Inilah Strategi Kementerian PPPA Hapuskan Pekerja Anak di Indonesia

Redaksi    Jumat, Juni 18, 2021    Comment   

Inilah Strategi Kementerian PPPA Hapuskan Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Bintang Puspayoga (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menerapkan sejumlah strategi untuk menghapuskan pekerja anak di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, penghapusan pekerja anak di Indonesia merupakan salah satu dari lima arahan prioritas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian PPPA.

“Untuk itu kami menargetkan jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun yang bekerja, bisa terus kita turunkan angkanya sampai serendah-rendahnya,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PPPA, Kamis (17/06/2021).

Mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020, Menteri PPPA menyampaikan, jumlah pekerja anak mencapai 392.061, turun sebanyak 41.005 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Bintang mengatakan, sejumlah strategi diterapkan antara lain dengan mengembangkan basis data pekerja anak, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait pekerja anak, dan mainstreaming isu pekerja anak dalam kebijakan dan program perlindungan khusus anak di kabupaten/kota.

Selanjutnya mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerja anak, mengembangkan pemantauan dan remidiasi pekerja anak, serta mengoordinasikan untuk penanggulangan pekerja anak pada empat sektor prioritas yakni pertanian, perikanan, jasa, dan pariwisata.

Lebih lanjut Menteri PPPA menekankan pentingnya untuk segera menghentikan praktik pekerja anak karena mendatangkan dampak yang luas meliputi dampak sosial, fisik, dan emosi pada anak.

“Dampak sosialnya, tidak berkesempatan untuk sekolah, atau bermain dengan teman sebaya. Sebagai pekerja anak dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit. Secara emosi, dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi, kasar, pendendam, rendah empati,” ujarnya.

Oleh karena itu, imbuh Bintang, sejumlah faktor pendorong keberadaan pekerja anak di Indonesia harus menjadi perhatian agar tidak semakin memicu jumlah pekerja anak di Tanah Air. Faktor pendorong tersebut di antaranya kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, serta terbatasnya pemantauan dan pengawasan terhadap pekerja anak. Selain itu terdapat juga faktor tradisi, kurangnya fasilitas untuk anak-anak, dan anak putus sekolah. 

(HUMAS KEMENTERIAN PPPA/UN)

Presiden Tinjau Vaksinasi Massal Bagi Masyarakat Umum dan Penyandang Disabilitas di Stadion Pakansari

Redaksi    Jumat, Juni 18, 2021    Comment   

Presiden Tinjau Vaksinasi Massal Bagi Masyarakat Umum dan Penyandang Disabilitas di Stadion Pakansari

Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Ade Yasin berdialog dengan penyelenggara vaksinasi massal di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, secara virtual dari Stadion Pakansari, Cibinong, Jabar. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Setelah meninjau gelaran vaksinasi COVID-19 massal di Stasiun Bogor, Kamis (17/06/2021) pagi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi yang terus diintensifkan oleh pemerintah. Kali ini kegiatan vaksinasi massal yang ditinjau adalah di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), yang menyasar masyarakat umum berisiko tinggi, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha pariwisata. Tak hanya di Stadion Pakansari, vaksinasi massal di Kabupaten Bogor juga dilaksanakan di sejumlah lokasi lainnya, yang turut dipantau Kepala Negara melalui telekonferensi.

“Hari ini saya bersama dengan Pak Gubernur Jawa Barat dan Ibu Bupati Kabupaten Bogor, melihat langsung vaksinasi yang diadakan di Kabupaten Bogor sebanyak 10 ribu hari ini, baik yang berada di Stadion Pakansari dan beberapa rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Presiden saat membuka dialog secara virtual dengan para penyelenggara vaksinasi massal.

Dalam dialog tersebut, Kepala Negara pun meminta penjelasan para penyelenggara mengenai gelaran vaksinasi yang dilaksanakan di tempat masing-masing.

Berdasarkan laporan, di Rumah Sakit Permata Jonggol (RSPJ) untuk pelaksanaan hari ini telah terdaftar peserta vaksinasi sebanyak 759 orang yang antara lain terdiri dari pelayanan publik, pendidik, kelompok masyarakat lanjut usia (lansia), pelaku ekonomi, dan pekerja sosial masyarakat (PSM). Selain itu juga terdapat tenaga kesehatan yang belum divaksinasi.

Kemudian, di Puskesmas Cimandala gelaran vaksinasi menyasar sekitar 300 orang per hari yang terdiri dari masyarakat kelompok rentan dan pelayan publik. Sementara target sasaran per hari di Rumah Sakit EMC Sentul adalah 200 orang, dan Puskesmas Citeureup 300 orang.

Selanjutnya juga dilakukan vaksinasi massal di Puskesmas Karadenan dengan target 350 orang antara lain dari golongan pra-lansia, lansia, serta tenaga pendidik. Kemudian juga di Rumah Sakit Bina Husada dengan target sasaran 300 orang bagi petugas pelayanan publik.

Menutup dialog, Kepala Negara meminta agar guliran vaksinasi massal terus dilaksanakan dan dipercepat sehingga kekebalan komunal atau herd immunity dapat segera dicapai dan laju pandemi dapat dihambat.

“Tetap bekerja keras mempercepat program vaksinasi ini secepat-cepatnya, target kita paling tidak di Kabupaten Bogor ini bulan Agustus itu sudah tercapai kekebalan komunal. Kecepatan vaksinasi ini dalam rangka mencapai kekebalan komunal (herd immunity) yang kita harapkan penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita hilangkan dari negara kita,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Bupati Bogor Ade Yasin. 

(TGH/UN)

Jokowi Dorong Percepatan Vaksinasi di Daerah Interaksi dan Mobilitas Tinggi

Redaksi    Jumat, Juni 18, 2021    Comment   

Jokowi Dorong Percepatan Vaksinasi di Daerah Interaksi dan Mobilitas Tinggi

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau vaksinasi di Stasiun Bogor, Kamis (17/06/2021). (Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah terus mengintensifkan guliran vaksinasi COVID-19 untuk dapat mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun meminta adanya percepatan pelaksanaan vaksinasi terutama di daerah dengan tingkat interaksi dan mobilitas masyarakat yang tinggi.

“Kita ingin ada percepatan-percepatan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, yang mobilitasnya tinggi, baik itu stasiun kereta, terminal bus, airport, dan juga pelabuhan, karena di situlah kalau tidak kita segerakan akan terjadi penyebaran,” ujarnya usai peninjauan vaksinasi COVID-19 bagi pengguna jasa Kereta Rel Listrik (KRL) Commuterline di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Bogor, ungkap Presiden, juga dilakukan karena tingginya interaksi dan mobilitas di tempat tersebut.

“Kita tahu Bogor adalah wilayah aglomerasi, penyangga dari Ibu Kota Jakarta, sehingga interaksi, mobilitas semuanya tinggi. Oleh sebab itu,  kita ingin memberikan prioritas baik bagi penumpang KRL, kemudian penumpang kereta api, juga para pekerja yang ada di stasiun untuk melindungi mereka dari COVID-19,” ujarnya.

Dengan telah dimulainya pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Bogor ini, Kepala Negara berharap dapat menghambat lanjut pandemi.

“Kita harapkan pagi hari ini dengan dimulainya vaksinasi di stasiun dan  lingkungannya, saya harapkan semuanya bisa terlindungi dari COVID-19,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. 

(FID/UN)

Ini Lima Profil Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Indonesia Dambaan Presiden

Redaksi    Rabu, Juni 16, 2021    Comment   

Ini Lima Profil Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Indonesia Dambaan Presiden

Presiden Jokowi dalam perbincangan mengenai Kampus Merdeka, di Istana Negara, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

Apa yang menjadi harapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap kompetensi dari lulusan perguruan tinggi Indonesia di masa mendatang?

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pertanyaan tersebut diajukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam perbincangan mengenai Kampus Merdeka yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, sebagaimana video perbincangan yang ditayangkan YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (15/06/2021).

Menjawab pertanyaan Nadiem, Presiden Jokowi menyebut lima hal yang diharapkannya tertanam dengan baik pada diri setiap lulusan perguruan tinggi Indonesia.

“Pertama, lulusan kita harus sangat kuat dedikasinya untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa serta toleransi dalam kebinekaan. Itu watak yang tidak boleh ditawar,” ujarnya.

Selanjutnya, lulusan perguruan tinggi Indonesia juga harus memiliki karakter dan kemampuan menjadi seorang pembelajar yang kuat. Menyelesaikan masa pendidikan di perguruan tinggi bukan berarti pembelajaran telah selesai. Sebaliknya, para lulusan tersebut juga harus mau belajar dan mengembangkan pengetahuan yang sudah mereka miliki.

Di masa depan yang penuh dengan disrupsi, ketidakpastian, perubahan-perubahan besar, hingga kompetisi, kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki.

“Tanpa belajar terus-menerus, lulusan kita akan tertinggal oleh perkembangan iptek yang sangat pesat,” kata Presiden.

Ketiga, Presiden mengatakan bahwa lulusan perguruan tinggi Indonesia tak hanya mampu secara akademik semata, tapi juga mampu menerapkan dan mengimplementasikannya hingga berbuah inovasi dan menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat.

“Karyanya bukan hanya karya ilmiah, tetapi juga karya yang memecahkan masalah sosial melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kewirausahaan,” tuturnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru juga menjadi bagian tak terpisahkan dari profil kompetensi lulusan perguruan tinggi Indonesia.

Untuk saat ini, mungkin saja ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dimaksud masih belum dapat dimiliki atau dihadirkan di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Namun, para lulusan tersebut diharapkan dapat mengambil pelajaran dari perkembangan yang biasanya sudah berjalan di dunia industri.

“Oleh karena itu, keterlibatan industri dalam pendidikan di kampus sangatlah penting, juga kerja sama antar kampus untuk mempercepat proses pengembangan dan penguasaan iptek terbaru,” kata Presiden.

Adapun yang kelima, para lulusan perguruan tinggi Indonesia harus siap untuk dapat mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia. Namun, di sisi lain, para lulusan tersebut diharapkan juga mampu untuk berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Untuk dapat memiliki kemampuan tersebut, Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan kepekaan terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat dan didukung oleh rasa kewirausahaan yang besar dan hubungan baik dengan berbagai sektor di industri.

“Inilah pentingnya pendidikan kewirausahaan. Interaksi yang intensif dengan industri juga menjadi kunci penting bagi karya-karya inovatif lulusan kita,” tandasnya. 

(BPMI SETPRES/UN)

Didukung TNI dan Polri, Pemerintah Targetkan Satu Juta Vaksinasi Per Hari

Redaksi    Selasa, Juni 15, 2021    Comment   

Didukung TNI dan Polri, Pemerintah Targetkan Satu Juta Vaksinasi Per Hari

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (14/06/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksinasi COVID-19 yang tengah digulirkan pemerintah terus diakselerasi sehingga target cakupan vaksinasi harian 700 ribu di bulan Juni ini dan 1 juta di bulan mendatang bisa tercapai. Untuk mempercepat pelaksanaan tersebut Presiden menginstruksikan TNI dan Polri untuk turut melaksanakan vaksinasi.

Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (14/06/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Beliau [Presiden Joko Widodo] sudah menugaskan TNI dan Polri untuk mendampingi bersama-sama dengan vaksinasi program melalui pemerintah daerah untuk bisa melakukan vaksinasi sampai 400 ribu per hari. Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur pemerintah daerah, sedangkan 400 ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentral TNI dan Polri,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas.

Budi menambahkan, Presiden minta pihaknya untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan baik. “Kami diminta untuk memastikan koordinasi yang berjalan dengan baik dan juga suplai vaksinnya dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Selain akselerasi vaksinasi, imbuh Menkes, Presiden juga menekankan pentingnya untuk memastikan implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di lapangan.

“Arahan Bapak Presiden tadi bahwa, satu implementasi di lapangan untuk penerapan protokol kesehatan, PPKM Mikro, dan yang kedua akselerasi vaksinasi. Itu yang diminta untuk segera dijalankan,” tandasnya. 

(MAY/UN)

Kapolri Menginstruksikan seluruh Polda, Polres dan Jajaran Memberantas Premanisme

Redaksi    Senin, Juni 14, 2021    Comment   

Kapolri Menginstruksikan seluruh Polda, Polres dan Jajaran Memberantas Premanisme

ILUSTRASI. (Foto: iStock)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Polda maupun Polres dan jajaran untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Instruksi tersebut, menyusul adanya permintaan langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Jakarta Utara, Kamis.

“Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Sigit menyebutkan, telah memberikan instruksi langsung kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan seluruh Kapolda menindak dengan tegas dan tidak memberikan ruang sedikitpun bagi oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme.

Mantan Kabareskrim ini juga meminta kepada jajaran-nya untuk merilis setiap penangkapan preman. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para preman.

“Negara tidak akan kalah dengan aksi premanisme. Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan,” ucap Sigit menegaskan.

Selain itu, Sigit juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan “hotline” 110 ketika mendapatkan aksi premanisme.

Menurut dia, layanan tersebut tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian.

“Masyarakat tetap tenang tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki aplikasi Dumas Presisi dan layanan ‘hotline’ 110. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga,” tandasnya.(*)

Inilah Langkah Konkret Pemerintah Hapuskan Pekerja Anak

Redaksi    Minggu, Juni 13, 2021    Comment   

Inilah Langkah Konkret Pemerintah Hapuskan Pekerja Anak

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/8). (Foto: BPMI)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci pada “End Child labour virtual race 2021” yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO dalam rangka Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau World Day Against Labour 2021, Sabtu (12/06/2021), secara virtual dari Jakarta.

Menaker mengungkapkan, pemerintah telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. Dalam periode 2008 sampai dengan 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur 10-17 tahun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019.

Sebagai wujud komitmen besar untuk menghapus pekerja anak, pemerintah juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia,” tegas Ida.

Lebih lanjut Menaker memaparkan sejumlah upaya konkret yang akan dilakukan di tahun 2021 ini.

Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.

Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.

Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan.

Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh dan keluarga miskin yang Terdampak COVID-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi pekerja anak.

Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.

Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder.

Dan langkah terakhir, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Menaker mengakui, saat ini masih terdapat anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.

“Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Ida menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penanggulangan pekerja anak. Ia juga mengajak instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.

“Stop pekerja anak! Mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada anak-anak sekitar kita,” tandasnya. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)

Saudi Batasi Haji Hanya untuk Domestik dan Ekspatriat, Menag: Kita Fokus Persiapkan Haji 1443 H

Redaksi    Minggu, Juni 13, 2021    Comment   

Saudi Batasi Haji Hanya untuk Domestik dan Ekspatriat, Menag: Kita Fokus Persiapkan Haji 1443 H

Menag Yaqut Cholil Qoumas (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji untuk tahun ini 1442 H/2021 M. Kesehatan dan keselamatan jemaah di masa pandemi menjadi pertimbangan diambilnya keputusan tersebut. Selanjutnya, seperti disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pemerintah akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji tahun mendatang.

“Kita sekarang akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 1443 H. Pemerintah Indonesia akan secara aktif dan lebih dini melakukan komunikasi dengan Pemerintah Saudi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji jika tahun 2022 ibadah haji dibuka kembali,” ujar Menag, di Jakarta, Sabtu (12/06/2021).

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442 H, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga telah mengumumkan bahwa skema haji 1442 H/2021 M hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di sana.

“Pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat saja. Dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman COVID-19 yang belum reda. Sebagaimana Pemerintah RI, keselamatan dan keamanan jemaah, selalu menjadi pertimbangan utama,” ujar Menag.

“Jumlah kuota ditetapkan 60 ribu, ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu,” sambungnya.

Menag mengapresiasi Kerajaan Saudi Arabia yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji 2021. Keputusan ini menjadi pedoman yang jelas bagi umat muslim seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, dalam konteks penyelenggaraan haji 1442 H.

“Keputusan ini menunjukkan Saudi menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan jiwa jemaah. Dengan pembatasan ini, maka protokol kesehatan akan tetap bisa berjalan dengan baik sekaligus mengantisipasi potensi penularan wabah dengan jumlah yang masif,” ujarnya.

Lebih lanjut Menag berharap, keputusan ini juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoaks selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 3 Juni lalu.

“Keputusan Saudi senapas dengan semangat Indonesia yang ingin menjaga keselamatan jemaah. Diharapkan masyarakat untuk patuh menjaga protokol kesehatan agar COVID-19 segera tertangani sehingga jika tahun depan haji bisa dilaksanakan lagi kita sudah siap,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, mengajak semuanya untuk berdoa agar pandemi semua berlalu dan ibadah haji tahun mendatang dapat berjalan lebih baik.

“Mari sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibadah haji tahun depan bisa berjalan dengan normal dan tenang kembali. Innallaha ma’ana,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMENAG/UN)

Kementerian PANRB Imbau Masyarakat Waspadai Beredarnya Surat Palsu Pengangkatan Honorer

Redaksi    Sabtu, Juni 12, 2021    Comment   

Kementerian PANRB Imbau Masyarakat Waspadai Beredarnya Surat Palsu Pengangkatan Honorer

Sumber: Humas Kementerian PANRB

BorneoTribun Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menemukan adanya surat palsu tentang pengangkatan tenaga honorer. Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menjelaskan bahwa Kementerian PANRB tidak mengeluarkan surat terkait pengangkatan tenaga honorer.

Dalam surat palsu bernomor 257/VI/2021 tentang pengangkatan tenaga honorer, seolah-olah ada keputusan rapat bersama Komisi X DPR dan Menteri Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer, tenaga administrasi, penyuluh pertanian, dan tenaga honorer kesehatan yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes bagi yang memenuhi persyaratan.

“Bahkan dalam penulisan kepanjangan dari Menteri PANRB juga tidak tepat. Kami tegaskan surat tersebut palsu,” jelasnya di Jakarta, Jumat (11/06/2021).

Averrouce menyampaikan bahwa beberapa kasus surat palsu yang beredar sebelumnya juga mencatut nama Drs. Heru Purwaka dari Biro Perencanaan Kepegawaian BKN Pusat sebagai penghubung.

“Mereka seringkali menggunakan nama Heru Purwaka, hanya nomor telepon yang selalu diubah,” ujarnya.

Dalam surat palsu tersebut juga tertulis waktu dan tempat yakni Selasa, 8 Juni 2021 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi X DPR RI untuk membahas terkait pengangkatan tenaga honorer berumur 35 tahun keatas. Surat tersebut seolah ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan ditujukan untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan Daerah.

Averrouce mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menerima informasi, terlebih jika mengatasnamakan Kementerian PANRB dan meminta sejumlah imbalan.

“Selalu waspada dan selektif atas informasi yang beredar dengan mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Kementerian PANRB,” tandasnya. 

(HUMAS KEMENTERIAN PANRB/UN)

Indonesia Terus Perjuangkan Kesetaraan Vaksin COVID-19 Bagi Semua Negara

Redaksi    Jumat, Juni 11, 2021    Comment   

Indonesia Terus Perjuangkan Kesetaraan Vaksin COVID-19 Bagi Semua Negara

Kedatangan vaksin AstraZeneca melalui kerja sama multilateral COVAX Facility, Kamis (10/06/2021) malam. (Foto: BPMI Setpres/Rusman).

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi kembali menegaskan bahwa Indonesia terus berjuang mendorong kesetaraan Vaksin COVID-19 bagi semua negara di dunia. Salah satunya adalah melalui forum multilateral COVAX AMC Engagement Group.

“Sebagai salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk terus memperjuangkan akses setara terhadap vaksin untuk semua negara,” ujarnya dalam keterangan pers menyambut kedatangan 1,5 juta dosis vaksin AstraZeneca, Jumat (11/06/2021) malam. Vaksin AstraZeneca ini diperoleh Indonesia secara gratis melalui kerja sama multilateral COVAX Facility.

Menlu mengungkapkan, saat ini kesenjangan distribusi dan vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia masih sangat besar. Dari sekitar 2,2 miliar dosis vaksin yang telah disuntikkan, sebanyak 75 persennya hanya berada di 10 negara maju dan hanya 0,4 persen yang diberikan di negara-negara berpenghasilan rendah.

Dari perhitungan persentase vaksinasi terhadap populasi, imbuhnya, kawasan Amerika Utara telah memvaksinasi sebanyak 64,33 persen dari total populasi dan kawasan Eropa sebanyak 52,85 persen. Sementara kawasan Afrika baru mencapai 2,86 persen dan ASEAN 8,91 persen.

“Angka ini masih jauh dari target WHO yang mengharapkan setidaknya 10 persen penduduk di setiap negara telah divaksin pada bulan September dan 30 persen pada akhir Desember tahun ini,” papar Menlu.

Untuk mengurangi tingkat kesenjangan tersebut, lanjut Menlu,  COVAX AMC Engagement Group melalui COVAX Facility telah mendorong mekanisme dose-sharing atau berbagi vaksin. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Denmark, Belgia, dan Spanyol akan menyalurkan surplus vaksin yang dimiliki melalui COVAX Facility.

“Dengan mekanisme COVAX Facility ini, maka negara-negara tersebut menyumbangkan vaksin yang dimiliki, kemudian dikelola oleh COVAX Facility untuk dibagikan kepada negara lain yang memerlukan,” tuturnya.

Lebih lanjut Menlu menambahkan, dalam upaya untuk mendorong kesetaraan global, Indonesia juga menjadi salah satu co-sponsor dari proposal TRIPS Waiver atau penghapusan hak kekayaan intelektual untuk produk dan teknologi yang digunakan untuk penanganan Pandemi COVID-19.

“Pembahasan awal terhadap teks proposal ini di World Trade Organization (WTO), kemungkinan akan dimulai pada tanggal 17 Juni 2021. Kita semua berharap agar negosiasi terhadap proposal ini dapat diselesaikan dalam waktu cepat untuk membantu meningkatkan produksi dan distribusi vaksin secara signifikan,” tandasnya. 

(SLN/UN)

Presiden Tinjau Vaksinasi Bagi 1.000 Orang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang

Redaksi    Jumat, Juni 11, 2021    Comment   

Presiden Tinjau Vaksinasi Bagi 1.000 Orang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jateng, Jumat (11/06/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Usai meninjau perkembangan pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Tengah (Jateng) dengan meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 massal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jumat (11/06/2021).

Vaksinasi kali ini menyasar sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari pekerja pelabuhan, masyarakat di sekitar pelabuhan, hingga warga difabel.

“Siang hari ini kita melakukan vaksinasi sebanyak 1.000 orang, yang kita targetkan nanti satu minggu ini 4.000 (orang),” ujar Presiden dalam keterangan pers usai peninjauan.

Presiden menyampaikan, Pelabuhan Tanjung Emas ini memiliki tingkat aktivitas dan interaksi dan mobilitas yang sangat tinggi, mulai dari aktivitas bongkar muat, pergerakan kapal, pergerakan penumpang, hingga aktivitas petugas-petugas yang ada di pelabuhan.

Oleh karena itu, melalui pelaksanaan vaksinasi ini Kepala Negara berharap dapat menciptakan kekebalan komunal memberikan pelindungan bagi pekerja dan masyarakat sekitar pelabuhan.

“Kita harapkan adanya percepatan vaksinasi ini bisa melindungi para petugas, para pelayan publik, para  pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas dan kita harapkan segera terjadi kekebalan komunal (herd immunity). Dan kita berharap semuanya, Penyebaran COVID-19 bisa kita hambat dan kita hilangkan,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Presiden dalam agenda ini antara lain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. 

(TGH/UN)

Presiden: Bandara Soedirman Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jateng Bagian Selatan

Redaksi    Jumat, Juni 11, 2021    Comment   

Presiden: Bandara Soedirman Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jateng Bagian Selatan

Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi meninjau progres pembangunan Bandara JB Soedirman Purbalingga, Jumat (11/06/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)  berharap keberadaan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (Bandara JB Soedirman) yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah khususnya bagian selatan.

“Kita harapkan bandara ini akan memberikan kontribusi menumbuhkan ekonomi tidak hanya di Kabupaten Purbalingga, tetapi juga di Banyumas, di Cilacap, kemudian Banjarnegara, kemudian Wonosobo, dan juga daerah sekitarnya, termasuk Kebumen,” ujarnya usai meninjau perkembangan pembangunan bandara tersebut, Jumat (11/06/2021) pagi.

Diungkapkan Presiden, meskipun proses pembangunannya masih terus berlanjut, namun Bandara JB Soedirman telah beroperasi sejak awal bulan Juni ini. Bandara ini beroperasi sejak 1 Juni 2021 dan telah melakukan penerbangan perdana pada tanggal 3 Juni 2021.

“Meskipun terminalnya belum selesai, tetapi minggu yang lalu telah mulai dilakukan penerbangan dari Jakarta ke Purbalingga, kemudian dari Purbalingga ke Surabaya oleh Citilink, dan kita melihat juga penumpangnya lebih dari 70 persen, alhamdulillah,” ungkapnya.

Dengan telah dioperasikannya bandara ini, Presiden berharap mobilitas orang dan barang di wilayah Jawa Tengah bagian selatan akan menjadi lebih baik, sehingga akhirnya akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

“Kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik akan menjadi lebih baik, sehingga akhirnya akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada wilayah di Jawa Tengah bagian selatan ini,” ujarnya.

Bandara JB Soedirman ini memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Presiden menilai pengoperasian yang telah dimulai meskipun pembangunan masih terus berjalan juga membuat bandara ini menjadi lebih produktif.

“Ini bagus, saya senang, meskipun terminalnya masih terminal darurat, belum selesai, tetapi airport-nya sudah dipakai. Saya kira ini akan lebih produktif seperti itu daripada kita menunggu terminal harus selesai, kemudian baru dilakukan penerbangan,” ujarnya.

Kepala Negara pun berharap metode serupa dapat diterapkan dalam pembangunan bandara lainnya di Tanah Air. “Saya kira cara-cara cepat seperti ini yang akan terus kita lakukan terhadap juga airport-airport yang lain yang dalam proses dibangun,” tandasnya.

Tampak mendampingi Presiden dalam agenda ini antara lain Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi. 

(TGH/UN)

Bertolak ke Purbalingga Gunakan Pesawat ATR, Presiden Akan Tinjau Bandara Soedirman

Redaksi    Jumat, Juni 11, 2021    Comment   

Bertolak ke Purbalingga Gunakan Pesawat ATR, Presiden Akan Tinjau Bandara Soedirman

Presiden Jokowi bertolak ke Jateng dalam rangka kunjungan kerja, Jumat (11/06/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menggunakan Pesawat ATR, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana pada bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk melakukan kunjungan kerja (kunker), Jumat (11/06/2021).

Dengan menggunakan Pesawat Khusus ATR 72-600, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB.

“Pagi hari ini Bapak Presiden pertama kali kunker ke lokasi di Purbalingga akan melihat perkembangan pembangunan Bandar Udara Soedirman. Pagi hari ini Bapak Presiden akan berangkat bersama rombongan menggunakan ATR 72-600 di mana tentunya kami menyesuaikan dengan kondisi bandara di sana,” ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, sebelum keberangkatan.

Setibanya di Bandara Jenderal Besar Soedirman, Kabupaten Purbalingga, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau perkembangan pembangunan bandara tersebut. Bandara Jenderal Besar Soedirman sendiri telah mulai beroperasi sejak 1 Juni 2021 dan melakukan penerbangan komersil perdananya pada 3 Juni 2021.

Selanjutnya, Presiden akan lepas landas menuju Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang. 

Setibanya di Semarang, Kepala Negara langsung bergerak menuju terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas untuk meninjau jalannya pelaksanaan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi pengguna kapal laut, pekerja pelabuhan, masyarakat di sekitar pelabuhan, hingga warga difabel.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Kepala Negara juga direncanakan untuk memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan pandemi COVID-19. Pengarahan akan berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.

“Bapak Presiden sangat memperhatikan perkembangan kondisi COVID-19 di Indonesia, maka Bapak Presiden secara langsung akan memberikan pengarahan. Kita ketahui sebelumnya juga Bapak Presiden berkunjung ke Provinsi Riau dan Kepulauan Riau di mana lokasi tersebut beliau memberikan pengarahan langsung kepada para bupati, wali kota, dan tentunya jajaran pemerintahan provinsi,” jelas Kasetpres.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan meninjau pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak yang berlokasi di wilayah Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Tengah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

(BPMI SETPRES/UN)

Pedagang Protes ke Jokowi Soal Pajak Sembako: Ini Gila

Yakop    Kamis, Juni 10, 2021    Comment   

Pedagang Protes ke Jokowi Soal Pajak Sembako: Ini Gila

Pedagang Protes ke Jokowi Soal Pajak Sembako: Ini Gila

KARAWANGPORTAL - Jakarta - Ikatan pedagang pasar indonesia alias IKAPPI memprotes rencana pemerintah untuk menerapkan pajak sembako. Ikappi berharap pemerintah menghentikan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bahan pokok.

"Kami memprotes keras upaya-upaya tersebut. Dan sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia kami akan melakukan upaya protes kepada Presiden Jokowi agar Kementerian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar)," ujar Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansury dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Juni 2021.

Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Terlebih Ikappi mencatat lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun. Pemerintah pun dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini.

"Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100 ribu, harga daging sapi belum stabil mau dibebankan PPN lagi? Gila. Kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gimana tidak gulung tikar?" kata Abdullah.

Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek pajak. Dengan demikian, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal menjadi barang kena pajak yang dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Meski demikian, sejauh ini pemerintah belum menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. Terdapat beberapa opsi yang menjadi pertimbangan, yakni PPN Final 1 persen, tarif rendah 5 persen, atau tarif umum 12 persen.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, bahan pokok menjadi kelompok barang yang dikecualikan sebagai objek pajak. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

CAESAR AKBAR | BISNIS

Ganip Warsito: Satgas COVID-19 Terus Optimalkan Fungsi Posko PPKM Mikro

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Ganip Warsito: Satgas COVID-19 Terus Optimalkan Fungsi Posko PPKM Mikro

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (07/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menyampaikan pihaknya akan fokus untuk melakukan pembenahan dalam implementasi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19.

“Fokus pada pembenahan perbaikan manajemen di lapangan, yang saya maksud di sini adalah mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Kita akan benahi manajemen yang ada di PPKM Mikro, khususnya terkait dengan fungsi dari posko PPKM Mikro,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (07/06/2021).

Terkait fungsi posko PPKM Mikro, imbuh Ganip, pihaknya akan mengoptimalkan empat aspek yang ada yaitu pencegahan, penindakan atau penanganan, pembinaan, serta aspek dukungan. Lonjakan kasus yang terjadi di sejumlah daerah seperti Kudus dan lima kabupaten di sekitarnya, dinilai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sebagai akibat dari lemahnya manajemen lapangan di tingkat PPKM Mikro.

“Oleh karenanya, posko atau fungsi posko PPKM Mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya,” ujarnya.

Ketua Satgas menekankan pentingnya untuk memperhatikan parameter penanganan COVID-19 seperti tingkat kasus aktif, kesembuhan, kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) serta mobilitas penduduk. Ia meminta pemerintah daerah serta Satgas COVID-19 di daerah untuk memastikan dan terus mengevaluasi ketersediaan tempat tidur perawatan, tenaga kesehatan, hingga tempat isolasi mandiri dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

“Betul-betul harus bisa dimonitor dan dievaluasi. Saya selaku Ketua Satgas COVID-19 akan fokus di lapangan, di mana daerah yang BOR [bed occupancy rate]-nya nanti akan meningkat dan memiliki spesifikasi khusus kita akan intervensi berkoordinasi dengan kementerian terkait, TNI-Polri, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, Ganip menambahkan, pihaknya juga akan terus meningkatkan upaya pemeriksaan (testing), penelusuran (tracing), serta  penegakan disiplin protokol kesehatan.

Lebih lanjut Ganip memaparkan, strategi yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 di antaranya adalah dengan melakukan pendampingan dari tingkat mikro hingga pemerintah daerah, penambahan personel baik untuk penegakan disiplin protokol kesehatan maupun mendukung tenaga kesehatan, serta memberikan dukungan sarana dan prasarana.

“Strategi berikutnya, kita mengefektifkan lagi tentang kolaborasi pentahelix, terutama yang terkait dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, karena spesifikasi daerah kita ketokohan seseorang ini yang menjadi penentu dalam konteks nanti untuk edukasi dan sosialisasi terhadap disiplin protokol kesehatan ini,” ujarnya.

Ganip menekankan, pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka menekan lonjakan kasus COVID-19.

Lebih jauh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, pihaknya juga akan tetap melakukan pengetatan masuknya pekerja migran Indonesia dan juga warga negara asing yang masuk ke Tanah Air.

“Kita akan tegas dalam protokol ini. Jadi entry test akan kita lakukan, kemudian karantina lima hari tetap kita lakukan, lalu exit test kita kerjakan pada lima hari berikutnya. Khusus untuk India, kita akan perketat lagi menjadi dua kali lipat, dua kali tujuh, empat belas hari, baru dilakukan exit test. Itu untuk memastikan yang bersangkutan positif atau negatif,” tandasnya. 

(TGH/UN)

Menkes Paparkan Empat Upaya Pemerintah Tangani Lonjakan Kasus COVID-19 di Kudus dan Bangkalan

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Menkes Paparkan Empat Upaya Pemerintah Tangani Lonjakan Kasus COVID-19 di Kudus dan Bangkalan

Menkes Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers usai Ratas Penanganan Pandemi COVID-19, di Jakarta, Senin (07/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dirinya bersama Kepala BNPB yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kapolri, dan Panglima TNI serta pihak terkait lainnya telah meninjau langsung daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran, seperti Kabupaten Kudus di Jawa Tengah dan Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur. Sejumlah upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kasus tersebut.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (07/06/2021).

“[Upaya] nomor satu, yang paling penting karena ini urusannya dengan nyawa, kita mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit dengan cara kita merujuk pasien-pasien yang (bergejala) berat dan sedang ke kota terdekat, untuk Kudus ke Semarang, untuk Bangkalan ke Surabaya,” paparnya.

Di Kudus tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit meningkat dari sekitar 40 pasien hingga mencapai 350 pasien dalam 1,5 minggu terakhir. Begitu juga di Bangkalan, keterisian tempat tidur isolasi meningkat dari sekitar 10 pasien hingga mencapai 70-80 pasien.

“Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini karena memang Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dari negara tetangga,” terang Menkes.

Sementara itu kapasitas rumah sakit yang ada di Semarang dan juga Surabaya, imbuhnya, masih mencukupi untuk menerima rujukan dari dua daerah tersebut. Adapun secara nasional, tambah Menkes, dari total 72 ribu tempat tidur yang dialokasikan untuk perawatan pasien COVID-19 telah terisi sekitar 31 ribu.

“Kita masih memiliki cadangan tempat tidur isolasi yang cukup. Kita mempersiapkan 72 ribu tempat tidur isolasi, pada saat tanggal 18 Mei (2021) baru terisi sekitar 22 ribu, sekarang memang ada kenaikan sampai ke 31 ribu,” ujarnya

Lebih lanjut Menkes memaparkan, untuk mengurai dan mengurangi tekanan di rumah sakit di Kudus dan Bangkalan, pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) juga telah mengirimkan dokter dan perawat untuk mengisi dan mengurangi tekanan dari tenaga kesehatan yang cukup banyak terpapar COVID-19.

“Di Kudus ada sekitar 300-an lebih tenaga kesehatan sudah terpapar, karena sudah divaksin semua alhamdulillah sampai sekarang kondisi mereka masih baik, termasuk satu orang dokter spesialis yang usianya 70 tahun,” ungkapnya.

Kedua, ujar Menkes, juga dilakukan penanganan di sisi hulu, yaitu dengan terus meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

“Saya imbau semua kepala daerah untuk memastikan protokol kesehatannya (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Itu harus diperketat dan harus juga dijelaskan dengan baik,” ujarnya.

Ketiga, juga dilakukan pengintensifan dalam upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) atau pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan.

“Lakukan testing dengan disiplin dan saya minta tolong dilaporkan secara lengkap.  Dengan demikian, kita bisa melakukan langkah antisipasi kalau kita temui ada yang terkena,” ujar Menkes.

Budi juga meminta masyarakat untuk tidak menolak jika dilakukan penelusuran. “Tracing-nya jangan ditolak. Tidak usah khawatir kita tanyakan, supaya kita bisa mengurangi laju penularan. Siapa saja yang terdekat, rekan-rekan terdekat, kemudian kita tes,” ujarnya.

Selanjutnya, Menkes juga menekankan pentingnya pelaksanaan isolasi mandiri bagi yang terkonfirmasi positif. “Penyakit ini 80 persen sembuh sendiri, tapi membutuhkan tempat isolasi supaya tidak menularkan, karena musuhnya adalah penularan. Jadi tolong secara swadaya banyak daerah-daerah yang sudah bisa melakukan tempat isolasi mandiri,” ujarnya.

Langkah yang juga dilakukan terkait penanganan COVID-19 di sisi hulu, ungkap Menkes, adalah dengan terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

“Kita sudah drop 50 ribu [dosis] vaksin khusus untuk daerah Kudus supaya bisa segera disuntikkan. Di Bangkalan juga kita sudah drop, kita akan drop segera 50 ribu [dosis vaksin] supaya bisa mengurangi risiko penularan,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Menkes juga kembali mengingatkan bahwa lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran diperkirakan masih akan berlangsung hingga 5-7 minggu setelah libur panjang.

“Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, puncak dari kenaikan kasus terjadi 5-7 minggu sesudah liburan. Jadi perkiraan kita, kita masih akan melihat adanya kenaikan kasus ini sampai akhir bulan ini atau awal bulan depan dengan persiapan yang sudah kita lakukan,” tandasnya. 

(TGH/UN)

Airlangga: Tren Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran Masih Harus Diwaspadai

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Airlangga: Tren Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran Masih Harus Diwaspadai

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19, di Jakarta, Senin (07/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan, perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif COVID-19 secara nasional masih terkendali. Namun tren peningkatan kasus pasca libur Lebaran masih akan berlangsung hingga sekitar dua minggu ke depan.

“Perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali. [Namun] kalau kita lihat bahwa sesudah liburan Idulfitri diperkirakan akan ada tetap kenaikan dalam dua minggu ke depan,” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan  Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (07/06/2021).

Airlangga menilai, kebijakan penyekatan yang dilakukan di sejumlah titik selama masa peniadaan mudik Lebaran kemarin berjalan optimal dalam menekan laju kasus COVID-19 pasca libur panjang ini.

“(Saya) berterima kasih kepada jajaran TNI-Polri bahwa penyekatan selama Lebaran dan kemarin pasca Lebaran telah berjalan dengan optimal,” ujarnya.

Seperti yang diungkapkan Ketua KPCPEN, perkembangan kasus aktif serta tingkat kesembuhan secara nasional per 6 Juni masih lebih baik dibandingkan dengan kasus global.

“Tingkat kasus aktif per 6 Juni 5,3 persen, ini lebih baik dari global yang 7,5 persen. Kesembuhannya 91,9 persen, lebih baik dari global yang 90,3 persen. Kematian memang masih tinggi dari global yaitu 2,8 persen, sementara global 2,1 persen,” paparnya.

Ditambahkan Airlangga, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia juga relatif lebih baik dibanding sejumlah negara di dunia.

“Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. Indonesia 147 orang per satu juta penduduk, Malaysia 1.607 per satu juta penduduk, India 662 per satu juta penduduk, demikian pula Prancis 731 per satu juta penduduk,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, secara spasial jumlah kasus aktif saat ini mayoritas terdapat di Pulau Jawa yaitu sebesar 52,4 persen.

“Ada provinsi-provinsi yang berkontribusi 65 persen terhadap kasus aktif, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Pulau Jawa berkontribusi 52,4 persen (terhadap kasus aktif nasional),” ujar Ketua KPCPEN.

Sementara untuk tingkat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang isolasi dan ICU, ungkap Airlangga, terdapat lima provinsi dengan BOR di atas 50 persen, lebih tinggi dari BOR nasional yang berada di angka 40 persen.

“BOR rata-rata sudah 40 persen, dan terdapat lima provinsi yang BOR-nya di atas 50 persen, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau,” ujarnya. 

(DND/UN)

Inilah Langkah TNI dan Polri Turut Kendalikan Kasus COVID-19 di Bangkalan dan Kudus

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Inilah Langkah TNI dan Polri Turut Kendalikan Kasus COVID-19 di Bangkalan dan Kudus

Panglima TNI Hadi Tjahjanto saat menyampaikan keterangan pers usai Ratas Penanganan Pandemi COVID-19, di Jakarta, Senin (07/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan TNI dan Polri telah melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan laju kasus COVID-19, terutama di Bangkalan dan Kudus yang mengalami lonjakan kasus.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (07/06/2021).

“Memang kita mengetahui bahwa ada daerah-daerah yang mengalami peningkatan, seperti Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan. TNI dan Polri serta BNPB telah melakukan langkah dalam rangka pengendalian kasus di dua wilayah tersebut,” ujarnya.

Pertama, papar Panglima TNI, TNI dan Polri melakukan pendampingan kepada kepala dinas kesehatan (kadinkes) kabupaten untuk menggerakkan motor yang ada di tingkat bawah dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). Penerapan PPKM, ujarnya, merupakan salah satu kunci dalam menekan kasus COVID-19 di sisi hulu.

“Karena di PPKM kita bisa melaksanakan tracing terhadap kontak erat dan setelah itu kita bisa mengetahui apakah positif ataukah tidak. Termasuk di PPKM, kita juga bisa meningkatkan angka kesembuhan masyarakat dan menekan angka kematian,” ujar Panglima TNI.

TNI dan Polri, imbuh Hadi Tjahjanto, juga melipatgandakan tracer untuk membantu para Babinsa dan Babinkamtibmas dalam melakukan tracing atau pelacakan.

“Kita kerahkan anggota TNI dan Polri di wilayah yang melaksanakan PPKM dengan penambahan personel tersebut untuk bisa melakukan kegiatan membantu kepala dinas kesehatan kabupaten,” ujarnya.

Kedua, ujar Hadi, TNI dan Polri juga melakukan pendampingan dan perkuatan untuk pelaksanaan pemeriksaan swab PCR. “Kita harapkan PCR tetap bisa dipertahankan jumlahnya setiap hari, bahkan setiap minggu, ataupun harus juga segera ditingkatkan,” ujarnya.

Ketiga, TNI dan Polri juga melakukan pendampingan dalam penanganan COVID-19 di fasilitas layanan kesehatan dengan mengerahkan tenaga kesehatan.

“TNI-Polri mengerahkan tenaga kesehatan di rumah sakit untuk bisa melakukan pelayanan sehingga BOR [bed occupancy ratio] di rumah sakit itu segera bisa tertekan dan turun. Termasuk juga apakah tenaga kesehatan di masing-masing rumah sakit di setiap kabupaten kurang [maka] akan kita tambah.

Panglima TNI menambahkan, TNI dan Polri juga membantu penanganan di sarana isolasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Terakhir, Hadi memaparkan, TNI dan Polri juga melakukan pendampingan dan perkuatan dalam rangka terus menegakkan disiplin protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

“Dengan terus mengingatkan, walaupun saya sudah divaksin saya tetap menggunakan masker, termasuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas kebersamaan yang ditunjukkan daerah dalam menghadapi COVID-19, salah satunya melalui gerakan jogo tonggo.

“Ini bagus. Saya sampaikan pesan kepada Bupati maupun Wali Kota, implementasi jogo tonggo yang paling ringan dan tidak berat adalah dengan menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker saya melindungi saudara, saudara melindungi saya, saya melindungi tetangga, dan tetangga juga melindungi saya,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Panglima TNI optimistis langkah yang telah diambil tersebut dapat menekan laju COVID-19 terutama di Bangkalan dan Kudus.

“Dengan apa yang dilaksanakan di daerah, dua daerah sudah bisa terkendali. Pemerintah daerah saat ini juga sudah bisa melaksanakan apa yang kita berikan, sehingga optimistis bahwa dua daerah tersebut segera turun kasus positifnya dan COVID-19 bisa dikendalikan dengan baik,” tandasnya. 

(FID/UN)

Batal Diberangkatkan, Inilah Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Biaya Haji

Redaksi    Minggu, Juni 06, 2021    Comment   

Batal Diberangkatkan, Inilah Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Biaya Haji

Ilustrasi. Batal Diberangkatkan, Inilah Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Biaya Haji

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk kembali tidak melakukan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Kebijakan ini disampaikan Menteri Agama (Kemenag) Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (03/06/2021).

Sumber: Humas Kemenag

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Dalam KMA tersebut juga ditegaskan bahwa calon jemaah haji batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan.

“Calon jemaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi Bipih, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman, dikutip dari laman Kemenag, Minggu (06/06/2021).

Ramadan menambahkan, pengembalian setoran tersebut tidak menghilangkan status sebagai calon jemaah haji. “Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M,” ujarnya.

Berikut tahapan pengembalian setoran pelunasan Bipih Reguler berdasarkan ketentuan KMA 660/2021:

1. Jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag Kab/Kota) tempat mendaftar haji dengan menyertakan:

a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih;

b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya;

c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan

d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

2. Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

3. Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

4. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi Siskohat.

5. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

6. BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat.

7. Jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

Sumber: Humas Kemenag

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” ujar Ramadan.

Adapun prosedur pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus berdasarkan ketentuan KMA 660/2021 adalah sebagai berikut:

1. Jemaah Haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus secara tertulis kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tempat Jemaah Haji mendaftar dengan menyertakan:

a) bukti asli setoran lunas Bipih Khusus yang dikeluarkan BPS Bipih Khusus;

b) nomor rekening atas nama Jemaah Haji; dan

c) nomor telepon Jemaah Haji.

2. Direktur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus.

3. Direktur PIHK mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih Khusus secara tertulis dan dikirim secara elektronik kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi setelah hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan lengkap dan sah.

4. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih Khusus dari Direktur PIHK dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Bipih Khusus pada aplikasi Siskohat.

5. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus secara tertulis kepada BPKH c.q. Badan Pelaksana BPKH.

6. BPS Bipih Khusus setelah menerima SPM dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih Khusus ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus pada aplikasi Siskohat.

Seluruh tahapan pengembalian setoran lunas Bipih Khusus ini juga diperkirakan memerlukan waktu sekitar sembilan hari, yaitu 2 hari di PIHK, 3 hari di Ditjen PHU Kemenag, 2 hari di BPKH, dan 2 hari di BPS Bipih. 

(HUMAS KEMENAG/UN)

ICW Laporkan Ketua KPK Firli ke Bareskrim Polri

Redaksi    Jumat, Juni 04, 2021    Comment   

ICW Laporkan Ketua KPK Firli ke Bareskrim Polri

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (14/1). (VOA/Fathiyah)

BorneoTribun Jakarta -- LSM antikorupsi ICW melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi dalam penyewaan helikopter.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menemukan dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan antara Ketua KPK Firli Bahuri dan PT Air Pasific Utama (APU). Dugaan tersebut berdasar pada perbedaan harga sewa helikopter dari PT APU dengan penyedia jasa sewa helikopter lainnya.

Peneliti ICW Wana Alamsyah (Foto: Screenshot Youtube Sahabat ICW)

Kata Wana, saat diperiksa Dewan Pengawas dalam kasus etik, Firli mengatakan harga sewa berkisar Rp7 juta belum termasuk pajak atau sekitar Rp30,8 juta untuk sewa 4 jam helikopter PT APU. Harga sewa itu lebih murah dibandingkan harga sewa dari perusahaan lain, yaitu sekitar Rp39 juta per jam atau Rp172,3 juta untuk 4 jam.

"Jadi ketika kami hitung selisih harga sewa barangnya ada sekitar Rp 141 juta yang diduga itu merupakan dugaan penerimaan gratifikasi atau diskon yang diterima oleh Firli Bahuri," jelas Wana Alamsyah di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Wana juga menduga terdapat konflik kepentingan antara Firli dengan PT APU. Sebab menurut penelusuran ICW, salah satu komisaris PT APU pernah menjadi saksi dalam kasus dugaan suap terhadap mantan bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait izin proyek Meikarta. Menurutnya, tindakan Firli ini telah memenuhi unsur gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertengahan Juni 2020, Firli Bahuri menyewa helikopter dari Palembang ke Baturaja untuk berziarah ke makam orang tuanya. Firli kemudian dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena dianggap melanggar kode etik.

VOA sudah meminta klarifikasi kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri terkait laporan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari mereka. [sm/ft]

Oleh: VOA