun silahturahmi dengan mahasiswa yg ada di asrama Papua selain mendorong terus unt melaksanakan tugas belajar agar juga mampu ikut serta berperan dalam menciptakan kamtibmas dilingkungannya. 

Meningkatkan kesadaran bersama dalam rangka menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan bersatu.

Polda Metrojaya bangun silaturahmi Kamtibmas dengan Mahasiswa Papua.

Kegiatan dilaksanakan oleh Kasubdit Polmas AKBP Sri Wardiningsih dan didampingi oleh PS Kasubdit Bintibsos Kompol Sujanto, Kasat Binmas Polres Tangsel AKP Suwarno SH, Wakapolsek Cisauk Iptu Gunawan, Kanit Intel Polsek Cisauk Ipda  muji, PS.Paur Binpenakta Ipda  Kristiawan Erwianto SH, Bamin Subdit Satpam Polsus/Brigadir Imam Syafi'i, Pengasuh Asrama mahasiswi Suster Feriksia dan Dosen (Pengasuh Asrama Mahasiswa) Sdr Dion M.Kom

Polda Metrojaya bangun silaturahmi Kamtibmas dengan Mahasiswa Papua.

Acara silahturahmi diawali dengan Sambutan Suster Feriksia dan Sdr Dion dilanjutkan dg arahan dan himbauan Kamtibmas dari Kasubdit Polmas dan Kasubdit Bintibsos, dan yg terakhir Penyerahan 50 paket sembako, jam dinding, masker, disinfektan dari Kapolda yg diterima oleh perwakilan mahasiswa asal Papua atas nama Saudari Milenia Namaweng.

Pada intinya arahan Kasubdit Polmas dan Kasubdit Bintibsos adalah ungkapan rasa syukur dg terselenggaranya  silaturahmi Kamtibmas, Apresiasi atas performance pihak kampus dan para mahasiswa yg ditandai dengan tetap terjaganya kondusifitas dan kebersamaan di lingkungan Kampus Universitas Atma jaya dan tetap melakukan yg terbaik dengan belajar keras, tekun beribadah, menjaga nilai-nilai kebersamaan, hindari Narkoba, pergaulan bebas dan berbagai pelanggaran yang lain.

Jumlah mahasiswa yang tinggal di asrama Kampus Universitas Atma jaya sebanyak 150 orang, yang ada 50 terdiri dari 24 Mahasiswa Papua dan yang lain dari Kalimantan, NTT dll.

Papua selain melaksanakan tugas belajar agar juga mampu ikut serta berperan dalam menciptakan kamtibmas dilingkungannya. Meningkatkan kesadaran bersama dalam rangka menuju Negara Kesatuan Republik Indonedia yag maju dan bersatu.

Inti arahan Kasubdit Polmas dan Kasubdit Bintibsos adalah ungkapan rasa syukur dg terselenggaranya  silaturahmi Kamtibmas, Apresiasi atas _performance_ fihak kampus dan para mahasiswa yg ditandai dengan tetap terjaganya kondusifitas dan kebersamaan di lingkungan Kampus Universitas Atma jaya dan tetap melakukan yg terbaik  dg belajar keras, tekun beribadah, menjaga nilai-nilai kebersamaan, hindari Narkoba, pergaulan bebas dan berbagai pelanggaran yang lain.

Reporter: Jok

Editor: Yakop

Inilah Tiga Arahan Presiden Jokowi untuk BPKP dan Pengawas Internal Pemerintah

Redaksi    Kamis, Mei 27, 2021    Comment   

Inilah Tiga Arahan Presiden Jokowi untuk BPKP dan Pengawas Internal Pemerintah

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) pagi.

Pertama, Kepala Negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga bulan Mei 2021 ini, ungkap Presiden, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga masih rendah, yaitu sekitar 24,6 persen. Begitu juga dengan realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga yang pada kuartal satu masih sekitar 10,98 persen, sementara untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.

“saya minta BPKP dan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa, memberikan solusi, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Kedua, Kepala Negara menginstruksikan BPKP dan APIP untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Presiden mencontohkan, saat turun ke lapangan dirinya kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar. Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun

“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu, sejak awal pada saat perencanaan terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini,” ujarnya.

Ketiga, Presiden menekankan kepada BPKP dan APIP agar memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

Akurasi data masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah sampai hari ini yang dapat berdampak luas. Presiden mencontohkan, data untuk bantuan sosial yang tidak akurat dan tumpang tindih membuat penyaluran menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.

“Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung, ini yang terus harus kita perbaiki. BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antarprogram untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Kepala Negara juga mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan seluruh jajaran APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Diingatkan juga untuk memberikan akses dan informasi yang akurat untuk mempermudah kerja pengawasan.

“Saya tekankan kepada Bapak-Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum,” ujarnya.

Di lain pihak, Presiden juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.

“Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi,” pungkas Presiden Jokowi. 

(FID/UN)

Presiden: Fungsi Pengawasan BPKP Harus Jamin Tercapainya Tujuan Program Pemerintah

Redaksi    Kamis, Mei 27, 2021    Comment   

Presiden: Fungsi Pengawasan BPKP Harus Jamin Tercapainya Tujuan Program Pemerintah

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa peran utama dari sistem yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan program harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

“Mengikuti prosedur itu penting, ya, penting. Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Sekali lagi, juga ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawas Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2021, Kamis (27/05/2021) pagi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Disampaikan Kepala Negara, rakyat menunggu hasil dari program yang dijalankan pemerintah, sekaligus menunggu manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Karena itu, pengawasan yang dilakukan juga harus menjamin sejak awal pelaksanaan bahwa tidak ada serupiah pun yang disalahgunakan.

Presiden pun kembali menegaskan bahwa tidak akan menoleransi adanya penyelewengan dalam penggunaan anggaran, terlebih di tengah berbagai upaya yang dilakukan untuk mempercepat penanganan dan bangkit dari pandemi COVID-19 yang melanda saat ini.

“Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan, tahun 2021 ini merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Untuk program tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana PEN yang mencapai Rp700 triliun. Dana tersebut harus segera direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan dan bangkitnya ekonomi nasional.

“Kuartal pertama ekonomi kita tumbuh masih minus 0,74. Target kita di kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, oleh sebab itu, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” ujarnya.

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 mengusung tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” yang sejalan dengan tujuan pada tahun pemulihan ekonomi nasional ini. Selain peserta yang hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Rakornas ini juga dihadiri secara virtual oleh peserta dari Auditorium Ghandi, Gedung BPKP, serta di tempat masing-masing.

Dalam kegiatan ini Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. 

(FID/UN)

Dharmasanti Trisuci Waisak 2021, Presiden: Patuhi Protokol Kesehatan Upaya Peroleh Berkah Kesehatan

Redaksi    Kamis, Mei 27, 2021    Comment   

Dharmasanti Trisuci Waisak 2021, Presiden: Patuhi Protokol Kesehatan Upaya Peroleh Berkah Kesehatan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penerapan protokol kesehatan dan kesederhanaan umat Buddha dalam memperingati Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis yang berlangsung masih dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini.

Hal tersebut disampaikannya mengawali sambutan pada Dharmasanti Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis, Kamis (27/05/2021) pagi, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada umat Buddha yang tetap menerapkan protokol kesehatan, menghindari kerumunan dalam beribadah, mengurangi mobilitas selama libur hari raya, dan menyelenggarakan peringatan Trisuci Waisak secara virtual. Kepatuhan menerapkan protokol kesehatan merupakan praktik keagamaan yang mulia, menghormati dan menghargai sesama umat manusia, bersama-sama berupaya memperoleh berkah kesehatan,” ujarnya.

Presiden meminta perayaan Trisuci Waisak ini harus dijadikan momentum untuk memperkokoh komitmen untuk menghormati makna hakiki hidup dan kehidupan, menjalankan praktik-praktik kebenaran untuk meraih keharmonisan, serta mengajarkan dharma sebagai pedoman untuk menunaikan tugas dan kewajiban.

“Dengan menjalankan dharma, umat Buddha mendapatkan kesempatan menata keseimbangan batinnya, memuliakan keagungan Tuhan Yang Maha Welas Asih, memuliakan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai umat beragama,” tuturnya.

Presiden menilai, ajaran dharma sangat relevan dengan situasi pandemi saat ini, terutama dalam hal kepedulian terhadap sesama dan tumbuhnya kesadaran saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

“Butir-butir keluhuran ajaran dharma juga sangat relevan dengan situasi pandemi saat ini, mengingatkan kita untuk terus melangkah di jalan kebaikan, mengendalikan diri dari perilaku buruk, meningkatkan kepedulian kepada sesama, serta membantu dengan tulus dan ikhlas,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Kepala Negara menyampaikan ucapkan Hari Raya Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis kepada umat Buddha di Indonesia.

“Atas nama pemerintah, keluarga, dan pribadi, saya menyampaikan selamat memperingati Hari Trisuci Waisak Tahun 2021 atau 2565 Tahun Buddhis kepada seluruh umat Buddha di seluruh Tanah Air,” pungkasnya. 

(TGH/UN)