Papua: Pendekatan Kesejahteraan Terbungkus Baju Aparat Keamanan

Redaksi    Minggu, April 11, 2021    Comment   

Papua: Pendekatan Kesejahteraan Terbungkus Baju Aparat Keamanan

Masyarakat adat Kombai saat penyelenggaraan Festival Pesta Ulat Sagu di Kampung Uni, Distrik Bomakia, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. (Courtesy: Yayasan EcoNusa)

BorneoTribun.com -- Catatan mengenai kesejahteran yang diabaikan, kekerasan bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua datang silih berganti. Sebuah buku berjudul “Tindakan Politik Bagi Papua” ditulis sebagai sebuah tawaran solusi.

Penulis buku ini, Pastor Alexandro Rangga OFM, menempatkan politik sebagai judul karena dia menilai isu ini menjadi akar berbagai persoalan.

“Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, seperti sosial, ekonomi, budaya, oleh banyak pihak, aspek politik itu kami nilai sebagai sumber akar masalah di Papua, dan dapat dikatakan bahwa apapun persoalannya, ada ekonomi, sosial, ujung-ujungnya orang akan berbicara tentang politik,” papar Alexandro.

Alexandro berbicara dalam peluncuran sekaligus diskusi buku secara daring yang digelar Jumat (9/4) petang. Imam Fransiskan ini mengakui sudah ada cukup upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua. 

Dia menyebut daftarnya, mulai otonomi khusus, komunikasi konstruktif, dialog Jakarta-Papua, hingga program pembangunan dari timur oleh Presiden Jokowi. 

Ada pula program khusus, seperti penanggulangan bencana kelaparan dan gizi buruk di Asmat, pemerataan harga barang-barang ekonomi seperti bahan bakar dan semen, juga pembangunan jalan dan jembatan.

Dia menekankan, hasil dari upaya itu sudah bisa dilihat.

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Namun, Alexandro juga memberikan kritik, menyikapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu. Ketika itu Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan perubahan kebijakan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

“Artinya pemerintah akan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, memperkuat koordinasi. Sayangnya, pendekatan ini disertai pengiriman aparat keamanan. Pendekatan kesejahteraan berpakaian aparat ini, telah dikritik banyak pihak sebagai pendekatan kontra produktif,” ucap Alexandro.

Dia sependapat bahwa Papua tidak membutuhkan kebijakan baru. Namun, di sisi lain Alexandri mendorong pengakuan jujur, bahwa ada yang salah dengan implementasi kebijakan di Papua. 

Hingga saat ini, tidak ada jaminan berakhirnya tindakan anarkis, baik dari kelompok kriminal bersenjata, maupun tindakan kekerasan yang berujung pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Mengkritisi yang Terjadi

Akademisi dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Jayapura, Pastor Prof Nico Syukur Dister OFM, menyebut tiga aspek perlu diperhatikan terkait Papua. Ketiganya adalah berpikir kritis, bertindak demi kesejahteraan dan selalu melahirkan hal baru.

Pastor Prof Nico Syukur Dister OFM. (Foto: VOA/Nurhadi)

Nico mendorong seluruh pihak berpikir kritis, sehingga masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia tidak menerima begitu saja, apa yang dikabarkan terjadi di Papua, tanpa berupaya mengkajinya.

“Untuk diingat, bahwa masing-masing pihak, TPN-OPM dan TNI-Polri, menggambarkan yang terjadi di Papua, menurut kacamata mereka sendiri, dan bukan menurut fakta yang nyata,” kata Nico.

Selain itu, berpikir kritis juga bermakna mau mendengar pendapat pihak yang berbeda. Apa yang terjadi saat ini, kata Nico, pemerintah tidak ada berminat mendengar laporan para saksi terkait apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

Pemerintah tidak menghiraukan laporan Komnas HAM, Amnesty Internasional dan mendengar sumbangan pikiran para aktivis keadilan dan perdamaian. Sebaliknya, pihak yang memiliki aspirasi merdeka, tidak mau menanggapi pandangan para pembela NKRI.

Sejumlah barang bukti milik anggota KSB yang berhasil diamankan tim satgas gabungan TNI-Polri, Minggu 16 Agustus 2020. (Courtesy: Polda Papua)

Nico juga menyoroti ironi terkait pernyataan soal tindakan demi kesejahteraan umum, yang membuktikan bahwa sudut pandang terkait ini pada kedua belah pihak justru bertentangan.

“Pihak Jakarta akan berpendapat, bahwa jika mereka bertindak demi NKRI harga mati, maka tindakan itu demi kesejahteraan umum orang Indonesia. Sedangkan pihak lawan, akan memandang perjuangan demi kemerdekaan Papua, sebagai tindakan demi kesejahteraan umum, oleh orang Papua,” tambah Nico.

Problem ketiga, papar Nico, adalah soal terobosan-terobosan baru di tengah pertentangan antara Jakarta dan Papua. Jalan keluar lama, sudah jelas tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak. 

Ironisnya sejauh ini terobosan baru juga belum bisa diterima secara seimbang, oleh keduanya.

“Untuk dapat diterima harus ada good will. Political will pada kedua pihak, untuk mengubah harga mati, menjadi harga tawar. Dan sampai sekarang political will itu tidak tampak,” ujar Nico.

Pendidikan Sejarah Papua

Sementara, Leo Imbiri, Sekretaris Umum Dewan Adat Papua, memandang penting adanya pengakuan bahwa memang ada permasalahan di Papua yang harus diselesaikan.

“Menurut saya, ada sikap dari kedua belah pihak, baik Papua maupun Jakarta untuk mengabaikan satu nilai, yaitu pengakuan terhadap persoalan-persoalan mendasar di Papua, yaitu persoalan status politik dan cara-cara yang manusiawi dalam rangka penyelesaian persoalan Papua,” katanya.

Dua hal penting dalam mengurai masalah di Papua, adalah permohonan maaf dan janji untuk masa depan lebih baik. Namun, menurut Leo, kata maaf yang berulang disampaikan selama ini tidak diikuti oleh tindakan yang diperlukan, agar permaafan itu berdampak. 

Karena itulah, dia setuju pentingnya upaya terus-menerus penyelesaian masalah Papua, tetapi dalam kerangka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dalam kerangka itulah, Leo mengingatkan pentingnya orang Papua sendiri memahami sejarah mereka.

“Dalam kaitan dengan proses perjalanan sejarah kita, saya pikir pemerintah daerah, terutama pada zaman Gubernur Barnabas Suebu, pernah diupayakan menjadikan sejarah Papua sebagai bagian dari kurikulum pendidikan,” ujarnya.

Leo memandang penting peran institusi pendidikan swasta di Papua yang merdeka dalam menyusun kurikulum untuk mengawali upaya pembelajaran sejarah tersebut. 

Dia menilai, sejarah Papua dalam kurikulum pendidikan menjadi satu aspek penting dalam kerangka terkait permaafan masa lalu dan janji masa depan itu, tidak hanya bagi orang papua tetapi juga masyarakat Indonesia. [ns/ah]

Oleh: VOA

Kekerasan Aparat Terhadap Sipil di Papua Tinggi

Redaksi    Sabtu, April 03, 2021    Comment   

Kekerasan Aparat Terhadap Sipil di Papua Tinggi

Polisi dan pasukan keamanan terlihat di dekat kendaraan yang dibakar oleh para pekerja perusahaan pertambangan raksasa A.S. Freeport McMoran Inc selama perselisihan perburuhan di Timika, Papua, 19 Agustus 2017. (Foto: REUTERS/Muhammad Yamin)

BorneoTribun Jakarta -- Sebuah laporan yang disusun Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM) Papua dan KontraS Papua menunjukkan tren kekerasan tetap tinggi pada tahun 2020. Konsentrasi aparat keamanan dan pendekatan persoalan yang diterapkan diduga menjadi faktor.

Laporan berjudul “Orang Papua Dilarang Bicara” itu disusun berdasar monitoring dan investigasi kasus-kasus kekerasan di Papua, yang melibatkan TNI dan Polri. Kedua lembaga itu memberi perhatian lebih pada empat wilayah konflik, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maybrat dan Kota Timika. Menurut Yohanis Mambrasar dari PAHAM Papua, laporan ini tidak terkait konflik bersenjata yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB).

Yohanis Mambrasar, advokat dari PAHAM Papua, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saya tidak bicara soal kontak tembak atau konflik antara pihak TNI dengan OPM. Saya bicara soal dampaknya terhadap masyarakat sipil. Orang-orang, masyarakat biasa, yang tidak tahu apa-apa tetapi kemudian menjadi korban kekerasan,” kata Yohanis.

PAHAM Papua dan KontraS Papua membagi kasus kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Papua tahun 2020 dalam tiga motif. Ketiganya adalah motif politik dengan 35 kasus, motif ekonomi tiga kasus dan motif arogansi 25 kasus.

Kekerasan bermotif politik berkaitan dengan kegiatan politik, seperti. pembubaran paksa demonstrasi damai menolak Otonomi Khusus (Otsus) mahasiswa Universitas Cenderawasih pada 28 September 2020 yang disertai penangkapan dan penganiayaan sejumlah mahasiswa.

Contoh lainnya adalah penangkapan 55 orang Papua peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kota Merauke pada 17 November 2020 dan penembakan Elias Karungu dan anaknya, Selu Karunggu pada 8 Juli 2020 di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Kekerasan bermotif ekonomi terkait dengan aktivitas pengamanan proyek investasi. Contohnya adalah penangkapan Pontius Wakom pada 21 April 2020 di Aifat, Maibrat. Kemudian penembakan dua warga Timika, yaitu Eden Armando Babari dan Roni Wandik pada 13 April 2020, dan terbunuhnya warga Boven Digoel, Marius Batera, pada 16 Mei 2020.

Sementara motif arogansi, semata-mata muncul karena sikap aparat keamanan. Contoh kasusnya adalah penganiayaan terhadap tiga warga Sorong Selatan -- Saulus Melkior Wugaje, Dominggus Aifufu, dan Chiko Momot – pada 16 Agustus 2020. Serta kekerasan terhadap empat warga Tambrauw, yaitu Neles Yenjau, Karlos Yeror, Harun Yewen, dan Piter Yenggren, pada 28 Juli 2020.

“Jadi tren kasus ini ikut meningkat, seiring dengan gejolak politik Papua yang beberapa tahun ini semakin meningkat. Jadi ada faktor gerakan politik, yang dikendalikan oleh perlawanan politik kelompok-kelompok yang di hutan dan di masyarakat sipil,” tambah Yohanis.

Rasio Aparat Keamanan Tinggi

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati, mencoba mengaitkan kondisi yang dilaporkan itu dengan jumlah aparat keamanan di Papua dan Papua Barat. Mengutip pernyataan TNI pada 16 Juli 2019, direncanakan akan ada penambahan 31 Kodim baru di Maluku, Papua dan Papua Barat. Di Papua dan Papua Barat akan dilakukan penambahan sekitar 12 ribu Bintara Pembina Desa (Babinsa), dari 50 ribu yang saat ini sudah ada.

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Data polisi menyebut jumlah personel mereka di Papua pada 2019 adalah 11.984 dan di Papua Barat ada 4.300 personel. Kapolda Papua Barat, menurut catatan Kusumaryanti, juga menargetkan penambahan 10 ribu personel pada 2021-2022.

Kusumaryanti kemudian menyandingkan angka itu dengan jumlah penduduk Provinsi Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 4.338.916. Dengan angka itu, disertai penambahan Babinsa dan personel polisi, maka rasio aparat keamanan dibanding penduduk Papua adalah 14,5 : 1.000.

“Saat ini Papua rasionya sudah 15 aparat per seribu penduduk. Jadi ini adalah konsentrasi aparat keamanan paling tinggi di Indonesia. Dan kalau kita melihat bahwa orang Papua (asli) itu setengahnya, dan kebanyakan polisi atau operasi keamanan ditargetkan ke orang Papua, maka itu bisa dikalikan dua, jadi sekitar 30 aparat per seribu orang Papua,” kata Kusumaryati.

Dia kemudian membandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 34,5 juta penduduk. Provinsi ini memiliki 38 Kodim, 26 ribu anggota TNI dan 35 ribu polisi. Jika dihitung, kata Kusumaryati, hanya ada dua aparat keamanan untuk setiap seribu penduduk di Jawa Tengah.

Perbandingan lain yang menurut Kusumaryati cocok disandingkan adalah dengan Aceh. Pada tahun 2002, dalam status darurat militer, jumlah penduduk Aceh 4,1 juta. Sementara ada 40 ribu anggota TNI dan 14 ribu polisi di sana ketika itu.

Data kekerasan yang disusun PAHAM Papua dan Kontras Papua.

“Kalau kita lihat Aceh waktu itu, rasio aparat dengan penduduk ini 13 per seribu penduduk. Jadi kesimpulannya, jumlah aparat per penduduk jauh lebih banyak di Papua, daripada di Aceh ketika darurat militer,” tambahnya.

Kebijakan pemerintah pusat juga berdampak pada jumlah kasus kekerasan. Melihat kasus Aceh, di masa pemerintahan Presiden Habibie tercatat ada 949 korban kekerasan. Sementara di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, korban turun drastis menjadi 294 orang, dan kemudian naik lagi di masa Presiden Megawati menjadi 662 orang. Kusumaryanti mengatakan, penambahan pasukan non organik berbanding lurus dengan peningkatan jumlah korban.

Otsus dan Pendekatan Keamanan

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, menilai kekerasan yang terjadi tidak lepas dari kebijakan pendekatan keamanan yang diambil. UU Otonomi Khusus Papua nomor 21/2021, pasal 4 ayat 1 jelas menyebutkan bahwa pertahanan dan keamanan langsung dikendalikan pemerintah pusat. Menurut Gobay, ketentuan itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat diberikan legalitas mengatur kebijakan keamanan di Papua.

Para pengunjuk rasa berteriak dari truk polisi menyusul demonstrasi yang menyerukan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

“Yang kemudian sangat-sangat disayangkan yaitu, yang memiliki kewenangan pengawasan dalam hal ini DPR Papua, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang Otsus memberikan legitimasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengedropan (pengerahan aparat keamanan-red),” kata Gobay.

Gobay juga mempertanyakan, apakah pendekatan keamanan dalam bentuk pengerahan aparat keamanan tambahan di Papua, sudah dibicarakan di DPR. Atau, dalam bentuk berbeda, apakah Presiden memiliki dasar hukum yang khusus, seperti Perppu atau Keppres untuk mengatur persoalan ini.

Seorang petugas polisi mengevakuasi warga Papua setelah bentrokan antara aparat keamanan dan pemberontak separatis, di Mimika, Papua, 8 Maret 2020. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding via REUTERS)

Gobay juga mengingatkan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Terlepas dari siapa yang dihadapi aparat keamanan di Papua, TNI dan Polri yang menjadi representasi alat keamanan negara, harus tunduk dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam konvensi itu.

“Dalam hal ini kemanusiaan. Kan sangat lucu, ketika kita melihat masyarakat sipil menjadi korban, baik itu korban pelanggaran hak hidup maupun pelanggaran lain seperti pengungsian,” ujarnya. [ns/ab]

Oleh: VOA Indonesia

Menteri Suharso : Transformasi Ekonomi di Papua

Redaksi    Rabu, Maret 10, 2021    Comment   

Menteri Suharso : Transformasi Ekonomi di Papua

Menteri Suharso : Transformasi Ekonomi di Papua.

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menerima audiensi dari Gubernur Papua Barat pada, Rabu 10 Maret 2021. Audiensi tersebut membahas Kebijakan dan Strategi Pembangunan Wilayah Provinsi Papua Barat. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai pengembangan Bandara Baru Siboru Fakfak dan Bandara Rendani. 

“Pertama yaitu pengembangan Bandara Baru Siboru Fakfak yang berlokasi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Bandara ini kelak memiliki manfaat untuk meningkatkan konektivitas transportasi udara wilayah Papua, mendukung _Major Project_ Jembatan Udara RPJMN 2020-2024, serta merupakan proyek PSN dan juga mendukung peningkatan ekonomi daerah,” ujar Menteri.

Namun kondisi saat ini bandara eksisting memiliki kondisi curam (>40%). Panjang runway 1 200 M, topografi cukup ekstrim dan sangat sulit untuk dapat dikembangkan lagi. Kebutuhan pengembangan membutuhkan biaya penimbunan yang sangat besar (tinggi timbunan mencapai tinggi > 80 Meter) dengan kebutuhan biaya di atas Rp 1 Triliun.

Sementara itu, permintaan penerbangan ke Fakfak cukup tinggi dengan pertumbuhan rata-rata 6% tiap tahun yang dilayani oleh Wings Air dengan frekuensi penerbangan tiap hari, yakni dari Sorong dan Ambon, lokasi bandara lama cukup dekat dengan pusat kota (8 km) dan memiliki keterbatasan lahan.

Dalam audiensi tersebut Menteri dan Gubernur Papua Barat sama-sama menyepakati bahwa tindak lanjut dari kondisi tersebut adalah percepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan kontrak untuk sisi darat.

Selanjutnya Menteri membahas mengenai pengembangan Bandara Rendani yang berlokasi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pengembangan Bandara ini merupakan direktif Presiden RI untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Papua Barat dalam mendukung transportasi di Ibukota Provinsi. 

Isu pengembangan bandara saat ini yaitu panjang runway eksisting 2.000 x 45 memerlukan perpanjangan agar dapat didarati pesawat A320, ujung landasan terdapat sungai dan memerlukan pembebasan lahan oleh Pemda serta pengalihan jalan nasional akses bandara, dimana masih terdapat kebutuhan penyelesaian pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah (19 rumah belum dibebaskan). Dampak pengembangan bandara diperlukan alih trase jalan nasional.

Menteri menyepakati bahwa tindak lanjutnya yaitu diusulkan pembiayaan SBSN 2020 untuk perpanjangan landasan dan dukungan alih trase jalan nasional oleh Kementerian PUPR dengan kebutuhan Rp 450 Miliar.

Dalam audiensi tersebut, Menteri juga menekankan bahwa kehadiran Inpres No.9/2020 harus mewujudkan terobosan dan lompatan pembangunan yaitu transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua, infrastruktur dasar dan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan, dan keamanan dengan tetap menghormati HAM.

Oleh: Liber

Konser Virtual “HOPE” Galang Dana untuk Rumah Baca di Papua

Redaksi    Jumat, Desember 25, 2020    Comment   

Konser Virtual “HOPE” Galang Dana untuk Rumah Baca di Papua

Empat pianis dengan dua piano membawakan lagu medley natal. (Foto courtesy)

BorneoTribun | Jakarta - Banyak kegiatan amal dilakukan menjelang hari Natal, karena hari kelahiran Sang Juruselamat itu membawa pesan untuk memberi kedamaian dan berkah bagi mereka yang kurang beruntung. Untuk itulah, sebuah organisasi nirlaba, Wahana Visi Indonesia (WVI) menyelenggarakan konser virtual Natal yang bertujuan untuk menggalang dana.

Konser musik virtual “Hope” yang digelar tanggal 17 Desember lalu melalui Amal Komunitas Kristen, masih menggalang dana hingga tanggal 10 Januari 2021 untuk program pendidikan bagi anak-anak berupa Rumah Baca di Sentani, Papua. Sampai berita ini diturunkan, telah terkumpul hampir Rp. 300 juta.

Penggagas konser, Wahana Visi Indonesia (WVI) sejak dibentuk tahun 1998 telah menjalankan program komunitas yang berfokus pada perkembangan pendidikan dan kesejahtaraan anak-anak, seperti dijelaskan Beatrice Mertadiwangsa, Direktur Pembangunan Sumber daya Nasional WVI kepada VOA.

“Dana yang kami gunakan untuk pelayanan di berbagai wilayah datangnya dari donasi baik korporasi maupun individu. Karena kondisi pandemi, jadi kami memlengkapi mereka dengan perlengkapan belajar dan membaca lewat Rumah Baca, khususnya yang ada di Sentani, Papua. Ada 4 rumah baca setidaknya yang kami bantu. Sebetulnya kegiatannya sudah ada dan rutin dilakukan, tetapi khusus lewat acara ini kami membantu buku-buku bacaan yang baru, yang berkualitas, juga perlengkapan seperti lemari dan peralatan untuk menggambar, karena dalam kegiatan rumah baca, tidak murni membaca saja tetapi sekaligus mengajarkan mereka pengenalan huruf, jadi pelatihan untuk literasi,” ujarnya.

Musisi Indonesia tamatan luar negeri

Dalam konser yang bertemakan Natal itu, WVI bekerjasama dengan 16 pemusik yang sebagian besar kawula muda tamatan dari sekolah musik luar negeri. Salah seorang di antaranya Dr. Edith Widayani, yang tamat S3 jurusan piano performance and literature dari Eastman School of Music, di Rochester, AS tahun 2018.

“Memang ini suguhannya dari berbagai macam instrumen dan supaya konsernya bisa jauh lebih beragam. Semua musisinya sih pemusik Indonesia, tetapi tidak semuanya berada di Indonesia saat ini. Ada yang di Amerika, dan ada dua atau tiga di Singapura” ujar Edith yang telah menetap di Jakarta.

Dari kiri atas arah jarum jam: Dr. Edith Widayani, Nia Sudjati, Daniel Alexander dan Randy Ryan. (Foto courtesy: Nia S.)

“Semasa pandemi ini kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang jauh. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa membantu, dan dalam waktu yang sama bisa berbagi bakat yang kami miliki untuk menolong sesama,” tambahnya.

Lagu medley Natal itu dimainkan oleh 4 pianis dengan dua piano (satu piano dimainkan 2 pianis). Edith Widayani bermain bersama Rendy Ryan, penerima beasiswa penuh dari sekolah musik bergengsi Juliard School of Music dan Peabody School of Music, AS. Juga Nia Sudjati lulusan Indiana University, Amerika yang memainkan piano bersama Daniel Alexander.

Para pemusik remaja dan anak-anak juga ikut bagian dalam konser vitual itu, tidak hanya memainkan piano namun juga biola dan menyanyi.

Alicia dan Portia Hartono penampil remaja dalam Konser Hope. (Foto: courtesy)

Program bantuan di 48 wilayah

Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat dari WVI melalui program-program bantuannya di 48 wilayah termasuk di Sumatra, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi dan Halmahera Utara. Khusus untuk Papua, rumah baca tidak hanya berbentuk bangunan, namun juga “perahu pustaka” dan mobil “sahabat anak” yaitu perpustakaan keliling dari desa ke desa yang membawa buku-buku untuk dipinjamkan kepada anak-anak.

Salah seorang warga Komba di Papua, Fitria yang juga menjadi tutor di sana mengatakan, “Setiap jam 3 kami memanggil anak-anak: Ada kegiatan, ada kegiatan. Tetapi susahnya kami harus mendatangi rumah mereka satu persatu untuk memanggil mereka. Kalau di rumah baca Komba sampai sekarang ini belum ada buku bacaan. Sering kita pinjam sewaktu ada mobil pustaka WVI, sempat pinjam satu minggu kemudian kami kembalikan.”

Anak-anak di Papua membaca di mobil pustaka "Sahabat Anak". (Foto WVI)

Rumah Baca ini tidak hanya untuk anak-anak dengan tingkat tertentu, namun juga untuk siapapun yang memerlukan pembelajaran, baik membaca maupun menulis. Bahkan sebagian orang tua yang masih buta huruf, mendapat kesempatan untuk belajar membaca dan menulis melalui rumah baca.

Meskipun konser virtual “Hope” telah berlalu, namun WVI tetap membuka kesempatan bagi mereka yang ingin memberikan sumbangan hingga tanggal 10 Januari, melalui situs wahanavisi.org. [ps/em]

Oleh: VOA Indonesia

2 Siswa SMK Tertembak di Ilaga, KSB dan TNI Saling Tuding

Redaksi    Minggu, November 22, 2020    Comment   

2 Siswa SMK Tertembak di Ilaga, KSB dan TNI Saling Tuding

Situasi di Papua setelah adanya penembakan oleh kelompok bersenjata sebagai ilustrasi. (Foto: Courtesy/Polda Papua)

BorneoTribun | Papua - 2 siswa yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertembak oleh orang tak dikenal di Illaga, Kabupaten Puncak, Papua, salah satunya Meninggal Dunia.

TNI dan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) juga saling tuduh siapa yang melakukan penembakan terhadap kedua siswa SMK tersebut.

Dua korban penembakan yang masih duduk di bangku SMK itu adalah Manus Murib (16) dan Atanius Murib (16).

Atanius tewas di tempat, sedangkan Manus yang mengalami luka tembak masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Sampai sekarang pelaku penembakan di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (20/11) belum terungkap.

"Penembakan terhadap kedua siswa SMK tersebut dilakukan oleh pasukan TNI-Polri," tuduh Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom.

Manajemen markas pusat Komnas TPNPB-OPM sudah mendapat laporan resmi dari Ilaga, hari ini ada siswa yang ditembak. 

"Penembakan ini dilakukan oleh TNI-Polri," kata Sebby saat dilansir BorneoTribun dari VOA Indonesia, Sabtu (21/11) pagi.

Sebby melanjutkan, pihaknya tak terima dengan tudingan TNI yang menyebut pelaku penembakan adalah TPNPB-OPM. 

Menurut dia, tidak ada kontak senjata antara pihaknya dengan TNI-Polri di lokasi kejadian.

TPNPB-OPM menginformasikan kepada semua pihak bahwa TNI-Polri melakukan kecurangan publik dengan alasan pasukan kami menembak warga sipil.

Dalam hal ini kami dari sisi TPNPB-OPM memberitahukan kepada publik bahwa yang menembak warga sipil di Ilaga adalah anggota TNI-Polri.

"Mereka harus bertanggung jawab, ”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, KSB (sebutan TNI-Polri ke TPNPB-OPM) diduga sebagai pelaku penembakan terhadap kedua siswa SMK tersebut.

"KSB beraksi lagi, kali ini korbannya orang asli Papua. Penembakan kali ini diduga dilakukan KSB terhadap dua orang di Kecamatan Sinak menuju ke Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua," kata Suriastawa dalam keterangan tertulisnya, Jumat. (20/11).

Suriastawa melanjutkan, aksi brutal KSB dilatarbelakangi oleh intimidasi terhadap masyarakat karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.

Tindakan KSB terhadap orang asli Papua tersebut diduga sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuding TNI-Polri sebagai pelakunya.

“Motif memutarbalikkan fakta dan mempermainkan korban melalui media massa selalu menjadi tipu muslihat kelompok pro KSB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia,” kata Suriastawa.

(Yk/VOA)

Panglima Kogabwilhan III Silaturahmi Bersama Keuskupan Jayapura

Redaksi    Sabtu, November 21, 2020    Comment   

Panglima Kogabwilhan III Silaturahmi Bersama Keuskupan Jayapura

Kogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito silaturahmi bersama Keuskupan Jayapura. (Foto: Istimewa)

BorneoTribun | Jayapura, Papua - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III) Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., melaksanakan silaturahmi bersama Keuskupan Jayapura, dalam rangka mempererat dan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan Keuskupan Jayapura, Jumat (20/11/2020).

 

Dalam melaksanakan silaturahmi dengan Uskup Mgr. Leo Laba Ladjar, O.F.M., di Keuskupan Jayapura, Kota Jayapura, Panglima Kogabwilhan III didampingi oleh Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan, bertempat

 

Kegiatan silaturahmi ini untuk meningkatkan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara TNI dengan tokoh agama di Jayapura khususnya, serta dalam memelihara suasana aman dan damai di wilayah Papua.

 

“Kami dari Kogabwilhan III ingin memperkenalkan diri sebagai satuan TNI yang ada di Papua kepada para tokoh-tokoh agama disetiap wilayah yang kami naungi, sehingga terjalin kerja sama antara TNI dan tokoh agama,” kata Letjen TNI Ganip Warsito.

 

 

Sementara itu, Uskup Mgr. Leo Laba Ladjar, O.F.M., menyambut baik atas kunjungan Panglima Kogabwilhan III di Keuskupan Jayapura dan menjelaskan bahwa Keuskupan Jayapura akan siap membantu pada kegiatan-kegiatan yang akan  dilaksanakan oleh TNI dalam rangka perayaan Natal di tanah Papua yang akan datang sebentar lagi.

 

“Terima kasih atas kunjungan ini, dari silaturahmi ini kedepan akan kita bangun komunikasi yang baik serta mempererat tali silaturahmi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas”, ujarnya. 

(Yk/Lb/Pen Kogabwilhan III).

Sindikat Jual-Beli Senapan Serbu di Papua, Seorang Oknum Polisi Diamankan

Yakop    Senin, Oktober 26, 2020    Comment   

Sindikat Jual-Beli Senapan Serbu di Papua, Seorang Oknum Polisi Diamankan

Senapan serbu. (Foto: Hms)

BorneoTribun | Jayapura, Papua - Tim gabungan TNI Polri menggagalkan penjualan senapan serbu di Kabupaten Nabire, Papua. 

Penjualan senjata api secara ilegal melibatkan oknum polisi dari unit Brimob.

Kasus jual beli senjata ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terungkap pada Kamis (22/10/2020), setelah oknum aparat kepolisian tiba di Kabupaten Nabire. 

Oknum polisi dari Brimob sendiri sudah ditahan di Polda Papua. Sejumlah saksi masih dimintai keterangan oleh polisi dalam kasus ini.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, mengatakan tim gabungan berhasil menggagalkan jual-beli senjata api.

“Tersangka JH ditahan di Markas Brimob Polda Papua di Kotaraja menyusul penangkapannya di Kabupaten Nabire pada Kamis (21/10/2020),” kata Waterpauw.

Selain JH, penyidik ​​polisi juga menangkap dua warga sipil, termasuk mantan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Provinsi Sulawesi Selatan, katanya.

"JH ditangkap di Kabupaten Nabire bersama dengan senapan M16 dan karabin M4. Kedua senapan serbu tersebut kemungkinan besar akan dijual ke kelompok kriminal bersenjata terkenal di provinsi Papua," kata Waterpauw.

Kasus perdagangan jual-beli senjata ini terungkap setelah tim gabungan penyidik ​​Polri dan TNI melakukan penyidikan menyeluruh atas maraknya penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua di beberapa daerah.

“Awalnya kami kesulitan mengungkap kasus ini karena aktivitas perdagangan senjata berjalan cukup rapi, dan persenjataan dilengkapi dengan dokumen resmi dan dipasok oleh angkutan udara,” ujarnya.

Penduduk lokal yang direkrut sebagai kurir dalam kejahatan itu mengatakan kepada penyelidik gabungan bahwa operasi jual-beli senjata telah dilakukan enam kali, katanya, seraya menambahkan bahwa kasus jual-beli senjata terbaru telah diinformasikan kepada Kapolsek.

Waterpauw mengatakan kasus-kasus yang merusak citra badan tersebut harus diungkap secara komprehensif karena senjata api yang dijual kepada penjahat bersenjata akan mengancam nyawa warga sipil dan pasukan keamanan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, senjata api tersebut dijual kepada kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Namun proses investigasi akan terus berlanjut," ujarnya. (YK/ER)

Sambut Peringatan HUT ke-75 TNI 2020, Kodam XVIII/Kasuari Gelar Donor Darah

Yakop    Rabu, September 23, 2020    Comment   

Sambut Peringatan HUT ke-75 TNI 2020, Kodam XVIII/Kasuari Gelar Donor Darah

Foto: Istimewa

BorneoTribun | Papua Barat - Sambuti sosial (Baksos) berupa donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Kodam XVIII/Kasuari dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 TNI tahun 2020. 

Perlu dipahami bersama bahwa Tugas TNI tidak semata-mata melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI, mewujudkan Pertahanan dan Keamanan serta sebagai alat  pemersatu bangsa, Namun peran TNI juga aktif dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)  melalui berbagai kegiatan bantuan kemanusiaan.

Foto: Istimewa

Demikian dikatakan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han) dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Teritorial (Aster) Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf Hengki Yuda Setiawan, pada acara Bakti sosial donor darah dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-75 TNI tahun 2020, Selasa (22/9/2020), di Lapangan Tembak Kodim 1801/BS l, Manokwari, Papua Barat.

Melalui kegiatan ini diharapkan warga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya, khususnya bagi warga Papua Barat yang membutuhkan darah untuk keperluan pengobatan.

Karena berbuat baik kepada sesama adalah amanah dari Tuhan dan berbuat baik itu tidak dibatasi dalam bentuk materi saja namun juga segala sesuatu yang ada dalam diri, seperti darah misalnya untuk didonorkan, dan tidak berlebihan bila dikatakan kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan yang sangat mulia.

“Setetes darah yang kita sumbangkan sangatlah berarti bagi masyarakat yang membutuhkannya, bahkan dapat menyelamatkan jiwa manusia," ujar Pangdam.

"Yakinlah, sekecil apapun nilai kebaikan yang kita berikan kepada sesama  dengan tulus dan ikhlas, juga bentuk pengabdian seperti ini, akan  mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa,” sambungnya.

Dalam kegiatan donor darah yang telah dilaksanakan berhasil dikumpulkan sejumlah 125 kantong darah yang langsung disumbangkan ke PMI Papua Barat. 

Foto: Istimewa

Baksos donor darah tersebut, ditangani oleh Tim Kesehatan Kodam dan PMI Papua Barat yang dihadiri oleh Kakesdam XVIII/Kasuari, Kafasarkan TNI AL Manokwari, dan personel Makodam XVIII/Kasuari, Yonif 761/KA, Polda Papua Barat, serta partisipasi dari FKPPI dan Hipakad Provinsi Papua Barat.

Kepada petugas Tim Kesehatan Kodam dan PMI, Pangdam XVIII/Kasuari berpesan agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pendonor darah.

"Pastikan setiap tetes darah yang disumbangkan dapat bermanfaat bagi warga masyarakat Papua Barat yang membutuhkan," katanya.

"Saya juga mengharapkan agar kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai disini saja, akan tetapi harus terus dilanjutkan, ditumbuhkembangkan, dan dibudayakan," sambung Mayjen I Nyoman Cantiasa.(Yk/Lb/Letkol Inf Ertoto)

Pimpin Korem 173/PVB, Brigjen TNI Iwan Setiawan Pernah Taklukan Mount Everest

Robiantinus Hermanto    Minggu, Juni 14, 2020    Comment   

Pimpin Korem 173/PVB, Brigjen TNI Iwan Setiawan Pernah Taklukan Mount Everest

Fhoto : Brigjen TNI Iwan Setiawan, S.E.,M.M., 

BORNEOTRIBUN I JAKARTA – Pernah taklukan Mount Everest pada tahun 1997, kini Brigjen TNI Iwan Setiawan, S.E.,M.M., Sosok yang suka tantangan tersebut kembali mendapat tantangan dengan menahkodai Korem 173/PVB, Biak.

Seperti yang disampaikan Kapenrem 173/PVB, Mayor Caj Soebiyantoro dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Biak, Papua. Minggu, 14/6/20.

Diungkapkan Kapenrem, setelah melaksanakan acara laporan korps kenaikan pangkat bersama 73 Pati TNI AD , pada Hari Rabu 10 Juni 2020 yang dipimpin langsung oleh  Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)  Jenderal TNI Andika Perkasa, bertempat di Mabesad,  Jakarta Pusat, kini beliau telah resmi menyandang pangkat Jenderal Bintang Satu.

“Sehari sebelumnya dirinya juga telah melaksanakan Laporan Korps kenaikan pangkat bersama 73 Pati AD, 3 Pati AL dan 7 Pati AU yang dipimpin  oleh Panglima TNI Marsekal TNI  Hadi Tjahjanto, S.I.P., di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur ". ujarnya.

“Pelaksanaan kenaikan pangkat ini  berdasarkan Surat Perintah  Panglima TNI Nomor Sprin 1054/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 ". Urai Soebiantoro.

Lebih lanjut dikatakan, Brigjen TNI Iwan Setiawan, S.E.,M.M. merupakan putra kelahiran Kota Bandung, beliau lulusan Akademi Militer tahun 1992. Jabatan beliau lebih banyak di lingkungan Baret Merah (Kopassus).

“Sebelum menjabat Komandan Korem 173/PVB, jabatan beliau adalah Pamen Khusus Denma Mabesad dalam rangka mengikuti Pendidikan Lemhannas ". jelasnya.

Dikatakan Soebiyantoro, seluruh Korem yang berada dibawah Kodam XVII/Cenderawasih kini pun menjadi tipe A. 

“Sebagai contoh perubahan semua Korem di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih menjadi tipe A, sehingga para pejabat Danrem pun naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal ". tandasnya.

“Dengan berbagai pengalaman tugas dan jabatan-jabatan sebelumnya, tentunya Brigjen TNI Iwan Setiawan akan dapat mengawaki Korem ini dengan baik dan sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya ". pungkas Soebiyantoro. 

Penulis : Dispenad

Editor    : Herman

Tetap Jalin Keharmonisan Satgas Raider 300 Papua Berikan Pelayanan Kesehatan

Robiantinus Hermanto    Minggu, Juni 14, 2020    Comment   

Tetap Jalin Keharmonisan Satgas Raider 300 Papua Berikan Pelayanan Kesehatan

BORNEOTRIBUN I PAPUA - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Km 76 dipimpin Serda Ali Imran melaksanakan kegiatan anjangsana dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar wilayah Km 76 Distrik Mannem.

Hal tersebut yang di sampaikan Dansatgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Ary Sutrisno dalam release tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua. Minggu, 14/6/20.

Di jelaskan Dansatgas, di samping melaksanakan tugas pokok pengamanan perbatasan Satgas juga membantu kesulitan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan, kegiatan tersebut untuk tetap mempererat tali silaturahmi dan keharmonisan antara TNI khususnya Satgas Raider 300 dengan masyarakat binaannya.

Di masa pandemik covid-19 yang belum mereda dan cuaca di pedalaman Papua yang sangat ektrim terjadi belakangan ini mengakibatkan kondisi kesehatan masyarakat kurang membaik terutama pada Lansia dan anak-anak yang cenderung memiliki daya tahan tubuh yang kurang.

Anggota Satgas Pos Km 76 yang dikomandoi oleh salah satu Danru bergegas untuk mendatangi rumah rumah warga binaan yang terletak tidak jauh dari Pos Km76.

Sikap dan senyum hangat terlontar ketika anggota Satgas Pos Km 76 mulai menampakkan wajahnya di depan rumah masyarakat, walaupun pemukiman tersebut masih di huni oleh 5 kk dan belum resmi menjadi sebuah perkampungan, akan tetapi keakraban dan keharmonisan seakan akan telah terjalin lama.

Seorang Takes dari Pos Km 76 memberikan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemberian obat kepada masyarakat yang sakit seperti batuk, pilek, demam dan sakit pinggang serta terakhir pemberian vitamin untuk menjaga daya tahan di masa pandemi ini.

Bapak Herman (45) sebagai tokoh masyarakat dipemukiman tersebut merasa senang dan mengucapkan terima kasih yang mendalam atas hadirnya anggota Satgas Pos Km 76 di tengah-tengah masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan.

Penulis : Papen Satgas Raider 300

Editor    : Herman