Pemerintah Salurkan 395 Unit Bantuan PSU di Provinsi Papua

Redaksi    Minggu, Maret 21, 2021    Comment   

Pemerintah Salurkan 395 Unit Bantuan PSU di Provinsi Papua

sumber: pu.go.id

BorneoTribun Jakarta -- Tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebesar Rp3,7 miliar bagi Provinsi Papua yang digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan 395 unit rumah bersubsidi di daerah tersebut.

PSU merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2021, Kementerian PUPR menargetkan akan menyalurkan 25.000 unit bantuan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bantuan PSU merupakan stimulan bagi pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR dalam rangka pencapaian target Program Satu Juta Rumah.

“Program ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau, layak huni, dan berkualitas bagi MBR,” ujar Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (20/03/2021).

Untuk Provinsi Papua, PSU disalurkan ke tiga wilayah, yaitu Kota Jayapura sebanyak 235 unit, Kabupaten Jayapura sebanyak 60 unit, dan Kabupaten Merauke sebanyak 100 unit.

Senada dengan Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, bantuan PSU disalurkan agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi merasa nyaman.

Dasar pelaksanaan bantuan PSU ini adalah Peraturan Menteri PUPR (Permen PUPR) Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Permen PUPR Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum.

Di samping pembangunan jalan lingkungan, bantuan PSU juga dapat mencakup penyediaan jaringan air bersih dan tempat pembuangan sampah terpadu kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan MBR.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, capaian pembangunan bantuan PSU Perumahan sejak tahun anggaran 2015-2019 selalu memenuhi target, bahkan selalu melebihi jumlah unit yang ditargetkan. Tercatat, capaian tahun 2015 sebanyak 29.956 unit, tahun 2016  sebanyak 26.884 unit, tahun 2017 sebanyak 17.218 unit, tahun 2018 sebanyak 30.406 unit, dan tahun 2019 sebanyak 15.148 unit. (*)

PUPR Landak Dampingi Komisi C DPRD Kunker Ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat

Redaksi    Sabtu, Maret 20, 2021    Comment   

PUPR Landak Dampingi Komisi C DPRD Kunker Ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat

PUPR Landak Dampingi Komisi C DPRD Kunker Ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat.

BorneoTribun Pontianak, Kalbar -- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendampingi  Komisi C DPRD Kabupaten Landak, dalam melakukan kunjungan kerja di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat. Jumat (19/3/2021).

Adapun kunjungan tersebut berkaitan dengan pengusulan untuk perbaikan jalan yang rusak parah khususnya di wilayah Kabupaten Landak, acara pertemuan berlangsung di Aula Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam penyampaiannya Ketua Komisi C Nikodemus mengatakan bahwa kerusakan jalan akibat beban muatan yg berlebihan, khususny angkutan sawit dikondisi jalan yang bagus hanya bisa untuk muatan 8ton.

"Harapannya semoga apa yang telah kami sampaikan kali ini yaitu dapat Pemerintah Provinsi tanggapi dan melakukan perbaikan-perbaikan jalan dengan cepat agar masyarakat dapat melakukan aktivitas-aktivitas dengan baik," ucap Nikodemus.

Kepala Dinas PUPR Landak Erani,ST.MT melalui Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Landak Redi Suhendi memaparkan, diruas jalan Provinsi Batas Kabupaten Bengkayang-Suti Semarang-Serimbu bahwa ada 4 (empat) buah jembatan yang harus dibangun terlebih dahulu. Karena hal tersebut untuk bisa meningkatkan ruas jalan  akses dari Bengkayang ke Kabupaten Landak.

" Nantinya bisa menjadi akses alternatif dan keterisolasian Desa-desa di Kecamatan Air Besar bisa terbuka, selain daripada itu untuk ruas jalan Sidas-Simpang Tiga sangat perlu juga untuk ditingkatkan mengingat jalan tersebut semakin hari semakin padat lalu lintas hariannya sehingga banyak titik diruas tersebut mengalami kerusakan" papar Redi

Ia melanjutkan untuk ruas jalan Simpang Pak Mayam-Nahaya dan Nahaya-Amboyo Selatan merupakan jalan alternatif untuk menghubungkan antar jalan nasional dan akan menjadi jalan yang paling strategis untuk menunjang akses pelabuhan Kijing ke Daerah Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Barat.

Lebih lanjut Kepala Bidang SDA PUPR Landak Yosua Barage juga menyampaikan, menurutnya salah satu usulan yang diharapkan ditanggapi lebih cepat oleh Pemerintah Provinsi adalah penanganan Wilayah pemukiman maupun lahan pertanian warga yang sering terkena banjir, jadi diperlukan penanganan khususnya sungai-sungai yang merupakan kewenangan Provinsi.

" Terkadang banjir ini menyebabkan gagal panen. dan juga penanganan Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi. Semua itu untuk ketahanan pangan di Kabupaten Landak," pinta yosua.

Mewakili Kepala PUPR Provinsi Kalbar Arif Yanuarif yakni Sukri selaku Kepala Bidang Bina Marga (BM) Provinsi Kalimantan Barat  menambahkan, bahwa Kegiatan penyelenggaraan Jalan Provinsi di Kabupaten Landak sudah di angarakan dan diperincikan

"Tahun Anggaran. 2021 ini, 1. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, a. Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga (Kontrak), Pagu Rp.4.800.432.500,00., 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin  Jalan, a. Pemeliharaan Jalan Provinsi Tersebar di Kab/Kota Provinsi Kalbar (Kontrak) Pagu 15.312.007.953,00., b. Pemeliharaan Jalan (PL) : Pemeliharaan Jalan Sidas - Simpang Tiga, Rp.196.000.000,00," jelas Sukri. 

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala PUPR Provinsi Kalimantan Barat Ari Yanuarif diwakilkan Kabid Bina Marga Sukri, dan didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Iskandar Zulkarnaen, serta Kasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga. dari Kabupaten Landak dihadiri Ketua Komisi C Nikodemus, beserta anggota Junis, Margareta dan Maraga Satrio Arjuna, didampingi Dinas PUPR Landak, Sekretaris Jamelius, Kepala Bidang SDA (Sumber Daya Air) Yosua Barage dan Kepala Bidang BM (Bina Marga) Redi Suhendi.

Oleh: Sudomo

Menteri Suharso : Transformasi Ekonomi di Papua

Redaksi    Rabu, Maret 10, 2021    Comment   

Menteri Suharso : Transformasi Ekonomi di Papua

Menteri Suharso : Transformasi Ekonomi di Papua.

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menerima audiensi dari Gubernur Papua Barat pada, Rabu 10 Maret 2021. Audiensi tersebut membahas Kebijakan dan Strategi Pembangunan Wilayah Provinsi Papua Barat. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai pengembangan Bandara Baru Siboru Fakfak dan Bandara Rendani. 

“Pertama yaitu pengembangan Bandara Baru Siboru Fakfak yang berlokasi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Bandara ini kelak memiliki manfaat untuk meningkatkan konektivitas transportasi udara wilayah Papua, mendukung _Major Project_ Jembatan Udara RPJMN 2020-2024, serta merupakan proyek PSN dan juga mendukung peningkatan ekonomi daerah,” ujar Menteri.

Namun kondisi saat ini bandara eksisting memiliki kondisi curam (>40%). Panjang runway 1 200 M, topografi cukup ekstrim dan sangat sulit untuk dapat dikembangkan lagi. Kebutuhan pengembangan membutuhkan biaya penimbunan yang sangat besar (tinggi timbunan mencapai tinggi > 80 Meter) dengan kebutuhan biaya di atas Rp 1 Triliun.

Sementara itu, permintaan penerbangan ke Fakfak cukup tinggi dengan pertumbuhan rata-rata 6% tiap tahun yang dilayani oleh Wings Air dengan frekuensi penerbangan tiap hari, yakni dari Sorong dan Ambon, lokasi bandara lama cukup dekat dengan pusat kota (8 km) dan memiliki keterbatasan lahan.

Dalam audiensi tersebut Menteri dan Gubernur Papua Barat sama-sama menyepakati bahwa tindak lanjut dari kondisi tersebut adalah percepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan kontrak untuk sisi darat.

Selanjutnya Menteri membahas mengenai pengembangan Bandara Rendani yang berlokasi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pengembangan Bandara ini merupakan direktif Presiden RI untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Papua Barat dalam mendukung transportasi di Ibukota Provinsi. 

Isu pengembangan bandara saat ini yaitu panjang runway eksisting 2.000 x 45 memerlukan perpanjangan agar dapat didarati pesawat A320, ujung landasan terdapat sungai dan memerlukan pembebasan lahan oleh Pemda serta pengalihan jalan nasional akses bandara, dimana masih terdapat kebutuhan penyelesaian pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah (19 rumah belum dibebaskan). Dampak pengembangan bandara diperlukan alih trase jalan nasional.

Menteri menyepakati bahwa tindak lanjutnya yaitu diusulkan pembiayaan SBSN 2020 untuk perpanjangan landasan dan dukungan alih trase jalan nasional oleh Kementerian PUPR dengan kebutuhan Rp 450 Miliar.

Dalam audiensi tersebut, Menteri juga menekankan bahwa kehadiran Inpres No.9/2020 harus mewujudkan terobosan dan lompatan pembangunan yaitu transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua, infrastruktur dasar dan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan, dan keamanan dengan tetap menghormati HAM.

Oleh: Liber

Kantor PUPR Kalbar Disegel

Robiantinus Hermanto    Rabu, September 30, 2020    Comment   

Kantor PUPR Kalbar Disegel

Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar di segel. (Foto: BT/LB)

BorneoTribun | Pontianak, Kalbar - Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar di segel oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Kalbar pada Rabu 30 September 2020 pagi.

Tampak ruangan kantor bagian sebelah kiri kantor PUPR Provinsi Kalimantan Barat  yakni Bidang Bina Marga dari lantai 1 dan lantai 2 di segel kertas warna merah yang lambangkan Ditreskrimsus Polda Kalbar.

Selain itu juga terlihat ruangan yang di geledah oleh penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalbar ini di pimpin langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Juda Nusa Putra.

Selama pengeledahan yang di jaga aparat kepolisian dari Ditreskrimsus serta dari Ditpamobvit Polda Kalbar, hingga berita ini di turunkan masih berlangsung dan belum dapat di konfirmasi oleh pihak terkait.

Dalam pantauan terlihat juga beberapa anggota penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar yang membawa kontainer box.

Penulis : Libertus

Editor : Redaksi